Jurnal DPRD Provinsi Lampung | Edisi Mei 2015

1JURNAL KEGIATANDPRD PROVINSI LAMPUNGEdisi V/Mei 2015

JURNAL KEGIATANDPRD PROVINSI LAMPUNG


Diterbitkan OlehSekretariat DPRDProvinsi Lampung

PELINDUNGPimpinan DPRD Provinsi Lampung:H. Dedi Afrizal, S.Kep;H. Toto Herwantoko, S.E., M.M.;H. Ismet Roni, S.H.;Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.;

H. Pattimura, S.E.

PEMBINASekretaris DPRD Provinsi Lampung:

H. Sutoto, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWABKepala Bagian Perundang-udangan:Bambang Joko Dwi Sunarto, S.H., M.H.

PENGARAHKepala Bagian Umum:Grisman Medy Putra, S.P., M.M.Kepala Bagian Persidangan:Zurizal, S.E., M.Si.Kepala Bagian Keuangan:Tina Malinda, S.Sos., M.M.Kepala Bagian Humas & Protokol:

Dr. Elip Heldan, A.P., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSIKasubag Dokumentasi, Informasi,dan Perpustakaan:

Fitri Sisnani, S.Sos.

SEKRETARIS REDAKSINeli Yuniar

ALAMAT REDAKSIGedung DPRD Provinsi LampungJl. Wolter Monginsidi No. 69,Telukbetung, BandarlampungTelepon (0721) 481166;Faksimili (0721) 482166Website:www.dprd-lampungprov.go.id

Daftar Isi

Perjuangkan PilkadaPesisir Barat Tepat Waktu

Polemik pemilihan kepala daerah KabupatenPesisir Barat tidak seharusnya melebar, hingga

muncul isu dan intrik serta manuver politis.

Hal. 13

Komisi I DPRD Provinsi Lampung melaksanakan ujikepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon

anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampungpada tanggal 26 Mei 2015.

Ukur Ulang HGU PT BNILJalan tengah penyelesaian masalah di PT Bangun NusaIndah Lampung (BNIL), Tulangbawang, yang ditawarkanDPRD Provinsai Lampung adalah dengan pengukuran

ulang lahan perusahaan.

Hal. 23

Komisi I Menguji Calon Anggota KI

Hal. 32


AGENDA KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNGBulan Mei 2015

Selasa, 05 Mei 2015Pukul 10.00, rapat Badan Musya-warah dengan agenda penetapanjadwal Rapat Paripurna DPRDProvinsi Lampung.

Rabu, 06 Maei 2015Pukul 10.00, rapat dengar pen-dapat Komisi IV DPRD ProvinsiProvinsi Lampung dengan DinasPertambangan Provinsi Lampung.

Senin, 11 Mei 20151. Pukul 09.30, Rapat Dengar Pen-

dapat/Hearing Komisi II DPRDProvinsi Lampung dengan DinasPertanian Tanaman Pangan danHortikultura Provinsi Lampung.

2. Pukul 11.30, Rapat Dengar Pen-dapat/Hearing Komisi II DPRDProvinsi Lampung dengan DinasPerkebunan Provinsi Lampung.

3. Pukul 13.30, Rapat Dengar Pen-dapat/Hearing Komisi II DPRDProvinsi Lampung dengan DinasKelautan dan Perikanan ProvinsiLampung.


4. Pukul 14.30, Rapat Dengar Pen-dapat/Hearing Komisi II DPRDProvinsi Lampung dengan DinasPerindustrian Provinsi Lampung.

Selasa, 12 Mei 20151. Pukul 10.00, Rapat Paripurna di

ruang rapat utama DPRD ProvinsiLampung.

2. Pukul 13.00, Rapat Dengar Penda-pat/Hearing Komisi II DPRD Pro-vinsi Lampung dengan DinasPeternakan Provinsi Lampung.

3. Pukul 13.30, pelaksanaan fit andproper tes calong anggota Komisi In-formasi Publik Provinsi Lampung olehKomisi I DPRD Provinsi Lampung.

4. Pukul 14.30, Rapat Dengar Pen-dapat/Hearing Komisi II DPRDProvinsi Lampung dengan DinasPariwisata Provinsi Lampung.

Rabu, 13 Mei 20151. Pukul 09.00, Rapat Dengar Penda-

pat/Hearing Komisi II DPRD Pro-vinsi Lampung dengan DinasKehutanan Provinsi Lampung.

2. Pukul 13.00, Rapat Dengar Penda-pat/Hearing Komisi II DPRD Pro-vinsi Lampung dengan DinasPerdagangan Provinsi Lampung.

3. Pukul 14.30, Rapat Dengar Pendapat/Hearing Komisi II DPRD ProvinsiLampung dengan Dinas Koperasi danUMKM Provinsi Lampung.

Senin, 18 Mei 20151. Pukul 09.00, Rapat dengar penda-

pat Komisi IV DPRD Provinsi Lam-


pung dengan Dinas PerhubunganProvinsi Lampung.

Senin, 25 Mei 20151. Pukul 10.00, Rapat Pimpinan DPRD

Provinsi Lampung.2. Pukul 10.30, Pimpinan DPRD Pro-

vinsi Lampung menghadiri pelan-tikan anggota Komisi Penyiaran(KPID) Provinsi Lampung di BalaiKeratun, Kantor Gubernur.

3. Pukul 14.00, Rapat dengar pendapatPimpinan DPRD dan Komisi I DPRDdengan Kepala Biro Aset dan Perleng-kapan Daerah Provinsi Lampung.

Selasa, 26 Mei 20151. Pukul 09.00, Fit and Proper Test

calon anggota Komisi InformasiPublik Provinsi Lampung olehKomisi I DPRD Provinsi Lampung.

2. Pukul 10.00, Rapat dengar pen-dapat Komisi I DPRD ProvinsiLampung dengan Kepala Biro BinaMental Pemprov Lampung.


asyarakat punwaswas karenamenyangkut

kebutuhan pokok. Sebelumisu menjadi kenyataan dilapangan, DPRD ProvinsiLampung memintapemerintah daerah daninstansi terkait tanggap.

Anggota Komisi IIDPRD Provinsi Lampung IKomang Koheri memintasegera ada koordinasisemua stakeholder,disertai tindak lanjut dilapangan. “Kami berharapDinas Perdagangan,Bulog, YLKI, dan seluruh elemenmasyarakat bahu membahu bekerja sama

Antisipasi PeredaranBeras Sintetis

Isu peredaran beras sintetis yang konon berbahan mengandungplastik menghebohkan Indonesia, termasuk masyarakat Lampung.Memang kejadian pertamakali ditemukan di Bekasi, tapi seantereo

nusantara nyaris bergejolak.

mengantisipasi soal ini diLampung,” I KomangKoheri (21/5/2015).

Komang khawatir isumenjadi kenyataan dandampaknya bakal luas.Maka, sebelum menjadidampak negatif dimasyarakat, iamenyarankan pemerintahdan pihak terkaitmengecek kebenaranberita tersebut sertasosialisasi solusinyakepada masyarakat.

“Sebaiknya pihak-pihak terkait membentuk

tim untuk menyelidiki hal ini, sepertisiapa importirnya dan pelaku lapanganyajika beritanya benar,” ujar dia.

Dia pun heran beras impor asalTiongkok tersebut ada di pasaran. Karenadistribusi dan perdagangan beras sudahjelas bahwa pemerintah menerapkankebijaksanaan tidak mengimpor beras.

Kemungkinan beras bisa lolos kepasar karena ada importir nakal secarailegal mengimpor beras plastik tersebut,dibantu pelaku lapangan yangmenjalankan bisnis tersebut. (tim)

M

Komang Koheri


ondisi lapangan parkir yangsempit, ruang penjemputanpenumpang yang tak teratur,

dan ruang tunggu yang kurang nyaman,membuat Bandara kita menjadi bandaraterjelek se-Indonesia,” kata Mega padarapat dengar pendapat dengan DinasPerhubungan di DPRD Provinsi Lampung,Senin (18/5/2015).

Menurut politisi Partai Golkar ini,keadaan bandara Radin Inten II cukupmemprihatinkan dari segi pelayanankepada penumpang, itu perlu adanyapenataan yang lebih serius. “Karena kita

Kritisi PelayananBandara Radin Inten II

cukup prihatin, bandara kita ini bandarayang paling jelek dibanding denganbandara yang lain,kondisi ini tentu tidakbisa dibiarkan begitu saja, harus ada actiondari eksekutif,” kata Mega Putri Tarmizi.

Dijelaskan Mega, bandara yangdimiliki Lampung masih tidak terjaga dantak terawat, ini harus menjadi perhatianpemerintah. “Silakan cek kondisinya,mulai dari pelayanan chek in hinggapelayanan saat tiba di bandara, bisa kitabuktikan para penumpang yang baru tibasulitnya akan keluar dari pintukedatangan, penyebabnya penjemput dan

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mega PutriTarmizi mengatakan Bandara Radin Inten II yang sudah lama

direncanakan untuk berubah status menjadi bandarinternasional sampai sekarang belum juga mengalami

perbaikan yang berarti.

“K


sopir taksi yang menumpukdi muka pintu,” terangnya.

Mega minta DinasPerhubungan ProvinsiLampung lebih seriusmemperhatikan kondisibandara. Untukpeningkatan status BandaraRadin Intan II, politisi PartaiGolkar ini berharap DinasPerhubungan secara opti-mal melakukan perbaikandisegala sisi.

“Kita menyarankanagar ini ditanggapi secaraserius, jangan hanya optimistis, tapibuktikan dan tunjukan,” tandasnya

Menanggapi penilaian AnggotaKomisi IV DPRD terkait buruknya BandaraRaden Intan II tersebut, Kepala DinasPerhubungan (Dishub) Provinsi LampungIdrus Effendi mengatakan pihaknya akanberusaha membenahi.

“Ya kalau memang penilaiannya

seperti itu, kita mau apa,nanti kita koreksi, semuamasukan akan kitaevaluasi,” ujarnya.

Dijelaskan, saat inipihaknya tengahmemperbaiki sejumlahfasilitas yang ada di BandaraRadin Intan. “Kitakan sedangmelakukan perbaikan dansemua masukan kitakordinasikan dengangubernur,” jelasnya

Dikatakan dia, pada2015 ini Pemerintah Pusat

melalui Anggaran Pendapan dan BelanjaNegara (APBN) akan mengalokasikan danauntuk peningkatan status Bandara RadinIntan menjadi Bandara Internasional.

“Insya Allah, tahun ini dengananggaran APBN bisa baik, mudah-mudahan apa yang menjadi pandanganburuk atau tidak baik menjadi baik,”imbuhnya. (tim)

Mega Putri Tarmizi


Komisi V EvaluasiKinerja Biro Mental

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProvinsiLampung mengevaluasi kinerja Biro Mental Setda Pemerintah Provinsi

triwulan I tahun 2015. Hal tersebut terungkap saat rapat dengarpendapat (hearing) yang digelar di Komisi V DPRD Lampung, Selasa

(26/5/2015).

enurut Elly Wahyuni,Sekretaris Komisi V DPRDProvinsi Lampung, kegiatan

umroh gratis yang dilaksanakan olehBiro Mental rentan dengan korupsi,kolusi, dan nepotisme. Sebab, sudahmenjadi rahasia umum bahwa yangdiberangkatkan ke tanahsuci merupakan orangmampu, kerabat pejabat,bahkan ada yang telahmenunaikan ibadah ituberkali-kali.

“Kita dengarselentingan seperti itu.Ada yang sudah umrohdiberangkatkan lagi,begitu juga denganwarga yang mampumendapatkan jatahumroh gratis,” kata Elly,usai hearing.

Namun, jelas Elly, setelahdikonfirmasi pihak Biro Mentalmenyatakan tidak ada yang sepertiitu. Mereka memberangkatkan wargayang benar-benar membutuhkan,seperti guru mengaji, pengurus

masjid, pengurus pesantren, danlainnya.

“Ya, menurut informasi yangdisampaikan dalam hearing, merekatidak melakukan itu. Sebab, yangdiberangkatkan benar-benar telahdiverifikasi dan diseleksi,” jelas dia.

Selain itu, lanjut Elly,anggota Komisi V jugamempertanyakankegiatan Wisata Rohanibagi umat di luar Islamyang belumdiberangkatkan. “Kitamenyarankan umatHindu, Budha, Kresten,dan Protestan yangmendapat jatah WisataRohani bisa berangkatbersamaan waktunyadengan yang umroh. Ini

agar tidak ada kecemburuan sosial,”imbuhnya.

Menurut dia, setelah hearingtersebut, ternyata belumdiberangkatkannya umat beragamalain, karena nilai tukar dolar naik dari12 ribu menjadi 13 ribu.

M

Elly Wahyuni


“Mereka menyusun anggaranperjalanan Wisata Rohani itusebelum dolar naik. Sekarang naik,makannya ditunda dahulu.Kemungkinan diberangkatkan setelahAPBD Perubahan, karena APBDperubahan sudah di depan mata,”jelasnya lagi.

Dikatakan dia, untuk perjalananWisata Rohani empat agama lainsebesar Rp 900 juta. “Saat ini sudahada yang mendaftar untuk WisataRohani, dan berkas sedang diverifikasi.Kemungkinan besar akan disurvei dandiseleksi oleh panitia,” kata dia.

Untuk kedepannya, Komisi Vmengharapkan agar Biro Mental bisamenyusun anggaran perjalan umroh

dan wisata rohani untukdiberangkatkan secara bersamaanwaktunya. Ini bertujuan untukmeminimalisir penyimpangan dankecemburuan sosial antar umatberagama.

Sementara dikatakan RatnaDewi, Kepala Biro Mental SetdaPemprov Lampung, secara umumKomisi V mempertanyakan apa yangsudah dicapai dan program satuankerjanya.

“Ya, dalam hearing membahasmasalah umroh, perjalanan wisatarohani, serta pelaksanaan MTQ yangdigelar di Kota Metro beberapawaktu lalu. Kita sudah jelaskansemuannya,” katanya Ratna. (tim)

Komisi V DPRD Provinsi Lampung saatrapat dengar pendapar (hearing) denganKepala Biro Mental Setda PemprovLampung di ruang rapat komisi.


inimnya penyerapan lulusansekolah kejuruan (SMK) di Ban-darlampung menimbulkan tanda

tanya Ketua DPRD Provinsi Lampung DediAfrizal. Persoalan ini seharusnya tak perluterjadi, karena siswa SMK sudah diprogrammandiri dan lulusan siappakai di dunia tenaga kerja.

Dedi Afrizal menganalisiskemungkinan salah satu pe-nyebabnya karena kualitasketerampilan dan minimnyalapangan pekerjaan bagi lu-lusan kejuruan. “Benang me-rah ini seharusnya ditanggapipihak sekolah dengan me-ngajak siswa mandiri agardapat menghidupi dirinyasendiri atau bahkan oranglain,” tutur Dedi Afrizal, Jumat(22/5/2015).

Ketua DPRD Provinsi Lampung yangmengaku memiliki latar belakang pen-didikan kejuruan ini melihat persoalanseperti ini harus segera dituntaskan. Jikatidak bakal makin ruwet di kemudian hari.Apalagi persaingan global kian kompleks,seperti dalam akhir tahun 2015 mengha-dapi pemberlakuan Masyarakat EkonomiAsean (MEA).

Karena itu, siswa SMK sejak sekarangharus ditekankan memiliki kesadaransendiri, membekalinya dengan mentalwirausaha. Sehingga akhirnya nanti merekabukan lagi bermental pekerja, tapi justru

Dewan akan AlokasikanAnggaran untuk BLK

dapat menciptakan lapangan pekerjaan.Pendidik maupun siswa harus juga

menyadari bahwa antara tahun 2025-2030akan menerima bonus demografi, saat itutingkat pertumbuhan usia produktif mencapai70 persen. Sehingga harus disiapkan

menghadapi dari sekarang, jikatidak menjadi beban negaradan masyarakat sendiri.

DPRD Lampung, menurutDedi, tidak lepas tanganmenanggapi persoalan ini.Dalam pembahasan ang-garan APBD jelas menjadiprioritas perhatian, disiapkanalokasi anggaran sepertiuntuk Balai Latihan Kerja.

“BLK berperan besar men-ciptakan dan membekaliangkatan usia produktif hingga

mereka mampu berwirausaha danmenciptakan lapangan kerja,” katanya.

Informasi yang dia peroleh jugamenyebutkan Himpunan Pengusaha MudaIndonesia (HIPMI) sanggup memfasilitasipendanaan, jika ada siswa yang mem-punyai usaha atau rencana usaha yangberpeluang berhasil.

Siswa SMK sebenarnya diharapkanmampu mengolah, membekali kemandirian,dan kompetensi yang menjadi strategi untukditawarkan kepada pemerintah. Pemerintahmasih kesulitan mengatasi jumlah angkausia produktif yang minim kualitas, kom-petensi, dan mental mandiri. (tim)

M

Dedi Afrizal


omisi I DPRD Provinsi Lampungdipimpin Mardani Umar me-ngadakan kunjungan kerja ke

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,medio Mei 2015. Komisi ini perlumempelajari dan melakukan studikomparasi ke daerah lain, karenapunya tugas menyelesaikan peraturandaerah tentang desa.

Mardani Umarbersama 14 anggotaKomisi I beserta empatstaf pendamping jugamengaku banyak halsaat di DI Yogyakarta,seperti tentang peme-rintahan dan perizinan.Yogyakarta dengan ke-istimewaannya diha-rapkan dapat dijadi-kan contoh dalam pem-bentukan undang-undang.

Selama beberapahari di Yogya, Komisi Imengadakan perte-muan dengan sejum-lah pihak, antara lain membahastentang TV kabel dan pertambangan.Kemudian anggota dewan jugamendapat masukan baru tentangkeistimewaan DIY, di antaranya tatacara pengisian jabatan gubernur dan

Studi Komparasi keDI Yogyakarta

wakil gubernur, kelembagaan,kebudayaan, tata ruang, danpertanahan.

Saat pertemuan dengan BadanKoordinasi Penanaman Modal Daerah(BKPM) DI Yogyakarta, mengemukabahwa di daerah itu belum meng-hadapi persoalan terkait TV kabel

karena masalah yangditimbulkannya nihil.

Suyata dariBKPM DI Yogyakartamengatakan masalahyang dominan diha-dapi adalah marak-nya pembangunanhotel. “Dalam duabulan terakhir itusaja, terjadi aksi me-nerima dan menolakpembangunan hotelatau apartemen,”katanya.

Anggota Komisi IDPRD Provinsi Lam-pung BambangSuryadi mengaku

memperoleh kesan khusus dalamkeikutsertaannya ke daerah itu. “Ba-nyak hal yang didapat, berikutperbandingan-perbandingan untukpembuatan perda di Provinsi Lam-pung,” katanya. (tim)

K

Mardani Umar


PRD Provinsi Lampungmengundang Gubernur Lampungmengadakan rapat bersama

Pimpinan Dewan terkait soal ini, Jumat(22/5/2015). Pimpinan DPRD ProvinsiLampung juga sudah bertemu danberdialog dengan Pimpinan dan AnggotaDPRD Pesisir Barat.

Menurut Ketua DPRD Provinsi

Perjuangkan Pilkada Pesisir BaratTepat Waktu

Lampung Dedi Afrizal, Rapim bersamaGubernur perlu digelar karena untukmengklarifikasi dan mengkaji beberapaisu yang mencuat di masyarakat. “KalauPesisir Barat dibilang tidak kondusif,faktanya seperti apa, jangan karena ada200 orang masyarakat demo terusdibilang tidak kondusif,” ujarnya.

Jika suasana tidak kondusif untuk

Polemik pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat tidakseharusnya melebar, hingga muncul isu dan intrik serta manuver politis.Hajat demokrasi pertama kali di kabupaten pemekaran ini harus tetapberjalan sesuai agenda, karena ini untuk memenuhi indikator utama

ketatanegaraan, juga untuk menjawab keinginan dan harapanmasyarakatnya.

D


menggelar pemilihan kepala daerah pada9 Desember 2015, penyelesaiannya adadi tangan pemerintah daerah, seperticamat, dibantu polisi, dan TNI. “Pilkadaini bukan hanya hajat parpol, tapimasyarakat Kabupaten Pesisir Barat,”kata dia.

Menurut Dedi, jika Pesisir Baratgagal melaksanakan pilkada, tak hanyaakan mencederai predikat daerahotonomi baru (DOB), tapi secarakeseluruhan berimbas terhadap ProvinsiLampung.

Wakil Ketua DPRD Provinsi LampungToto Herwantoko yakin penandatangananNaskah Penandatanganan Hibah Daerah(NPHD) dapat dilakukan oleh Bawaslu,karena KPU sudah melakukannya.

Menurutnya, keterlambatanpenandatanganan NPHD pengawasanPilkada Pesisir Barat hanya karenakendala waktu dan teknis. DPRDLampung tidak akan tinggal diam jikaterjadi masalah, dipastikan turunmemfasilitasi dan memberikan ruangkomunikasi untuk pemda dan lembagaterkait. “Saya yakin pilkada di PesisirBarat sesuai harapan,” tegasnya.

Gagalnya penandatangan NPHDpemilihan kepala daerah Pesisir Barat

memunculkan sejumlah masalah. Bahkanada yang menduga hal itu sebagaikonspirasi sekelompok orang yang inginmenggagalkan pilkada dengan alasanadanya bencana alam, kejadian luarbiasa, dan tidak ada anggaran.

Padahal, kenyataannya indikator itutidak ditemukan di lapangan. Tak adabencana alam dan anggaran sudahtersedia. Hanya ada demo sekelompokorang, dan itu pun bukan kejadian luarbiasa.

KPU Lampung Barat punya landasarnhukum untuk melaksanakan PilkadaPesisir Barat. Seperti yang diatur dalamundang-undang dan Peraturan KomisiPemilihan Umum (PKPU). MasyarakatPesisir Barat harus punya satu visi danmisi yang sama, sepakat mengadakanpilkada sesuai jadwal. Jika sampaiditunda, yang bakal rugi masyarakat. (tim)


ejumlah anggota Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah PesisirBarat (Pesbar) mengadukan Pen-

jabat Bupati Pesbar, Qodratul Ikhwan, keKementerian Dalam Ne-geri lantaran pejabatdaerah otonomi baru(DOB) itu meninggalkantempat acara penanda-tanganan NPHD (NaskahPerjanjian Hibah Daerah)dengan KPU Lampungpada Senin (18/5/2015)lalu tanpa alasan yangjelas.

Ketua DPRD Kabupa-ten Pesisir Barat Piddinuribersama sejumlah ketuakomisi mendatangi ge-dung Kementerian DalamNegeri (Kemendagri) pa-da Rabu (20/5/2015). Namun keinginanbertemu dengan Mendagri Tjahjo Kumolotidak kesampaian dan hanya diterima Di-rektur Fasilitasi Kepala Daerah AnsselmusTan, Kasubdit wilayah Lampung untukPemilu Andi, dan Kasubdit KeuanganDaerah Depdagri Simon.

Piddinuri mengadukan tindakanQodratul yang dinilai berindikasi meng-hambat pelaksanaan pilkada. Karenatidak mengajukannnya calon SekretarisKPU Pesisir Barat dan Timsel Pem-bentukan KPU Pesbar padahal anggaransudah siap.

“Akhirnya KPU RI bertindak tegasdengan menunjuk KPU Lampung Barat

sebagai penyelenggara Pemilu di Ka-bupaten Pesbar dan Sekretaris KPULampung Barat Munandar sebagai PltSekretaris KPU Pesbar,” jelasnya di Kantor

Kemendagri Gedung Blantai 8, Jakarta.

Ia menegaskan tidakada alasan untuk menun-da pilkada Pesbar karenasemua aturan penyeleng-garaannnya telah siap.“Gak ada alasan pilkadadi pesbar ditunda. Semuamekanisme pemilukadatelah siap, mulai daripembentukan KPU, pelan-tikan PPK dan PPS sertabuka rekening untuk me-nampung NPHD,” ung-kapnya.

Kemudian, anggaranuntuk pemilukada juga telah disediakandari Pemkab Lampung Barat sebagaikabupaten induk dan Pemprov Lampung.“Nilai anggaran dari pemkab Lambarsenilai Rp5 miliar dan Pemrov Rp3 miliar.Jika kurang bisa di perubahan,” sebutnya.

Dirinya menyesalkan ketidakcakapanPenjabat Bupati Pesbar yang engganmenandatangi NPHD tersebut. “Alasanyang kami dengar, Bupati tidak tandatangan sesuai perintah Gubernur Lam-pung. Itu kan gak profesional alias gakcakap, kerja mestinya sesuai aturan bukanarahan,” ketusnya.

Piddinuri mengaku bahwa komisi ADPRD Pesbar telah melakukan koordinasi

Qodratul Ikhwan

Mengadu ke Kemendagri

S


dengan mengundang PJ Bupati Pesbarpada 12 Mei 2015. “Dua kali kamiundang, namun hanya Asisten satu yanghadir mewakilinya,” ucap sekretaris DPCPDI-P Pesbar itu.

Selanjutnya ketika NPHD akan ditandatangani pada 18 Mei 2015, ratusankelompok masyarakat melakukan aksidemonstrasi. “PJ Bupati malah kabur kekantor Gubernur Lampung tanpa penan-datangan NHD yang sampai sekarangbelum juga ditanda tangani,” urainya.

Untuk itu, sambung dia, lembaganyabersama tokoh masyarakat setempatmelakukan konsultasi sekaligus pe-ngaduan ke kemendagri untuk mem-berikan peringatan kepada kepala daerahyang tidak cakap. “Kami berharap pelak-sana pemilukada bisa digelar serentaksecara nasional pada 9 Desember 2015sesuai perintah UU,” imbuh dia.

Ketua Komisi II Ali Yudiem me-nambahkan, dampak penundaanpemilukada pesbar akan merugikanpesbar yang pertama kali memilikiBupati Definitif. “Kita siap pemilukada2015 makanya kita minta kemendagribisa memberikan solusi yang terbaikterkait permasalahan NPHD tersebut”

tegasnya.Menanggapi hal tersebut pihak

Kemendagri akan segera memanggilGubernur Lampung karena tidak adaalasan untuk menunda Pemilukada,karena pemilukada Pesbar itu adalahperintah UU No.8/2015 dan merupakanhajat nasional dan kita akan malu jikapilkada serentak ini yang gagal hanyapesbar.

“Nanti kita akan sampaikan ke sekjenuntuk tindak lanjut pemilukada pesbar.Kemungkinan dari pendekatan personaldulu yang akan dilakukan,” jelasAnselmus Tan.

Apalagi secara teknis pemilukadadapat dilaksanakan diseluruh darahotonomi baru (DOB) selama tidak beru-bah UU pemilukada dimana ketika pasalberbunyi paling cepat dua tahun se-telahnya pemekaran dapat digelarpemilukada apalagi gak ada pasalnya.

“Nah pemekaran Pesbar sudahmasuk tahun ketiga dan masuk pemilu-kada serentak 2015. Sebelum dilantik,kata dia, PJ Bupati Pesbar mendapatmandat dari kemendagri untuk menyuk-seskan pemilukada serta menjaganetralitas politik. (tim)


ajah masa depan Indone-sia berada di ruang-ruangkelas. Tapi, bukan berarti

tanggung jawab membentuk masadepan hanya berada di pundakpendidik dan tenaga kependidikan.“Ini tanggung jawab kita,mengembangkan kualitas manusiaIndonesia,” kata Gubernur LampungM. Ridho Ficardo.

Menurutnya, manusia yangterdidik dan tercerahkan adalah kuncikemajuan bangsa. “Kita tak bolehmengikuti jalan berpikir kaum kolonialyang fokus pada kekayaan alam, tapimelupakan soal kualitas manusia,”katanya saat membacakan sambutan

Tanggung Jawab KembangkanKualitas SDM

Peringatan Hardiknas di PKOR Wayhalim

Menteri Pendidikan dan KebudayaanAnies Baswedan pada upacaraperingatan Hari Pendidikan Nasional(Hardiknas) yang dilaksanakan diStadion PKOR Way HalimBandarlampung, Sabtu (2/5/2015).

Upacara itu dihadiri antara lain,Ketua DPRD Lampung Dedy Afrizal,Wali Kota Bandarlampung HermanHN dan para kepala SKPD dilingkungan Pemprov Lampung.

Selanjutnya, kata GubernurLampung M. Ridho Ficardo,konsentrasi saat ini harus padapeningkatan dan pengembangankualitas manusia. Indonesia adalahnegeri penuh berkah. Di tanah ini

W


setancapan ranting bisa tumbuhmenjadi pohon yang rindang. Alamsubur, laut melimpah.

“Tapi, kita semua harus sadaraset terbesar Indonesia bukantambang, bukan gas, bukan minyak,bukan hutan, atau hasil bumi. Asetterbesar bangsa ini adalah manusiaIndonesia,” katanya.

Pada kesempatan itu, GubernurLampung juga menyerahkan piagampenghargaan dan piala kepadapemenang lomba sekolah sehat danusaha kesehatan sekolah tingkatprovinsi.

Penghargaan Terbaik I kategori TKdi raih TK Negeri Pembina Kota AgungTimur, kategori SD Terbaik I SDNBumi Sari Natar, kategori SMP TerbaikI SMPN 7 Kotabumi, dan kategori SMATerbaik I SMKN 2 Metro Barat.

Gubernur Lampung jugamemberikan dana pembinaan kepadasekolah yang berprestasi tersebutdan seluruh pemenang terbaik Iakan mewakili Provinsi Lampung ditingkat nasional yang akan diadakanpada tahun 2015 ini. (tim)


etua DPRD Lampung DediAprizal mengirim surat kepadaPemerintan Provinsi Lampung

serta pemerintah kabupaten induk(Lampung Tengah) agar memenuhipermintaan Komisi I DPRD Lampung.

“Hak alas penting, kita tak ingindikemudian hari ada gugatan daripihak tertentu, karena lahan yangdigunakan bukan hibah dari warga,”kata Dedi, Senin (25/5/2015).

Ketua DPRD tak ingin kejadianseperti di Kabupaten Pesawaran. Saatpemekaran panitia dan wargamenghibahkan lahan, selanjutnyaterjadi kegaduhan saat hendakdibangun perkantoran. Ada yangmengajukan gugatan karena lahannyatidak disertai hak alas hibah. “Kita tidakingin masalah ini terjadi lagi,”tegasnya.

Jika persyaratan itu terpenuhi,Dedi menjanjikan DPRD menggelarrapat pimpinan membahas pemekarandua kabupaten itu. “Rekomendasi darikomisi I seperti itu, kita harusmenunggu hak tanah dulu,” katanya.

Jangan Sampai KasusPesawaran Terulang

DPRD Provinsi Lampung tidak ingin lahan yang digunakan untukperkantoran Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur di

kemudian hari menuai gugatan. Panitia pemekaran duakabupaten pecahan Kabupaten Lampung Tengah ini diminta

memenuhi persyaratan hak alas lahan.

Setelah rapat pimpinan, pe-mekaran Seputih Barat dan SeputihTimur selanjutnya dibahas dalamrapat panitia khusus untuk dijadwalkanparipurna penetapan. (tim)

K

Dedi Aprizal


ayangnya, pemerintah daerahmasih kurang peduli denganindustri pariwisata. Dari sektor

ini banyak hal bisa menjadi luarbiasa, secara ekonomi misalnya, bisamenyerap tenaga kerja yangsignifikan. Artinya, persoalanpengangguran dan ekonomikerakyatan bisa terbantu. Demikianpendapat Wakil Ketua Komisi V DPRDProvinsi Lampung Khaidir Bujung.

Menurut Khaidir yang duduk dikomisi menangani antara lainpariwisata itu, dalam

Pariwisata Ibarat Kain Sulam

perbincangannya, Senin (25/5/2015),potensi pariwisata Lampung sangatluar biasa, tapi butuh keseriusan danharus dimulai dari pemerintah.Pantai Kiluan, Way Kambas, dankawasan Pesisir Barat, salah satucontoh aset wisata yang berani diadudengan klaim daerah lain. Mungkinpula negara lain.

Sekretaris Komisi V DPRDLampung Elly Wahyuni mengkritisimasih rendahnya penyerapan danapendidikan, termasuk untuk sekolahkejuruan pariwisata. Ini jadi salah

Potensi pariwisata Provinsi Lampung sebenarnya mulai menunjukkaneksistensinya secara nasional bahkan internasional. Pariwisata menjelma

menjadi tuas ekonomi makro maupun mikro. Ibarat kain sulaman, jikadirajut lagi secara saksama niscaya menampakkan keindahan plus

berharga mahal.

S


satu sebab kendala memajukandunia industri pariwisata daerah ini.

“Anggaran pendidikan barumencapai 8 persen dari yangseharusnya 20 persen menurut undang-undang. Ini jelas tidak akan membuatpendidikan terutama pendidikankejuruan dapat dikembangkan secaraoptimal,” kata dia.

Ia mengaku sudah dengar DinasPariwisata Provinsi Lampungmeminta izin ke pusat untukmembuka sekolah pariwisata. Ellyjustru menyarankan sebelummembuat sekolah pariwisata,pemprov dan instansi terkaitmemperkuat industri pariwisata dulu.

Jangan sampai sekolahnya dibuattapi dikemudian hari muncul masalahbaru, yakni lulusan sekolah itu taktertampung di dunia kerja. Ujug-ujugsekolah menciptakan pengangguranterdidik baru lebih banyak.

Anggota Komisi V DPRDLampung, Abdullah Fadri Aulimengatakan, sarana memajukanpariwisata sudah ada, yakniPerencanaan Induk Pengembangan

Daerah Wisata. “Sudah adaperaturan daerahnya, cumapemerintah tidak serius mengarapindustri pariwisata. Seharusnya inibisa dilaksanakan,” ujarnya.

Ia mengaku sudah memberimasukan kepada pemerintah daerah,tapi belum membuahkan hasil. Iajuga menyayangkan kegiatan instansiyang berwenang memahamipariwisata sekadar seremonial.Contoh, seni budaya dan pariwisataLampung melalui festival tidakkurang membumi dan tidakmelibatkan masyarakat. (tim)

Elly WahyuniAbdullah Fadri AuliKhaidir Bujung


embangunan infrastruktur daratseperti jalan raya, jembatan akansia-sia jika tanpa

pengawasan angkutanbarang yang melintasinyabermuatan berlebih.Padahal, pembangunansektor ini menjadi prioritasdan sudah menghabiskananggaran yang besar.

Anggota komisi IVDPRD Lampung, WatoniNurdin, yang menanganiantara lain pekerjaanumum dan infrastruktur,berani memastikankerusakan infrastrukturterus terjadi, sehingga pembangunanhanya berwujud kesia-siaan.

“Jika kendaraan pengangkut berat,seperti truk batu bara, pasir, semen, bebasmelintas dengan muatan di atas 15 ton,jalan provinsi rusak dalam waktu tigasampai lima bulan. Kenapa? Karena dayatahan jalan provinsi kelas III hanya mampu

Pembangunan PercumaTanpa Pengawasan

10-15 ton saja, lebih dari itu bonyok dia,”katanya, Selasa (26 Mei 2015).

Karena itu, ia mintapengawasan dan kontrolangkutan barangbertonase lebihdiaktifkan lagi. Sejak April2015 tiga jembatantimbang ditutup olehPemerintah ProvinsiLampung. “Sekarangproyek pembangunaninfrastruktur berjalan,harus segera diawasijalannya agar tidak cepatrusak,” ujar Watoni.

Sebelumnyaditegaskan Gubernur Lampung bahwaPergub Jembatan timbang sedangdalam revisi. Hal ini dilakukan karenakondisi di lapangan dengan aturankurang sinergi.

“Kami setuju kalau direvisi, asalkanlebih baik dan manfaatnya dirasakanmasyarakat. Jangan lama-lama revisipergubnya, karena setiap harikerusakan jalan bertambah akibat trukbermuatan lebih,” katanya. (tim)

P

Watoni Nurdin,


erusahaan ini didugam e n g a l i h f u n g s i k a nbudidaya tanaman sawit

ke tanaman tebu, hingga ber-buntut penghentian operasionaloleh Pemerintah KabupatenTulangbawang.

Tawaran ini disampaikanWakil Ketua DPRD LampungJohan Sulaiman saat rapat dengarpendapat dengan pihak perusa-haan, instansi terkait di kantorDPRD Lampung, di Bandarlam-pung, Kamis (28/5/2015).

Pengukuran ulang lahan mutlak dilakukanpasca-keluarnya Surat Keputusan Bupati Tulang-bawang No. B/199/II.I/HK/TB/2015 tentangPencabutan Surat Keputusan Bupati Tulang-bawang No. B/243/II.I/HK/TB/2013 tentangPersetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin UsahaPerkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT BNIL.

“Dari pengukuran ulang nantinya diketahuiapakah seluruh HGU telah beralih fungsi atauhanya sebagian. Sehingga masih ada sisa lahan2.674,85 hektar yang masih berfungsi sebagailahan sawit,” Johan berargumen.

Ia mendapat informasi yang masih perludiperjelas terkait penggunaan lahan yangdialihfungsikan, apakah 3.800 hektar atauseluruh HGU yakni 6.474,85 hektar. Sebab,berdasarkan informasi lainnya, HGU PT BNILseluas 6.474,85 hektar, sementara yang didugatelah dialihfungsikan seluas 3.800 hektar.

Jika masih ada sisa lahan 2.674,85 hektaryang belum dialihfungsikan, atau masih menjadi

Ukur Ulang HGU PT BNIL

lahan sawit, tentu dapat menjadijalan tengah mencari solusi.Dengan demikian, kata dia, pe-merintah daerah setempat men-jalankan fungsinya, serta karya-wan yang bergantung denganperusahaan diselamatkan, ka-rena masih diberi kesempatanbekerja.

Ada sekitar 800 karyawan PTBNIL terancam dirumahkan aki-bat pemberlakuan kebijakanBupati Tulangbawang ini. Ang-gota DPRD Lampung Miswan

Rody mengatakan, untuk membicarakan per-soalan ini pihak terkait akan dipanggil DPRD.

Ia ingin penyelesaian masalah tidak sepo-tong, kemudian hanya menyimpan bara api dikemudian hari. dicarikan solusinya agar tidakterjadi. “Penyelesaiannya harus tuntas, karenaini berdimensi berbagai aspek,” kata dia. (tim)

Jalan tengah penyelesaian masalah di PT Bangun Nusa IndahLampung (BNIL), Tulangbawang, yang ditawarkan DPRD Provinsai

Lampung adalah dengan pengukuran ulang lahan perusahaan.

P

Johan Sulaiman


aya akui pembangunan maupunperbaikan infrastruktur di Lampungbelum berhasil mengingat dana

untuk alokasi sektor itu hanya Rp 1 triliununtuk tahun ini,” kata Gubernur LampungRidho Ficardo, Kamis (04/05/2015).

Menurut Ridho, Lampung masukdarurat infrastruktur. Banyak jalan danjembatan dalam kondisi parah lantaranbeban kendaraan yang melintas melebihikapasitas. Selain itu, pengalihan kendaraanterutama truk juga menyebabkan kerusakanjalan di Kabupaten Lampung Tengah.

“Sedikitnya terdapat 10 ruas jalanprovisi yang kondisi rusak parah, termasuk

Jalan dan JembatanPerlu Rp4 Triliun

Pembangunan dan perbaikaninfrastruktur jalan serta jembatan diProvinsi Lampung membutuhkan danasekitar Rp4 triliun per tahun. Namun,dana yang diperoleh tidak sebesar itu.

S“


emerintah Provinsi Lampungmemenuhi janjinya untukmemperbaiki jalan yang

menghubungkan KabupatenPringsewu dan Lampung Tengah(Lamteng).

Jalan sepanjang sekitar 10kilometer yang melintasi KecamatanPringsewu, Sukoharjo, dan Adiluwihitu, selama ini rusak parah. Badanjalan banyak berlubang berukuranlebar, merata, dan tidak sedikit yangkedalamannya hingga selutut orangdewasa.

Kerusakan jalan itu, juga sudahberulang kali menelan korban. Diantaranya peristiwa yang palingpopuler, beberapa waktu lalu, duahari berturut-turut truk pengangkutbarang terguling di jalan depan PasarSukoharjo.

Peristiwa itu yang akhirnyamemicu kekesalan warga memuncak.Ratusan warga akhirnyaberdemonstrasi dan menanami jalanberlubang di depan Pasar Sukoharjodengan pohon pisang, dan menebarikan lele.

Kini, harapan warga memilikijalan yang layak dilalui, bakalterwujud. Sejak dua hari lalu, terlihatalat berat mulai meratakan jalan,mulai dari Pringsewu hinggaKecamatan Adiluwih. Alat berat itumeratakan gundukan tanah di pinggirjalan, kemudian ditimbunkan dilubang jalan.

“Saya senang jika jalan tersebutsegera diperbaikinya. Nantinya akan

pula infrastruktur jembatan,” ujar Ridho.Ridho mengatakan, perbaikan jalan

menggunakan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) terhambat akibatperubahan nomenklatur kementerian,seperti penggabungan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan dana terbatas tersebut, kataRidho, Pemprov Lampung berupaya

memperbaiki kondisi jalan yang rusakparah di sejumlah titik, sembari melakukankoordinasi vertikal baik dengan pemerintahkabupaten/kota maupun pemerintah pusat.

“Untuk menumbuhkan perekonomiandan kesejahteraan masyarakat, salahsatunya infrastruktur harus bagus. Tiadajalan bagi kami untuk memprioritaskanperbaikan infrastruktur,” kata Ridho. (tim)

Ruas Jalan Pringsewu-AdiluwihDiperbaiki

P


menjadi lancar dan mengurangikecelakaan lalu lintas di jalan yangbanyak kubangan,” ujar Syamsurimanwarga Waringinsari KecamatanSukoharjo, yang kerap hilir mudik kePringsewu mengendarai motor.

Hal senada diungkapkan Jonidi,pemuda asal Kecamatan Pringsewu,yang berprofesi sebagai pedaganggrosir yang selalu keliling wilayahSukoharjo dan Adiluwih dengansepeda motor. “Alhamdulillah, jalantersebut akan diperbaiki,”ujarnya.

Menurutnya, selama ini diajarang melewati jalan utama karenabanyak yang rusak. Ia selalu mencarijalan alternatif agar cepat sampaitujuan. Karena jika lewat jalanutama, memakan waktu lama danharus ekstra hati-hati.

Sementara Kepala BappedaKabupaten Pringsewu Akmad Fadoli,Rabu (6/5), membenarkan jika BinaMarga Provinsi Lampung pada Mei2015 ini akan memperbaiki jalan dariPringsewu hingga perbatasanLampung Tengah.

Menurut dia, dana perbaikan

jalan itu semula dianggarkan Rp5miliar. Dana sebesar ini, dinilai tidakcukup untuk memperbaiki kerusakanjalan sepanjang sekitar 10 km itu.Selain kerusakannya parah, dibeberapa titik yang tanahnya labilharus dibeton.

Atas dasar perhitungan itu,Bappeda Pringsewu mengusulkan keprovinsi melalui anggaran perubahanagar ada tambahan dana sejumlahRp10 miliar sampai Rp 15 miliar.Sehingga perbaikan jalan bisaberkualitas baik. “Kita berdoa saja,semoga tambahan dana itudikabulkan,” ujarnya. (tim)


enderal Moeldoko tiba dengan me-naiki satu mobil bersama Pangdam IISriwijaya Mayjen TNI Iskandar M.

Sahil. Selain Pangdam II Sriwijaya, turutdalam rombongan Moeldoko adalahAsrenum Panglima TNI, Asops PanglimaTNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI,Askomlek Panglima TNI, dan Kapuspen TNI.

Di Makorem 043 Garuda Hitam,Moeldoko dan rombongan disambut pim-pinan satuan TNI AD, AL, AU, yaitu Koman-dan Korem 043/Gatam Kolonel Arm Drs.Winarto, M.Hum, Danlanal Lampung,Danbrigif 3 Marinir, Danlanud ATK , danlagu Selamat Datang oleh seluruh Ko-mandan Satuan dan seluruh prajurit sertaPNS TNI.

Dalam pengarahannya, Panglima TNIMoeldoko menyampaikan beberapa halpenting yang harus dipatuhi dan diker-jakan oleh seluruh prajurit TNI. Me-nyangkut tentang norma dan aturan disiplin bagi prajurit, Jenderal TNI Moeldokomenyampaikan akan menindak tegasprajurit yang melanggar.

Panglima tidak menginginkan adanyapenurunan disiplin dalam diri prajurit.“Tanamkan dalam dirimu untuk ber-

Panglima TNIKunjungi Lampung

tanggung jawab terhadap setiap tugas,”katanya. Panglima TNI juga mengajakkepada seluruh prajurit selalu mening-katkan soliditas TNI-Polri. “Jangan adaperselisihan antara TNI dan Polri, apabilaitu terjadi akan merusak citra baik TNI dimata masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu Panglima me-nyampaikan pihaknya terus berusahameningkatkan kesejahteraan prajurit dankeluarganya dari waktu ke waktu. Untuk itu,

Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan rombongan berkunjung ke Lampung,Selasa 19 Mei 2015. Setelah memberikan pengarahan kepada seluruh

prajurit TNI di Markas Korem 043 Garuda Hitam, Moeldoko juga memberikankuliah umum di Unila dan selanjutnya bertemu dangan Fokorpimda, tokoh

agama, dan tokoh masyarakat Se-Provinsi Lampung di Balai KeratunPemprov Lampung.

J


Panglima TNI berharap semua prajuritselalu memberikan yang terbaik bagimasyarakat, bangsa, dan negara.

Pada saat memberikan Kuliah Umumkepada seluruh mahasiswa se-Lampung diGedung Serba Guna Universitas Lampung,Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan agarpara mahasiswa tidak terpengaruh ter-hadap bahaya radikal ISIS.

“Mahasiswa harus mempunyai ke-pribadian dan intelektual yang tinggi sertatidak terpengaruh terhadap hal-hal negatifyang dapat merugikan pribadi dan keluargaserta almamater,” katanya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Gu-bernur Lampung Ridho Ficardo, KetuaDPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal,Pangdam II/Swj, Kapolda Lampung, Dan-rem 043/Gatam, Danlanal Lampung,Danlanud ATK Menggala dan Rektor UnilaProf. Dr. Sugeng P. Heriyanto.

Usai memberikan kuliah umum diUnila, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengadakan tatap muka dengan Fokor-pimda, tokoh agama dan tokoh masyarakatse-Provinsi Lampung bertempat di BalaiKeratun Pemprov Lampung.

Di hadapan para para tokoh agama,tokoh masyarakat dan Fokorpimda Lam-

pung, Panglima menyampaikan bahwa TNIsiap menjaga stabilitas keamanan agarberjalan dengan baik. Sesuai tugasnya TNIsiap terus menjaga dan mengawal ke-daulatan NKRI, sehingga diharapkanpembangunan di negeri ini berjalan amandan lancar.

Panglima juga menyampaikan bahwa prajurit TNI akan selalu memberikan yangterbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara. (tim)


emerintah Provinsi Lampungmemperingati HariKebangkitan Nasional

(Harkitnas) Tahun 2015 denganmelaksanakan upacara bendera diLapangan Korpri Komplek GubernurLampung, Rabu (20/5/2015).

Upacara Hari KebangkitanNasional tahun 2015 dipimpinlangsung oleh Gubernur RidhoFicardo, diikuti Wakil GubernurLampung Bakhtiar Basri, Ketua DPRDProvinsi Lampung Dedi Afrizal,Walikota Bandar Lampung HermanHN, Kapolda Lampung Heru Winarkodan pejabat Forkopimda Provinsi

Pejabat Forkopimda IkutiUpacara Harkitnas

Lampung lainnya.Gubernur ketika membacakan

sambutan Menkominfo Rudiantaramenyampaikan bahwa tema padatahun ini adalah “Melalui HariKebangkitan Nasional KitaBangkitkan Semangat Kerja Keras

P


Mewujudkan Indonesia Maju danSejahtera”.

Ia melanjutkan bahwa tema inimengandung makna bahwaKebangkitan Nasional sekarang lebihdifokuskan kepada kerja keras dankerja nyata dengan bekerja lebihkeras dan bukan sekedarpengembangan wacana.

Dan tujuan diperingatinya HariKebangkitan Nasional ini adalahuntuk menumbuhkan jiwanasionalisme sehingga dpatmempererat persaudaraan untuk misinegara menjadi lebih maju dansejahtera.

“Jika dihitung dari titik awalkebangkitan nasional tahun 1908,berarti lebih dari seratus tahunbangsa kita menjadi bangsa yangberdaulat, dan secara terus menerusbergelut dengan perubahan,” kata dia.

Gubernur menambahkan visi danmisi Presiden dan Wakil PresidenJokowi-JK adalah pembangunanmental dan karakter bangsa menjadisalah satu prioritas utama program

pembangunan pemerintahan saat ini.Menurutnya, pembangunan

karakter yang disebut dengan“revolusi mental” tersebutdiharapkan akan menghasilkansumberdaya manusia Indonesia yangkreatif, inovatif, berdedikasi, disiplin,kerja keras dan taat aturan. (tim)


egiatan Pemutakhiran Basis DataTerpadu (PBDT) menjadi salah satutugas Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebab, hasil dari PBDT akan menjadi acuanpemerintah untuk mengambil kebijakan yangberhubungan dengan program pemerintah.

Terkait dengan hal itu, BPS ProvinsiLampung mengadakan kegiatan sosialisasiPemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)Tahun 2015. Kegiatan yang dibuka oleh WakilGubernur Lampung Bachtiar Basri itu diikutisejumlah pejabat dinas di lingkunganPemprov Lampung dan ang-gota DPRD Provinsi Lampung,Selasa (19 Mei 2015).

Kepala BPS ProvinsiLampung Adhi Wiriana ber-sama dengan Kepala BidangStatistik Sosial M. Muhaniefdan Kepala Bidang StatistikNeraca Wilayah dan AnalisisStatistik Risma Pijayantinimenyampaikan berbagai halyang terkait dengan pemu-takhiran basis data.

Menurut Adhi Wiriana,tujuan kegiatan tujuan uta-ma kegiatan ini adalah un-tuk memberikan pemaham-an kepada berbagai pemangku kepen-tingan, terutama anggota TKPKD ProvinsiLampung, terkait tahapan kegiatan yangakan dilalui dalam rangkaian kegiatanPBDT 2015.

“Ini sangat penting, mengingat suksesnyakegiatan PBDT 2015 ini bukanlah tanggungjawab BPS semata, melainkan harus jugadidukung oleh seluruh elemen yang ada, baik

Sosialisasi PemutakhiranBasis Data Terpadu

pemerintahan maupun masyarakat,” katanya.Kesuksesan pelaksanaan PBDT 2015

ini mempengaruhi kesuksesan programpengentasan kemiskinan yang telah dica-

nangkan oleh pemerintahpusat dan pemerintah da-erah. Selain itu, basis datayang digunakan untuk me-nyusun sasaran penerimaBLT, BLSM, PKH, Raskin,PSKS 2015, PIP, PIS serta PBIdiperoleh dari pemuktakhir-an data rumah tangga sa-saran yang telah dilaksana-kan oleh BPS Provinsi Lam-pung sebelumnya.

Lebih lanjut ditekankanAdhi, dalam pelaksanaannyaPBDT 2015 dibagi menjadidua tahap. Tahap pertamamelakukan Forum Konsultasi

Publik (FKP) yang akan dilaksanakan padapetengahan bulan Mei sampai denganpertengahan bulan Juni 2015 di tingkatdesa, yang melibatkan tokoh masyarakatdan Ketua RT/RW/Dusun.

Kemudian tahap kedua adalah pen-dataan rumah tangga pada pertengahanbulan Juni sampai dengan pertengahanbulan Juli 2015. (tim)

K

Adhi Wiriana


ada tanggal 12 Mei 2015 DPRDProvinsi Lampung menggelarrapat paripurna dengan tiga

agenda, yaitu pembentukan panitiakerja Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)BPK-RI, permintaan persetujuan terha-dap Rancangan Peraturan Daerahtentang Tata Cara Penyusunan ProgramPembentukan Peraturan Daerah, danpenyampaian laporan hasil kunjunganmasa reses anggota DPRD ProvinsiLampung dari daerah pemilihan Ihingga VIII. Rapat dipimpin Wakil KetuaPattimura, didampingi Ismet Roni dan

Rapat Paripurna dengan Tiga Agenda

omisi I DPRD Provinsi Lampungmelaksanakan uji kepatutan dankelayakan (fit and proper test)

calon anggota Komisi Informasi (KI) ProvinsiLampung pada tanggal 26 Mei 2015. Padakegiatan tersebut, Anggota Komisi I mengujipara calon anggota KI Provinsi Lampungdengan wawancara dan diskusi.

Menurut anggota Komisi I DPRDProvinsi Lampung Aprilliati, seyogianya fitand proper test dilaksanakan pada 12-13Mei 2015, namun tidak bisa digelar karenaada beberapa kendala teknis. “Lalu kamisepakat dilaksanakan pada tanggal 26 Mei2015,” katanya.

Menurut April, penundaan tersebutdisebabkan ada beberapa anggota KomisiI yang tidak bisa hadir untuk menguji parapeserta, di antaranya Nero Zely dan Mozes

Komisi I Menguji Calon Anggota KI

P

Herman sedang melaksanakan kongres.Bambang Suryadi dan Toto Sumirat me-ngikuti FPT balonkada di Palembang,Zamzani Yasin sedang ibadah umrah.

“Makanya baru sekarang kami lak-sanakan,” katanya. Dari hasil uji tersebut,Komisi I akan merekomendasi calon yanglayak untuk ditetapkan sebagai komisionerKI Provinsi Lampung. (tim)

K

Johan Sulaiman, diikuti hampir seluruhanggota DPRD Provinsi Lampung. (tim)

Jurnal DPRD Provinsi Lampung | Edisi Mei 2015

Documents