Juknis P2KH

1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara

efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan

sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan

lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang

sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam kaitan itu, penataan Ruang sebagai matra spasial pembangunan kota

merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara

berkelanjutan. Selaras dengan amanat UUPR pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk

pengembangan kawasan perkotaan yang mengharmonisasikan lingkungan alamiah

dan lingkungan buatan. Upaya untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dan

mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota, antara lain dapat dilakukan

dalam bentuk perwujudan Kota Hijau.

Selanjutnya untuk perwujudan salah satu atribut kota Hijau, Undang-Undang No. 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan bahwa 30% dari

wilayah kota harus berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan komposisi 20%

RTH publik dan 10% RTH privat. Pengalokasian 30% RTH ini ditetapkan dalam

Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten.

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang telah dirintis oleh Kementerian

Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, merupakan salah satu

langkah nyata Pemerintah Pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan

pemerintah kota/kabupaten dalam memenuhi ketetapan UUPR, terutama terkait

pemenuhan luasan RTH perkotaan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim

di Indonesia. P2KH merupakan inovasi program perwujudan RTH perkotaan yang

berbasis komunitas.

P2KH merupakan inisiatif untuk mewujudkan kota hijau secara inklusif dan

komprehensif untuk mewujudkan 8 (delapan) atribut kota hijau, yang meliputi: (1)

perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan, (2) ketersediaan ruang

terbuka hijau, (3) konsumsi energi yang efisien, (4) pengelolaan air yang efektif, (5)

pengelolaan limbah dengan prinsip 3R, (6) bangunan hemat energi atau bangunan

hijau, (7) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan (8) peningkatan

2


peran masyarakat sebagai komunitas hijau. Pada tahap inisiasi, P2KH difokuskan

pada perwujudan 3 (tiga) atribut, yaitu: perencanaan dan perancangan kota yang

ramah lingkungan; perwujudan ruang terbuka hijau 30%; dan peningkatan peran

masyarakat melalui komunitas hijau, namun pada tahap berikutnya diharapkan akan

dapat lebih diperluas.

Pada tahun 2011, kegiatan P2KH diawali dengan launching oleh Menteri Pekerjaan

Umum, penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) oleh 60 Kota/Kabupaten

peserta program P2KH, serta penandatanganan Piagam Komitmen Kota Hijau oleh

para Bupati/Walikota pada tanggal 7 November 2011 di Jakarta. Adapun

pencanangan dimulainya P2KH dilaksanakan bersamaan dengan puncak peringatan

Hari Tata Ruang 2011, dengan tema “Empowerment for Green Cities: From Planning

to Action” pada tanggal 7 November 2011 di Jakarta.

Selanjutnya pada tahun 2012, Kementerian Pekerjaan Umum c.q Ditjen Penataan

Ruang akan memberikan fasilitasi perwujudan RAKH yang telah disusun oleh ke-60

Kota/Kabupaten tersebut, selain itu 25 kab/kota yang telah menyampaikan konfirmasi

keikutsertaan dalam P2KH akan mendapatkan fasilitasi penyusunan RAKH. Fasilitasi

ini pada dasarnya merupakan bentuk insentif program bagi kota/kabupaten yang

telah menyelesaikan RTRW-nya.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang

adalah termasuk didalam urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan

susunan pemerintahan, maka Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan

Umum melalui Permen PU No 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan Kementerian PU yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan

dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, telah melimpahkan

sebagian tugas Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah

melalui pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan Penataan Ruang Provinsi.

Pelaksanaan P2KH perlu mendapatkan wadah yang tepat untuk pengelolaan secara

efektif dan efisien yang nantinya menjadi gerakan kolektif di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan melalui Tugas Pembantuan yang melekat

pada SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Penataan Ruang Provinsi dalam hal

ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Perkotaan.

3


1.2 Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2012, Ditjen Penataan Ruang mengimplementasikan kebijakan

pelaksanaan kegiatan P2KH sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan

Pemerintah Daerah dalam program penganggaran Penataan Ruang. Dalam

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan

Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bab IV

Pasal 8 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang

dapat dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan (TP) kepada pemerintah

provinsi/kabupaten/kota meliputi kegiatan Sumber Daya Air, Bina Marga, Perkotaan

dan Perdesaan, Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase, Permukiman,

Bangunan Gedung dan Lingkungan, Jasa Konstruksi, dan Kegiatan Penataan Ruang.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud untuk kegiatan yang

bersifat fisik, dimana pemenuhan Ruang Terbuka Hijau kususnya, dapat

diklasifikasikan ke dalam jenis kegiatan “perkotaan”.

Secara pengertian, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah

Pusat kepada Gubernur dalam penyelenggaraan Penataan Ruang di daerah,

sementara itu Tugas Pembantuan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,

namun penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan

Dekonsentrasi dan TP harus didasarkan pada komitmen bersama untuk mendorong

agar pemerintah daerah berdaya dan mandiri dalam penyelenggaraan penataan

ruang di daerah.

Dalam Lampiran C.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang

Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan, dijelaskan bahwa kebijakan operasional bidang penataan ruang

diwujudkan sebagai berikut :

a. Pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah

daerah kabupaten/kota dan masyarakat, yang dilaksanakan melalui :

1) koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;

2) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang

penataan ruang;

3) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;

4) pendidikan dan pelatihan;

5) penelitian dan pengembangan;

4


6) pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;

7) penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan

8) pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

b. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional (kawasan perbatasan,

KAPET, KESR, kawasan rawan bencana, kawasan lindung), provinsi, dan

kabupaten/kota;

c. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

d. Pengawasan terhadap kinerja pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang di

daerah;

e. Pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan

ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Dengan demikian, P2KH merupakan upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian

PU c.q. Ditjen Penataan Ruang untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan

penataan ruang dalam bentuk stimulan/insentif program untuk peningkatan kualitas

dan kuantitas RTH. P2KH sekaligus dimaksudkan untuk membantu Kota/Kabupaten

dalam memenuhi standar pelayanan perkotaan yang lebih baik, khususnya terkait

RTH.

1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.3.1 Maksud

Petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPK

Pengembangan Kawasan Perkotaan, SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Penataan Ruang Provinsi dalam melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah

kepada Pemerintah Provinsi agar pelaksanaan P2KH dapat berjalan secara efektif,

efisien, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku.

1.3.2 Tujuan

Petunjuk teknis pelaksanaan ini bertujuan untuk:

a) Mewujudkan pelaksanaan tugas pembantuan yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel dalam rangka meningkatkan kinerja pembinaan penataan ruang yang

merupakan tugas Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yang

diselenggarakan di daerah melalui PPK Pengembangan Kawasan Perkotaan,

SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Penataan Ruang Provinsi.

b) Mewujudkan peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan P2KH 2012.

5


1.3.3 Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah:

a) Terwujudnya peningkatan kinerja dan kapasitas pemerintah provinsi dan

pemerintah kota/kabupaten dalam pelaksanaan P2KH;

b) Terselenggaranya kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal

Penataan Ruang yang dilimpahkan ke daerah melalui SKPD

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Penataan Ruang Provinsi di masing-masing

provinsi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

1.4 Ruang Lingkup

Penyusunan Petunjuk Teknis ini mencakup lingkup pelaksanaan kegiatan P2KH yang

dilaksanakan pada lingkup wilayah administratif kota (city wide) dan kawasan

fungsional perkotaan di wilayah administratif kabupaten.

1.5 Keluaran

a. Kegiatan Rutin

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya administrasi

kegiatan.

b. Kegiatan Swakelola

Keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam

klasifikasi kota/kabupaten peserta P2KH sebagai berikut:

1) 60 kab/kota Peserta P2KH 2011 yang telah menyusun RAKH

a. Sosialisasi/Kampanye Publik Program Pengembangan Kota Hijau

b. Penyiapan Peta Hijau Kota (Green Map)

c. Penyusunan Master Plan RTH Perkotaan

d. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Perkotaan

(Detail Engineering Design/DED)

2) 25 kab/kota Peserta P2KH 2011 yang belum menyusun RAKH

a. Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau, Sosialisasi P2KH, dan penyiapan

Peta Hijau

b. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan

c. Kegiatan Kontraktual

Keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam

klasifikasi kota/kabupaten peserta P2KH sebagai berikut:

1) 60 kab/kota Peserta P2KH 2011 yang telah menyusun RAKH

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Perkotaan (penambahan luasan

RTH di kota/kawasan perkotaan), termasuk pemeliharaan aset RTH

6


b. Supervisi kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH kota

1.6 Prinsip-prinsip pelaksanaan P2KH

1) Komitmen pimpinan daerah (Walikota/Bupati) yang diwujudkan melalui

penandatanganan Piagam Komitmen Kota Hijau bersama dengan Dirjen

Penataan Ruang dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi penataan ruang;

2) Adanya komitmen daerah untuk mengalokasikan besaran anggaran dalam APBD

(termasuk ketersediaan lahan dan/atau program untuk peningkatan kuantitas

RTH perkotaan dan kota hijau secara keseluruhan);

3) Penetapan lokasi RTH kota yang strategis dan representatif. Insentif

pembangunan RTH diharapkan memberikan efek leverage yang secara

signifikan menambah presentase luasan RTH menuju RTH publik 20% serta

meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan bukan sebatas kegiatan

yang bersifat beautifikasi atau justru mengurangi luasan RTH eksisting;

4) Adanya peran masyarakat/komunitas hijau (termasuk peran swasta dan

pemangku kepentingan lainnya) yang responsif dalam pelaksanaan kegiatan

untuk perwujudan kota hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

7


1.7 Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan

Alur Pelaksanaan Kegiatan

1.7.1 Indikator Keberhasilan Input

Kejelasan spesifikasi 3 (tiga) atribut Kota Hijau:

a. Green Planning and Design

Dalam implementasinya, green planning and design diwujudkan melalui

kegiatan:

- Penyusunan Peta Hijau

- Penyusunan Masterplan RTH (sebagai embrio Raperda/Perwali/Perbup

tentang RTH)

Baik Peta Hijau maupun masterplan yang disusun harus mampu

menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memenuhi amanat

Indikator Keberhasilan Proses

1. Kejelasan Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Lokasi yang strategis sebagai leverage untuk RTH skala kota/perkotaan

3. Mekanisme Koordinasi melalui pembentukan Tim Keterpaduan Pelaksanaan P2KH di Pusat dan Provinsi serta Tim Swakelola di Kota/Kabupaten

4. Pelibatan komunitas yang responsif dan kemitraan dengan pihak lain

5. Kualifikasi konsultan (individual kontrak) dan kontraktor terpilih

6. Memperhatikan prinsip-prinsip Anggaran Responsif Gender (ARG)

Proses

Output

Indikator Keberhasilan Output

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH (dalam %, dalam Ha tambahan luasan)

2. Keberdayaan dan kemandirian pemerintah daerah

3. Manfaat yang diterima oleh stakeholder (co-benefit)

4. Perluasan ruang lingkup /cakupan kegiatan P2KH (up-scaling), akumulasi program dan anggaran tentang Kota Hijau/RTH , lokasi, dan pelaku kegiatan yang sinergis

Input

1. Kejelasan spesifikasi dari 3 (tiga) atribut Kota Hijau (green planning and design, green open space, green community)

2. Insentif Kegiatan P2KH: A. 25 Kab/Kota: 1. Penyusunan RAKH, sosialisasi

P2KH, dan penyiapan peta hijau

2. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan

B. 60 Kab/Kota: 1. Sosialisasi/Kampanye publik

P2KH 2. Penyiapan peta hijau kota

(green map) 3. Penyusunan masterplan RTH

perkotaan 4. Perencanaan teknis

peningkatan kualitas dan kuantitasRTH perkotaan

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH perkotaan

6. Supervisi kegiatan Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH perkotaan

7.

8


penyediaan RTH perkotaan sebesar 30% melalui program pembangunan yang

berkesinambungan.

b. Green Community

Keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan dan penataan RTH menjadi

penting karena masyarakat akan menjadi penerima manfaat yang utama

sekaligus membangun rasa kepemilikan (sense of ownership terhadap RTH).

Saat ini di masyarakat sudah banyak terbentuk jaringan komunitas yang peduli

akan perwujudan Kota Hijau. Dalam prosesnya, pelaksanaan kegiatan P2KH

harus mampu melibatkan komunitas tersebut dan masyarakat agar kesadaran

akan pentingnya RTH dan perubahan gaya hidup menjadi lebih peduli

lingkungan dapat dipahami oleh masyarakat dan diwujudkan dalam praktek yang

lebih luas. Format CSR yang dikembangkan oleh perusahaan swasta juga dapat

menjadi salah satu pertimbangan.

c. Green Open Space

Dalam implementasinya Green Open Space diwujudkan melalui kegiatan

penyusunan DED dan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH perkotaan. Dalam

kegiatan penyusunan DED faktor kreatifitas dan inovasi harus ditonjolkan

sehingga dapat dihasilkan RTH yang sesuai dengan karakteristik dan potensi

kota sehingga dapat memenuhi fungsinya baik secara ekologis, sosial, bahkan

ekonomi.

1.7.2 Indikator Keberhasilan Proses

Terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi terkait keberhasilan proses

pelaksanaan program P2KH, antara lain:

1. Kejelasan Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditunjukkan melalui:

a. Pernyataan kesiapan sharing anggaran yang ditunjukkan melalui

pencantuman kegiatan P2KH dalam APBD (DIPA) 2012, setidaknya sama

besarnya dengan fasilitasi Ditjen Penataan Ruang;

b. Jaminan pemeliharaan RTH oleh Pemerintah Kota/Kabupaten setelah proses

serah terima aset hibah RTH.

2. Lokasi yang strategis sebagai leverage untuk RTH skala kota/perkotaan

Untuk kegiatan implementasi fisik peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, harus

dipilih lokasi yang strategis dan representatif dalam skala perkotaan. Hal ini

dikarenakan kegiatan pembangunan RTH tersebut hanya berfungsi sebagai

stimulus untuk keberlangsungan pemenuhan luasan RTH di masa yang akan

9


datang. Sehingga diharapkan lokasi dan desain RTH yang akan dibangun dapat

memberikan efek leverage yang secara signifikan menambah luasan RTH kota

dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan secara keseluruhan.

Lokasi prioritas pembangunan RTH tersebut harus ditetapkan melalui SK

Walikota/Bupati sehingga berkekuatan hukum.

Kriteria lokasi RTH yang strategis:

a. Berada di pusat kegiatan sosial ekonomi kota/kawasan perkotaan

b. Mudah diakses oleh publik (berdekatan dengan prasarana dan sarana

transportasi umum)

c. Dapat berupa lokasi yang menjadi landmark kota seperti: situ, sempadan

sungai, hutan kota, taman kota, dll.

3. Mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota

a. Dalam rangka koordinasi yang efektif, efisien, dan konsisten, maka perlu

disusun Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Pusat, Tim Peningkatan

Pelaksanaan P2KH di Provinsi, dan Tim Swakelola Pelaksanaan P2KH di

Kabupaten/Kota yang secara berurutan ditetapkan melalui SK Dirjen

Penataan Ruang, SK Gubernur, dan SK Walikota/Bupati. Mekanisme

koordinasi antar tim teknis tersebut akan dijabarkan secara lebih rinci pada

Bab 3 dari petunjuk teknis ini.

b. Dalam rangka pembinaan pusat terhadap pelaksanaan kegiatan P2KH di

SKPD Provinsi, akan dilakukan pertemuan teknis secara bersama sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikoordinasikan

oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang c.q. Direktorat Perkotaan.

Pertemuan pertama dimaksudkan sebagai persiapan pelaksanaan termasuk

melakukan pembahasan substansi Kerangka Acuan Kerja, baik untuk

pekerjaan swakelola maupun kontraktual yang akan dilakukan oleh SKPD.

Pertemuan kedua dimaksudkan sebagai evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan

SKPD termasuk pembahasan substansi laporan baik pekerjaan swakelola

maupun pekerjaan Kontraktual.

Apabila diperlukan, pertemuan lainnya dapat dilakukan untuk membahas hal-

hal yang bersifat khusus dan strategis berkaitan pelaksanaan kegiatan P2KH

di daerah, atau yang berkaitan dengan keadaan tertentu dan bersifat

mendesak. Konsultasi terkait substansi dan proses kegiatan P2KH dapat

10


dilakukan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Penataan Ruang c.q.

Direktorat Perkotaan.

4. Pelibatan komunitas yang responsif dan kemitraan dengan pihak lain

Dalam pelaksanaannya diharapkan agar kegiatan P2KH tidak semata-mata

menjadi agenda pemerintah, untuk itu keterlibatan komunitas yang responsif

terhadap perwujudan Kota Hijau sangatlah penting. Komunitas tersebut dapat

dibentuk melalui kegiatan sosialisasi dan hendaknya dilibatkan dalam setiap

kegiatan P2KH yang meliputi penyusunan peta hijau, penyusunan masterplan,

pembuatan DED, dan implementasi fisik, demikian agar timbul rasa memiliki dan

kepedulian. Komunitas dimaksud dapat berupa kemitraan antara pemerintah

dengan pihak swasta/BUMN/BUMD untuk menjaga kesinambungan perwujudan

Kota Hijau yang tidak semata-mata mengandalkan pada APBN/APBD.

5. Kualifikasi konsultan (individual kontrak) dan kontraktor terpilih

Sebagian dari kegiatan P2KH bersifat kontraktual dan sebagian lagi merupakan

swakelola, dengan tenaga ahli individual kontrak. Oleh karena itu pemilihan

tenaga ahli konsultan dan kontraktor yang kompeten adalah sangat penting.

tenaga ahli dan kontraktor terpilih diutamakan yang memiliki pengalaman dalam

mengerjakan proyek-proyek lansekap/RTH. Untuk selanjutnya kualifikasi pihak

ketiga diatur dalam dokumen lelang yang memuat Rencana Kerja dan Syarat-

Syarat (RKS), Rincian Volume Pekerjaan (BQ), dan Rencana Anggaran Biaya

(RAB/EE).

6. Prinsip-prinsip Anggaran Responsif Gender (ARG)

Pelaksanaan kegiatan P2KH harus memperhatikan prinsip-prinsip Anggaran

Responsif Gender (ARG). ARG merupakan kebijakan perwujudan anggaran

yang berupaya adil dan responsif terhadap kabutuhan setiap kelompok

masyarakat, khususnya kelompok yang rentan (difable, lansia, wanita, dan anak-

anak) yang biasanya terabaikan dalam program-program pembangunan.

ARG diterapkan agar penggunaan anggaran dapat menjangkau semua lapisan

masyarakat. Implementasi ARG dalam kegiatan P2KH diwujudkan melalui

perencanaan RTH yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas khusus yang dapat

dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat berkebutuhan khusus seperti

penyediaan ramp sebagai akses bagi difable, penggunaan pile khusus bagi

penyandang tunanetra, dan penyediaan sarana bermain bagi anak-anak.

11


1.7.3 Indikator Keberhasilan Output

Beberapa indikator yang harus dipenuhi terkait keberhasilan output pelaksanaan

kegiatan, antara lain terkait:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH (dalam %, dalam Ha tambahan

luasan)

Keberhasilan pelaksanaan P2KH di daerah utamanya diukur dari penambahan

luasan RTH dari luasan eksisting menuju 20% RTH publik, sekurang-kurangnya

seluas 5000 m2. Dengan demikian kegiatan tersebut tidak bersifat beautifikasi

RTH eksisting, antara lain melalui:

a. Pembangunan lahan hijau (hub) baru, khususnya hutan kota atau taman

kota yang signifikan;

b. Pengembangan koridor hijau kota yang menghubungkan taman/hutan kota

serta menghubungkan RTH dengan Ruang Terbuka Biru (misal: Danau, situ,

waduk, dsb);

c. Akuisisi RTH privat menjadi bagian dari RTH publik kota; dan

d. Peningkatan kualitas RTH melalui refungsi RTH eksisting.

2. Keberdayaan dan kemandirian Pemerintah Daerah

Setelah seluruh program stimulus kegiatan P2KH telah terlaksana, diharapkan

agar Pemerintah Kota/Kabupaten dapat mencapai keberdayaan/kemampuan

yang memadai dalam melaksanakan dan melanjutkan program pengembangan

Kota Hijau secara kontinu dan mandiri, berdasarkan Master Plan yang sudah

tersusun dan memiliki kekuatan hukum, setidaknya melalui Peraturan

Walikota/Bupati.

3. Manfaat yang diterima oleh stakeholder

Dari sisi ekologis, RTH yang baik memiliki fungsi antara lain:

a. Co-benefit (ekologi dan ekonomi masyarakat/lokal);

b. Edhapis, yaitu sebagai tempat hidup satwa liar dan jasad renik melalui

penanaman vegetasi yang sesuai;

c. Hidrologis, yaitu sebagai perlindungan terhadap kelestarian fungsi tanah dan

air; Diwujudkan dengan menutup tanah dengan tanaman hijau dan

meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah;

d. Klimatologis, yaitu sebagai pencipta iklim mikro dari hasil proses alami

tumbuhan;

e. Proteksi, yaitu sebagai pelindung dari gangguan angin, bunyi, dan terik

matahari;

12


f. Hygienis, yaitu pereduksi zat polutan di udara, tanah, maupun air. Oleh

karena itu, vegetasi yang dipilih adalah sebaiknya adalah vegetasi yang

dapat menyerap polutan.

Dari sisi sosial, beberapa jenis RTH seperti taman kota dan lapangan olahraga

dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka publik yang dapat dispesifikkan

kembali menjadi:

a. Ruang terbuka pasif untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif namun

kontemplatif dan tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu

b. Ruang terbuka aktif untuk kegiatan yang mengandung unsur-unsur seperti

bermain dan berolahraga sehingga dibutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang

tertentu.

Dari sisi ekonomi, RTH memiliki fungsi antara lain:

a. Meningkatnya produktifitas kota karena kota semakin sehat dan bersih

b. Meningkatnya atraktivitas kota sejalan dengan kenyamanan yang muncul

sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik dalam peningkatan kegiatan

pariwisata.

4. Perluasan cakupan/ruang lingkup kegiatan P2KH (up-scaling)

Sejalan dengan semangat P2KH sebagai stimulus dalam perwujudan Kota Hijau

di Kota/Kabupaten, dalam pelaksanaannya diharapkan agar tim pelaksana

mendorong terjadinya perluasan cakupan/ruang lingkup kegiatan P2KH dari

standar yang telah ditetapkan dalam juknis dan manual. Perluasan tersebut

dapat berupa:

a. Akumulasi program dan anggaran terkait pengembangan RTH

b. Penambahan lokasi/luasan RTH di luar lokasi yang ditetapkan dalam P2KH

c. Sinergi pelaksana kegiatan (pusat, daerah, swasta, masyarakat, dll)

d. Perluasan atribut Kota Hijau (green water, green waste, green energy, green

building, green transportation) yang saling terkait satu sama lain sebagai satu

entitas kota hijau.

13


BAB II

SUBSTANSI KEGIATAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan

kewenangan pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

substansi kegiatan PPK Pengembangan Kawasan Perkotaan (PKP) SKPD

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Penataan Ruang Provinsi meliputi:

2.1 Substansi Kegiatan Rutin

2.1.1 Administrasi Kegiatan

Menyelenggarakan administrasi kegiatan PPK Pengembangan Kawasan

Perkotaan Tahun 2011 meliputi :

1. Honorarium Tim Keterpaduan Pelaksanaan P2KH dan honorarium Tim

Pelaksana Swakelola termasuk Tim Supervisi Kontraktual dalam rangka

penyusunan laporan dan rapat kerja.

2. Honorarium Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan

Jasa.

3. Belanja bahan ATK dan Suplai Komputer.

4. Belanja barang non operasional berupa :

a. Administrasi kantor dan tata persuratan;

b. Penggandaan data, penggandaan bahan, penggandaan dokumen dan

pengumuman lelang.

5. Belanja jasa langsung lainnya berupa, telepon dan internet

6. Belanja perjalanan dalam rangka konsultasi ke pusat, pembinaan dan

pengawasan/pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ke-3.

2.1.2 Penyediaan data dan informasi kinerja pelaksanaan P2KH di daerah yang

bersifat khusus sesuai penugasan dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

a. Pada keadaan khusus yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Penataan

Ruang, SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melakukan penyediaan data

dan informasi progres dan kinerja pelaksanaan P2KH di daerah yang

penanganan administrasi dan pembiayaannya dilakukan melalui kegiatan

administrasi yang tercantum di dalam DIPA Tahun 2012;

b. Apabila dana yang tercantum di dalam DIPA tidak mencukupi, maka akan

dilakukan langkah-langkah penyesuaian lebih lanjut oleh Ditjen Penataan

Ruang;

14


c. Secara substantif pengembangan sistem penyediaan data dan informasi

dikoordinasikan oleh Direktorat Bina Program dan Kemitraan.

2.2 Substansi Kegiatan Swakelola

Kegiatan swakelola yang terdapat dalam kegiatan SKPD Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan Penataan Ruang Provinsi untuk pelaksanaan P2KH tahun 2012 terdiri

atas:

2.2.1 Kegiatan Sosialisasi/Kampanye Publik Program Pengembangan Kota

Hijau

a) Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- Meningkatkan pemahaman kepada warga tentang pentingnya ruang terbuka

hijau bagi keseimbangan fungsi kota yang berkelanjutan

- Menggali/menampung aspirasi dari warga tentang ruang terbuka hijau lewat

metode rembug/diskusi terbuka

- Mengajak warga untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau yang ada, serta

berperan aktif dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Kota/Kawasan

Perkotaan

- Membentuk forum hijau kota/kabupaten sebagai mitra pemerintah

kota/kabupaten dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH

kota/kawasan perkotaan.

b) Substansi kegiatan meliputi:

- Sosialisasi dan kampanye publik (leaflet, poster, talkshow radio, dll)

- Pembentukan forum dan komunitas hijau kota (workshop/konsinyiasi), serta

membangun jejaring komunitas hijau yang inklusif.

- Aksi nyata (berbagai lomba, pemanfaatan RTH untuk aktifitas masyarakat,

seperti senam bersama, pentas musik akustik, dll) untuk membangun

kesadaran masyarakat kota tentang pentingnya Kota Hijau yang

berkelanjutan

- Pelibatan secara reguler komunitas hijau kota dalam setiap kegiatan P2KH

yang tengah berjalan (peta hijau, masterplan, DED, dan implementasi fisik)

sehingga timbul rasa memiliki terhadap kegiatan P2KH beserta produknya.

c) Sasaran Peserta (target group):

Masyarakat yang menjadi target sasaran kegiatan sosialisasi adalah yang

berada dalam kelompok usia : 16- 30 tahun (remaja, pemuda, komunitas,

penggerak/penggiat lingkungan yang aktif, tokoh-tokoh muda/green

15


champion, dsb dengan pertimbangan waktu yang tersedia, semangat yang

tinggi dan dinamis, serta pembawa perubahan (agent of change).

d) Pelaksana:

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim swakelola pemerintah Kota/Kabupaten

dengan dibantu oleh tenaga ahli perencanaan kota (individual kontrak). Selain

itu, tokoh-tokoh masyarakat/komunitas yang memiliki kepedulian terhadap

pengembangan Kota Hijau di masing-masing kota/kabupaten juga selayaknya

dilibatkan untuk menggalang pertisipasi masyarakat yang lebih luas.

e) Durasi pelaksanaan kegiatan: 3 (tiga) bulan

f) Keluaran:

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa:

1. Database penggerak/penggiat dan forum komunitas hijau kota.

2. Rencana aksi forum komunitas hijau kota

3. Dokumentasi dan prosiding pelaksanaan aksi-aksi nyata termasuk

partisipasi forum komunitas hijau dalam pelaksanaan kegiatan P2KH

4. Dukumentasi dan prosiding penyelenggaraan kampanye publik (leaflet,

standing banner, poster, social media yang dapat berupa facebook page)

g) Indikator Kinerja Utama (IKU):

Indikator kinerja utama dari kegiatan ini adalah kualitas dan kuantitas dari

penggerak/penggiat forum komunitas hijau kota yang terbentuk, baik pada

skala kota (city wide) maupun skala kawasan (area wide). Untuk itu, disetiap

lingkup kawasan harus terdata nama-nama penggerak/penggiat sebagai

contact person dalam melaksanakan aksi-aksi yang terkait dengan

pengembangan Kota Hijau.

2.2.2 Kegiatan Penyiapan Peta Hijau Kota (Green Map)

a) Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam

memetakan lokasi-lokasi hijau yang diintegrasikan dengan ruang terbuka biru

serta memiliki kontribusi positif bagi kualitas ruang kota. Pemetaan tersebut

diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan kepedulian

masyarakat dalam menjaga/melestarikan potensi hijau dan biru di

kota/kabupaten peserta P2KH.

16



1. Pembentukan kelompok kerja oleh komunitas hijau (termasuk

penggerak/penggiat)

2. Penetapan tujuan dan batasan area yang akan di survey (city wide dan

area wide)

3. Pemetaan hijau kota berdasarkan 3 (tiga) genre:

a. Kehidupan berkelanjutan

b. Alam

c. Sosial dan Budaya

4. Produksi peta berdasarkan format penyajian yang baku dengan

menggunakan ikon-ikon.


Peta Hijau Kota ditujukan untuk seluruh pemangku kepentingan seperti

pemerintah Kota/Kabupaten, swasta, dan masyarakat. Semua pihak dapat

memanfaatkan peta hijau sebagai media informasi dan edukasi mengenai

pentingnya Kota Hijau dan prinsip-prinsip pembangunan perkotaan

berkelanjutan.

d) Pelaksana:

Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama oleh tim swakelola kota/kabupaten

dan forum komunitas hijau kota yang telah terbentuk. Selain itu tim tersebut

dibantu pula oleh tenaga ahli arsitektur lanskap dan ahli pemberdayaan

masyarakat.


f) Keluaran:

1. Dokumen teknis yang berisi muatan data dan analisis sebagai dasar

penyusunan peta hijau

2. Signage sebanyak 10 buah

3. Poster Peta Hijau ukuran A2 sebanyak 100 eks

4. Leaflet Kota Hijau ukuran A3 sebanyak 500-1000 eks

Pelaporan kegiatan harus terdokumentasikan dengan baik termasuk pelibatan

komunitas hijau dalam penyusunan peta hijau.

g) Indikator Kinerja Utama:

Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat kualitas dan

komprehensifitas dari peta hijau yang dihasilkan. Selanjutnya diharapkan agar

17


dapat diselenggarakan Launching Peta Hijau oleh Walikota/Bupati sebagai

bukti komitmen pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi dan

edukasi bagi masyarakat terkait Kota Hijau.

2.2.3 Kegiatan Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan

a) Tujuan kegiatan ini adalah sebagai penajaman dari Rencana Aksi Kota Hijau

(RAKH) kota/kabupaten peserta P2KH sekaligus untuk menjadi dasar

penetapan dan perwujudan RTH pada lokasi-lokasi yang diprioritaskan.


1. Identifikasi RTH eksisting

2. Tahapan perwujudan RTH 30% (roadmap untuk jangka pendek, menengah

dan panjang) dengan skala waktu setiap 5 tahun

3. Prioritas lokasi untuk implementasi/peningkatan kualitas dan kuantitas RTH


Penyusunan Masterplan RTH ditujukan untuk Pemerintah Kota/Kabupaten,

swasta, dan masyarakat. Pemerintah Kota/Kabupaten dapat memanfaatkan

masterplan RTH sebagai salah satu suplemen utama dalam penetapan

kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Swasta dapat memanfaatkan

Masterplan RTH untuk mengambil peluang-peluang usaha yang mendukung

kebijakan pembangunan kota hijau. Adapun masyarakat dapat membantu

menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan yang berjalan agar

tidak menyalahi kebijakan RTH yang sudah diambil.

d) Pelaksana:

Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama oleh tim swakelola kota/kabupaten

dan forum komunitas hijau kota yang telah terbentuk. Selain itu tim tersebut

dibantu pula oleh tenaga ahli perencanaan kota, ahli arsitektur lanskap, ahli

ekonomi pembangunan, dan ahli geodesi/pemetaan.

e) Durasi pelaksanaan kegiatan: 4 (empat) bulan

f) Keluaran:

1. Dokumen teknis Masterplan RTH yang antara lain memuat:

- Gambaran Umum Kota (Profil Kota/Kabupaten)

- Identifikasi dan Evaluasi RTH Kota (lokasi, jenis, luasan, status, fungsi,

dsb) yang dicatat oleh tenaga khusus dalam layer RTH

18


- Analisis Kebutuhan RTH dan RTNH Kota dalam satu sistem

perencanaan

- Rencana Pembangunan RTH Kota dan RTNH dalam satu entitas

perkotaan yang menyatu (links and hubs)

- Indikasi Program dan tahapan pengembangan RTH untuk 20 (dua

puluh) tahun ke depan (sesuai periode RTRW Kota/Kabupaten)

- Draft Peraturan Walikota/Bupati tentang perwujudan RTH 30%

2. Album peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:25.000

dalam format A1 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi

ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga

yang berwenang.

Album peta tersebut terdiri dari:

a. Peta eksisting (RTH, geologi, hidrologi, resapan air, sempadan sungai,

kawasan SUTET, dll)

b. Peta RTH rencana periode 20 tahun

c. Peta lokasi prioritas pembangunan RTH dalam skala 1:5.000 (diperoleh

dari peta citra terbaru yang tersedia)


Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah legalisasi

masterplan yang telah disusun dalam bentuk Peraturan Walikota/Peraturan

Bupati tentang Rencana Induk RTH melalui proses konsensus para pihak

(pemerintah kota/kabupaten, swasta/dunia usaha, dan masyarakat).

2.2.4 Kegiatan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH

Perkotaan

a) Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun Detail Engineering Design (DED)

RTH berdasarkan rencana induk (masterplan) RTH, sebagai acuan bagi

kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, serta

sebagai dokumen dalam kegiatan pengadaan jasa pemborongannya.


1. Penyusunan DED:

a. Kegiatan Pekerjaan Pra Rancangan :

- Gambar pra-rancangan arsitektur lanskap yang meliputi : siteplan,

tampak, potongan, jaringan utilitas kota.

- Garis besar persyaratan teknis (outline specification)

- Perkiraan biaya pembangunan (preliminary cost estimate)

19


b. Kegiatan Pekerjaan Pengembangan Rancangan :

- Gambar Rancangan arsitektur dan lanskap yang meliputi: siteplan,

denah, tampak, potongan, dan jaringan utilitas.

- Gambar Rancangan M/E beserta konsep dan perhitungannya.

- Menyusun perhitungan biaya pembangunan lengkap dengan Bill

of Quantity dan harga satuan pekerjaan.

- Uraian penggunaan lansekap item (spesifikasi teknis).

- Penyusunan gambar rencana, detail pelaksanaan pekerjaan, dan

dokumen pelelangan.

2. Pekerjaan Dokumen Lelang, meliputi:

a. Petunjuk Pelelangan.

b. Persyaratan teknis.

c. Gambar rencana dan detail arsitektur dan landscape.

d. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat.

e. Rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya pekerjaan

konstruksi (Engineering Estimate)


DED disusun sedemikian rupa sesuai dengan potensi dan karakteristik kota

sehingga fungsi RTH baik dari sisi ekologis maupun sosial dapat terpenuhi.

DED yang disusun diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat

perkotaan secara keseluruhan

d) Pelaksana:

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim swakelola kota/kabupaten dengan dibantu

oleh tenaga ahli arsitektur lanskap, ahli sipil, dan ahli pemetaan. Dalam

justifikasi lokasi perencanaan perlu melibatkan tim profesional yang terdiri

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, akademisi, dan komunitas sehingga

didapat masukan yang komprehensif dari elemen-elemen masyarakat yang

kompeten.


f) Keluaran:

1. Dokumen DED yang meliputi :

a. Laporan perencanaan arsitektur lansekap lengkap dengan

perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan.

b. Rencana siteplan mencakup seluruh eleman lanskap.

c. Gambar DED terutama untuk menjelaskan softscape dan hardscape

(skala 1:200,1:100, 1:50)

20


d. Gambar rancang teknis softscape dan hardscape lengkap dalam

ukuran kertas A3.

2. Dokumen Lelang :

a. Rencana anggaran biaya (RAB/EE),

b. Rician volume pekerjaan (BQ),

c. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

3. Dokumen pengadaan jasa pemborongan implementasi pengembangan

RTH


Penyusunan DED diharapkan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya serta

memenuhi keandalan RTH dan struktur/bangunan pendukungnya sesuai

dengan kaidah-kaidah perencanaan teknis RTH. DED harus mendapatkan

persetujuan dari SKPD Provinsi terkait dan Ditjen Penataan Ruang c.q.

Direktorat Perkotaan. Adapun bentuk RTH yang diharapkan berupa

hutan/taman kota dengan luas minimal 5.000 m2 dengan alternatif rincian

bentuk sebagai berikut:

1. Hutan/taman kota yang utuh; atau

2. Terpisah dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda namun dihubungkan dengan

koridor hijau, jalur sepeda, dan/atau pedestrian.

2.3 Substansi Kegiatan Kontraktual

Kegiatan kontraktual yang terdapat dalam kegiatan SKPD Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan Penataan Ruang Provinsi untuk pelaksanaan P2KH tahun 2012

difokuskan pada:

2.3.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Perkotaan

a) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan implementasi fisik

pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk hutan kota, di

kota/kabupaten peserta P2KH sesuai dengan DED yang telah disusun.

b) Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan baru Ruang Terbuka Hijau (RTH)

berdasarkan hasil desain yang telah disepakati yang secara umum yang

terdiri atas:

1. Pekerjaan persiapan;

2. Pekerjaan pembongkaran;

3. Pekerjaan pemasangan softscape (pepohonan, semak, bunga, dll) ~

minimum 70% dari luasan RTH. Softscape diutamakan berupa vegetasi

bertajuk untuk:

21


a. Mengendalikan iklim mikro

b. Menambah resapan air

c. Membantu penyerapan karbon

d. Media interaksi sosial

4. Pekerjaan pemasangan hardscape (paving, grass block, batu, dll) ~

maksimal 30% dari luasan RTH;

5. Pengadaan furniture dan item lanskap lain (bangku taman, ayunan, tempat

bermain anak, sculpture, air mancur, dll);

6. Pekerjaan mekanikal/elektrikal (lampu taman, sprinkler, perpipaan); dan

7. Pekerjaan pemeliharaan hingga penyerahan aset hibah RTH.

c) Keluaran:

Terbangunnya area RTH publik yang terintegrasi dan aksesibel bagi

lingkungan perkotaan sekitarnya serta dapat memberikan fungsi interaksi

sosial secara aktif bagi masyarakat secara umum.

d) Indikator Kinerja Utama:

Pertambahan luasan RTH (dalam % dan dalam luasan, relatif terhadap RTH

eksisting). Peningkatan aksesibilitas warga kota kepada RTH yang semakin

menyatu dengan ruang terbuka biru. Kegiatan ini juga diharapkan dapat

membantu mengangkat image kota menjadi lebih positif. Karena itu, lokasi

RTH perkotaan yang dipilih harus berupa hutan kota/taman kota yang

signifikan dalam menambah luasan RTH eksisting dengan kriteria teknis

sebagaimana termuat dalam manual. RTH dimaksud sekaligus berfungsi

sebagai etalase dan miniatur kota hijau yang secara rinci diatur dalam

manual. Miniatur kota hijau dimaksud memuat beberapa komponen/atribut

kota hijau yang saling terkait yang diterapkan dilokasi RTH.

2.3.2 Supervisi kegiatan konstruksi

a) Tujuan dari kegiatan ini adalah mengawasi proses pelaksanaan konstruksi

fisik dalam rangka perwujudan RTH.

b) Lingkup pekerjaan ini meliputi:

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan kontruksi yang

akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;

2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta

mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan kontruksi;

22


3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan kontruksi dari segi kualitas, kuantitas,

dan laju pencapaian volume/ realisasi fisik;

4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan

persoalan yang terjadi selama pekerjaan kontruksi;

5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan

mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masuka hasil

rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan

konstruksi yang dibuat oleh pemborong;

6. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk

pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama

dan kedua pekerjaan kontruksi.

7. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan

oleh kontrakor;

8. Meneliti gambar- gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan

(As Built Drawings) sebelum serah terima;

9. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima, dan mengawasi

perbaikannya pada masa pemeliharaan;

10. Bersama dengan Tim Teknis Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan

dan pengoperasian RTH Kota; dan

11. Membantu PPK Pengembangan Kawasan Perkotaan mengurus sampai

mendapatkan perizinan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat,

dalam hal terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat.

c) Keluaran:

Dokumen hasil supervisi secara reguler kepada pemberi kerja untuk setiap

kegiatan implementasi fisik yang dinilai kesesuaiannya dengan DED (waktu,

mutu, biaya dan keandalan produk perencanaan dan perancangan RTH)

d) Indikator Kinerja Utama:

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Perkotaan

secara tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya sesuai dengan tahapan-

tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

23


BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN P2KH

3.1 Ketentuan Umum

3.1.1. Pengertian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008, tentang

Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan dalam petunjuk teknis ini:

a. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah (Provinsi

dan Kota/Kabupaten) untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang

menugaskan.

b. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan

oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan tugas pembantuan.

3.1.2. Prinsip Penyelenggaraan SKPD Tugas Pembantuan

a. Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana P2KH dilakukan melalui Tugas

Pembantuan oleh PPK PKP yang melekat pada SKPD Provinsi yang membidangi

penataan ruang.

b. Dana untuk Tugas Pembantuan kegiatan P2KH dilimpahkan kepada 23 provinsi

yang secara administratif melingkupi kabupaten/kota peserta P2KH.

c. Penyelenggaraan tugas pembantuan kegiatan P2KH dilakukan melalui penugasan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas

pembantuan dari Pemerintah kepada daerah (Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota)

d. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Ditjen Penataan Ruang menetapkan petunjuk

teknis, manual, dan Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai pelengkap

Juknis ini untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.

e. Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah

didanai melalui DIPA APBN Kementerian PU.

f. Gubernur sebagai wakil Pemerintah disertai kewajiban melaporkan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri Pekerjaan Umum c.q.

Dirjen Penataan Ruang.

g. Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan Pekerjaan Umum

bidang Penataan Ruang pada tahun 2012 secara umum mengikuti ketentuan

24


yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri dan atau Keputusan Menteri serta

Petunjuk Pelaksanaannya.

h. Pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

i. Koordinasi lintas sektor di daerah (kota dan kabupaten) dilakukan oleh Tim

Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

3.2. Mekanisme Kerja Tugas Pembantuan PPK Pengembangan Kawasan

Perkotaan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan P2KH di 23 provinsi, besaran dana

dialokasikan melalui Tugas Pembantuan dalam hal ini PPK Pengembangan

Kawasan Perkotaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan koordinasi/kerjasama yang

efektif antara Ditjen Penataan Ruang dengan pelaksana Tugas Pembantuan di

Provinsi dan Kota/Kabupaten, sehingga kegiatan yang direncanakan sesuai dengan

tujuan dan tepat sasaran.

3.3. Tata cara pelaksanaan swakelola pada kegiatan P2KH

Bentuk kegiatan P2KH di Provinsi dan Kota/Kabupaten sebagian bersifat swakelola.

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola

dimaksud sesuai dengan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah khususnya Lampiran 6 Bagian Ketentuan Umum pada butir a, b, dan f

yaitu:

Tugas Pembantuan

PPK Pengembangan

Kawasan Perkotaan

SKPD

25


a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau

memanfaatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber

daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; contoh: bimbingan teknis,

workshop, dan lain-lain;

b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan pertisipasi langsung

masyarakat setempat; dan

c. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat khusus

untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh

Penyedia Barang/Jasa.

Untuk mekanisme penyampaian ke pemerintah Kota/Kabupaten, maka kegiatan P2KH

akan dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pada Lampiran 6 bagian C, yaitu

pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola yang

dilengkapi dengan:

1. Nota Kesepahaman antara Kepala SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Penataan Ruang Provinsi dengan Kepala Dinas yang membidangi penataan ruang

di Kota/Kabupaten; dan

2. Pembentukan tim swakelola di Kota/Kabupaten yang inklusif (melibatkan sektor-

sektor terkait dan komunitas hijau).

3.4. Tatalaksana kegiatan P2KH antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi,dan Pemerintah Kota/Kabupaten

Dalam pelaksanaan kegiatan P2KH terdapat beberapa tingkat pemerintahan yang

terkait mulai dari pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Mekanisme tatalaksana

kegiatan P2KH antar tiap instansi di tingkat pemerintahan yang berkepentingan

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.4.1 Tatalaksana kegiatan P2KH di tingkat Pusat

A. Tahap Persiapan

1. Ditjen Anggaran (DJA) menyerahkan DIPA kepada Menteri PU (selaku

Pengguna Anggaran) dan diserahkan kepada Dirjen Penataan Ruang (Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran) dan diserahkan kepada Direktur Perkotaan (selaku

Kepala Satker Pengembangan Perkotaan) untuk melaksanakan kegiatan P2KH

di pusat

26


2. Direktur Perkotaan mengusulkan tugas dan susunan Tim Peningkatan

Pelaksanaan P2KH di Pusat kepada Dirjen Penataan Ruang dan ditetapkan

menjadi SK Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Pusat

3. Kasubdit Jakstra Perkotaan menyiapkan Juknis, Manual, dan SOP Pelaksanaan

P2KH kepada Direktur Perkotaan

4. Kasubdit Jakstra Perkotaan menyusun TOR dan RAB Pelaksanaan P2KH dan

diserahkan kepada Direktur Perkotaan untuk disampaikan kepada Kepala SKPD

Dekon/TP diteruskan kepada PPK PKP dan diteruskan kepada Tim Pelaksana

Swakelola Kab/Kota

5. Direktur Perkotaan mengecek dokumen kesiapan daerah meliputi sharing APBD,

lokasi RTH dan keterlibatan komunitas hijau yang disampaikan oleh Kepala

Dinas PU Provinsi. Apabila dokumen tidak lengkap atau tidak ada, maka

pelaksanaan P2KH untuk implementasi fisik dapat dibatalkan

B. Tahap Pelaksanaan

1. Direktur Perkotaan menyelenggarakan Kick Off meeting sekaligus sosialisasi

juknis dan manual (Masterplan, Green Map, Sosialisasi) di pusat kepada

Provinsi, Kabupaten/Kota peserta P2KH

2. Direktur Perkotaan melaksanakan kegiatan pendampingan

3. Kasubdit Jakstra Perkotaan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan

P2KH kepada Kepala SKPD Dekon/TP

4. PPK PKP menyerahkan aset kepada Kepala SKPD Dekon/TP dan diserahkan

kepada Dirjen Penataan Ruang untuk kemudian diserahkan kepada

Bupati/Walikota setelah melewati masa pemeliharaan melalui mekanisme hibah

Barang Milik Negara (BMN)

3.4.2 Tatalaksana kegiatan P2KH di tingkat Provinsi

A. Tahap Persiapan:

1. Menteri PU menerima DIPA dan diserahkan kepada Gubernur untuk

disampaikan kepada Kepala Dinas PU Provinsi

2. Direktur Perkotaan menyerahkan Juknis, Manual, TOR dan RAB kepada Kepala

SKPD Dekon/TP untuk diserahkan kepada PPK PKP dan disampaikan kepada

Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota

3. Direktur Perkotaan mengecek dokumen kesiapan daerah meliputi sharing APBD,

lokasi RTH dan keterlibatan komunitas hijau yang disampaikan oleh Kepala

Dinas PU Provinsi. Apabila dokumen tidak lengkap atau tidak tersedia, maka

pelaksanaan P2KH untuk implementasi fisik dapat dibatalkan

27


4. Dirjen Penataan Ruang menetapkan Pejabat Inti Satker atas usulan Gubernur.

Hasil SK Pejabat Inti Satker diserahkan kepada kepala Dinas PU Provinsi untuk

disampaikan kepada Kepala SKPD Dekon/TP dan diteruskan kepada PPK PKP

5. Kepala Dinas PU Provinsi (atasan kepala SKPD Dekon/TP) mengusulkan nama-

nama Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi kepada Gubernur. SK

Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi diserahkan kepada Kepala

Dinas PU Provinsi untuk kemudian diinformasikan kepada

koordinator/penanggung jawab di kabupaten/kota.

6. Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi memeriksa TOR, RAB, Juknis

dan Manual serta memberikan masukan kepada Direktur Perkotaan.

7. Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi menyusun jadwal kegiatan dan

rencana kerja

8. Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi merevisi POK dan pembukaan

blokir untuk disampaikan oleh PPK PKP kepada KPN Wilayah

B. Tahap Pengadaan

1. Rekrutmen tenaga ahli individual kontrak dilakukan oleh oleh pelaksana

swakelola di kabupaten/kota, untuk kemudian diadministrasikan oleh PPK PKP

di Satker Provinsi

2. Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi melaksanakan koordinasi dan

konsolidasi pelaksanaan P2KH

3. Kepala Dinas PU Provinsi melaksanakan Kick off meeting dan sosialisasi di

tingkat provinsi dengan mengundang Bupati/Walikota/Kepala Dinas serta Tim

Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Pusat

4. Kepala SKPD Dekon/TP menyiapkan Nota Kesepahaman antara pemerintah

provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada

Bupati/Walikota. Apabila disepakati,maka dilakukan penandatanganan

dokumen nota kesepahaman

5. Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Pusat melakukan supervisi dan

bimbingan pelaksanaan kegiatan sosialisasi di kabupaten/kota bersama Tim

Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi


bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan Green Map di kabupaten/kota

bersama Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi


bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan Masterplan di kabupaten/kota


28



bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan DED RTH di kabupaten/kota


9. PPK PKP membentuk panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah

10. PPK PKP membentuk tim penerima hasil pekerjaan

11. Panitia pengadaan melaksanakan pengadaan jasa pengawas dan pelaksana

fisik pekerjaan, memilih dan menetapkan pemenang lelang

12. PPK PKP dan Kontraktor Pelaksana menandatangani kontrak pekerjaan fisik

13. PPK PKP dan Konsultan Supervisi menandatangani kontrak pekerjaan

supervisi

14. Kontraktor pelaksana melaksanakan pekerjaan fisik RTH

15. Konsultan supervisi mengawasi pelaksanaan kegiatan fisik RTH

C. Tahap Pemanfaatan

1. Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi, Tim Pelaksana Swakelola

Kabupaten/Kota dan Konsultan Supervisi melaksanakan pemeriksaan akhir

pelaksanaan kegiatan fisik

2. Kontraktor menyerahkan pekerjaan fisik kepada koordinator/penanggung jawab

dan PPK PKP. Berita Acara Serah terima disampaikan kepada Kepala SKPD

Dekon/TP

3. Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi, menyiapkan dokumentasi

lengkap kegiatan P2KH di kabupaten/kota untuk disampaikan kepada PPK

PKP

4. PPK PKP menyiapkan dokumen serah terima aset kepada Kepala SKPD

Dekon/TP untuk disampaikan kepada Dirjen Penataan Ruang untuk kemudian

diserahkan kepada Bupati/Walikota setelah melewati masa pemeliharaan

3.4.3 Tatalaksana kegiatan P2KH di tingkat Kota/Kabupaten

A. Tahap Persiapan

2. Kepala Dinas PU/Bappeda Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen kesiapan

daerah kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada SKPD Dekon/TP

dan diteruskan kepada Kepala Dinas PU/Bappeda. Kemudian diserahkan

kepada Direktur Perkotaan untuk dicek apakah memenuhi persyaratan.

3. Kepala SKPD Dekon/TP menyiapkan nota kesepahaman antara pemerintah

provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada

Bupati/Walikota. Apabila disepakati, maka dilakukan penandatanganan

dokumen nota kesepahaman

29


4. Bupati/Walikota menetapkan Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota atas usulan

Kepala Dinas PU/Bappeda

B. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

1. Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota menyusun Jadwal Rencana Kerja dan

Rencana Penyerapan Anggaran

2. Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota melaksanakan sosialisasi P2KH sesuai

dengan manual P2KH dan hasilnya dikonsultasikan/disampaikan kepada PPK

PKP

3. Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota melaksanakan penyusunan Green Map

sesuai dengan manual P2KH dan hasilnya dikonsultasikan/disampaikan

kepada PPK PKP

4. Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota melaksanakan penyusunan Masterplan


kepada PPK PKP

5. Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota melaksanakan penyusunan DED RTH


kepada PPK PKP

C. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual

1. Kontraktor menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan fisik dengan

dikonsultasikan kepada konsultan supervisi dan PPK PKP

2. Kontraktor melaksanakan pekerjaan fisik

3. Kontraktor menyusun berita acara penyerahan lapangan dengan konsultasi

kepada supervisi dan Koordinator/penanggung jawab kabupaten/kota

4. Kontraktor menyusun berita acara penyerahan lapangan dengan konsultasi

kepada supervisi dan Koordinator/penanggung jawab kabupaten/kota untuk

disampaikan kepada PPK PKP

5. Kontraktor menyampaikan laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dengan

konsultasi kepada supervisi dan Koordinator/penanggung jawab

kabupaten/kota untuk disampaikan kepada PPK PKP

6. Kontraktor menyusun berita acara pembayaran angsuran/termin dengan



7. Kontraktor menyusun berita acara penyerahan hasil pekerjaan dengan



30


8. Kontraktor menyusun berita acara pemeliharaan hasil pekerjaan dengan



D. Tahap pengawasan pekerjaan fisik (supervisi)

1. Konsultan supervisi menyusun berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan

dari kontraktor pelaksana kepada koordinator/penanggung jawab


2. Konsultan supervisi menyusun berita acara pembayaran angsuran/termin dari

kontraktor pelaksana kepada koordinator/penanggung jawab kabupaten/kota

untuk disampaikan kepada PPK PKP

3. Konsultan supervisi menyusun berita acara pemeliharaan hasil pekerjaan dari

kontraktor pelaksana kepada koordinator/penanggung jawab kabupaten/kota

untuk disampaikan kepada PPK PKP

E. Tahap Serah Terima Hasil Pekerjaan/Aset

1. PPK PKP menyerahkan hasil keseluruhan pekerjaan

2. PPK PKP menyiapkan dokumen serah terima aset kepada Kepala SKPD

Dekon/TP untuk disampaikan kepada Dirjen Penataan Ruang untuk kemudian

diserahkan kepada Bupati/Walikota setelah melewati masa pemeliharaan

melalui mekanisme hibah BMN

3.5. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Wasdal

Pelaksanaan kegiatan Wasdal dilakukan terhadap masing-masing provinsi secara

berkala, dalam bentuk rapat/konsultasi/konsinyasi baik di pusat maupun di daerah,

setidak-tidaknya pada pertemuan awal (Kick Off), pertemuan antara (Mid Term) dan

pertemuan akhir (Wrap Up) pada akhir tahun anggaran, serta pemantauan

langsung/partisipatif pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu.

Untuk pertemuan awal dan pertemuan akhir dilakukan bersamaan dengan pertemuan

koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat Perkotaan bersama dengan Direktorat Bina

Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Pertemuan antara

dilakukan di Provinsi/secara regional (cluster wilayah).

Pertemuan antara dimaksudkan untuk melakukan pengarahan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada tengah tahun

anggaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja SKPD dalam rangka

pencapaian sasaran akhir tahun anggaran 2012.

31


Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan SKPD Tugas Pembantuan

PROVINSI PUSAT

Menteri PU

(Penanggung Jawab Anggaran)

Gubernur

Direktur Jenderal

Penataan Ruang

(Penanggung jawab Program)

Gubernur

Gubernur

Kepala Dinas

ProvinsiTerkait

Ka. Satker

SKPD TP di Provinsi

Kasubdit

PPK Pengembangan Kawasan Perkotaan

Koordinasi Pembinaan

Pelaksanaan

Wasdal dan Koordinasi

Pelaksanaan Kegiatan

Garis Komando

Garis Koordinasi Pembinaan

Dan Pengawasan

Teknis Pelaksanaan

Koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan

Pelaksanaan Program

Direktur Perkotaan

32


JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN P2KH 2012

WAKTU JANUARI SEPTEMBER OKTOBER

KEGIATAN DI SATKER PUSAT

A. Penyusunan Juknis & Modul A

Pra Kick-Off

B. Monitoring Evaluasi P2KH 2012 (Roll Over ) B B B

C. Promosi Implementasi C C C C

D. Sistem Pelaksanaan P2KH D D D D

(PMU, KMP, KME, & Sisinfo)

KEGIATAN PADA 60 KOTA

1. Sosialisasi ke Green Community 1

2. Green Map 2 2

3. Master Plan RTH

4. DED

5. Implementasi Fisik 5 5 M

6. Supervisi 6 6 M


7. Penyusunan RAKH

8. Master Plan RTH


9. Penyusunan RAKH

Keterangan:

A. Penyusunan Petunjuk Teknis dan Modul

B. Monitoring Evaluasi P2KH 2012

C. Promosi Implementasi

D. Sistem Pelaksanaan (PMU, KMP, KME, & Sistem Informasi)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Kegiatan di Satker Pusat

PBJ : Pengadaan Barang dan Jasa

M : Pemeliharaan

Implementasi Fisik

Supervisi

Penyusunan Green Map (contoh TOR)

Penyusunan Masterplan RTH (tahapan, lokasi prioritas, luas, sejarah, status tanah dan kepemilikan RTH - eksisting dan rencana, sumber biaya, nilai investasi + contoh TOR, legalisasi/Perda, jenis

vegetasi, fungsi, batas persil, skala peta 1:5000)

Sosialisasi (panduan pembentukan green community, participatory planning dalam RTH, kemitraan dengan masyarakat, model kelembagaan pada tingkat komunitas, jenis project)

Penyusunan DED (softscape, hardscape, satuan biaya, jenis tanaman lokal, tahapan pelaksanaan)

FEBRUARI

A

MEI

1

MARET

1

2

APRIL

2

JUNI

4

JULI

4

B B

7

8

7

8

9 9

3

C

8

9

AGUSTUS

5

6

7

B

D

PBJ

PBJ

3 3 3

4

B B B

C

Pelaporan1

C C

D D D

DESEMBER

B

Pelaporan

Pelaporan

Pelaporan

Pelaporan

Pelaporan

Pelaporan

Pelaporan

Pelaporan

NOVEMBER

SWAKELOLA KONTRAKTUAL

33


BAB IV

MEKANISME PELAPORAN

4.1 Jenis Laporan

Dalam pelaksanaan kegiatan, PPK PKP diwajibkan untuk menyiapkan dan

menyampaikan laporan sebagai berikut :

a. Laporan Hasil Pelaksanaan Program;

b. Laporan Sistem Akuntansi Instansi;

c. Laporan melalui E-Monitoring; dan

d. Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2 Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program (Kegiatan Rutin PPK)

A. Laporan Bulanan

Berisikan progres antara lain : penyelenggaraan kegiatan, administrasi dan

keuangan, temuan permasalahan, pencapaian sasaran dan keluaran, serta

saran tindak pemecahan masalah. Disampaikan kepada Ditjen Penataan

Ruang c.q. Direktorat Perkotaan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan

berikutnya.

b. Laporan Triwulan

Merupakan rekapitulasi progres hasil pencapaian selama 1 (satu) triwulan, hasil

pencapaian pemecahan masalah, serta saran tindak untuk periode berikutnya

dan disampaikan paling lambat pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

c. Laporan Semesteran

Merupakan rekapitulasi progres hasil pencapaian selama 1 (satu) Semester,

hasil pencapaian pemecahan masalah, serta saran tindak untuk periode

berikutnya dan disampaikan paling lambat pada setiap tanggal 5 bulan

berikutnya, serta disampaikan kepada Ditjen Penataan Ruang c.q. Direktorat

Perkotaan paling lambat pada dalam bulan Januari 2013.

D. Laporan Akhir Tahun Anggaran 2012 (Annual Report)

Berisikan seluruh pencapaian hasil pelaksanaan sesuai dengan yang telah

ditetapkan dalam Petunjuk Teknis dan Manual P2KH Tahun Anggaran 2012

dan disampaikan kepada Ditjen Penataan Ruang c.q. Direktorat Perkotaan

paling lambat pada dalam bulan Januari 2013.

34


4.3 Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Laporan Sistem Akuntansi Instansi mengacu kepada Lampiran E Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum, Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan

Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

4.4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Melalui e – Monitoring

Laporan melalui e-Monitoring mengacu kepada Lampiran E Peraturan Menteri



Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Laporan e-monitoring merupakan laporan yang bersifat sangat prioritas dan harus

dimutakhirkan setiap saat terdapat perubahan/kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Apabila PPK mengalami kendala teknis pada saat entry data, PPK wajib segera

melaporkan kepada Direktur Perkotaan. Apabila Direktur Perkotaan tidak mampu

menyelesaikan masalah seperti tersebut diatas, secara proaktif PPK wajib

menyelesaikan masalah dengan berkonsultasi langsung ke Biro Perencanaan dan

KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

Kelalaian dalam pelaporan e-monitoring merupakan indikator penting dalam penilaian

Kinerja PPK (tertib waktu, tertib mutu/kualitas, dan tertib administrasi).

4.5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja instansi pemerintah mengacu kepada Lampiran E Peraturan Menteri



Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Juknis P2KH

Documents