PERHATIAN Petunjuk Pelaksanaan ini masih bersifat sementara guna persiapan lapangan, sambil menunggu terbitnya Permendikbud tentang Pedoman Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERHATIAN Petunjuk Pelaksanaan ini masih bersifat sementara guna persiapan lapangan, sambil menunggu terbitnya Permendikbud tentang Pedoman Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud.
i
MILIK NEGARATidak perjualbelikan
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (BOP PAUD)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2013
MIRSU29
Draft
i
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN
INFORMAL
Hak untuk dapat hidup dan tumbuh berkembang secara
layak dan sejahtera adalah satu diantara bentuk hak anak yang
dilindungi dengan undang-undang. Penyediaan layanan pendidikan
anak usia dini yang dapat diakses oleh seluruh anak tanpa kecuali
adalah bentuk dari pemenuhan hak-hak anak terkait dengan
penyiapan generasi yang cerdas, tangguh, kompetitif, dan
berkarakter.
Kebijakan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal untuk
memperluas layanan PAUD merupakan salah satu upaya untuk
pemenuhan hak anak akan mendapatkan pendidikan sejak dini.
Upaya tersebut tidak berhenti pada perluasan dan pemerataan akses
layanan PAUD, tetapi juga dukungan agar semua anak tanpa
kecuali dapat terlayani di lembaga-lembaga PAUD melalui
pemberian dana Bantuan Operasional Pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini (BOP-PAUD).
Sesuai dengan program pro masyarakat kurang beruntung, maka pemberian BOP-PAUD diprioritaskan diberikan kepada
ii
satuan PAUD yang memberikan layanan pada anak-anak dari keluarga menengah ke bawah, anak-anak berkebutuhan khusus, dan anak-anak dari daerah sulit. Melalui dukungan BOP-PAUD diharapkan meminimalkan alasan ketidakmampuan keluarga untuk memasukkan anak usia dini mendapatkan layanan PAUD. Direktorat Jenderal terus berupaya agar fasilitasi dana BOP-PAUD terus meningkat baik dari besarannya maupun dari jumlah volumenya.
Hal penting yang diperlukan adalah memastikan bahwa dukungan dana BOP-PAUD tersebut tersalurkan dengan tepat sasaran dan digunakan dengan tepat manfaat. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) sebagai instrument pengontrol ketepatan penyaluran dan penggunaan dana tersebut. Untuk itu partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diharapkan agar segala sesuatu berjalan secara tepat dan transparan.
Jakarta, Januari 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP: 19570322198211001
iii
KATA PENGANTAR
Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya
masyarakat yang kurang beruntung dalam segi ekonomi, untuk
memasukkan anak ke Satuan PAUD karena terbatasnya keuangan
keluarga untuk bidang pendidikan. Tentu hal ini merupakan
masalah nasional bila dikaitkan dengan kebijakan pemerataan,
perluasan, dan ketersediaan layanan PAUD untuk semua anak usia
0-6 tahun dan berdampak terhadap rendahnya APK PAUD secara
nasional.
Menyikapi kendala tersebut, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini telah menggulirkan Bantuan
Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD) untuk anak-
anak usia dini dengan prioritas dari keluarga miskin, anak
berkebutuhan khusus, dan anak-anak yang membutuhkan layanan
khusus yang kini sedang dilayani di Satuan-Satuan PAUD (Taman
Kanak-Kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, ataupun
Satuan PAUD Sejenis).
Mekanisme pendistribusian dan pelaksanaan BOP-PAUD
tahun 2013 menjadi tanggungjawab Pusat, namun demikian secara
keseluruhan tidak banyak berubah dibanding dengan tahun
sebelumnya. Untuk memberikan acuan bagi pengelola PAUD di
iv
tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, Direktorat
Pembinaan PAUD mengembangkan Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(BOP-PAUD).
Kami berupaya perubahan tersebut tidak menghilangkan
unsure penyerdahanaan prosedur, dengan demikian efektivitas dan
keakurasian penyaluran bantuan tetap dipertahankan.
Akhirnya melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) ini. Semoga Petunjuk
Teknis ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.
Jakarta, 6 Januari 2013
Direktur Pembinaan PAUD
Dr. Erman Syamsuddin
NIP: 195703041983031015
v
DAFTAR ISI
SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI i
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Isu Kebijakan 1
B. Dasar Hukum 2
C. Pengertian 3
D. Tujuan Bantuan 4
E. Sasaran Bantuan 4
F. Manfaat bantuan 5
G. Hasil yang Diharapkan 6
BAB II KETENTUAN UMUM
A. Penyedia Bantuan 7
B. Sifat 7
C. Persyaratan Penerima 7
D. Besar Dana dan Penggunaan Dana 9
E. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima Bantuan 11
vi
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal 13
B. Penilaian/Verifikasi Proposal 14
C. Penetapan Penerima 16
D. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi 16
E. Penyaluran Dana Bantuan 17
F. Jadwal Pengajuan Proposal 17
BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
A. Pengelolaan Dana Bantuan 19
B. Pelaporan 23
C. Monitoring dan Pengawasan 27
BAB V PENUTUP 30
LAMPIRAN
Lampiran 1. Formulir Pengajuan Dana BOP
Lampiran 2. Data Anak Didik
Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga
Lampiran 4. Surat Pernyataan Dinas Kab/Kota
Lampiran 5. Rekapitulasi Data Satuan Calon Penerima
Lampiran 6: Kuitansi
vii
Lampiran 7: Contoh Berita Acara Verifikasi
Lampiran 8: Surat Keputusan Penetapan Satuan Penerima Dana
Lampiran 9: Contoh Laporan Penggunaan Dana
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) menjadi salah satu prioritas kebijakanan
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Ditjen
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
Untuk mendukung perluasan layanan harus ditunjang
dengan ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses,
pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan,
dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah
dan masyarakat.
Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek
penting dalam penyelenggaraan PAUD secara
keseluruhan. Salah satu masalah pokok dalam hal
pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi
kebutuhan operasional Satuan PAUD, dan bagaimana
melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak
mampu) dari kendala biaya untuk memperoleh layanan
PAUD. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah
2
meluncurkan program Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP) dengan memberikan bantuan
dana penyelenggaraan kepada Satuan PAUD yang
memberikan layanan pada anak didik khususnya yang
kurang mampu, dan di wilayah sulit.
Program BOP bertujuan untuk meringankan biaya
pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka
memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk
memberikan panduan dalam penyaluran dan penggunaan
dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD maka
perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan
3
Informal, Departemen Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun
2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga
Pendidikan Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial
pada Kementerian dan Lembaga.
C. PENGERTIAN
1. Biaya operasional adalah rata-rata biaya pelaksanaan
pembelajaran. Termasuk dalam Biaya Operasional
adalah bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung berupa
pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan PAUD.
2. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan
oleh orang tua peserta didik untuk bisa mengikuti
proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
3. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (BOP-PAUD) bantuan yang diberikan
4
Pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD untuk
mendukung proses operasional pembelajaran dan
dukungan biaya personal bagi anak PAUD.
D. TUJUAN BANTUAN
1. Tujuan pemberian bantuan BOP adalah memperluas
dan meningkatkan layanan PAUD bagi anak usia 0-6
tahun, dengan prioritas anak dari keluarga kurang
mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus.
2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan
petunjuk bagi pelaksana dan penanggung jawab BOP
dalam mengelola dan menyalurkan dana BOP kepada
sasaran secara tepat guna.
E. SASARAN BANTUAN
Sasaran program BOP PAUD adalah Satuan Taman Kanak-
Kanak/ Taman Kanak-Kanak Luar Biasa/Taman Penitipan
Anak/ Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD Sejenis
yang menyelenggarakan pembelajaran bagi anak didik
berusia 0-6 tahun. Diutamakan bagi lemabag PAUD yang
melayani anak dari keluarga kurang mampu, anak
5
berkebutuhan khusus, anak dengan layanan khusus, baik
yang dikelola masyarakat maupun oleh UPTD.
F. MANFAAT BANTUAN
1. Manfaat Bagi Pemda:
a. Meningkatkan APK PAUD daerah sekaligus
berdampak pada peningkatan APK nasional
b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk
menunjang kebutuhan operasional pembelajaran di
Satuan PAUD.
2. Manfaat Bagi Satuan PAUD
a. Meningkatkan jumlah layanan anak
b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang
lebih baik
c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD
3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua
a. Terbantunya beban pembiayaan operasional
pendidikan PAUD bagi anak
b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi
anak-anaknya.
6
G. HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Tersalurkannya bantuan BOP PAUD ke 45.000
lembaga PAUD sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan.
2. Teroptimalisasikannya dana bantuan BOP oleh
lembaga PAUD Penerima sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan.
3. Adanya laporan penggunaan dana bantuan BOP
sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran
negara.
7
BAB II
KETENTUAN UMUM
A. PENYEDIA BANTUAN
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bersumber
dari Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia
Dini Tahun Anggaran 2013.
B. SIFAT PENERIMA BANTUAN
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini bersifat bantuan terbatas, sehingga
memungkinkan pemberian bantuan tidak sesuai dengan
jumlah anak yang dilayani di Satuan yang bersangkutan.
Penentuan penerima dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD ditetapkan berdasarkan penilaian
terhadap Lampiran pengajuan dana BOP oleh Satuan
PAUD.
C. PERSYARATAN PENERIMA
1. Memiliki rekening aktif atas nama Satuan.
a. Berdasarkan Surat Edaran dari Kepala Kantor
Wilayah Provinsi DKI, Direktorat Jenderal
8
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia bahwa untuk mempercepat penyaluran
dana ke masyarakat maka dalam satu wilayah
menggunakan bank yang sama.
b. Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan kebijakan
untuk menggunakan Rekening BRI yang mudah
diakses hingga daerah yang paling dekat dengan
masyarakat. Jumlah saldo terakhir yang tercantum
dalam rekening Bank minimal sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama Satuan.
3. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan
setempat.
4. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun.
5. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun.
6. Mengisi Formulir Pengajuan Dana BOP dengan
menggunakan Lampiran 1 terlampir dan diajukan ke
Dinas Pendidikan Kabupaten.
7. Satuan tidak mendapatkan dana bantuan Rintisan dan
Percontohan di tahun yang sama.
9
D. BESAR DANA DAN PENGGUNAANNYA
1. Besar Dana
Penyaluran dana dikelompokkan berdasarkan jumlah
anak yang dikelola oleh Satuan PAUD, dengan
ketentuan sebagai berikut:
No KELOMPOK SATUAN PAUD JML BANTUAN
1. Memiliki anak didik 15 anak
atau kurang
Rp. 3.600.000,-
2. Memiliki anak didik 16 - 25
anak
Rp. 6.000.000,-
3. Memiliki anak didik 26 anak
atau lebih
Rp. 7.200.000,-
Dinas Pendidikan Kabupaten berhak mengelola dana
yang dialokasikan ke Kabupatennya sesuai dengan
kebijakan dengan catatan jumlah satuan yang
mendapatkan bantuan tidak boleh kurang dari jumlah
yang ditetapkan.
2. Penggunaan Dana
Dana bantuan BOP dapat dipergunakan antara lain
untuk:
10
No PENGGUNAAN %
1. Bantuan biaya masuk dan biaya
administrasi
20 � 30 %
2. Bantuan biaya Penyelenggaraan
Proses Pembelajaran
20 � 30 %
3. Pembelian bahan habis pakai, buku-
buku acuan untuk pendidik, buku
bacaan anak, atau ATK
10 � 20 %
4. Pembelian alat-alat DDTK,
pembelian obat-obatan ringan, kotak
P3K, transport petugas kesehatan
5 � 10 %
5. Transport pendidik untuk mendukung
pertemuan di Gugus PAUD.
10 � 20 %
Jumlah 100%
Satuan PAUD penerima BOP-PAUD dapat menggali dana
bantuan dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan
Perusahaan (melalui dana Coorporate Social
Responsibility) atau menjalankan usaha-usaha penggalian
11
dana yang tidak bertentangan dengan perundangan yang
ada, termasuk menerima peserta didik dari keluarga mampu
agar terjadi subsidi silang.
E. HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI
1. Hak:
a. Mendapatkan dana BOP PAUD sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis;
b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan
pengembangan program dari pembina teknis.
2. Kewajiban:
a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif.
b. Memberikan dorongan kepada masyarakat/orang
tua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program
PAUD.
c. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan
aturan yang ditetapkan.
d. Membuat dan menyampaikan laporan program dan
pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
12
3. Sanksi
a. Sanksi bagi Pengelola dana BOP
Pengelola dana BOP di tingkat Pusat, maupun
Kabupaten/Kota yang terdapat bukti
menyalahgunakan dana BOP sehingga merugikan
negara dikenakan sanksi kepegawaian sesuai
dengan aturan yang berlaku, dan kepadanya
diwajibkan mengembalikan dana ke kas negara.
b. Sanksi bagi Satuan
1) Satuan Penerima dana Bantuan Operasional
PAUD yang dinilai pihak Pusat tidak
menggunakan dana sesuai dengan pengajuan
sehingga berakibat menghambat pelaksanaan
program, harus mempertanggungjawabkan dan
mengembalikan semua dana yang telah
diterima dengan dilengkapi berita acara
pengembalian.
2) Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan
dalam Berita Acara Pengembalian Dana yang
ditandatangani oleh pihak penerima dana dan
Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat
dikirimkan ke Direktorat Pembinaan PAUD.
13
BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN
A. PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL
1. Direktorat Pembinaan PAUD menetapkan alokasi
jumlah Satuan yang akan mendapatkan dana BOP di
setiap Kab/Kota.
2. Dinas Pendidikan Kab/Kota mensosialisasikan ke
seluruh Satuan PAUD.
14
3. Satuan PAUD yang memenuhi persyaratan
mengusulkan dana BOP ke Dit. Pembinaan PAUD
dengan menggunakan Formulir Pengajuan Dana BOP
Lampiran 1 untuk diserahkan ke Bidang yang
menangani PAUD di Kab/Kota dengan dilengkapi:
a. Foto copy Rekening Satuan
b. NPWP Satuan
c. Data anak
d. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelenggaraan
dari Satuan
B. PENILAIAN / VERIFIKASI PROPOSAL
1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan:
a. Verifikasi Satuan untuk memastikan keberadaan
dan tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan yang
tidak dibolehkan kepada Satuan PAUD yang sama.
b. Menyusun rekapitulasi Satuan yang direkomendasi
untuk mendapatkan dana BOP dengan
menggunakan.
c. Membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani
oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atau
15
pejabat esselon 3 yang ditunjuk dengan
menggunakan.
d. Membuat kuitansi yang ditandatangani pengelola
sebanyak 4 lembar (dengan 2 materai).
e. Membuatkan Akad Kerjasama yang ditandatangani
Pengelola, diatas materai Rp. 6.000 dan dibubuhi
stempel sebanyak 2 lembar.
f. Mengajukan seluruh berkas ke Direktorat
Pembinaan PAUD melalui Tim Verifikasi Provinsi
dengan disertai soft copynya.
2. Tim Verifikasi Tingkat Provinsi bertugas:
a. meneliti kelengkapan dan ketepatan berkas
Lampiran isian dan kelengkapan lampiran Satuan,
yang terdiri dari:
(1) Pengajuan dari setiap Satuan
(2) Daftar jumlah anak dari setiap Satuan
(3) Surat Kesanggupan dari setiap Satuan
(4) Rekening Bank dan NPWP dari setiap Satuan
(5) Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Kab/Kota
(6) Rekap Satuan yang akan menerima BOP
(7) Kuitansi dari setiap Satuan
16
(8) Akad kerjasama dari setiap Satuan PAUD.
b. Menyusun Draft SK
c. Menyampaikan keseluruhan berkas dari Kab/Kota,
dan Draft SK ke Pusat.
d. Dinas Verifikasi Provinsi mengajukan draft SK,
Berita Acara, dan berkas dari kab/kota.
C. Penetapan Penerima Bantuan
Direktorat Pembinaan PAUD melakukan:
1. Penerbitan SK
2. Menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran
3. Mengusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar
4. Mengajukan SPM yang dilengkapi daftar lembaga
penerima ke KPPN.
D. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi Dan
SPTJM
1. Kepala Dinas mengajukan seluruh berkas yang
diusulkan dengan melampirkan Surat Pernyataan yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
atau pejabat esselon 3 yang ditunjuk dengan
menggunakan lampiran 5.
17
2. Kuitansi yang sudah ditandatangani diatas materai oleh
Pengelola Lembaga dianggap syah apabila sudah
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau
yang diberi kuasa.
3. Akad Kerjasama yang diajukan oleh Lembaga dan
ditandatangani Pengelola di atas materai Rp. 6.000
dianggap syah dan berlaku bila telah ditandatangani
Pejabat Pembuat Komitmen Dit. Pembinaan PAUD.
E. Penyaluran Dana Bantuan
1. Direktorat PPAUD mengajukan daftar nama calon
penerima dana BOP PAUD sesuai aturan yang berlaku.
2. KPPN mengirimkan dana ke Bank Penyalur
3. Bank Penyalur mendistribusikan bantuan langsung ke
rekening Lembaga pengusul.
4. Lembaga yang tidak disetujui untuk mendapatkan dana
bantuan, maka seluruh berkas pengajuan akan
dikembalikan melalui Dinas Kabupaten/Kota.
F. Jadwal Pengajuan Bantuan
Proposal pengajuan bantuan diharapkan bersamaan dengan
pengajuan bantuan lainnya dan disampaikan pada
18
Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi
19
BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
A. Pengelolaan Dana Bantuan
1. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada
ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad
kerjasama dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan
oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus
disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai
dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan
uang negara).
3. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua),
dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama
(asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan
lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan
pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan
mengadministrasikan semua bukti pengeluaran
keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan
pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat Jenderal
20
Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan/BPKP, Badan Pemeriksa
Keuangan/BPK, Bawasda/Bawaska atau pihak
berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu
minimal 5 (lima) tahun.
Pengelolaan Keuangan
1. Pembelian Barang
a. Kuitansi dan Bukti Pembelian
Setiap pembelian barang harus disertai bukti
pembelian berupa:
1) Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda
tangan penjual dengan dibubuhi stempel
perusahaan/toko.
2) Faktur/Nota Pembelian.
b. Materai dan kuitansi
1) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk
pembelian di atas Rp. 1.000.000,-
2) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk
pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan
21
Rp 1.000.000,-. Materai tersebut dilintasi
tandatangan dan stempel perusahaan/toko.
3) Pajak pembelian barang menjadi tanggung
jawab pihak penjual.
2. Pembelian Konsumsi
Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering
atau rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian
konsumsi sama dengan pembelian barang.
3. Pembayaran Honorarium
a. Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti
kuitansi penerimaan uang dari penerima honor
(tidak boleh diwakilkan).
b. Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Ps.
21 dengan ketentuan:
c. Honorarium yang diberikan kepada tenaga
berstatus PNS golongan II/d ke atas.
22
4. Pajak
a. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus
non PNS adalah untuk kelebihan uang honorarium
dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.
b. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk
diri Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp.
15.840.000,- per tahun (Undang-undang Nomor 36
Tahun 2008) atau Rp. 1.320.000,- per bulan.
Lembaga berkewajiban untuk:
1) Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas
Negara
2) Melampirkan copy semua bukti setor pajak
tersebut dalam laporan akhir.
5. Ketentuan lain
a. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian
dengan tujuan menghindari pembayaran pajak.
b. Lembaga yang tidak melampirkan bukti fisik
penggunaan dana dan pembayaran pajak dianggap
23
belum menggunakan dana dan belum
mempertanggungjawabkan keuangannya.
c. Perubahan Anggaran. Pergeseran pembiayaan
yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam
proposal harus memperoleh persetujuan tertulis dari
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
B. Pelaporan
1. Waktu
a. Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan
diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan
pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada
rekening lembaga, lembaga diharuskan melaporkan
penerimaan dana kepada Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini baik secara tertulis
maupun melalui media elektronik (telepon, email,
fax).
c. Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan
PAUD dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
24
d. Pengeluaran harus sesuai dengan proposal yang
diajukan.
e. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua),
dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar
pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga
penyelenggara dan lembar kedua disampaikan
bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
f. Laporan akhir disampaikan kepada Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini selambatnya
4 (empat) bulan setelah dana diterima dan
dipastikan keseluruhan kegiatan yang diusulkan
dalam proposal selesai dilaksanakan.
b. Sistematika Laporan
Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan
pertanggungjawaban penggunaan dana secara
keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu:
a. Halaman Sampul
25
Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis
kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan
Akad) dan alamat lengkap lembaga.
b. Pengantar
Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh
penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad.
c. Isi Laporan
Lembar isi laporan menggunakan sistematika
sebagai berikut:
1) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang:
kapan dana mulai diterima dan digunakan;
rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di
proposal; siapa saja yang akan terlibat atau
dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan
jadwal pelaksanaan kegiatan
2) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian
realisasi dari rencana yang tercantum dalam
proposal tentang: langkah-langkah yang
ditempuh dalam merealisasikan kegiatan
program; kegiatan apa saja yang sudah
terrealisasi dari sejumlah program yang
26
direncanakan; dan permasalahan yang dihadapi
selama pelaksanaan program disertai upaya
pemecahan masalah yang telah dilakukan
dengan memperhatikan faktor penghambat dan
faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang
hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan
masalah tersebut
3) Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi
yang dikembangkan lembaga dan atau
perubahan/dampak terhadap pembelajaran, peserta
didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat
4) Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan
seluruh komponen-komponen penggunaan dana
sesuai dengan keadaan riil di lapangan
5) Bagian 5, Tindak Lanjut. Berisi uraian tentang
langkah-langkah yang dilaksanakan untuk
menyelesaikan pelaksanaan program selama
paruh waktu sampai tercapainya sesuai dengan
yang diharapkan; realisasi bagaimana tindak
lanjutnya setelah mendapatkan dana dan
mewujudkan langkah-langkah untuk
kedepannya supaya lebih maju dan bisa sebagai
27
percontohan didaerahnya; dan upaya pencapaian
target/sasaran yang telah ditetapkan (apabila
terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan
pelaksanaan program)
6) Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang
kesimpulan, saran dan harapan
C. Monitoring dan Pengawasan
1. Monitoring
a. Tujuan
Monitoring dan suvervisi dilakukan dalam rangka
pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap
penggunaan dana BOP oleh Satuan Penerima.
Secara umum tujuan dari monitoring dan supervisi
untuk memastikan ketepatan penggunaan dana dan
menghindarkan dari ketidaktepatan atau
penyelewengan dana.
b. Waktu
Monitoring dapat dilaksanakan:
1) Sebelum dana diturunkan untuk memastikan
ketepatan Satuan calon penerima dana.
28
2) Setelah dana diturunkan untuk memastikan
akuntabilitas ketepatan penggunaan dana BOP
oleh Satuan PAUD penerima.
c. Pelaksana
1) Monitoring oleh Tim Provinsi
a) Monitoring ditujukan untuk memantau
ketepatan Satuan penerima dan penggunaan
dana BOP oleh Satuan PAUD penerima.
b) Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan
Kabupeten/Kota, dan Satuan PAUD
penerima dana.
c) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum
dana diluncurkan, selama proses, dan atau
setelah dana diluncurkan.
2) Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota
a) Monitoring ditujukan untuk memantau
kelayakan Satuan calon penerima dan
penggunaan dana BOP.
b) Responden terdiri dari Satuan PAUD
penerima dana.
29
c) Monitoring dilaksanakan di awal untuk
penilaian Satuan, dan setelah dana
diluncurkan untuk memantau penggunaan
dana.
2. Pengawasan
Pengawasan dana BOP meliputi pengawasan melekat,
fungsional, dan masyarakat.
a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan
masing-masing instansi pengelola dana BOP baik di
tingkat Pusat, maupun Satuan PAUD.
b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai
dengan kewenangannya.
c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh
Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan
kewenangannya.
d. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana
BOP PAUD sebagai masukan jika terdapat indikasi
penyalahgunaan dana BOP.
30
BAB V
PENUTUP
Demikian Petunjuk Teknis ini disusun semoga dapat menjadi
panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan
dengan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan
penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, di Gedung E
Lantai 7 Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta. Telpon /fax. 021 57900244.
Silakan juga menghubungi website:
www.paud.kemdiknas.go.id.
31
Lampiran 1.
Formulir Pengajuan Dana BOP
A. Identitas Satuan
Nama Satuan PAUD: .............................
Alamat Lengkap : ..............................
Tahun Berdiri : ..............................
Jenis Program : TK/TPA/KB/SPS (coret yang tidak
perlu)
Nama Pengelola : ..............................
B. Program Layanan:
1. Data Pendidik:
a. Jumlah : .................... (P), ...............(L)
b. Pendidikan : .................... (SMA/sederjat), .........
(D2), .........(S1), ................... (S2/S3)
c. Status : ............. (PNS), .................. (Non PNS)
2. Data Anak:
Jumlah : ............. anak
32
3. Layanan Program: ......... x dalam seminggu @ .........
jam
4. Rencana Penggunaan dana:
No Rencana Penggunaan RP
1.
2.
3.
4.
5.
Bantuan biaya masuk dan
biaya administrasi
Bantuan biaya Penyeleng-
garaan Proses Pembelajaran
Pembelian bahan habis pakai,
buku-buku acuan untuk
pendidik, buku bacaan anak,
atau ATK
Pembelian alat-alat DDTK,
pembelian obat-obatan ringan,
kotak P3K, transport petugas
kesehatan
Transport pendidik untuk
mendukung pertemuan di
Gugus PAUD
...................
....................
....................
...................
....................
33
Jumlah ...................
C. Data Administrasi
1. Rekening Satuan
a. Nama Satuan sesuai yang tercantum dalam rekening
.......................
b. Alamat Satuan sesuai rekening
..........................................................
c. Nomor Rekening Bank
............................................................................
d. Nama Bank
..............................................................................
2. NPWP
a. Nama Wajib pajak
..............................................................................
b. Nomor NPWP
..............................................................................
c. Alamat Wajib Pajak
..............................................................................
34
D. Lampiran:
1. Rekening Bank atas nama Satuan
2. NPWP Satuan
3. Data anak
4. Pernyataan Kesanggupan
.................,..........2013
Pengelola PAUD,
...................................
(stempel Satuan)
35
Lampiran 2.
DATA ANAK DIDIK
A. Identitas Satuan
Nama Satuan PAUD: .............................
Alamat Lengkap : ..............................
Jenis Program : TK/TPA/KB/SPS (coret yang tidak
perlu)
Nama Yayasan : ..............................
Nama Pengelola : ..............................
B. Data Anak
No Nama Anak
Didik
Usia Nama
Orang Tua
Pekerjaan
Orang Tua
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
dst
.................,..........2013
Pengelola PAUD,
37
...................................
(stempel Satuan)
38
Lampiran 3: Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI MELALUI DANA BANTUAN
OPERASIONAL PAUD
Pada hari ini �........... tanggal ................��.. bulan
............................... tahun dua ribu tiga belas, kami yang
bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ��............................................................
Jabatan : .............................����.......................
Alamat : ....................................................................
bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan
anak usia dini melalui dana bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD menyatakan bahwa:
1. Bersedia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran
PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2013.
39
2. Semua dana yang diterima menjadi tanggung jawab mutlak
Satuan PAUD ......... sesuai dengan Petunjuk Teknis dan
peraturan yang berlaku;
3. Bersedia mengadministrasikan penggunaan dana sesuai
dengan pengajuan yang disetujui yang dibuktikan dengan
kuitansi sesuai aturan yang berlaku;
4. Bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai
aturan yang berlaku;
5. Bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana
keseluruhan paling lambat 3 bulan sejak uang diterima.
Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas
bermaterai enam ribu rupiah dengan penuh kesadaran, tanpa
adanya paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan,
Materai Rp. 6.000,-
Stempel Satuan
..............................................
dibuat 2 rangkap
40
Lampiran 4: Surat Pernyataan Dinas Kab/Kota
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ��............................................................
Jabatan : ....................................................................
Alamat : .................................................����...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan
anak usia dini melalui dana bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD, dengan ini menyatakan:
1. Bertanggung jawab atas Data Satuan PAUD yang
tercantum dalam Rekap Pengajuan adalah benar adanya
dan dapat dibuktikan keberadaannya.
2. Bersedia untuk membina dan mengawasi penggunaan dana
bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Bersedia untuk mengkoordinir penyampaian laporan
penggunaan dana sesuai dengan ketentuan.
41
Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas
bermaterai enam ribu rupiah dengan penuh kesadaran, tanpa
adanya paksaan dari pihak manapun.
........,........................2013
.........................................
Materai Rp. 6.000,-
........................................
NIP:................................
42
Lampiran 5:
REKAPITULASI DATA SATUAN
CALON PENERIMA DANA BOP-PAUD TAHUN 2013
Kabupaten/Kota: ........................................
Provinsi : ........................................ N
o
Nama
Satuan
Ala
mat
Nama
Pengelo
la
Nomor
Rekenin
g
Nama
Bank
NP
WP
Jumlah
Anak
Jumlah
Dana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
43
14
15
dst
.................,..........2013
Mengetahui Kadin Dik Penanggungjawab PAUD
Kab/Kota ,
.................................. ...................................
NIP: .............................. NIP:.............................
(Dibuat 2 rangkap)
44
Lampiran 6: Kuitansi
KUITANSI
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker
Direktorat Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini
Uang Sebesar : Rp...................................................
Terbilang : (.......................................................)
Untuk Pembayaran : Bantuan Operasional Penyeleng-garaan
BOP-PAUD (TK,KB, TPA, SPS)
dalam rangka anak usia 0-6 tahun
memperoleh layanan PAUD Tahun
Anggaran 2013
Jumlah anak : ....................
Mengetahui
Penanggung Jawab Kegiatan Yang Menerima,
Kasi Peserta Didik,
45
Materai Rp. 6.000 Materai Rp. 6.000
Stempel Satuan
Soeharto, SE, MM ..........................
NIP: 197002011990011001
(Catatan : dibuat rangkap 4, lembar lainnya tak bermaterai)
46
Lampiran 7: Contoh Berita Acara Verifikasi
CONTOH BERITA ACARA
VERIFIKASI SATUAN PENERIMA DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
Nomor : ...........................
Tanggal : ...........................
Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........
bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan rapat
Verifikasi Satuan Penerima Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD.
Verifikasi dimulai pk ......... yang dipimpin oleh ..............
selaku Ketua Tim Verifikasi yang ditunjuk berdasarkan
SK................Nomor ................... Tanggal .................... dengan
beranggotakan .............. orang.
Acara Verifikasi mencakup:
1. Menelaah kelengkapan berkas
47
2. Menelaah kesesuaian data dalam berkas
3. Penetapan nama Satuan yang diusulkan untuk dapat
menerima dana Satuan PAUD Percontohan.
Berdasarkan hasil penelaahan administrasi maka seluruh Tim
Verifikasi menyepakati bahwa Satuan-Satuan yang tercantum
dalam Daftar Rekapitulasi Satuan Penerima Bantuan Dana
BOP PAUD memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Selanjutnya Berita Acara Verifikasi dan berkas- berkas lainnya
akan diserahkan ke Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh
seluruh Tim Verifikasi untuk selanjutnya dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
���.., �................
Tim Verifikasi
1. ................................ .................( Ketua)
2. ................................ ..................(Anggota)
3. ................................ .................( Anggota )
48
49
Lampiran 8: Surat Keputusan Penetapan Satuan Penerima
Dana BOP-PAUD
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
Nomor : .................................
Tanggal : .................................
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN PENERIMA DANA
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP-PAUD) TAHUN
ANGGARAN 2013
DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
50
Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
Bantuan Operasional telah ditetapkan alokasi
sasaran di tingkat Kabupaten/Kota
Membaca : Pengajuan SatuanCalon Penerima Dana BOP-
PAUD Kabupaten/Kota.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2 �����
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Direktur Pembinaan PAUD
tentang SatuanPenerima Dana Bantuan
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2013.
51
PERTAMA : Nama-nama Satuan/ organisasi pelaksana
Bantuan Operasional PAUD, sebagaimana
tertuang dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Surat Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana .
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Direktur Pembinaan PAUD
Dr. Erman Syamsuddin
NIP: 195703041983031015
52
Lampiran 9::
AKAD KERJASAMA
NOMOR: ...................................
ANTARA:
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI .................
DENGAN
..................................................................................
DALAM RANGKA
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................,
kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : �������.
Jabatan : ������.....
Alamat : ...........................
53
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak
Pertama.
Nama : ..........................
Jabatan : Pemimpin Lembaga/ Organisasi .................
Alamat : ........................
NPWP : ........................
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak
Kedua.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana bantuan
operasional pendidikan anak usia dini, kedua belah pihak telah
bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur
dalam pasal-pasal berikut ini:
Pasal 1
Lingkup Kegiatan
Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
54
(1) Melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional PAUD
sesuai dengan pengajuan yang disetujui Dinas Pendidikan
Propinsi �...
(2) Mengadministrasikan penggunaan dana Bantuan
Operasional PAUD sesuai dengan jenis penggunaanya.
(3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program
yang dikembangkan
(4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad
Kerjasama ditandatangani.
Pasal 2
Besarnya Dana Bantuan
Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, Pihak Pertama menyediakan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD khususnya untuk menyelenggarakan
program ��������� sebesar Rp. �����..,-
[����� rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.
55
Pasal 3
Sifat Dana Bantuan
Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2
bersifat dana stimulan untuk mendorong partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan program PAUD.
Pasal 4
Penggunaan Dana Bantuan Khusus
Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari
Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai
dengan proposal yang telah disetujui.
Pasal 5
Fakta Integritas
Proses pemilihan dan penetapan pemberian Bantuan
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan secara
transparan dan bebas dari unsur KKN.
Pasal 6
Tanggung Jawab Mutlak
Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah
diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak
56
Pihak kedua sebagai penerima Bantuan Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini.
Pasal 6
Sanksi
Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai
dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama
berhak menuntut Pihak Kedua untuk
mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin
keberlangsungan program.
Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan
a. Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah
bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah
untuk mencapai mufakat.
b. Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak
telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui
Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.
c. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung
57
oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan
pengadilan.
Pasal 8
Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini
dibuat dalam rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam
ribu rupiah.
Pasal 9
Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan
diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan
selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
perjanjian kerjasama ini.
Pihak Kedua Pihak Pertama
materai materai
.................... .....................
58
Lampiran 10: Contoh Laporan Penggunaan Dana
KOP Satuan (Logo, Nama Satuan, Alamat Lengkap)
LAPORAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD TAHUN 2013
1. Halaman Sampul
Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis
kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan
alamat lengkap lembaga.
2. Pengantar
Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh
penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad.
3. Isi Laporan
Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana
mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai
dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang terlibat
59
atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal
pelaksanaan kegiatan
Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi
dari rencana yang tercantum dalam proposal.
Bagian 3, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh
komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan
keadaan riil di lapangan
Bagian 5, Tindak Lanjut. Berisi uraian tentang realisasi
bagaimana tindak lanjutnya setelah mendapatkan dana dan
mewujudkan langkah-langkah untuk kedepannya supaya
lebih maju; dan upaya pencapaian target/sasaran yang telah
ditetapkan (apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana
dan pelaksanaan program)
Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan,
saran dan harapan
...........................,...........2013
Pengelola Program, Bendaharawan,
(Stempel Satuan)
........................................ .....................................
i
Dicetak oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2013
www.paud.kemdiknas.go.id
MIRSU29
Draft
Related Documents
