Top Banner
Demokrasi, Pembangunan dan Perpajakan Perpajakan dan pembangunan bangsa
47

K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Jan 04, 2016

Download

Documents

martins martins

Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Demokrasi, Pembangunan dan

Perpajakan

Perpajakan dan pembangunan

bangsa

Page 2: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem

pemerintahan suatu negara sebagai upaya

mewujudkan kedaulatan rakyat

(kekuasaan warga negara) atas negara untuk

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Page 3: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Pilar Demokrasi: Prinsip Trias Politica

Eksekutif Yudikatif legislatif

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

3 (Tiga)Jenis Lembaga Negara yang

Independen, sejajar. Kesejajaran &

Independensi untuk saling mengawasi dan

mengontrol: Prinsip Checks and Balances

Page 4: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Demokrasi menempati posisi vital dalam

kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara

(umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias

politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari

rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat. Prinsip semacamtrias politica ini

menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika

fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah

(eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu

untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab,

bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali

menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi

manusia.

Page 5: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Proses Kebijakan Publik

Dalam PerpajakanK-2-3

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 6: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Contents: Proses kebijakan publik

dalam Perpajakan

Paradigma Kebijakan Publik

Karakteristik Kebijakan Publik

Perbedaan Sektor Publik dan Profit

Kebijakan Sebagai Suatu Konsep

Pemahaman Administrasi Publik

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 7: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

APA ITU ADMINISTRASI PUBLIK

Penyelenggaraan semua kepentingan publik dan masalah publik (public interest dan public affairs) yang ada pada suatu

negara merupakan ruang lingkup kegiatan administrasi publik. Seperti diungkapkan oleh Caiden (1982),

administrasi publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik (administration for the public affairs) (Caiden,1982:7) oleh

penyelenggara negara

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 8: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Akuntabilitas Publik

Sektor Publik (Public Sektor)

Barang Publik (Public Goods)

Opini Publik (Public Opinion)

Kepentingan Publik (Public Interest)

PUBLIK

KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (1)

Transportasi, Pendidikan, Siaran, toilet Publik, dsb.

Page 9: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Ide Kebijakan Publik mengandung anggapan ada satu ruang (domain)

dalam kehidupan yang bukan private atau murni milik individual, tetapi

milik bersama atau umum.

Publik terkait dengan kegiatan manusia yang perlu diatur atau diintervensi.

Sehingga menimbulkan konflik kepentingan ada kekuasaan Publik dan

Private (Habermans, 1989). Cara memaksimalkan kepentingan individu

dan sekaligus mempromosikan “Kepentingan Publik” dengan

menggunakan kekuatan pasar.

KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (2)

MENINGKAT KAN PASAR

KEPENTING

AN INDIVIDU

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 10: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Adam Smith (1776), James Mill, Torrens, Mc. Culloch dalam Habermans:

gagasan tentang publik sebagai ruang yang bebas dari intervensi

aktivitas ekonomi dan bisnis. Batas yang jelas antara:

Sementara Eropa kontonental menanggap ruang publik sebagai ruang

yang mencakup dunia perdagangan dan bisnis. Dan ruang dianggap

jauh lebih luas.

Dalam pandangan ini Bidang-bidang ruang private meliputi hampirsemua bidang kehidupan social:Pendidikan, Kesehatan,

Kesejahteraan, perumahan, perencanaan kota, dsb. Hal ini secara

keseluruhan diatur dengan intervensi regulasi Negara.

KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (3)

PUBLIK BISNIS

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 11: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Sekalipun Kaynesian berpendapat lebih banyak menjadi masllahn

ketimbang memecahkan masalah, sebab sesungguhnya ada “infisible

hand”

KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (4)

Sesudah Perang dunia ke II, “gagasanpengambilan kebijakan dilandaskan

keyakinan bahwa peran Negara adalahmengelola (memanaj) ruang “publik”berikut

problema-problemanya dan menanganiaspek-aspek kehidupan social dan ekonomi

yang tak mampu lagi ditangani olehkekuatan pasar.

Menjadi kucimasuk

perkembanganproses kebijakan

danpengambilan

keputusan publikyang sekaranglebih dikenal.

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 12: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (5)

Hayek & Friedman menggunakan kebijakan publik untuk

mengungkapkan “Kepentingan Publik”

Woodrow Wilson, merumuskan “Birokrasi sebagai pembela

Kepentingan Publik”

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 13: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Endang Wirjatmi Trilestari

KARAKTERISTIK BARANG

PUBLIC GOODS PRIVATE GOODS

NON EXCLUSIVE EXCLUSIVE

NON DIVISIBLE DIVISIBLE

NON RIVALNESS RIVALNESS

Kebijakan Publik

Page 14: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Endang Wirjatmi Trilestari

KONSEP BARANG LAYANAN

SAVAS (1987):

1. Barang yang digunakan untuk memenuhi kepentingan individu dan bersifat privat (privat goods)

2. Barang yang dikonsumsi bersama-sama, dan bila menggunakan barang tersebut harus membayar (toll goods)

3. Barang yang digunakan/dikonsumsi bersama/ kolektif secara terus menerus dan sulit diukur penggunaannya secara individu dan penyediaannya tidak dapat dilakukan melalui pasar,sehingga dibayar melalui pajak (collective goods)

4. Barang yang memunyai karateristik penggunanya tidak mau membayar, dan digunakan secara bersama serta kepemilikan dimiliki secara umum. Tidak ada yag au menyediakan barang tersebut(common pool goods).

Kebijakan Publik

Page 15: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Administrasi publik Denhard

Mengajak kembali untukmemperhatikan kebutuhan

masyarakat yang menyerukan adanya nilai

demokrasi, kewarganegaraan, dan

layanan untuk kepentinganmasyarakat sebagai dasar

normatif dalam bidangadministrasi publik

menyediakan kerangkakerja untuk mengatur

ide-ide tentang prinsip-prinsip, memberi

mereka nama, bentuk, dan suara yang kurang

dipercaya lagi

penegasan..

ke memajukanmartabat dan nilaipelayanan publik,

dan

menegaskan kembalinilai-nilai demokrasi,

kewarganegaraan, dankepentingan umumsebagai nilai-nilai

unggul ilmupemerintahan

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 16: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

"demokrasi" dan "warga“ diharapkan menjadi lebih umum dan "kebanggaan" dalam perilaku pemerintahan dibandingkan "pasar" dan

"kompetisi" dan "pelanggan“.

Semangat masyarakat dalam pelayanan publik sangat kuat, bahkan melebihi pegawai pemerintah. Warga juga ingin dianggap sebagai

pelayan publik, dan dapat berkontribusi. Namun kemampuan mereka terbatas, karena dibatasinya peran kewarganegaraan.

Denhard menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menjalankan Negara seperti bisnis, sehrusnya menjlankan Negara seperti demokrasi,

baik para pejabat politik maupun pejabat pemerintah.

Mereka harus belajar keterampilan baru dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, mau mengakui dan menerima kompleksitas

tantangan yang mereka hadapi.

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 17: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

The Old Public Administration Wilson mengakui bahwa tugas administrasi publik semakin meningkat, oleh

karenanya disarankan dijalankan seperti bisnis. "bidang administrasi adalah

bidang bisnis“. Untuk mengikuti model bisnis, Wilson menyarankan,

Pemerintah harus menetapkan otoritas eksekutif, mengendalikan dasarnya

organisasi hierarkis dan memiliki tujuan dan dapat dicapai seefisien

mungkin.

Pemegang kekuasaan diharapkan bertindak netral dan professional. Administrasi di luar politik.

Dua ide Wilson, yaitu:

Pertama, adalah perbedaan antara politik ( pembuat kebijakan ) dan

administrasi , dengan ide-ide terkait akuntabilitas kepada pemimpin terpilih

dan kompetensi netral pada bagian administrator.

Kedua, ada kekhawatiran untuk menciptakan struktur dan strategipengelolaan administrasi yang mengizinkan publik untuk bertindak dengan

cara yang paling efisien mungkin

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 18: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PRAKTIK

Berawal dari adanya beragam persepsi mengenai “public

administration”.

Administrasi publik (public administration) dipersepsikan sebagai

“administration of public”, menunjukkan peranan pemerintah sebagai agen

/aktor tunggal (regulator) dalam mengambil setiap tindakan/kebijakan bagi

kepentingan masyarakat.

“administration for public” bermakna fungsi pemerintah sebagai penyedia

layanan publik (services provider).

“administration by public” bermakna lebih berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada terciptanya kemandirian

dan kemampuan masyarakat.

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 19: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

PENTINGNYA BIROKRASI

Eisenstaadt (1965), Albrow (1970), Etzioni & Halevy (1985), Blau & Meyer (1987), Dowding (1995), dan Frederickson (1999): Sejak masyarakat modern mengalami diferensiasisosial dalam kehidupan bermasyarakat, peningkatanmoneterisasi ekonomi, munculnya ekonomi kapitalis, perkembangan rasionalitas dan kompleksitas persoalandalam masyarakat, serta adanya demokratisasi danmodernisasi sosial-ekonomi, memungkinkan timbulnyamasalah administratif yang semakin kompleks, dan dalamkonteks itu pula kemudian muncul birokrasi sebagaitanggapan terhadap kebutuhan jaman.

Kata lain: suatu struktur birokrasi muncul karenaadanya fungsi-fungsi yang harus ditangani, yaitu fungsiteknis-administratif untuk mengkoordinasikan berbagaiunsur yang makin lama makin kompleks dalam proses

penyelenggaraan negaraKebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 20: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

PENTINGNYA BIROKRASI

JADI semakin kompleks persoalan dalam masyarakatmodern, peran birokrasi dapat dikatakan semakin

penting (BUKAN DOMINAN)

BIROKRASI ADA UNTUK MELAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT MODERN. Hal itu dipertegas oleh pandangan kaum Pluralis,

yang menyatakan bahwa birokrasi sebagai salah satuelemen negara yang merupakan bagian terdepan, yang

menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang dibebankan oleh negara melalui kebijakan-kebijakan yang

ditetapkan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. KaumPluralis adalah para cendekiawan yang lahir hampir

bersamaan dengan gelombang pencerahan (aufklarung) yang melanda daratan Eropa. Mereka itu antara lain : Marthin Luther, John Locke, Montesquieau, dan Jean

Jacques Rousseau (dalam Hariandja, 2003)Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 21: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR

NON PROFIT (1)

SEKTOR PUBLIK

Kompleks dan mengembang

tugas-tugas mendua (ambigu)

Banyak Prolem dalam

implementasi Keputusan

Memanfaatkan lebih banyak

orang dengan motivasi yang

beragam

Lebih banyak memperhatikanusaha mempertahankan peluang

dan kapasitas

SEKTOR NON PROFIT

Tidak Megejar Keuntungan

Cendenrung menjadiorganisasi Pelayan

Ada batasan yang lebih

besar dalam dan strategi

yang mereka susun

Tergantung kepada kien

untuk mendapatsumberdaya finansialnya

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 22: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR

NON PROFIT(2)

SEKTOR PUBLIK

Lebih banyak memperhatikan

kompensasi dan kegagalan pasar

Banyak aktfitas yang

mengandung signifikansi simbolik

Lebih ketat menjaga standar

komitmen dan legalitas

Berpeluang besar untuk

merespon isu-isu keadilan dankejujuran (fairness)

SEKTOR NON PROFIT

Lebih didominasi oleh

kelompok professional

Akuntabilitasnya berbeda

dengan akuntabilitas

organisasi prifat

Manajemen puncak tidak

punya tanggung jawab

dan imbalan yang sama

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 23: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR

NON PROFIT(3)

SEKTOR PUBLIK

Beroperasi demi

kepentingan publik

Mempertahankan level

dukungan publik, miniman di

ayas level yang dibutuhkan

oleh industry swasta

SEKTOR NON PROFIT

Organisasi Sektor Publik

bertnggung jawab

kepada elektorat dan

proses politik.

Tradisi kontrol

manajemen kurang.

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 24: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan bukan merupakan istilah yang pasti (Heclo; 1972)

Makna modern “kebijakan” seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna “administration” (Wilson 1887)

Hogwood dan Gunn (1984) menyebut 10penggunaan istilah kebijakandalam pengertian modern, yaitu sebagai:

label untuksebuahbidang

aktivitas,

ekspresitujuanumumatau

aktivitasNegara

yang diharap

kan

Proposal spesifik

Keputusanpemerin

tah

Otorisasi formal

Sebuah program

Output,hasil

(outcome)

Teori dan model

Sebagai proses

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 25: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Karakteristik Ilmu Kebijakan

Multi-disiplin

Pemecahan masalah

normatif

Ilmu kebijakan memiliki tiga karakteristik

yang berbeda yang membedakannya

dari disiplin lain, (Harold Lasswell) yaitu:

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 26: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

KEBIJAKAN PUBLIK

Kata “kebijakan” (policy) umumnya dipakai untuk

menunjukan pilihan terpenting yang diambil baik dlam

kehidupan organisasi private … ”Kebijakan” bebas dari

konotasi yang dicakup dalam kata politis (political)

yang sering kali diyakini mengandung makna

“Keberpihakan” dalam “korupsi” (laswell 1951b:5)

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 27: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Defining Public Policy

“a set of inter-related decisions taken by a political

actor or group of actors concerning the selection of

goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in

principle, be within the power of those actors to achieve”

(Jenkins, 1978))

Ke

bija

ka

n

Pu

blik

En

da

ng

Wirja

tmi Trile

stari

Page 28: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Conceptualizing Public Policy

“Policy” is a special kind of response, the central ordering element of which is an

explicit statement of intent regarding future actions.

The policy response concept denotes what the agencies do in responding to environmental and structural stimuli. This concept is subdivided into

policy statements, policy actions, and policy results

Ke

bija

ka

n

Pu

blik

En

da

ng

Wirja

tmi Trile

stari

Page 29: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Conceptualizing Public Policy

a policy statement is the intent of the government to do something about some

issue

a policy action is what an agency does to accomplish the goals identified in the

statement

a policy result is what happens in the environment (or, less importantly, in the

structure) following the agency’s efforts to achieve the goal identified in the statements.

Ke

bija

ka

n

Pu

blik

En

da

ng

Wirja

tmi Trile

stari

Page 30: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

ANALISIS DAN PROSES KEBIJAKAN

1. Analisis determinasiKebijakan: Cara

pembuatankebijakan: Mengapa, Kapan: untuk siapakebijakan itu dibuat

2. Analisis Isi Kebijakan: Deskripsitentang kebijakan

tertentu bagaimanaperkembangan

dalam hubungandengan kebijakan

sebelumnya

3. Monitoring danEvaluasi Kebijakan:

Advokasi danInfprmasi untuk

kebijakan

4. Informasi UntukKebijaka

5. AdvokasiKebijakan

Analisis

Kebijakan

Analisis untuk

Kebijakan

Diadabtasi dari Gordon, et.al (1977)

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 31: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

PARADIGMA PENELITIAN

Guba mengembangkan 4 “Paradigma Utama” yang

dipakai dalam Penelitian Sosial:

Positivisme

Post-Positivisme

Teori Kritis

Konstruktivisme

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 32: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

PARADIGMA PENELITIAN (1)

Positivisme:

1. Realita eksis dan diatur oleh hokum sebab akibat yang bisa diketahui

2. Penelitian bisa bebas nilai (free of value)

3. Hiporesis dapat diuji secara empiris

Post-Positivisme:

1. Realita eksis, tetapi tidak bisa dipahami atau dijelaskan secara

menyeluruh (ada multisiplitas sebab akibat)

2. Obyektivitas adalah sesuatu yang iseal, teta[I membutuhkan

komunitas yang kritis

3. Post Positivisme merupakan kritik terhadap ekperimentalisme, dan

menekankan pada pendekatan,teori dan penemuan yang besifat

kuantitatif

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 33: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

PARADIGMA PENELITIAN (2)

Teori Kritis:

1. Realita eksis tetapi tidak bisa dipahami atau dijelaskan secara

menyeluruh. Ada multisiplisitas sebab akibat

2. Nilai memediasi penelitian

3. Teori kritis mengajukan usul eliminasi kesadaran semu dan menfasilitasi

transformaasi dan partisipasi itu.

Konstruktivisme:

1. Realita eksis, sebagai konstruk mental dan relative terhadap siapa

yang menganutnya.

2. Pengetahuan Pihak yang mengetahui adalah bagian dari entitas

subyektif yang sama. Temuan adalah hasil dari interaksi keduanya.

3. Konstruktiviame: mengidentifikasi, membandingkan dan

mendiskripsikan berbagai konstruksi yang eksis (Hermeneutikal dan

dialektikal).

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 34: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Evaluasi

Identifikasi/Respon/ solusi/

alternatif Evaluasi Opsi

Seleksi OpsiKebijakan

Implementasi

SIKLUS HUDUP KEBIJAKAN

DEFINISI PROBLEM

Page 35: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 36: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Indicators for Policy Action

1) Rhetorical attention (attention given to specific programs and agencies) [i.e. paragraph/page counts of testimony presented by agency personnel at hearings, agency reports, administrators’

speeches, etc.]

2) Planning actions [number of formal plans announced by agency]

3) Acquisitive Actions [number of authorization statutes & amendments enacted; # of executive orders, department

delegations, amount of appropriations, new personnel granted, acquisition of physical resources]

4) Implementing actions [ disbursal of resources: expenditures, grants, loans, personnel assigned; directives issued, directives

enforced (“cases”); information collected and disseminated by agency; contractual relations entered into, etc.]

Ke

bija

ka

n

Pu

blik

En

da

ng

Wirja

tmi Trile

stari

Page 37: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

Ke

bija

ka

n

Pu

blik

En

da

ng

Wirja

tmi Trile

stari

Page 38: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

PERBANDINGAN KONSEP DAN TEORI DALAM

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

KAPAN TIMBULNYA MASALAH

DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN?

TERJADI KETIDAKSESUAIAN

ANTARA APA YG

DIHARAPKAN DARI

KEBIJAKAN DENGAN APA YG

TERJADI DARI PELAKSANAAN

KEBIJAKAN

IMPLEMENTATION GAPKebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 39: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

MENURUT GUNN DAN HOGWOOD

NON

IMPLEMENTATION

Kebijakan tidak dilaksanakan secara efektif.

Sebabnya : (1) kebijakan tidak

dilaksanakan sesuai dengan rencana; (2)

pihak pelaksana tidak mampu

bekerjasama; (3) Tidak menguasai

permasalahan; (4). Permasalahan di luar

jangkauan kewenangan

UNSUCCESFUL

IMPLEMENTATION

kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan

rencana, namun dalam pelaksanaan terjadi

hal-hal diluar kehendak pelaksana, seperti

adanya pergantian kekuasaan, bencana

alam, dsbnya, sehingga akibat atau dampak

yg diharapkan belum terwujudkan

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 40: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kegagalan implementasi dapat terjadi karena:

Pelaksanaannya jelek (bad execution): PenanganKemacetan lalu lintas Di Jakarta

Kebijakan sendiri memang jelek (bad policy) :Kebijakan kenaikan harga BBM pada saat krisisekonomi, Kebijakan Tera/Tera ulang

Kebijakan itu bernasib jelek (bad luck policy):Kebijakan PP No.37/2006, Kebijakan Mobnas,Kebijakan Kedirgantaraan (pesawat)

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 41: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

FAKTOR PENGHAMBAT/KEBERHASILAN IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN (Gow dan Morss, dalam Turner dan Hulme:

1997), dan Williams (1971)Hambatan politik,

ekonomilingkunganKelemahan institusi

Ketidakmampuan SDM di

bidang

teknis dan administratif

Kekurangan dalam bantuan

teknis

Kurangnya desentralisasi dan

partisipasi

Pengaturan waktuSistem informasi yang kurang

mendukung

Perbedaaan agenda tujuan

antar

aktor pelaksanaDukungan yg

berkesinambungan

Implementation Capacity

Implementation Capacity

Hambatan politik, ekonomi

Kelemahan institusi pelaksana

Ketidakmampuan SDM di bidang

teknis dan administratif

Kekurangan dalam bantuan teknis

Kurangnya desentralisasi dan

partisipasi

Pengaturan waktu yg tidak tepat

Sistem informasi yang kurang

mendukung

Perbedaaan agenda tujuan antar

aktor pelaksana

Dukungan yg tdk berkesinambungan

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 42: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

MODEL SMITH (1977)

POLICY

MAKING

PROCESS

IMPLEMENTING

ORGANIZATIONTARGET GROUP

IDEALIZED POLICY

ENVIRONMENTAL FACTORS

TENSIONS

TRANSACTIONS

INSTITUTIONSFEEDBACK Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 43: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

URAIAN (LANJUTAN SMITH)

Kempat variabel bukan variabel yang independen (mandiri),

tetapi saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, sehinggakecenderungan terjadinya ketegangan/konflik

memungkinkan timbulnya Institusi lain untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran dari kebijakan dan/atau menjadi

feedback bagi proses formulasi kebijakan

Faktor-faktor tersebut:

1. Idealized Policy

2. Kelompok sasaran

3. Organisasi Pelaksana / Birokrasi Pemerintah

4. Faktor lingkungan: budaya,sosial, ekonomi, politik

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 44: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

GEORGE EDWARDS III (1980)

BUREAUCRATIC

STRUCTURE

RESOURCES

COMMUNICA-

TIONS

DISPOSITIONS

IMPLEMENTATION

PERFORMANCE

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 45: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

URAIAN (LANJUTAN EDWARDS III)

VARIABEL 1. KOMUNIKASI

Implementor harus mengetahui apa yang harusdilakukannya terkait dengan kebijakan (tujuan dansasaran kebijakan).

Kelompok sasaran (target group) harusmengetahui tujuan dan sasaran suatu kebijakan.

Akibat : terjadi RESISTENSI dari kelompok sasaran

Contoh: keberhasilan Intensifikasi pajak akan berhasilapabila stakeholder memahami funsi danpenggunaan pajak secara transparent, melaluiberbagai media.

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 46: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

URAIAN (LANJUTAN EDWARDS III)VARIABEL 2 . SUMBER DAYA

Sumber daya manusia (kompetensi implementor) dan sumber

daya finansial . Contoh: kebijakan IDT

VARIABEL 3. DISPOSISI

Disposisi terkait: watak dan karakteristik yang dimiliki

implementor: komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

sama dengan policy makers : ok

berbeda dg policy makers : tidak efektif dan bisa gagal

contoh: banyak kasus korupsi dalam kebijakan/ program-

program pembangunan ekonomi

VARIABEL 4. STRUKTUR BIROKRASI

Struktur birokrasi yang panjang dapat menimbulkan

LEMAHNYA CONTROL dan menimbulkan RED-TAPE SOP

(standard operating procedure).Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

Page 47: K-1-2-3-Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan 13 10 2015

MODEL MERILE GRINDLE (1980)

A. CONTENT OF POLICY1. INTEREST AFFECTED2. TYPE OF BENEFITS3.EXTED OF CHANGE ENVISIONED4.SITE OF DECISION MAKING5.PROGRAM IMPLEMENTORS6.RESOURCES COMMITTED

B. CONTEXT OF IMPLEMENTATIONS

1. POWER, INTEREST, AND STRATEGIES OF ACTORS INVOLVED

2. INTITUTIONS AND REGIME CHARACTERISTICS

3. COMPLIANCE AND RESPONSIVENESS

A. IMPACT ON INDIVIDUALS AND

GROUPS

B. CHANGE AND ITS

ACCEPTANCE

ACTIONS

PROGRAMS

AND

INDIVIDUAL

PROJECTS

DESIGNED

AND

FUNDED

POLICY GOALS

GOALSARCHIEVED?

PROGRAM DELIVERES DESIGNED

?

FORMULATION POLICY IMPLEMENTING ACTIVITIES

INFLUENCE BY:OUTCOMES

MEASURING SUCCES

Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari