Top Banner
60

Juknis Penyusunan RIP

Dec 26, 2015

Download

Documents

Wenny Gustamola

RIP
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Juknis Penyusunan RIP
Page 2: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 2

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang

telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Tahun 2014.

Buku Petunjuk Teknis ini disusun untuk memberikan informasi

secara luas kepada pihak terkait khususnya kepada penyelenggara

pelabuhan mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk

Pelabuhan.

Secara umum Petunjuk Teknis ini menjelaskan tentang latar

belakang, tujuan, tahapan kegiatan dan sistematika penyusunan

Dokumen Rencana Induk Pelabuhan yang akan ditetapkan baik di

tingkat daerah maupun nasional.

Dengan petunjuk teknis ini diharapkan ada kesamaan persepsi saat

implementasi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan sesuai dengan

apa yang telah dijelaskan dalam petunjuk teknis ini dengan efektif

dan efisien. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat menjadi acuan dan

pedoman bagi pihak terkait dan stakeholder untuk penyusunan

Dokumen Rencana Induk Pelabuhan.

Jakarta, 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

CAPT. BOBBY R. MAMAHIT

Page 3: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 3

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................................................... 2

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 4

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RIP .................................................................................................... 12

2.1. Tahapan / Prosedur Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan ............................................... 12

2.2. Penyusunan Dokumen Studi Rencana Induk Pelabuhan ...................................................... 17

2.3. Sistematika PenulisanStudi Rencana Induk Pelabuhan ........................................................ 30

BAB III PROSEDUR PENETAPAN RIP ...................................................................................................... 39

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................... 46

LAMPIRAN ............................................................................................................................................. 47

Page 4: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari

mata rantai kelancaran muatan angkutan laut dan darat, yang

selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda

transportasi.

Berdasarkan Tatanan Kepelabuhanan Nasional, hierarki pelabuhan

di Indonesia terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul,

pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal.

Pengembangan pelabuhan secara nasional telah diwujudkan dalam

sebuah Rencana Induk Pelabuhan Nasional merupakan dokumen

penting yang memuat kebijakan kepelabuhanan secara nasional,

sebagai pedoman bagi pembangunan, pengoperasian dan

pengembangan pelabuhan dan sekaligus juga sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Induk pada masing-masing pelabuhan.

Perencanaan pengembangan pelabuhan secara nasional melalui

Rencana Induk Pelabuhan Nasional harus didukung oleh sistem

perencanaan pelabuhan melalui Rencana Induk Pelabuhan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun

2009 tentang Kepelabuhanan, bahwa setiap pelabuhan wajib

memiliki Rencana Induk Pelabuhan, yang merupakan pengaturan

ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan

perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan pelabuhan.

Perencanaan pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan

Page 5: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 5

menjadi dasar bagi pembangunan dan pengembangan pelabuhan

pada jangka pendek, menengah dan panjang. Hal tersebut menjadi

indikator penting bahwa pelabuhan harus dikembangkan sesuai

kebutuhan dan terintegrasi dengan rencana pengembangan wilayah,

serta hierarkinya, mengingat pelabuhan merupakan bagian dari

rantai logistik nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari perkembangan suatu wilayah.

Sesuai dengan Tatanan Kepelabuhanan Nasional dalam Rencana

Induk Pelabuhan Nasional terdapat sebanyak 1240

pelabuhan/terminal di Indonesia, namun sampai dengan juknis ini

diterbitkan baru 32 rencana induk yang telah ditetapkan oleh

Menteri Perhubungan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah

masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan konsep

Rencana Induk Pelabuhan baik dari segi penyajian, maupun materi di

dalam rencana induk itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan suatu petunjuk teknis untuk

menyamakan persepsi tentang bagaimana menyusun sebuah

Rencana Induk Pelabuhan yang tepat dan memenuhi standar dari

segi perencanaan, teknis, lingkungan, dan keselamatan pelayaran,

serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Petunjuk teknis ini diharapkan akan memberi pengetahuan bagi

penyelenggara pelabuhan dan stakeholders lainnya mengenai

materi dan substansi Rencana Induk Pelabuhan serta memberikan

panduan dalam menyusun Rencana Induk Pelabuhan.

Page 6: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 6

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; c. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian; f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan

di Perairan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;

h. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

i. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

j. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Page 7: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 7

Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2011

tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2011

tentang Alur pelayaran di Laut; q. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama; r. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

s. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;

t. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi;

u. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan;

v. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan;

w. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini mencakup seluruh kegiatan yang

dilakukan dalam penyusunan Rencana Induk Pelabuhan. Penerapan

penyusunan Rencana Induk Pelabuhan disesuaikan dengan kondisi

eksisting di masing-masing pelabuhan, dan direncanakan sesuai

dengan kebutuhan dan hierarki pelabuhan tersebut.

Page 8: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 8

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk

Pelabuhan adalah sebagai panduan bagi penyelenggara pelabuhan

dan setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyusun

Rencana Induk Pelabuhan. Sedangkan tujuan dari penyusunan

petunjuk teknis ini untuk meningkatkan kualitas Rencana Induk

Pelabuhan agar memenuhi standar perencanaan, teknis, dan

keselamatan pelayaran.

1.5 Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau

perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan

sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang

dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan

dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan

serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda

transportasi.

2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,

keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang

dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat

perpindahan intra-dan/atau barang, keselamatan dan

keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau

antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan

daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Page 9: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 9

3. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar,

dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan

selamat untuk dilayari.

4. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan

internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan

internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal

tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

5. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat

angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah, dan

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta

angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan

antarprovinsi.

6. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat

angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan

pengumpan bagi pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul,

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang,

serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan

dalam provinsi.

7. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di

pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi

pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan

kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan

secara komersial.

8. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah

lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas

Page 10: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 10

melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang

keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan

pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian

dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan

yang diusahakan secara komersial.

9. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus

didirikan untuk pelayaran.

10. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan

usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas

pelabuhan lainnya.

11. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan

daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan

secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

12. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di

sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang

dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

13. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem

Kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki

pelabuhan, rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi

pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta

keterpaduan dengan sektor lainnya.

14. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pedoman dalam

penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian,

pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk

Pelabuhan.

Page 11: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 11

15. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan

berupa peruntukan rencana tataguna tanah dan perairan di

daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan

pelabuhan.

16. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan

ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan

melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

17. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

18. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan

ruang.

19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya

ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek

fungsional.

20. Trafik adalah arus lalu-lintas moda angkutan darat dan laut

termasuk pergerakan muatannya di kawasan pelabuhan.

Page 12: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 12

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RIP

2.1. Tahapan / Prosedur Penyusunan Rencana Induk

Pelabuhan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan, yang menyatakan bahwa setiap pelabuhan wajib

memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang disusun oleh penyelenggara

pelabuhan.

Penyelenggara Pelabuhan dalam menyusun Studi Rencana Induk

Pelabuhan dapat menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) maupun stakeholder terkait yang pengelolaan

berada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Investor.

Tahapan / prosedur penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dapat

dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Tahapan / prosedur penyusunan Rencana Induk Pelabuhan

melalui dana APBN, dan;

b. Tahapan / prosedur penyusunan Rencana Induk Pelabuhan

melalui APBD maupun instansi terkait.

Page 13: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 13

2.1.1 Tahapan / Prosedur Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan melalui dana APBN

Gambar 2. 1 Skema Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Umum melalui dana APBN

usulan akan ditampung dan diajukan kembali pada tahun anggaran selanjutnya

SURVEY LOKASI

SOSIALISASI AWAL /DISKUSI/FGD

OP/KSOP/UPP/PEMDA/ PEMERINTAH PUSAT

INSTANSI TERKAIT

LAPORAN DOKUMEN PENDAHULUAN

PRESENTASI KONSULTAN

LAPORAN DOKUMEN ANTARA

PRESENTASI KONSULTAN

LAPORAN DOKUMEN SEMI RAMPUNG

PRESENTASI KONSULTAN

PENYAMPAIAN DOKUMEN RENCANA INDUK KEPADA PENYELENGGARA PELABUHAN

LAPORAN DOKUMEN RAMPUNG

SURAT PENGAJUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK

UPP / KSOP / OP

SURAT PEMBERITAHUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK

Kepada KUPP / KSOP / OP / PEMDA / INSTANSI TERKAIT LAINNYA

DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

PENGUSULAN PROGRAM

DIREKTORAT PELABUHAN

DAN PENGERUKAN

PROSES PENYUSUNAN

KONTRAK KONSULTAN

YA

TIDAK

KRITERIA EVALUASI : 1. KETERSEDIAAN

ANGGARAN 2. BELUM ADANYA

STUDI 3. HIERARKI 4. KEADAAN KAHAR

Page 14: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 14

Penyelenggara pelabuhan sebagai penyusun Rencana Induk

Pelabuhan dapat mengajukan surat pengajuan penyusunan Rencana

Induk Pelabuhan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq.

Direktur Pelabuhan dan Pengerukan.

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan akan mengusulkan program

penyusunan Rencana Induk Pelabuhan tersebut berdasarkan surat

pengajuan tersebut. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada unit

Penyelenggara Pelabuhan (UPP) / Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan (KSOP) / Otoritas Pelabuhan (OP) / Pemerintah Daerah/

Instansi terkait melalui surat pemberitahuan penyusunan Rencana

Induk Pelabuhan.

Selanjutnya, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan akan

berkoordinasi dengan Penyelenggara Pelabuhan/Pemerintah

Daerah/stakeholder terkait untuk proses penyusunan Rencana Induk

Pelabuhan.

Page 15: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 15

2.1.2 Tahapan / Prosedur Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan melalui dana non APBN

Gambar 2. 2 Skema Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Umum melalui dana non APBN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Cq. DIREKTUR PELABUHAN DAN PENGERUKAN

EVALUASI

DIREKTORAT PELABUHAN DAN PENGERUKAN

KRITERIA EVALUASI : 1. ADA/TIDAK DALAM

RIPN/TKN 2. HIERARKI DALAM

RIPN/TKN 3. ADA/TIDAK STUDI RIP

DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

4. KEADAAN KAHAR

YA

TIDAK

SURAT PEMBERITAHUAN

Kepada Pemerintah Daerah / Instansi Terkait PROSES

PENYUSUNAN

LAPORAN DOKUMEN PENDAHULUAN

PRESENTASI KONSULTAN

LAPORAN DOKUMEN ANTARA

PRESENTASI KONSULTAN

LAPORAN DOKUMEN SEMI RAMPUNG

PRESENTASI KONSULTAN

LAPORAN DOKUMEN RAMPUNG

SURVEY LOKASI

SOSIALISASI AWAL DAN DISKUSI

UPP/KSOP/OP/PEMDA/ PEMERINTAH PUSAT

INSTANSI TERKAIT

PEMERINTAH PUSAT UPP/KSOP

PEMERINTAH DAERAH INSTANSI TERKAIT

PENYAMPAIAN DOKUMEN RENCANA INDUK KEPADA PENYELENGGARA PELABUHAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENYUSUNAN STUDI RENCANA INDUK PELABUHAN

Pemerintah Daerah / Instansi Terkait

Page 16: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 16

Pemerintah Daerah / Instansi Terkait sebagai penyusun Rencana

Induk Pelabuhan menyampaikan surat pemberitahuan penyusunan

studi Rencana Induk Pelabuhan kepada Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Cq. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan.

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan akan menyampaikan Surat

Pemberitahuan Penyusunan Studi Rencana Induk Pelabuhan kepada

Pemerintah Daerah / Instansi Terkait berdasarkan hasil evaluasi.

Kriteria Evaluasi Penyusunan Studi Rencana Induk Pelabuhan adalah

sebagai berikut:

1. Ada / tidaknya lokasi pelabuhan di dalam Rencana Induk

Pelabuhan Nasional (RIPN) / Tatanan Kepelabuhan Nasional (TKN);

2. Hierarki Pelabuhan dalam RIPN / TKN;

3. Ada / tidaknya studi Rencana Induk Pelabuhan dalam 5 (lima)

tahun terakhir;

4. Keadaan Kahar (seperti bencana alam, perubahan administrasi,

dll).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah / Instansi terkait akan berkoordinasi

dengan Penyelenggara Pelabuhan dan Pemerintah Pusat untuk

proses penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

Tahapan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dilaporkan secara

berkala sebagaimana ketentuan berikut:

a. Laporan Dokumen Pendahuluan, menyajikan kajian data awal,

data sekunder, metodologi pelaksanaan, rencana kerja

penyusunan studi Rencana Induk Pelabuhan;

b. Laporan Dokumen Antara, merupakan rancangan Dokumen

Kompilasi Data dan Analisis Prediksi yang menyajikan kajian data

primer berupa hasil wawancara dengan stakeholder terkait,

Page 17: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 17

analisis data, dan kajian rancangan rencana pembangunan dan

pengembangan studi Rencana Induk Pelabuhan;

c. Laporan Dokumen Semi Rampung, merupakan rancangan

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan yang

menyajikan kajian rencana pembangunan dan pengembangan,

serta rancangan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang

merupakan ringkasan komprehensif dari studi Rencana Induk

Pelabuhan;

d. Laporan Dokumen Rampung, menyajikan Dokumen Kompilasi

Data dan Analisis Prediksi, Dokumen Rencana Pembangunan dan

Pengembangan, serta Ringkasan Eksekutif (Executive Summary).

Dokumen Studi Rencana Induk Pelabuhan akan diserahkan kepada

Penyelenggara Pelabuhan untuk selanjutnya dapat dilanjutkan untuk

proses penetapannya sesuai dengan hierarki pelabuhan.

2.2. Penyusunan Dokumen Studi Rencana Induk Pelabuhan

Studi Rencana Induk Pelabuhan disusun melalui beberapa tahapan

yaitu : menginventarisasi data yang dibutuhkan (data sekunder)

melalui studi literatur, melakukan survey lapangan, menganalisis

data yang telah dikumpulkan dan menyusun rancangan kebutuhan

pembangunan dan pengembangan pelabuhan.

Dalam penyusunan Studi Rencana Induk Pelabuhan dibutuhkan

metodologi penyusunan yang efektif dan tepat sasaran guna

mendapat hasil yang diharapkan. Studi Rencana Induk Pelabuhan

dimaksud disusun dalam beberapa tahapan seperti bagan berikut ini:

Page 18: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 18

s

Dalam Tahap Persiapan, harus dipahami mengenai kondisi awal

pelabuhan dengan mencari informasi-informasi untuk pengenalan

wilayah pelabuhan, mempelajari literatur yang mendukung

kemudian dilakukan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan,

metode survey yang akan dilakukan dan materi wawancara kepada

pihak-pihak terkait.

Dalam Tahap Pengumpulan Data, seluruh data sekunder

diinventarisasi dan dilakukan wawancara dengan instansi terkait

untuk mendapatkan masukan terkait rencana pengembangan

wilayah maupun pelabuhan. Selain inventarisasi data sekunder,

survey lapangan juga dilakukan untuk memperoleh data primer dan

informasi kondisi aktual lapangan. Keseluruhan data yang diperoleh

baik melalui wawancara maupun survey dikumpulkan dan disusun

dalam kompilasi data.

RENCANA PENGEMBANGAN

ditujukan untuk menyusun pentahapan

pengembangan dan penzonasian baik daratan maupun

perairan

04

ANALISIS

ditujukan untuk menghasilkan besaran kebutuhan pengembangan di wilayah daratan dan perairan

03

PENGUMPULAN DATA

ditujukan untuk memperoleh data sekunder maupun

primer yang dibutuhkan dalam

kegiatan analisis

02

PERSIAPAN

persiapan survey, kajian literatur, dan pengenalan awal wilayah pelabuhan

01

Gambar 2. 3 Tahapan dalam Penyusunan Studi RIP

Page 19: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 19

Tahap Analisis merupakan tahapan kajian/penelaahan data dan

perhitungan terhadap besaran kebutuhan pengembangan ruang

daratan maupun perairan. Analisis dilakukan dengan membuat

proyeksi data sampai dengan 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Tahap terakhir adalah Tahap Rencana Pengembangan, hasil

kajian/penelaahan data serta hasil perhitungan dirumuskan dalam

tahap pengembangan yang dibagi dalam tiga pentahapan yaitu :

jangka pendek (5 tahun), menengah (10 tahun) dan panjang (20

tahun). Dalam tahap ini, juga direncanakan penzonasian wilayah

daratan dan perairan untuk tiap jangka waktu pengembangan.

2.2.1. Inventarisasi Data Awal dan Data Sekunder

Dalam proses pengumpulan data awal dan sekunder, dikumpulkan data pendukung seperti berikut ini: a. Kebijakan Pemerintah terkait Rencana Tata Guna Lahan dan

Prasarana Fisik Wilayah yang ada, meliputi: 1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional / Tatanan Kepelabuhanan

Nasional; 2) Tatanan Transportasi Nasional (Tatranas), Tatanan Transportasi

Wilayah (Tatrawil) dan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok); 3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan

Kabupaten/Kota; 4) Jaringan prasarana transportasi dan rencana

pengembangannya (jika telah ada); 5) Informasi mengenai daerah-daerah yang termasuk MP3EI,

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) serta Kawasan strategis pembangunan nasional lainnya sesuai rencana Pemerintah Pusat;

6) Informasi mengenai daerah khusus, daerah tertinggal, dan pulau terluar;

7) Informasi mengenai daerah rawan bencana.

Page 20: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 20

b. Data Sosial Ekonomi Wilayah, meliputi:

1) Kependudukan (jumlah, kepadatan, sebaran dan laju pertumbuhan);

2) Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah; 3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); 4) Ekspor dan Impor; 5) Profil Potensi Investasi dan Pengembangan Industri di Daerah; 6) Potensi Komoditas Unggulan dan Pariwisata; 7) Kondisi Sosial Ekonomi dan lingkungan masyarakat setempat.

c. Fisiografi, Topografi, dan Meteorologi

1) Peta pada lokasi dan kawasan di sekitar rencana pelabuhan;

2) Peta tata guna lahan di sekitar lokasi rencana pelabuhan; 3) Data status kepemilikan lahan di lokasi rencana pelabuhan; 4) Data meteorologi dan klimatologi (suhu udara, kelembaban,

arah angin dan kecepatan angin, curah hujan, gempa); 5) Informasi mengenai daerah konservasi.

d. Dokumen/hasil studi terkait

1) Hasil studi atau perencanaan pengembangan pelabuhan yang terkait;

2) Hasil studi atau rencana pihak-pihak swasta/investor terhadap area tertentu di kawasan pelabuhan;

3) Hasil studi atau perencanaan sektor-sektor lain yang terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan.

e. Kondisi eksisting fasilitas pelabuhan

1) Data Fasilitas Pelabuhan;

2) Layout Eksisting Pelabuhan;

3) Data kondisi Alur Pelayaran;

4) Data Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Page 21: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 21

f. Data operasional pelabuhan Merupakan data historis mengenai kondisi/karakteristik jasa angkutan laut yang diperlukan untuk analisis kebutuhan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan, yang meliputi: 1) Jumlah kunjungan kapal (ship call); 2) Volume pergerakan barang (bongkar, muat, ekspor, dan

impor); 3) Jumlah pergerakan penumpang; 4) Rute/jaringan pelayaran; 5) Tipe/jenis kapal yang beroperasi.

2.2.2. Wawancara/kuesioner dengan instansi terkait

Wawancara/Kuisioner bertujuan untuk mendapat masukan dari

stakeholder terkait, yaitu:

a. BAPPEDA, untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan

pengembangan wilayah di sekitar kawasan perencanaan

pelabuhan dalam kaitannya dengan perencanaan wilayah makro;

b. Dinas Perhubungan, untuk mendapatkan gambaran arah

kebijakan pengembangan sektor perhubungan terutamanya

perhubungan laut terkait dengan rencana pengembangan

kawasan pesisir di wilayah perencanaan serta rencana-rencana /

permasalahan menyangkut pengembangan sektor perhubungan

atau transportasi;

c. Dinas Lingkungan Hidup, untuk mendapatkan informasi mengenai

kondisi lingkungan di sekitar pelabuhan beserta faktor-faktor yang

dapat mencemarkan lingkungan;

d. Dinas Pekerjaan Umum;

e. Operator Sarana Angkutan Laut untuk memperoleh data

operasional pelabuhan;

f. Masyarakat sekitar pelabuhan;

g. Pengguna Jasa Pelabuhan;

h. Pihak-pihak terkait lainnya.

Page 22: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 22

Jenis wawancara/kuesioner yang dapat dilakukan adalah sebagai

berikut:

a. Wawancara Pendahuluan

Wawancara dilakukan terhadap Kepala Dinas (Perhubungan,

Bappeda) setempat guna mengidentifikasi wilayah yang digunakan

untuk transportasi, pusat pergerakan, dan rencana

pengembangan transportasi. Hasil dari wawancara ini digunakan

sebagai analisis awal untuk survey berikutnya.

b. Survey Karakteristik Lingkungan

Kuesioner diisi oleh masyarakat sekitar pelabuhan dengan tujuan

mengetahui karakteristik masyarakat di sekitar pelabuhan dan

yang menjadi pengguna transportasi laut, seperti kondisi fisik,

ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.

c. Observasi Simpul Transportasi Laut

Mendapatkan data primer mengenai kondisi dan karakteristik

transportasi laut yang meliputi : kondisi pelabuhan, jaringan

transportasi laut, zona asal dan tujuan barang / penumpang, jenis

dan ukuran kapal, serta hambatan-hambatan.

d. Wawancara Simpul Transportasi Laut

Mendapatkan data mengenai simpul transportasi seperti :

pelabuhan, bandara, dan terminal yang meliputi : kapasitas,

fasilitas, rute, kegiatan operasional, kondisi fisik, dll. Hal ini untuk

mengetahui potensi perpindahan moda transportasi.

e. Karakteristik Laut

Mendapatkan informasi mengenai karakteristik wilayah perairan.

Contoh form wawancara/kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 1

Page 23: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 23

2.2.3. Survey Lapangan

Survey Lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer

beserta kondisi faktual yang ada di lapangan. Survey Lapangan yang

dilakukan meliputi survey-survey berikut:

a. Survey Topografi

Pengukuran Topografi seluas ±10,0 Ha (atau disesuaikan dengan kondisi pelabuhan) dilakukan pada lokasi dan sekitar rencana pelabuhan serta bertujuan untuk mendapatkan peta situasi wilayah daratan pada lokasi rencana pembangunan pelabuhan. Topografi mencakup batas-batas luar wilayah pelabuhan dan pemetaan terhadap fasilitas-fasilitas eksisting di dalam wilayah pelabuhan.

b. Survey Bathimetri

Pengukuran Bathimetri seluas ±30,0 Ha (atau disesuaikan dengan kondisi pelabuhan) dilakukan pada lokasi dan sekitar pelabuhan dan bertujuan untuk mendapatkan peta situasi wilayah perairan pada lokasi rencana pembangunan pelabuhan. Survey bathimetri mencakup kerapatan, kedalaman yang diukur sampai batas dari alur pelayaran masuk.

c. Survey Hidrooseanografi

1) Pengamatan pasang surut a) Maksud pengamatan pergerakan pasang surut adalah

untuk menentukan kedudukan air tertinggi, duduk tengah dan air terendah yang dicapai maupun kedudukan LWS;

b) Pengamatan/pencatatan pergerakan muka air dilakukan minimum selama 15 hari terus menerus menggunakan alat pencatat otomatis.

2) Pengukuran Arus

Pengalaman kecepatan dan arah arus dilakukan minimal pada 2 (dua) lokasi;

Page 24: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 24

d. Survey Permintaan Jasa Angkutan Laut

Survey lapangan untuk permintaan jasa angkutan laut dilakukan

bila tidak tersedia data operasional yang memadai untuk dijadikan

bahan analisis kebutuhan pembangunan/pengembangan fasilitas

pelabuhan. Survey ini berupa pengumpulan data yang meliputi:

1) Jumlah kunjungan kapal (ship call);

2) Jumlah pergerakan penumpang;

3) Volume pergerakan barang;

4) Rute/jaringan dan status pelayaran;

5) Tipe/jenis kapal yang beroperasi.

e. Identifikasi Dampak Lingkungan Hidup

Identifikasi dampak lingkungan hidup merupakan identifikasi awal

kemungkinan timbulnya dampak pada lokasi pelabuhan dan

sekitarnya akibat penyelenggaraan operasi pelayaran, yang

meliputi:

1) pencemaran udara dan air akibat pengoperasian kapal laut;

2) dampak terhadap flora dan fauna;

3) dampak terhadap sosial, ekonomi dan budaya;

4) kesehatan masyarakat; dan

5) pengendalian limbah padat dan cair; dan

6) rekomendasi jenis studi lingkungan yang harus dilakukan.

2.2.4. Analisis Data

Analisis mendalam/terinci perencanaan pembangunan pelabuhan

harus meliputi kelima aspek perencanaan pembangunan pelabuhan,

yaitu:

a. Analisis Teknis

1) Kajian hidro-oseanografi dalam pembuatan dan penetapan arah arus dan gelombang di lokasi rencana pelabuhan untuk penetapan arah/posisi dermaga;

Page 25: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 25

2) Kajian alur dan kawasan keselamatan pelayaran (turning basin area);

3) Evaluasi jenis fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan sampai dengan rencana pembangunan tahap akhir (ultimate phase);

4) Analisis prakiraan kebutuhan lahan sampai dengan rencana pembangunan pelabuhan tahap akhir;

5) Evaluasi kondisi fisik dan daya dukung lahan di lokasi rencana pelabuhan;

6) Ketersediaan utilitas; 7) Evaluasi topografis permukaan lahan rencana lokasi

pelabuhan; 8) Keterpaduan rencana pengembangan/pembangunan

pelabuhan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat;

9) Kondisi dan ketersediaan lahan; 10) Potensi pendangkalan; 11) Kendala pelaksanaan konstruksi; 12) Ketersediaan akses/jalan masuk; 13) Kajian terhadap kendala kondisi alam yang menjadi batasan

dalam pengembangan pelabuhan.

b. Analisis Operasional

1) kajian jenis dan ukuran kapal yang diperkirakan akan beroperasi di pelabuhan;

2) kajian pengaruh gelombang terhadap operasi pelabuhan; 3) kajian alur dan kawasan pelabuhan bila ada pelabuhan lain

disekitarnya; 4) kajian pengaturan operasi pelabuhan; 5) kajian dukungan peralatan SBNP.

c. Analisis Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Laut

Analisa Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Laut merupakan tahap pengolahan data lalu lintas angkutan laut sebagai dasar evaluasi terhadap kapasitas fasilitas eksisting dan perencanaan kebutuhan pengembangan fasilitas pelabuhan sampai dengan tahun target perencanaan, dengan memperhatikan program

Page 26: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 26

pemerintah dalam rangka mewujudkan Sistem Transportasi Nasional dan kebijakan/strategi pengembangan wilayah serta potensi ekonomi daerah setempat, yang mencakup:

1) Analisis prakiraan permintaan jasa angkutan laut (20 tahun kedepan) di wilayah perencanaan (Provinsi/Kabupaten setempat), meliputi: a) Prakiraan jumlah pergerakan kapal tahunan. b) Prakiraan jumlah pergerakan penumpang tahunan. c) Prakiraan volume barang tahunan. d) Prakiraan jaringan/route pelayaran masa mendatang. e) Prakiraan waktu pengoperasian jenis kapal dimasa

mendatang. 2) Analisis Asal Tujuan Lalu Lintas Kapal (Origin Destination

Analysis) 3) Analisis Pergantian Antar Moda Angkutan (Modal Split Analysis)

d. Analisis Kebutuhan Pengembangan

Rencana pengembangan fasilitas pelabuhan juga harus mengacu

pada kebijakan pembangunan, arahan tata ruang dan analisis

prakiraan permintaan jasa angkutan laut tersebut, dan

selanjutnyaharus menyusun konsep pengembangan pelabuhan

yang diwujudkan dalam target kemampuan layanan pelabuhan,

tahapan pengembangan, dan tahapan pelaksanaan

pembangunannya.

Analisis kebutuhan jenis fasilitas pelabuhan dan kebutuhan lahan

harus berdasarkan padahierarki pelabuhan yang ada dalam

Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Analisis kebutuhan jenis

fasilitas pelabuhan meliputi:

1) Kebutuhan fasilitas wilayah perairan;

2) Kebutuhan fasilitas wilayah daratan;

3) Kebutuhan sarana bantu navigasi pelayaran;

4) Kebutuhan fasilitas penunjang;

Page 27: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 27

5) Kebutuhan utilitas seperti listrik, telepon, sistem penerangan,

sistem drainase, air bersih, sewage treatment, fuel supply, dan

jaringan jalan.

e. Analisis Kebutuhan Biaya dan Tahapan Pembangunan

Analisis kebutuhan biaya pembangunan merupakan perhitungan biaya pembangunan pelabuhan yang dibuat secara rinci disesuaikan dengan pentahapan pembangunan fasilitas pelabuhan yang optimal berdasarkan standar satuan harga terakhir pada saat pelaksanaan pekerjaan pembuatan rencana induk pelabuhan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan atau satuan harga pasar yang berlaku setelah memperhatikan hasil analisa ekonomi dan finansial serta kemampuan pendanaan.

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan pedoman pembangunan fasilitas pelabuhan yang berdasarkan skala prioritas serta kemampuan pendanaan sesuai hasil analisa kebutuhan biaya.

2.2.5. Rancangan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Kebutuhan ruang dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan

fasilitas pelabuhan sesuai dengan hierarkinya dalam Rencana Induk

Pelabuhan Nasional / Tatanan Kepelabuhanan Nasional dan

ketersediaan area.

a. Perencanaan Kebutuhan Ruang Daratan

Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk

Pelabuhan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan yang terdiri

dari dari fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

Page 28: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 28

1) Fasilitas Pokok, meliputi: a) dermagas b) gudang lini 1; c) lapangan penumpukan lini 1; d) terminal penumpang; e) terminal peti kemas; f) terminal ro-ro; g) fasilitas penampungan dan pengolahan limbah; h) fasilitas bunker; i) fasilitas pemadam kebakaran; j) fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan

Beracun (B3); dan k) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana

Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)

2) Fasilitas Penunjang, meliputi: a) kawasan perkantoran; b) fasilitas pos dan telekomunikasi; c) fasilitas pariwisata dan perhotelan; d) instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; e) jaringan jalan dan rel kereta api; f) jaringan air limbah, drainase, dan sampah; g) areal pengembangan pelabuhan;

Gambar 2. 4 Gudang di Pelabuhan Marunda, 2014 Gambar 2. 5 Dermaga di Pelabuhan Banten, 2014

Page 29: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 29

h) tempat tunggu kendaraan bermotor; i) kawasan perdagangan; j) kawasan industri; dan k) fasilitas umum lainnya

b. Perencanaan Kebutuhan Ruang Perairan

Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana Induk

Pelabuhan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan yang terdiri

dari

1) Fasilitas pokok meliputi: a) alur-pelayaran; b) perairan tempat labuh; c) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak

kapal; d) perairan tempat alih muat kapal; e) perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang

Berbahaya dan Beracun (B3); f) perairan untuk kegiatan karantina; g) perairan alur penghubung intra-pelabuhan; h) perairan pandu; dan i) perairan untuk kapal pemerintah.

2) Fasilitas Penunjang meliputi:

a) perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;

b) perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan

kapal;

c) perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);

d) perairan tempat kapal mati;

e) perairan untuk keperluan darurat; dan

f) perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.

Dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan tidak hanya

mencakup perencanaan besaran kebutuhan fasilitas pelabuhan

tetapi juga perencanaan penzonasian wiayah daratan dan

Page 30: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 30

perairan dalam setiap pentahapan pengembangan. Tahapan

pengembangan pelabuhan dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

a) Jangka pendek (0 s.d. 5 tahun);

b) Jangka menengah (0 s.d. 10 tahun);

c) Jangka panjang ( 0 s.d. 20 tahun).

2.3. Sistematika Penulisan Studi Rencana Induk Pelabuhan

Studi Rencana Induk Pelabuhan terdiri dari 3 (tiga) dokumen yang

harus diserahkan secara lengkap, yaitu :

a. Dokumen Kompilasi Data dan Analisis Prediksi (format A4),

b. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan (format

A4);

c. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)(format A3).

2.3.1. Dokumen Kompilasi Data dan Analisis Prediksi

Dokumen Kompilasi Data dan Analisis Prediksi merupakan hasil:

a. Pengumpulan data dan fakta lapangan baik yang diperoleh dari

studi literatur, wawancara/kuesioner dan survey lapangan,

termasuk kondisi eksisting fasilitas pelabuhan;

b. analisis data meliputi analisis teknis, operasional, perkiraan

permintaan jasa angkutan laut, analisis awal kebutuhan

pengembangan, biaya dan pentahapan pembangunan serta

identifikasi permasalahan lingkungan.

2.3.2. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Page 31: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 31

Dokumen ini menuangkan hasil analisis kebutuhan fasilitas

pelabuhan kedalam rencana pentahapan pembangunan dan

pengembangan pelabuhan untuk jangka pendek (5 tahun), jangka

menengah (10 tahun) dan jangka panjang (20 tahun). Rencana

pengembangan juga dituangkan dalam peta /layout dan diberi warna

yang berbeda untuk setiap pentahapan. Dalam dokumen ini disusun

pengaturan zonasi daratan dan perairan serta rancangan DLKr/DLKp

dalam bentuk peta berdasarkan perhitungan kebutuhan fasilitas

perairan.

2.3.3. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Ringkasan Eksekutif merupakan ringkasan komprehensif dari

dokumen kompilasi data dan analisa prediksi, dan dokumen rencana

pembangunan dan pengembangan yang dilengkapi dengan peta-peta

pendukung. Ringkasan Eksekutif menjadi lampiran dalam Surat

Keputusan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan. Ringkasan Eksekutif

dicetak pada kertas A3 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. Halaman Sampul (Cover)

b. Daftar Isi

c. Daftar Gambar

d. Daftar Tabel

e. Pendahuluan yang berisi:

1) Dasar Hukum, menjelaskan landasan hukum dalam

penyusunan RIP dan hierarki pelabuhan tersebut dalam

Tatanan Kepelabuhanan Nasional;

2) Latar Belakang, menjelaskan kebutuhan akan penyusunan RIP

dalam operasional pelabuhan dan dasar untuk melakukan

pengembangan pelabuhan tersebut;

3) Maksud dan Tujuan, berisi narasi maksud dan tujuan

penyusunan RIP di lokasi pelabuhan tersebut.

f. Gambaran Umum dan Kebijakan Pengembangan Wilayah

Page 32: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 32

Berisi gambaran umum mengenai wilayah dimana pelabuhan

berada, termasuk lokasi pelabuhan secara administratif, kondisi

kependudukan dan perekonomian wilayah, serta potensi

komoditas yang ada di wilayah perencanaan.

Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan kesesuaian rencana lokasi

pelabuhan dengan kebijakan pengembangan daerah setempat

yang meliputi:

1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional / Tatanan Kepelabuhanan

Nasional;

2) Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil);

3) Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok);

4) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;

5) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota;

6) Jaringan prasarana transportasi dan rencana

pengembangannya;

7) Kebijakan pengembangan wilayah lainnya.

g. Kondisi Eksisting Pelabuhan

Data eksisting yang disampaikan meliputi:

1) data fasilitas pelabuhan dan peralatan bongkat muat;

2) data operasional pelabuhan dalam 5 (lima) tahun terakhir;

3) kondisi alur pelayaran;

4) cakupan wilayah yang dilayani (daerah hinterland);

5) komoditas utama pada daerah hinterland;

6) layout eksisting pelabuhan;

7) jaringan transportasi yang menjadi akses dari dan ke

pelabuhan.

Selain itu, diuraikan mengenai kondisi alam dan hal-hal yang

menjadi kendala dalam pengembangan pelabuhan untuk

memberi gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta yang ada

Page 33: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 33

di lapangan. Disampaikan layout pelabuhan eksisting dan

peta-peta pendukung seperti peta sebaran pelabuhan sekitar.

Contoh penyajian data fasilitas pelabuhan dituangkan dalam tabel

berikut: Tabel 2. 1 Contoh Penyajian Fasilitas Eksisting Pelabuhan

No. Fasilitas Pelabuhan Satuan Dimensi Kondisi Keterangan

1. Fasilitas Pokok

a. Dermaga m2 70 x 6 80% APBN

2 Fasilitas Penunjang

a. Kantor m2 20 x 20 90% APBD

Data trafik pelabuhan yang disampaikan adalah data dalam 5

(lima) tahun terakhir mencakup:

a. jumlah Kunjungan kapal (ship call)

Jumlah kunjungan kapal yang disajikan dan dibagi ke dalam

jenis dan bobot kapal.

b. jumlah volume Bongkar muat barang (peti kemas, curah

kering, curah cair,general cargo/barang umum)

Data volume bongkar muat yang disajikan dan dibagi menurut

jenis barang dan dipisahkan antara barang yang dibongkar

dengan barang yang dimuat.

c. jumlah naik turun Penumpang

Data penumpang yang disajikan adalah penumpang yang

menggunakan kapal laut. Data penumpang yang

menggunakan kapal ferry/penyebrangan agar tidak

dimasukkan ke dalam data.

Tabel 2. 2 Contoh Penyajian Data Volume Barang dan Penumpang

Tahun Jumlah Muatan Barang Jumlah Penumpang Jumlah Peti Kemas

Page 34: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 34

Muat Bongkar Total Muatan

Turun Naik Total Penumpang

Muat Bongkar Total Peti

Kemas

(ton) (ton) (ton) (orang) (orang) (orang) (TEU) (TEU) (TEU)

1999 702 29.225 29.927 10.403 8.026 18.429 0 0 0

2000 835 145 980 7.074 5.137 12.211 0 0 0

2001 208 2.230 2.438 12.107 7.544 19.651 671 400 1.071

2002 69 2.505 2.574 8.039 6.227 14.266 1.355 1.382 2.737

Tabel 2. 3 Contoh Penyajian Data Kunjungan Kapal

Tahun

Kunjungan Kapal

Kapal Barang Kapal Penumpang Kapal Peti Kemas Total Kunjungan

Kapal

(kali) (GT) (kali) (GT) (kali) (GT) (kali) (GT)

1999 24 35.677 51 768.553 - - 75 804.230

2000 18 18.355 45 609.042 - - 63 627.397

2001 19 12.672 64 932.840 8 23.318 91 968.830

2002 * 13 8.713 56 817.420 14 41.918 83 868.051

2002 * 13 8.713 56 817.420 14 41.918 83 868.051

h. Analisa dan Prediksi

Bab ini menjelaskan hasil analisis dari data yang diperoleh baik

melalui pengamatan di lapangan maupun data sekunder yang

telah tersedia. Data trafik kunjungan kapal, bongkar muat barang,

naik turun penumpang di pelabuhan diproyeksikan dalam kurun

waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan untuk didapatkan

perhitungan kebutuhan rencana pengembangan pelabuhan

wilayah daratan dan perairan.

Metode proyeksi yang digunakan dalam analisis disesuaikan

dengan data yang didapatkan. Khusus untuk pelabuhan baru yang

sama sekali belum mempunyai data trafik, maka proyeksi dapat

dilakukan dengan cara asumsi persentase komoditi yang akan

diangkut melalui pelabuhan. Selain itu, dapat dilakukan uji

korelasi pertumbuhan volume barang dengan kondisi

Page 35: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 35

kependudukan atau perekonomian wilayah sekitar. Jika

pelabuhan tersebut merupakan pengembangan dari pelabuhan

eksisting yang sudah ada, maka proyeksi barang dapat dilakukan

dengan membagi persentase berdasarkan jenis dan volume

barang dari data pelabuhan induk.

Beberapa metode proyeksi yang dapat diterapkan untuk

memperkirakan trafik di pelabuhan antara lain:

1) Model Trend Analysis

Peramalan dengan metode ini merupakan metode sederhana

yang biasa dilakukan. Dasar dari metode ini adalah data

historis dari aspek yang ditinjau, sedangkan analisis dilakukan

dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan data

yang ada dengan menganggap data tersebut yang

menentukan variasi lalu lintas akan terus menunjukkan

hubungan-hubungan yang serupa pada masa depan. Bentuk-

bentuk Model Trend Analysis yang lazim digunakan:

a) Metode Regresi Linear (kurva garis lurus);

b) Metode Persamaan Eksponensial;

c) Metode Modifikasi Eksponensial.

2) Market Analysis Method

Metode ini telah menjadi teknik yang banyak dipakai untuk

memperkirakan permintaan tingkat lokal, dan kegunaan yang

paling umum adalah dalam penentuan bagian kegiatan lalu

lintas tertentu. Data historis dipelajari untuk menetapkan

rasio dari lalu lintas atau pelabuhan terhadap lalu lintas secara

makro, dan kecenderungan dipastikan.

Dari sumber-sumber asal ditetapkan tingkat- tingkat kegiatan

Page 36: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 36

nasional yang diproyeksikan, kemudian nilai-nilai tersebut

dibagikan kepada pelabuhan berdasarkan kecenderungan-

kecenderungan yang diamati dan yang diproyeksikan.

Metode-metode ini terutama berguna dalam penerapan

dimana dapat diperlihatkan bahwa bagian pasar adalah

parameter yang tetap, stabil atau dapat diramalkan.

Metode proyeksi untuk memperkirakan kunjungan kapal

dapat dilakukan dengan berdasarkan volume barang dan

ukuran kapal rencana. Kunjungan kapal tidak dapat

diproyeksikan berdasarkan trend data sebelumnya, karena

bergantung pada volume barang dan ukuran kapal yang akan

digunakan pada setiap tahapan pengembangan.

i. Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan harus

mencakup materi berikut:

1) Kebutuhan pengembangan wilayah daratan dan perairan

Rencana kebutuhan pengembangan meliputi fasilitas pokok

dan penunjang yang diperoleh berdasarkan perhitungan

sesuai dengan hasil proyeksi yang telah dilakukan

sebelumnya. Kebutuhan pengembangan untuk wilayah

daratan disusun berdasarkan pentahapan pengembangan

yaitu jangka pendek (5 tahun), jangka menengah (10 Tahun)

dan jangka panjang (20 tahun) sedangkan untuk kebutuhan

pengembangan wilayah perairan direncanakan hanya untuk

pentahapan jangka panjang.

Contoh matriks kebutuhan pengembangan wilayah daratan

dan perairan dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6.

Page 37: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 37

2) Justifikasi rencana pengembangan

Rekapitulasi kebutuhan rencana pengembangan dilengkapi

dengan narasi pendukung sebagai justifikasi pengembangan

pelabuhan tersebut. Dijelaskan alasan dibutuhkan

pengembangan pada wilayah dimaksud dan skema

pengembangannya.

3) Peta Rencana Pengembangan wilayah daratan dan perairan

a) Peta atau layout rencana pengembangan disajikan dalam

satu halaman terpisah untuk masing-masing pentahapan

dengan skala menyesuaikan agar gambar jelas terbaca, dan

dilengkapi dengan legenda peta serta koordinat geografis;

b) Peta zonasi daratan harus dapat menggambarkan dengan

jelas semua zonasi dan fasilitas daratan per tahapan. Untuk

satu tahapan pengembangan, semua area pengembangan

dibuat dalam warna yang sama, namun pada tahapan

pengembangan berikutnya areal yang akan dikembangkan

dibuat dalam pewarnaan yang berbeda. Contoh Format

Peta Rencana dapat dilihat pada Lampiran7;

c) Peta zonasi perairan harus dapat menggambarkan dengan

jelas semua zonasi yang dibutuhkan, termasuk lokasi

dermaga. Zonasi perairan tidak memerlukan pentahapan;

d) Jika dalam satu pelabuhan terdapat beberapa terminal,

maka peta rencana pengembangan disajikan juga untuk

setiap terminal. Contoh dapat dilihat dalam lampiran 8.

4) Rencana Fasilitas penunjang keselamatan pelayaran (SBNP)

Untuk menunjang keselamatan pelayaran dalam operasional

pelabuhan dibutuhkan fasilitas penunjang keselamtan

pelayaran, salah satunya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Page 38: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 38

(SBNP). Oleh karena itu, dibutuhkan rencana kebutuhan jenis

dan jumlah SBNP beserta penempatan SBNP tersebut dalam

suatu peta yang dilengkapi dengan koordinat.

5) Rancangan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan pelabuhan (DLKr/DLKp)

Kebutuhan kapasitas ruang yang digunakan secara langsung

untuk kegiatan pelabuhan diwujudkan dalam suatu usulan

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan sementara kebutuhan

untuk area pengembangan serta area untuk menjamin

keselamatan pelayaran diwujudkan secara terpadu dalam suatu

usulan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan. Dalam

Rencana Induk Pelabuhan, termasuk di dalamnya rancangan

untuk wilayah DLKr daratan dan perairan, serta rancangan

wilayah DLKp. Rancangan tersebut harus dilengkapi dengan peta

yang dilengkapi dengan koordinat.

j. Identifikasi Awal Dampak Lingkungan

• Identifikasi permasalahan/dampak lingkungan yang

ditimbulkan;

• Arahan jenis-jenis penanganan lingkungan pada tahap

prakonstruksi, konstruksi dan operasi pelabuhan;

• Rekomendasi untuk melakukan kajian analisis dampak

lingkungan yang harus dilakukan.

Page 39: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 39

BAB III

PROSEDUR PENETAPAN RIP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa Rencana Induk Pelabuhan disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada : a) Rencana Induk Pelabuhan Nasional / Tatanan Kepelabuhanan

Nasional; b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; c) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; d) Keserasian dan Keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di

lokasi pelabuhan; e) Kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan f) Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, prosedur penetapan Rencana Induk Pelabuhan dapat dibedakan sesuai dengan hierarki pelabuhan dan kewenangan penetapannya, sebagai berikut : a) Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; b) Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; atau c) Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal.

Page 40: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 40

3.1 Prosedur Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Utama/Pengumpul

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN

PENYELENGGARA PELABUHAN (UTAMA/PENGUMPUL)

MENTERI PERHUBUNGAN Cq. DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

EVALUASI DOKUMEN RENCANA INDUK PELABUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TIDAK

YA

PUBLIKASI

DISAMPAIKAN KEPADA PENYELENGGARA PELABUHAN

WEBSITE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REKOMENDASI GUBERNUR/BUPATI

/WALIKOTA

PERBAIKAN DOKUMEN (MAKS 2 BLN)

PENYELENGGARA PELABUHAN

Gambar 3. 1 Skema Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Utama/Pengumpul

EVALUASI DOKUMEN RENCANA INDUK PELABUHAN

MENTERI PERHUBUNGAN Cq. SEKRETARIS JENDERAL

YA

TIDAK

PERBAIKAN

PENETAPAN

MENTERI PERHUBUNGAN

LEGALISASI (DILEMBAR NEGARAKAN) KEMENKUMHAM

Page 41: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 41

Penyelenggara Pelabuhan mengajukan permohonan penetapan Rencana Induk Pelabuhan kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melampirkan: a) rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai

kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

b) hasil kajian rencana induk pelabuhan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan melakukan evaluasi dokumen Rencana Induk Pelabuhan. Dari hasil evaluasi tersebut, dokumen Rencana Induk Pelabuhan yang perlu dilakukan perbaikan akan diberikan batas waktu perbaikan sampai dengan 2 (dua) bulan dari tanggal diterbitkannya surat Direktur Pelabuhan dan Pengerukan kepada Penyelenggara Pelabuhan tentang penyampaian perbaikan dokumen Rencana Induk Pelabuhan. Dokumen Rencana Induk Pelabuhan dimaksud adalah dokumen Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang berisikan ringkasan komprehensif dari hasil kajian rencana induk pelabuhan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang penetapan Rencana Induk Pelabuhan dan dokumen Rencana Induk Pelabuhan untuk menjadi lampiran surat usulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan oleh Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan Cq. Sekretaris Jenderal akan mengevaluasi RPM dan dokumen Rencana Induk Pelabuhan dimaksud untuk proses penetapannya oleh Menteri Perhubungan. Setelah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, selanjutnya Rencana Induk Pelabuhan dimaksud akan disampaikan kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai aset barang tak berwujud dan dipublikasikan di website Kementerian Perhubungan.

Page 42: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 42

3.2 Prosedur Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional

Penyelenggara Pelabuhan mengajukan permohonan penetapan Rencana Induk Pelabuhan kepada Gubernur dengan melampirkan:

a) rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian tata ruang wilayah kabupaten/kota;

b) pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

c) hasil kajian rencana induk pelabuhan.

DISAMPAIKAN KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Gambar 3. 2 Skema Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN

PENYELENGGARA PELABUHAN (PENGUMPAN REGIONAL)

GUBERNUR

PERBAIKAN

REKOMENDASI BUPATI/WALIKOTA

PERTIMBANGAN TEKNIS DJPL

PENETAPAN

GUBERNUR

DISAMPAIKAN KEPADA PENYELENGGARA PELABUHAN

EVALUASI PERMOHONAN PENETAPAN RENCANA

INDUK PELABUHAN

PEMERINTAH PROVINSI

TIDAK

YA

Page 43: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 43

Pemerintah Provinsi akan mengevaluasi dokumen Rencana Induk Pelabuhan. Dari hasil evaluasi tersebut, Penyelenggara Pelabuhan harus menyampaikan perbaikan dokumen Rencana Induk Pelabuhan dimaksud. Dokumen Rencana Induk Pelabuhan dimaksud adalah dokumen Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang berisikan ringkasan komprehensif dari hasil kajian rencana induk pelabuhan. Rencana Induk Pelabuhan akan ditetapkan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai aset barang tak berwujud. Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan Rencana Induk Pelabuhan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan.

Page 44: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 44

3.3 Prosedur Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal

Penyelenggara Pelabuhan mengajukan permohonan penetapan Rencana Induk Pelabuhan kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan hasil kajian rencana induk pelabuhan. Pemerintah Kabupaten/Kota akan mengevaluasi dokumen Rencana Induk Pelabuhan. Dari hasil evaluasi tersebut, Penyelenggara Pelabuhan harus menyampaikan perbaikan dokumen Rencana Induk Pelabuhan dimaksud.

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN

PENYELENGGARA PELABUHAN (PENGUMPAN LOKAL)

BUPATI / WALIKOTA

PERBAIKAN

PENETAPAN

BUPATI/WALIKOTA

DISAMPAIKAN KEPADA PENYELENGGARA PELABUHAN

DISAMPAIKAN KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DAN GUBERNUR

PERSETUJUAN TEKNIS DJPL

EVALUASI PERMOHONAN PENETAPAN RENCANA

INDUK PELABUHAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

YA

TIDAK

Gambar 3. 3 Skema Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal

Page 45: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 45

Dokumen Rencana Induk Pelabuhan dimaksud adalah dokumen Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang berisikan ringkasan komprehensif dari hasil kajian rencana induk pelabuhan. Rencana Induk Pelabuhan akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai aset barang tak berwujud. Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan dan kepada Gubernur.

Page 46: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 46

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman/panduan dalam

penyusunan Rencana Induk Pelabuhan yang ditetapkan berdasarkan

peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan

penuh tanggung jawab.

Petunjuk Teknis ini dapat ditinjau ulang dan dilakukan

penyempurnaan untuk keperluan penyusunan, penetapan dan tinjau

ulang Rencana Induk Pelabuhan.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih

lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Page 47: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 47

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 CONTOH FORM SURVEY DAN WAWANCARA

Page 48: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 48

Page 49: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 49

Page 50: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 50

LAMPIRAN 2 CONTOH COVER EXECUTIVE SUMMARY

Contoh Cover Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

LAMPIRAN 3 PERHITUNGAN KEBUTUHAN PERAIRAN

1. Areal tempat berlabuh.

Areal tempat berlabuh dihitung untuk masing-masing jenis kapal dan kegiatan yang dilayani di pelabuhan. Perhitungan kebutuhan area labuh akan tergantung pada dimensi kapal yang direncanakan, estimasi rata-rata jumlah kapal yang menunggu di area labuh, dan ketersediaan lahan perairan untuk lokasi labuh kapal. Estimasi jumlah kapal yang menunggu dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan metode antrian, model simulasi, dan lain-lain.

AREAL TEMPAT

BERLABUH

R R L D

= : : :

L + 6D + 30 METER Jari-jari areal untuk labuh per kapal Panjang kapal yang berlabuh Kedalaman air

Luas areal berlabuh = jumlah kapal x x R2

2. Areal alih muat kapal (masuk rumus) Areal alih muat kapal harus dihitung untuk pelabuhan yang membutuhkan kegiatan alih muat antar kapal dan memiliki perairan yang memungkinkan kegiatan alih muat antar kapal. Kebutuhan ruang alih muat kapal dihitung dengan menggunakan rumus :

AREAL ALIH MUAT

KAPAL

R R L D

= : : :

L + 6D + 30 METER Jari-jari areal untuk labuh per kapal Panjang kapal yang berlabuh Kedalaman air

Luas areal Alih Muat Kapal = jumlah kapal x

x R2

3. Areal tempat sandar kapal (masuk rumus)

AREAL TEMPAT SANDAR

KAPAL

A A L

= : :

1,8L x 1,5L luas perairan untuk tempat sandar kapal per 1 kapal Panjang kapal

Page 51: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 51

Luas Areal Tempat Sandar Kapal = jumlah kapal x A

4. Areal kolam putar (masuk rumus)

AREAL KOLAM PUTAR

D D L

= : :

2 L diameter areal kolam putar Panjang kapal maksimum

Luas areal Kolam Putar = jumlah kapal x ( x D2)/4

5. Areal keperluan keadaan darurat.

AREAL KEPERLUAN

KEADAAN DARURAT

Faktor yang perlu diperhatikan adalah kecelakaan kapal, kebakaran kapal, kapal kandas dan lain-lain. Salvage area diperkirakan luasnya 50% dari luas areal pindah labuh kapal.

6. Alur Pelayaran. AREAL ALUR

PELAYARAN DARI DAN KE PELABUHAN

A W A W L B

= = : : : :

W x L 9B + 30 Meter Luas areal laut Lebar alur Panjang alur (draft kapal d > 1,1D) Full draft kapal Lebar kapal maksimum

7. Areal pindah labuh kapal (masukkan rumus). Areal pindah labuh kapal harus dihitung pada pelabuhan yang membutuhkan kegiatan pindah labuh kapal dan memiliki perairan yang memungkinkan.

AREAL PINDAH LABUH

KAPAL

R R L D

= : : :

L + 6D + 30 METER Jari-jari areal untuk pindah labuh kapal Panjang kapal maksimum Kedalaman air

Luas areal Pindah Labuh kapal = jumlah kapal x A

8. Areal percobaan berlayar (masukkan rumus) Areal percobaan berlayar harus dihitung pada pelabuhan yang memiliki fasilitas dok untuk perbaikan/pembangunan kapal baru dan memiliki perairan yang memungkinkan untuk kegiatan percobaan berlayar.

AREAL PERCOBAAN BERLAYAR

Faktor yang perlu diperhatikan adalah ukuran kapal rencana

9. Areal fasilitas pembangunan dan pemeliharaan.

AREAL FASILITAS

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

Faktor yang perlu diperhatikan adalah ukuran kapal maksimum yang dibangun atau diperbaiki

Page 52: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 52

LAMPIRAN 4 CONTOH TABEL FASILITAS EKSISITNG

Fasilitas yang Ada Ukuran Keterangan

Total Area Daratan Dermaga

1.25 Ha. 120 m x 12 m

Struktur beton dengan pondasi tiang pancang baja, dibangun tahun 1997, kedalaman minimum -9 m LWS

Trestel 42 m x 6 m Struktur beton dengan pondasi tiang pancang baja

Causeway 28 m x 9 m 2 buah, konstruksi batu bulat Talud 320 m’ Bagian atas merupakan campuran batu dan beton Kantor Pelabuhan 16 m x 10 m Kondisi baik Rumah Dinas 15 m x 5 m Kondisi baik Terminal penumpang 30 m x 25 m Kondisi baik Gudang 30 m x 20 m Kondisi baik Pos Jaga 3 m x 3 m Kondisi baik Lapangan Peti Kemas 3300 m2 Kondisi baik

Lapangan Penumpukan 1500 m2 Kondisi baik

Jalan Width = 6 m, length = 200 m

Kondisi baik

Area Parkir 1200 m2 Aspal, kondisi baik

Rumah Generator 6 m x 6 m Kondisi baik

Bak Air 50 m3/jam PDAM, akan diganti dengan bak air kapasitas 600 m3/jam

Pagar 320 m BRC

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Satu Lampu Pelabuhan, satu Light Buoy, empat Light House

Tenaga Listrik 55 KVA PLN

Telepon PT Telkom

SRP/ Stasiun Radio SSB

Contoh Fasilitas Eksisting Pelabuhan Anggrek Tahun 2005

Page 53: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 53

LAMPIRAN 5.a CONTOH TABEL REKAP TAHAPAN PENGEMBANGAN

KEGIATAN SATUAN

PENTAHAPAN JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

2012-2016 2012-2021 2012-2031

Terminal Kontainer

Dermaga *) Panjang m 1.000 12.000 19.000

*) Lebar m 50 50 50

Lapangan Petikemas (CY) Ha 50 633 983

Depo Petikemas Ha 41,02 70,9 114,50

Trestle m 5.020 5.020 5.020

Terminal Multipurpose

Dermaga m 200 200 200

Fasilitas penumpukan Ha 8,20 10,50 15,40

Trestle m 2.376 2.376 2.376

Terminal Curah Cair

Breasting Dolphin Berth 1 2 2

Fasilitas pendukung curah cair Ha 36,7 36,7 44,26

Trestle m 2.370 2.379 2.379

Terminal Curah Kering

Dermaga *) Panjang m - 1.000 2.000

*) Lebar m - 50 50

Fasilitas pendukung curah kering Ha - 83 133

Perkantoran Area Perkantoran Ha 4,99 4,99 4,99

Contoh Tahapan Rencana Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung

LAMPIRAN 5.b CONTOH TABEL REKAP TAHAPAN PENGEMBANGAN

Fasilitas Satuan EKSISTING JANGKA PENDEK

(2005-2010)

JANGKA MENENGAH (2005-2015)

JANGKA PANJANG

(2005-2025)

Terminal Multipurpose

1 Total Panjang Dermaga m 120 210 210 300

2 Penambahan Trestel m 42 X 6 2 x 63 x 10 - 63 x 10

3 Penambahan Area Reklamasi m2 29,850 - 17500

4 Penambahan Lapangan Petikemas m2 3300 26,250 - 17,500

5 Penambahan CFS m2 1,200 - 1,200

6 Pengadaan Fork-Lift kapasitas 5 ton nos 5 - 3

7 Pengadaan Fork-Lift kapasitas 30 ton nos 8 1 1

8 Penambahan Pagar m 540 275 -

9 Penambahan Gerbang nos 2 - -

10 Penambahan Jalan m 70 - -

Terminal Barang Curah

1 Total Panjang Dermaga m 200 200 200

2 Penambahan Trestel m 63 x 10 - -

3 Penambahan Area Reklamasi m2 18,060 20,250 -

Page 54: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 54

4 Penambahan Lapangan Barang Curah

(Jagung) m2

14,570 16,650 -

5 Penambahan Area Muat untuk Truk m2 975 1,200 -

6 Pengadaan Ship Loader (1,000 ton/jam) nos 1 - 1

7 Penambahan Silo nos 36 48 72

8 Penambahan Fasilitas Pengeringan

Jagung (2,500 bph) nos

4 3 3

9 Penambahan Konveyer m 1,775 585 735

10 Penambahan Pagar m 300 230 -

11 Penambahan Gerbang nos 4 - -

12 Timbangan Truk nos 3 - -

13 Penambahan Jalan m 100 - -

14 Kantor Terminal Dermaga Barang Curah m2 1,600 - -

15 Ruang Perawatan Peralatan m2 684 - 360

16 Ruang Kontrol Utama m2 384 - 384

17 Ruang Kontrol m2 144 - 144

LAMPIRAN 6 CONTOH TABEL ZONASI PERAIRAN

No Nama Areal Luas (Ha)

1 Areal Labuh 567.7

2 Areal Alih Muat Kapal 203.65

3 Kolam Putar 74.15

4 Areal Pemanduan/Penundaan 158.10

5 Areal Pindah Labuh Kapal 142.20

6 Areal Darurat 71.10

7 Areal Kapal Rusak/Mati 230.43

8 Areal Karantina 206.82

9 Areal Percobaan Berlayar 52.82

10 Areal Pembangunan dan Pemeliharaan Kapal 35.86

11 Areal Sandar 265.05

Jumlah Luasan Minimum 2,007.88

Contoh Luasan Zonasi Perairan Pelabuhan Belawan

Page 55: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 55

LAMPIRAN 7 CONTOH PETA PENGEMBANGAN PER TAHAPAN

Contoh Rencana Pengembangan Jangka Pendek Terminal Kalibaru

Contoh Rencana Pengembangan Jangka MenengahTerminal Kalibaru

Contoh Rencana Pengembangan Jangka PanjangTerminal Kalibaru

Page 56: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 56

LAMPIRAN 8 CONTOH RANCANGAN DLKR DAN DLKP

Page 57: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 57

LAMPIRAN 9 CONTOH USULAN PENYUSUNAN RIP

Nomor : (nama tempat), (Tanggal-Bulan-Tahun)

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Usulan Penyusunan Rencana Kepada:

Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan)

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Cq. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan

di

J A K A R T A

1. Menunjuk Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk

Pelabuhan, dengan ini disampaikan bahwa sampai saat ini Pelabuhan

(nama Pelabuhan), Kabupaten (nama Kabupaten) Provinsi (nama

Provinsi) belum memiliki Rencana Induk Pelabuhan.

2. Berkenaan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan hormat

diusulkan agar kegiatan studi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan

(nama Pelabuhan) dapat ditampung / dimasukkan dalam program

kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran (tahun

anggaran)

3. Demikian disampaikan untuk proses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan: Sekretaris Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut.

PENYELENGGARA PELABUHAN (nama Pelabuhan)

…………………………………….. Pangkat (Gol)

NIP. ………………………………

Page 58: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 58

LAMPIRAN 10 CONTOH PERMOHONAN REKOMENDASI

Nomor : (nama tempat), (Tanggal-Bulan-Tahun) Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Permohonan Rekomendasi Rencana Kepada: Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan) Yth. Gubernur/Walikota/Bupati (nama Provinsi/Kota/Kabupaten)

di TEMPAT

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 73 ayat (1) bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan, dan pada pasal 76 disebutkan pula bahwa penetapan Rencana Induk Pelabuhan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Pelabuhan (nama Pelabuhan) sesuai dengan hierarki peran dan fungsi

dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pelabuhan (Utama/Pengumpul/Pengumpan Regional) yang penetapannya oleh (Menteri Perhubungan/Gubernur).

3. Rencana Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan) dipergunakan sebagai

acuan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan pelabuhan sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian di Kabupaten/Kota khususnya dan Provinsi pada umumnya.

4. Berkenaan dengan butir-butir tersebut di atas, mohon kiranya (bapak/ibu) (Gubernur, Bupati/Walikota) dapat memberikan rekomendasi kesesuaian

Rencana Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan) dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah (Provinsi/Kota/Kabupaten).

5. Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan, atas perkenan (Bapak/Ibu) (Gubernur/Bupati/Walikota) diucapkan terima kasih.

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Kementerian Perhubungan; 2. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan,

Ditjen Hubla.

PENYELENGGARA PELABUHAN (nama Pelabuhan)

…………………………………….. Pangkat (Gol)

NIP. ………………………………

Page 59: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 59

LAMPIRAN 11 CONTOH REKOMENDASI DARI PEMERINTAH DAERAH UNTUK

PENETAPAN RIP UTAMA/PENGUMPUL

Nomor : (nama tempat), (Tanggal-Bulan-Tahun) Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Rekomendasi Rencana Kepada: Induk Pelabuhan (nama pelabuhan) Yth. MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

di

TEMPAT

1. Menindaklanjuti surat Kepala Kantor (Otoritas Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan) (lokasi pelabuhan) Nomor (nomor surat) tanggal (tanggal surat) tentang (perihal surat), dengan hormat dapat kami sampaikan sebagai berikut: a. Rencana Induk Pelabuhan (lokasi pelabuhan) diperlukan untuk

mendukung pengembangan Pelabuhan (lokasi pelabuhan) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian di Kabupaten/Kota (nama Kabupaten/Kota) khususnya dan Provinsi (nama Provinsi) pada umumnya;

b. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor (nomor perda) Tanggal (tanggal perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Provinsi/Kota/Kabupaten), dapat disampaikan bahwa Pemerintah (Provinsi/Kota/Kabupaten) telah menetapkan lokasi Pelabuhan (nama Pelabuhan) berada pada peruntukan kawasan pelabuhan;

2. Sesuai dengan butir 1 (satu) di atas, Pemerintah (Provinsi/Kota/Kabupaten) memberikan rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (Provinsi/Walikota/Kabupaten) untuk Rencana Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan).

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka pada prinsipnya Pemerintah (Provinsi/Walikota/Kabupaten) mendukung penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan).

4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

Kementerian Perhubungan; 2. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan,

Ditjen Hubla; 3. Kepala Kantor (Otoritas

Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan.

GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI

……………………………………..

Page 60: Juknis Penyusunan RIP

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 60

LAMPIRAN 12 CONTOH REKOMENDASI DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

UNTUK PENETAPAN RIP PENGUMPAN REGIONAL

Nomor : (nama tempat), (Tanggal-Bulan-Tahun) Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Rekomendasi Rencana Kepada: Induk Pelabuhan (nama pelabuhan) Yth. GUBERNUR (nama Provinsi)

di

TEMPAT

1. Menindaklanjuti surat Kepala Kantor (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan) (lokasi pelabuhan) Nomor (nomor surat) tanggal (tanggal surat) tentang (perihal surat), dengan hormat dapat kami sampaikan sebagai berikut: c. Rencana Induk Pelabuhan (lokasi pelabuhan) diperlukan untuk

mendukung pengembangan Pelabuhan (lokasi pelabuhan) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian di Kabupaten/Kota (nama Kabupaten/Kota) Provinsi (nama Provinsi);

d. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor (nomor perda) Tanggal (tanggal perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Kota/Kabupaten), dapat disampaikan bahwa Pemerintah (Kota/Kabupaten) telah menetapkan lokasi Pelabuhan (nama Pelabuhan) berada pada peruntukan kawasan pelabuhan;

2. Sesuai dengan butir 1 (satu) di atas, Pemerintah memberikan rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (Walikota/Kabupaten) untuk Rencana Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan).

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka pada prinsipnya Pemerintah (Walikota/Kabupaten) mendukung penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (nama Pelabuhan).

4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan: 1. Menteri Perhubungan RI; 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

Kementerian Perhubungan; 3. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan,

Ditjen Hubla; 4. Kepala Kantor (Otoritas

Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan.

WALIKOTA/BUPATI

……………………………………..