Juknis Pengaman Ling&Sos_rev 19 Maret 2010

PAMSIMAS 2010

DAFTAR ISIHal

BAB1. PENDAHULUAN..................................................................................................1 1.1 TUJUAN.................................................................................................... 1 1.2 PENGERTIAN............................................................................................ 1 1.2.1 KerangkaPengamanLingkungan................................................... 1 1.2.2 KerangkaPengamanSosial............................................................ 2 1.3 MANFAATDANSASARAN........................................................................ 2 1.4 PRINSIPDASAR......................................................................................... 3 1.5 PENGGUNAPETUNJUKTEKNIS................................................................ 3 BAB2. PENGAMANANLINGKUNGAN.......................................................................... 5 2.1 KETENTUANUMUM................................................................................. 5 2.2 PROSEDURPENGAMANANLINGKUNGAN............................................... 6 BAB3. PENGAMANANSOSIAL..................................................................................... 9 3.1 KETENTUANUMUM................................................................................. 9 3.1.1 PengalihanLahandanPemukimanKembali.................................. 9 3.1.2 PengamananbagiMasyarakatRentan........................................... 9 3.2 PROSEDURPENGAMANANSOSIAL........................................................ 0 1

PETUNJUK TEKNIS PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

i

PAMSIMAS 2010

DAFTAR TABELHal Tabel 1.1 Pengguna dan Manfaat Penggunaan Pedoman...................................................... 3 Tabel 2.1 Prosedur Penyusunan Pengamanan Lingkungan ................................................... 7 Tabel 3.1 Prosedur Pengalihan Lahan dan Pemukiman Kembali ......................................... 11 Tabel 3.2 Prosedur Pengamanan Masyarakat Rentan.......................................................... 13


ii

PAMSIMAS 2010

DAFTAR SINGKATAN

APBD APBN Bangda BAB BAPPD BKM BLM BOP BPD BPKP CMAC CPIU CPMU DCC/TKK DFC DIPA FA TFM FGD IDR IFR IMAS KPPN LKM MAK PA/KPA PAMSIMAS PCC/TKP

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Pembangunan Daerah : Buang Air Besar : Berita Acara Permintaan Pencairan Dana : Badan Keswadayaan Masyarakat : Bantuan Langsung Masyarakat : Biaya Operasional Proyek : Badan Perwakilan Desa : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan : Central Management Advisory Consultant : Central Project Implementation Unit : Central Project Management Unit : District Coordination Committee / Tim Koord Kab/Kota : District Facilitator Coordinator : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Financing Agreement : Tim Fasilitator Masyarakat : Focused Group Discussion / Diskusi Kelompok Terarah : Indonesia Domistic Rate : Interim Financial Report : Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara : Lembaga Keswadayaan Masyarakat : Mata Anggaran Keluaran : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat : Provincial Coordination Committee/Tim Koord. Provinsi


iii

PAMSIMAS 2010

PHLN PMAC PMC PPh PPK PPM PPN RAB RKM/CAP RPJM Satker SIM SOP SPK SPM SPP SPPB SP2D SSP TKKc TKM UPK UKT-SAMS UKT-Kes UPM

: Pinjaman/ Hibah Luar Negeri : Provincial Management Advisory Consultant : Process Management Consultant : Pajak Penghasilan : Pejabat Pembuat Komitmen : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat : Pajak Pertambahan Nilai : Rencana Anggaran Biaya : Rencana Kerja Masyarakat / Community Action Plan : Rencana Pembangunan Jangka Menengah : Satuan Kerja : Sistem Informasi Manajemen : Standard Operational Procedures : Surat Perjanjian Kerja : Surat Perintah Membayar : Surat Permintaan Pembayaran : Surat Perjajian Penyelesaian Bantuan : Surat Perintah Pencairan Dana : Surat Setoran Pajak : Tim Koordinasi Kecamatan : Tim Kerja Masyarakat : Unit Pengelola Keuangan : Unit Kerja TekniS Air Minum dan Sanitasi : Unit Kerja Teknis Kesehatan : Unit Pengaduan Masyarakat


iv

PAMSIMAS 2010

BAB 1. PENDAHULUAN1.1 TUJUANKerangka pengamanan (safeguard) dimaksudkan untuk menyediakan panduan bagi seluruh pelaku dalam melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan, operasional, dan pemantauan sub-kegiatan agar sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan dampak lingkungan, pengalihan lahan dan pemukiman kembali, serta masyarakat rentan, termasuk masyarakat adat. Pengembangan kerangka terpadu pengamananan (safeguard) dalam rangka pelestarian lingkungan, pengalihan lahan dan pemukiman kembali (land acquisition and resettlement) serta pengamanan bagi masyarakat, terutama masyarakat rentan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan pengamanan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, maupun di daerah. Kerangka Pengamanan ini dirancang untuk menjamin bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan menimbulkan dampak positif yang optimal dan dampak negatif yang minimal terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

1.21.2.1

PENGERTIANKerangka Pengaman Lingkungan

Kerangka pengamanan lingkungan dimaksudkan untuk membantu semua pihak pelaku Pamsimas untuk dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan, pengurangan, dan pengelolaan resiko lingkungan yang tidak diinginkan, promosi manfaat lingkungan, dan mewujudkan keterbukaan dengan melaksanakan konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak (WTD)1. Program Pamsimas sebisa mungkin menghindari atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga setiap kegiatan harus dirancang untuk memberikan dampak positif secara maksimal. Kegiatan digolongkan Kategori B yang mempunyai arti spesifik lokasi di sifat alami dan tidak secara signifikan mempengaruhi populasi manusia atau mengubah lingkungan area penting, meliputi tanah basah, hutan asli, padang rumput, dan habitat alami utama lainnya. Program Pamsimas telah diklasifikasikan sebagai Kategori B karena kemungkinan besar tidak akan

1

Warga yang terkena dampak dalam kerangka pengamanan lingkungan, selanjutnya disebut sebagai WTD berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai pengamanan lingkungan melalui konsultasi publik dengan Pemrakarsa kegiatan. WTD adalah perseorangan/individu, entitas dan/atau badan hukum yang memiliki, menyewa atau menguasai tanah, bangunan dan atau aset lainnya yang terletak di atas tanah yang akan dibebaskan.PETUNJUK TEKNIS PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

1

PAMSIMAS 2010

mengakibatkan dampak berarti yang tidak diinginkan terhadap lingkungan hidup dan sosial, sesuai dengan pendekatan berbasis masyarakat terhadap pengadaan air minum dan sanitasi. Namun demikian, masih terdapat potensi untuk melokalisir dampak yang ditimbulkan oleh program Pamsimas. 1.2.2 Kerangka Pengaman Sosial

Pengamanan Sosial, meliputi: a. Pengalihan Lahan dan Pemukiman Kembali Kerangka ini dimaksudkan untuk membantu semua pihak pelaku Pamsimas untuk dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan, pengurangan dan pengelolaan resiko sosial yang tidak diinginkan, promosi manfaat sosial, dan mewujudkan keterbukaan melalui konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak pengalihan lahan dan pemukiman kembali. Pengamanan bagi Masyarakat Rentan, termasuk Masyarakat Adat Kerangka ini dimaksudkan untuk membantu semua pihak pelaku Program Pamsimas untuk dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan, pengurangan dan pengelolaan resiko sosial yang tidak diinginkan, promosi manfaat sosial, dan mewujudkan keterbukaan melalui konsultasi publik dengan masyarakat rentan, yang karena kerentanannya mendapatkan manfaat atau dampak sosial yang berbeda dengan masyarakat umum. Termasuk dalam kelompok masyarakat rentan adalah kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin. Juga termasuk masyarakat adat, yang memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan kelompok masyarakat rentan lainnya, sehingga diperlukan pengamanan yang spesifik.

b.

Pamsimas tidak menargetkan masyarakat adat secara khusus, tetapi melihat masyarakat adat sebagai bagian dari kelompok tidak beruntung secara keseluruhan. Masyarakat adat sebagai bagian dari penduduk kurang beruntung dapat dipengaruhi secara negatif oleh pembangunan proyek karena karakteristik khusus mereka dan secara ekonomi termarginalkan. Tindakan khusus harus diambil untuk memastikan suara masyarakat adat didengar, tidak hanya kelompok elit dari masyarakat adat, dan mereka semua harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan

1.3

MANFAAT DAN SASARAN

Manfaat Kerangka pengamanan lingkungan dan sosial adalah sebagai berikut: Menjaga kesehatan manusia. Mencegah atau memberikan kompensasi kerugian atas kehilangan aset dan/atau mata pencaharian. Mencegah kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembangunan secara individu atau bersama-sama. Mendorong tercapainya dampak positif bagi lingkungan hidup. Menghindari atau meminimalkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yan tidak diinginkan.


2

PAMSIMAS 2010

1.4

PRINSIP DASAR

1. Semua pihak terkait wajib memahami, dan melaksanakan dengan baik dan konsisten kerangka pengamanan lingkungan dan sosial. Disamping itu, kerangka pengamanan ini juga perlu disepakati dan dilaksanakan bersama oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) di kabupaten/kota terkait, tidak hanya dari kalangan pemerintah daerah saja, namun juga dari warga yang terkena dampak proyek (WTD), LSM, perguruan tinggi, dan warga lainnya. 2. Agar pelaksanaan kerangka pengamananan dapat dilakukan secara lebih efektif, diperlukan penguatan kapasitas lembaga pelaksana. Fokus penguatan kapasitas mencakup kemampuan fasilitasi, penciptaan arena berbagai pemangku kepentingan, dan pengetahuan teknis dari pihak-pihak terkait. 3. Pamsimas tidak membiayai investasi pengembangan infrastruktur apapun yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius dan tidak dapat diperbaiki/dipulihkan. Bila terjadi dampak negatif maka perlu dipastikan adanya upaya mitigasi yang dapat meminimalkan dampak negatif tersebut, baik pada tahap perencanaan, persiapan maupun tahap pelaksanaan. 4. Pamsimas tidak akan membiayai proyek/program yang karena kondisi lokal tertentu tidak memungkinkan terjadinya konsultasi publik yang memadai dengan masyarakat, baik yang terkena dampak maupun penerima manfaat. 5. Setiap keputusan, laporan, dan draft perencanaan final yang berkaitan dengan kerangka pengamanan harus dikonsultasikan dan disebarluaskan terutama kepada warga yang berpotensi terkena dampak. Warga masyarakat utamanya yang terkena dampak harus mendapat kesempatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan serta menyampaikan aspirasi dan/atau keberatannya atas rencana investasi yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif bagi mereka.

1.5

PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS

Secara khusus petunjuk teknis pengamanan lingkungan dan sosial diperuntukan bagi Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Tim Fasilitator Masyarakat. Secara umum, pengguna pedoman dan manfaat masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini: Tabel 1.1 Pengguna dan Manfaat Penggunaan PedomanPengguna Organisasi masyarakat (LKM, Satlak Pamsimas, Badan Pengelola, dsb) Manfaat Memahami arti penting pengamanan lingkungan dan sosial. Memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat rentan. Memberikan pengamanan terhadap lingkungan dari dampak negatif yang mungkin timbul dari pembangunan sarana air minum. Acuan menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan rencana untuk keberlanjutan program. Memahami secara menyeluruh Konsep Pengamanan Lingkungan dan Sosial program Pamsimas.PETUNJUK TEKNIS PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Pengelola Program (CPMU, PPMU dan

3

PAMSIMAS 2010

Pengguna DPMU)

Manfaat Merencanakan pengelolaan program dengan memastikan kebijakan pengamanan lingkungan dan sosial dilakukan. Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial. Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial. Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial. Memantau dan evaluasi kemajuan program terkait dengan pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial. Memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan khususnya pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial. Panduan kerja pendampingan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa/kelurahan terkait pengamanan lingkungan dan sosial. Pengendalian mutu pekerjaan. Memahami secara menyeluruh Konsep Pengamanan Lingkungan dan Sosial program Pamsimas. Memastikan kebijakan Pengamanan Lingkungan dan Sosial. Program Pamsimas dilakukan sesuai dengan panduan. Melakukan kontrol sosial. Melakukan advokasi.

Konsultan Pelaksana (CMAC, PMAC dan DMAC) Fasilitator Masyarakat

Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten) Para Pemeduli


4

PAMSIMAS 2010

BAB 2. PENGAMANAN LINGKUNGAN2.1 KETENTUAN UMUM1. Program Pamsimas tidak mendukung adanya kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap habitat alamiah, masyarakat rentan, wilayah terlindung, jalur laut internasional atau kawasan sengketa. Disamping itu, Pamsimas juga tidak akan membiayai kegiatan yang terkait hal-hal berikut ini: a. Menggunakan atau memproduksi bahan-bahan yang merusak ozon, mengandung tembakau dan produk tembakau; b. Menggunakan bahan-bahan yang mengandung asbes; c. Menghasilkan buangan limbah cair maupun emisi gas, kecuali buangan rumah tangga normal; d. Menggunakan, menghasilkan, menyimpan atau mengangkut bahan/material berbahaya (beracun, korosif atau eksplosif) atau bahan/material yang diklasifikasikan sebagai B3 menurut hukum yang berlaku di Indonesia; e. Melakukan pengadaan pestisida, herbisida atau insektisida; f. Penambangan (pengeboran atau penggalian) karang hidup;

g. Dapat merusak atau menghancurkan kekayaan budaya, termasuk: benda (artifak), struktur dan cagar budaya atau spiritual; h. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan konversi atau degradasi hutan ataupun merusak ekosistem habitat alamiah, dan sumber daya alam. 2. Program Pamsimas telah diklasifikasikan sebagai Kategori B, selanjutnya setiap kegiatan mengacu pada Prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi program Pamsimas yang diimplementasikan sejak tahapan persiapan (misal: persyaratan desa/kelurahan lokasi Pamsimas tidak boleh di wilayah-wilayah yang rentan), tahap perencanaan (misal: jumlah dan jenis teknis sarana air minum dan sanitasi yang diopsikan), tahap pelaksanaan (pemantauan dan optiomalisasi dampak positif maupun minimalisasi dampak negatif). POB meliputi: Katalog Informasi Pilihan (Informed Choice Catalogue), Manual Teknis Sarana Air Minum dan Sanitasi, Gambar Tipikal Sarana Air Minum dan Sanitasi, dan POB yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat sesuai dengan opsi dan kondisi wilayah setempat yang mengacu pada standard pengamanan lingkungan dan sosial. 3. Apabila kegiatan dilakukan di daerah konservasi kelautan, daerah rawa-rawa, daerah resapan air seputar danau, daerah penampungan air, daerah seputar mata air, daerah penelitian, daerah rawan bencana, daerah hutan lindung, cagar alam, daerah tepi pantai,PETUNJUK TEKNIS PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

5

PAMSIMAS 2010

daerah hutan bakau dan daerah kelestarian budaya maka Bapedalda kabupaten/kota perlu dilibatkan dalam proses evaluasi RKM dan pelaksanaan kegiatan.

2.2

PROSEDUR PENGAMANAN LINGKUNGAN

Prosedur dalam pengamanan lingkungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


6

PAMSIMAS 2010

Tabel 2.1 Prosedur Penyusunan Pengamanan LingkunganNo 1 IMAS Siklus Prosedur Untuk perencanaan Sarana Air Minum : Dalam proses pemetaan sosial masyarakat harus mencantumkan lokasi potensi sumber air yang dapat digunakan, peruntukan lahan (hutan lindung, perkebunan, dll) dan lokasi potensi tercermar (tambang, sawah, dan lainnya). Berdasarkan peta sosial, RTA dilakukan untuk mendapatkan informasi masing-masing potensi air. Beri perhatian pula pada temuan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Pada saat melakukan penelusuran wilayah, temuan lokasi-lokasi yang mempunyai potensi pencemaran, seperti: sering ada genangan air, pembuangan air kotor sembarangan, dan lainnya. Perencanaan Sanitasi Komunal di Sekolah: Mengidentifikasi kemungkinan dampak lingkungan yang timbul akibat adanya sanitasi komunal. Melakukan identifikasi pencegahan dan pengelolaan dampak yang ditimbulkan, apakah perlu dibuat pengolahan atau melalui jasa pengurasan limbah. Hasil Peta sosial yang menggambarkan potensi sumber air yang dapat digunakan, peruntukan lahan dan potensi pencemar Hasil RTA yang menjelaskan informasi masing-masing potensi air terkait pengamanan lingkungan. Hasil transect walk yang menjelaskan tentang kondisi awal desa/kelurahan terkait sarana air minum dan sanitasi terkait pengamanan lingkungan. Data hasil identifikasi dampak yang ditimbulkan serta solusi penyelesaiannya. Rencana pengelolaan pembuangan air limbah sanitasi sekolah. Pelaku Masyarakat. Komite Sekolah. Tim Fasilitator Masyarakat.

2

Pemilihan Opsi dan Pemilihan teknologi SAM dan Sanitasi di sekolah mengikuti ICC SAM dan Terpilih opsi sarana air minum yang menimbulkan Penyusunan PJM ProAKSI dampak negatif paling minim terhadap lingkungan ICC Sanitasi dimana dipastikan tidak beresiko terhadap dampak (Berita acara pemilihan opsi). lingkungan. Disepakati beberapa rencana kegiatan pengamanan Pemilihan opsi dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan lingkungan (Daftar rencana kegiatan dalam PJM dampak lingkungan yang timbul. ProAKSI). Melakukan kesepakatan bersama mengenai opsi yang digunakan terkait dengan kemauan bersama untuk melakukan pengamanan lingkungan. Melakukan perencanaan ke depan dalam usaha menjaga keberlanjutan sumber air dan lingkungan.

LKM. Tim Fasilitator Masyarakat.


7

PAMSIMAS 2010No 3. Siklus Penyusunan RKM Prosedur Melakukan uji identifikasi dampak lingkungan dan tindak lanjut penangulangan dampak yang ditimbulkan (sedapat mungkin menghindari dampak) menggunakan Format Uji Identifikasi Dampak Lingkungan. Memastikan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan acuan, dokumen dan standard yang digunakan dalam pembangunan sarana, seperti: dokumen perijinan sumur bor, spesifikasi teknis, dan lain sebagianya. Menyusun rencana kegiatan pengamanan lingkungan yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan dan pelestarian lingkungan. Selalu mengacu pada spesifikasi teknis yang disyarakatkan, sebagai contoh: penggunaan pipa SNI (atau yang setara), pembangunan SPAL (saluran pembuangan air limbah) di HU, dan lain sebagainya. Memastikan pelaksanaan konstruksi telah sesuai dengan persyaratan dalam Spesifikasi Teknis, sebagai contoh: penggunaan pipa SNI (atau yang setara), pembangunan SPAL (saluran pembuangan air limbah) di HU, penanaman pipa sesuai kedalaman tertentu, dan lain sebagainya. Memastikan pihak ketiga mempunyai kualifikasi untuk melakukan pekerjaan sesuai bidangnya agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan (seperti: pengeboran sumur dalam). Pelaksanaan konstruksi memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal yang mengutamakan keberlanjutan. Hasil Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan yang akan dijadikan Lampiran RKM. Format dapat dilihat pada Buku Kumpulan Format PT.6-01. Dokumen Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah dari Dinas Pertambangan dan Energi atau setara (lampiran RKM/jika diperlukan). Terpenuhinya Bab 6 RKM (Rencana Pengamanan Lingkungan dan Sosial). Rancangan Rinci Kegiatan Pembangunan Sarana Air Minum (RRK SAM). Sarana terbangun dipastikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kualitas terjaga. Adanya surat Ijin Usaha pihak ketiga yang masih berlaku. Adanya Berita Acara Uji Fungsi pada SP3K (Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan). Pelaku LKM. TFM. Tim Evaluasi RKM.

3

Pelaksanaan Konstruksi SAM dan Sanitasi di sekolah

LKM. Tim Fasilitator Masyarakat. TKK dan DPMU.

4

Pemeliharaan dan Keberlanjutan

Memastikan pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap sumber air dan Terlaksananya kegiatan konservasi yang dapat lingkungan sebagai salah satu tanggung jawab BP SPAMS. melindungi sekitar daerah tangkapan air. Memasang poster tentang pentingnya menjaga sumber air dan lingkungan Tersebarnya informasi tentang pentingnya menjaga pada tempat-tempat yang startegis dan mudah dibaca oleh masyarakat. sumber air dan lingkungan (poster, dll). Memastikan pemeliharaan dilakukan sesuai POB sehingga tidak Sarana air minum dan sanitasi tidak mencemari menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contoh : saluran lingkungan. pembuang dari sarana selalu dibersihkan sehingga tidak tersumbat yang mengakibatkan terjadinya genangan disekitar sarana.

BP SPAMS. Tim Fasilitator Masyarakat.


8

PAMSIMAS 2010

BAB 3. PENGAMANAN SOSIAL3.13.1.1

KETENTUAN UMUMPengalihan Lahan dan Pemukiman Kembali

Pemberi hibah lahan telah mendapatkan informasi yang jelas mengenai kegiatan Program Pamsimas, sehingga mau menghibahkan lahannya tanpa paksaan. RKM yang diajukan masyarakat harus melampirkan Surat Pernyataan Hibah. Surat Pernyataan Hibah harus memuat data pribadi pemilik lahan dan peta situasi lahan. Surat Pernyataan Hibah harus ditandatangi oleh oleh pemilik asset dan dilengkapi dengan materai. Jika lahan yang dibutuhkan tidak bisa didapatkan secara hibah dan tidak ada alternatif lokasi lain, maka masyarakat harus memberikan kompensasi kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan. Kompensasi ini tidak dapat didanai oleh BLM. Masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat masyarakat akan ditangani secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten/kota (Bupati/Walikota) untuk dicarikan jalan keluarnya. 3.1.2 Pengamanan bagi Masyarakat Rentan, termasuk Masyarakat Adat

Setiap pertemuan dan diskusi harus dilakukan dengan menghadirkan semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat rentan dan masyarakat adat minoritas jika ada. Semua eleman masyarakat, termasuk masyarakat rentan dan masyarakat adat minoritas jika ada, memperoleh akses informasi yang setara. Jika terdapat masyarakat adat minoritas maka, pelaksana program harus : Melibatkan pihak yang mempunyai pengalaman dan keahlian bekerjasama dengan masyarakat adat minoritas tersebut. Melakukan pembicaraan langsung dengan masyarakat adat minoritas tentang pendapat mereka terhadap proyek termasuk hak mereka untuk menolak atau menyetujui keikutsertaan, dan menjelaskan mengenai kebutuhan khusus mereka terhadap sarana dan kebiasaan sanitasi mereka. Melakukan penyesuaian pada menu pilihan teknis dengan sistem yang dimiliki masyarakat adat dan tidak ada dalam daftar proyek. Meningkatkan kualitas informasi melalui penyesuaikan teknik fasilitasi dan materi yang sesuai dengan bahasa setempat.PETUNJUK TEKNIS PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

9

PAMSIMAS 2010

Mekanisme pemantauan khusus dilokasi masyarakat adat berada untuk mendapatkan peran serta maksimal mereka.

3.2

PROSEDUR PENGAMANAN SOSIAL

Pengamanan sosial yang mungkin muncul dalam Pamsimas berkaitan dengan masyarakat rentan adalah tidak termasuknya masyarakat rentan dalam setiap tahapan kegiatan baik mulai dari proses pemilihan desa peserta, pada pengambilan keputusan masyarakat sampai dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Masyarakat rentan mencakup kelompok perempuan, kelompok miskin, kelompok etnik minoritas, dan masyarakat adat (bila mereka ada). Prosedur pengamanan sosial yang meliputi Prosedur Pengalihan Lahan dan Pemukiman Kembali serta Prosedur Pengamanan Masyarakat Rentan dijelaskan pada tabel berikut. Khusus untuk strategi peningkatan peranserta dan partisipasi kelompok perempuan dapat dilihat pada Suplemen Strategi Pengarusutamaan Gender dan Partisipasi Perempuan Program Pamsimas.


10

PAMSIMAS 2010Tabel 3.1 Prosedur Pengalihan Lahan dan Pemukiman KembaliSiklus Kegiatan Tingkat Masyarakat A. Pengalihan Lahan IMAS Pembuatan Peta Sosial masyarakat yang dilengkapi dengan keterangan status kepemilikan lahan dengan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, kecamatan dan instansi terkait. Mengidentifikasi lokasi lahan untuk sanitasi komunal/septik tank komunal sesuai dengan perencanaan teknis. Bersama dengan pemilik lahan, masyarakat melakukan pertemuan untuk kesepakatan penggunaan lahan. Gunakan peta sosial untuk menentukan lokasi dari opsi sarana air minum terpilih dan kegiatan lain untuk program jangka menengah. Identifikasi status kepemilikan dari lahan yang akan digunakan sebagai tempat untuk membangun sarana air minum. Situasi kepemilikan lahan tergambar dengan jelas dalam peta sosial (tanah adat/ulayat, tanah negara, tanah desa, tanah pribadi, dll). Surat pernyataan kesediaan penggunaan lahan/tanah dari pemilik tanah untuk sanitasi komunal dan opsi bangunan sanitasi dengan septiktank komunal. Kebutuhan lahan untuk program jangka menengah dan opsi terpilih teridentifikasi dan terpetakan dalam peta sosial. Jika ada, maka rencana permukiman kembali yang diakibatkan oleh pembebasan lahan untuk program jangka menengah (berita acara) dapat tersedia. Jika diperlukan penggunaan lahan milik perorangan, dokumen yang diperlukan (surat hibah, peta situasi, surat ijin penggunaan) teridentifikasi Tersedia dokumen/surat pernyataan yang diperlukan untuk penggunaan lahan (surat hibah, peta situasi, surat ijin penggunaa). Format Surat Hibah Tanah dapat dilihat pada Buku Kumpulan Format PT.6-02 Jika ada, prosedur permukiman kembali tercantum dalam RKM. Diterimanya salinan surat hibah tanah oleh pemilik tanah atau keluarga untuk menghindari adanya pihak-pihak yang mengajukan keberatan tentang penggunaan lahan/tanah untuk sarana air minum atau sanitasi komunal (untuk wilayah peri-urban). Masyarakat. Tim Fasilitator Masyarakat. LKM. Tim Fasilitator Masyarakat. LKM. Tim Fasilitator Masyarakat. Prosedur Hasil Pelaku

CLTS (khusus untuk opsi sanitasi komunal/septic tank komunal) Pemilihan, Penyusunan dan Pleno Opsi/PJM ProAKSI

Penyusunan dan Pleno RKM

Lakukan kesepakatan dengan pemilik lahan yang akan digunakan sebagai lokasi sarana air minum. Buat hasil kesepakatan dalam sebuah Surat Pernyataan Penggunaan Lahan. Lampirkan surat tersebut pada RKM yang akan diajukan dengan menyertai peta lokasi lahan dan beberapa keterangan penting lainnya. Berikan salinan Surat Pernyataan Penggunaan Lahan kepada pemilik lahan. Bila perlu buat beberapa buah salinan yang diberikan juga kepada pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga pemilik lahan (anak, keponakan, dll). Simpan Surat Pernyataan Penggunaan Lahan yang asli di kantor desa atau di sekretariat LKM.

LKM. Tim Fasilitator Masyarakat. Tim Evaluasi RKM. LKM

Pelaksanaan Kegiatan


11

PAMSIMAS 2010Siklus Kegiatan Tingkat Masyarakat Pemeliharaan dan Keberlanjutan Prosedur Lakukan pengecekan secara berkala terhadap jangka waktu penggunaan lahan. Bila jangka waktu penggunaan lahan sudah habis dan masyarakat masih memerlukan lahan tersebut sebagai lokasi sarana air minum, lakukan kesepakatan ulang dengan pemilik lahan. Buat kembali hasil kesepakatan dalam bentuk Surat Pernyataan penggunaan lahan. Hasil Isi surat hibah tanah perlu selalu diperhatikan khususnya pada bagian jangka waktu penggunaan untuk memastikan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dikemudian hari tentang penggunaan lahan/tanah untuk sarana air minum atau sanitasi komunal. LKM Pelaku

B. Pemukiman Kembali (Jika Ada) Pemilihan, Penyusunan dan Pleno Opsi/PJM ProAKSI Gunakan peta sosial untuk menentukan lokasi dari opsi sarana air minum terpilih dan kegiatan lain untuk program jangka menengah. Jika ada, identifikasi apakah penduduk perlu dipindahkan sehingga perlu ada permukiman kembali. Bila perlu ada pemindahan, maka rumuskanlah strategi pemukiman kembali yang disebabkan oleh opsi terpilih atau kegiatan lain untuk program jangka menengah. Jika memerlukan perpindahan penduduk maka lakukan kesepakatan dengan seluruh masyarakat penghuni lahan yang akan digunakan sebagai lokasi sarana air minum. Hasil kesepakatan dituliskan dalam sebuah Surat Pernyataan. Lampirkan surat tersebut pada RKM yang akan diajukan dengan menyertai prosedur dan strategi yang akan dilakukan terkait pemukiman kembali. Adanya berita acara tentang rencana permukiman kembali yang diakibatkan oleh pembebasan lahan untuk program jangka menengah (jika ada). Adanya berita acara tentang Strategi permukiman kembali yang disebabkan oleh pembebasan lahan untuk opsi terpilih (jika ada). LKM. Tim Fasilitator Masyarakat.


Prosedur permukiman kembali tercantum dalam RKM (Jika ada).

LKM. Tim Fasilitator Masyarakat. Tim Evaluasi RKM.


12

PAMSIMAS 2010

Tabel 3.2 Prosedur Pengamanan Masyarakat RentanSiklus/Tahapan di Tingkat Masyarakat A. Masyarakat Miskin dan Adat/Etnis Minoritas Penentuan Desa/Kelurahan Perhatikan waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi dan rembug desa agar semua kelompok masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya. Keputusan diambil dan disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Berikan informasi yang lengkap tentang Pamsimas dengan cara menempelkan poster di tempat yang strategis, membagikan leaflet, atau membuat diskusi-diskusi kecil yang bersifat informal dengan bahasa yang sederhana dan tidak rumit. Kegiatan rembug desa dapat dilakukan dalam beberapa kali pertemuan (bila perlu pada lokasi yang berbeda) sehingga informasi tentang Pamsimas tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Lakukan orientasi lapangan mengelilingi desa untuk memperoleh gambaran umum dari karakteristik masyarakatnya. Kenali waktu dan tempat masyarakat biasa beraktifitas. Khusus masyarakat terpencil/etnis minoritas, kenali budaya setempat dengan lebih seksama. Buat pertemuan diskusi berdasarkan waktu tidak sibuk masyarakat. Termasuk kelompok masyarakat miskin dan terpencil. Tentukan lokasi yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Buat pertemuan terpisah antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Gunakan media dan bahan diskusi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Gunakan banyak media gambar bila sebagian besar masyarakat tidak bisa baca dan tulis. Lakukan diskusi bersama masyarakat untuk menentukan kriteria klasifikasi kesejahteraan berdasarkan pandangan masyarakat setempat. Tuangkan hasil diskusi dalam peta sosial. Lengkapi peta sosial dengan informasi akses seluruh masyarakat terhadap air minum dan sanitasi. Lakukan berbagai strategi untuk meredam dominasi berpendapat dari seseorang atau sekelompok dalam setiap diskusi. Daftar desa/kelurahan yang memiliki indeks kemiskinan tinggi. Adanya kehadiran masyarakat miskin dan masyarakat adat/etnis minoritas (bila ada) dalam pertemuan sosialisasi dan rembug warga (berita acara/daftar hadir). Aparat Desa. Tokoh masyarakat. Prosedur Hasil Pelaku

IMAS dan CLTS

Keterwakilan masyarakat miskin dalam setiap pertemuan dan diskusi terfokus (berita acara/daftar hadir). Adanya akses masyarakat miskin/masyarakat adat dalam pengambilan keputusan melalui diskusi terfokus terpisah (berita acara). Klasifikasi kesejahteraan seluruh masyarakat tergambar jelas dalam peta sosial. Akses air minum dan sanitasi awal dari setiap klasifikasi kesejateraan masyarakat tergambar jelas dalam peta sosial. Kesepakatan mekanisme kontribusi in- cash sensitif terhadap masyarakat miskin/masyarakat adat atau etnis minoritas (berita acara).

Tim Fasilitator Masyarakat.


13

PAMSIMAS 2010Siklus/Tahapan di Tingkat Masyarakat Pembentukan dan Pleno LKM Prosedur Adakan pertemuan pada waktu dan tempat yang memungkinkan untuk dihadiri masyarakat termasuk masyarakat miskin dan masyarakat adat/etnis minoritas (bila ada). Perwakilan masyarakat miskin dan masyarakat adat/etnis minoritas sebaiknya turut menduduki posisi sebagai pengurus LKM/Satlak sehingga mereka bisa terlibat dalam pengambilan keputusan. Diskusi dengan kelompok miskin tidak harus dilakukan bersamaan/dicampur dengan kelompok kaya. Diskusi dapat dilakukan secara terpisah, sesuai dengan waktu dan kebiasaan setempat. Untuk proses pemilihan opsi, khususnya opsi sarana air minum, suara masyarakat miskin harus diperhatikan karena masyarakat miskin mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda dengan masyarakat kaya. Demikian pula dengan masyarakat adat/etnis minoritas. Minta pendapat terkait rancang bangun (design), lokasi, dan jumlah sarana. Hasil Adanya kehadiran masyarakat miskin dan masyarakat adat/etnis minoritas dalam setiap pertemuan pemilihan LKM (berita acara/daftar hadir). Keterwakilan masyarakat miskin dalam struktur LKM (berita acara pembentukan LKM). Kehadiran masyarakat miskin dalam setiap pertemuan pemilihan opsi dan penyusunan PJM ProAKSi (berita acara/daftar hadir). Akses masyarakat miskin pada manfaat program jangka mengengah (prioritas dalam PJM ProAKSi). Opsi terpilih sensitif terhadap pengguna terutama masyarakat miskin dan sensitif terhadap kebutuhan dan aturan adat/etnis yang diperoleh dari diskusi terfokus terpisah (berita acara pemilihan opsi). Kehadiran masyarakat miskin dalam setiap pertemuan penyusunan RKM termasuk pada saat Pleno RKM (berita acara/daftar hadir). Akses masyarakat miskin pada manfaat kegiatan dan layanan sarana (cakupan layanan dalam RKM). Tersusunnya Bab 6 RKM (Rencana Pengamanan Lingkungan dan Sosial). Keterlibatan masyarakat miskin dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan (berita acara). Konstruksi sarana terbangun sensitif terhadap kebutuhan pengguna. Pelaku Tim Fasilitator Masyarakat.

Penyusunan dan Pleno PJM ProAksi dan Pemilihan Opsi



Semua cakupan layanan dan kegiatan difokuskan pada kelompok masyarakat yang mempunyai masalah dengan air minum, sanitasi dan kesehatan, khususnya pada kelompok masyarakat miskin dan masyarakat adat/etnis minoritas. Menyusun rencana kegiatan pengamanan sosial untuk memastikan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Sebelum diajukan, RKM harus diplenokan dihadapan masyarakat. Pleno harus dihadiri oleh masyarakat yang mewakili setiap dusun, termasuk masyarakat adat/etnis minoritas. Peserta pleno harus terdiri dari kelompok kaya dan miskin serta laki-laki dan perempuan. Beri kesempatan kelompok miskin untuk ikut memberikan input perbaikan terhadap RKM. Seluruh masyarakat, kaya dan miskin termasuk masyarakat adat/etnis minoritas mempunyai hak yang sama untuk: Terlibat dalam setiap tahapan dan operasional proyek. Membantu konstruksi tanpa menambah beban kerja bagi mereka.


Pelaksanaan Kegiatan (Konstruksi SAMS, Pelatihan dan Kesehatan)



14

PAMSIMAS 2010Siklus/Tahapan di Tingkat Masyarakat Prosedur Mendapat upah yang sama kalau mereka melakukan pekerjaan yang sama dalam konstruksi sarana air bersih dan sanitasi. Memperoleh hak yang sama untuk dilatih dalam konstruksi, pemeliharaan jangka panjang. Pemeliharaan dan Keberlanjutan Untuk bisa membuat keputusan sebaiknya perwakilan masyarakat miskin dan masyarakat adat/etnis minoritas menduduki posisi sebagai pengurus Badan Pengelola. Semua aturan tentang pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan termasuk penentuan tariff iuran dilakukan berdasarkan hasil diskusi seluruh masyarakat. Keterwakilan masyarakat miskin dalam struktur Badan Pengelola (berita acara). Aturan pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan yang berpihak kepada masyarakat miskin (aturan BP). Penetapan iuran/ tarif yang sensitif terhadap masyarakat paling miskin (struktur tariff/subsidi silang). Kehadiran perempuan dalam pertemuan sosialisasi dan rembug warga (berita acara/daftar hadir). LKM. Badan Pengelola. Tim Fasilitator Masyarakat. Hasil Pelaku

B. Perempuan Penentuan Desa/Kelurahan Perhatikan waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi dan rembug desa agar perempuan dipastikan dapat berpartisipasi dalam pertemuan. Lakukan beberapa kali pertemuan (bila perlu pada lokasi yang berbeda). Jika secara adat dan agama tidak memungkinkan untuk dilakukan pertemuan bersama sebaiknya buat pertemuan secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Memastikan perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikan informasi yang lengkap tentang persyaratan Pamsimas. Media sosialisasi harus terpasang dan dibagikan pada tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat pertemuan kelompok perempuan seperti Posyandu, PUSKESMAS atau Pustu. Buat pertemuan diskusi berdasarkan waktu dimana kelompok perempuan tidak sibuk. Salah satu strategi pertemuan adalah dengan menggunakan pertemuan-pertemuan rutin perempuan seperti saat pengajian atau arisan. Bila melakukan pertemuan yang bersifat campuran (laki-laki dan perempuan) perhatikan posisi duduk. Jangan menempatkan perempuan di belakang laki-laki. Posisi melingkar dimana laki-laki dan perempuan ditempatkan pada posisi yang sama adalah kondisi terbaik. Bila melakukan pertemuan terpisah, pastikan perempuan nyaman dengan fasilitor. Bila diperlukan gunakan fasilitator perempuan untuk diskusi kelompok perempuan. Aparat Desa. Tokoh masyarakat.

IMAS dan CLTS

Kehadiran perempuan minimal 30% dalam setiap pertemuan dan diskusi terfokus (berita acara/daftar hadur). Kehadiran perempuan minimal 30% dalam pemicuan (berita acara/daftar hadir). Akses perempuan dalam pengambilan keputusan melalui diskusi terfokus terpisah (berita acara).

Tim Fasilitator Masyarakat.


15

PAMSIMAS 2010Siklus/Tahapan di Tingkat Masyarakat Pembentukan dan Pleno LKM Prosedur Gunakan media dan bahan diskusi yang disesuaikan dengan kondisi perempuan. Gunakan banyak media gambar bila sebagian besar perempuan tidak bisa baca dan tulis. Buat pertemuan yang disesuaikan dengan waktu perempuan bisa terlibat aktif. Tentukan lokasi yang dapat diakses oleh semua masyarakat, termasuk perempuan. Pada pertemuan pembentukan LKM, jika perempuan yang sudah menikah tidak dapat hadir sebaiknya diundang juga perempuan yang belum menikah sehingga suara terwakili. Untuk bisa membuat keputusan sebaiknya perempuan menduduki posisi sebagai pengurus LKM/Satlak. Kedudukan perempuan sebaiknya tidak hanya mengumpul di satu unit misalnya pada unit kesehatan saja tetapi menyebar dalam setiap posisi Satlak Pamsimas. Untuk memotivasi keterlibatan perempuan, bidan desa atau kader kesehatan dapat dijadikan sebagai anggota Satlak Pamsimas. Kehadiran perempuan minimal 30% dalam setiap pertemuan dan pleno pemilihan LKM: pertemuan sosialisasi rencana pembentukan LKM, Pemilihan Tingkat dusun/RW dan Pleno (berita acara/daftar hadir). Adanya keterwakilan perempuan dalam struktur LKM/Satlak PAMSIMAS (berita acara/daftar hadir). Tim Fasilitator Masyarakat Hasil Pelaku

Penyusunan dan Pleno PJM ProAksi dan Pemilihan Opsi

Diskusi dengan kelompok perempuan tidak harus dilakukan bersamaan/dicampur dengan kelompok laki-laki. Diskusi dapat dilakukan secara terpisah, sesuai dengan waktu dan kebiasaan setempat. Untuk proses pemilihan opsi, khususnya opsi sarana air minum, suara perempuan harus diperhatikan karena kelompok perempuan yang nantinya akan lebih banyak berhubungan dengan masalah air.

Kehadiran perempuan minimal 30% dalam setiap pertemuan pemilihan opsi dan penyusunan PJM ProAKSi (berita acara/daftar hadir). Akses perempuan dalam pengambilan keputusan melalui diskusi terfokus terpisah (berita acara/daftar hadir). Opsi terpilih sensitif terhadap pengguna terutama perempuan. Kehadiran perempuan minimal 30% dalam pertemuan pleno RKM (berita acara). Akses perempuan dalam pengambilan keputusan melalui diskusi terfokus terpisah (berita acara). Bab VI RKM (Pengamanan Lingkungan dan Sosial)



Sebelum diajukan, RKM harus diplenokan dihadapan masyarakat. Pleno harus dihadiri oleh masyarakat yang mewakili setiap dusun. Peserta pleno harus terdiri dari kelompok kaya dan miskin serta laki-laki dan perempuan. Menyusun rencana kegiatan pengamanan sosial untuk memastikan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan Beri kesempatan kapada perempuan untuk ikut memberikan masukan terhadap RKM.



16

PAMSIMAS 2010Siklus/Tahapan di Tingkat Masyarakat Pelaksanaan Kegiatan (Konstruksi SAMS, Pelatihan dan Kesehatan) Prosedur Seluruh masyarakat, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk: Terlibat dalam setiap tahapan dan operasional proyek. Membantu konstruksi tanpa menambah beban kerja mereka. Mendapat upah yang sama kalau mereka melakukan pekerjaan yang sama dalam konstruksi sarana air bersih dan sanitasi. Memperoleh hak yang sama untuk dilatih dalam konstruksi dan pemeliharaan jangka panjang. Untuk bisa membuat keputusan yang memenuhi kebutuhan semua pihak, maka harus ada perwakilan perempuan yang menduduki posisi sebagai pengurus Badan Pengelola. Semua aturan tentang pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan termasuk penentuan tariff iuran dilakukan berdasarkan hasil diskusi seluruh masyarakat. Hasil Keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan (berita acara). Konstruksi sarana terbangun yang sensitif terhadap kebutuhan pengguna, terutama perempuan dan anak-anak (laporan pekerjaan). Keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Pengelola (berita acara pembentukan Badan Pengelola). Aturan pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan yang berpihak kepada kepentingan perempuan (aturan BP). Pelaku LKM. Tim Fasilitator Masyarakat.

Pemeliharaan dan Keberlanjutan

LKM. Badan Pengelola. Tim Fasilitator Masyarakat.


17

Juknis Pengaman Ling&Sos_rev 19 Maret 2010

Documents