Juknis Bsm Smk 2015

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan prestasi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia serta ketrampilan yang dipergunakan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pembangunan bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi, karena

daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan

pembangunannya di sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Banten mengemban tugas

untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama

besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu. Pelayanan sektor

pendidikan untuk menjangkau masyarakat kurar g mampu menjadi tantangan besar mengingat

kondisi ekonomi makro yang belum kondusif.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

menjadi dasar tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan

keterampilan, kesehatan jasmkni dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta

rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas memang sangat dibutuhkan oleh

setiap warga negara dan memerlukan dukungan biaya operasional yang memadai

(cukup besar), karena banyak faktor dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi

sekolah yang mempunyai kualitas yang sesuai dengan harapan. Dengan pendidikan yang

berkualitas, maka akan timbul dalam din seseorang untuk berlomba-lomba dan

memotivasi diri untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Penyelenggaraan

pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu upaya untuk lebih meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dari

pendidikan tingkat- dasar sampai pendidikan tinggi.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tidak seluruhnya masyarakat kita

mempunyai tingkat pendapatan yang relatif cukup untuk membiayai pendidikannya sesuai

yang diharapkan. Oleh karena itu setiap pesera didik pada satuan pendidikan berhak

mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki prestasi

kecerdasan dan intelektual dibidang akademik dan prestasi non akademik yang balk dan

tidak mampu secara ekonomi, untuk berhak mendapatkan bantuan berupa beasiswa bagi

mereka yang berprestasi.

Wajib be!ajar 12 tahun belum sepenuhnya diterapkan diseluruh penjuru bangsa

salah satunya Provinsi Banten, belum semua sekolah menengah atas melaksanakan

wajar diknas 12 tahun tetapi untuk dana bantuan dialokasikan oleh provinsi serta beberapa

sekolah sudah menjadi rintisan tapi sayangnya, Angka partisipasi sekolah Provinsi

Banten untuk usia sekolah SMK masih berada pada angka 62,31% (data BPS 2013).

Dengan demikian ternyata masih banyak lulusan sekolah menengah pertama yang belum

mampu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMK termasuk mereka yang memiliki

prestasi akademik yang balk dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Selain permasalahan angka partisipasi sekolah yang masih rendah, jumlah

penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis

Kemiskinan) pada bulan September 2014 di Banten mencapai 649,19 ribu orang (5,51

persen), meningkat 26,35 ribu orang (4,23 persen) dibandingkan dengan penduduk

miskin pada Maret 2013 yang hanya sebesar 622,84 ribu orang (5,35 persen). Hal ini

mengindikasikan bahwa akan semakin sulit untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang

yang lebih tinggi.

Melihat berbagai masalah diatas. pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk

memberikan bantuan beasiswa miskin SMK yaitu bantuan pendidikan bagi peserta didik

SMK yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik dan/atau non

akademik untuk menempuh pendidikan SMK, alasannya karena dalam

konteks otonomi daerah pengelolaan urusan pendidikan menengah telah menjadi

urusan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara

adil dan merata bagi setiap warganya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, agar bantuan beasiswa

miskin tahun 2015 berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan

panduan sebagai dasar dalam menyalurkan beasiswa miskin SMK agar sesuai

dengan yang diharapkan.

B. TUJUAN

Tujuan dari Bantuan Beasiswa Miskin SMK ini antara lain :

1. Menghilangkan halangan peserta didik SMK miskin/tidak mampu yang

berprestasi dapat berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu mereka

memperoleh pendidikan yang lebih baik;

2. Mencegah peserta didik SMK miskin/tidak rnampu yang berprestasi dari

kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan dan menarik

peserta didik miskin untuk bersekolah;

3. Memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada peserta didik

SMK miskin/tidak mampuyang berprestasi memenuhi kebutuhan dalam kegiatan

pembelajaran sehingga dapat menyelesaikan pendidikan;

4. Mendukung ketercapaian tujuan program Pendidikan Menengah Universal

(PMU).

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam pelaksanaan BantuanBeasiswa Miskin SMK

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2000, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015:

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 104 Tahun 2014 tentang

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Menengah;

9 . Pera tu ran Daerah Prov ins i Ban ten Nomor 7 Tahun 2012 ten tang

Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2015;

12. Peraturan Gubemur Banten Nomor 65 Tahun 2014 tentang Bantuan Biaya

Pendidikan Bagi Peserta Didik Miskin/Tidak Mampu di Provinsi Banten.

D. SASARAN DAN BESARAN DANA

Jumlah sasaran peserta didik Bantuan Beasiswa Miskin SMK adalah

sebanyak 4895 peserta didik dengan alokasi dana sebesar Rp. 4,895.000.000,-.

Alokasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui kegiatan Peningkatan Mutu

Akses dan Tata Kelola SMK sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun

2015. Sasaran Bantuan Beasiswa Miskin SMK adalah peserta didik kelas XI dan

XII Tahun pelajaran 2015/2016.

E. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA

Kriteria peserta didikpenerima Bantuan Beasiswa Miskin SMK Tahun

2015 adalah sebagai berikut:

1) Peserta didik SMK dari keluarga rniskin/tidak mampu yang dibuktikan dengan

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan setempat;

2) Peserta didik sebagaimana dimaksud ,pada point 1 (satu) diatas memiliki

prestasi dibidang akademik dan / atau non akademik dengan ketentuan sebagai

berikut :

a) Bidang akademik (memiliki nilai ketuntasan sikap/predikat baik dan memiliki

ketuntasan pengetahuan dan keterampilan baik dengan rentang nilai untuk

kurikulum 2013 minimal 3,0 (tiga koma nol) dan untuk kurikulum 2006

minimal 80 (delapan puluh) yang dibuktikan dengan keterangan kepala

sekolah.

a) Bidang non akademik dibuktikan dengan surat keterangan kepala

sekolah/Iaporan hasil belajar/piagam/piala tahun 2015.

3) Penduduk di Wilayah Provinsi Banten dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga

(KK) Orang tua/wali murid:

4) Peserta didik yang diusulkan oleh sekolah adalah peserta didik yang tidak

mendapatkan bantuan serupa dari Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota masingmasing;

4) Diusulkan oleh sekolah dan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota;

5) Peserta didik SMK Negeri dan atau Swasta yang mempunyai izin operasional;

6) Melengkapi isian format identitas peserta didik calon penerima secara lengkap untuk

keperluan penyaluran dana.

BAB II

KAJIAN EMPIRIK

A. KONSEP BEASISWA

Pengertian Beasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu

tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau peserta didik sebagai bantuan

biaya belajar. Sedangkan menurut istilah lain Beasiswa merupakan tunjangan uang,

diberikan kepada pelajar-pelajar, baik dengan cuma-cuma atau sebagai persekot

tidak berbunga, untuk menyelesaikan pendidikannya (Soegarda Poerbakawatja,

1982:41).

Pengertian Beasiswa seperti yang dikutip dari www.wikipedia.org adalah

pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang

bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.

Pemberian Beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-curna ataupun

pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya

pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang

memberikan Beasiswa tersebut.

Beasiswa juga ditujukan untuk mengantisipasi mahalnya memperoleh

pendidikan yang diharapkan memenuhi segala kebutuhan dalam proses belajar agar

pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Beasiswa juga diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada

individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang Iebih tinggi.

Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi atau penghargaan

berupa bantuan keuangan. Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang

menerimanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang

PPh/2000. Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan

ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh

dari sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi

atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena beasiswa bisa diartikan menambah

kemampuan ekonomis bagi penerimanya, berarti beasiswa merupakan penghasilan.

Beasiswa berfungsi sebagai bantuan dana bagi peserta didik yang kurang

mampu maupun yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan yang Iayak yang

diberikan oleh suatu lembaga pemerintah maupun swasta.

B. BANTUAN BEASISWA MISKIN SMK

Bantuan beasiswa bagi peserta didik miskin untuk peserta didik SMK adalah

bantuan dari pemerintah Provinsi Banten berupa sejumlah uang yang diberikan

secara langsung kepada peserta didik SMK sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan.Bantuan Beasiswa Miskin SMK dimaksudkan untuk mengamankan

upaya jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan dengan memastikan

masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan sehingga mutu sumber daya

manusia Provinsi Banten terus meningkat dan mampu bersaing dalam era

masyarakat global.

Untuk mendukung pencapaian maksud diatas. salah satu upaya yang

dilakukan adalah penjaringan data peserta didik dari rumah tangga miskin dan

peningkatan satuan biaya bantuan serta percepatan penyaluran dana bantuan

dengan sumber data dari sekolah dan pemerintah kelurahan/desa serta

kabupaten/kota. Upaya diatas bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran

peserta didik penerima bantuan, ketepatan jumlah bantuan yang diterima oleh

peserta didik, dan ketepatan waktu penyaluran bantuan.

Dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu, serta menekan angka putus sekolah, pemerintah berupaya memperluas

akses pendidikan menengah dengan memberikan perhatian yang lebih besar

kepada penduduk miskin. Perhatian tersebut berupa pemberian beasiswa peserta

didik miskin SMK. Pemberian beasiswa tersebut bertujuan untuk memberikan

layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi b iaya

kebutuhannya di bidang pendidikan agar peserta didik yang orang tuanya tidak

mampu atau miskin tetap memperoleh pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan

yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Pasall2 Ayat1

huruf a), "Urusan Pemerintahan VVajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar" meliputi

"pendidikan". Pemerintah Provinsi mengelola Pendidikan Menengah dan Pendidikan

Khusus. Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMK telah bergulir

walaupun belum semuanya ditanggung, diharapkan dapat meningkatkan jumlah

keikutsertaan peserta didik, tetapi masih banyak anak-anak yang tidak dapat bersekoiah,

putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya.

Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan orangtua/keluarga dalam memenuhi

kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, maupun biaya

pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang melatarbelakangi

dikembangkannya bantuan Beasiswa Miskin SMK.

Lebih lanjut bantuan ini adalah bantuan daerah yang bertujuan untuk

menghilangkan hambatan peserta didik miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan

membantu peserta didik miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak,

mencegah putus sekolah, menaroc peserta didik rniskin untuk kembali bersekolah,

membantu peserta didik memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran,

mendukung bantuan VVajib Belajarpendidikan dasar dua betas tahun, serta membantu

kelancaran Bantuan sekolah. Melalui bantuan ini diharapkan anak usia sekolah dari

rumahtangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan

diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya.

Bantuan beasiswa miskin SMK ini juga mendukung komitmen pemerintah Provinsi

Banten untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota.

Bantuan ini bersifat beasiswa dengan melihat kondisi ekonomi peserta didik calon penerima

juga didasarkan pada prestasi akademik dan/atau non akademik peserta didik. Bantuan

beasiswa miskin SMK ini bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

A. PENETAPAN KUOTA BANTUAN BEASISWA MISKIN SMK

Penetapan kuota pemberian bantuan Beasiswa Miskin SMK per

Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah peserta

didik miskin per Kabupaten/Kota. Jika jumlah peserta didik miskin yang ada di wilayah

kabupaten/kota lebih besar, maka akan memperoleh prioritas dengan persentase kuota

penerima yang lebih besar.

Kuota peserta didik calon penerima Beasiswa Miskin SMK Tahun 2015 di Provinsi

Banten untuk masing-masing wilayah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 1.Kuota Peserta Didik Calon Penerima Beasiswa Miskin

Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Tahun 2015

No Kab/Kota

Jumlah Peserta Didik

Miskin

KuotaPeserta

DidikPenerima

Jumlah Bantuan YangDiterim a (Rp)

1 Kabupaten Serang 734 734,000,000

2 Kabupaten Pandeglang 734 734,000,000

3 Kabupaten Lebak 734 734,000,000

4 Kabupaten Tangerang 735 735,000,000

5 Kota Tangerang 489 489,000,000

6 Kota Cilegon 490 490,000,000

7 Kota Serang 490 490,000,000

8 Kota Tangerang Selatan 489 489,000,000

Jumlah 4895 4,895,000,000

Sumber data : Dapodikmen Tahun 2014

B. PENETAPAN PESERTA DIDIK PENERIMA BANTUAN BEASISWA

Penetapan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin SMK dilaksanakan

dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sekolah

a. Kepala Sekolah mengikuti sosialisasi Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi

Banten Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/Kota.

b. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah melakukan seleksi dan

memutuskan peserta didik calon penerima Beasiswa Miskin SMK yang

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.Selanjutnya memasukan narnanama

peserta didik calon penerima Beasiswa Miskin SMK Tahun 2015 tersebut ke

dalam Formulir Rekap Sekolah (Formulir 1);

c. Kepala Sekolah dan Komite Sekolah menyerahkan Rekap Sekolah (Formulir 1) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi Bantuan Beasiswa

Miskin SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015 kepada SMK Negeri dan atau

Swasta yang ada diwilayahnya.

b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerima dan menggabungkan seluruh

rekap usulan sekolah (Formulir 1) yang ada diwilayahnya.

c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi rekap usulan

sekolah untuk menentukan kalayakan calon penerima Bantuan Beasiswa

Miskin SMK.

d. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotamemasukan data peserta didik hasil verifikasi kedalam rekap Kabupaten/Kota (Formulir 2) sesuai dengan kuota

yang telah ditetapkan.

e. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyerahkan rekapitulasi usulan calon

penerima bantuan beasiswa miskin SMKAPBD Provinsi Banten Tahun 2015

(Formulir 2)Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

3. Dinas Pendidikan Provinsi Banten

a. Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalukan sosialisasi Bantuan Beasiswa Miskin

SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015 kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota.

b. Dinas Pendidikan Provinsi Banten menerima rekapitulasi usuian peserta didik

calon penerima bantuan beasiswa miskin SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015

(Formulir 2) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

c. Apabila jumlah peserta didik calon penerima bantuan beasiswa miskin SMK yang

diusulan Dinas Pendidikan kabupaten/kota melebihi atau kurang dari kuota yang

telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Provinsi Banten dapat menambahkan /

mengurangi / mengalihkan kuota ke Kabupaten/Kota lainnya.

d. Dinas Pendidikan Provinsi Banten melakukan kompilasi data usulan tersebut

e. Dinas Pendidikan Provinsi Banten menetapkan peserta didik Penerima

Bantuan Beasiswa Miskin SMK Tahun 2015 dengan Surat Keputusan Dinas

Pendidikan Provinsi Banten

C. PENYALURAN DANA BANTUAN BEASISWA MISKIN SMK

Dana Bantuan Beasiswa Miskin SMK disalurkanlangsung ke rekening peserta

didik penerima Bantuan Beasiswa.Adapun besar dana yang disalurkan sesuai

dengan biaya satuan yang sudah ditetapkan. Proses penyaluran dana Bantuan

Beasiswa Miskin SMK dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut

1. Penyaluran dana Beasiswa Miskin SMK dilakukan oleh Seksi Bina SMK

dengan cars mengajukan Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) LS dan Surat

Perintah Membayar (SPM) ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah (DPPKD) Provinsi Banten untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) dengan melampirkan :

a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten tentang

Penetapan Peserta Didik SMK penerima Bantuan Beasiswa Miskin SMK

Tahun 2015;

b. Daftar data nominatif penerima Bantuan Beasiswa Miskin SMK;

2. Dana disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

(DPPKD) Provinsi Banten ke Rekening peserta didik penerima Bantuan

Beasiswa Miskin SMK;

3. Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Tahun 2015

dilakukan mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;

4.. Dana Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Tahun 2015 diterima oleh

peserta didik tanpa pengenaan biaya.

D. PENGAMBILAN DANA BANTUAN BEASISWA MISKIN SMK

Pengambilan dana Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi Banten

Tahun 2015 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1.Dana Bantuan Beasiswa Miskin SMK ( apat diambil oleh peserta didik

setelah menerima pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

2. Dana Bantuan Beasiswa Miskin SMK diambil Iangsung oleh peserta

didik penerima bantuan dengan syarat:

a) Menunjukkan tanda pengenal peserta didik (kartu pelajar, foto copy

raport, surat keterangan kepala sekolah yang bersangkutan).

b) Menunjukan Kartu Beasiswa Keluarga Tidak Mampu (KTM) SMK

Tahun 2015.

c) Peserta didik yang bersangkutan tercantum dalam Surat

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten tentang

Penetapan Peserta Didik Penerima Bantuan Beasiswa Miskin SMK

yang diinformasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

3.. Bagi peserta didik yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke

Bank Penyalur (tidak ada Bank Penyalur di kecamatan dimana sekolah ituberada

atau biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima),

maka pengambilan dana bantuan dapat dikuasakan kepada Kepala

Sekolah/Bendahara Sekolah dengan syarat:

a. Surat kuasa kolektif dari peserta didik penerima Bantuan Beasiswa

Miskin SMK telah ditandatangani oleh peserta did* yang bersangkutan;

b. Penerima kuasa kolektif adalah Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah

dengan diketahui oleh Komite Sekolah;

c. Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah selaku penerima kuasa harus

segera menyerahkan danaBantuan Beasiswa Miskin SMK kepada

peserta didik yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari kerja

setelah dana diterima. Peserta didik menandatangani daftar penerimaan

Bantuan Beasiswa Miskin SMK sebagai bukti penerimaan dari Kepala

Sekolah.

E. PEMANFAATAN, PEMBATALAN, LARANGAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Dana Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015 dapat

dimanfaatkan peserta didik untuk :

a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah;

b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);

c. Uang saku peserta didik bersekolah;

d. Biaya kursus/les tambahan.

2. Bantuan Beasiswa Miskin SMKdapat dibatalkan jika peserta didik yang

bersangkutan

a. Berhenti/pindah sekolah;

b. Meninggal dunia;

c. Terbukti melakukan pelanggaran tata tertib sekolah atau terbukti melakukan

tindakan asusila/kriminal/kejahatan dan mengkonsumsi minuman keras dan

narkoba.

3. Penerima Bantuan Beasiswa Miskin SMKtidak

diperkenankan/dilarangmenggunakan dana Bantuandimaksud untuk tujuan

yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah, seperti tindak kejahatan,

judi, narkoba, miras dan tindak konsumtif Iainnya.

4. Pengawasan terhadap pelaksanan Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD

Provinsi BantenTahun 2015 dilakukan oleh:

a. Tim monitoring Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Provinsi Banten.

5. Sanksi bagi peserta didik penerima Beasiswa miskin SMK yang tidak mernatuhi

ketentuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Jika mempergunakan dana Beasiswa miskin SMK diluar pemanfaatan yang

ditentukan, maka peserta didik tersebut tidak dapat diusulkan kembali oleh

sekolah yang bersangkutan sebagai penerima beasiswa miskin SMK pada

tahun berikutnya;

b.Jika melakukan tindakan asusila/kriminal/kejahatan, mengkonsumsi minuman

keras dan narkoba, tidak dapat diusulkan kembali oleh sekolah yang

bersangkutan sebagai penerima Bantuan Beasiswa Miskin SMK pada tahun

berikutnya.

F. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK PENERIMA BANTUAN

Peserta didik penerima Bantuan Beasiswa Miskin SMK mempunyai

kewajiban sebagai berikut:

1. Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh;

1. Menunjukkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah;

2. Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela;

3. Menggunakan dana Beasiswa Miskin SMK sesuai dengan ketentuan

pemanfaatan dana.

BAB IVPEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN

A. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

Pengelola Dana Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi Banten

Tahun 2015 adalahDinas Pendidikan Provinsi Banten dalam hal ini dilaksanakan

oleh Seksi Bina SMK.

Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah:

1. Menetapkan kuota/alokasi Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi

Banten Tahun 2015 per Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional dengan

mempertirnbangkan jumlah peserta didik miskin per Kabupaten/Kota. Jika

jumlah peserta didik miskin yang ada di wilayah kabupaten/kota lebih besar,

maka akan memperoleh prioritas dengan persentase kuota penerima yang leh

besar.

1. Mengembangkan dan menetapkan mekanisme pelaksanaan bantuan yang

dituangkan dalam bentuk Panduan Pelaksanaan berdasarkan pengalaman dan

masukan dari pemangku kepentingan pendidikan;

2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Bantuan Beasiswa Miskin

SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015;

3. Melakukan pendataan dan verifikasi peserta didik penerima dana Bantuan

Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015;

4. Menetapkan peserta didik penerima bantuan berdasarkan data hasil verifikasi

yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

5. Membantu pemantauan pelaksanaan penyaluran danaBantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015.

7. Menyalurkan dana Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi Banten

Tahun 2015 langsung kepada rekeningpeserta didik penerima bantuan;

8. Memberitahukan kepada Dinas Pendidikgn Kabupaten/Kota bahwa dana

Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015 telah slap

untuk dicairkan/diambil oleh peserta didik penerima;

9. Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan Bantuan Beasiswa Miskin

SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015

10. 9. Menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi

Banten Tahun 2015.

B. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

Tugas-tugas yang dilaksanakan Dinas Pendidikan kabupaten/Kota adalah:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi Bantuan Beasiswa

Miskin SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015;

2. Menginformasikan Panduan Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Miskin SMK

APBD Provinsi Banten Tahun 2015padaSMK Negeri dan atau Swasta di

wilayah masing-rnasing;

3. Menyusun rekapitulasi data peserta didik calon penerima Bantuan Beasiswa

Miskin SMK hasil validasi yang telah disetujui kepala sekolah dan komite

sekolah untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

4. Mengesahkan/menyetujui data usulan peserta didik calon penerima Bantuan

Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015;

5. Menyampaikan data usulan peserta didik calon penerima Bantuan Beasiswa

Miskin SMK APBD Provinsi Banten Tahun 2015 ke Dinas Pendidikan Provinsi

Banten;

C. SEKOLAH

Pengelola Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi Banten Tahun

2015 tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah. Bendahara

sekolah, Guru yang ditunjuk dan Komite Sekolah.

Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi

Banten Tahun 2015 kepada Guru, Komite Sekolah, Siswa Dan Orang Tua

Siswa;

2. Melakukan seleks i peserta d id ik ca lon pener ima bantuan sesuai

persyaratan/kriteria yang telah ditetapkan;

3. Melengkapi data-data untuk memenuhi persyaratan pesertadidik penerima

bantuan;

4. Mengajukan daftar usulan nama peserta didik calon penerima Bantuan

Beasiswa Miskin SMK A.PBD Provinsi Banten Tahun 2015 ke Dinas Pendid can

Kabupaten/Kota;

5. Khusus bagi sekolah yang pesertadidiknya sulit untuk mengakses lye Bank

penyalur (tidak ada Bank penyalur di kecamatan dimana sekolah itu berada),

sekolah memfasilitasi pengambilan dana bantuan secara kolektif.

6. Membantu melakukan pemantauan pemanfaatan dana bantuan oleh peserta

didik penerima.

7. Menghimpun pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan dari masing-

masing peserta didik penerima, selanjutnya menyampaikan laporan

pertanggungjawaban dimaksud pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

BAB VPELAPORAN DAN PENYAMPAIAN PENGADUAN

A. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Bantuan Beasiswa Miskin SMK APBD Provinsi Banten

Tahun 2015 disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui Seksi Bina

SMK meliputi antara lain :

1. Data peserta didik penerima

2. Penyaluran Bantuan Beasiswa Mskin SMK berupa bukti transfer penyaluran

dana yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

daerah (DPPKD) Provinsi Banten

3. Pemanfaatan dana oleh peserta didik penerima

4. Kendala dalarn pelaksanaan Bantuan Beasiswa Miskin SMK.

Adapun sistematika laporan dimaksud sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. D a s a r H u k u m

C. Maksud dan Tujuan

Bab II : Pelaksanaan

A. Persiapan

B. P e n y a l u r a n

C. Pemanfaatan

Bab III : Pemantauan dan Evaluasi

A. Pemantauan

B. Evaluasi

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

A kesimpulan

B. Saran

B. PENYAMPAIAN DAN PENGADUAN

Apabila masyarakat ingin mennperoleh kejelasan tentang bantuan beasiswa

miskin tahun 2015 maupun melakukan pengaduan yang berkaitan dengan bantuan

tersebut, dapat Iangsung menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui:

e-mail :[email protected]

Sedangkan untuk Pengaduan tertulis, dapat disampaikan melalui alamat:Seksi Bina SMK, Dinas Pendidikan Provinsi BantenJalan Syech Nawawi Al-Bantani KP3B Serang

BAB VIPENUTUP

Penyusunan panduan BantuanBeasiswa Miskin SMK ini merupakan bukti

komitmen dan keberpihakan Pemerintah Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman

atau acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam memberikan dan

menyalurkan beasiswa kepada peserta didik SMK miskin/tidak mampu tetapi

memiliki prestasi akademik dan atau non akademik dari keluarga tidak

mampu untuk memiliki kesempatan mengikuti pendidikan dan terhindar dari putus

sekolah.

Upaya untuk memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik miskin dan

mempersempit kesenjangan partisipasi pendidikan ini hanya akan berhasil apabila ada

komitmen yang kuat baik dari Pemerintah Provinsi, KabupatenlKota dan Sekolah.

Komitmen tersebut bisa diwujudkan salah satunya melalui pelaksanaan bantuan

beasiswa miskin SMK secara transparan clan akuntabel. Hal ini bisa teriihat dari

pelaksanaan bantuan beasiswa miskin SMK yang mengacu pada Panduan

Pelaksanaan yang telah ditetapkan, tepatnya sasaran bantuan, tepatnya jadwal

penyaluran, dan tidak adanya pemotongan (pemberian komisi) terhadap dana Bantuan

Beasiswa Miskin SMK oleh siapapun dan dengan alasan apapun.

Akhirnya dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada semua pihak yang secara aktif membantu hingga buku panduanBantuan

BeasiswaMiskin SMK dapat dlselesaikan.Kami menyadari masih terdapat kekurangan

didalam buku ini, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan untuk

penyempurnaan buku panduan ini.

Formulir 1Formulir Rekap Sekolah

Daftar Siswa Miskin Yang Diusulkan Sekolah Untuk Mendapat Bantuan Beasiswa Miskin SMKTahun Anggaran 2015

Nama Sekolah :NPSN :Ijin Operasional Sekolah :Alamat :Kecamatan :Kabupaten/Kota :Provinsi :No. HP Kepala Sekolah :

NO NISN NO. SKTM

NO. KARTU KELUARGA

NAMA SISWA

JENIS KELAMIN

PRESTASI BUKTI PRESTASI

NAMA IBU

NAMA AYAH

NAMA WALIKELAS AKADEMIK NON AKADEMIK

…………………………………….., 2015Kepala Sekolah

Catatan1. 8idangAkadernikMemilikiNilaiketuntasa npangstahuandanketerampilanbaikdenganrentangnilaiuntukkurikulum 2013 minimal 3,0 (figakomanol)

danuntukkurikuium 2006 minimal 80 (delapa npuluh) yang dibukiikandengankaterangankepalasekolah.1. "` &clang non akadetnikdibuldikandengansuratketerangankepalosekolah/luporanhasilbelajaiipiagain/pialatahun 20152. Formulir 2:3. Format Rekap Dinas Pendidikan Kab/Kota

Formulir 2Rekap Siswa Miskin Yang Diusulkan Untuk Mendapat BANTUAN BEASISWA MISKIN SMK

Dinas Pendidikan Kab/Kota......................................................Tahun Anggaran 2015

NO NAMASEKOLAH

NPSNNO IJIN

OPERASIONALSEKOLAH

ALAMAT SEKOLAH

NAMA SISWA

JENIS KELAMIN KELAS NISN NO

SKTM

PRESTASIBUKTI

PRESTASINAMA

IBUNAMA AYAH

NAMA WALI KET

AKADEMIK NONAKADEMIK

Disusun Oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota Rekapitulasi Usulan Siswa Caton Penerima Beasiswa Miskin SMK dart Sekolah untuk Diverifikasi dan Disetujui sebagai Siswa Caton Penerima Bantuan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten

. , 2015Kepala Dinas PendidikanKab/Kota ..............................................................

Catalan :1. Bidang Akademik Memiliki Nilai ketuntasan pengetahuan dan keterampilan baik dengan rentang nilai untuk kurikulum 2013 minimal

3,0 (tiga koma nol) dan untuk kunkulum 2006 minimal 80 (delapan puluh) yang dibuktikan dengan keterangan kepala sekolah.

2 . Bidang non akademik dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah/laporan hasil belajar/piagam/piala tahun 2015

Formulir 3:

REKAPITULASI USULAN SISWA CALON PENERIMABANTUAN BEASISWA MISKIN SMK

PROVINSI BANTENTAHUN 2015

NO KAB / KOTA

NAMASEKOLAH

NPSN ALAMAT SEKOLAH

NAMA SISWA

N I SN KELAS JENIS KELAMIN NO

SKTM

P RE S T ASI

BUKTI

PRESTASI

NAMA IBU KANDUNG

NAMA AYAH KANDUNG

NAMA WALI

MURIDKETERANGAN

AKADEMIK NONAKADEMIK

Serang, 2015Kepala,

E KOSASIH SAMANHUDI Pembina Utama MadyaNIP. 19600727 198303 1 012

Catatan :1. Bidang Akademik Memiliki Nilai ketuntasan pengetahuan dan keterampilan baik dengan rentang nilai untuk kurikulum 2013 minimal

3,0 (tiga koma nol) dan untuk kunkulum 2006 minimal 80 (delapan puluh) yang dibuktikan dengan keterangan kepala sekolah.2 . Bidang non akademik dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah/laporan hasil belajar/piagam/piala tahun 2015

Formulir 4

DAFTAR PENYALURANBANTUAN BEASISWA MISKIN SMK

PROVINSI BANTENTAHUN 2015

NO HARI / TANGGAL

KABUPATEN/ KOTA

NAMA SEKOLAH

NOMOR REKENING PESERTA

DIDIK

JUMLAH DANA YANG

DITERIMA

ALAMAT SEKCLAH

NAMA SISWA N I SN KELAS NO

SKTMJENIS

KELAMINNAMA IBU KANDUNG

NAMA AYAH

KANDUNG

NAMA WALI

MURIDKET

1.

Serang, 2015

Kepala,

E KOSASIH SAMANHUDI Pembina Utama MadyaNIP. 19600727 198303 1 012

Formulir 5Contoh Format Daftar Penerimaan Bantuan

DAFTAR PENERIMAAN BANTUANBANTUAN BEASISWA MISKIN SMK

PROVINSI BANTENTAHUN 2015

Nama Sekolah :NPSN :Ijin Operasional Sekolah :Alamat :Kecamatan :Kabupaten/Kota :Provinsi :No. HP Kepala Sekolah

NO HARI / TANGGAL NAMA PESERTA

JENIS KELAMIN KELAS JUMLAH

YANG TANDA TANGAN

DIDIK / PENERIMA

DITERIMA (Rp) PESERTA DIDIK / PENERIMA ORANG TUA/VVALI MURID

1 1.000.000

2 1 000.000

DST 1.000.000

JUMLAH

............................................, 2015Kepala Sekolah