Home >Documents >Jusuf Kalla Minta Investor Tak Perlu Risau Proses Impeachment Sulit

Jusuf Kalla Minta Investor Tak Perlu Risau Proses Impeachment Sulit

Date post:12-Jan-2017
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) bertemu dengan puluhan investor di Jakarta Kamis (9/10/2014) malam untuk menjelaskan kondisi politik saat ini. Inti dari pesannya adalah para pelaku tak perlu risau karena dalam politik tidak ada yang permanen.

    Mungkin Anda risau karena di parlemen koalisi kita hanya 35%. Saya bilang tidak perlu khawatir, di politik itu tidak ada yang permanen, kata JK dalam pertemuan Kebijakan Ekonomi di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK di Hotel Intercontinental, Mid Plaza.

    Dalam pertemuan yang dihadiri 70 investor, JK mengatakan sekarang memang banyak partai di parlemen yang berseberangan dengan pemerintah. Namun kondisi ini bisa berubah dalam 5 tahun mendatang.

    Yang sekarang koalisi kita cuma 35%, bisa saja bulan ini jadi 45%. Nanti 3 bulan lagi mungkin sudah 65%. Itu sangat mungkin, karena tidak ada yang permanen dalam politik, yang permanen itu kepentingan. Jadi yang kita satukan itu kepentingannya, papar JK. Dia mengatakan, bersama Jokowi akan mengelola kepentingan-kepentingan politik dengan baik, sehingga pemerintah dan parlemen bisa berjalan beriringan.

    Dalam pertemuan tersebut JK menceritakan pengalaman Tiongkok dan Vietnam yang sukses menarik banyak investasi. Pengalaman tersebut bisa diterapkan di Indonesia. "Kita bisa belajar dari Tiongkok. Tiongkok mengubah struktur negaranya jadi open market, kemudian dia membangun infrastruktur, merubah postur kebijakannya, menyediakan lahan dan sebagainya," katanya. Sementara itu Vietnam menarik para investor dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya seperti menguasai berbagai bahasa. Hasilnya, Vietnam bisa memproduksi 20-25 juta iPad dan Samsung per tahun.

    Menurut JK, Indonesia punya peluang investasi lainnya yang bisa dikembang-kan terutama sektor otomotif. Indonesia sudah rutin mengekspor mobil ke berbagai negara seperti Timur Tengah hingga ke Afrika Utara. "Memberikan insentifnya gampang. Tergantung bagaimana willingness-nya kita saja. Misalnya dulu ada keluhan untuk ekspor kita sulit karena kita nggak punya pelabuhan yang cukup untuk angkut mobil," katanya.

    Oleh karena itu dia mendorong pembangunan pelabuhan mobil untuk keperluan ekspor di Tanjung Priok sehingga ekspor mobil Indonesia terus

    LIPUTAN KHUSUS / OKTOBER 2014 / MINGGU #2

    The President PostT H E S P I R I T O F I N D O N E S I A

    www.readtpp.comWebsite Twitter @TPP_Indonesia Facebook The President Post Indonesia

    Jusuf Kalla Minta Investor Tak Perlu Risau

    naik. "Saya perintahkan bangun infrastruktur untuk mempermudah masukkan mobil ke pelabuhan. Akhirnya, dengan Rp 180 miliar itu jadi. Hasilnya apa? Tahun depannya ekspornya langsung naik," katanya.

    Sejumlah pengusaha yang menghadiri pertemuan tersebut memberi pujian kepada pasangan Jokowi-JK. Chief Executive Officer (CEO) RHB OSK Securities, Chan Kong Ming optimis pasangan Jokowi-JK bisa membawa perubahan bagi Indonesia.

    "Jokowi dikenal sebagai pimpinan yang mau bekerja, mau turun ketemu rakyat, dan bisa menyelesaikan konflik dengan pendekatan humanis. Pak JK dikenal bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi. Pengalaman beliau bahkan dikenal bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia dan seluruh dunia," ujarnya.

    Menurut Chan, Jokowi-JK akan menjadi dua kekuatan yang membangun Indonesia. "Peran Jusuf Kalla sebagai wapres diharap banyak membantu terutama dalam hal kebijakan ekonomi di Indonesia. Untuk inilah kami mengundang Bapak JK untuk memberi pandangan perihal ekonomi Indonesia secara langsung kepada investor. Agar para investor dari segala bidang bisa mendengar, saya bilang first hand information," jelasnya. (*)

    Proses pemakzulan presiden di Indonesia sangat sulit. Dalam system presidensial murni seperti di Indonesia proses pemakzulan melalui dua tahap. Pertama di Mahkamah Konstitusi (MK) dan kedua proses di MPR.

    Proses Pemakzulan Presiden

    Mahkamah Konstitusi

    MPRDalam UUD disebutkan untuk melakukan impeachment sekurang-kurangnya harus dihadiri 3/4 jumlah anggota MPR dan disetujui 2/3 anggota dari 3/4 anggota yang hadir.

    MK harus memastikan apakah presiden melakukan korupsi atau tindak pidana lainnya. Kalau MK menyatakan tidak bersalah, tidak bisa dibawa ke MPR.

    Proses Impeachment Sulit

  • Sekretaris Redaksi:Nourul Ulfah

    Redaktur:Inggit AgustinaJoko Harismoyo

    Sosial Media:Arief Victor N

    Reporter:Heros Barasakti

    Desainer Grafis:Nike Andriana

    Marketing dan Event:Putri KenangaRonni FerdyEdward Dondy

    Account Executive:Achmad IqbalIke Mayasari

    Sirkulasi dan Distribusi:Maman PanjilesmanaRifki Amiroedin

    Penanggung Jawab Website:Reza PartakusumaIrawan Bambang Sugeng

    Alamat Redaksi dan Sirkulasi:Menara Batavia 2nd FloorJl. K. H. Mas Mansyur Kav. 126Jakarta 10220Ph. (021) 57930347Fax (021) 57930347Email Redaksi:ulfah@thepresidentpost.com

    Diterbitkan oleh PT. Media Prima Nusawww.readtpp.comwww.thepresidentpost.comwww.thepresidentpostindonesia.com

    Didukung Oleh:

    Riset dan Sumber Daya Manusia Bekerja Sama Dengan:

    PRESIDENTUNIVERSITY

    Editorial Staff

    Editor In Chief:Rachmat Wirasena Suryo

    Penasihat:Samsul HadiKunto HernansaputroAli Basyah Suryo

    h a l . 2 www.readtpp.comWebsite Twitter @TPP_Indonesia Facebook The President Post Indonesia

    LEMBAGA KAJIAN NUSANTARA

    LIPUTAN KHUSUS / OKTOBER 2014 / MINGGU #2

    9 (11%)

    10 (9%)

    JAKARTA

    49 (46%)

    47 (44%)

    10 (9%)

    Koalisi Merah Putih (KMP) menunjukkan kelihaiannya. Mereka memenangi pertarungan dalam merebut kursi pimpinan DPR dan MPR. Dengan menguasai 52% kursi DPR Pusat dan mayoritas DPRD, KMP bisa menjadi batu sandungan Joko Widodo dalam menjalankan program-programnya.

    Koalisi Merah Putih menguasai 28 DPRD. Koalisi Indonesia Hebat hanya menguasi empat DPRD yaitu Bali, NTT, Kalteng dan Jawa Timur. Di Provinsi Papua dan Kepulauan Riau seimbang.

    Kuasai 28 Provinsi

    Koalisi Merah Putih (KMP) didukung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional.

    Pendukung Koalisi Merah Putih

    SUMUT34 (34%)

    17 (17%)

    49 (49%)

    KEPRI19 (42%)

    7 (16%)

    19 (42%)

    SUMBAR16 (25%)

    9 (14%)

    40 (62%)

    SUMSEL29 (39%)

    13 (17%)

    33 (44%)

    Koalisi Merah Putih Dominasi DPR Pusat dan Daerah

    BENGKULU17 (38%)

    7 (16%)

    21 (57%)

    JAMBI19 (35%)

    10 (18%)

    26 (47%)

    RIAU14 (24%)

    9 (15%)

    36 (61%)

    LAMPUNG34 (40%)

    10 (12%)

    41 (48%)

    BABEL16 (36%)

    4 (9%)

    25 (56%)

    5 (9%)

    KALTIM20 (36%)

    30 (55%)

    5 (9%)

    KALUT 12 (34%)

    8 (23%)

    15 (43%)

    KALBAR25 (38%)

    12 (18%)

    28 (43%)

    JABAR35 (35%)

    12 (12%)

    53 (53%)

    JATENG44 (44%)

    9 (9%)

    47 (47%)

    YOGYAKARTA

    22 (40%)

    2 (4%)

    31 (56%)

    JATIM45 (45%)

    13 (13%)

    42 (42%)

    BALI27 (49%)

    9 (16%)

    19 (35%)

    NTT28 (43%)

    11 (17%)

    26 (40%)

    NTB

    18 (28%)

    11 (17%)

    36 (55%)

    BANTEN33 (39%)

    8 (9%)

    44 (52%)

    KALSEL19 (35%)

    4 (7%)

    32 (58%)

    10 (22%)

    11 (24%)

    24 (53%)

    SULBAR

    SULSEL22 (26%)

    13 (15%)

    51 (59%)

    15 (33%)

    9 (20%)

    22 (48%)

    SULTENG

    16 (37%)

    8 (19%)

    19 (44%)

    SULUT

    11 (37%)

    6 (20%)

    13 (43%)

    MALUKUUTARA

    18 (40%)

    8 (18%)

    19 (42%)

    MALUKU

    15 26%)22 (38%)

    21 (36%)

    15 (26%)

    PAPUA BARAT

    12 (27%)

    4 (9%)

    29 (64%)

    GORONTALO

    SULTRA12 (27%)

    6 (13%)

    27 (60%)

    PAPUA19 (28%)

    31 (45%)

    19 (28%)

    KALTENG20 (44%)

    6 (13%)

    19 (42%)

    ACEH

    KOALISI INDONESIAHEBAT

    KURSI (RASIO)

    29 (36%)

    KOALISIMERAH PUTIH

    KURSI (RASIO)

    SWING VOTEKURSI (RASIO)

    43(53%)

    (sumb

    er: ka

    tadata

    .com)

  • PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. area Tangerang akan memperkuat infrastruktur jaringan dan pemasaran untuk mendongkrak pemasaran gas alam di wilayah tersebut. Pasalnya, dari ribuan unit industri besar dan menengah yang beroperasi di Tangerang raya, hanya 245 unit yang menggunakan gas alam dari pihaknya. Lebinner Sinaga, Manager Area Tangerang PT PGN Tbk. mengatakan belum munculnya kesadaran pelaku industri menggunakan alternatif energi dari listrik dan bahan bakar minyak, menghambat pemasaran gas alam di wilayah ini. Selain konsumen dari industri, PGN Tangerang juga menyalurkan gas alam kepada 5.705 rumah tangga, 116 pelanggan komersil seperti perhotelan, dan empat unit industri jasa komersil seperti restoran dan sejenisnya. (*)

    Inilah Cara Jokowi Membangun 5.000 Pasar Tradisional

    Tanpa melibatkan swasta, pemerintah bakal kesulitan mencapai target tersebut mengingat keterbatasan dana yang ada pada APBN atau APBD. Jangankan mem-bangun pasar baru, untuk memodernisasi saja akan kewalahan. Jumlah pasar tradisional banyak. Semua perlu direnovasi dengan cepat, kata Hartono Wignjopranoto, Direktur Utama Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas).

    Selama ini, lanjut Hartono, untuk membangun pasar baru membutuhkan proses dan waktu lama serta biaya besar. Pemerintah daerah harus mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk kemudian mendapat persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah pun harus menanggung biaya pembangunan 100%, lanjutnya.

    Untuk mempercepat proses pembangunan, Hartono mengusulkan agar proposal pembangunan pasar diberi batas waktu yang jelas dan berjenjang. Misalnya, persetujuan di tingkat pemda hanya memerlukan waktu maksimal dua bulan. Harus ada pembatasan waktu. Penyusunan proposal di kabupaten maksimal 2 bulan. Penelitian dan eksekus

Embed Size (px)
Recommended