Home >News & Politics >Jurnal Indonesia Review - Agustus 2010

Jurnal Indonesia Review - Agustus 2010

Date post:07-Nov-2014
Category:
View:1,718 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. Indonesian Review RSK dan Media Indonesian Review merupakan media diseminasi konsep atau gagasan; analisa terhadap fenomena maupun kebijakan terkait dengan Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Volume I, Agustus 2010 Indonesian Review akan dipublikasikan 2 kali sepanjang tahun 2010 oleh Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan didukung oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Editor: Mufti Makaarim Amdy Hamdani Kontributor Evan A. Laksmana Fitri Bintang Timur Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS Abdul Manan Dimas P Yuda Layout dan Desain Cover : nuku Seluruh substansi artikel sepenuhnya merupakan kontibusi pemikiran penulis, tidak serta merta merefleksikan sikap dan pandangan IDSPS, AJI dan FES. Artikel dan Informasi dalam Indonesian Review bisa diperbanyak dan disebarluaskan dengan kutipan yang jelas sebagai penghargaan kepada penulis dan Indonesian Review. Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Jl. Kemang Selatan II No. 2A Jakarta Selatan 12730
  • 2. Tantangan dan Prospek ke Depan Dari Reformasi Militer Menuju Transformasi Pertahanan:PengantarEdisi Perdana Indonesian Review ini mengangkat tema besar Quo Vadis Reformasi Sektor Keamanan Paska1998. Secara spesifik, para kontributor mengetengahkan isu dan pembahasan terkait perubahan strukturaldan internal aktor keamanan (khususnya TNI dan POLRI), berikut dinamika politik yang mewarnai 12 tahunperjalan reformasi sektor keamanan Indonesia. Salah satu artikel secara khusus mengulas dinamika reformasisektor keamanan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan periodepemerintahan pertama yang terpilih melalui Pemilu langsung pada 2004. Edisi perdana ini juga mengulaspersepsi publik terhadap keterbukaan informasi sektor keamanan sepanjang 1998-2010, dimana aksesinformasi merupakan salah satu fondasi penting bagi keterlibatan masyarakat sipil dalam reformasi sektorkeamanan.Tema pertama, Dari Reformasi Militer Menuju Transformasi Pertahanan: Tantangan dan Prospek keDepan, Evan A. Laksmana menegaskan ulang capaian signifikan reformasi TNI sepanjang satu dekade terakhiryang terfokus pada persoalan peran sosio-politik militer, legislasi pertahanan, perluasan agenda keamanan,anggaran dan teknologi pertahanan. Sementara reformasi hampir tidak menyentuh sebagian besar aspek-aspek kebijakan personil, pendidikan dan pelatihan, ekonomi pertahanan, basis teknologi dan inovasi,postur dan Tata Yudha (Orders of Battle) serta persoalan doktrinal, operasional, dan kepangkatan. Dari sinipenulis memunculkan gagasan pengalihan; meninggalkan proses reformasi militer menjadi trasformasipertahanan (yang diartikan sebagai perubahan paradigma dan institutional mengenai cara pandang militerterhadap dirinya sendiri), yang memerlukan penguatan komunitas sipil yang turut serta berkontribusi dalamrancang bangun kekuatan pertahanan.POLRI sebagai aktor keamanan lain juga dinyatakan meraih perubahan cukup signifikan, meskipun saat iniujung reformasi Polri sendiri banyak dipertanyakan. Dalam tema kedua Menciptakan Polisi yang Bermitradengan Masyarakat: Perkembangan Polri Paska 12 Tahun Reformasi yang ditulis oleh Fitri Bintang Timur,perubahan Polri dapat dilihat dari kemitraan polisi dengan masyarakat di tengah mencuatnya isu besar sepertiterorisme, sampai kejahatan-kejahatan yang terjadi sehari hari dan meluas di seluruh wilayah Indonesia.Dalam tulisan ini penulis menyarankan transformasi Polri seharusnya tidak terpengaruh dengan citra Polri Jurnal Volume I, Agustus 2010yang naik atau turun, sebab kegiatan yang dilakukan oleh polisi memang cenderung bersifat kontradiktifdalam pencegahan dan penindakan. Dalam hal ini, Polri perlu mengindahkan prinsip-prinsip HAM sebabmasih besarnya laporan mengenai tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalammendapatkan pengakuan dari tersangka maupun tahanan. Sementara penulis juga menyarankan agar Polrimenempuh pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat sipil, moderat, menjunjung tinggi HAM, transparandan akuntabel sebagai bagian dari pembenahan arah reformasi Polri yang berdasarkan kritik dari pelbagaikalangan dianggap makin tidak jelas dalam beberapa tahun terakhir.Pada tema ketiga yang berjudul Perlunya Reformasi Pertahanan Paska Reformasi Sektor Keamanan 1998-2010, Marsekal Muda (Purn) Koesnadi Kardi, menawarkan kesempatan kepada seluruh elemen bangsa (DPR,Pemerintah, Judikatif, Pers, Lembaga Kajian dan LSM) yang mendukung reformasi TNI untuk terus mendorongreformasi pertahanan. Pasalnya depolitisasi peran militer, dalam pandangan Koesnadi baru mengerakkan 1
  • 3. Tantangan dan Prospek ke DepanDari Reformasi Militer Menuju Transformasi Pertahanan: roda ke tahap yang dituju (yaitu perubahan pada internal militer), namum belum mencerminkan democratic civil-military relations. Kapasitas sipil untuk melakukan kontrol demokratis terhadap TNI yang masih dalam proses penumbuhan, dalam pandangan penulis terus-menerus berhadapan dengan resistensi dan penolakan kalangan militer untuk diawasi dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada supremasi otoritas politik sipil. Era terbuka, dengan alam yang lebih demokratis, tidak membuat masyarakat dan pers bisa lebih leluasa mendapatkan informasi termasuk yang sensitif seperti informasi tentang pertahanan dan keamanan. Abdul Manan, penulis tema keempat yang berjudul Privelege Asing dan Idiom Rumah Suci Kebebasan Informasi dalam Isu Reformasi Sektor Keamanan menguraikan secara mendasar hal tersebut. Berangkat dari muatan konstitusi, penulis melihat pelaksanaan hak warga mengakses informasi, bahkan untuk urusan sederhana dan fundamental masih jauh dari menggembirakan. Dalam prakteknya, urusan mudah seperti mendapat pelayanan KTP bisa menjadi rumit bila berurusan dengan birokrasi. Pejabat negara telah mengubah informasi yang mereka monopoli menjadi komoditi penting. Praktek percaloan, mafia, dan ekonomi biaya tinggi ini sampai kini terus tumbuh, bahkan dalam kondisi lebih buruk terjadi dalam akses terhadap informasi sektor keamanan, dimana isu pertahanan dan keamanan termasuk perilaku aktornya masih merupakan tema yang sangat peka. Sikap tertutup ini pula yang membuat masyarakat sipil sulit melakukan misalnya pengawasan anggaran, sebab hanya dengan informasi yang memadai masyarakat sipil bisa melakukan kontrol alokasi, penggunaan, dan potensi korupsinya. Ketertutupan informasi bahkan dipakai untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara di tema kelima tentang Reformasi Sektor Keamanan Pemerintahan SBY 2004-2009: Sebuah Review yang merupakan bagian terakhir dari review ini, penulisnya Dimas P Yudha mengetengahkan kepada pembaca bahwa secara teoritik kemenangan SBY dalam Pemilu adalah bentuk konsolidasi demokrasi, dimana reformasi sektor keamanan ikut masuk dalam agenda konsolidasi tersebut. Hasilnya, keberhasilan yang ada menurut penulis tidak bisa dilepaskan dari konteks sebuah proses yang sedang dan terus berlangsung dari
Popular Tags: