Juknis Bantuan Penguatan Lembaga Paud 2014 File

Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Page i

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL

Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan

terkoordinasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah

mengeluarkan 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan

tersebut ditegaskan bahwa pembinaan PAUD baik formal,

nonformal maupun informal, berada di bawah pembinaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan

Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Meskipun berbagai kebijakan yang terkait dengan pembinaan

PAUD telah ditetapkan dan disosialisasikan ke seluruh lapisan

masyarakat, namun pada kenyataannya jumlah anak yang terlayani

masih rendah. Berdasarkan data tahun 2012/2013 untuk kelompok

usia 3-6 tahun baru 63,01% sedangkan target APK PAUD sesuai

dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan

Nasional Tahun 2010-2014 pada tahun 2014 sebesar 72,9%. Masih

rendahnya APK PAUD tersebut disebabkan antara lain masih

terbatasnya jumlah layanan dan mutu lembaga PAUD yang ada.

Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Anak

Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Page ii

Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Nonformal dan Informal berupaya secara lebih intensif melakukan

perluasan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD agar lebih

terarah dan terpadu diantaranya melalui Bantuan Penguatan

Lembaga PAUD. Bantuan Penguatan Lembaga PAUD tahun 2014

sebanyak 1.000 lembaga yang didistribusikan untuk lembaga

PAUD di kabupaten/kota seluruh Indonesia berdasarkan kuota

yang telah ditentukan.

Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan

mutu layanan dan pengelolaan lembaga PAUD, memperkuat

kemampuan dan kemandirian lembaga serta memperlancar proses

pembelajaran PAUD.

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini untuk

dijadikan acuan dalam mengajukan bantuan dana agar pelaksanaan

dan pengelolaan dana yang diterima sesuai dengan proposal yang

diajukan.

Jakarta, Januari 2014 Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001

Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga PAUD Page iv

KATA PENGANTAR

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini secara

institusi memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang PAUD, serta berkewajiban untuk terus memperluas layanan,

meningkatkan mutu dan memperkuat kelembagaan PAUD di

lapangan. Selanjutnya tugas tersebut dijabarkan secara lebih

operasional dalam bentuk program-program strategis. Oleh sebab

itu berbagai program terus dikembangkan untuk memberikan

layanan pendidikan kepada anak usia 0 6 tahun melalui Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan

Anak (TPA), Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS).

Untuk meningkatkan mutu layanan PAUD, salah satu program

yang digulirkan Direktorat Pembinaan PAUD adalah Bantuan

Penguatan Lembaga PAUD.

Agar pemberian bantuan dana berjalan efektif dan efisien serta

tepat sasaran, perlu disusun petunjuk teknis yang memuat ;

pengertian, persyaratan mengajukan proposal, jumlah dana dan

rencana penggunaan dana serta ketentuan lain yang berhubungan

dengan pemberian bantuan dana penguatan kelembagaan PAUD.

Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga PAUD Page iv

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah ikut andil dalam penyusunan Petunjuk teknis ini, semoga

dapat dijadikan acuan dalam mengajukan bantuan dana Penguatan

Lembaga PAUD.

Jakarta, Februari 2014Direktur Pembinaan PAUD,

Dr. Erman SyamsuddinNIP. 195703041983031

Petunjuk teknis Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

merupakan salah satu program yang bertujuan untuk

memberikan layanan pendidikan bagi anak sejak lahir

sampai anak berusia 6 tahun, agar mereka dapat tumbuh

dan berkembang secara optimal serta kelak memiliki

kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Direktorat

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan

bantuan dana untuk penguatan lembaga PAUD yang telah

menyelenggarakan Taman Penitipan Anak (TPA), Taman

Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan

PAUD Sejenis (SPS). Bantuan penguatan kelembagaan

PAUD ini untuk 1.000 lembaga yang dialokasikan untuk

kabupaten/kota di seluruh Indonesia berdasarkan kuota

yang telah ditentukan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013

disebutkan bahwa sebagai upaya untuk melindungi


masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

dalam APBN dialokasikan belanja bantuan sosial. Belanja

bantuan sosial ini dapat diberikan kepada lembaga

pendidikan dalam hal ini adalah lembaga PAUD.

Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk mengurangi

beban masyarakat (lembaga PAUD) yaitu dukungan berupa

dana bantuan untuk mengembangkan prasarana lembaga

PAUD dan peningkatan mutu pendidik serta pengelolaan

lembaga PAUD.

Semoga dengan adanya petunjuk teknis ini dapat

dijadikan acuan bagi lembaga dalam mengajukan proposal

dan bagi Dinas Pendidikan terkait dalam mengelola

pemberian dana bantuan Penguatan Lembaga PAUD,

sehingga pelaksanaan penyaluran dana bantuan tepat sasaran.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.

6. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang

pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia

Dini, Nonformal dan Informal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012

tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian

Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka

Pelaksanaan APBN;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


C. Pengertian

Bantuan Penguatan Lembaga PAUD adalah dukungan bagi

lembaga PAUD yang belum pernah mendapatkan bantuan

rintisan dalam rangka peningkatan mutu dan perluasan

akses layanan program pendidikan anak usia dini, yang

akan diberikan/diwujudkan dalam bentuk bantuan uang.

D. Tujuan Pemberian Bantuan

Tujuan pemberian bantuan penguatan lembaga PAUD

adalah :

1. Mengurangi beban masyarakat dalam hal ini lembaga

PAUD melalui dukungan berupa dana bantuan untuk

mengembangkan prasarana lembaga PAUD dan

peningkatan mutu pendidik serta pengelolaan lembaga

PAUD

2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat melalui

program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

E. Sasaran Bantuan

Sasaran penerima bantuan diharapkan lembaga yang dapat

mendukung pelaksanaan PAUD terpadu yakni:

1. Lembaga PAUD yang BELUM PERNAH mendapatkan

dana rintisan program KB/TK/TPA/SPS.


2. Prioritas bagi lembaga PAUD yang telah

menyelenggarakan program PAUD dan akan

meningkatkan mutu layanan PAUD.

F. Manfaat Bantuan

1. Meningkatnya mutu layanan dan tata kelola lembaga

PAUD.

2. Terwujudnya kemandirian lembaga dan

keberlangsungan program.

3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

lembaga PAUD.

G. Hasil Yang Diharapkan

1. Adanya peningkatan mutu layanan dan tata kelola

lembaga PAUD.

2. Adanya kemampuan lembaga yang kuat ke arah

kemandirian lembaga dalam menjaga keberlangsungan

program.

3. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga PAUD

yang berkualitas.


BAB IIKETENTUAN UMUM

A. Penyedia Dana Bantuan

Bantuan Penguatan Lembaga PAUD diberikan oleh

Direktorat Pembinaan PAUD dan UPT Direktorat Jenderal

PAUD, NI yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) PAUD tahun

anggaran 2014.

B. Sifat Penerimaan Dana Bantuan

Bantuan Penguatan Lembaga PAUD bersifat stimulan

untuk memberikan dukungan kepada lembaga PAUD yang

BELUM PERNAH mendapatkan bantuan rintisan PAUD

maupun Penguatan Lembaga PAUD.

C. Persyaratan Penerima Dana Bantuan

Lembaga yang mengajukan proposal dana bantuan harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Minimal sudah berjalan selama 2 (dua) tahun

2. BELUM PERNAH mendapatkan bantuan rintisan

PAUD (TK/KB, TPA, SPS) atau bantuan penguatan

rintisan lembaga PAUD tahun 2013.

3. Memiliki kepengurusan dan struktur lembaga.


4. Memiliki ijin operasional PAUD dari Dinas Pendidikan

setempat.

5. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

6. Memiliki NPWP atas nama lembaga PAUD

7. Memiliki rekening bank atas nama lembaga/yayasan/

pengelola (bukan rekening milik pribadi) yang masih

aktif dengan melampirkan fotocopy buku rekening

yang menunjukkan nama bank, nama pemilik, dan

nomor rekening. Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Bantuan Sosial

pada Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Ditjen

Perbendaharaan No. S-989/PB/2012 tentang Penyaluran

Dana SP2D/SPT pada KPPN, maka Direktorat

Pembinaan PAUD menunjuk Bank Rakyat Indonesia

(BRI) sebagai Bank Penyalur. Demi kelancaran proses

penyaluran dana dihimbau calon lembaga penerima

dana bantuan juga menggunakan rekening bank BRI di

wilayah terdekat, apabila menggunakan bank selain BRI

akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan

perbankan yang berlaku, yang dibebankan ke lembaga

penerima bantuan.

8. Membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak

(SPTJM) yang salah satu isinya menyatakan bahwa


belum pernah menerima bantuan dana rintisan dan dana

penguatan lembaga PAUD, diketahui Dinas Pendidikan

setempat. (Format pada lampiran 6)

9. Mengajukan proposal kepada Kepala UPT PAUDNI atau Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota.(Format Kerangka Proposal pada Lampiran 2 dan Surat Permohonan Bantuan pada Lampiran 3).

10. Membuat dan menandatangani surat pernyataan belum pernah mendapat bantuan dana rintisan PAUD, Penguatan Lembaga PAUD, dan Bantuan dana Rintisan PAUD Baru.(Format pada lampiran 7)

D. Besar Dana dan Penggunaannya

1. Besar dana bantuan penguatan lembaga PAUD untuk

setiap lembaga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh

lima juta rupiah) dengan sasaran minimal 20 anak.

2. Dana bantuan Penguatan lembaga PAUD dapat

dipergunakan untuk :


No. Rincian Penggunaan Dana Bantuan % Dana

1.

Manajemen : keadministrasian lembaga(contoh : papan struktur organisasi, papan visi dan misi, papan rencana program, papan jadwal, dll), akta notaries, perpanjangan ijin operasional/penyelenggaraan, ATK, pelaporan

20%

2.

Penguatan Pembelajaran dan Peningkatan SDM lembaga: (dapat digunakan peningkatan mutu pembelajaran, magang, Proses Pembelajaran, seperti Buku bahan ajar yang mengandung nilai pendidikan karakter / Buku yang dapat meningkatkan kecerdasan otak anak, Pemantauan/Deteksi Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak).

20%

3. Prasarana (contoh : papan nama, lemari arsip, rak buku, rak APE dalam, ..) 30%

4.Penguatan kemitraan lembaga (contoh ; koordinasi dengan instansi terkait dan mitra PAUD lainnya).

10%

4. Biaya operasional lembaga 20%Jumlah 100%


E. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Lembaga Penerima Dana

Bantuan

1. Hak Penerima Bantuan

a. Mendapatkan dana bantuan penguatan lembaga

PAUD sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam Akad Kerjasama.

b. Menggunakan/memanfaatkan dan mengelola dana

bantuan sesuai dengan proposal yang disetujui.

2. Kewajiban Penerima Bantuan

a. Mengajukan proposal ke Direktorat Pembinaan

PAUD ato UPT.

b. Membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban

Mutlak (SPTJM).

c. Membuat Surat Pernyataan kesanggupan

berlangsungnya program dan penggunaan dana

sesuai dengan RAB.

d. Menandatangani Akad Kerjasama dan kuitansi

penerimaan dana bantuan di atas materai 6000 (oleh

ketua penyelenggara)

e. Mengirimkan laporan awal (surat pernyataan

penerimaan dana), dengan melampirkan fotokopi


buku rekening, paling lambat 1 (satu) minggu

setelah dana diterima.

f. Menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan

proposal yang disetujui 1 (satu) minggu setelah dana

diterima dan bisa diselesaikan maksimal 3 bulan

setelah dana diterima.

g. Membuat dan mengirimkan Laporan hasil

Pelaksanaan kegiatan dan Laporan Penggunaan

Dana maksimal 1 (satu) bulan setelah kegiatan

selesai atau 4 bulan setelah dana diterima.

h. Melaksanakan semua ketentuan dalam Akad

Kerjasama.

i. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai

dengan ketentuan/aturan yang berlaku.

3. Sanksi

a. Apabila lembaga penerima bantuan tidak

melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang

disetujui dan/atau tidak menyampaikan laporan

sesuai jangka waktu yang ditentukan, dapat

dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau kewajiban

mengembalikan dana bantuan ke kas negara.

b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selaku pembina di tingkat lapangan bertanggungjawab melakukan


pembinaan dan melakukan tindakan pencegahan, apabila terlihat adanya gejala penyalahgunaan penggunaan dana bantuan.

c. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikansecara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum.

d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau

pejabat yang ditunjuk berwenang untuk

menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai

ketentuan yang berlaku.


BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal

1. Penyusunan Proposal

Proposal yang diajukan oleh lembaga memuat aspek-

aspek sebagai berikut :

a. Sampul Depan

Sampul memuat judul proposal sesuai kegiatan yang

diajukan, identitas dan alamat lembaga secara

lengkap serta nomor telpon/HP yang masih aktif.

(Format sampul proposal ada pada lampiran 1)

b. Isi Proposal

(Formulir pengajuan proposal sesuai lampiran 2)

c. Lampiran lampiran

2. Pengajuan Proposal

Lembaga mengajukan proposal ditujukan ke :

Proposal ditujukan kepada Direktur Pembinaan PAUD

atau Kepala UPT PAUDNI diajukan melalui Dinas

Pendidikan Kab/Kota setempat dengan surat pengantar

yang ditandantangani oleh ketua penyelenggara.


B. Penilaian/Verifikasi Proposal

Penilaian/verifikasi proposal dilakukan di Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota oleh Tim penilai.

1. Tim Penilai

Tim Penilai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

(SK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi dengan tembusan ke Direktorat

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan kriteria

sebagai berikut :

Bersikap jujur dan obyektif Memahami teknik penilaian dan juknis dana

bantuan

Memahami program PAUD Berpengalaman sebagai tim Penilai

2. Tugas Tim Penilai :

a. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk;

b. Menyeleksi/menilai proposal sesuai dengan

indikator yang ditetapkan dalam Isian Format

Penilaian;

c. Melakukan visitasi/verifikasi ke lembaga calon

penerima dana bantuan;


d. Menyusun daftar calon lembaga yang dinilai layak

menerima dana bantuan;

e. Mengajukan daftar calon lembaga penerima bantuan

kepada Kepala UPT PAUDNI atau Direktur

Pembinaan PAUD;

f. Membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban

Mutlak (SPTJM).

g. Membuat Berita Acara Penilaian proposal dan

ditandatangani oleh Tim penilai.

3. Langkah langkah Penilaian Proposal Proses penilaian dilaksanakan dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

a. Tim Penilai menghimpun proposal yang telah

diterima untuk diajukan ke UPT PAUDNI atau

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Pencatatan dan membuat daftar panjang (long list)

lembaga yang mengajukan proposal.

c. Penelaahan proposal sesuai dengan kriteria

Penilaian Proposal yang ditetapkan oleh Direktorat

Pembinaan PAUD yang dapat dilakukan dengan

penilaian proposal dan kunjungan.

d. Membuat laporan observasi kunjungan lapangan

untuk digabungkan dengan hasil penelaahan


administrasi dan menghasilkan nilai akhir.

e. Membuat laporan akhir hasil tim penilai/Berita

Acara Penilaian (BAP).

f. Mengajukan lembaga calon penerima bantuan

kepada Kepala UPT PAUDNI atau Direktur

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

C. Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan BAP dan laporan akhir/usulan yang

diterima UPT PAUDNI atau Direktorat Pembinaan PAUD

maka ditetapkan calon penerima bantuan dalam suatu Surat

Keputusan (SK) Kepala UPT PAUDNI atau Direktur

Pembinaan PAUD dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan

Provinsi untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota.

D. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi dan

SPTJM

Lembaga calon penerima dana bantuan menandatangani

akad kerjasama, kuitansi, dan SPTJM setelah

ditetapkan/dikeluarkan SK Kepala UPT PAUDNI atau

Direktur Pembinaan PAUD tentang Penetapan Lembaga

Penerima Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD.


E. Penyaluran Dana Bantuan

1. Direktorat Pembinaan PAUD mendistribusikan alokasi

bantuan Penguatan Lembaga PAUD ke provinsi dan

kabupaten/kota.

2. Kabupaten/Kota mensosialisasikan ke masyarakat

dalam hal ini lembaga PAUD.

3. Lembaga mengajukan proposal yang ditujukan kepada

Kepala UPT PAUDNI atau Direktur Pembinaan PAUD

melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat dengan

surat pengantar yang ditandatangani oleh ketua

penyelenggara.

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi

dan verifikasi proposal yang masuk serta melakukan

visitasi ke lembaga PAUD kemudian hasilnya dikirim

ke Dinas Pendidikan provinsi.

5. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi dan

mengkompilasi proposal tersebut untuk selanjutnya

diserahkan ke UPT PAUDNI atau Direktorat

Pembinaan PAUD.

6. Kepala UPT PAUDNI atau Direktur Pembinaan PAUD

menetapkan calon penerima bantuan Penguatan


Lembaga PAUD dengan diterbitkannya SK Penetapan

Penerima Dana Bantuan.

7. Penerbitan SK Kepala UPT PAUDNI atau Direktur

Pembinaan PAUD.

8. Penandatanganan akad kerjasama oleh ketua lembaga

dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPT

PAUDNI atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat

Pembinaan PAUD.

9. Berdasarkan surat penetapan lembaga penerima dana

bantuan (yang ditetapkan oleh Kepala UPT PAUDNI

atau Direktur Pembinaan PAUD), Satuan Kerja

(Satker) membuat Surat Permohonan Pembayaran

(SPP).

10. Berdasarkan SPP dibuatkan Surat Perintah Membayar

(SPM) oleh pejabat yang berwenang.

11. Berdasarkan SPM selanjutnya diterbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) oleh Kepala Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara;

12. Dana ditransfer melalui KPPN ke rekening lembaga

penerima sejumlah 100%.


13. Lembaga segera membuat laporan awal setelah

menerima dana bantuan paling lambat 1 minggu setelah

dana cair.


Point A E digambarkan dengan skema sebagai berikut :

Keterangan gambar : 1. Sosialisasi tentang adanya Dana Bantuan Penguatan

Lembaga PAUD ke masyarakat/lembaga. 2. Lembaga mengajukan proposal yang ditujukan ke UPT

PAUD,NI atau Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Dinas Kabupaten/Kota.

3. Dinas Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan verifikasi proposal yang masuk serta melakukan visitasi ke lembaga PAUD.

4. Hasil seleksi disusun dalam sebuah matriks draft calon penerima bantuan yang dibawa/dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi beserta proposalnya.

5. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi dan kompilasi terhadap usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hasilnya disusun dalam sebuah matriks daftar calon penerima dana bantuan dan diserahkan ke UPT


PAUDNI atau Direktorat Pembinaan PAUD untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK).

6. Berdasarkan SK dan daftar lembaga penerima bantuan dibuatkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang selanjutnya diajukan untuk mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM).

7. SPM yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang diajukan ke KPPN.

8. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai bukti dana tersebut ditransfer ke Bank Penyalur dan kemudian ditransfer ke rekening Lembaga.

Catatan : 1. Proposal yang sudah diajukan disimpan di Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota.2. Berita Acara hasil penilaian proposal oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota dikirim/diserahkan ke UPT PAUDNI/Direktorat Pembinaan PAUD.

3. Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala UPT PAUDNI atau Direktorat Pembinaan PAUD merupakan keputusan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

4. Berkas usulan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tidak akan diproses.

F. Jadwal Pemberian Bantuan

Pemberian dana bantuan Penguatan Lembaga PAUD 2014

direncanakan bulan Maret - Agustus 2014.


BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

A. Pengelolaan Dana Bantuan

1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan dana bantuan penguatan dilaksanakan

paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana diterima.

Pengelolaan/penggunaan dana bantuan diatur dengan

ketentuan sebagai berikut :

Penarikan Dana Dana yang ada di rekening lembaga diambil secara

bertahap sesuai dengan kebutuhan yang

dilaksanakan.

Pembelian Barang a. Kuitansi dan Bukti Pembelian

Setiap pembelian barang harus disertai bukti

pembelian berupa :

1) Kuitansi dari toko, lengkap dengan tanda

tangan penjual dengan dibubuhi stempel

perusahaan/toko.

2) Faktur/Nota Pembelian.

b. Materai dan kuitansi


1) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk

pembelian di atas Rp. 1.000.000,-

2) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk

pembelian senilai di atas Rp. 250.000,-

sampai dengan Rp 1.000.000,-

Materai tersebut dilintasi tandatangan dan

stempel perusahaan/toko tempat pembelian.

3) Ditambah catatan tentang :

Pembelian Konsumsi Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui catering atau rumah makan, bukti pembelian konsumsi dibubuhi tanda tangan dan stempel catering atau rumah makan.

Uang TransportPemberian uang transport harus dengan bukti kuitansi yang ditandatangai oleh penerima. Untuk transportasi yang cukup jauh dapat menggunakan bukti pengeluaran riil dari perusahaan transportasi yang bersangkutan (Bus, Perahu, Kapal, dll). Perjalanan untuk studi banding ke satu lokasi tidak boleh lebih dari 3 hari dan perjalanan untuk magang di lembaga PAUD percontohan tidak boleh lebih dari 6 hari.


2. Perpajakan1

a. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan untuk pembelian barang dikenakan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pembayaran honor: 1) Jika penerima honor berstatus bukan pegawai

negeri, dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5%. 2) Jika penerima honor berstatus pegawai negeri,

dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif sebagai berikut: Golongan I dan II sebesar 0% (tidak dipungut); Golongan III sebesar 5%; Golongan IV sebesar 15%.

c. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pembayaran upah kepada tenaga kerja lepas orang pribadi seperti ongkos tukang untuk penyiapan tempat, diatur sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

d. Pembayaran uang transport, biaya perjalanan, uang penginapan, dan uang harian tidak perlu memungut dan menyetor pajak.

e. Melampirkan foto copy semua bukti setor pajak tersebut

dalam laporan akhir.

1 Catatan: Hal-hal yang kurang jelas terkait dengan masalah perpajakan dapat berkonsultasi ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dan hasil konsultasi dapat dijadikan dasar dalam pemungutan dan penyetoran pajak.


f. Pajak pembelian barang ditanggung oleh pihak penjual.

g. Bagi lembaga penerima dana yang telah memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lembaga, wajib

menggunakan NPWP lembaga yang bersangkutan.

3. Pelaporan

Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan

diharuskan menyampaikan laporan :

a. Laporan Awal

Laporan awal berupa Surat Pernyataan telah menerima

dana bantuan dengan melampirkan foto copy buku

rekening lembaga yang memperlihatkan nominal dana

yang diterima dan tanggal dana masuk ke rekening

lembaga.

b. Laporan awal disampaikan paling lambat 1 (satu)

minggu setelah dana masuk ke rekening lembaga.

Laporan Akhir/Laporan Pelaksanaan Penggunaan Dana

Bantuan dan Pelaksanaan kegiatan serta

pertanggungjawaban keuangan disertakan bukti fisik

dokumen/foto barang yang sudah diberi kode paten

inventaris barang dan disampaikan secara tertulis

selambat-lambatnya 4 bulan setelah dana diterima.

Pengeluaran harus sesuai dengan RAB dalam proposal

yang diajukan.


c. Apabila ada perubahan penggunaan dana, harus dengan

persetujuan UPT PAUDNI atau Direktorat Pembinaan

PAUD. Dalam hal ini lembaga membuat berita acara

perubahan penggunaan dana yang diajukan ke UPT

PAUDNI atau Direktorat Pembinaan PAUD.

d. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu

lembar pertama (asli) untuk arsip lembaga dan lembar

kedua (fotocopy) dilampirkan dalam laporan

pelaksanaan program untuk disampaikan ke instansi

pemberi dana (UPT PAUDNI atau Direktur Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini) dan tembusan kepada

Kepala Dinas Pendidikan setempat.

e. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan semua bukti

termasuk foto copy bukti penerimaan transfer bantuan

dana dari bank dan pengeluaran dana yang diterima

minimal selama 5 tahun, untuk dipergunakan apabila

sewaktu-waktu ada pemeriksaan baik dari instansi

pemberi dana maupun pihak pengawas fungsional atau

pihak berwenang lainnya.

f. Laporan disampaikan kepada instansi pemberi dana (UPT PAUDNI atau Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini) dan tembusan kepada Kepala Dinas


Pendidikan setempat setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

4. Monitoring dan Pengawasana. Monitoring

1) Tujuan Monitoring dan supervisi dilakukan dalam rangka pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD oleh lembaga penerima untuk memastikan ketepatan penggunaan dana dan menghindarkan dari penyelewengan dana.

2) WaktuMonitoring dapat dilaksanakan setelah dana diterima untuk memastikan akuntabilitas ketepatan penggunaan dana Bantuan oleh Lembaga PAUD penerima dana.

3) Pelaksanaa) Monitoring oleh Direktorat Pembinaan PAUD

Tim dari Direktorat memantau penyaluran dan penggunaan dana, kinerja Tim Provinsi dan Kabupaten/kota, serta lembaga penerima dana bantuan.

b) Monitoring oleh Dinas Pendidikan ProvinsiTim dari Dinas Pendidikan Provinsi memantau penyaluran dan penggunaan dana, kinerja Tim


Kabupaten, serta lembaga penerima dana bantuan.

c) Monitoring oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ KotaMonitoring ditujukan untuk memantau kelayakan lembaga calon penerima dan penggunaan dana Bantuan.

b. PengawasanPengawasan dana Bantuan meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat.1) Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan

masing-masing instansi Pengelola dana Bantuanbaik di tingkat Pusat dan lembaga PAUD.

2) Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

3) Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

4) Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana Bantuan sebagai masukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana.


BAB VPENUTUP

Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Penguatan

Lembaga PAUD tahun 2014 disusun sebagai acuan bagi

lembaga PAUD yang akan mengajukan permohonan untuk

mendapatkan dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD tahun

2014, yang bersumber dari anggaran Direktorat Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini.

Petunjuk teknis ini disusun dengan harapan dapat dijadikan

acuan dalam mengajukan bantuan dana agar pelaksanaan dan

pengelolaan dana yang diterima sesuai dengan proposal yang

diajukan.

Pada akhirnya melalui pemberian Bantuan Penguatan Lembaga

PAUD diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di lembaga-

lembaga PAUD seluruh Indonesia.

Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan

penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan

Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, di Gedung E Lantai

7 Kemdikbud, Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta telp. 021-

57900348 atau kunjungi website www.kemdiknas.paud.go.id.


LLAAMMPPIIRRAANN


Lampiran 1 : Contoh sampul depan proposal

Contoh Halaman Muka

PROPOSAL DANA BANTUAN PENGUATAN LEMBAGA PAUD

2014

Diajukan oleh:.(Nama Lembaga Pengusul)

Alamat Lengkap Lembaga PengusulNo. Telp. Lembaga


Lampiran 2 : Contoh Formulir Pengajuan Dana Penguatan Lembaga PAUD

Formulir Pengajuan Dana Penguatan Lembaga PAUD

A. Identitas LembagaNama Lembaga PAUD : ...................................................

Alamat Lengkap : ...................................................

Tahun Berdiri : ...................................................

Jenis Program : TK/TPA/KB/SPS*

(*coret yang tidak perlu)

Nama Pengelola : ...................................................

No. Telp./HP Pengelola : ...................................................

B. Data Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik:1. Data Pendidik

a. Jumlah Pendidik NO URAIAN JML PENDIDIKAN STATUSSMA D S1/S2 PNS NON

1. Laki laki2. Perempuan

Jumlah

b. Daftar Nama Pendidik

No Nama Tgl Lahir Pendidikan Pelatihan/Magang Ket

12


3Dst

2. Data Tenaga Kependidikan a. Jumlah Tenaga Kependidikan

NO URAIAN JML PENDIDIKAN STATUS PELATIHANSMA D S1/S2 PNS NON SDH BLM1. Laki laki2. Perempuan

Jumlah

b. Daftar Nama Tenaga Kependidikan

No Nama Tgl LahirPendidikan Pernah ikut

Pelatihan/MagangKet

1. (Sudah/belum)2.Dst

3. Data Peserta Didik a. Jumlah Peserta Didik

No Program Jumlah TotalL P

1. KB

2. TK

3. -----


b. Daftar Nama Peserta Didik

No Nama Peserta DidikTgl

LahirNama

Orang Tua

Pekerjaan Orang Tua

1.2.3.4.

Dst

C. Kepengurusan Lembaga

No Jabatan Nama Pendidikan Pekerjaan Pokok1. Penanggungjawab2. Ketua Lembaga

PAUD3. Sekretaris4. Bendahara5. Pendidik (Bisa

Merangkap seba-gai Kepala/Sekre-taris/ Bendahara)

1. ...............2. ...............3. ...............

...

...

D. Layanan Program

No ProgramLayanan

Jadwal Kegiatan PembelajaranFrekuensi

Pembelajaran Dalam Seminggu

Lama Pembelajaran per

hari


E. Rencana Anggaran Biaya*

No. Rincian Penggunaan Dana Bantuan%

Dana

1.Manajemen : keadministrasian lembaga, ATK, pelaporan)

20%

2.

Penguatan Pembelajaran dan Peningkatan SDM lembaga: (dapat digunakan peningkatan mutu pembelajaran, magang, Proses Pembelajaran, seperti Buku bahan ajar yang mengandung nilai pendidikan karakter / Buku yang dapat meningkatkan kecerdasan otak anak, Pemantauan/Deteksi Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak).

20%

3.Prasarana (contoh : papan nama, lemari arsip, rak buku, rak APE dalam, dll)

30%

4.Penguatan kemitraan lembaga (contoh ; koordinasi dengan instansi terkait dan mitra PAUD lainnya).

10%

1. KB .. kali ............ jam2. TK .. kali ............ jam3. TPA .. kali ............ jam4. SPS .. kali ............ jam


4. Biaya operasional lembaga 20%

Jumlah 100%

F. Data Administrasi 1. Rekening Lembaga

a. Nama Lembaga yang sesuai dalam rekening : ..............................................................................

b. Alamat lembaga sesuai rekening : ..............................................................................

c. Nomor Rekening lembaga : ..............................................................................

d. Nama Bank, Cabang : ..............................................................................

2. NPWP a. Nama Wajib pajak :

.............................................................................. b. Nomor NPWP :

.............................................................................. c. Alamat Wajib Pajak :

............................................................................ G. Lampiran :

1. Rekening Bank atas nama lembaga 2. NPWP lembaga 3. Pernyataan Kesanggupan 4. SPTJM 5. Daya Dukung

................,..........2014


Pengelola PAUD, Ttd stempel ............................... (nama pengelola)

Lampiran 4 : Contoh Surat Permohonan Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD

KOP SURAT LEMBAGANomor :Lamp :Perihal : Permohonan Bantuan Dana Penguatan Lembaga

PAUD 2014

Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal Gedung E Lantai VIIKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama :............................................ Jabatan :............................................ Alamat :............................................

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Bantuan Dana Penguatan Lembaga PAUD Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2014 dengan anggaran yang kami ajukan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan sebagaimana proposal terlampir.Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Pemohonttd dan stempel

Nama Jelas

Lampiran 5 : Daya Dukung

Guna mendukung program PAUD dimaksud, daya dukung

yang ada di lembaga adalah sebagai berikut :

NO URAIAN KETERANGAN*)

1.Status Kepemilikan tempat

a. Milik Sendirib. Sewac. Pinjam

2. Papan Nama Lembagaa. Adab. Tidak ada

3. Struktur organisasia. Adab. Tidak ada

4.Administrasi Pembelajaran

a. Ada dan lengkapb. Ada tapi tidak lengkapc. Tidak ada

5.Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan


6.Administrasi Keuangan


6.Surat keterangan domisili

a. Adab. Tidak ada


7. Data Statistik lembagaa. Adab. Tidak ada

8.Administrasi partisipasi masyarakat (kemitraan)


9.Inventarisasi sarana dan prasarana


10. Dokumentasi kegiatana. Ada dan lengkapb. Ada tapi tidak lengkapc. Tidak ada

11.Sumber pembiayaan lembaga lainnya

a. Adab. Tidak ada

*) Beri tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c yang sesuai


Lampiran 6: Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelenggaraan PAUD

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

NOMOR : .

Pada hari ini ........... tanggal .................. bulan ............................... tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...........................................................Jabatan : Pimpinan Lembaga ..................Alamat : ...................................................................

bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini melalui dana bantuan Penguatan Lembaga PAUD tahun 2014 menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan mutu layanan PAUD sesuai dengan proposal yang disetujui oleh Direktorat Pembinaan PAUD dan bertanggung jawab atas keberlangsungan lembaga dan layanan program PAUD.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,Materai 6000

Ttd dan stempelNama jelas

Surat pernyataan ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas


bermaterai enam ribu rupiah

Lampiran 7 : Contoh Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Lembaga PAUD

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK LEMBAGA PAUD

NOMOR : .



bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini melalui dana bantuan Penguatan Lembaga PAUD tahun 2014, saya bersedia untuk:1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan

peraturan yang berlaku; 2. Membukukan semua pengeluaran dana yang dibuktikan

dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku; 3. Mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan

proposal yang disetujui; 4. Memenuhi kewajiban membayar dan atau menyetorkan

pajak sesuai aturan yang berlaku; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat satu

bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 6. Bertanggung jawab atas keberlangsungan lembaga dan

layanan program PAUD. 7. Tidak melakukan KKN dalam pengelolaan dana yang

diterima.



Yang membuat pernyataan,

Ttd dan distempel

Nama jelas

*) Surat pernyataan ini dibuat rangkap dua di atas kertas bermaterai enam ribu rupiah.


Lampiran 8: Contoh Surat Pernyataan Belum Pernah Mendapatkan Bantuan Rintisan PAUD, Penguatan Lembaga PAUD, dan Rintisan PAUD Baru

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENDAPATKAN BANTUAN RINTISAN PAUD,

PENGUATAN LEMBAGA PAUD DAN RINTISAN PAUD BARU

NOMOR : .



bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini melalui dana bantuan Penguatan Lembaga PAUD tahun 2014 menyatakan bahwa lembaga kami BELUM PERNAH mendapatkan bantuan Rintisan PAUD, Penguatan Lembaga PAUD, dan Rintisan PAUD Baru.


Yang membuat pernyataan,Materai 6000

Ttd dan stempelNama jelas


Lampiran 9 : Format Laporan Awal/Surat Pernyataan Penerimaan Dana

KOP SURAT LEMBAGA

Nomor : Lamp : Perihal : Laporan Awal Bantuan Dana Penguatan Lembaga PAUD

Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Gedung E Lantai VIIKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama :............................................ Jabatan :............................................ Alamat :............................................

Dengan ini kami laporkan bahwa Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD 2014 dengan jumlah dana sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) telah kami terima melalui Bank ........nomor rekening .........pada tanggal .....2014 (foto copy terlampir). Dana tersebut akan kami pergunakan dan pertanggungjawabkan sebagaimana tercantum dalam proposal yang kami ajukan. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Pengelola Lembaga ttd dan stempel

Nama jelas

Catatan : laporan dibuat rangkap 3 untuk ditembuskan ke dinas pendidikan Kab/Kota dan Provinsi dengan dilampirkan fotocopy rekening lembaga


Lampiran 10 : Akad Kerjasama Penguatan Lembaga PAUD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMALJL. Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III,Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5725033, faks. 5725484 Tromol Pos : 1303 Kode Pos 10013

AKAD KERJASAMA PEMBERIAN DANA BANTUAN PENGUATAN

LEMBAGA PAUDNOMOR: ..............................................

ANTARA:

....(sesuai wilayah masing-masing)

DENGAN...............

(Nama Lembaga Sesuai Rekening)

Pada hari ini ........, tanggal ........., bulan ......, tahun dua ribu empat belas, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : .............................................. NIP : .............................................. Jabatan : .............................................. Alamat : ..

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada . Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonfomal dan Informal yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.


Nama : .....................................................Jabatan : Ketua/Kepala .........................Alamat Lembaga : ...............................(alamat lengkap)No. Rekening : , Bank...............

a.n. NPWP : ..

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga PAUD .............., yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana bantuan Penguatan Lembaga PAUD, kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 Lingkup Kegiatan

Melaksanakan kegiatan bantuan Penguatan Lembaga PAUD sesuai dengan proposal yang disetujui .........................(pihak pertama)

Pasal 2 Jenis dan Jumlah Bantuan

(1) Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama bersedia menyediakan dana bantuan Penguatan Lembaga PAUD sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua.

(2) Biaya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja ..Tahun 2014 dengan kode MAK ...................................


Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Sosial

Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersifat terbatas, yang berfungsi sebagai stimulan untuk mendorong peningkatan mutu Lembaga PAUD yang diberikan oleh Pihak Pertama untuk dikelola oleh Pihak Kedua.

Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Pihak Kedua akan menggunakan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.

Pasal 5 Pembayaran/Penyerahan Dana Bantuan Sosial

(1) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), akan dibayarkan sekaligus (100%) kepada Pihak Kedua melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, setelah kedua belah pihak menandatangani akad kerja sama ini dan menyerahkan semua persyaratan kepada pihak pertama secara lengkap.

(2) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA langsung melalui Nomor Rekening atas nama lembaga PIHAK KEDUA

Pasal 6Hak dan Kewajiban

(1) Pihak Pertama berkewajiban memberikan dana bantuan Penguatan Lembaga PAUD sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

(2) Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan dana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4.


Pasal 7 Pengawasan dan Pembinaan

(1) Pihak Pertama berhak mengawasi pelaksanaan program/kegiatan dan meminta laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana bantuan, baik yang diatur dalam akad kerjasama ini maupun sewaktu-waktu diperlukan;

(2) Pihak Kedua berhak memperoleh pembinaan dari Pihak Pertama, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan

Kab/Kota setempat.

Pasal 8 Pelaporan

(1) Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan awal dan laporan akhir secara tertulis kepada Pihak Pertama.

(2) Jika Pihak Kedua belum menyampaikan laporan akhir sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan pada ayat (1) dan/atau laporan dari Pihak Kedua tidak sesuai dengan akad kerjasama ini, maka Pihak Pertama akan mengingatkan dan/atau mengirimkan surat teguran dan/atau mengutus wakilnya untuk meminta laporan secara langsung kepada Pihak Kedua.


Pasal 9Sanksi

(1) Jika terbukti Pihak Kedua tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka pihak kedua wajib mengembalikan seluruh dana bantuan yang diterima.

(2) Jika terbukti bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan penggunaan dana, maka pihak kedua wajib mengembalikan sejumlah dana yang tidak sesuai dengan proposal maupun akad kerjasama ini.

(3) Pengembalian dana pada ayat (1), ayat (2), dilakukan dengan cara menyetor ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tindasan bukti setoran sebagaimana dimaksud ayat (3) diserahkan kepada Pihak Pertama.

Pasal 10 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menghindari, menjaga, dan menolak dengan tegas atas adanya tindakan yang mengarah dan/atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, baik dalam bentuk janji untuk menerima atau memberi hadiah, penyuapan, pemerasan, dan/atau gratifikasi dengan dalih apapun.

Pasal 11Keadaan Memaksa

(1) Apabila terjadi keadaan kritis/genting yang memaksa (force majeure) yang secara langsung atau tidak langsungmempengaruhi penyelenggaraan program Penguatan Lembaga PAUD, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang


didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dari pihak yang berwajib.

(2) Hal-hal yang termasuk dalam keadaan genting dan memaksa (force majeure) adalah : perang, blokade ekonomi, revolusi, huru-hara, mobilasi umum, pemogokan massal, gempa bumi, wabah, banjir, ancaman terorisme, atau kebijakan tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12Masa Berlaku

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani dan dapat diubah atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan para pihak melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.

(2) Perubahan, penghentian, atau hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini dituangkan dalam bentuk adendum atas persetujuan para pihak.

(3) Perjanjian kerja sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja sama ini tidak mungkin dilaksanakan

Pasal 13Penyelesaian Perselisihan

(1) Jika terjadi perselisihan antara para pihak terhadap isi akad kerjasama ini, maka akan diupayakan penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kemufakatan, maka penyelesaian


perselisihan akan dilakukan pada Kantor Pengadilan Negeri pihak pertama.

(3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.

Pasal 14Lain-lain

(1) Semua dokumen yang mendahului Surat Perjanjian ini merupakan dokumen terkait yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan bersifat mengikat bagi para pihak.

(2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), rangkap pertama di pihak pertama dan rangkap kedua di pihakkedua masing-masing dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

PIHAK- PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA :

Pihak Pertama,

.................(sesuai wilayah masing-masing)

Pihak Kedua,

............


Lampiran 11 : Contoh Kuitansi Pembayaran Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD

KUITANSI Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker (sesuai wilayah masing-masing)

Uang Sebesar : Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Pemberian Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD

2014

Jumlah Rp : Dibayar lunas Pada Tanggal :

Mengetahui/Menyetujui : Yang Menerima, Pejabat Pembuat Komitmen

Materai

..

Pembukuan :Nomor :...............................Tgl : ..............................MAK : ..............................T.A. : .............................


25.000.000



Lampiran 12 : BAP Verifikasi Lembaga PAUD

BERITA ACARAVERIFIKASI LEMBAGA

PENERIMA DANA BANTUAN PENGUATAN LEMBAGA PAUD

TAHUN 2014

Nomor : Tanggal:

Pada hari ini .., tanggal .. bulan tahun dua ribu empat belas, bertempat di ., jalan , telah diadakan rapat Verifikasi Lembaga Calon Penerima Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Tahun 2014.

Verifikasi dimulai pukul , yang dipimpin oleh . Selaku Ketua Tim Verifikasi yang ditunjuk berdasarkan SK . Nomor .. Tanggal . dengan beranggotakan . orang.

Acara verifikasi mencakup : 1. Penelaahan kelengkapan berkas;2. Penelaahan kesesuaian data dalam berkas;3. Penetapan nama lembaga yang diusulkan sebagai calon penerima Dana

Bantuan Penguatan Lembaga PAUD.

Berdasarkan hasil penelaahan administrasi dan penilaian lapangan, seluruh Tim Verifikasi menyepakati bahwa nama-nama lembaga (terlampir) yang diusulkan menerima Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Setelah seluruh Tim Verifikasi menyepakati hasil penilaian proposal, rapat ditutup oleh Ketua Tim Verifikasi. Selanjutnya Berita Acara Verifikasi dan berkas-berkas penilaian lainnya akan diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk ditembuskan ke Dinas Provinsi dan Direktorat Pembinaan PAUD sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

No. Nama Jabatan Dalam Tim Tanda Tangan

1 Ketua Tim Penilai

2 Sekertaris Tim Penilai

3 Anggota Tim Penilai


Lampiran 13 : Contoh Lampiran Berita Acara Verfikasi Lembaga PAUD

No Nama Lembaga

Alamat Lbg

Nama PimpinanLembaga

PAUD

No Telp/HP Pimpinan Lembaga

PAUD

No. NPWP

Nama BANK

No. Rek

1.

2.

dst

Tim Penilai :

1. .(nama) : _________(tanda tangan)

2. .(nama) : _________ (tanda tangan)

3. .(nama) :_________ (tanda tangan)


Lampiran 14 : Format Lembar Verifikasi Proposal INSTRUMEN VERIFIKASI

BANTUAN PENGUATAN LEMBAGA PAUD

Nama Lembaga : .Jenis Program : .Alamat & No.Telp : .No Persyaratan TerpenuhiYa Tidak1. Memiliki alamat lembaga yang jelas2. Memiliki susunan kepengurusan lembaga

PAUD.3. Memiliki ijin operasional PAUD dari

Dinas Pendidikan setempat4. Memiliki peserta didik minimal 20 anak5. Memiliki NPWP atas nama Lembaga

PAUD6. Belum pernah mendapatkan dana bantuan

rintisan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) dan bantuan penguatan lembaga PAUD 2013

7. Memiliki rekening bank atas namalembaga/yayasan/ pengelola (bukan rekening milik pribadi) yang masih aktif

8. Kesanggupan dari calon penyelenggara untuk bertanggungjawab atas keber-langsungan penyelenggaraan Program.

9. Proposal yang diajukan kepada Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI

, 2014Petugas Verifikasi,()

Keterangan: Dinyatakan lolos verifikasi proposal apabila semua komponen terpenuhi


(terjawab Ya).

Lampiran 15 : Contoh Lembar Penilaian Visitasi Lembaga PAUD

FORMAT PENILAIAN VISITASI

Nama Lembaga : ...........................................Jenis Program : ...........................................Alamat & No. Telp : .......................................

NO INDIKATORNILAI

TERTINGGI

NILAI YG

DICAPAI1 Lokasi

- Kejelasan tempat kegiatan- Kejelasan status tempat yang

digunakan- Kedekatan lokasi dengan

tempat tinggal sasaran

43

3

2 Ketenagaan- Ada Struktur kepengurusan- Kesesuaian Jumlah tenaga

Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan dengan proposal

105

3 Sasaran- Kesesuaian Jumlah sasaran

layanan- Kejelasan identitas sasaran

(usia, jenis kelamin, nama orang tua, pekerjaan orang tua)

5

5


NO INDIKATORNILAI

TERTINGGI

NILAI YG

DICAPAI4 Program

- Kesesuaian program dan kurikulum di proposal dengan kondisi riil di lapangan

- Adanya Kurikulum dan program pembelajaran yang jelas

- Kesesuaian pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan anak

- Frekuensi kegiatan dalam seminggu

- Waktu pelaksanaan kegiatan- Jadwal materi kegiatan main

dalam satu minggu

5

5

5

5

5

55 Legalitas Lembaga

- Ijin Operasional- Akta Pendirian Lembaga- No. Rekening- NPWP

10244

6 Pendukung- Kejelasan

sarana/prasarana/APE yang sudah dimiliki

- Keabsahan dan keaslian dokumen

- Dukungan orang tua dalam pendanaan

5

5

5

7 Lain-lain- Dampak keberadaan lembaga 5


NO INDIKATORNILAI

TERTINGGI

NILAI YG

DICAPAIdengan kebutuhan masyarakat

- Prestasi yang diraih- Melayani masyarakat kurang

mampu

32

JUMLAH 100


Lampiran 16 : Matrix Daftar Nominatif Lembaga Penerima Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD

NONAMA

LEMBAGAALAMAT

LEMBAGAKETUA

LEMBAGA NOMOR NPWPNAMA SESUAI

REKENING TABUNGAN

NAMA BANKNOMOR

REKENING KAB/KOTA PROVINSIBESARNYA BANTUAN

1 25,000,000Rp 2 25,000,000Rp 3 25,000,000Rp

25,000,000Rp 25,000,000Rp 25,000,000Rp

dst 25,000,000Rp 175,000,000Rp

Mengetahui/Menyetujui :Pejabat Pembuat Komitmen,

Dra. Ratna Dyah G, MM.NIP. 19600811985032002

MATRIX PENERIMA BANTUAN PENGUATAN LEMBAGA PAUD SUBDIT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN, DIREKTORAT PEMBINAAN PAUD

TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH SELURUHNYA


Lampiran 17 : Lampiran SK Direktur Tentang : PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA DANA BANTUAN PENGUATAN LEMBAGA PAUD 2014

Nomor : KEP /B2.4/DU/SK/2014Tanggal : 2014

NO NAMA PENERIMA ALAMAT NAMA BANK NOMOR REKENING KOTA BESARNYA BANTUAN

1 25,000,000Rp

2 25,000,000Rp

3 25,000,000Rp

4 25,000,000Rp

5 25,000,000Rp

6 25,000,000Rp

7 25,000,000Rp

8 25,000,000Rp

9 25,000,000Rp

10 25,000,000Rp

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,

Dr. Erman Syamsuddin

NIP. 19570304 198303 1 015


Lampiran 18 : Format Laporan Akhir

1. Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan yang terdiri atas 4 bagian, yaitu:a. Halaman Sampul

Halaman sampul memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga.

b. Surat PengantarDalam surat pengantar laporan ditandatangani oleh ketua/kepala lembaga PAUD penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad Kerjasama.

c. Isi LaporanIsi laporan terdiri dari:1) Pendahuluan

Berisi uraian tentang: kapan dana diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

2) Pelaksanaan Program Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah


terealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut.

3) Hasil yang Dicapai Menguraikan pelaksanaan penyelenggaraan rintisan PAUD Baru yang dikembangkan oleh lembaga dan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran, peserta didik, pendidik, orang tua, dan masyarakat.

4) Penggunaan Dana Membuat daftar pertanggungjawaban dan melampirkan seluruh bukti penggunaan dana(kuitansi, nota pembelian, dll). Apabila ada dana yang tidak digunakan harus disetor kembali ke kas negara dengan melampirkan bukti setoran.

5) Tindak Lanjut Berisi uraian tentang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjamin keberlangsunganprogram.

6) Penutup


Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan.

d. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto kegiatan, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas


Lampiran 19 : Daftar Pembagian Wilayah

NO UPT PAUDNI PROVINSI

1 P2 - PAUDNI REGIONAL I JAYAGIRI BANDUNG 1. JAWA BARAT2. DKI JAKARTA3. BANTEN4. BANGKA BELITUNG5. BENGKULU

2 P2 - PAUDNI REGIONAL II SEMARANG 1. SEMARANG2. JAWA TENGAH3. D I YOGYAKARTA4. LAMPUNG

3 BP - PAUDNI REGIONAL I MEDAN 1.ACEH 2. SUMATERA UTARA3. RIAU4. KEPULAUAN RIAU

4 BP - PAUDNI REGIONAL II SURABAYA 1. JAWA TIMUR2. NUSA TENGGARA TIMUR

5 BP - PAUDNI REGIONAL III MAKASSAR 1. SULAWESI SELATAN2. SULAWESI TENGAH3. SULAWESI BARAT4. SULAWESI TENGGARA5. GORONTALO

6 BP - PAUDNI REGIONAL IV BANJAR BARU 1. KALIMANTAN BARAT2. KALIMANTAN TIMUR3. KALIMANTAN SELATAN4. KALIMANTAN TENGAH

7 BP - PAUDNI REGIONAL V MATARAM 1. BALI2. NUSA TENGGARA BARAT

8 BP - PAUDNI REGIONAL VI SENTANI 1. PAPUA2. PAPUA BARAT3. MALUKU4. MALUKU UTARA

9 DIREKTORAT PEMBINAAN PAUD 1. SULAWESI UTARA2. SUMATERA BARAT3. SUMATERA SELATAN4. LAMPUNG

JL. JENDERAL SUDIRMAN SENAYAN JAKARTA GD. E LT. 7

JL. ADYAKSA NO. 2 MAKASSAR SULAWESI SELATAN TELP. ( 0411) 440065

JL. AMBULUNG LOKTABAT SELATAN, BANJARMASIN TELP. (0511) 4772187

JL. GAJAH MADA NO. 173 JEMPONG BARU MATARAM NTB TELP. (0370) 620870

JL. RAYA BUMI PERKEMAHAN WAENA KABUPATEN JAYAPURA PAPUA TELP. (0967) 573934

JL. JAYAGIRI NO. 63 LEMBANG BANDUNG JAWA BARAT TELP. (022) 2786017

JL. DIPONEGORO NO. 250 UNGARAN SEMARANG JAWA TENGAH TELP. (024) 6921187

JL. KENANGA RAYA NO. 64 TANJUNG SAN MEDAN TELP. (061) 8213254

JL. GEBANG PUTIH NO. 10 SURABAYA JAWA TIMUR TELP. (031)5925972


Lampiran 20 :Contoh Akad kerjasa

Juknis Bantuan Penguatan Lembaga Paud 2014 File

Documents