JWDP - KLHS

REKLAMASI PANTURA DAN

PENATAAN KEMBALI DARATAN PANTAI UTARA JAKARTA

BUDIHARDJO SUKMADIJAKARTA, 23 NOPEMBER 2010

BAHAN MASUKAN UNTUK K L H SPROYEK PANTURA JAKARTA

BS

MAKSUD DAN TUJUAN PROYEK

• MAKSUD:• MENATA KEMBALI KAWASAN PANTURA MELALUI

PENDEKATAN SUBSIDI SILANG DENGAN CARAMEMBANGUN KAWASAN BARU DIATAS TANAH HASILREKLAMASI DAN DAN REVITALISASI KAWASAN PANTAIYANG ADA, YANG DILAKSANAKAN SECARA TERPADU

• TUJUAN:• MEMBANGUN JAKARTA MENJADI “A WORLD CLASS

WATERFRONT CITY”, DAN MENJADIKAN KAWASANPANTAI JAKARTA SEBAGAI KAWASAN ANDALANYANG MODERN DAN DAPAT DIBANGGAKANSECARA INTERNASIONAL.

PETA WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

KAWASAN PANTURAKAWASAN ANDALAN

KAWASANPENATAAN

KEMBALI

32 KM

KAWASANREKLAMASI

PROFIL PROYEK

PROYEK TERDIRI ATAS a, MENYEDIAKAN KAWASANSIAP BANGUN (SKALA BESAR) DIATAS TANAH HASILREKLAMASI LAUT dan b. PENATAAN KEMBALIKAWASAN PANTAI YANG ADA.

REKLAMASI : SEPANJANG PANTAI UTARA JAKARTADARI BATAS WIL TANGGERANG s/d BEKASI (32KM), MULAI DARI BATAS PANTAI YANG ADASAMPAI KEDALAMAN -8 M M (LUAS +/- 2700 HA).

PENATAAN KEMBALI DARATAN PANTAI :, MULAIDARI BATAS WIL TANGGERANG s/d BEKASI (32KM), KEARAH SELATAN s/d jarak +/- 1 KM DARIPANTAI (LUAS +/- 2400HA)

32 KM

1. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN SOSIAL EKONOMI CENDERUNG MENURUN:

A. RAWAN BANJIRB. PERMUKIMAN KUMUH.C. MACET LALU LINTAS BARANG/PENUMPANGD. EKSISTENSI HUTAN BAKAU dan HUTAN

LINDUNGE. RAWAN SANITASI dan SAMPAH di DARAT dan

di LAUT .F. LOKASI PERKAMPUNGAN NELAYAN yang

TERSEBAR.2. POTENSI EKONOMI TINGGI: PELABUHAN

NUSANTARA, AIRPORT, KAWASAN INDUSTRI dan KOTA TUA

3. BIAYA MENATA KEMBALI KAWASAN PANTAI --BESAR

MP

KONDISI UMUM PANTURA JAKARTA

RAWAN BANJIR

next

KAMPUNG NELAYAN

LIST OF JWDP REPORTS BY PWI AUSTRALIA (1996)

•1. Project Management Agreements and Structures (JVC –CBD)•2. Development Control Guidelines Part A- Part B -- Specifications•3. Capital Works Reports. Concept Plan and Budget•4. Capital Works, Reports Vol 2. Technical Requirements•5. Reclamation Working Report•6. Reclamation Expression of Interest ( No Attachment)•7. Expression of Interest for The Provision Of Water Cycle Infrastructure Service.•8. Procurement and Use of Tendering Process •9. Tender Documents•10. Decree By Governor of DKI = Tendering Within JWD (Sesuai Dengan Peraturan di Indonesia)•11. Administrative Issues. To Ensure Success of Tendering Process•12. Governor’s Decree On Development (Including Reclamation)•13. Agreements (Option Agreement). JV Agreement, Development Agreement ANCOL•14. Expression of Interest North Ancol Project (+ JWDP Mission and Vision)•15. Global Model – JWDC Cash Flows•16. Ancol Extension Package PART A ( JWDC Cash Flows)•17. BOT Water plant PART A•18. Development Model Operation Manual (Reclamation Development) (Designed By

•Hill PDA Land Economics)•19. CNTRIBUTION Paper – Plan•20. Contractors / Developers / Investors (Investment Structure)21 - IMPLEMENTATION OF THE PANTURA PROGAMME

LANDASAN HUKUMDAN PERENCANAAN

1. KEPPRES No 17 TH 1994 REPELITA VI, Pantura Jakartasebagai Kawasan Andalan

2. KEPPRES No 52 TH 1995 Reklamasi Pantura Jakarta 3 PERDA No 8 TH 1995 Penataan Ruang Pantura Jakarta dan

Penyelenggaraan Reklamasi Pantura 4. PER GUB. No 973 TH 1995 jo. No 220 TH 1998 Pembentukan

Badan Pelaksana Pantura Jakarta 5. PER GUB. No 138 TH 2000 Tata Cara Penyelenggaraan

Reklamasi Pantura Jakarta 6. PER GUB Kerjasama BP Pantura dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Kawasan Reklamasi (Sedang diproses)

7. PER GUB Tentang UDGL (Sedang Di proses) 8. Review PER GUB Rencana Terinci Kota ( Sedang Diproses) 9. PER GUB Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Kembali

Kawasan Pantai Yang ada (Belum diproses) 10. PER GUB Perencanaan dan Pelaksanaan Renovasi Kawasan

Kota Tua (Belum Diproses)

BS

BADAN PENGENDALITINGKAT DKI JAKARTA

BADAN PELAKSANA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

(BP PANTURA JAKARTA)

BADAN PENGARAH TINGKAT NASIONAL

ORGANISASI PENYELENGGARAAN PROYEK REKLAMASI PANTURA JAKARTA

A. REKLAMASI LAUT DAN BANGUN

PRASARANA DASAR

(KASIBA)

B.KELOLA

KAWASAN KASIBA DAN

LISIBA(ESTATE

MANAGEMENT)

CPELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP

DPENYEDIAAN DANA UNTUK

DUKUNG REVITALISASI

PANTAI YANG ADA

TUGAS POKOK

1. KEUNTUNGAN HASIL REKLAMASI UNTUK SUBSIDI SILANGBIAYAI PENATAAN KEMBALI DARATAN PANTAI DAN RENOVASI KAWASAN KOTA TUA

2. REKLAMASI LAUT MENYEDIAKAN LAHAN UNTUK CBD BARU, PERUMAHAN, KOMERSIAL, REKREASI dan INDUSTRI

3 PRASARANA DAN PUBLIK UTILITI STANDAR TINGGI (INTERNATIONAL)

4. PROYEK INI MEMBIAYAI SENDIRI, NON APBD

5. TANAH HASIL REKLAMASI (HPL) DIKELOLA OLEH BP PANTURA/BLUD/PT

MP

KEBIJAKSANAAN POKOK

KEBIJAKAN SUBSIDI SILANG

LAHAN BARU

(REKLAMASI)

+

PRASARANA DASAR

BARU

KAWASAN DARATAN

PANTAI YANG ADA

NEW COMMERCIAL, RESIDENTIAL,

TOURISM PROJECT & EMPLOYMENT

PRIVATE SECTOR PROVISION OF PUBLIC FACILITIES, OPEN

SPACE, INFRASTRUCTURE

STIMULUSREVITALISASI

KONTRIBUSI UNTUK PROGRAM2 SOSIAL

ISU POKOK

1. Batas Wilayah Kerja BP

(Keppres; HPL; Kws Reklamasi dan Kws Penataan)

2. Batas Wilayah Perencanaan

3. Master Plan Kws Reklamasi dan Kws Penataan

4. Mitra Usaha (One to Many vs One to One)

5. Contribution Plan

6. Penguatan BP Pantura

PETA SUB-KAWASAN(LAMPIRAN I PERDA NO. 8/1995)

KAWASAN BARAT KAWASAN TENGAH KAWASAN TIMURPENGEMBANGAN :1. PERUMAHAN ATAS, MENENGAH

DAN BAWAH, DENGAN CIRI KOTA AIR/WATERFRONTCITY

2. MARINA3. FASILITAS-FASILITAS UNTUK MELA-

YANI & MENGEMBANGKAN KEGIATAN BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA

4. PELABUHAN NELAYAN

PENGEMBANGAN :1. CBD, PUSAT PERDAGANGAN &

PERKANTORAN INTERNASIONAL2. REKRASI/RESORT, MARINA3. PELABUHAN IKAN & 4. PERUMAHAN5. PELABUHAN PENUMPANG/

NELAYAN

PENGEMBANGAN :1. PELABUHAN INTERNASIONAL2. PELABUHAN NELAYAN3. INDUSTRI/FREE ZONE/KAWASAN

BERIKAT4. PERGUDANGAN5. PELABUHAN/INDUSTRI/ PERGUDANGAN

(RO-RO, BULK POINT)

KAWASAN BARAT

KAWASAN TENGAH

KAWASAN TIMUR

- 8 m

- 5 m

- 8 m

- 5 m

- 5 m- 5 m

Pasal 8 ayat (1) :

Batas wilayah Perencanaan Kawasan Pantura Jakarta meliputi

areal reklamasi yang meliputi bagian perairan laut Jakarta yang

diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus kearah

laut sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang

menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter………..

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG (LAMPIRAN II PERDA NO. 8/1995)

ZONA LUAS LAHAN REKLAMASI

TIMUR 540 HA

TENGAH 980 HA

BARAT 1180 HA

T O T A L 2700 HA

BARAT TENGAH TIMUR

MP

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAKSANA REKLAMASI

PANTAI UTARA JAKARTA

PAPARAN :POTENSI PENGEMBANGAN BISNIS

DI KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA

CBD & SUNDA KELAPA BIRD EYE VIEW

CENTRAL ZONE

KAMPUNG NELAYAN DKI JAKARTA

Reklamasi (2700 ha). BerbentukPulau2

Pembangunan Seawall (Tanggul)

Pembangunan Highway (8 lane, 6 lane, 4 lane)

Pembangunan Jembatan – Jembatan

Instalasi dan Jaringan Primer AIR BERSIH

Instalasi dan Jaringan Primer Air Limbah

Jaringan DRAINASE

Jaringan Primer Listrik

Jaringan Primer Gas

Jaringan Primer Telekomunikasi

PROTECTION TYPE

Length of

Protection

(Km)

Cost of Protection

(USD M)

HEAVY SEAWALLS

17,5 219

LIGHT SEAWALLS

5,4 41

CANAL WALL/

TEMPORARY PROTECTION

55,7 72

T O T A L 78,6 kM USD 332 M

SEAWALLS

Road Element Quantity (Km) Cost of Element

(USD M)

8 Lane Elevated Freeway 15,2 213



Elevated Interchange 23 off 115

4 Lane Arterial at Grade 108,8 332

4 Lane Arterial Canal Crossing 11 off 44

Freeway Canal Crossing 1 item 40

Jakarta Bay Bridge 1 item 85

T O T A L USD 914 M

ROADS INFRASTRUCTURE BUDGET

TAHAPAN PELAKSANAAN

Penyusunan Master Plan Reklamasi Dan Prasarana Dasar

Pembentukan Project Manajemen

Penyusunan Rencana dan Desain

Tahap I (4 Tahun Pertama)

Tahap II (4 Tahun Kedua)

Tahap III (4 Tahun ketiga)

PROGRAM KERJASAMABP PANTURA DENGAN BADAN

USAHA

PETA LOKASI MOU PARA PENGEMBANGSESUDAH KEPPRES NO. 52 TAHUN 1995

PT. Kapuk Naga Indah

MoU No. 589 Tahun 1997

051/KNI-SP/IV/1997

Tgl. 11 April 1997

Reklamasi seluas 674 Ha

BPL. Pluit /

PT. Jakarta Propertindo


01/SEK.BP/NKI/1997

Tgl. 24 Februari 1997


PT. Jaladri Kartika Ekapaksi


174/YKEP/VII/1997

Tgl. 7 Juli 1997


PT. Pembangunan Jaya Ancol

MoU No. 1121A Tahun 1995

669/DIR-EX/IX/1995

Tgl. 29 September 1995

Reklamasi seluas 20 Ha + 40 Ha



1096/DIR-PJA/II/1996

Tgl. 29 Februari 1996




639/DIR-PJA/IX/1997

Tgl. 16 September 1997


PT. Manggala Krida Yudha


005/PK/MKY-BP/VIII/1996

Tgl. 9 Agustus 1996


PT. Dwi Marunda Makmur


118A/Dir/DMM/VI/1996

Studi lokasi reklamasi 220 Ha

PT. Pelindo II

Kontribusi 25% dari PT. MKY


A. DEV .AGREE 1997-2007 = 1374 HAB. M.O.U 1997 – 2007 = 1060 HA C. MASIH BEBAS 2007 = 627 HA

JUMLAH = 3061 HA

KONDISI KERJASAMA DENGAN PENGEMBANG

PT MP

1. PENERIMAAN PROYEK RP 136.000 MILY

2. BIAYA PROYEK RP 83.000 MILY(Termasuk Pajak & ROE)

3. KEUNTUNGAN RP 53.000 MILY

4. BAGI HASIL:A. BP PANTURA 30% RP 15.900 MILYB. INVESTOR 70% RP 37.100 MILY

MASALAH DAN HAMBATAN

1. BP Pantura belum selesai menyusun perencanaan2 sesuai Ps 2 SKGub No 138/2000

2. Tumpang Tindih Ijin Lokasi Reklamasi (1997, 2002, 2004)

3. Belum ada satu pun Pengembang yang sudah melaksanakanreklamasi, dan yang menyerahkan Proposal lengkap sertaLampiran untuk Izin Reklamasi (Ps 4 dan Ps 7 SK Gub No 138 TH2000)

4. Tata cara kerjasama usaha dengan mitra belum dibuat (Ps 29 Perda8/1995)

5. Perusahaan Patungan belum dilaksanakan (Ps 13 SK Gub No138/2000)

6. Perencanaan Umum, Program, Pembiayaan dan tata caraPENATAAN KEMBALI KAWASAN PANTAI belum dibuat

7. BP Pantura belum melaksanakan pengawasan dan pengendalian dilapangan, thd reklamasi tanpa Izin.(SDM, Peralatan, dana terbatas)

8. Kerjasama Usaha dengan Mitra untuk mendukung “kemandirian”belum optimal.

9. Isu tentang PIPA GAS DAN PIPA PENDINGIN PLN dan KABELBAWAH LAUT belum tuntas.

240 cm

Pasar Ikan cm

Nov 1989 Nov 2007 Nov 2025

Nov 26, 2007

190 cm Oct 29, 2007

140 cm

215220

225

subsidence

40-60 cm

40-60 cm

Climate changeSea level rise

subsidence

2025:

80-100 cm increase

18.6 year cycle

Pluit 1989, 2007, 2025(Positive view)

Critical level 2007

Sea level Nov 26

JakartaFlood from the sea, very critical.

New coastal defence required, combined effort of: BBWS CC PU DKI

Within next 10-15 years

SeaInner city

220 cm

2008

100-200 cm Sea

Inner city

2025

200-350 cm

Sea

Inner city

Collapse

Heavy rain

Subsidence

Off-Land direction

Off-shore dike

Inner lake

Off-shore dike

Inner lake

e.g. Petersburg, Venice, New Orleans, The Netherlands

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAANRUANG KAWASAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK,TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, CIANJUR

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, KawasanJakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,Cianjur. (Jabodetabekpunjur) ditetapkan sebagaikawasan strategis nasional yang memerlukanperencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu;

Pasal 70Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, semuaperaturan pelaksanaan dari:

a. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang PenataanRuang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang KoordinasiPengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang ReklamasiPantai Utara Jakarta; dand. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang ReklamasiPantai Kapuk Naga Tangerang,

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum digantidengan peraturan pelaksanaan baru sesuai dengan PeraturanPresiden ini

Pasal 72Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:a. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang PenataanRuang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang KoordinasiPengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentangReklamasiPantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataanruang; dand. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang ReklamasiPantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait denganpenataan ruang, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 072/1995sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor220 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaBadan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta,d bahwa Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakartasebagaimana dimaksud pada huruf c telah dibubarkanberdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 1900/2009 tentang Pembubaran Badan PelaksanaReklamasi Pantai Utara Jakarta, , dan untuk kelangsungantugas, fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab PengelolaanRekalamasi Pantai Utara Jakarta telah dibentuk Tim Care Takerberdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 1901/2009 tentang Pembentukan Tim Sementara CareTaker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi PantaiUtara Jakarta, yang bertugas sampai dengan dibentuknyaLembaga baru ;.

SARAN TINDAK LANJUT

1. Review dan Revisi Perda 8 Th 1995(Gambar Lampiran dan Batas Reklamasi)

2. Susun Rencana2 Rinci dan Ketentuan2 Pelaksanaanlengkap sesuai Perda dan SK Gub. UntukReklamasi, Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi danKoordinasi Penataan Kawasan Daratan

3. Susun “Master Plan Baru” dan “Bisnis Plan Baru”4. Susun ketentuan tentang IWF dan Kontribusi.5. Susun Dok. lelang untuk pemilihan MAIN INVESTOR

sebagai MITRA BP Pantura.6. Laksanakan pelelangan seleksi MAIN INVESTOR

7. PP JABODETABEKPUNJUR, MA, BADAN USAHABARU, PEMBANGUNAN SISTEM TANGGUL