JURNAL UPAYA POLRESTA YOGYAKARTA DALAM … · Kekerasan yang dilakukan pelajar ... tawuran maupun kekerasan lainya yang ... pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk

i

JURNAL

UPAYA POLRESTA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI AKSI

KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK PELAJAR

Diajukan oleh :

Mario Fransiscus Simanjorang

NPM : 120511042

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

1

UPAYA POLRESTA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI AKSI

KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK PELAJAR

Mario Fransiscus SimanjorangFakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [email protected]

AbstractConflicts among students more familiar with the brawl between students in this era probablyis not a strange phenomenon among certain communities. However, for people who understandeducation or people who are directly related to the implementation of education certainlyanxious participate in monitoring the phenomenon. Cases of conflict between students, theschool as an educational institution that is home to both learners should be intensified toovercome existing problems. Conflict management is an appropriate way to address this,because the conflict is a reality that can not be avoided, so it should be managed. This is agood strategy to be implemented and developed considering the case of brawl between studentsin schools in Indonesia is still very rife and difficult to control. This research was conductedin order to determine and obtain data regarding the process of legal action by law enforcementauthorities (police) to individual students melakakun criminal action. To know YogyakartaPolice efforts in preventing anarchy conducted individual students, as well as the constraintsexperienced by the police in tackling violence committed by unscrupulous students in the cityof Yogyakarta.

Keywords: violence, education, cases, school, student.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yangberlandaskan hukum, hal ini ditegaskandalam Pasal 1 ayat (3) Undang-UndangDasar Tahun 1945. Setiap masyarakat padahakekatnya mempunyai hak dan kewajibanyang sama di hadapan hukum, hukum yangdipatuhi dapat terciptanya suatu tatananmasyarakat yang tertib, aman, sertatercapainya keadilan dalam suatulingkungan masyarakat, sehinggakepetingan yang hendak dicapai dapatterlindungi dengan utuh. Penegakanhukum dan ketertiban merupakan syaratmutlak dalam upaya menciptakanIndonesia yang damai dan sejahtera. Tanpaadanya hukum yang ditegakkan danketertiban yang diwujudkan makakesejahteraan masyarakat tidak terwujud.

Aparat kepolisian salah satulembaga yang dapat menegakan hukum.Kewenangan yang dimiliki aparatkepolisian adalah untuk menciptakankeamanan dan ketertiban dalammasyarakat. Namun dalam realitasnya,kepolisian sering kali terlambat dalam halbertindak. Berdasarkan Bab I KetentuanUmum Pasal 2 Undang-Undnag Nomor 2Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia menyebutkan fungskepolisian adalah salah satu fungsipemerintaha dibidang pemeliharaankemanan dan ketertiban masyarakat,penegakan hukum, perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat. Pasal 4 Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwaKepolisian Negara Republik Indonesia

2

bertujuan untuk mewujudkan keamanandalam negeri yang meliputi terpeliharanyakeamanan dan ketertiban masyarakat tertibdan tegaknya hukum, terselenggaranyaperlindungan, pengayoman, dan pelayanankepada masyarakat, serta terbinanyaketentraman masyarakat denganmenjunjung tinggi hak asasi manusia.Namun dalam kenyataannya, perlindunganpolisi baru ada setelah terjadi tindakkejahatan.

Kekerasan yang dilakukan pelajarbukan hal yang bisa dianggap ringan,tawuran maupun kekerasan lainya yangdilakukan oleh pelajar tidak hanya terjadidi kota-kota besar saja melainkan jugamenjalar ke daerah-daerah. Permasalahanringan dapat menyulut pertengkaranindividual yang berlanjut menjadiperkelahian massal dan tak jarangmenggunakan senjata tajam, senjata api,bahkan akhir-akhir ini banyak pelajarmenggunakan bahan kimia seperti airkeras sebagai senjatanya.

Berdasarkan Uraian yang telahdipaparkan pada latar belakang masalah,maka diajukan rumusan masalah sebagaiberikut:1. Apa sajakah upaya yang telah

dilakukan oleh kepolisian kotaYogyakarta dalam menanggulangitindak pidana yang dilakukan olehkelompok pelajar?

2. Apa sajakah kendala yang dihadapioleh kepolisian kota Yogyakarta dalammenanggulangi tindak pidana yangdilakukan oleh kelompok pelajar?

Istilah polisi pada mulanya berasaldari kata Yunani “Politeia”, yang berartiseluruh pemerintahan negara kota. Padaabad sebelum Masehi, negara Yunaniterdiri dari kota-kota yang dinamakan“Polis”. Zaman itu pengertian “Polis”sangat luas, bahkan selain meliputi seluruhPemerintahan negara kota, termasuk jugadidalamnya urusan keagamaan sepertimempertahankan hak-hak masyarakatmelalui penegakan hukum.1

penyembahan terhadap dewa-dewasebagai konsekuensi berlakunya hukumterhadap rakyat. Pemberian pelindunganhukum tersebut, merupakan salah satufungsi kepolisian berkaitan erat dengankewajiban pemerintah untuk menjaga,memelihara, melindungi, dan danmempertahankan hak-hak masyarakatmelalui penegakan hukum.

Penerapan Undang-Undang akanditentukan oleh komitmen para pejabatPolri terhadap pelaksanaan tugasnyaseagai pelindung, pengayom, danpelayanan kepada masyarakat dan jugakomitmen masyarakat untuk secara aktifberpartisipasi serta perlu dikaitkan denganlatar belakang dan situasi/kondisipemerintahan dalam mewujudkan Polriyang mandiri, profesional dan memenuhiharapan masyarakat.

Pelaksanaan peran polisi sebagaiinstitusi, adalah melaksanakan berlakunyahukum, manakala hukum itu dilanggar,terutama oleh perilaku menyimpang yangnamanya kejahatan, maka diperlukanperan polisi guna memelihkan keadaandengan memeksa si pelanggar hukumuntuk menanggung akibat dariperbuatannya.

Pengertian kepolisian menurutketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-UndangKepolisian Negara Republik Indonesiaadalah Kepolisian Negara RepublikIndonesia merupakan alat negara yangberperan dalam memelihara keamananmasyarakat, ketertiban masyarakat,menegakkan hukum serta memberikanperlindungan, pengayoman dan pelayanan.

Fungsi kepolisian seperti diaturdalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2002 adalah menjalankan salah satufungsi pemerintahan negara dalam tugaspenegakan hukum, perlindungan,

3

Tugas pokok Kepolisian NegaraRepublik Indonesia adalah:a. Memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat,b. Menegakkan hukum, danc. Memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.

Tugas pokok tersebut diperincidalam rumusan tugas-tugas yangsusunanya mengacu pada susunanrumusan tugas pokok yang memuat tigasubstansi, yaitu:a. Substansi tugas pokok memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakatbersumber dari kewajiban umumkepolisian untuk menjamin keamananumum.

b. Substansi tugas pokok menegakkanhukum bersumber dari ketentuanperaturan perundnag-undangan yangmemuat tugas pokok polri dalamkaitannya dengan peradilan pidana.

c. Substansi tugas pokok polri untukmemeberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat bersumber dari kedudukandan fungsi kepolisian sebagai bagiandari fungsi pemerintahan negara yangpada hakekatnya bersifat pelayananpublik yang termasuk dalam kewajibanumum kepolisian.

Ketiga tugas pokok tersebut bukanmenggambarkan urutan prioritas ataupunhirarki, namun ketiganya sangat penting,sedangkan dalam pelaksanaanya tugaspokok mana yang akan di kedepankansangat tergantung pada situasi masyarakatdan lingkungan yang dihadapi.

Pengertian Keamanan danketertiban masayarakatdapat dirumuskansebagai suatu kondisi masyarakat yangditandai oleh terjaminnya tertib dantegaknya hukum sertaterbinanyaketentraman yang mendukungkemampuan membina serta tertibnya

terbinanya ketentraman yang mendukungkemampuan membina sertamengembangkan potensi dan kekuatanmasyarakat dalam menangkal, mencegahdan menanggulangi segala bentukpelanggaran hukum dan bentuk-bentukgangguan lainnya yang dapat meresahkanmasyarakat, yang merupakan salah satuprasyarat terselenggaranya prosesPembangunan Nasional.

Faktor-faktor penyebab terjadinyakekerasan yang dilakukan oleh kelompokpelajar, yaitu: Faktor internal ini terjadididalam diri individu itu sendiri yangberlangsung melalui proses internalisasidiri yang keliru dalam menyelesaikanpermasalahan disekitarnya dan semuapengaruh yang datang dari luar. Remajayang melakukan perkelahian biasanyatidak mampu melakukan adaptasi denganlingkungan yang kompleks. Para remajayang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segalamasalahnya tanpa berpikir terlebih dahuluapakah akibat yang akan ditimbulkan.Selain itu, ketidakstabilan emosi pararemaja juga memiliki andil dalamterjadinya perkelahian. Faktor eksternaladalah faktor-faktor yang datang dari luarindividu.

2. METODEJenis penelitian yang dilakukan

adalah penelitian hukum normatif, yaitupenelitian yang dilakukan dengan carameneliti data sekunder. Penelitian hukumnormatif berupa norma hukum peraturanperundang-undangan yang dikaji secaravertikal dan horizontal, yaitu mengkajiundang-undang yang berkaitan dengankekerasan serta tugas dan wewenangkepolisian dalam menanggulangi tindakkriminal yang dilakukan oleh pelajar kotaYogyakarta.

4

3. HASIL DAN PEMBAHASANUpaya penanggulangan

kejahatan dapat ditempuh denganpendekatan, artinya keterpaduan(integralitas) antara politik kriminal danpolitik sosial sera ada keterpaduan antaraupaya penanggulangan kejahatan dengan“penal” (hukum pidana) dan “non penal”(bukan/diluar hukum pidana). Secaraumum dapat dibedakan, bahwa upayapenanggulangan kejahatan melalui jalurpenal lebih menitik beratkan pada sifat“preventive” (pencegahan, penangkalan,dan pengendalian) sebelum terjadikejahatan. Dikatakan sebagai perbedaansecara kasar, karena tindakan represifpada hakikatnya juga dapat dilihatsebagai tindakan preventif dalam artiluas.

Upaya penanggulangan kejahatanmelalui pembuatan undang-undang atauhukum pidana harus dilakukan denganpendekatan kebijakan karena memasangpada hakikatnya dengan hanyamerupakan bagian dari suatu kebijakanyaitu bagian dari kebijakan sosial sebagaipembaruan hukum pidana padahakekatnya merupakan bagian dari upayauntuk mengatasi masalah-masalah sosialdalam rangka tujuan nasional, kebijakankriminal sebagai pembaruan hukumpidana yang pada hakekatnyamerupakan bagian dari upayaperlindungan masyarakat, dankebijakan penegakan hukum sebagipembaruan hukum pidana yang padahakekatnya merupakan bagian dariupaya memperbahuri hukum dalamrangka lebih mengefektifkanpenegakan hukum.

Kebijakan kriminal denganmenggunakan secara penal (hukumpidana) terdapat dua masalah sentraldalam penentuan :

a. Perbuatan apa yang seharusnyadijadikan tindak pidana, dan

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakanatau dikenakan kepada si pelanggar.

Kegiatan kepolisian kemasyarakatandapat diartikan sebagai : Pertama,penataan kembali kegiatan polisisecara intern yang lebih diarahkanwawasan kemasyarakatan ; Kedua,kegiatan polisi yang aktif mendorongperan serta masyarakat dan hubunganbaik antara polisi dengan masyarakat.Pengertian yang pertama merujukkepada kegiatan polisi yang bersifatpro-aktif dalam rangka membinahubungan baik antara polisi denganmasyarakat, misalnya melaluikegiatan perondaan lingkungan yangbukan untuk keadaan bahaya danpendirian pos atau pos polisi dikampung-kampung. Kedua merujukkepada peran serta masyarakat dalammenanggulangi kejahatan, misalnyamelalui siskamling.

Di Indonesia penerapan konseppencegahan dan penangulangankejahatan yang menitik beratkanketerlibatan dan peran serta masyarkattelah dituangkan kedalam konsep“keamanan swakarsa”, yangmempunyai pengertian sebagaitatanan serta terpadu dari berbagaiaspek secara sistematis berkelanjutantentang masalah-masalah keamaanyang mengupayakan hidupnya perandan tanggungjawab masyarakat dalampembinaan keamanan yang tumbuhdan berkembang selaras kehendak dankemampuan masyarakat sendiri, untukmewujudkan daya tangkal daya cegahdan daya penanggulangan masyarakatterhadap setiap kemungkinangangguan keamanan, serta daya

5

membudaya dam bentuk pola sikapkebiasaan dan perilaku masyarakat;sehingga gangguan keamanan dapat dicegah sedini mungkin sejak dari sumberdasarnya dan kekuatan fisik aparaturkeamanan digunakan seminimalmungkin dan secara selektif.

Polisi sebagai aparat penegakhukum berwenang untuk mengupayakanpenanggulangan dan upaya tersebutmembutuhkan kerjasama denganmasyarakat. Penulis melakukanwawancara dengan salah satu anggotakepolisian yang menangani kasuskekerasan yang dilakukan olehkelompok pelajar tersebut yaitu BapakAKBP Tommy Wibisono, S.Ik.Mengenai upaya yang dilakukan untukmenanggualangi kekerasan yagdilakukan oleh kelompok pelajar, adalahUpaya Pre-emtif; Upaya Preventif; UpayaRepresif.

Kendala Kepolisian DalamMenanggulangi Kekerasan Yang DilakukanKelompok Pelajar, terdapat beberapakendala yang mempengaruhi kepolisiandalam memanggulangi kekerasan ormas.Berdasarkan wawancara dengan Bapak I.G.Sigiro hal tersebut dapat terjadi karena:a. Masyarakat seringkali enggan untuk

melaporkan dan memberikan informasiapabila terjadi tindak kekerasan yangdilakukan oleh kelompok pelajar kepadapolisi.

b. Masyarakat kurang berpartisipasi dalampemeliharaan ketertiban dan keamanandalam masyarakat, masyarakat bersifatpassif dalam memelihara ketertiban dankeamanan.

c. Kurangnya personil dan kepolisiandalam melakukan patroli.

d. Masyarakat kurang mengetahui akanhukum.

e. Masyarakat sering kali menutukankesalahan yang dilakukan oleh kelompok

f. Dalam hal penjatuhan hukuman atausanksi sering ada pertimbangan karenamasih dibawah umur.

5. KESIPULANBerdasarkan pembahasan

terhadap upaya kepolisian dalammenanggulangi kekerasan yangdilakukan oleh kelompok pelajar, dapatdisimpulkan bahwasanya terdapatbeberapa kendala yang mempengaruhikepolisian dalam memanggulangikekerasan kelompok pelajar. Upaya daripihak Kepolisian dalam memanggulangikekerasan kelompok pelajar, yaitu:melakukan upaya Pre-emtif melaluiBIMAS (Bimbingan Masyarakat), upayaPreventif guna melakukan pencegahan,penangkalan dan pengendalian terhadapperbuatan yang dapat memngganggukeamanan dan ketertiban masyarakat,dan upaya Represif melalui usaha daripihak Kepolisian untuk melakukanpenindakkan terhadap aksi kekerasanyang dilakukan oleh pelajar.

6. REFERENSIAwaloedin Djamin, 1995, Administrasi

Kepolisian Republik IndonesiaKenyataan dan Harapan,Wirasespin Polri, Bandung.

Badra Nawawi Arief, 2008, KebijakanHukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.

Bisrillam, 2004, Sistem HukumIndonesia, Penerbit GrafindoPersada, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian(Profesionalisme dan reformasiPolri), Laksbang Mediatama,Surabaya.

Mohammad Kemal Darmawan, 1994,Strategi Pencegahan Kejahatan,Citra Aditya, Bandung.

Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian,Grasindo, Jakarta.

6

___________, 2002, Memahami Undang-Undang Kepolisian RepublikIndonesia, Jakarta.

Sadijono, 2006, Hukum Kepolisian,Perskeptif Kedudukan danHubungan dalam HukumAdministrasi, LaskBangPressindo, Yogyakarta.

Sixty United Nations Congress, 1981, ThePrevention Of Crime and TheThreatment Of Offedernely.

Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana,Bandung.

_______, 1981, Kapita Selekta HukumPidana, Bandung.

_______, 1983, Hukum Pidana danPerkembangan Masyarakat,Sinar Baru, Bandung.

Tadjuddin Nur Hammid, 1988, SistemKeamanan Swakarsa, Konsepsidan Penjabarannya, MabesPolri, Direktorat BimbinganMasyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Ttahun 2002Tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 28Tahun 1997 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia.Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 169, TambahanLembaran Negara Nomor 3890,Jakarta.

Galih Mationo Dwi C, 2013, Tindak PidanaKekerasan Yang dilakukan OlehPelajar dan UpayaPenanggulangannya StudyKasus Diwilayah Hukum PolresSleman,http://eprints.ums.ac.id/25576/21/NASKAH_PUBLIKASI.pdfdiakses 12 November 2016