BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan prestasi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang dipergunakan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi, karena daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya di sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Banten mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu. Pelayanan sektor pendidikan untuk menjangkau masyarakat kurar g mampu menjadi tantangan besar mengingat kondisi ekonomi makro yang belum kondusif. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmkni dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas memang sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara dan memerlukan dukungan biaya operasional yang memadai (cukup besar), karena banyak faktor dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan prestasi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia serta ketrampilan yang dipergunakan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pembangunan bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi, karena
daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan
pembangunannya di sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Banten mengemban tugas
untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama
besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu. Pelayanan sektor
pendidikan untuk menjangkau masyarakat kurar g mampu menjadi tantangan besar mengingat
kondisi ekonomi makro yang belum kondusif.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menjadi dasar tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jasmkni dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas memang sangat dibutuhkan oleh
setiap warga negara dan memerlukan dukungan biaya operasional yang memadai
(cukup besar), karena banyak faktor dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi
sekolah yang mempunyai kualitas yang sesuai dengan harapan. Dengan pendidikan yang
berkualitas, maka akan timbul dalam din seseorang untuk berlomba-lomba dan
memotivasi diri untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Penyelenggaraan
pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu upaya untuk lebih meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dari
pendidikan tingkat- dasar sampai pendidikan tinggi.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tidak seluruhnya masyarakat kita
mempunyai tingkat pendapatan yang relatif cukup untuk membiayai pendidikannya sesuai
yang diharapkan. Oleh karena itu setiap pesera didik pada satuan pendidikan berhak
mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki prestasi
kecerdasan dan intelektual dibidang akademik dan prestasi non akademik yang balk dan
tidak mampu secara ekonomi, untuk berhak mendapatkan bantuan berupa beasiswa bagi
mereka yang berprestasi.
Wajib be!ajar 12 tahun belum sepenuhnya diterapkan diseluruh penjuru bangsa
salah satunya Provinsi Banten, belum semua sekolah menengah atas melaksanakan
wajar diknas 12 tahun tetapi untuk dana bantuan dialokasikan oleh provinsi serta beberapa
sekolah sudah menjadi rintisan tapi sayangnya, Angka partisipasi sekolah Provinsi
Banten untuk usia sekolah SMK masih berada pada angka 62,31% (data BPS 2013).
Dengan demikian ternyata masih banyak lulusan sekolah menengah pertama yang belum
mampu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMK termasuk mereka yang memiliki
prestasi akademik yang balk dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.
Selain permasalahan angka partisipasi sekolah yang masih rendah, jumlah
penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis
Kemiskinan) pada bulan September 2014 di Banten mencapai 649,19 ribu orang (5,51
persen), meningkat 26,35 ribu orang (4,23 persen) dibandingkan dengan penduduk
miskin pada Maret 2013 yang hanya sebesar 622,84 ribu orang (5,35 persen). Hal ini
mengindikasikan bahwa akan semakin sulit untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang
yang lebih tinggi.
Melihat berbagai masalah diatas. pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk
memberikan bantuan beasiswa miskin SMK yaitu bantuan pendidikan bagi peserta didik
SMK yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik dan/atau non
akademik untuk menempuh pendidikan SMK, alasannya karena dalam
konteks otonomi daerah pengelolaan urusan pendidikan menengah telah menjadi
urusan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara
adil dan merata bagi setiap warganya.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, agar bantuan beasiswa
miskin tahun 2015 berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan
panduan sebagai dasar dalam menyalurkan beasiswa miskin SMK agar sesuai
dengan yang diharapkan.
B. TUJUAN
Tujuan dari Bantuan Beasiswa Miskin SMK ini antara lain :
1. Menghilangkan halangan peserta didik SMK miskin/tidak mampu yang
berprestasi dapat berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu mereka
memperoleh pendidikan yang lebih baik;
2. Mencegah peserta didik SMK miskin/tidak rnampu yang berprestasi dari
kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan dan menarik
peserta didik miskin untuk bersekolah;
3. Memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada peserta didik
SMK miskin/tidak mampuyang berprestasi memenuhi kebutuhan dalam kegiatan
pembelajaran sehingga dapat menyelesaikan pendidikan;
4. Mendukung ketercapaian tujuan program Pendidikan Menengah Universal
(PMU).
C. DASAR HUKUM
Dasar hukum dalam pelaksanaan BantuanBeasiswa Miskin SMK
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015:
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 104 Tahun 2014 tentang
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah;
9 . Pera tu ran Daerah Prov ins i Ban ten Nomor 7 Tahun 2012 ten tang
Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2015;
12. Peraturan Gubemur Banten Nomor 65 Tahun 2014 tentang Bantuan Biaya
Pendidikan Bagi Peserta Didik Miskin/Tidak Mampu di Provinsi Banten.
D. SASARAN DAN BESARAN DANA
Jumlah sasaran peserta didik Bantuan Beasiswa Miskin SMK adalah
sebanyak 4895 peserta didik dengan alokasi dana sebesar Rp. 4,895.000.000,-.
Alokasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui kegiatan Peningkatan Mutu
Akses dan Tata Kelola SMK sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun
2015. Sasaran Bantuan Beasiswa Miskin SMK adalah peserta didik kelas XI dan
XII Tahun pelajaran 2015/2016.
E. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA
Kriteria peserta didikpenerima Bantuan Beasiswa Miskin SMK Tahun
2015 adalah sebagai berikut:
1) Peserta didik SMK dari keluarga rniskin/tidak mampu yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan setempat;
2) Peserta didik sebagaimana dimaksud ,pada point 1 (satu) diatas memiliki
prestasi dibidang akademik dan / atau non akademik dengan ketentuan sebagai
berikut :
a) Bidang akademik (memiliki nilai ketuntasan sikap/predikat baik dan memiliki
ketuntasan pengetahuan dan keterampilan baik dengan rentang nilai untuk
kurikulum 2013 minimal 3,0 (tiga koma nol) dan untuk kurikulum 2006
minimal 80 (delapan puluh) yang dibuktikan dengan keterangan kepala
sekolah.
a) Bidang non akademik dibuktikan dengan surat keterangan kepala
sekolah/Iaporan hasil belajar/piagam/piala tahun 2015.
3) Penduduk di Wilayah Provinsi Banten dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga
(KK) Orang tua/wali murid:
4) Peserta didik yang diusulkan oleh sekolah adalah peserta didik yang tidak
mendapatkan bantuan serupa dari Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota masingmasing;
4) Diusulkan oleh sekolah dan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
5) Peserta didik SMK Negeri dan atau Swasta yang mempunyai izin operasional;
6) Melengkapi isian format identitas peserta didik calon penerima secara lengkap untuk
keperluan penyaluran dana.
BAB II
KAJIAN EMPIRIK
A. KONSEP BEASISWA
Pengertian Beasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu
tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau peserta didik sebagai bantuan
biaya belajar. Sedangkan menurut istilah lain Beasiswa merupakan tunjangan uang,
diberikan kepada pelajar-pelajar, baik dengan cuma-cuma atau sebagai persekot
tidak berbunga, untuk menyelesaikan pendidikannya (Soegarda Poerbakawatja,
1982:41).
Pengertian Beasiswa seperti yang dikutip dari www.wikipedia.org adalah
pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang
bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.
Pemberian Beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-curna ataupun
pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya
pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang
memberikan Beasiswa tersebut.
Beasiswa juga ditujukan untuk mengantisipasi mahalnya memperoleh
pendidikan yang diharapkan memenuhi segala kebutuhan dalam proses belajar agar
pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.
Beasiswa juga diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada
individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang Iebih tinggi.
Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi atau penghargaan
berupa bantuan keuangan. Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang
menerimanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang
PPh/2000. Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan
ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh
dari sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi
atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena beasiswa bisa diartikan menambah
kemampuan ekonomis bagi penerimanya, berarti beasiswa merupakan penghasilan.
Beasiswa berfungsi sebagai bantuan dana bagi peserta didik yang kurang
mampu maupun yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan yang Iayak yang
diberikan oleh suatu lembaga pemerintah maupun swasta.
B. BANTUAN BEASISWA MISKIN SMK
Bantuan beasiswa bagi peserta didik miskin untuk peserta didik SMK adalah
bantuan dari pemerintah Provinsi Banten berupa sejumlah uang yang diberikan
secara langsung kepada peserta didik SMK sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan.Bantuan Beasiswa Miskin SMK dimaksudkan untuk mengamankan
upaya jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan dengan memastikan
masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan sehingga mutu sumber daya
manusia Provinsi Banten terus meningkat dan mampu bersaing dalam era
masyarakat global.
Untuk mendukung pencapaian maksud diatas. salah satu upaya yang
dilakukan adalah penjaringan data peserta didik dari rumah tangga miskin dan
peningkatan satuan biaya bantuan serta percepatan penyaluran dana bantuan
dengan sumber data dari sekolah dan pemerintah kelurahan/desa serta
kabupaten/kota. Upaya diatas bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran
peserta didik penerima bantuan, ketepatan jumlah bantuan yang diterima oleh
peserta didik, dan ketepatan waktu penyaluran bantuan.
Dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu, serta menekan angka putus sekolah, pemerintah berupaya memperluas
akses pendidikan menengah dengan memberikan perhatian yang lebih besar
kepada penduduk miskin. Perhatian tersebut berupa pemberian beasiswa peserta
didik miskin SMK. Pemberian beasiswa tersebut bertujuan untuk memberikan
layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi b iaya
kebutuhannya di bidang pendidikan agar peserta didik yang orang tuanya tidak
mampu atau miskin tetap memperoleh pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan
yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Pasall2 Ayat1
huruf a), "Urusan Pemerintahan VVajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar" meliputi
"pendidikan". Pemerintah Provinsi mengelola Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus. Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMK telah bergulir
walaupun belum semuanya ditanggung, diharapkan dapat meningkatkan jumlah
keikutsertaan peserta didik, tetapi masih banyak anak-anak yang tidak dapat bersekoiah,
putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya.
Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan orangtua/keluarga dalam memenuhi
kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, maupun biaya
pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang melatarbelakangi
dikembangkannya bantuan Beasiswa Miskin SMK.
Lebih lanjut bantuan ini adalah bantuan daerah yang bertujuan untuk
menghilangkan hambatan peserta didik miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan
membantu peserta didik miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak,
mencegah putus sekolah, menaroc peserta didik rniskin untuk kembali bersekolah,
membantu peserta didik memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran,
mendukung bantuan VVajib Belajarpendidikan dasar dua betas tahun, serta membantu
kelancaran Bantuan sekolah. Melalui bantuan ini diharapkan anak usia sekolah dari
rumahtangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan
diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya.
Bantuan beasiswa miskin SMK ini juga mendukung komitmen pemerintah Provinsi
Banten untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota.
Bantuan ini bersifat beasiswa dengan melihat kondisi ekonomi peserta didik calon penerima
juga didasarkan pada prestasi akademik dan/atau non akademik peserta didik. Bantuan
beasiswa miskin SMK ini bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN
A. PENETAPAN KUOTA BANTUAN BEASISWA MISKIN SMK
Penetapan kuota pemberian bantuan Beasiswa Miskin SMK per
Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah peserta
didik miskin per Kabupaten/Kota. Jika jumlah peserta didik miskin yang ada di wilayah
kabupaten/kota lebih besar, maka akan memperoleh prioritas dengan persentase kuota
penerima yang lebih besar.
Kuota peserta didik calon penerima Beasiswa Miskin SMK Tahun 2015 di Provinsi
Banten untuk masing-masing wilayah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
Sedangkan untuk Pengaduan tertulis, dapat disampaikan melalui alamat:Seksi Bina SMK, Dinas Pendidikan Provinsi BantenJalan Syech Nawawi Al-Bantani KP3B Serang
danuntukkurikuium 2006 minimal 80 (delapa npuluh) yang dibukiikandengankaterangankepalasekolah.1. "` &clang non akadetnikdibuldikandengansuratketerangankepalosekolah/luporanhasilbelajaiipiagain/pialatahun 20152. Formulir 2:3. Format Rekap Dinas Pendidikan Kab/Kota
Formulir 2Rekap Siswa Miskin Yang Diusulkan Untuk Mendapat BANTUAN BEASISWA MISKIN SMK
Dinas Pendidikan Kab/Kota......................................................Tahun Anggaran 2015
NO NAMASEKOLAH
NPSNNO IJIN
OPERASIONALSEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
NAMA SISWA
JENIS KELAMIN KELAS NISN NO
SKTM
PRESTASIBUKTI
PRESTASINAMA
IBUNAMA AYAH
NAMA WALI KET
AKADEMIK NONAKADEMIK
Disusun Oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota Rekapitulasi Usulan Siswa Caton Penerima Beasiswa Miskin SMK dart Sekolah untuk Diverifikasi dan Disetujui sebagai Siswa Caton Penerima Bantuan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten
. , 2015Kepala Dinas PendidikanKab/Kota ..............................................................
Catalan :1. Bidang Akademik Memiliki Nilai ketuntasan pengetahuan dan keterampilan baik dengan rentang nilai untuk kurikulum 2013 minimal
3,0 (tiga koma nol) dan untuk kunkulum 2006 minimal 80 (delapan puluh) yang dibuktikan dengan keterangan kepala sekolah.
2 . Bidang non akademik dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah/laporan hasil belajar/piagam/piala tahun 2015
E KOSASIH SAMANHUDI Pembina Utama MadyaNIP. 19600727 198303 1 012
Catatan :1. Bidang Akademik Memiliki Nilai ketuntasan pengetahuan dan keterampilan baik dengan rentang nilai untuk kurikulum 2013 minimal
3,0 (tiga koma nol) dan untuk kunkulum 2006 minimal 80 (delapan puluh) yang dibuktikan dengan keterangan kepala sekolah.2 . Bidang non akademik dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah/laporan hasil belajar/piagam/piala tahun 2015
Formulir 4
DAFTAR PENYALURANBANTUAN BEASISWA MISKIN SMK
PROVINSI BANTENTAHUN 2015
NO HARI / TANGGAL
KABUPATEN/ KOTA
NAMA SEKOLAH
NOMOR REKENING PESERTA
DIDIK
JUMLAH DANA YANG
DITERIMA
ALAMAT SEKCLAH
NAMA SISWA N I SN KELAS NO
SKTMJENIS
KELAMINNAMA IBU KANDUNG
NAMA AYAH
KANDUNG
NAMA WALI
MURIDKET
1.
Serang, 2015
Kepala,
E KOSASIH SAMANHUDI Pembina Utama MadyaNIP. 19600727 198303 1 012
Formulir 5Contoh Format Daftar Penerimaan Bantuan
DAFTAR PENERIMAAN BANTUANBANTUAN BEASISWA MISKIN SMK
PROVINSI BANTENTAHUN 2015
Nama Sekolah :NPSN :Ijin Operasional Sekolah :Alamat :Kecamatan :Kabupaten/Kota :Provinsi :No. HP Kepala Sekolah
NO HARI / TANGGAL NAMA PESERTA
JENIS KELAMIN KELAS JUMLAH
YANG TANDA TANGAN
DIDIK / PENERIMA
DITERIMA (Rp) PESERTA DIDIK / PENERIMA ORANG TUA/VVALI MURID
1 1.000.000
2 1 000.000
DST 1.000.000
JUMLAH
............................................, 2015Kepala Sekolah