Juknis Pendidik Inti Paud Ni

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39

ayat (2) menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu,

pendidik harus mempunyai kompetensi yang memadai berupa pengetahuan,

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya secara

profesional, efektif, dan efisien.

Keberadaan guru Kelompok Bermain (KB)/Taman Penitipan Anak (TPA), guru Taman

Kanak-kanak (TK) dan Tutor Pendidikan Keaksaraan sebagai tenaga pendidik

PAUD NI merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi

kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang menitik beratkan pada

upaya: 1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) peningkatan mutu, relevansi

dan daya saing; dan 3) tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, serta prioritas

program pendidikan yang ditetapkan dalam Renstra Kemdiknas diantaranya perluasan

pelayanan PAUD, dan perluasan keaksaraan mandiri.

Implementasi kebijakan Kemdiknas dalam upaya meningkatkan kulifikasi, kompetensi,

serta mewujudkan pendidik yang profesional, yaitu dengan menciptakan strategi

program-program peningkatan mutu yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Salah satu strategi yang telah dilakukan oleh Dit. P2TK PAUD NI yang sebelumnya

Dit. PTK-PNF pada tahun 2009 s.d 2010 adalah melaksanakan dan memberikan

bantuan rintisan pemberdayaan tutor inti di 14 (empat belas) Propinsi (70 Kab/Kota).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta kenyataan yang ada, pemberian

bantuan rintisan pemberdayaan tutor inti dinilai cukup efektif, dan efisien. Hal ini

disebabkan karena rintisan pemberdayaan tutor inti merupakan suatu strategi

peningkatan kompetensi pendidik yang dapat: (i) memberdayakan sumberdaya

setempat terutama pendidik PAUD NI yang kompeten, (ii) fokus pada pemenuhan

2

kebutuhan lokal yang strategis guna mendukung pencapaian pembelajaran yang

bermutu, dan (iii) dilakukan secara mandiri oleh pendidik dalam kerangka saling

membelajarkan secara terus menerus serta berkelanjutan dan berkesinambungan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, maka Direktorat

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dit. P2TK

PAUD NI) dalam melaksanakan fungsinya pengembangan sitem pembinaan

peningkatan kualifikasi dan karir khususnya pendidik, yaitu pendidik pendidikan anak

usia dini, nonformal dan informal (PAUD NI) pada tahun 2011 ini akan memberikan

dana bantuan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Kab/Kota untuk bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti guru KB/TPA,

guru TK dan Tutor Pendidikan Keaksaraan yang telah ditetapkan diwilayahnya. Dana

bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI akan diberikan kepada 150

SKB/UPTD Kab/Kota di 33 provinsi.

Melalui penyaluran dana bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI yang

ada di SKB/UPTD Kab/Kota, diharapkan SKB/UPTD Kab/Kota selain dapat membuat

percontohan program peningkatan mutu pendidik inti PAUD NI, juga diharapkan

pembuatan percontohan tersebut ditujukan agar ketika ada kelompok masyarakat yang

ingin membuka program dalam rangka memberikan layanan peningkatan mutu

pendidik PAUD NI, maka mereka dapat mencontoh program tersebut yang ada di

SKB/UPTD Kab/Kota.

B. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan

3

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan

Buta Aksara

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

6. Peraturan Pemerintah Repuklik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

8. DIPA Dit. P2TK PAUD NI Tahun 2011

C. Tujuan

1. Tujuan pedoman pemberdayaan pendidik inti PAUD NI adalah memberikan

acuan/pedoman bagi para pelaksana program pemberdayaan pendidik inti

PAUD NI di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

2. Tujuan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI adalah:

a. Memperkuat kapasitas/kemampuan pendidik inti PAUD NI baik sebagai

pendidik, motivator maupun fasilitator pembelajaran, sehingga berdampak

terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

b. Meningkatkan motivasi dan dedikasi pendidik inti PAUD NI dalam

melaksanakan program layanan peningkatan mutu pendidikan di masyarakat.

c. Memberikan apresiasi bagi pendidik inti PAUD NI yang telah menunjukkan

komitmennya dalam mendukung peningkatan kompetensi pendidikan anak usia

dini, nonformal dan informal.

D. Hasil yang diharapkan

1. Meningkatnya profesionalisme pendidik inti PAUD NI dan pendidik lainnya dalam

rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Terselenggaranya berbagai bentuk kegiatan yang direncanakan oleh pendidik inti

PAUD NI.

3. Terwujudnya pola peningkatan mutu pendidik.

4

E. Pengertian

Beberapa pengertian yang perlu dijelaskan dalam petunjuk teknis ini, sebagai berikut:

1. Pendidik adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan

yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,

tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

2. Guru PAUD adalah guru KB/TPA, guru TK yang mempunyai tugas dan tanggung

jawab sebagai pendidik profesional dalam mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan

anak usia dini.

3. Rintisan adalah kegiatan awal yang dirancang untuk menghasilkan pola/strategi

penyelenggaraan program/kegiatan tertentu yang akan dijadikan acuan untuk

pengembangan lebih lanjut.

4. Pendidik inti PAUD NI adalah pendidik yang dipilih dan ditetapkan oleh pejabat

berwenang pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria tertentu,

yang terdiri dari guru KB/TPA, TK dan tutor Pendidikan Keaksaraan untuk

melaksanakan fungsi fasilitator dan motivator dalam kerangka peningkatan

kompetensi bagi pendidik lainnya.

5. Peningkatan mutu adalah upaya yang dilaksanakan secara sistematis dan

berkesinambungan baik oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat atau per

seorangan yang kompeten dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan

dan sikap bagi PTK PAUD NI.

6. Bantuan adalah bantuan berupa dana blockgrant yang disalurkan melalui Satker

P2-PNFI/BP-PNFI ke SKB/UPTD Kabupaten/Kota guna melaksanakan kegiatan

rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI sesuai dengan proposal yang telah

ditetapkan.

7. Dinas pendidikan adalah dinas pendidikan atau dinas yang bertanggungjawab

dalam bidang peningkatan mutu dan pembinaan guru PAUD (guru KB/TPA,

guru TK) dan tutor Pendidikan Keaksaraan di tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

5

8. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

yang berada di Kabupaten/Kota.

9. Bank adalah bank milik pemerintah yang ditetapkan sebagai mitra dalam rangka

penyaluran dana blockgrant ke SKB.

10. Pendidik lainnya adalah pendidik yang menjadi sasaran pemberdayaan di luar

pendidik inti PAUD NI yang terdiri dari guru KB/TPA, guru TK dan tutor

Pendidikan Keaksaraan.

6

BAB II

KONSEP DASAR PEMBERDAYAAN PENDIDIK INTI PAUD NI

A. Prinsip

Prinsip pendidikan adalah saling membelajarkan di antara pendidik inti PAUD NI

dengan pendidik PAUD NI lainnya sehingga tidak terkesan bahwa pendidik lainnya

hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek, sehingga pelaksanaan pembelajaran

lebih interaktif.

B. Tugas dan Fungsi Pendidik Inti PAUD NI

Tugas pendidik inti PAUD NI adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi diri dan pendidik PAUD NI lainnya dalam pembelajaran

2. Memotivasi pendidik PAUD NI lainnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya

3. Mengembangkan program layanan supervisi yang berkaitan dengan pembelajaran

yang efektif.

Berdasarkan tugas pendidik inti PAUD NI di atas, maka fungsi pendidik inti PAUD NI

sebagai fasilitator, motivator, dan supervisor pada kegiatan pembelajaran.

C. Tujuan Pembentukan Pendidik Inti PAUD NI

Tujuan pembentukan pendidik inti PAUD NI adalah untuk perluasan akses,

pemerataan, peningkatan mutu berkelanjutan bagi sesama pendidik dalam rangka

mempercepat pelayanan pendidikan anak usia dini, dan penuntasan buta aksara serta

memperkecil terjadinya buta aksara kembali pada pasca melek aksara.

Secara khusus, pembentukan pendidik inti PAUD NI bertujuan untuk mengoptimalkan

peran pendidik dalam:

1. Menumbuhkan motivasi pendidik untuk meningkatkan kemampuan dan

keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran

dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai pendidik PAUD NI.

2. Meningkatkan kemampuan dan kemahiran pendidik PAUD NI dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan

dan pemerataan mutu pendidikan

7

3. Mendiskusikan masalah yang dihadapi pendidik PAUD NI dalam melaksanakan

tugas sehari–hari dan mencari cara penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik

mata pelajaran, pendidik, kondisi tempat belajar dan lingkungan.

4. Membantu pendidik PAUD NI memperoleh informasi teknis edukatif berkaitan

dengan kegiatan pelaksanaan kurikulum, metodologi, dan sistem evaluasi sesuai

dengan karakteristik peserta didik.

5. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka menyesuaikan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Mengembangkan keterampilan penggunaan teknologi informasi dalam

meningkatkan layanan belajar dan pembelajaran serta pengembangan diri secara

profesional.

D. Sasaran

Sasaran pemberdayaan pendidik inti PAUD NI di 33 provinsi (150 kabupaten/kota)

yang terdiri dari guru inti KB/TPA, TK dan tutor inti Pendidikan Keaksaraan.

Penetapan sasaran 150 Kab/Kota di 33 provinsi adalah dengan mempertimbangkan

berbagai aspek, antara lain : (i) letak geografis, (ii) jumlah PTK PAUD NI yang belum

dilatih lebih dari 60 %, (iii) pencapaian program kegiatan peningkatan mutu PAUD NI

tahun sebelumnya minimal 75 %, (iv) telah terbentuk forum/asosiasi PTK PAUD NI

minimal tingkat kab/kota, (v) terdapat UPTD Provinsi atau UPT Pusat yang

menangani PAUD NI.

E. Kriteria Pendidik Inti PAUD NI

Kriteria pendidik inti PAUD NI adalah:

1. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter.

2. Memiliki NUPTK, yang belum memiliki NUPTK wajib mengisi formulir NUPTK

dan dilampirkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bahwa

yang bersangkutan dalam proses pengajuan diri untuk memperoleh NUPTK.

3. Diutamakan telah memiliki kualifikasi S1 yang dibuktikan dengan fotocopi ijazah.

4. Memiliki loyalitas tinggi terhadap tugas, kedisiplinan, kepekaan terhadap masalah

pendidikan PAUD NI, dan penguasaan kompetensi, dibuktikan dengan

8

rekomendasi dari pimpinan lembaga dan diketahui oleh dinas pendidikan

kabupaten/kota setempat dan SKB/UPTD Kab/Kota.

5. Diutamakan memiliki kinerja dan penghargaan atas prestasi yang relevan dengan

bidangnya selama menjadi pendidik, dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan

minimal oleh kepala desa/lurah.

6. Telah mengikuti diklat yang relevan dengan bidangnya yang dibuktikan dengan

sertifikat/surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL).

7. Melaksanakan tugas secara aktif sebagai pendidik minimal 1 tahun secara terus

menerus, diutamakan memiliki masa kerja lebih lama dibuktikan dengan surat

keterangan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan.

9

BAB III

DANA BANTUAN RINTISAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK INTI PAUD NI SKB/UPTD KABUPATEN/KOTA

Dana Bantuan Rintisan Pemberdayaan Pendidik Inti SKB/UPTD

Kabupaten/Kota

1. Makna Bantuan Rintisan Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI

Bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI merupakan dana yang

diberikan dalam upaya pemberdayaan pendidik inti PAUD NI, yaitu berupa

bantuan dana yang langsung diserahkan pada SKB/UPTD Kabupaten/Kota melalui

Satker P2-PNFI/BP-PNFI untuk kegiatan yang didasarkan pada kondisi dan

kebutuhan pembelajaran masing-masing sesuai dengan proposal yang telah

ditetapkan.

2. Tujuan Pemberian Bantuan Rintisan Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI

Secara umum bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI adalah untuk

meningkatkan mutu pendidik PAUD NI di wilayah kerjanya dengan cara

mengoptimalisasikan kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

3. Jumlah Bantuan

Bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI tahun anggaran 2011 ini

akan dialokasikan kepada 150 SKB/UPTD yang terdiri pendidik inti PAUD NI.

Masing-masing SKB/UPTD akan menerima bantuan rintisan pemberdayaan

pendidik inti PAUD NI Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 6 orang

pendidik inti PAUD NI, masing-masing Rp 2.000.000,-

4. Sumber Bantuan

Bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI bersumber dari APBN

tahun 2011 melalui DIPA Dit. P2TK PAUD NI, Ditjen PAUD NI.

10

5. Pemanfaatan Bantuan

Bantuan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI dimanfaatkan untuk bantuan

transport pendidik inti PAUD NI guna peningkatan kompetensi dan pembimbingan/

pendampingan pendidik PAUD NI lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan

program pembelajaran di masyarakat.

6. Hak, Kewajiban, dan Sanksi

a. Hak

Setiap SKB/UPTD yang telah mengajukan rencana kegiatan dan proposal serta

telah ditetapkan sebagai pelaksana program pemberdayaan pendidik inti

PAUD NI, berhak mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 12.000.000,-

(dua belas juta rupiah) untuk 6 orang pendidik inti PAUD NI masing-masing

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

b. Kewajiban

1) SKB/UPTD berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana

kegiatan dan proposal yang telah ditetapkan dengan melakukan peer

tutoring yang dilakukan oleh masing-masing pendidik inti untuk

memberdayakan minimal 4 (empat) pendidik PAUD NI lainnya.

2) SKB/UPTD berkewajiban menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan

kegiatan kepada P2-PNFI/BP-PNFI, Dirjen PAUD NI cq Direktur P2TK

PAUD NI dengan tembusan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas

pendidikan kabupaten/kota setempat.

c. Sanksi

Apabila SKB/UPTD tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan, maka

SKB/UPTD yang bersangkutan akan ditinjau kembali untuk pengembangan

program yang akan datang.

11

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK INTI PAUD NI

A. Mekanisme Penetapan dan Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI

Penetapan dan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI dilakukan melalui tahap-tahap

sebagai berikut:

1. Direktorat P2TK PAUD NI mengidentifikasi kabupaten/kota dari masing-masing

provinsi untuk menjadi tempat kegiatan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI.

2. Direktorat P2TK PAUD NI menyusun pedoman dan menetapkan 150

kabupaten/kota di 33 provinsi.

3. Direktorat P2TK PAUD NI melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan

sinkronisasi dan orientasi pembina program pemberdayaan pendidik inti

PAUD NI.

4. Dinas pendidikan kabupaten/kota, SKB/UPTD dan Forum/Asosiasi PTK PAUD NI

melakukan sosialisasi tentang pemberdayaan pendidik inti PAUD NI kepada

satuan PAUD NI di wilayahnya

5. Satuan PAUD NI mengusulkan calon pendidik inti PAUD NI yang akan diseleksi

oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.

6. Dinas pendidikan kabupaten/kota berkoordinasi dengan SKB/UPTD

kabupaten/kota dan forum/asosiasi PTK PAUD NI guna menyeleksi calon

pendidik inti PAUD NI yang diusulkan oleh satuan PAUD NI untuk menetapkan

2 (dua) orang guru KB/TPA, 2 (dua) orang guru TK, dan 2 (dua) orang) tutor

Pendidikan Keaksaraan dengan mempertimbangkan kriteria penetapan calon

pendidik inti PAUD NI dan aspek-aspek lain yang dipandang perlu dan relevan

dengan kegiatan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI.

7. Pendidik yang terpilih dengan predikat terbaik, selanjutnya disebut “Pendidik Inti

PAUD NI“.

8. Pendidik inti PAUD NI ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada dinas pendidikan

kabupaten/kota setempat setelah berkoordinasi dengan pejabat yang terkait

dengan pembinaan guru PAUD (guru KB/TPA, guru TK) dan tutor Pendidikan

Keaksaraan, sehingga setiap dinas pendidikan kabupaten/kota akan diwakili oleh

12

6 (enam) orang pendidik terbaik, terdiri atas 2 (dua) guru KB/TPA, 2 (dua) orang

guru TK, dan 2 (dua) orang tutor Pendidikan Keaksaraan.

9. Seluruh pendidik inti PAUD NI menyusun dan menyerahkan Rencana Kegiatan

(RK) dan proposal untuk memberdayakan minimal 4 (empat) orang pendidik

PAUD NI lainnya di wilayahnya. RK dan proposal dikirimkan ke SKB/UPTD

(sistematika terlampir).

10. Seluruh pendidik inti PAUD NI membuat pernyataan-pernyataan kesanggupan

melaksanakan kegiatan pemanfaatan bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti

PAUD NI (format terlampir).

11. Setiap pendidik inti PAUD NI menyerahkan fotocopy SK terakhir/surat tugas

yang ditandatangani oleh pimpinan lembaganya masing-masing.

12. Fotocopy SK sebagai pendidik inti PAUD NI

13. Pasfoto terakhir berwarna, ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar bagi seluruh pendidik

inti PAUD NI.

14. Fotocopy KTP pendidik inti PAUD NI

B. Mekanisme Pengajuan dan Penilaian Proposal Dana Rintisan Pemberdayaan

Pendidik Inti SKB ke BPPNFI/P2PNFI

Pengajuan rencana kegiatan/proposal untuk mendapatkan dana rintisan pemberdayaan

pendidik inti PAUD NI adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Pendidik inti PAUD NI menyusun rencana kegiatan pemberdayaan

pendidik PAUD NI dan dikirim ke SKB/UPTD Kab/Kota dengan melampirkan:

a. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pemanfaatan bantuan

rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI

b. Foto Copy SK terakhir/Surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan

lembaganya masing-masing

c. Foto Copy SK sebagai pendidik inti PAUD NI

d. Pasfoto terakhir berwarna, ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar bagi seluruh

pendidik inti PAUD NI

e. Foto Copy KTP Pendidik inti PAUD NI

f. Biodata pendidik inti PAUD NI (format terlampir)

g. Biodata pendidik sasaran kegiatan pemberdayaan (format terlampir)

13

2. SKB/UPTD Kab/Kota berkoordinasi dengan Forum PTK PAUD NI

memverifikasi rencana kegiatan pendidik inti PAUD NI dan membuat dan

mengajukan proposal ke P2PNFI/BPPNFI sesuai regionalnya dengan tembusan

Dinas Pendidikan Kab./Kota dengan melampirkan :

a. Legalisasi pendirian SKB/UPTD Kab/Kota (SK Bupati/Walikota/Perda).

b. Foto Copy rekening bank (tabungan) yang telah ditetapkan atas nama

SKB/UPTD yang masih aktif dan foto copy NPWP SKB/UPTD.

3. P2PNFI/BPPNFI memverifikasi proposal yang diajukan SKB/UPTD Kab/Kota

sesuai dengan pedoman bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI

tahun 2011.

4. P2PNFI mengajukan SKB/UPTD Kab/Kota calon penerima dana bantuan rintisan

pemberdayaan pendidik inti PAUD NI ke DIT. P2TK PAUD NI.

5. DIT. P2TK PAUD NI menetapkan SK penerima dana bantuan rintisan

pemberdayaan pendidik inti PAUD NI dan dikirim ke P2PNFI/BPPNFI.

C. Mekanisme Penyaluran Dana Penyelenggaraan Program Rintisan

Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI

1. Penyaluran dana dan pertanggung jawaban rintisan penyaluran dana dilakukan oleh

KPPN melalui bank yang ditunjuk untuk di transfer ke nomor rekening

P2PNFI/BP-PNFI.

2. Penyaluran dana dilakukan dalam satu tahap (100%) oleh KPPN atas usulan

P2PNFI/BPPNFI ke rekening SKB/UPTD (bukan rekening pribadi).

Setelah dana diterima oleh SKB/UPTD, maka SKB yang bersangkutan harus

segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan jadwal yang

dituangkan dalam rencana kegiatan dan proposal yang telah disetujui dan

ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang

bersangkutan.

3. Penggunaan dana harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku termasuk pemungutan dan penyetoran pajak.

a. Pendidik Inti wajib membuat laporan sesuai dengan rencana kegiatan yang

telah ditetapkan.

14

b. SKB/UPTD membuat laporan keseluruhan dari pelaksanaan program

pemberdayaan pendidik inti ditujukan ke P2PNFI/BPPNFI dengan tembusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

c. P2PNFI/BPPNFI membuat laporan yang ditujukan ke Dit. P2TK PAUD NI.

4. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan laporan pelaksanaan kegiatan

telah diterima oleh Dit. P2TK PAUD NI paling lambat minggu ke I Desember

2011 (sistimatika laporan terlampir).

SKB UPTD KAB/KOTA DAN FORUM PTK PAUD NI

DITJEN PAUD NIDIT. P2TK PAUD NI

P2-PNFI/BP-PNFI

PENDIDIK INTI PAUD NI

KPKN

1

MEKANISME KEGIATAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK INTI PAUD NONFORMAL DAN INFORMAL

DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

BANK

2

3

4

5

6

7

8

PELAPORAN

KOORDINASI DAN SOSIALISASI PEDOMAN

PENGAJUAN PROPOSAL

VERIFIKASI & PENGAJUAN PROPOSAL

VERIFIKASI & PENGAJUAN CALON

PENERIMA DANA

PENETAPAN SK DAN PROSES PENCAIRAN DANA

PROSES PENCAIRAN DANA

PENYALURAN DANA

PENYALURAN DANA

D. Peran Pemangku Kepentingan Terhadap Penyaluran dan Pemanfaatan Dana

Rintisan Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI

1. Peran Ditjen PAUD NI, Dit. P2TK PAUD NI adalah:

a. menetapkan calon penerima dana rintisan pemberdayaan pendidik inti

PAUD NI,

b. melaksanakan pemberian, pendampingan dan pengawasan dalam proses

penetapan penerima dana rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI, dan

c. melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi program.

15

2. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah:

Melaksanakan pembinaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi program

3. Peran P2PNFI, BPPNFI adalah:

a. melaksanakan verifikasi proposal,

b. mengirimkan usulan calon penerima bantuan ke Dit. P2TK PAUD NI,

c. mengirimkan usulan penerima bantuan ke KPPN,

d. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan mutu pendidik inti

PAUD NI, dan

e. melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan

pendidik inti PAUD NI.

4. Peran SKB/UPTD Kabupaten/Kota adalah:

a. mengajukan proposal ke P2PNFI/BPPNFI,

b. melaksanakan program pemberdayaan pendidik inti PAUD NI sesuai dengan

proposal yang telah ditetapkan,

c. mengupayakan pelaksanaan program yang berkualitas dan menjalin serta

mengembangkan kemitraan dengan instansi terkait,

d. melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan

forum/asosiasi PTK PAUD NI,

e. melakukan pemantauan dan pengendalian internal,

f. membuat laporan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan pendidik inti

PAUD NI dan dikirim ke Dit. P2TK PAUD NI, dengan tembusan yang

terkait,

g. P2PNFI/BPPNFI membuat laporan penyaluran dana rintisan pemberdayaan

pendidik inti PAUD NI yang ditujukan ke Dit. P2TK PAUD NI, dan

h. mengupayakan dan menindaklanjuti agar program pemberdayaan pendidik

inti PAUD NI dapat menjadi program yang dibiayai melalui APBD setempat.

5. Peran Pendidik Inti PAUD NI adalah:

a. menyusun rencana kegiatan/proposal pemberdayaan pendidik inti PAUD NI

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya,

16

b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI sesuai dengan

rencana kegiatan/proposal yang telah ditetapkan, dan

c. membuat laporan kegiatan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI.

6. Peran Forum/Asosiasi PTK PAUD NI

Koordinasi dengan SKB/UPTD dalam memberikan informasi calon peserta

pemberdayaan pendidik inti PAUD NI yang memenuhi kriteria.

17

BAB V

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM

A. Pemantauan dan Pembinaan

Pemantauan dan pembinaan merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memastikan

kualitas pemanfaatan dana bantuan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI bagi

SKB/UPTD Kab/Kota dan pendidik inti PAUD NI yang bersangkutan. Pemantauan

ditujukan untuk memastikan ketepatan penerimaan dana, ketepatan waktu penyaluran

dana dan ketepatan pemanfaatan dana yang diterima sesuai dengan rencana kegiatan

dan proposal yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan digunakan sebagai upaya

antisipasi sedini mungkin masalah yang terjadi. Aspek yang menjadi sasaran

pemantauan mencakup kegiatan teknis dan administrasi. Pemantauan selain memiliki

fungsi pengawasan juga berfungsi sebagai pembinaan, sehingga dapat memberikan

solusi untuk mengatasi berbagai masalah serta sebagai upaya meningkatkan mutu

pembelajaran program pendidikan .

Pemantauan dan pembinaan dilaksanakan oleh DIT. P2TK PAUD NI,

P2PNFI/BPPNFI, BPKB/UPTD Propinsi, SKB/UPTD Kab/Kota, Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan

dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: analisis laporan, pertemuan,

kunjungan lapangan dan lain-lain. Pemantauan dan pembinaan dilakukan setidaknya

dua kali dalam satu tahun. Hasil pemantauan digunakan sebagai masukan bagi

pembinaan.

Pembinaan atas dasar hasil pemantauan dapat dilaksanakan dalam dua cara, yaitu:

1. pembinaan secara langsung yang dilaksanakan saat pemantauan

2. pembinaan secara tidak langsung yaitu pembinaan yang dilaksanakan setelah

diadakan analisis terhadap hasil pemantauan.

Hasil pemantauan dan pembinaan dilaporkan kepada Ditjen PAUD NI c.q. Direktur

P2TK PAUD NI.

18

B. Evaluasi

Hasil pemantauan dan pembinaan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program yang

telah disusun. Tolok ukur evaluasi adalah pelaksanaan program pemberdayaan

pendidik inti PAUD NI di SKB sebagai UPTD Kab/Kota. serta tujuan pemberian dana

bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI.

C. Pelaporan

Laporan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI yang dilaksanakan oleh SKB ditujukan

kepada P2PNFI/BPPNFI dan Ditjen PAUD NI cq Direktorat P2TK PAUD NI, dengan

tembusan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, paling lambat

tanggal 1 bulan Desember tahun 2011 yang bersangkutan.

Secara umum isi laporan mencakup :

1. kegiatan yang telah dilaksanakan

2. hasil yang telah dicapai

3. faktor pendukung

4. masalah dan kendala yang dihadapi

5. solusi pemecahan masalah yang dilakukan

6. rekomendasi

Lampiran, mencakup: daftar hadir peserta, rincian penggunaan dana, dan

dokumentasi kegiatan (sistematika laporan terlampir).

19

BAB VI

PENUTUP

Dengan disusunnya Pedoman Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI, diharapkan dapat

memperlancar penyaluran dana, menjamin pengelolaan dan pemanfaatan dana secara

efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kualifikasi, kompetensi,

dan optimalisasi pendidik inti PAUD NI.

Pedoman Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI ini dibuat agar dapat dipergunakan

sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dalam pelaksanaan

maupun dalam menetapkan langkah tindak lanjut, serta sebagai bahan penilaian bagi

pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal-hal prinsip yang belum diatur dalam

pedoman ini dan diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dapat

dikoordinasikan dengan Direktorat P2TK PAUD NI.

20

JADWAL PELAKSANAAN

PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA

Jadwal pelaksanaan kegiatan pendidik inti PAUD NI ditetapkan sebagai berikut:

1. Persiapan : Januari – Maret 2011

2. Sosialisasi : April di Jogjakarta dan bulan Mei di

Sulawesi Selatan

3. Pengajuan Proposal dan Verifikasi Proposal: Juni 2011

4. Pencairan dana : Juni 2011

5. Penyusunan laporan : November 2011

21

DAFTAR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PENDIDIK INTI PAUD NI TAHUN 2011

NO PROVINSI SKB/UPTD KABUPATEN/KOTA

1 Aceh BPKB Aceh

a. SKB Kota Banda Aceh b. SKB Nagan Raya c. SKB Kab. Aceh Besar d. SKB Aceh Timur e. SKB Aceh Utara

2 Sumut BP-PNFI Sumut

a. SKB Petumbukan b. SKB Sibolangit c. SKB Kota Medan d. SKB Kota Binjai e. SKB Kab. Karo

3 Sumbar BPKB Sumatera Barat

a. SKB Kota Solok b. SKB Kota Padang c. SKB Limapuluh Kota d. SKB Kab. Tanah Datar I e. SKB Kota Bukit Tinggi

4 Riau BPKB Riau

a. SKB Kota Pekan Baru b. SKB Indragiri Hulu c. SKB Pelalawan d. SKB Rokan Hulu

5 Kepri a. SKB Kota Tanjung Pinang b. SKB Kota Batam

6

Jambi BP-PLS Jambi

a. SKB Kota Jambi b. SKB Kab. Batanghari c. SKB Muaro Jambi d. SKB Muara Bungo

7 Bengkulu BPKB Bengkulu

a. SKB ………………. b. SKB ………………. c. SKB ………………. d. SKB ……………….

8

Sumsel BPKB Sumsel

a. SKB Kota Palembang b. SKB Kab. Musi Rawas c. SKB Ogan Komering Ulu d. SKB Muara Enim e. SKB Lahat

9 Bangka Belitung a. SKB Pangkal Pinang Kota 10 Lampung

BPKB Lampung

a. SKB Lampung Pesawaran b. SKB Lampung Timur c. SKB Lampung Tengah d. SKB Lampung Utara

22


e. SKB Bandar Lampung 11 DKI Jakarta

BP3LS DKI Jakarta

a. SKB Jakarta Pusat b. SKB Jakarta Timur c. SKB Jakarta Barat d. SKB Jakarta Selatan e. SKB Jakarta Utara

12 Banten BPPNF Banten

a. SKB Pandeglang b. SKB Kota Cilegon c. SKB Kab. Serang d. SKB Kota Serang e. SKB Kab. Tangerang

13 Jabar P2-PNFI Jabar

a. SKB Kab. Karawang b. SKB Kab. Sukabumi c. SKB Kab. Tasikmalaya d. SKB Kab. Sumedang e. SKB Kota Cirebon f. SKB ……………….. g. SKB ……………….

14 Jateng P2-PNFI Jateng

a. SKB Kota Semarang b. SKB Kota Salatiga c. SKB Sukoharjo d. SKB Susukan Kab. Semarang e. SKB Kab. Kendal

15 DIY BPKB DIY Yogyakarta

a. SKB Kota Yogyakarta b. SKB Bantul c. SKB Sleman d. SKB Gunung Kidul e. SKB Kulon Progo

16 Jatim BP-PNFI Jawa Timur

a. SKB Gresik b. SKB Tuban c. SKB Kab. Malang d. SKB Nganjuk e. SKB Situbondo

17 Bali BPKB Bali

a. SKB Klungkung b. SKBTabanan c. SKB Badung d. SKB Buleleng e. SKB Karangasem

19 NTB BP-PNFI NTB

a. SKB Kota Mataram b. SKB Lombok Barat c. SKB Lombok Tengah d. SKB Lombok Timur e. SKB Sumbawa Barat

20 NTT BPKB NTT

a. SKB Kota Kupang b. SKB Sikka

23


c. SKB Flores Timur d. SKB TTS e. SKB Kab. Kupang

21 Kalbar UPLKB Kalbar

a. SKB Kota Pontianak b. SKB Kab. Kuburaya c. SKB Sambas d. SKB Sanggau e. SKB Sintang f. SKB Kab. Pontianak

22 Kalsel BPPNFI Kalsel

a. SKB Barito Kuala b. SKB Kota Banjarmasin c. SKB Hulu Sungai Selatan d. SKB Pelaihari e. SKB Kab. Banjar f. SKB Balangan

23 Kalteng BPKB Kalteng

a. SKB Kapuas b. SKB Barito Selatan c. SKB Barito Utara d. SKB Kota Waringin Timur

24 Kaltim BPKB Kaltim

a. SKB Balikpapan Selatan b. SKB Balikpapan Timur c. SKB Kutai Timur d. SKB Samarinda

25 Sulsel BPPNFI Sulsel

a. SKB Biringkanaya b. SKB Gowa c. SKB Barru d. SKB Soppeng e. SKB Bone f. SKB Maros g. SKB Bantaeng h. SKB Parepare

25 Sultra BPKB Sultra

a. SKB Bau-bau b. SKB Kolaka c. SKB Kota Kendari d. SKB Ranometo e. SKB Buton

26 Sulteng BPKB Sulteng

a. SKB Parigi Moutong b. SKB Kota Palu c. SKB Donggala d. SKB Banggai e. SKB Poso

27 Sulut BPKB Sulut

a. SKB Kota Manado b. SKB Bitung c. SKB Tomohon d. SKB Minahasa Utara

24


e. SKB Bolaang Mongondow 28 Sulbar

BPKB Sulbar

a. SKB Mamuju b. SKB Majene c. SKB Polewali Mandar

29 Gorontalo BPKB Gorontalo

a. SKB Kota Gorontalo b. SKB Limboto c. SKB Boalemo d. SKB Pahuwato

30 Maluku BPKB Maluku

a. SKB Kota Ambon b. SKB Maluku Tengah c. SKB Buru d. SKB Buru Selatan

31 Malut BPKB Malut

a. SKB Kota Ternate b. SKB Halmahera Barat c. SKB Kota Tidore Kepulauan d. SKB Halmahera Utara e. SKB Halmahera Tengah

32 Papua Barat a. SKB Manokwari b. SKB Sorong

33 Papua BPPNFI Papua

a. SKB Kota Jayapura b. SKB Kab. Kerom c. SKB Merauke d. SKB Biak

25

SISTEMATIKA RENCANA KEGIATAN/ PROPOSAL

Recana kegiatan/proposal sekurang-kurangnya memuat

Halaman Judul Lembar Persetujuan Pejabat Yang Berwenang Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar C. Tujuan

BAB II ANALISIS SITUASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI , NONFORMAL DAN INFORMAL (PTK PAUD NI)

A. Analisis Situasi dan Kondisi PTK PAUD NI, Ketenagaan, Sasaran P2TK PAUD NI, Sarana Prasaran, dan Kapasitas (SKB/UPTD Kab/Kota) baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif

B. Hasil-hasil yang dicapai oleh SKB/UPTD Kab/Kota dalam peningkatan mutu PTK PAUD NI

BAB III RENCANA KEGIATAN/PROPOSAL A. Rencana Kegiatan/Proposal Guru Kelompok Bermain (KB) B. Rencana Kegiatan/Proposal Guru Taman Kanak-Kanak (TK) C. Rencana Kegiatan/Proposal Tutor Pendidikan Keaksaraan

BAB IV RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN Jadwal, Rincian Kegiatan/Proposal dan Anggaran Masing-Masing

Rencana Kegiatan

BAB V HASIL YANG AKAN DICAPAI

Setiap kegiatan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI yang dilaksanakan tahun 2011, harus secara detail dan terukur, menunjukkan hasil-hasil yang akan dicapai, dalam pelaksanaan program

BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan B. B. Saran

26

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Alamat :

Jabatan : Pendidik inti guru PAUD/guru TK/tutor Pendidikan Keaksaraan*)

Unit kerja :

Alamat unit kerja :

Menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana rintisan pemberdayaan

tutor inti dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

................, .........................2011

Pendidik inti .............................

..................................................

Keterangan *)

Coret yang tidak sesuai

27

BIODATA PENERIMA DANA BANTUAN RINTISAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK INTI PAUD NI

1. Nama

(Sesuai dengan KTP)

: ...............................................................

2. No. KTP : ...............................................................

3. Alamat Rumah : Jalan .....................................................

Desa/Kelurahan ....................................

Kecamatan ............................................

Kabupaten/Kota .....................................

Provinsi ................................. ................

4. No. Telp/HP : ...............................................................

5. Nama Lembaga : ...............................................................

6. Alamat Lembaga : ...............................................................

................, ....................2011

........................................

28

BIODATA PENDIDIK (SASARAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN)

1. Nama (Lengkap) : ...............................................................

2. Tempat, tanggal lahir : ...............................................................

3. Pendidikan : ...............................................................

4. Jenis kelamin : ...............................................................

5. Status perkawinan : ...............................................................

6. Jenis jabatan *) : a. Pendidik PAUD b. Guru TK

c. Tutor Pendidikan Keaksaraan

7. Satuan PNFI : ...............................................................

8. Alamat satuan PNFI : ...............................................................

...............................................................

9. Alamat Rumah : ...............................................................

...............................................................

10. Nomor telepon yang

bisa dihubungi

:

...............................................................

11. Kebutuhan belajar yang

diinginkan

: ...............................................................

...............................................................

...............................................................

12. Kemampuan yang

dimiliki

: ...............................................................

...............................................................

Keterangan *)

Lingkari yang sesuai

................, ....................2011

........................................

Foto 3 x 4 terbaru

29

JADWAL KEGIATAN

No Waktu Kegiatan/Materi Tempat Jumlah Peserta

Jumlah Jam (jpl)

Mengetahui .........., ....................2011

Kepala SKB/UPTD Pendidik inti

.................................. ......................................

30

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal :

Tempat :

Kegiatan :

NO NAMA SATUAN PAUD NI TANDA TANGAN

.............., ..................2011

Pendidik Inti,

.........................................

31

RENCANA KEGIATAN

No Bentuk Kegiatan Tujuan Hasil yang hendak

dicapai Sasaran

……………..,…………..2011

Mengetahui

Kepala SKB/UPTD Pendidik Inti

……………………... ..................................................

32

LAPORAN KEGIATAN PENDIDIK INTI

No Kegiatan yang telah

dilaksanakan

Hasil yang telah

dicapai

Faktor pendukung

Masalah/kendala yang dihadapi

Solusi pemecahan

masalah

Rekomendasi

……………..,…………..2011

Mengetahui

Kepala SKB/UPTD Pendidik Inti

……………………... ..................................................

33

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

Laporan sekurang-kurangnya memuat: Halaman Judul:

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar

C. Tujuan

D. Ruang Lingkup

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN

Meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang telah dicapai, dan

faktor pendukung.

BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Mencakup masalah dan kendala yang dihadapi, serta solusi pemecahan

masalah yang dilakukan

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

Memuat rencana tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan dan

rekomendasi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMIRAN:

1. Daftar Hadir

2. Rincian Penggunaan Dana

3. Dokumentasi Kegiatan

Juknis Pendidik Inti Paud Ni

Documents