Politik & HAM | 3 JUMAT, 27 AGUSTUS 2010 I MEDIA INDONESIA TAHAPAN AKHIR: Salah satu dari tujuh calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chaerul Rasjid mengikuti tes wawancara terbuka di Ke- menterian Hukum dan HAM, di Jakarta, kemarin. Wawancara itu merupakan tahapan akhir dari seleksi. W ACANA Hatta Rajasa bakal di- ajukan sebagai calon presiden (capres) pada 2014 membuat sejumlah partai bereaksi. Ter- masuk rencana fraksi di DPR untuk mempermudah syarat pengajuan capres. “Kami mendorong agar se- mua parpol yang memiliki pe- mimpin mengajukan capres,” ujar Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta di Jakarta, kemarin. Dengan mengurangi aturan pembatasan, menurutnya, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 akan memaksimalkan munculnya figur baru untuk berkompetisi. Apalagi, dalam konstitusi, syarat pencalonan presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (2) tidak memberi banyak batasan. Pasal tersebut me- nyatakan pasangan capres dan cawapres di usulkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tanpa menyebutkan jumlah dukungan minimal pencalonan. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres menyebutkan pasangan capres dan cawapres diusulkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah Aryo Bhawono Pengajuan Capres Dipermudah Setiap partai yang lolos ambang batas parlemen bisa mengajukan calon presiden pada 2014. ngurus, kader, anggota DPR dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah,” tuturnya. Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR Jafar Hafsah me- nyatakan, dengan perolehan suara dalam Pemilu 2009, par- tainya dipastikan bakal menga- jukan capres pada 2014. Namun, fraksinya belum ber- sikap atas wacana perubahan syarat dalam pengajuan capres dan cawapres. “Kami masih berkonsen- trasi pada pelayanan yang kami berikan,” cetusnya. Cita-cita Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kur- niawan mengemukakan, per- nyataan Ketua Majelis Pertim- bangan Partai PAN Amien Rais mengenai Ketua Umum PAN Hatta Rajasa bakal diajukan sebagai calon presiden pada 2014 merupakan doa dan cita- cita internal partai. “Karena itu, tidak perlu di- tanggapi secara serius oleh pu- blik, khususnya partai koalisi,” kata Taufik. Menurut dia, pernyataan Amien merupakan motivasi seorang pendiri partai kepada kader PAN untuk memper- juangkan cita-cita paling tinggi. “Pernyataan Pak Amien di- sampaikan untuk konsumsi internal,” kata Taufik. (Rin/Ant/P-1) bhawono@ mediaindonesia.com kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Anis mendorong agar aturan dalam UU Pilpres direvisi de- ngan menghapus ambang batas dukungan untuk mengajukan pasangan calon. Sehingga se- tiap parpol yang masuk parle- men setelah memenuhi ambang ba tas parlemen ( parliamen- tary threshold) bisa mengajukan pasangan calon sendiri. “Kami mengusulkan setiap parpol yang lolos PT 5% boleh mengajukan capres supaya ba- nyak parpol yang bisa menga- jukan capres,” tuturnya. Sekjen Partai Gerindra Ach- mad Muzani mengungkapkan hal yang sama. Partainya be- rencana mengusung kembali Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Ia mengakui membutuhkan kemudahan syarat pengajuan capres dan cawapres karena partainya bakal sibuk melaku- kan persiapan menuju pemilu. “Paling tidak ada empat macam konsolidasi, yakni pe- MI/SUSANTO Anis Matta Sekjen DPP PKS DINAMIKA KOMISI Polisi Nasional (Kompolnas) berencana melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam seleksi Kapolri. Ketua Kompolnas Djoko Suyanto menjelaskan, keterlibatan KPK dibutuhkan guna mengklarifikasi kandidat Kapolri. “Ada tidak catatan tindak pidana korupsi atau kasus pengadilan,” ucapnya, di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Kehadiran PPATK untuk menjawab kekhawatiran publik soal keberadaan rekening mencurigakan milik petinggi Polri. Kapa- bilitas, integritas, kepangkatan, dan jenjang karier, akan menjadi acuan dalam proses seleksi itu. Djoko mengaku sudah menerima nama kandidat dari Kapolri Bambang Hendarso Danuri sejak tiga minggu lalu. Hingga saat ini, tiga kandidat yang kerap disebut, yakni Irwasum Komjen Nanan Sukarna, Kapolda Metro Irjen Timur Pradopo, dan Kepala Lemdikpol Irjen Imam Sudjarwo. (Rin/P-4) Seleksi Kapolri Baru Kompolnas Libatkan 3 Instansi WAKIL Sekjen Partai Demokrat Saan Mustafa menyatakan ketidaksetujuannya atas dimasukkannya lagi, program dana as- pirasi oleh Fraksi Golkar, saat pembacaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. “Kalau dikatakan untuk kepentingan pembangunan di daerah, perbaiki saja pengawasan transfer dana ke daerah. Hal itu akan lebih proporsional ketimbang dana per daerah pemilihan (dapil),” ungkap Saan di Jakarta, kemarin. Menurutnya, tidak adilnya dana aspirasi dengan konsep per dapil terletak pada tidak berimbangnya pembangunan di daerah- daerah yang memiliki sedikit dapil. “Kalau berdasar dapil, ketimpangan akan terus ada. Jawa Barat bisa memiliki 11 dapil, sedangkan Kalimantan Timur hanya satu dapil,” ungkapnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso mengakui bahwa pemaksimalan infrastruktur ini sudah dibahas pihaknya. (Mar/AO/P-4) Demokrat Tolak Dana Aspirasi Disusupkan MI/PANCA SYURKANI
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Politik & HAM | 3JUMAT, 27 AGUSTUS 2010 I MEDIA INDONESIA
TAHAPAN AKHIR: Salah satu dari tujuh calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chaerul Rasjid mengikuti tes wawancara terbuka di Ke-menterian Hukum dan HAM, di Jakarta, kemarin. Wawancara itu merupakan tahapan akhir dari seleksi.
WACANA Hatta Rajasa bakal di-ajukan sebagai calon presiden
(capres) pada 2014 membuat sejumlah partai bereaksi. Ter-masuk rencana fraksi di DPR untuk mempermudah syarat pengajuan capres.
“Kami mendorong agar se-mua parpol yang memiliki pe-mimpin mengajukan capres,” ujar Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta di Jakarta, kemarin.
Dengan mengurangi aturan pembatasan, menurutnya, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 akan memaksimalkan munculnya figur baru untuk berkompetisi.
Apalagi, dalam konstitusi, syarat pencalonan presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (2) tidak memberi banyak batasan. Pasal tersebut me-nyatakan pa sangan capres dan cawapres di usulkan parpol atau ga bungan parpol peserta pemilu tanpa menyebutkan jumlah dukungan minimal pen calonan.
Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres menyebutkan pasang an capres dan cawapres diusulkan parpol atau gabungan par pol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah
Aryo Bhawono
Pengajuan Capres Dipermudah
Setiap partai yang lolos ambang batas parlemen bisa mengajukan calon presiden pada 2014.
ngurus, kader, anggota DPR dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah,” tuturnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR Jafar Hafsah me-nyatakan, dengan perolehan suara dalam Pemilu 2009, par-tainya dipastikan bakal menga-jukan capres pada 2014.
Namun, fraksinya belum ber-sikap atas wacana perubah an syarat dalam penga juan capres dan cawapres.
“Kami masih berkonsen-trasi pada pelayanan yang kami berikan,” cetusnya.
Cita-citaSekjen DPP Partai Amanat
Nasional (PAN) Taufik Kur-niawan mengemukakan, per-nyataan Ketua Majelis Pertim-bangan Partai PAN Amien Rais mengenai Ketua Umum PAN Hatta Rajasa bakal diajukan sebagai calon presiden pada 2014 merupakan doa dan cita-cita internal partai.
“Karena itu, tidak perlu di-tanggapi secara serius oleh pu-blik, khususnya partai koalisi,” kata Taufi k.
Menurut dia, pernyataan Amien merupakan motivasi seorang pendiri partai kepada kader PAN untuk memper-juangkan cita-cita paling tinggi. “Pernyataan Pak Amien di-sampaikan untuk konsumsi internal,” kata Taufi k. (Rin/Ant/P-1)
kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif.
Anis mendorong agar aturan dalam UU Pilpres direvisi de-ngan menghapus ambang batas dukungan untuk mengajukan pasangan calon. Sehingga se-tiap parpol yang masuk parle-men setelah memenuhi ambang ba tas parlemen (parliamen-tary threshold) bisa mengajukan pasangan calon sendiri.
“Kami mengusulkan setiap parpol yang lolos PT 5% boleh mengajukan capres supaya ba-nyak parpol yang bisa menga-jukan capres,” tuturnya.
Sekjen Partai Gerindra Ach-mad Muzani mengungkapkan hal yang sama. Partainya be-rencana mengusung kembali Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.
Ia mengakui membutuhkan kemudahan syarat pengajuan capres dan cawapres karena par tainya bakal sibuk melaku-kan persiapan menuju pemilu.
“Paling tidak ada empat macam konsolidasi, yakni pe-
MI/SUSANTO
Anis MattaSekjen DPP PKS
DINAMIKA
KOMISI Polisi Nasional (Kompolnas) berencana melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam seleksi Kapolri.
Ketua Kompolnas Djoko Suyanto menjelaskan, keterlibatan KPK dibutuhkan guna mengklarifi kasi kandidat Kapolri. “Ada tidak catatan tindak pidana korupsi atau kasus pengadilan,” ucapnya, di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Kehadiran PPATK untuk menjawab kekhawatiran publik soal keberadaan rekening mencurigakan milik petinggi Polri. Kapa-bilitas, integritas, kepangkatan, dan jenjang karier, akan menjadi acuan dalam proses seleksi itu.
Djoko mengaku sudah menerima nama kandidat dari Kapolri Bambang Hendarso Danuri sejak tiga minggu lalu. Hingga saat ini, tiga kandidat yang kerap disebut, yakni Irwasum Komjen Nanan Sukarna, Kapolda Metro Irjen Timur Pradopo, dan Kepala Lemdikpol Irjen Imam Sudjarwo. (Rin/P-4)
Seleksi Kapolri BaruKompolnas Libatkan 3 Instansi
WAKIL Sekjen Partai Demokrat Saan Mustafa menyatakan ketidaksetujuannya atas dimasukkannya lagi, program dana as-pirasi oleh Fraksi Golkar, saat pembacaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011.
“Kalau dikatakan untuk kepentingan pembangunan di daerah, perbaiki saja pengawasan transfer dana ke daerah. Hal itu akan lebih proporsional ketimbang dana per daerah pemilihan (dapil),” ungkap Saan di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, tidak adilnya dana aspirasi dengan konsep per dapil terletak pada tidak berimbangnya pembangunan di daerah-daerah yang memiliki sedikit dapil.
“Kalau berdasar dapil, ketimpangan akan terus ada. Jawa Barat bisa memiliki 11 dapil, sedangkan Kalimantan Timur hanya satu dapil,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso mengakui bahwa pemaksimalan infrastruktur ini sudah dibahas pihaknya. (Mar/AO/P-4)
Demokrat Tolak Dana Aspirasi Disusupkan
MI/PANCA SYURKANI
Related Documents
