JURNAL ILMIAH PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI ...Berkaitan dengan hal itu di wilayah hukum kepolisian Resort Lombok Barat masih banyak terjadi tindak pidana perjudian yang masih

JURNAL ILMIAH

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM

KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMAT SUHAIRI

D1A012311

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2017

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM

KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT

Oleh:

MUHAMAT SUHAIRI

D1A012311

Menyetujui,

Pembimbing Utama

LUBIS S.H.,M.Hum

NIP. 19590828 198703 1 002

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM

KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT

MUHAMAT SUHAIRI

D1A012311

Fakultas Hukum

Universitas Mataram

ABSTRAK

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM

KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana

perjudian di wiliayah hukum Kepolisian Resort Lombok Barat dan untuk

mengetahui hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah

hukum Kepolisian Resort Lombok Barat. Pelaksanaan penyidikan perjudian di

wilayah hukum kepolisian resort Lombok Barat yaitu dengan operasi tangkap

tangan. Penyidik Polres Lombok Barat melakukan penyidikan dalam tiga tahap

yaitu tahap penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan,

penyitaan, pemanggilan saksi. Tahap pemeriksaan meliputi pemeriksaan

tersangka, pemeriksaan saksi dan pengambilan keterangan saksi ahli. Selanjutnya

tahap penyerahan berita acara perkara ke jaksa penuntut umum sampai dinyatakan

lengkap dilanjutkan dengan penyerahan saksi dan bukti. Kendala penyidik dalam

penyidikan yaitu kurangnya pastisipasi saksi dalam proses pemanggilan dan

penyampaian keterangan.

KATA KUNCI: Penyidikan, Perjudian.

An Investigation on Gambling Criminal in Lombok Barat Police Force Sub-

Division

ABSTRACT

The pointing of examination to knowing The investigation on gambling in

Lombok Barat Resort and to knowing The obstacles found by the investigators in

Lombok Barat Resort.The investigation on gambling in Lombok Barat resort is

done in Those are in-hand, Lombok Barat Policeforce investigators investigate

cases in three steps. The first is action including catching, arresting,

searching,submitting, and inviting witness. The second is inspection including the

suspect, the witness, and expert.The last is the report submission to the presecutor

and is stated to be complete then is continued to resigning the witness and proof.

The obstacles found by the investigators are the low participation of the witness in

the investigation process.

Keywords: an investigation, gambling.

i

I. PENDAHULUAN

Di bidang tata tertib dan keamanan pemerintah berusaha mewujudkan

ketertiban dan keamanan masyarakat dari berbagai kejahatan salah satunya

perjudian. Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan

dengan norma agama, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian dalam hukum

pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Perjudian

merupakan suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata

terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berjalannya ketertiban

umum. Secara umum perjudian merupakan serangkaian permainan dimana

pemain aktif bertaruh untuk memilih satu pilihan dimana hanya satu pilihan saja

yang benar dan akan menjadi pemenang dari permainan tersebut. Perjudian

menurut bahasa berarti mudah batau kekayaan sedangkan judi menurut istilah

yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang

menang dalam permainan berhak mendapat taruhan tersebut.1

Menurut M.Quraish Shihab berpendapat bahwa perjudian dinamai masir

,karena hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang,tanpa usaha kecuali

menggunakan undian dibarengi faktor untung-untungan.2 Dalam ensiklopedi

hukum islam,maisir diartikan sebagai suatu bentuk permainan yang taruhan danh

yang menang berhak mendapat hasil taruhan tersebut.3

1Ibrahim Hosein,Apakah Judi Itu?,Jakarta,LembagaKaqjianIlmu IIQ,1987,hlm 19.

2M.QuraishShihab, Tafsiral-misbah:pesan,KesandanKeserasian Al-Qur’an vol.1, Jakarta,

Lentera Hati,2000,hlm 437. 3Abdul Aziz DahlanDKK,ensiklopediahukumislam,jilidII,Jakarta,ichtiarBaru Van

Hoeve,1997,hlm1053.

ii

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 303

dan Pasal 542.Ancaman pidana dalam Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP dianggap

tidak sesuai lagi dan perlu diperberat maka lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun

1974 Tentang Penertiban Pejudian yang mengatur tentang pemberatan sanksi

pidana dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 542 KUHP.

Oleh karena Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tidak mengatur tentang

jenis perjudian yang mendapat izin, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Jadi berdasarkan Pasal 303 KUHP, Jo.Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1974 Tentang Penertiban Perjudian, Jo. Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun

1981 maka, apabila terjadi perjudian penyidik berhak melakukan penyidikan

untuk melaksanakan bagaimana penyidikan tindak pidana perjudian.

Berkaitan dengan hal itu di wilayah hukum kepolisian Resort Lombok

Barat masih banyak terjadi tindak pidana perjudian yang masih perlu penangan

tegas dari pihak kepolisian untuk mengurangi bahkan meniadakan lagi tindak

pidana perjudian di wilayah lombok Barat.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh Penyusun di atas, maka

Penyusun mengkaji maraknya perjudian tersebut dalam bentuk skripsi yang

berjudul ”PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH

HUKUM KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT”

Berdasarkan uraian pemikiran di atas untuk lebih fokus dalam Penyusunan

ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :1.Bagaimanakah pelaksanaan

penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resort Lombok

Barat? 2. Apa hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian di

iii

wilayah hukum Kepolisian Resort Lombok Barat?Tujuan dan manfaat yang ingin

dicapai dari penelitian ini adalah:1. Tujuan penelitian a. Untuk mengetahui proses

penyidikan tindak pidana perjudian di wiliayah hukum Kepolisian Resort Lombok

Barat.b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana

perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resort Lombok Barat.2. Manfaat

penelitian. a. Secara akademik.b.Secara praktis. c. Secara teorotis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode

pendekatan yaitu:1.Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).2.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).3. Pendekatan Sosiologis (

Sosiological Approach). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu: A.Jenis

Data: a.Data Primer. b. Data Sekunder,Adapun data sekunder ini terdiri dari

bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer ,sekunder dan tersier.B.Sumber

Data:a.Penelitian Kepustakaan.b.Penelitian Lapangan. Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini yaitu:a. Wawancara.b. Studi pustaka.Analisis data yang

digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah Analisis Kualitatif.

iv

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum

Kepolisian Resort Lombok Barat

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Lombok Barat terletak di Jalan Yos sudarso Jembatan

Kembar,Lembar Lombok Barat. Polres Lombok Barat memiliki salah satu

tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah

hukum Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat mencakup 10

wilayah yaitu kecamatan Batu Layar ,kecamatan Gerung ,kecamatan

Gunungsari,kecamatan Kediri ,kecamatan Kuripan ,kecamatan Labuapi

,kecamatan Lembar ,kecamatan Lingsar ,Kecamatan Narmada ,dan kecamatan

Sekotong . Melihat begitu luasnya wilayah hukum Polres Lombok Barat

tentunya aparat penegak hukum harus bekerja keras agar penegakan hukum

bisa dilaksanakan dengan baik dan khususnya didalam penegakan tindak

pidana perjudian.

Tugas kepolisian di bidang penegakan hukum dibidang keamanan dan

ketertiban sedikit berat mengingat wilayah hukum yang begitu luas dengan

jumlah penduduk 718.540 orang dengan jumlah 10 kecamatan,122 desa dan 3

kelurahan .

Polres Lombok Barat memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu Satuan Lalu

Lintas (SATLANTAS),Satuan Intelijen dan Pengamanan (SATINTELKAM)

v

,Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM), Satuan Pembinaan dan Kemitraan

(BINAMITRA), dan Satuan Samapta(SATSAMAPTA).

Bentuk-bentuk perjudian di Lombok Barat, yaitu:41.Domino. 2.Dongklang.

3.Bola adil. 4.Sabung ayam. 5.Rolex. 6.Togel.

Berikut adalah data jumlah kasus perjudian yang ditangani penyidik Polres

Lombok Barat tahun 2014 s/d 2016 adalah:

No Tahun JenisPerjudian Jumlah

1 2014 -Domino

-Bola adil

-Dongklang

-Togel

8 kasus

2 2015 -Sabungayam

-Rolex

6 kasus

3 2016 -Togel

-Domino

22 kasus

Berdasarkan data pada tabel di ataspadatahun 2014,jumlah kasus

yang ditangani sebanyak 8 kasus dari judi domino,bola adil,dongklang dan togel

,tahun 2015 sebanyak 6 kasus dari judi togel,sabung ayam dan rolex dan tahun

2016 sebanyak 22 kasus dari judi togel dan domino , jumlah yang telah

diselesaikandan dilimpahkan ke penuntut umum dari tahun 2014 sampai tahun

2016 sebanyak 36 kasus.

Melalui operasi tangkap tangan tindak pidana perjudian di tempat-tempat

yang sering dijadikan sarang judi polisi melakukan penyidikan , namun

sebelumnya penyidik melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi

yaitu mencari tahu apakah peristiwa yang diduga peristiwa pidana atau tidak guna

4Sumberpolres Lombok Barat

vi

menentukan dapat dilakukannya penyidikan atau tidak. Jika sudah temasuk

peristiwa pidana maka dilanjutkan kedalam tahapan penyidikan.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidanaperjudian oleh satreskrim

polres Lombok Barat, ada 2 tahapan penyidikan yaitu: 1.Tahap penindakan:

Penindakan adalah suatu tindakan dalam rangka upaya penegakan hukum yang

dilakukan oleh seseorang yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana. Tahap

penindakan yang yang dilakukan dapat berupa pemanggilan, penangkapan,

penahan, penggeledahan dan penyitaan. 2.Tahap pemeriksaan Penyidikan:

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan

identitas tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan

atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam suatu tindak pidana

menjadi jelas dan dituangka kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam

proses pemeriksaan terdapat 3 proses yaitu :a.Pemeriksaan tersangka

b.Pemeriksaan saksi c. Pengambilan keterangan saksi ahli3.tahap penyerahan

berita acara perkara (BAP):Setelah melakukan rangkaian penyidikan diatas dan

berita acara perkara sudah lengkap selanjutnya penyidik polres Lombok Barat

menyerahkan BAP tersebut ke jaksa penuntut umum untuk diperiksa kembali

sebelum BAP tersebut dinyatakan sudah P21 atau hasil penyidikan sudah lengkap

yang ditentukan oleh jaksa jika jaksa penuntut umum menyatakan sudah lengkap

maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan untuk

kemudian pihak kejaksaan melanjutkan tahap peradilan di pengadilan.

vii

Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di

Polres Lombok Barat

Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa

permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan penyidk untuk

meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan khususnya dalam

penyidikan tindakpidana perjudian.

Menurut Bripka I Wayan Ciptanaya SH, selaku penyidik di Polres Lombok

Barat, beberapa hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak

pidana perjudian adalah :51.Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan

keterangan dalam proses penyidikan. A.Dalam proses pemangilan. B.

Penyampaian keterangan.Berdasarkan data diatas penyusun menjelaskan bahwa:1.

Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses

penyidikan .a) Dalam proses pemanggilan:Dalam melakukan pemeriksaan,

penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan

terhadap Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka I Wayan Ciptanaya SH, selaku

penyidik di Polres Lombok Barat:6

“ pemanggilan saksi terkendala dengan jarak tempat tinggal saksi menuju

Polres yang jauh sehingga saksi merasa malas untuk datang ke Polres untuk

memberikan keterangannya. Akan tetapi jika saksi tersebut beralasan seperti itu

5HasilwawancaradenganbapakBripka I WayanCiptanaya SH,

selakuPenyidikPidanaUmumPolres Lombok Barat padatanggal 22 novemberpukul 09:00 6Ibid

viii

maka pihak penyidik polres memakluminya sehingga dari pihak penyidik polres

lah yang datang ke tempat tinggal saksi tersebut untuk di mintai keterangannya

terkait dengan tindak pidana yang terjadi. “

Berdasarkan keterangan penyidik tersebut bahwa hambatan penyidikan

tindak pidana perjudian di polres Lombok Barat yaitu saksi tidak mau datang

untuk memberikan keterangan karena terkendala jarak tempat tinggal saksi

dengan polres memang berkaitan dengan luas wilayah hukum polres Lombok

Barat yang cukup luas dengan 10 kecamatan 122 desa dan 3 kelurahan akan

tetapi untuk mengatasi hal itu pihak penyidik Polres Lombok Barat berkenan

datang ke tempat tinggal saksi untuk di mintai keterangannya sebagai saksi dalam

tindak pidana perjudian. Berdasarkan wawancara penyusun dengan penyidik

polres Lombok Barat penyidik Polres Lombok barat mengungkapkan bahwa hal

itu sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila ada anggaran dari pemerintah yang

mampu diberikan kepada penyidik, cukup dengan penyidik polres Lombok Barat

membiayai saksi atau perjalanan saksi untuk datang dari tempat tinggalnya

menuju polres Lombok Barat.R.soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang

hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,

mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan pasal 224 KUHP orang

tersebut harusorang yang dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan tidak

dapat dipidana akan tetapi orang yang dipanggil sebagai saksi dalam

persidanganlah yang bisa diancam dengan pidana Pasal 224 atau Pasal

ix

522.7b)Penyampaian Keterangan:Kendala yang dialami penyidik dalam proses

penyidikan tindak Pidana perjudian salah satunya adalah kurang partisipatifnya

saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian atau

keterangan walaupun sudah dilakukan pemanggilan.

Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik

sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat

cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut

memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan

yang berbelit–belit.8 Sementara keterangan saksi merupakan salah

satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini

sangat menghambat proses penyidikan.

Dalam memberikan keterangannya saksi merasa memiliki tekanan ataupun

rasa takut atas apa yang akan ia ungkapkan dihadapan penyidik karena

dipengaruhi atau di sugestikan oleh pihak-pihak yang ingin diuntungkan padahal

berdasarkan beberapa ketentuan tentang keterangan saksi bahwa keterangan saksi

harus diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun misalnya

diarahkan atau disugestikan atau dipengaruhi serta seringkali diancam oleh pihak-

pihak tersebut .

7R.soesilo,KitabUndang-UndangHukumPidana Serta Komentar-

KomentarnyaLengkapPasal Demi Pasal, Pasal 224. 8Opcit hal 13.

x

III.PENUTUP

Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah, uraian dari hasil penelitian dan analisis

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1. melalui operasi tangkap tangan

selanjutnya penyidik Polres Lombok Baratmelakukan penahan tersangka di Polres

Lombok Barat sambil penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi,tersangka

ataupun mengambil keterangan ahli kemudian dituangkan kedalam berita acara

perkara (BAP). Jika BAP sudah lengkap selanjutnya penyidik menyerahkannya ke

jaksa penuntut umum untuk diperiksa kemudian BAP tersebut dinyatakan sudah

P21 atau sudah lengkap oleh jaksa penuntut umum maka pihak penyidik

menyerahkan buktidan tersangka ke jaksa penuntut umum. Dan penyidik telah

menangani 36 kasus perjudian dari tahun 2014 sampai tahun 2016. 2. Hambatan

pelaksanaan penyidikan tindak pidana Perjudian di Polres Lombok Barat adalah:

a. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses

penyidikan. 1) Dalam proses pemangilan:Hambatan penyidikan tindak pidana

perjudian di Polres Lombok Barat dalam proses pemanggilan yaitu saksi tidak

mau datang untuk memberikan keterangan karena terkendala jarak tempat tinggal

saksi dengan Polres Lombok Barat, jika terjadi hal ini penyidik biasanya

mendatangi tempat tinggal saksi agar proses penyidikan dapat dilakukan tanpa

terkendala.2)Penyampaian keterangan: Hambatan yang dialami penyidik dalam

penyidikan tindak pidana perjudian yaitu kurang patisipatifnya saksi dengan

proses penyidikan dikarenakan takut memberikan kesaksian karena merasa

memiliki tekanan ataupun rasa takut atas apa yang saksi katakana di hadapan

xi

penyidik karena dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkaitan atau yang ingin

diuntungkan hal ini juga berkaitan dengan rasa takut akan keamanan dirinya

setelah menyampaikanketerangannya .

Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini ialah:1.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dan Kepolisian Resort Lombok Barat

bersama masyarakat melakukan pembinaan yang diarahkan untuk mencegah

terjadinya dan meluasnya perbuatan perjudian melalui penambahan intensitas

operasi/razia terhadap tindak pidana perjudian.2. Pemerintah dan instansi terkait

diharapkan agar memperhatikan danmemberikan sarana dan prasarana yang

lengkap serta anggaranyang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi

terhadapkejahatan perjudian dan dalam proses pnyidikandari tindak pidana

Perjudian itu.

xii

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Dahlan,AbdulDKK,ensiklopediahukumislam,jilidII,Jakarta,ichtiarBaru Van

Hoeve,1997.

Hosein,Ibrahim, Apakah Judi Itu?,Jakarta,LembagaKaqjianIlmu IIQ,1998.

R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, 1995.

Shihab,M.Quraish,Tafsir al-misbah:pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur’an vol.1,

Jakarta, Lentera Hati,2000.

https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-

populasi-terbanyak-di-dunia/diakses padatanggal 2 september 2016 pada

pukul 10;30.

http//www.lombokBaratkab.go.id/data-dan-statistik.diakses pada tanggal 26

november pukul 11;15.

Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia, UUD NKRI Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan

Penertiban Perjudian

Wawancara dengan bapak AKP Joko Tamtomo, SH, S.IK,,selakuPenyidikPidana

Umum Polres Lombok Barat pada tanggal 21 november.

Wawancara dengan bapak Bripka I Wayan Ciptanaya SH, selaku Penyidik Pidana

Umum Polres Lombok Barat pada tanggal 22 november .