Juknis Pengendalian Gratifikasi

MENTER! KES.EHATANREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR HK.02.02/MENKES/306/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi dilingkungan Kementerian Kesehatan secara cepat dantepat, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedomandalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan KeputusanMenteri Kesehatan tentang Petunjuk TeknisPengendalian Gratifikasi di Lingkungan KementerianKesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3874), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4250);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentangStrategi Nasional Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 danJangka Menengah Tahun 2012-2014 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

5. Instruksi .

'̂J': "'''0'

MENTER! KESEHATANREPUBLIK'INDONESIA

- 2 -

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentangPercepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014tentang Pengendalian Gratifikasi di LingkunganKementerian Kesehatan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 416);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di LingkunganKementerian Kesehatan merupakan acuan bagi AparaturKementerian Kesehatan untuk memahami danmengendalikan gratifikasi di Lingkungan KementerianKesehatan secara cepat, tepat, dan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di LingkunganKementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalamlampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Keputusan Menteri ini.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 24 September 2014

ESIA,

NAFSIAH MBOI

MENTER! KESEHATANREPU6UK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNOMOR HK.02.02/MENKES/306/2014TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGENDALIANGRATIFIKASI DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KESEHATAN

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Kesehatan senantiasa terus melaksanakan prinsip-prinsipGood Governance and Clean Government (GCG) secara konsisten danberkesinambungan dalam rangka meningkatkan Tata KelolaPemerintahan yang baik.

Kementerian Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintahan dibidang kesehatan bertanggung jawab kepada Presiden RepublikIndonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepasdari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupuneksternal.

Terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, seorang AparaturKementerian Kesehatan memiliki resiko menerima Gratifikasi dari pihaklain. Penerimaan Gratifikasi oleh Aparatur Kementerian Kesehatandianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut terkaitdengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Oleh karena itu untuk menjaga hubungan dengan mitra maupun parapemangku kepentingan, maka Kementerian Kesehatan telah membentukPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentangPengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, danuntuk mempermudah dalam pelaksanaannya perlu dibuat PetunjukTeknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud supaya terdapatkeseragaman dalam menangani Gratifikasi di lingkunganKementerian Kesehatan.

2. Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi adalahsebagai acuan untuk memahami, mencegah dan menanggulangiGratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan secara cepat dantepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERi KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

- 4 -

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi contoh-contoh kondisiGratifikasi di Hngkungan Kementerian Kesehatan; pembentukan UnitPengendalian Gratifikasi, dan mekanisme pelaporan Gratifikasi diHngkungan Kementerian Kesehatan.

MENTERi KESEHATANREPU8LIK INDONESIA

- 5 -

BAB IIKATEGORI GRATIFIKASI

A. Gratifikasi Yang Dianggap Suap

Gratifikasi yang dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima olehAparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan danberlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.

Gratifikasi yang dianggap suap meliputi penerimaan yang tidak terbataspada :

1. Marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkaitdengan pemasaran suatu produk.

• Marketing fee adalah fee yang diterima oleh Aparatur KementerianKesehatan sebagai imbalan dari suatu kegiatan yang dilakukanbaik yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsungdengan pemasaran/penjualan/terjualnya suatu produk kesehatanatau alat kesehatan, atau produk/jasa lainnya yang ditujukankepada pribadi Aparatur Kementerian Kesehatan.

• Transaksional adalah pemberian hadiah atau janji kepada AparaturKementerian Kesehatan yang diketahui atau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agarmelakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya atau dalam kuasanya sebagai Aparatur KementerianKesehatan atau profesi kesehatan yang bertentangan dengankewajibannya.

Contoh :

a. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitasseminar kesehatan/fasilitas lainnya secara langsung dariperusahaan obat atau langsung dari perusahaan alatkesehatan, sebelum jenis obat tertentu diresepkan oleh profesikesehatan atau sebelum alat kesehatan tertentudirekomendasikan atau sebelum ditetapkannya keputusan-keputusan lainnya dalam kewenangannya atau dalamkekuasaannya selaku Aparatur Kementerian Kesehatan,padahal patut diduga bahwa penerimaan Gratifikasi tersebutdapat menimbulkan konflik kepentingan.

b. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihakprodusen/distributor obat karena meresepkan obat baik didalam maupun di luar formularium.

c. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihakprodusen/distributor alat kesehatan karena telah mengusulkanatau menetapkan merk atau jenis alat kesehatan tertentu yangdigunakan.

MENTER1 KESEHATANREPU6UK INDONESIA

- 6 -

d. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitasyang berhubungan jabatannya atau kewenangannya terkaitkegiatan/proses pemasukan jenis obat/alat kesehatan tertentuke dalam daftar obat/formularium di rumah sakit yangbertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

e. Penerimaan Gratifikasi, padahal diketahui atau patut didugabahwa pemberian tersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya atau dalam kekuasaan ataukewenangannya dalam menjalankan profesi kesehatan yangbertentangan dengan kewajibannya.

f. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitasseminar kesehatan/fasilitas lainnya, padahal diketahui ataupatut diduga bahwa uang/barang/fasilitas seminarkesehatan/fasilitas lainnya tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan selaku Aparatur KementerianKesehatan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurutpikiran orang yang memberikan uang/barang/fasilitas seminarkesehatan/fasilitas lainnya ada hubungan dengan jabatan atauprofesi kesehatannya.

g. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun oleh TimPenetapan Formularium obat baik secara pribadi maupunkolektif terkait penetapan suatu merk obat yang akandigunakan.

h. Penerimaan Gratifikasi dari distributor Alat Kesehatan (Alkes)dalam penentuan jenis dan merk Alat Kesehatan sehubungandengan kegiatan Kerja Sama Operasional (KSO) atauKonsinyasi.

i. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk kompensasi dalam rangkapromosi produk.

Cashback atau pengembalian dalam bentuk apapun akibat transaksi,yang diterima oleh instansi serta digunakan untuk kepentinganpribadi.

• Cashback adalah uang/ voucher/diskon/kenikmatan lainnya yangmenjadi hak instansi atau yang seharusnya dinikmati oleh instansiatas kegiatan instansi yang menggunakan dana APBN termasukPNBP, yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Contoh :

a. Penerimaan Gratifikasi dari lembaga keuangan (bank terkaitpengelolaan gaji, pinjaman dan tabungan pegawai (misal :komisi, voucher, uang, barang, dan sebagainya).

b. Penerimaan Gratifikasi dari hotel dan/atau biro travel tertentusebagai akibat dari kontrak hotel/biro travel dalam pelaksanaanpertemuan atau perjalanan dinas.

MENTERiKESEHATANREPUBUK INDONESIA

7

3. Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa,pelayanan publik, dan proses lainnya.

Contoh :

a. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitrakerja/rekanan sebelum, pada saat dan/atau sesudah prosespengadaan barang dan jasa.

b. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra kerja ataspemeriksaan jasa pelayanan penunjang. (misal : Pemeriksaanlaboratorium, Radiologi, pengiriman resep keluar rumah sakit,dan Iain-lain)

4. Sponsorship yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatuproduk.

• Sponsorship adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan,diorganisir atau disponsori oleh perusahaan obat, perusahaan alatkesehatan, atau perusahaan lainnya untuk tujuan promosiproduknya.

• Penelitian adalah segala bentuk kegiatan penelitian atau pengujianyang tidak termasuk uji klinis atau yang dipersyaratkan secararesmi oleh Badan POM atau Kementerian Kesehatan.

Contoh :

a. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk pembiayaan untukmengikuti atau menghadiri penelitian baik sebagai pesertamaupun narasumber yang dibiayai atau di sponsori secaraindividu oleh produsen, distributor obat/alatke sehatan / makanan / susu.

b. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk bantuan tiket perjalanandari produsen, distributor obat/alat kesehatan/makanan/susudalam rangka keperluan pribadi dan/atau dinas tanpa melaluiinstitusi.

c. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk fasilitas akomodasi dantranportasi dari produsen, distributor obat/alkes/makanan/susu kepada Aparatur Kementerian Kesehatan (misal : fasilitashotel, fasilitas mobil, dan sebagainya)

d. Penerimaan Gratifkasi dalam bentuk pembiayaan short coursekesehatan di dalam maupun di luar negeri kepada individu ataupribadi Aparatur Kementerian Kesehatan.

5. Gratifikasi terkait layanan publik

Contoh :

a. Penerimaan Gratifikasi dari pasien kepada petugas rumah sakitagar pasien didahulukan dalam pelayanan.

MENTERJKESEHATANREPUBUK INDONESIA

- 8 -

b. Penerimaan Gratifikasi dari pasien/keluarga dalam rangkamendapatkan fasilitas ruang rawat inap.

c. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pelayanan kesehatankunjungan rumah, penggunaan ambulans pada jam kerja dengantambahan biaya diluar tarif resmi.

d. Penerimaan Gratifikasi atas penetapan kelas dan/atau akreditasirumah sakit.

e. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengujian laboratorium diBBTKL/BTKL (misal : pengaturan jadwal pemeriksaan sampel,pengaturan petugas sampling, penyerahan sertifikat hasil uji,order parameter tambahan).

f. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengujian dan kalibrasi diBPFK (misal: pengaturan jadwal uji/kalibrasi, pengaturan petugaspenguji/kalibrasi, penyerahan sertifikat uji/kalibrasi dan laporanhasil uji/kalibrasi, permintaan tambahan layananpengujian/kalibrasi, permintaan percepatan hasil uji/kalibrasi).

g. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengujian laboratorium diBBLK/BLK (misal: pengaturan jadwal pemeriksaan sampel,pengaturan petugas sampling, penyerahan hasil laboratorium,permintaan tambahan pemeriksaan/parameter).

h. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka kegiatan bimbingan teknisdan dalam rangka kegiatan pemantapan mutu eksternallaboratorium di wilayah kerja.

i. Penerimaan Gratifikasi dari penyelenggara haji/umroh dan/ataupihak lain dalam rangka pelayanan vaksinasi, penerbitan sertifikatvaksinasi internasional.

j. Penerimaan Gratifikasi dari pihak lain/pihak ketiga atas prosesperizinan dan sertifikasi (misal: perijinan industri farmasi,perizinan Pedagang Besar Farmasi, penyalur alat kesehatan,registrasi dan sertifikasi alat kesehatan, sertifikasi laikterbang/layar untuk penumpang, penerbitan port health clearance,penerbitan buku kesehatan kapal, sertifikasi jasa lainnya,penerbitan izin bebas karantina, penerbitan sertifikat obatmakanan dan alat kesehatan dan barang berbahaya, penerbitanShip Sanitation Control Certificate (SSCC)/Ship Sanitation ControlExcemption Certificate (SSCEC), penerbitan sertifikat P3K kapal,penerbitan izin penyelenggaraan tindakan hapustikus/fumigasi/pest control).

k. Penerimaan Gratifikasi atas izin pendirian, perpanjanganoperasional rumah sakit, pemberian rekomendasi untuk izinperpanjangan dan pendirian baru pendidikan diploma bidangkesehatan.

1. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pemberian rekomendasiuntuk izin baru dan perpanjangan praktek pengobatan tradisionaldan asing

MENTER! KESEHATANRGPUBLIK INDONESIA

-9 -

m. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pemberian rekomendasiuntuk tenaga kesehatan warga negara asing yang memberikanpelayanan kesehatan di Indonesia .

n. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka penerbitan Surat TandaRegistrasi tenaga kesehatan, Surat Keterangan Laik Praktek,Surat Keterangan Sehat/Sakit, dll.

o. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka penerbitan surat akreditasiuntuk pelatihan tenaga kesehatan dan intitusi pelatihan tenagakesehatan.

p. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka penerimaan pegawai ataumahasiswa baru/Tugas Belajar, penetapan lokasi pelaksanaaninternship tenaga kesehatan.

q. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengurusan kepegawaian(misal: surat keputusan mutasi kepegawaian, penetapan pesertatugas belajar dan penetapan angka kredit).

r. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengurusan izin MaterialTransfer Agreement (MTA), persetujuan etik penelitian (ethicalclearance], pemberian data hasil penelitian.

B. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap

Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterimaoleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang tidak berhubungan denganjabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerimameliputi :

1. Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan yaitupemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur KementerianKesehatan sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas,sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalamkegiatan tersebut.

Wakil resmi instansi adalah Aparatur Kementerian Kesehatan yangmewakili Kementerian Kesehatan dalam suatu kegiatan tertentu yangdibuktikan dengan undangan kegiatan, surat tugas/disposisi/emai/,laporan kegiatan.

Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan meliputiGratifikasi yang diperoleh dari, namun tidak terbatas pada :

a. Pihak lain, berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasanseperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan ataukegiatan lain sejenis. Cinderamata adalah segala macamGratifikasi yang berbentuk barang yang diberikan sebagai bentukpenghargaan atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatantertentu. Pemberian cinderamata ini ditujukan kepada instansiatau wakil resmi instansi, yang berlaku umum.

MENTERiKESEHATANREPU8LIK INDONESIA

- 10 -

Contoh :Seminar Kit, plakat dan cindera mata kunjungan luar negeri.

b. Pihak lain, berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatankedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi danpembiayaan sebagaimana diatur pada Standar Biaya yangberlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapatpembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat konflikkepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku diinstansi penerima.

Contoh :

1) Penerimaan honor terkait kegiatan sebagai pembicara ataukegiatan mengajar, yang diberikan kepada AparaturKementerian Kesehatan sepanjang memenuhi azas kepatutandan standar yang berlaku.

2) Penerimaan pembiayaan ganda pada komponen kegiatanpelatihan berupa transportasi, akomodasi dan uang sakuyang dibiayai oleh APBN namun pada akhir kegiatan jugamendapatkan pembiayaan dari pihak lain.

3) Penerimaan honor yang tidak terdapat konflik kepentingandalam rangka peresmian pembukaan sarana / Institusi baruatau mewakili institusi untuk melantik /melaksanakan acarawisuda.

4) Kompensasi dalam rangka promosi produk yang diberikanmelalui kepala satuan kerja untuk kepentinganpengembangan institusi.

c. Sponsorship yang diberikan kepada instansi terkait denganpengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkandan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabelbaik ke internal maupun ke eksternal institusi.

Contoh :

1) Penerimaan Gratifikasi (doorprize, event olahraga, dansebagainya) dalam rangka perayaan/hari besar institusi yangdibiayai oleh sponsor, produsen, distributor obat/alatkesehatan dan/atau pihak ketiga yang diberikan kepadainstitusi melalui kepala satuan kerja.

2) Penerimaan Gratifikasi dari Bank pengelola dana APBN yangdiberikan melalui Kepala Satuan Kerja dalam rangkapengembangan institusi atau perayaan / hari besar institusi.

3) Penerimaan Gratifikasi dari sponsor yang ditujukan untukpenelitian kepentingan pengembangan formularium,pengembangan alat kesehatan, penelitian yangberhubungan dengan uji coba penggunaan obat, mengikutiseminar nasional/internasional dan/atau kegiatan lain yangsejenis, jika mekanisme pengelolaanya melalui institusi.

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

- 11 -

2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan.Meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada :

a. Orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitukakek/nenek, bapak/ibu/ mertua, suami/istri, anak/menantu,cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dankeponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingandengan penerima Gratifikasi;

b. Orang lain yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan,upacara adat, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potonggigi tidak ada batasan nilai tertinggi, sepanjang tidak memilikikonflik kepentingan dan dilaporkan kepada KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) dan setelah dilakukan verifikasidan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap.

Contoh : Pemberian Kerbau dari keluarga terkait dengan upacaraadat keluarga.

c. Pemberian dari instansi atau unit kerja yang berasal darisumbangan bersama (sumbangan bersama adalahpenghimpunan dana secara kolektif dalam suatu unit kerjauntuk diberikan kepada pihak yang terkait) kepada AparaturKementerian Kesehatan selain upacara sebagaimana dimaksudpada huruf b yang dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukanverifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap

Contoh : Setiap bagian mengumpulkan dana dari uang pribadibukan dari anggaran negara untuk membeli kado ulang tahunPimpinan Satker.

d. Pemberian hadiah ulang tahun dari atasan kepada bawahansepanjang tidak menggunakan anggaran negara;

e. Orang lain termasuk sesama Aparatur Kementerian/Lembagayang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan ataujabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasukimasa pensiun yang dilaporkan kepada KPK dan setelahdilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggapsuap;

f. Orang lain termasuk sesama Aparatur Kementerian yang terkaitdengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerimaGratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflikkepentingan dengan penerima Gratifikasi;

g. Penerimaan hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, pointrewards atau souvenir yang berlaku umum;

h. Penerimaan hidangan atau sajian yang berlaku umum.Hidangan atau sajian yang berlaku umum adalah hidangan atausajian dalam suatu rangkaian kegiatan atau berdiri sendiri yangtidak berpotensi konflik kepentingan;

Contoh : Pemberian lunch box pada kegiatan pertemuan/rapat-

&\ A

MgNTERSKESEHATANREPU8UK INDONESIA

- 12 -

rapat di kantor,

i. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti denganmenggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan ataukompetisi;

j. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi ataukepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan

k. Kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakanpada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasanlangsung dan atau pihak lain yang berwenang sebagaimanadiatur dalam peraturan internal rumah sakit.

Contoh : Dokter Kebidanan bekerja di Rumah Sakit Pemeriiitah Amenolong kelahiran di Rumah Sakit Swasta B pada jam kerjaterlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari atasan langsung.Apabila dalam keadaan darurat dapat dilakukan melalui lisanterlebih dahulu baru nanti disusulkan ijin resmi.

MEMTERi KESEHATANRSPUBUK INDONESIA

- 13 -

BAB IIIUNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

A. UPG Kementerian Kesehatan1. Tugas dan Fungsi

UPG Kementerian Kesehatan bertugas sebagai unit yangmelaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepadaKPK terkait adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPGKementerian Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. menerima pelaporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan UPGUnit Pelaksana Teknis;

b. melakukan analisis pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yangditerima;

c. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepadapelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberianGratifikasi;

d. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan danpem-anfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkaitkedinasan;

e. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat denganKPK atas nama Kementerian Kesehatan;

f. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatanGratifikasi yang diberikan oleh UPG Unit Utama dan UPG UnitPelaksana Teknis atau KPK;

g. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu danAparatur Kementerian Kesehatan terkait pemantauan penerapanprogram pengendalian Gratifikasi;

h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada InspektoratJenderal, dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri inioleh Aparatur Kementerian Kesehatan; dan

i. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi dilingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatandan KPK.

2. Susunan Tim terdiri dari :

a. Penasehat;

b. Pengarah;c. Penanggung jawab;d. Ketua;e. Wakil Ketua;f. Sekretaris;

g. Anggota; danh. Sekretariat.

MENTERf KESEHATANREPU8LIK INDONESIA

- 14 -

B. UPG Unit Utama1. Tugas dan Fungsi

UPG Unit Utama bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dariAparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya danmelakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanyaGratifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPG Unit Utamamempunyai fungsi sebagai berikut:a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian

Kesehatan di lingkungan kerjanya;

b. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepadapelapor yang terkait dengan kejadian penerirnaan/pernberiaiiGratifikasi;

c. melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterimadisertai data/berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan;

d. menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatanatau KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;

e. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatanGratifikasi yang diberikan oleh Kepala UPG KementerianKesehatan atau KPK;

f. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala UPGKementerian Kesehatan dalam hal terjadi pelanggaran PeraturanMenteri ini oleh Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungankerjanya; dan

g. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi dilingkungan kerjanya kepada Kepala UPG Kementerian Kesehatan.

2. Susunan TimSusunan Tim UPG Unit Utama minimal terdiri dari :

a. Penanggung jawab;b. Ketua;c. Sekretaris;d. Anggota; dane. Sekretariat.

C. UPG Unit Pelaksana Teknis1. Tugas dan Fungsi

UPG Unit Pelaksana Teknis bertugas sebagai penerima laporanGratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungankerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkasterkait adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPG UnitPelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian

Kesehatan di lingkungan kerjanya;

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

- 15 -

b. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepadapelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberianGratifikasi;

c. melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterimadisertai data/berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan dengantembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya;

d. menindaklajuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatanatau KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;

e. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatanGratifikasi yang diberikan oleh UPG Kementerian Kesehatan atauKPK;

f. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG KementerianKesehatan dalam hal terjadi Gratifikasi oleh AparaturKementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dengan tembusanUPG Unit Utama yang menjadi pembinanya; dan

g. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi dilingkungan kerjanya kepada UPG Kementerian Kesehatan dengantembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya.

Susunan TimSusunan tim UPG Unit Pelaksana Teknis minimal terdiri dari ;a. Penanggung Jawab;b. Ketua;c. Sekretaris; dand. Anggota.

MENTERi KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

- 16-

BABIVMEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

A. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Oleh Penerima Gratifikasi

Mekanisme pelaporan Gratifikasi dapat dilakukan secara manualmaupun secara online

1. ManualPelaporan Gratifikasi secara manual dapat di lakukan denganmelaporkan langsung ke KPK atau melalui UPG.

2. Online

Untuk memudahkan pelaporan Gratifikasi bagi AparaturKementerian Kesehatan pelaporannya dapat pula melalui aplikasionline pada website : http://www.itjen.depkes.go.id Panduan dapatdilihat pada manual book aplikasi online Gratifikasi terlampir.

Adapun ketentuan dalam pelaporan Gratifikasi adalah sebagai berikut :

a. Setiap Aparatur Kementerian Kesehatan harus memberikan laporankepada UPG di lingkungan kerjanya paling lambat 5 (lima) hari kerjaterhitung sejak diterimanya Gratifikasi dengan menggunakan contohformulir terlampir.

b. UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis harus memberikanlaporan kepada UPG Kementerian Kesehatan paling lambat 5 (lima)hari kerja terhitung sejak adanya laporan Gratifikasi oleh AparaturKementerian Kesehatan diterima.

c. UPG Kementerian Kesehatan harus melaporkan Gratifikasi palinglambat 15 (lima belas) hari kepada KPK sejak diterimanya laporanGratifikasi dari UPG Unit Utama dan Tim UPG Unit PelaksanaTeknis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh KPK.

d. UPG Kementerian Kesehatan dalam memberikan laporan Gratifikasikepada KPK harus melakukan analisis dan pemosesan yangberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Mekanisme Pelaporan Pengendalian Gratifikasi Oleh UPG

UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis membuat Laporanrekapitulasi pelaporan Gratifikasi kepada UPG Kementerian Kesehatansetiap 3 (tiga) bulan sekali.

MENTERfKESEHATANREPUBLfK INDONESIA

- 17 -

BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis ini berlaku dan mengikat bagi seluruh aparaturKementerian Kesehatan dengan kewajiban melaporkan penerimaanGratifikasi. Apabila diperlukan maka dimungkinkan untuk Unit Utamamaupun Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun pedoman pengendalianGratifikasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan denganmengacu pada petunjuk teknis ini.

EHATAN

AFSIAH MBOI