Top Banner
No. 500/2011 DIREKTORAT UTAMA REVBANG DIKLAT SUB DIREKTORAT LITBANG PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KINERJA 2 0 1 1 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
57

Juklak Kkp Final Siska 07 June

Nov 07, 2015

Download

Documents

indraakhria

Juklak KKP Final
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • Badan Pemeriksa Keuangan

    Republik Indonesia

    No. 500/2011

    DIREKTORAT UTAMA REVBANG DIKLAT SUB DIREKTORAT LITBANG PEMERIKSAAN KEUANGAN

    DAN KINERJA 2 0 1 1

    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

    REPUBLIK INDONESIA

  • KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

    REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 4/K/I-XIII.2/5/2011

    TENTANG

    PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan

    Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Pemeriksa harus

    mempersiapkan dan memelihara dokumentasi/kertas kerja

    pemeriksaan (KKP) dalam bentuk manual (dengan media kertas)

    maupun dalam bentuk elektronis;

    b. bahwa untuk keseragaman mekanisme atau prosedur pengelolaan

    dokumentasi KKP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang

    perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang

    Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

    Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

    Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor

    4654);

    3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 tahun 2007 tentang

    Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembar Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4707);

  • 4. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-

    VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara

    Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan

    Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

    5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007

    tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

    6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008

    tanggal 19 Februari 2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan

    sebagaimana telah diubah terakhir sesuai dengan Keputusan Badan

    Pemeriksa Keuangan Nomor 05/K/I-XIII.2/2/2009 tanggal 26 Agustus

    2009 tentang Perubahan atas Panduan Manajemen Pemeriksaan;

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG

    PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KERTAS KERJA

    PEMERIKSAAN.

    Pasal 1

    Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

    a. Kertas Kerja Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah catatan-catatan yang

    diselenggarakan oleh pemeriksa tentang prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian

    yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan simpulan yang dibuat sehubungan dengan

    pemeriksaannya.

    b. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan, yang selanjutnya disebut

    Juklak Pengelolaan KKP, adalah acuan bagi setiap pemeriksa dalam menyusun dan

    mengelola KKP agar seragam dan sesuai dengan standar pemeriksaan.

    Pasal 2

    Juklak Pengelolaan KKP ini berisi uraian antara lain:

    a. gambaran KKP yang menerangkan mengenai pengertian, sifat, dan lingkup, fungsi,

    persyaratan, isi, dan pengelolaan KKP; dan

    b. pengelolaan KKP mulai dari tahap perencanaan KKP, pelaksanaan KKP sampai dengan

    tahap pengendalian KKP.

    Pasal 3

    Juklak Pengelolaan KKP ini merupakan petunjuk bagi seluruh Pemeriksa dalam menyusun

    dan mendokumentasikan KKP.

  • Pasal 4

    Juklak Pengelolaan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam Lampiran

    sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

    Pasal 5

    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di : J a k a r t a

    Pada tanggal : 26 Mei 2011

    WAKIL KETUA,

    HERMAN WIDYANANDA

    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

    REPUBLIK INDONESIA

    KETUA,

    HADI POERNOMO

    Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Inspektur Utama;

    2. Tortama KN I-VII; 3. Para Kepala Perw akilan BPK; 4. Kadit LABH.

  • Lampiran : Keputusan BPK RI Nomor : /K/I-XIII.2/ /2011

    Tanggal : 2011

    PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN

    KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

    REPUBLIK INDONESIA

    2011

  • Juklak Pengelolaan KKP Daftar Isi

    Direktorat Litbang Ditama Revbang Badan Pemeriksa Keuangan i

    DAFTAR ISI

    Hal DAFTAR ISI. i

    DAFTAR GAMBAR... . ii DAFTAR LAMPIRAN . ii BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1 A. Latar Belakang. 1

    B. Tujuan Juklak .............................................................................................. 1

    C. Lingkup Juklak............................. 1

    D. Kedudukan Juklak dalam Pedoman Pemeriksaan BPK............................... 2 E. Dasar Hukum Penyusunan........................................................................... 3

    F. Sistematika Juklak.................... 4

    BAB II GAMBARAN UMUM DOKUMENTASI PEMERIKSAAN..................... 5 A. Pengertian, Sifat, dan Lingkup............................ 5

    B. Fungsi.......................................................................................................... 5

    C. Persyaratan............................................................... 5 D. Isi ........................................................................ 6 E. Pengelolaan.................................................................................................. 7

    BAB III PENGELOLAAN KKP................................................................................... 9 A. Perencanaan KKP........................................................................................ 9 B. Pelaksanaan KKP. 13 C. Pengendalian KKP.............................................. ........................................ 18 BAB IV PENUTUP........................................................................................................ 23 A. Pemberlakuan Juklak .................................................................................. 23 B. Perubahan Juklak ........................................................................................ 23 C. Pemantauan Juklak....................................................................................... 23

    REFERENSI

    GLOSARIUM

    PENYUSUN

    LAMPIRAN

  • Juklak Pengelolaan KKP Daftar Isi

    Direktorat Litbang Ditama Revbang Badan Pemeriksa Keuangan ii

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar 1.1. Gambar Kedudukan Juklak Pengelolaan KKP dalam Kerangka

    Pedoman Pemeriksaan BPK

    Gambar 3.1. Gambar Kardus KKP

    Gambar 3.2. Gambar Tanda Reviu Pengendalian Mutu (TRPM)

    Gambar 3.3. Gambar Contoh Hubungan antar KKP dan Referensi Silang

    Gambar 3.4. Gambar Contoh Penempelan TRPM

  • Juklak Pengelolaan KKP Daftar Isi

    Direktorat Litbang Ditama Revbang Badan Pemeriksa Keuangan iii

    DAFTAR LAMPIRAN

    Lampiran 3.1. Contoh Kertas Kerja Utama

    Lampiran 3.2. Contoh Kertas Kerja Pendukung

    Lampiran 3.3. Contoh Daftar Indeks KKP

    Lampiran 3.4. Tata Cara Penomoran TRPM

    Lampiran 3.5. Contoh Lembar Sampul Pemeriksaan Keuangan

    Lampiran 3.6. Contoh Lembar Sampul untuk Pemeriksaan Kinerja dan PDTT

    Lampiran 3.7. Contoh Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan

    Lampiran 3.8. Contoh Lembar Reviu

    Lampiran 3.9. Contoh Berita Acara Serah Terima KKP

    Lampiran 3.10. Contoh Nota Pemberitahuan Penyerahan KKP

    Lampiran 3.11. Contoh Daftar Isi KKP

    Lampiran 3.12. Contoh Daftar Monitoring

    Lampiran 3.13. Contoh Berita Acara Peminjaman KKP

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab I Pendahuluan

    Direktorat Litbang Ditama Revbang BPK 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    01 Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar

    pemeriksaan, pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara

    dokumentasi pemeriksaan (audit documentation) berupa Kertas Kerja

    Pemeriksaan (KKP).

    Standar pemeriksaan &

    dokumentasi pemeriksaan

    02 KKP merupakan cerminan tingkat profesionalitas pemeriksa di dalam

    melakukan pemeriksaan dan sebagai salah satu penilaian atas kualitas hasil

    pemeriksaan. Oleh karena itu, KKP merupakan dukungan utama atas opini

    atau simpulan, temuan, dan rekomendasi. KKP juga memuat informasi

    yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa lain memperoleh informasi

    yang memadai dalam mendukung tugas-tugasnya, seperti untuk

    perencanaan pemeriksaan berikutnya, reviu KKP, serta pengendalian mutu

    kinerja pemeriksaan.

    Peranan dokumentasi pemeriksaan

    03 BPK telah menetapkan Perangkat Lunak (PL) No. B-02 tentang Petunjuk

    Teknis Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil

    Pemeriksaan, Surat Keluar, dan Arsip Pemeriksaan.

    Pedoman tentang KKP sebelumnya

    04 Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan

    perkembangan terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

    jawab keuangan negara, maka BPK perlu menyempurnakan dan mengganti

    pedoman sebelumnya, menjadi Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kertas

    Kerja Pemeriksaan.

    Penggantian

    B. Tujuan Juklak

    05

    Tujuan Juklak ini adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi

    pemeriksa dalam menyusun dan mengelola KKP, agar seragam dan sesuai

    dengan standar pemeriksaan.

    Tujuan Juklak

    C. Lingkup Juklak

    06 Juklak ini mencakup gambaran KKP secara umum dan pengelolaan KKP

    secara manual. Pengelolaan KKP Elektronis (e-KKP) akan diatur dalam

    petunjuk teknis tersendiri.

    Lingkup Juklak

    07 Pemeriksa dapat mempersiapkan dan memelihara KKP secara elektronis

    dengan mengacu pada gambaran umum dan aturan yang relevan dalam

    Juklak ini, sebelum pedoman teknis mengenai KKP secara elektronis

    ditetapkan.

    Penerapan KKP

    elektronis

    08 Contoh dan/atau format yang terdapat di dalam Juklak ini merupakan salah

    satu gambaran minimum bagi pemeriksa dalam mengelola KKP. Contoh

    dan/atau format KKP yang lebih rinci atas suatu pemeriksaan dapat dilihat

    pada juklak dan juknis terkait.

    Contoh & format

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab I Pendahuluan

    Direktorat Litbang Ditama Revbang BPK 2

    09 Juklak ini tidak mengatur penyusunan KKP dari aspek substansi atau

    muatan KKP sebagai pelaksanaan program pemeriksaan (P2) dan/atau

    program kerja perorangan (PKP). Aspek substansi atau muatan KKP

    tersebut diatur dalam juklak dan juknis yang relevan.

    Substansi/ muatan KKP

    D. Kedudukan Juklak dalam Pedoman Pemeriksaan BPK

    10 Juklak ini merupakan bagian dari pedoman pemeriksaan BPK yang sama

    tingkatnya dengan juklak pemeriksaan BPK lainnya. Juklak merupakan

    pedoman pemeriksaan di bawah pedoman umum pemeriksaan, yaitu

    SPKN, PMP dan Kode Etik BPK.

    Kedudukan Juklak KKP

    11 Juklak ini mengatur pedoman yang menjabarkan dokumentasi pemeriksaan

    yang telah diatur dalam SPKN dan PMP. Juklak mengatur prosedur

    dan/atau metodologi secara umum dan minimal yang harus dipenuhi.

    Apabila diperlukan pedoman yang lebih rinci dan/atau teknis terkait

    dengan pengelolaan KKP, maka pengaturan lebih rinci tersebut diatur

    dalam suatu petunjuk teknis (juknis). Gambar 1.1. berikut menunjukkan

    kedudukan Juklak ini di dalam kerangka pedoman pemeriksaan BPK.

    Juklak Pengelolaan KKP & Juknis

    12 UUD 1945

    Peraturan Per-UU-an Pemeriksaan Keuangan Negara

    SPKN PMP Kode Etik

    100

    Pemeriksaan Keuangan200

    Pemeriksaan Kinerja

    300

    Pemeriksaan Dengan Tujuan

    Tertentu

    101.000

    Pemeriksaan LKPP dan LKKL

    102.000

    Pemeriksaan LKPD

    100.003

    Penetapan Batas Materialitas

    Pemeriksaan Keuangan

    100.004

    Penentuan Metode Uji Petik

    Pemeriksaan Keuangan

    100.002

    Pemahaman dan Penilaian Risiko

    Pemeriksaan

    100.001

    Pemahaman dan Penilaian SPI

    Pemeriksaan Keuangan

    200.001

    Penentuan Area Kunci

    302.001

    Pemeriksaan Kepatuhan

    Pengelolaan Limbah RSUP/

    RSUD

    302.002

    Pemeriksaan Kepatuhan

    Pengendalian Pencemaran Udara

    201.000

    Pemeriksaan Kinerja Kegiatan

    Rehabilitasi Hutan dan Lahan

    (RHL)

    303.000

    Pemeriksaan Pengadaan Barang

    dan Jasa

    304.000

    Pemeriksaan Subsidi Listrik

    306.000

    Pemeriksaan PNBP dan PAD

    Pertambangan

    305.000

    Pemeriksaan Subsidi Pangan

    200.002

    Penentuan Kriteria

    Pedoman UmumPedoman Umum

    JuklakJuklak

    JuknisJuknis

    103.000

    Pemeriksaan atas Laporan

    Keuangan Bank Indonesia

    301.000

    Pemeriksaan Investigatif

    400

    Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu

    500

    Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

    400.001Reviu Pemeriksaan

    501.001Pengelolaan KKP Elektronis

    Gambar 1.1 Kedudukan Juklak Pengelolaan KKP dalam Kerangka Pedoman Pemeriksaan BPK

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab I Pendahuluan

    Direktorat Litbang Ditama Revbang BPK 3

    E. Dasar Hukum Juklak

    13 Dasar hukum penyusunan pedoman ini adalah:

    Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 01 tahun 2007

    tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);

    1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

    Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4400);

    2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

    Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

    Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2006 Nomor 4654;

    3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor

    1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

    (SPKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

    Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2006 Nomor 4707);

    4. Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

    Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

    Pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

    5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

    Nomor 09/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata

    Cara Penyusunan atau Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan dan

    Non Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

    Indonesia;

    6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

    Nomor 03/K/I-XIII.2.2/03/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

    Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM);

    7. Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

    Nomor 5/K/1-XIII.2/8/2009 tentang Perubahan atas Keputusan

    Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tentang

    Panduan Manajemen Pemeriksaan.

    Dasar hukum penyusunan Juklak

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab I Pendahuluan

    Direktorat Litbang Ditama Revbang BPK 4

    F. Sistematika Juklak

    14

    BAB I : Pendahuluan

    Bab ini mengatur tentang latar belakang, tujuan,

    lingkup, kedudukan, dasar hukum, dan

    sistematika Juklak.

    BAB II : Gambaran Umum Kertas Kerja Pemeriksaan

    Bab ini mengatur tentang pengertian, bentuk,

    lingkup, fungsi dan manfaat, persyaratan, isi,

    dan pengelolaan kertas kerja pemeriksaan.

    BAB III : Pengelolaan KKP

    Bab ini mengatur tentang perencanaan,

    pelaksanaan, dan pengendalian KKP.

    BAB IV : Penutup

    Bab ini mengatur mengenai penerapan dan

    masukan untuk penyempurnaan Juklak ini di

    masa depan.

    Sistematika Juklak

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab II Gambaran Umum

    Direktorat Litbang Ditama Revbang BPK 5

    BAB II GAMBARAN UMUM

    KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

    A. Pengertian

    01. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) merupakan catatan-catatan yang

    diselenggarakan oleh pemeriksa tentang prosedur pemeriksaan yang

    ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan

    simpulan yang dibuat sehubungan dengan pemeriksaannya1.

    Pengertian KKP

    02. KKP dapat didokumentasikan dalam media kertas dan/atau media

    elektronis. Bentuk KKP tersebut dapat berupa catatan hasil pelaksanaan

    prosedur pemeriksaan, bukti-bukti seperti surat konfirmasi, surat

    representasi, daftar uji (check list), hasil analisis pemeriksa, hasil

    wawancara, termasuk korespondensi baik manual maupun elektronis (e-

    mail). Namun, KKP bukan merupakan pengganti suatu dokumen

    akuntansi sebagai sumber pencatatan (records) atau pertanggungjawaban

    entitas yang diperiksa.

    03. KKP meliputi catatan dan/atau hasil pekerjaan pemeriksa (tahap

    perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan), bukti-bukti

    pemeriksaan yang kompeten, relevan, dan cukup untuk mendukung

    catatan dan/atau hasil pekerjaan pemeriksa.

    B. Fungsi

    04. KKP terutama berfungsi untuk:

    1. menyediakan penunjang utama bagi laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk representasi tentang pengamatan atas standar

    pekerjaan lapangan, yang tersirat ditunjukkan dalam LHP dengan

    disebutkannya frasa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan

    Negara (SPKN);

    2. membantu pemeriksa dalam pelaksanaan dan supervisi pemeriksaan;

    3. menjadi bahan penilaian atas kualitas pemeriksa dan pemeriksaan; dan

    4. menyediakan data dan informasi bagi kelanjutan pemeriksaan dan

    perencanaan pemeriksaan berikutnya.

    Fungsi KKP

    C. Persyaratan

    05. Untuk menjaga mutu kinerja pemeriksaan, KKP harus memenuhi

    persyaratan sebagai berikut:

    1. cukup, yaitu harus memadai untuk mendukung temuan-temuan,

    simpulan dan rekomendasi berdasarkan pertimbangan profesional

    pemeriksa;

    2. kompeten, yaitu memiliki dukungan bukti yang kuat;

    3. relevan, yaitu sesuai dengan waktu dan substansi pemeriksaan dalam

    program pemeriksaan;

    Persyaratan KKP

    1 Standar Profesional Akuntan Publik, SA seksi 339.03 dan International Standard on Auditing 230 Audit Documentation.

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab II Gambaran Umum

    Direktorat Litbang Ditama Revbang BPK 6

    4. akurat atau tepat, yaitu sesuai dengan fakta dan bukti, termasuk hasil

    analisis atau hasil perhitungan;

    5. lengkap, sesuai dengan lingkup dalam program pemeriksaan, dan

    mengandung isi seperti disebutkan dalam Juklak ini ;

    6. ringkas, yaitu merupakan ringkasan dan penafsiran data yang

    dilakukan oleh pemeriksa dan bukan hanya merupakan penyalinan

    catatan entitas ke dalam KKP;

    7. jelas dan informatif, yaitu tidak menimbulkan arti ganda, mudah

    dimengerti, dan tidak diperlukan penjelasan lisan tambahan yang

    menggambarkan proses pemeriksaan yang dilakukan;

    8. sistematis, yaitu memiliki tata urutan yang jelas dan konsisten;

    9. rapi, yaitu mudah dibaca, mudah diketahui jejak, dan mudah direviu;

    10. aman, yaitu bebas dari akses pihak lain yang tidak berkepentingan

    dalam proses pemeriksaan sehingga terjaga kerahasiannya dan bebas

    dari risiko hilang serta rusak;

    11. mudah diakses, yaitu dapat dicari dan diperoleh sesuai dengan

    ketentuan penggunaan KKP; dan

    12. bersih, yaitu terjaga dari kotoran yang dapat merusak dan menyulitkan

    penggunaan KKP sesuai ketentuan penggunaannya.

    06. Pemeriksa dan pejabat yang terlibat dalam pengelolaan KKP,

    bertanggung jawab untuk dapat memenuhi dan menjaga tercapainya

    persyaratan pendokumentasian hasil pemeriksaan seperti telah disebutkan

    di atas. Persyaratan tersebut harus dipenuhi pada tahap perencanaan,

    pelaksanaan maupun pengendalian KKP.

    D. Isi

    07. Untuk jenis dan/atau sasaran pemeriksaan yang sama, maka format KKP

    dibuat sama atau seragam. Format secara umum seperti indeksasi, format

    KKP, media penyimpanan, dan bentuk umum KKP diatur dalam Juklak

    ini. Format KKP secara substansi diatur dalam masing-masing juklak dan

    juknis pemeriksaan yang relevan.

    Format

    08. KKP berisi catatan dan/atau hasil pekerjaan pemeriksa yang paling tidak

    memuat informasi sebagai berikut:

    1. Judul KKP;

    2. Nama, paraf, dan tanggal penyusun, pereviu, dan pemberi

    persetujuan;

    3. Indeks KKP;

    4. Referensi silang (cross reference) yang menggambarkan hubungan

    antar KKP dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

    hasil pemeriksaan, termasuk pula hubungan dengan KKP periode

    sebelumnya (bila diperlukan);

    5. Catatan pemeriksa terkait dengan informasi yang disajikan dalam

    KKP tersebut; dan

    6. Simpulan pemeriksa yang didukung oleh hasil analisis sesuai dengan

    lingkup program pemeriksaan.

    Isi

    09. KKP dilengkapi dengan kode dan simbol tertentu secara konsisten dan

    sistematik. Kode dan simbol tersebut meliputi indeksasi KKP; referensi

    silang (cross reference) antar KKP pada tahap perencanaan, pelaksanaan,

    Kode atau simbol

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab II Gambaran Umum

    Direktorat Litbang Ditama Revbang BPK 7

    dan pelaporan hasil pemeriksaan serta KKP sebelumnya; tick marks; dan

    tanda reviu. Penggunaan kode atau simbol pada KKP harus dijelaskan

    pemeriksa. Penjelasan tersebut termasuk dalam KKP.

    10. Tick marks adalah tanda berupa simbol/huruf/angka yang digunakan

    untuk menandakan bahwa suatu prosedur pemeriksaan telah dilakukan

    oleh pemeriksa, atau menandakan pemberian penjelasan lebih lanjut atas

    suatu informasi. Tick marks digunakan untuk menyederhanakan

    pendokumentasian pekerjaan yang telah dilakukan dan kondisi yang

    ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan. Tick marks ini diletakkan di

    dekat/di sebelah data yang dijelaskannya. Penulisan tick marks sebaiknya

    menggunakan warna yang berbeda dengan warna tulisan yang merupakan

    isi dari dokumen pemeriksaan tersebut. Setiap penggunaan tick marks ini

    harus disertai dengan label keterangan (legenda) yang menjelaskan

    maksud dari penggunaan tanda tersebut. Legenda tersebut sebaiknya

    singkat dan dapat menjelaskan hasil dari prosedur pemeriksaan yang

    dilakukan. Tick marks tidak boleh diberikan apabila prosedur tersebut

    tidak dilakukan oleh pemeriksa. Contoh kode tick marks yang dapat

    digunakan antara lain:

    Prosedur footing sudah dilakukan

    < Prosedur cross footing sudah dilakukan

    RK Sesuai dengan rekening koran

    = Sesuai dengan saldo terperiksa (audited balance) tahun lalu

    Tidak sesuai dengan saldo terperiksa (audited balance) tahun

    lalu

    B Sesuai dengan buku besar

    bp Sesuai dengan buku pembantu

    Pemeriksa dapat mengembangkan sendiri kode tick mark yang lain,

    sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Tick marks

    E. Pengelolaan

    11. Pengelolaan KKP meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

    KKP.

    Lingkup Pengelolaan

    KKP

    12 Perencanaan KKP meliputi penyusunan indeksasi dan penyiapan formulir

    KKP. Perencanaan

    13 1) Indeksasi KKP dikelompokkan, sebagai berikut:

    2) 1. Indeks A untuk dokumentasi perencanaan pemeriksaan; 3) 2. Indeks B untuk dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan; dan

    4) 3. Indeks C untuk dokumentasi pelaporan hasil pemeriksaan.

    Indeksasi

    14 5) Penyiapan instrumen KKP dilakukan pemeriksa dengan memperhatikan juklak dan juknis yang relevan.

    Penyiapan Instrumen

    15 6) Pelaksanaan KKP dilakukan sesuai tahapan pemeriksaan yang meliputi:

    penyusunan, pemberian referensi silang (cross reference), pereviuan,

    penyerahan, dan penyimpanan.

    Pelaksanaan

    16 Penyusunan KKP dilakukan oleh anggota tim pemeriksa dengan

    berpedoman pada juklak dan juknis yang relevan. Hasil penyusunan

    disampaikan kepada ketua tim dan/atau ketua subtim untuk direviu.

    Penyusunan

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab II Gambaran Umum

    Direktorat Litbang Ditama Revbang BPK 8

    17 Sebelum diserahkan kepada ketua tim/ketua sub tim, anggota tim

    melengkapi KKP yang disusunnya dengan referensi silang.

    Referensi silang

    18 KKP yang telah disusun selanjutnya direviu secara berjenjang oleh Ketua

    Subtim, Ketua Tim dan Pengendali Teknis. Lingkup reviu masing-masing

    pereviu mengacu pada Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK.

    Reviu KKP

    19 KKP yang telah direviu dan disetujui penanggung jawab, diserahkan

    kepada pejabat pengelola KKP (kasubaud) sebagai bagian dari

    pertanggungjawaban pekerjaan pemeriksaan. Penyerahan KKP dari

    penanggung jawab kepada kasubaud selambat-lambatnya sepuluh hari

    kerja setelah tanggal surat keluar diterbitkan. Selanjutnya Kasubaud

    menyimpan KKP yang telah diserahkan kepadanya, selama dua tahun.

    Penyerahan dan

    Penyimpanan

    20 KKP yang telah diserahkan kepada Kasubaud, dikendalikan untuk

    menjamin keamanan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh

    Kasubaud meliputi penyimpanan, peminjaman (untuk keperluan

    pemeriksaan selanjutnya dan pereviuan untuk quality control and

    assurance), pemindahan, pemusnahan, dan penggunaan lain sesuai

    ketentuan penggunaan KKP.

    Pengendalian

    21 Keamanan KKP meliputi keamanan dari kehancuran, kebakaran,

    kehilangan, ketidakteraturan, dan penggunaan yang tidak sesuai ketentuan

    penggunaan KKP.

    Keamanan

    22 Penyimpanan KKP dapat dilakukan dengan menggunakan media kertas

    (hard copy) dan/atau secara elektronis yang berasal dari hasil pengolahan

    data dengan komputer maupun hasil pemindaian (scanning).

    Penyimpanan KKP dilakukan dalam suatu ruangan atau tempat atau

    media yang menjamin keamanan, kemudahan akses, kerapian, dan

    kebersihan.

    Penyimpanan

    23 Peminjaman KKP dilakukan dengan persetujuan pejabat penanggung

    jawab dokumen tersebut setelah memerhatikan ketentuan penggunaan

    KKP. Dalam Juklak ini, pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan

    KKP tersebut untuk selanjutnya disebut Pejabat Pengelola KKP yaitu

    pejabat yang diberi kewenangan oleh pemberi tugas untuk mengelola

    KKP. Pejabat ini serendah-rendahnya adalah pejabat struktural setingkat

    eselon III. Penggunaan lain atas KKP, seperti peminjaman untuk proses

    penyelidikan dan/atau penyidikan aparat penegak hukum dilakukan sesuai

    dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Peminjaman

    24 Penanggung jawab pemeriksaan dan/atau Pejabat Pengelola KKP

    bertanggung jawab atas pemindaian (scanning) KKP, sebagai dokumen

    cadangan (back up file) atas dokumentasi hasil pemeriksaan.

    Pemindaian

    25 Pemusnahan KKP harus sesuai dengan ketentuan tentang pemusnahan

    dokumentasi dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Pengelola

    KKP.

    Pemusnahan

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 9

    BAB III

    PENGELOLAAN KKP

    01.

    Pengelolaan KKP terdiri dari tiga tahapan yaitu:

    a. perencanaan KKP; b. pelaksanaan KKP; dan

    c. pengendalian KKP.

    A. Perencanaan KKP

    02. Perencanaan KKP merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka

    persiapan KKP, sebelum dimulainya proses pemeriksaan yang meliputi:

    1. Penyusunan pola indeksasi KKP; dan

    2. Penyiapan instrumen KKP.

    Perencanaan KKP

    03. Pola indeksasi dibuat pada saat penyusunan P2. Tim Perencanaan

    Pemeriksaan (TPP) atau pemeriksa yang ditunjuk untuk menyusun P2,

    bertanggung jawab untuk menyusun pola indeksasi KKP. Pola indeksasi

    dilakukan sesuai kelompok akun laporan keuangan atau kegiatan atau

    program objek yang diperiksa atau prosedur pemeriksaan yang ada dalam

    P2. Pola indeksasi dibuat sistematis dan tidak terlalu rumit, sehingga

    dapat memudahkan pemeriksa dalam melakukan indeksasi. Pola indeks

    KKP dimulai dengan hasil atau output akhir pekerjaan pemeriksa. Contoh

    pada tahap perencanaan pemeriksaan dengan output surat tugas dengan

    indeks A1 dan P2 dengan indeks A2.

    Penyusunan pola indeksasi KKP

    04. KKP diklasifikasikan dalam tiga kelompok indeks yaitu indeks A, B, dan

    C dengan penjelasan sebagai berikut:

    1. Indeks A untuk KKP terkait perencanaan pemeriksaan;

    2. Indeks B untuk KKP terkait pelaksanaan pemeriksaan; dan

    3. Indeks C untuk KKP terkait pelaporan hasil pemeriksaan.

    Indeks KKP

    05. KKP Indeks A meliputi catatan dan/atau hasil pekerjaan pemeriksa dalam

    tahap perencanaan pemeriksaan yang menghasilkan surat tugas, P2, dan

    PKP. Contoh penyusunan KKP indeks A yang dapat digunakan adalah

    sebagai berikut:

    A. 1. Surat Tugas;

    A. 2. Program Pemeriksaan;

    A.2.1. PKP Anggota Tim 1;

    A.2.2. PKP Anggota Tim 2;

    A.3 dst. dokumentasi untuk hasil perencanaan pemeriksaan (sesuai

    pedoman pemeriksaan masing-masing jenis pemeriksaan).

    KKP Indeks A

    06. Dokumen tetap (permanent files) seperti struktur organisasi, tata kerja

    entitas yang diperiksa, dan peraturan perundang-undangan disimpan

    dalam suatu media penyimpanan dokumen tetap/database entitas.

    Apabila tidak ada perubahan informasi atas dokumen tetap pada

    pemeriksaan tahun berjalan, maka pemeriksa tidak perlu memperoleh

    dokumen tetap tersebut. Selanjutnya, pemeriksa cukup membuat catatan

    atau referensi silang yang menunjukkan kode/indeks media penyimpanan

    dokumen tetap tersebut disimpan. Selain disimpan dalam suatu media

    penyimpanan dokumen tetap, dokumen tetap juga dapat dirujuk (refer) ke

    Permanent files dan pemutakhirannya

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 10

    sistem aplikasi database entitas apabila sistem aplikasi tersebut telah

    dibuat dan dimutakhirkan. Pemeriksa memutakhirkan informasi dan

    dokumen tetap yang mengalami perubahan sebagai bagian dari pekerjaan

    perencanaan pemeriksaan dalam bentuk catatan dan/atau hasil

    pekerjaannya pada KKP tahun berjalan.

    07. KKP Indeks B meliputi catatan dan/atau hasil pekerjaan pemeriksa serta

    bukti-bukti pendukung yang diperoleh dalam tahap pelaksanaan

    pemeriksaan yang menghasilkan simpulan dan/atau temuan pemeriksaan.

    KKP Indeks B

    08. KKP Indeks B untuk pemeriksaan keuangan terdiri dari temuan

    pemeriksaan, tanggapan entitas yang diperiksa, dan KKP untuk masing-

    masing akun yang terdiri dari cover sheet, hasil pelaksanaan prosedur

    pemeriksaan (HP3), KKP utama (lead schedule) dan KKP pendukung

    (supporting schedule). Contoh format kertas kerja utama dan kertas kerja

    pendukung tersebut dapat dilihat pada Lampiran III.1 dan Lampiran III.2.

    KKP indeks B untuk

    pemeriksaan keuangan

    09. Contoh penyusunan KKP indeks B untuk pemeriksaan atas laporan

    keuangan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: B.1. Temuan pemeriksaan termasuk daftar usulan koreksi, dalam

    pemeriksaan laporan keuangan; B.2. Tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan; B.3. Konsep temuan pemeriksaan; B.4. dst. dokumentasi hasil pelaksanaan pemeriksaan

    berdasarkan akun laporan keuangan yang diperiksa atau P2 dan PKP;

    B.4.1 Pemeriksaan Akun Kas dan Bank; B.4.2. Pemeriksaan Akun Piutang; B.4.3. Dst.; B.5. Hasil reviu atas kewajiban kontinjensi, kontrak jangka

    panjang (contingent liabilities) dan kejadian setelah tanggal neraca (subsequent event); dan

    B.6. Laporan keuangan entitas yang belum diperiksa (unaudited).

    Contoh untuk

    pemeriksaan keuangan

    10. KKP Indeks B untuk pemeriksaan kinerja dan PDTT terdiri dari temuan

    pemeriksaan, tanggapan entitas yang diperiksa, cover sheet dan HP3.

    Untuk pemeriksaan kinerja dan PDTT tidak menggunakan KKP Utama

    dan KKP Pendukung.

    KKP indeks B untuk pemeriksaan kinerja dan

    PDTT

    11. Pengelompokkan KKP Indeks B dalam tahap pelaksanaan dapat

    dilakukan berdasarkan:

    1. langkah-langkah prosedur pemeriksaan yang tertuang dalam P2;

    2. kelompok akun dalam laporan keuangan seperti contoh dalam paragraf

    09 di atas (untuk pemeriksaan keuangan); atau

    3. program atau kegiatan yang diperiksa (untuk pemeriksan kinerja dan

    PDTT).

    Pengelompokan KKP Indeks B

    12. Contoh penyusunan KKP indeks B untuk pemeriksaan kinerja dan PDTT

    adalah sebagai berikut: B.1. Temuan pemeriksaan; B.2. Tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan; B.3. Konsep temuan pemeriksaan; B.4. dst. dokumentasi hasil pelaksanaan pemeriksaan

    berdasarkan program/kegiatan yang diperiksa atau P2 dan PKP;

    Contoh untuk Pemeriksaan Kinerja

    dan PDTT

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 11

    B.4.1 Pemeriksaan atas program/kegiatan pertama yang diperiksa; B.4.2. Pemeriksaan atas program/kegiatan kedua yang diperiksa; B.4.3. Dst.

    13. Contoh dokumen-dokumen KKP indeks B antara lain berupa bukti-bukti

    yang diperoleh pada tahap pelaksanaan pemeriksaan, hasil analisis

    pemeriksa, hasil pengujian lain seperti tertuang dalam P2, risalah rapat

    dengan entitas, serta pendokumentasian temuan pemeriksaan. Dokumen-

    dokumen tersebut merupakan bukti pendukung atas HP3 yang relevan.

    Bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan harus diberi suatu

    catatan atau simpulan atau hasil analis is pemeriksa, serta diberi nomor

    indeks yang dapat ditelusuri (cross reference).

    Buki pendukung KKP Indeks B

    14. KKP Indeks C meliputi catatan dan/atau hasil pekerjaan pemeriksa dalam

    tahap pelaporan pemeriksaan.

    KKP Indeks C

    15. Contoh penyusunan KKP indeks C untuk pemeriksaan keuangan adalah

    sebagai berikut: C.1. Surat pengantar penyampaian LHP;

    C. 2. LHP, termasuk laporan keuangan yang diperiksa;

    C. 3. Surat representasi manajemen;

    C. 4. Tanggapan pejabat entitas yang diperiksa;

    C. 5. Konsep LHP;

    C. 6. Konsep Laporan Keuangan yang telah diperiksa;

    C. 7. Kertas Kerja Laporan Keuangan (worksheet);

    C. 8. Hasil reviu atas konsep LHP awal;

    C. 9. Konsep LHP awal; dan

    C. 10. Resume pembahasan penyusunan LHP.

    KKP Indeks C untuk pemeriksaan keuangan

    16. Contoh penyusunan KKP indeks C untuk pemeriksaan kinerja dan PDTT

    adalah sebagai berikut: C. 1. Surat pengantar penyampaian LHP;

    C. 2. LHP;

    C. 3. Tanggapan pejabat entitas yang diperiksa;

    C. 4. Konsep LHP;

    C. 5. Hasil reviu atas konsep LHP awal;

    C. 6. Konsep LHP awal; dan

    C. 7. Resume pembahasan penyusunan LHP.

    KKP Indeks C untuk pemeriksaan kinerja dan

    PDTT

    17. Adapun contoh rincian beberapa KKP beserta daftar indeks yang dibuat

    pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan, dapat

    dilihat pada matriks yang ada pada Lampiran III.3. Daftar indeks untuk

    menentukan pola indeksasi pada saat pemeriksaan ini sebaiknya dibuat

    pada tahap perencanaan KKP, sehingga memudahkan pemberian indeks

    pada saat penyusunan KKP.

    Daftar indeks KKP

    18. Ketua tim bertanggung jawab atas kelengkapan instrumen KKP yaitu

    formulir-formulir KKP, media penyimpanan KKP (kardus, ordner, map),

    dan Tanda Reviu Pengendalian Mutu (TRPM).

    Penyiapan instrumen KKP

    19. Formulir KKP disiapkan sebelum tahapan pemeriksaan dilakukan.

    Format formulir disesuaikan dengan format yang diatur dalam juklak dan

    juknis yang relevan.

    Formulir KKP

    20. Ketua tim pemeriksa bertanggung jawab atas kesiapan media TRPM dan media penyimpanan

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 12

    penyimpanan dan TRPM untuk penyerahan KKP kepada pemberi tugas

    dan/atau pejabat eselon III satuan kerja pelaksana BPK di bidang

    pemeriksaan. TRPM dikelola oleh Kasubaud MIA atau Kasubagset

    Kalan, sedangkan media penyimpanan KKP dapat diperoleh dari

    Biro/Sub Bagian Umum. TRPM diperoleh Kasubaud MIA/Kasubagset

    Kalan melalui permintaan tertulis ke Biro Umum. Media penyimpanan

    KKP dalam bentuk kardus diperoleh ketua tim dari Biro/Sub Bagian

    Umum melalui permintaan tertulis dari pejabat Eselon II/III satuan kerja

    pelaksana BPK di bidang pemeriksaan.

    21. Media penyimpanan KKP memiliki persyaratan sebagai berikut:

    1. Kardus KKP menggunakan bahan kardus berwarna coklat yang tidak

    mudah rusak dengan ketebalan bahan minimal 2 (dua) mm;

    2. Kardus KKP berbentuk kotak dengan ukuran panjang 38,5 cm, lebar

    18,5 cm dan tingginya 30 cm; dan

    3. Bagian atas kardus merupakan penutup dari kardus tersebut dengan

    kait penutup kardus yang memiliki panjang 38,5 cm dan lebar 8 cm.

    Syarat kardus KKP

    Gambar 3.1 Kardus KKP

    22. TRPM memiliki persyaratan sebagai berikut:

    1. TRPM terbuat dari bahan kertas stiker berlapis plastik yang tidak mudah

    rusak dan mengelupas;

    Syarat TRPM

    18,5 cm

    38,5 cm

    30 cm

    2 mm

    Ketebalan Kardus KKP

    Ukuran Kardus KKP

    Kotak ini

    diisi dengan

    Label

    Identitas

    KKP

    BPK RI

    30 cm

    18,5 cmSisi Identitas Kardus

    38,5 cm

    18,5 cm

    8 cm

    Ukuran Kait Penutup Kardus

    ATAS

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 13

    2. TRPM berwarna biru langit;

    3. TRPM berbentuk persegi empat dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar

    6,5 cm;

    4. TRPM terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang dilekatkan pada kardus

    KKP dan Lembar Kontrol Pengendalian Mutu dengan nomor seri

    berurutan (prenumbered); dan

    5. TRPM memuat simbol BPK dan tahun penggunaan, tanda dan tingkat

    reviu, paraf pereviu dan tanggal reviu.

    Gambar 3.2 Tandar Reviu Pengendalian Mutu (TRPM)

    23. Penomoran TRPM dibuat tercetak yang terdiri dari tujuh digit angka. Satu

    digit kelompok pertama TRPM menunjukkan unit kerja di level eselon I

    (AKN), tiga digit kelompok kedua menunjukkan satuan kerja pada level

    eselon II sedangkan tiga kelompok digit selanjutnya menunjukkan urutan

    TRPM. Contoh penomoran TRPM adalah sebagai berikut:

    Kode 5193015. Kode 5 menunjukkan unit kerja AKN 5. Angka 193

    menunjukkan Kantor Perwakilan NAD, sedangkan 015 menunjukkan

    urutan TRPM. Kode unit kerja secara lebih rinci dapat dilihat pada

    Lampiran III.4.

    Penomoran TRPM

    B. Pelaksanaan KKP

    24. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pelaksanaan KKP meliputi:

    1. Penyusunan KKP;

    2. Pemberian referensi silang (cross reference);

    3. Pereviuan KKP;

    4. Penyerahan KKP; dan

    5. Penyimpanan KKP.

    Pelaksanaan KKP

    25. Penyusunan KKP dilakukan oleh anggota tim pemeriksa. KKP yang disusun

    setidaknya memuat informasi mengenai:

    1. Identitas BPK (simbol dan nama);

    2. Pernyataan Kertas Kerja Pemeriksaan;

    3. Objek, entitas, dan tahun yang diperiksa;

    4. Nomor atau kode indeks KKP;

    5. Nama dan paraf penyusun, pereviu dan pemberi persetujuan KKP, serta

    tanggal penyusunan, pereviuan, dan persetujuannya;

    6. Kegiatan dan/atau langkah pemeriksaan yang dilakukan;

    7. Hasil kegiatan dan/atau simpulan yang dihasilkan pemeriksa; dan

    8. Referensi silang yang memadai.

    (1) Penyusunan KKP

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 14

    26. Seluruh informasi terkait akun/program/area kunci tertentu yang telah

    diperoleh selama pemeriksaan serta simpulan akhir pemeriksa dituangkan

    dalam suatu KKP lembar sampul (cover sheet).

    Lembar sampul (Cover sheet)

    27. Penyusunan KKP untuk tahap perencanaan dan pelaporan pemeriksaan tidak

    perlu menggunakan lembar sampul. Pendokumentasiannya menggunakan

    format yang sudah ada dalam pedoman pemeriksaan terkait. Sebagai

    contoh, KKP untuk mendokumentasikan kegiatan pemahaman tujuan

    pemeriksaan dan harapan penugasan dapat dilihat pada Lampiran III.2. dari

    Juklak Pemeriksaan Keuangan.

    KKP Tahap Perencanaan

    Pemeriksaan

    28. Penyusunan KKP untuk tahap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan anggota

    tim pemeriksa melalui KKP lembar sampul. KKP lembar sampul ini memuat

    informasi mengenai:

    1. Hasil pemeriksaan yang merupakan rangkuman dari KKP Hasil

    Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan (HP3). Isi hasil pemeriksaan di KKP

    lembar sampul ini antara lain adalah jurnal koreksi, pokok-pokok

    temuan pemeriksaan, dan/atau hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan

    yang telah dilakukan.

    2. Simpulan yang merupakan jawaban dari tujuan pemeriksaan atas

    akun/program/area kunci yang diperiksa tersebut, meliputi kewajaran

    penyajian akun, terpenuhinya aspek ekonomis/efisiensi/efektivitas suatu

    area kunci, tingkat kepatuhan suatu pelaksanaan program dsb.

    Lembar sampul pelaksanaan

    pemeriksaan

    29. KKP Lembar Sampul pemeriksaan keuangan meliputi:

    1. nama dan deskripsi akun atau pos;

    2. saldo sebelum diperiksa (unaudited balance);

    3. jurnal koreksi saldo akun, apabila ada;

    4. saldo setelah diperiksa (audited balance),

    5. hasil pemeriksaan; dan

    6. simpulan.

    Contoh lembar sampul untuk pemeriksaan keuangan dapat dilihat pada

    Lampiran III.5.

    Lembar sampul pelaksanaan

    pemeriksaan keuangan

    30. Simpulan dan hasil pemeriksaan dalam lembar sampul pemeriksaan

    keuangan didukung oleh KKP utama (lead schedule) dan KKP pendukung

    (supporting schedule) yang relevan. Informasi dalam KKP pendukung,

    didukung oleh KKP tentang HP3.

    Pendukung lembar sampul pemeriksaan

    keuangan

    31. KKP lembar sampul untuk pelaksanaan pemeriksaan kinerja dan

    pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan dokumentasi hasil dan

    simpulan pelaksanaan P2 oleh anggota tim pemeriksa atas program/area

    kunci tertentu. Contoh lembar sampul KKP untuk pelaksanaan pemeriksaan

    kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilihat pada Lampiran

    III.6. Pemeriksaan Kinerja dan PDTT tidak perlu menggunakan KKP utama

    dan KKP pendukung.

    Lembar sampul pelaksanaan

    pemeriksaan kinerja

    & PDTT

    32. Objek pemeriksaan dalam KKP lembar sampul didukung oleh KKP Hasil

    Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan (HP3). HP3 merupakan dokumentasi

    dari setiap prosedur yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa di lapangan

    sesuai dengan P2/PKP. HP3 ini antara lain memuat:

    tujuan, yaitu tujuan pelaksanaan suatu prosedur pemeriksaan, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam P2;

    langkah/prosedur yang dilakukan;

    Hasil Pelaksanaan

    Prosedur Pemeriksaan (HP3)

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 15

    hasil pemeriksaan, dapat berupa jurnal koreksi, kondisi yang ditemukan berdasarkan prosedur yang telah dilakukan, baik kondisi yang positif

    (sesuai dengan kriteria) ataupun negatif (tidak sesuai dengan kriteria);

    simpulan pemeriksaan, yang merupakan jawaban atas tujuan dari prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan.

    Contoh formulir Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan dapat dilihat pada

    Lampiran III.7.

    33. Pada setiap pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan

    kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama dalam menerapkan

    standar pemeriksaan. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa pemeriksa tidak dapat

    mematuhi standar pemeriksaan dan juga tidak dapat mengundurkan diri dari

    penugasan pemeriksaan ataupun tidak dapat menindaklanjuti suatu prosedur

    pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan. Dalam keadaan demikian,

    pemeriksa harus mendokumentasikan permasalahan tersebut dalam KKP

    disertai dengan alasan dan dampak dari permasalahan yang dihadapi.

    Kondisi ini akan menjadi dasar bagi pemeriksa dalam mengambil

    opini/simpulan pemeriksaan. Apabila dipandang perlu, seorang pemeriksa

    juga dapat memperluas pengujian pemeriksaan, maka akan dibuat prosedur

    tambahan atau dapat merubah prosedur dalam P2. Prosedur perubahan atas

    P2 mengacu pada Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK.

    KKP untuk penambahan

    prosedur atau standar pemeriksaan

    yang tidak dapat

    dipenuhi

    34. Penyusunan untuk tahap pelaporan tidak perlu menggunakan KKP lembar

    sampul, namun informasi mengenai objek pemeriksaan dan hasil kegiatan

    harus tetap dipenuhi dalam setiap KKP untuk tahap pelaporan. Perubahan

    terkait substansi maupun susunan KHP sejak dari konsep awalnya,

    didokumentasikan dalam KKP tersendiri. KKP untuk tahap pelaporan hasil

    pemeriksaan meliputi LHP, konsep LHP, risalah pembahasan dalam rangka

    penyusunan konsep LHP, dokumen dan/atau laporan dari yang diperiksa

    seperti tanggapan atas konsep LHP, representasi dari pihak yang diperiksa,

    lembar reviu, dan dokumen pendukung lain yang relevan.

    Penyusunan KKP tahap pelaporan

    35. Anggota tim pemeriksa memberikan referensi silang (cross reference) pada

    KKP yang disusunnya. Referensi silang tersebut menghubungkan KKP

    dalam satu indeks dengan KKP indeks lain yang relevan.

    (2) Pemberian referensi silang

    36. Pereviu KKP menggunakan referensi silang untuk melihat hubungan antar

    KKP tersebut sekaligus memperoleh keyakinan yang memadai atas hasil

    pekerjaan pemeriksa dalam mendukung suatu simpulan dan melaksanakan

    program pemeriksaan.

    Referensi silang & reviu KKP

    37. Penggunaan referensi silang dapat dilihat antara lain sebagai berikut:

    1. Langkah-langkah yang dimuat dalam P2 dihubungkan dengan PKP

    masing-masing anggota tim yang ada di indeks A. Prosedur pemeriksaan

    yang dituangkan dalam PKP dihubungkan dengan KKP lembar sampul

    atau HP3 yang ada di indeks B. Referensi silang ini untuk

    mempermudah kontrol atas pelaksanaan P2/PKP.

    2. KKP lembar sampul untuk pemeriksaan keuangan dihubungkan dengan

    KKP Utama. KKP utama dihubungkan dengan KKP Pendukung, KKP

    Pendukung dihubungkan dengan HP3, dan HP3 dihubungkan dengan

    bukti-bukti pendukungnya. Untuk pemeriksaan kinerja dan PDTT, tidak

    perlu dibuat KKP utama dan KKP pendukung.

    3. Konsep final Temuan Pemeriksaan (TP) dihubungkan dengan masing-

    Contoh pemberian referensi silang

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 16

    masing lembar sampul yang relevan. Kriteria dalam TP pun dapat

    dihubungkan dengan permanent file atau KKP tentang kriteria yang

    digunakan dalam pemeriksaan.

    4. KKP Indeks B yang memuat temuan pemeriksaan diberikan referensi

    silang dengan KKP Indeks C tentang konsep final LHP yang memuat

    temuan pemeriksaan tersebut. Demikian pula, pada KKP Indeks C

    diberikan referensi silang KKP Indeks B tersebut.

    38. Gambar 3.3 berikut menunjukkan penggunaan referensi silang yang

    menghubungkan KKP dalam indeks A, B, dan C.

    Gambar hubungan KKP

    Gambar 3.3 Contoh Hubungan antar KKP & Referensi Silang

    Indek: A.3.1

    Akun Prosedur KKP Ref Catatan

    a. Kas.. 1. periksa fisik B.1

    2.tarik mundur

    b. Piutang kas

    dst

    PROGRAM KERJA PERORANGAN

    Nama Pemeriksa: XXXXXXXX

    Indek: B.1

    Akun yang diperiksa: KAS

    Hasil Pemeriksaan:

    lihat

    B.1.1

    Usulan jurnal koreksi:

    D Piutang Pegawai

    K Kas di Bendahara

    Kesimpulan:

    LEMBAR SAMPUL

    Akun disajikan secara wajar.

    Terjadi selisih karena penggunaan kas untuk

    dipinjam oleh karyawan sebesar Rp 400

    INDEKS A INDEKS B INDEKS C

    Indek: A.2

    Akun Prosedur KKP Ref Catatan

    a. Kas.. 1. periksa.. A.3.1

    b. Piutang

    dst

    PROGRAM

    PEMERIKSAAN

    Indek: B.1.1

    Nama Akun Kode Akun KKP Ref Saldo AJE (D) AJE (K) Audited

    KAS 121.001 B.1.1.1 15.000 0 400 14.600

    KERTAS KERJA UTAMA

    AKUN KAS

    Indeks: B.1.1.1.a

    ke B.1.1.1

    Berita Acara Pemeriksaan

    Kas

    Terdapat selisih fisik kas

    sebesar Rp 400

    Indeks: B.1.1.1.1

    Prosedur:

    Pemeriksaan fisik kas di bendahara

    Tujuan:

    Hasil Pemeriksaan: selisih kas Rp 400

    Kesimpulan: .......................

    Hasil Pelaksanaan

    Prosedur Pemeriksaan

    Menguji asersi keberadaan dan kelengkapan

    saldo kas di bendahara

    Indek: C.1

    Kondisi Lihat B.1

    Krteria

    Sebab

    Akibat

    Draft

    Laporan Hasil Pemeriksaan

    PKP a.1.

    B.1.1.1.a

    Indeks: C.2

    Temuan 1 & 2 digabung

    Perbaikan substansi kondisi ke C.3

    Risalah Diskusi

    Indek: B.1.1.1

    Nama Akun Kode Akun KKP Ref Saldo AJE (D) AJE (K) Audited

    Kas di PK 121.001 B.1.1.1.1 650 0 400 250

    Kas di BPD 122.001 B.1.2 4.500 0 0 4.500

    dst... dst... dst... dst... dst... dst... dst..

    Total 15.000 14.600

    KERTAS KERJA PENDUKUNG

    AKUN KAS

    Ke B.1.1

    Indek: C.3

    Gabungan TP 1 dan 2 Lihat C.2

    Draft Final

    Laporan Hasil Pemeriksaan

    39. KKP yang telah disusun oleh anggota tim dan telah dilengkapi dengan

    identitas nama/inisial, paraf penyusun, tanggal, hasil analisis dan

    referensi silang diserahkan kepada ketua tim untuk direviu dan disetujui

    oleh pengendali teknis. Pereviuan KKP dilakukan oleh ketua tim,

    pengendali teknis, dan penanggung jawab pemeriksaan sesuai dengan

    kewenangannya, sebagaimana telah diatur dalam Panduan Manajemen

    Pemeriksaan BPK. Apabila dalam susunan tim terdapat jabatan ketua sub

    tim, maka anggota tim menyerahkan KKP-nya kepada ketua sub tim

    terlebih dahulu. Selanjutnya ketua sub tim akan menyerahkan hasil

    reviunya kepada ketua tim untuk direviu lebih lanjut. Hasil reviu

    dituangkan dalam lembar reviu (review sheet) dan/atau lembar sampul

    (3) Pereviuan KKP

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 17

    KKP dengan membuat catatan dan simpulan reviu. Apabila digunakan

    lembar reviu tersendiri, maka lembar reviu tersebut digabungkan dalam

    lembar KKP yang direviu. Contoh lembar reviu dapat dilihat pada

    Lampiran III.8.

    40. Bila reviu dilakukan langsung pada KKP secara tertulis, maka pemeriksa

    yang direviu wajib mendokumentasikan hasil reviu tersebut dalam

    lembar reviu. Lembar reviu tersebut harus ditandatangani oleh pereviu

    yang bersangkutan, sebagai pendokumentasian proses reviu.

    Reviu langsung pada

    KKP

    41. Batasan reviu internal tim berbeda-beda tergantung dari peran/jabatan

    dalam tim tersebut. Pengaturan tentang batasan reviu internal tim tersebut

    mengacu pada Panduan Manajeman Pemeriksaan BPK.

    Peran pereviu

    42. Pereviuan KKP untuk tahap pelaporan dapat menggunakan lembar reviu

    seperti dimuat pada Lampiran III.8 atau langsung pada konsep laporan

    atau hasil kegiatan pelaporan hasil pemeriksaan dengan kejelasan

    identitas pereviu (nama/inisial dan paraf) dan tanggal hasil reviu

    disampaikan serta catatan dan/atau simpulan.

    Reviu KKP tahap pelaporan

    43. Pereviu KKP memberikan identitas nama/inisial, paraf, dan tanggal

    penyampaian hasil reviunya untuk ditindaklanjuti oleh anggota tim

    apabila diperlukan atau tanggal penyampaian ke jenjang lebih tinggi

    untuk pereviuan dan/atau persetujuan.

    Nama, paraf, tanggal reviu

    44. Setelah proses penyusunan dan reviu KKP selesai dilakukan, Tim

    Pemeriksa diwajibkan untuk mengisi daftar uji (checklist) kuesioner

    kinerja pemeriksaan yang ada pada Juklak SPKM. Adapun tatacara reviu

    ini dapat dilihat pada tahap pengendalian KKP yang diatur dalam

    paragraf 59 hingga paragraf 64 Bab III Juklak ini.

    Checklist kuesioner kinerja pemeriksaan

    45. Setelah direviu, Konsep LHP yang dimuat dalam KKP Indeks C

    (pelaporan) adalah Konsep LHP akhir dan yang memuat perubahan

    substansi yang material. Konsep LHP yang memuat perubahan terkait

    dengan koreksi tidak material dan kesalahan ketik tidak perlu dimuat.

    Konsep LHP yang dimuat

    46. Penanggung jawab pemeriksaan menyerahkan seluruh KKP dari tahap

    perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan kepada

    pemberi tugas atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh pemberi

    tugas untuk mengelola KKP, paling lama 10 hari kerja setelah tanggal

    surat keluar LHP. Penyerahan KKP disertai dengan Berita Acara Serah

    Terima KKP. Contoh berita acara dapat dilihat pada Lampiran III.9.

    (4) Penyerahan KKP

    47. Pengelolaan KKP menjadi tanggung jawab pejabat yang diberikan

    kewenangan oleh pemberi tugas untuk mengelola KKP (paling rendah

    setingkat eselon III) setelah KKP tersebut diserahkan oleh Penanggung

    Jawab melalui berita acara. Pejabat yang diberikan kewenangan oleh

    pemberi tugas untuk mengelola KKP selanjutnya disebut Pejabat

    Pengelola KKP.

    Pejabat pengelola KKP

    48. Dalam praktik, penyerahan KKP dari Penanggung Jawab Pemeriksaan

    kepada Pejabat Pengelola KKP tersebut dilakukan melalui nota

    pemberitahuan penyerahan KKP secara tertulis, dengan tembusan kepada

    Nota penyerahan

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 18

    pemberi tugas. Contoh nota pemberitahuan penyerahan KKP dapat

    dilihat pada Lampiran III.10 disertai dengan berita acara penyerahan.

    49. KKP yang telah direviu dan dikemas ke dalam media penyimpanan serta

    diberi stiker Tanda Reviu Pengendalian Mutu (TRPM) oleh pejabat

    tersebut disimpan dalam tempat penyimpanan satuan kerja pelaksana

    BPK di bidang pemeriksaan yang bersangkutan (sub auditorat) secara

    rapi, sistematis, dan aman selama dua tahun dari tahun pemeriksaan

    dilakukan. Lamanya penyimpanan di sub auditorat juga berdasarkan

    pertimbangan dari kasubaud mengenai nilai guna dari KKP terkait.

    (5) Penyimpanan

    50. Untuk penyimpanan KKP yang sistematis dan jelas serta memudahkan

    dalam pencariannya, maka tiap-tiap media penyimpanan KKP

    (kardus/ordner/map) diberi label identitas yang jelas, meliputi:

    1. Nama objek, entitas, tahun yang diperiksa, dan tahun pemeriksaan;

    2. Daftar Isi KKP;

    3. Nomor dan jumlah kardus KKP; dan

    4. Satuan kerja BPK bidang pemeriksaan (sampai tingkat eselon III).

    Map/ordner KKP dalam kardus disimpan sesuai indeksnya secara

    berurutan. Masing-masing map/ordner diberi label identitas KKP dan

    daftar isi KKP yang disimpan dalam map/odner tersebut.

    Label KKP

    51. Setiap media penyimpanan KKP dilengkapi dengan daftar isi untuk

    memudahkan pencarian atas isi dari media penyimpanan tersebut. Pada

    kardus KKP, daftar isi tersebut ditempelkan pada bagian samping luar

    kardus KKP dimaksud, sehingga akan mudah terbaca saat kardus

    disimpan dalam lemari/rak. Sedangkan untuk map/ordner KKP, daftar isi

    dapat ditempelkan pada sisi bagian dalam sampul depan map/ordner.

    Contoh daftar isi dapat dilihat pada Lampiran III.11.

    Daftar isi

    C. Pengendalian KKP

    52. Pengendalian KKP meliputi kegiatan sebagai berikut:

    1. Pemberian TRPM;

    2. Pereviuan KKP untuk pemerolehan keyakinan mutu;

    3. Peminjaman KKP;

    4. Pemindahan KKP ke arsip;

    5. Pemindaian (scanning) KKP; dan

    6. Pemusnahan KKP.

    53. Penanggung jawab dan pejabat terkait dengan penyerahan KKP (paling

    rendah pejabat eselon III) menempelkan TRPM pada setiap kardus KKP

    setelah mengecek kelengkapan KKP sesuai dengan daftar isi dan indeks

    KKP.

    (1) Pemberian TRPM

    54. TRPM diperoleh penanggung jawab pemeriksaan dan pejabat terkait dari

    Kasubaud MIA/Kasubagset Kalan melalui permintaan tertulis sesuai

    dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan penanggung jawab.

    Permintaan TRPM

    55. Kasubaud MIA/Kasubagset Kalan memberikan TRPM kepada

    penanggung jawab dan pejabat terkait serta mengendalikan

    pendistribusian dan penomoran TRPM dalam daftar monitoring (buku

    maupun fail komputer) sesuai lembar kendali yang disimpan dengan

    ketentuan berikut.

    Pengendalian TRPM

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 19

    1. Kasubaud MIA/Kasubagset Kalan mengambil lembar kontrol dari

    TRPM dan mencatat dalam daftar monitoring dan menyimpan lembar

    kontrol tersebut sesuai urutan nomor seri. Contoh daftar monitoring

    dapat dilihat pada Lampiran III.12; dan

    2. Kasubaud MIA/Kasubagset Kalan mengiventarisasi secara fisik

    TRPM yang dikelolanya secara periodik (triwulanan) dengan

    membandingkan pada daftar monitoring dan lembar kontrol yang

    disimpannya.

    56. Penanggung jawab dan pejabat terkait menempelkan TRPM pada kardus

    KKP yang telah lengkap dan telah direviu. Penempelan TRPM dilakukan

    secara melintang pada kardus KKP seperti pada gambar berikut.

    Penempelan TRPM

    Gambar 3.4 Contoh Penempelan TRPM

    57. Penanggung jawab dan Pejabat Pengelola KKP memberikan tanda

    centang () dan paraf serta tanggal penempelan TRPM pada kolom yang

    tersedia pada TRPM tersebut.

    Pemberian tanda centang,

    paraf & tanggal

    58. Pemberi tugas atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh pemberi

    tugas dan penanggung jawab, pengendali teknis, dan ketua tim, mereviu

    KKP baik kelengkapan KKP sesuai dengan indeks dan daftar isi maupun

    kesesuaiannya dengan P2 dan juklak serta juknis yang relevan.

    (2) Reviu KKP untuk pemerolehan keyakinan

    mutu

    59. Reviu KKP untuk memperoleh keyakinan mutu dilakukan dengan

    menilai Sistem Pengendalian Mutu (SPM) kinerja pemeriksaan. Penilaian

    SPM oleh satker atau tim pemeriksa ini dilaksanakan berdasarkan

    petunjuk yang ada pada Lampiran 12.3 Keputusan Badan Pemeriksa

    Keuangan nomor 3/K/I-XIII.2/3/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

    Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) beserta petunjuk-petunjuk

    teknis yang relevan dengan SPKM BPK RI. Penilaian SPM kinerja

    pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengisi daftar uji (checklist)

    penilaian SPM.

    Penilaian SPM kinerja pemeriksaan

    60. Pereviu pada tingkatan ini diminta untuk membuat kesimpulan reviunya

    pada lembar daftar uji penilaian SPM tersebut.

    Pereviu membuat kesimpulan

    61. Aturan dan tata cara pemberian kesimpulan hasil reviu terhadap hasil

    pemeriksaan tersebut akan mengacu kepada petunjuk relevan yang

    diterbitkan oleh Inspektorat Utama (Itama).

    62. Hasil dari reviu ini dibuat rangkap tiga dengan distribusi penyimpanan

    atau penyampaiannya sebagai berikut:

    Disimpan melekat sebagai bagian dari KKP indeks C dari masing-masing hasil pelaksanaan pemeriksaan;

    Disimpan di Kepala Sub Auditorat sebagai laporan pelaksanaan reviu di tingkat satuan kerja pemeriksa; dan

    Disampaikan kepada Itama sebagai bahan pelaksanaan reviu tingkat selanjutnya.

    Distribusi hasil penilaian SPM kinerja

    pemeriksaan

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 20

    63. Selain itu, KKP juga direviu oleh Itama BPK sebagai bagian dari sistem

    pemerolehan keyakinan mutu (SPKM) yang diatur dalam Juklak SPKM

    dan berdasarkan perencanaan Itama.

    Reviu Itama

    64. KKP dapat juga direviu oleh intitusi pemeriksa keuangan (supreme audit

    intitution /SAI) negara lain sebagai peer reviewer, sesuai dengan

    ketentuan perundang-undangan dan SPKM.

    Peer review

    65. Apabila reviu terhadap KKP tersebut dilakukan dengan membuka kardus

    KKP, maka TRPM digunting tanpa melepas TRPM dari kardus KKP.

    Apabila reviu telah selesai, maka tim reviu dan Kasubaud menempelkan

    TRPM baru pada kardus KKP yang dibuka setelah mengecek

    kelengkapan KKP dalam kardus yang bersangkutan. Tim reviu dan

    pejabat terkait memberikan tanda centang (), paraf, dan tanggal reviu

    pada TRPM yang baru ditempel tersebut.

    Pembukaan kardus KKP

    66. KKP yang dikelola oleh pejabat pengelola KKP dapat dipinjamkan

    dengan persetujuan pemberi tugas atau pejabat pengelola KKP tersebut.

    (3) Peminjaman KKP

    67. Peminjaman KKP dilakukan secara tertulis melalui nota peminjaman

    KKP dari pihak peminjam kepada pejabat pengelola KKP. Peminjaman

    ini didokumentasikan dalam suatu Berita Acara Peminjaman KKP, oleh

    pejabat pengelola KKP, yang didalamnya menyebutkan identitas

    peminjam, tujuan atau keperluan peminjaman, batas waktu peminjaman,

    dan pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan KKP

    yang dipinjam serta memenuhi persyaratan peminjaman KKP. Contoh

    Berita Acara Peminjaman KKP dapat dilihat pada Lampiran III.13.

    Berita Acara Peminjaman KKP

    68. Pejabat yang mengelola KKP dapat memberikan persetujuan peminjaman

    KKP tersebut setelah meneliti identitas peminjam, tujuan atau keperluan

    peminjaman dan persyaratan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

    undangan, termasuk SPKN, PMP, Kode Etik, dan juklak serta juknis

    yang relevan.

    Persetujuan peminjaman KKP

    69. KKP dapat dipinjamkan untuk kepentingan:

    1. perencanaan pemeriksaan; 2. reviu pengendalian mutu; 3. kegiatan penyidikan; 4. alat bukti di pengadilan; dan/atau 5. keperluan kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-

    undangan yang berlaku.

    Tujuan peminjaman KKP

    70. Persyaratan peminjaman KKP adalah sebagai berikut:

    1. Peminjam hanya dapat menggunakan KKP tersebut di kantor BPK.

    Penggunaan KKP di luar kantor BPK harus mendapatkan persetujuan

    tertulis dari pemberi tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;

    2. Peminjam menjaga kebersihan, kelengkapan, keutuhan, dan

    keamanan KKP yang dipinjam;

    3. Peminjam dilarang mengubah KKP, memindahkan KKP ke tempat

    lain yang tidak sesuai, dan menghilangkan KKP;

    4. Peminjam dapat menggandakan KKP dengan persetujuan pejabat

    pengelola KKP dan/atau pemberi tugas;

    5. Peminjam dilarang meminjamkan KKP kepada pihak lain tanpa

    KKP dipinjam untuk di kantor BPK

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 21

    persetujuan tertulis pejabat pengelola KKP dan/atau pemberi tugas;

    dan

    6. Peminjam mengembalikan KKP dalam keadaan lengkap dan utuh

    seperti ketika KKP dipinjam dan sesuai dengan waktu peminjaman.

    Penggunaan lain atas KKP, seperti peminjaman untuk proses

    penyelidikan dan/atau penyidikan aparat penegak hukum dilakukan

    sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    71. Apabila terdapat pelanggaran peminjaman KKP, pejabat yang mengelola

    KKP atau penanggung jawab memberitahukan secara tertulis kepada

    pemberi tugas dengan tembusan kepada Itama yang akan melakukan

    pengecekan dan memproses pelanggaran tersebut.

    Pelanggaran peminjaman KKP

    72. KKP yang telah melewati waktu dua tahun di satuan kerja pelaksana

    BPK di bidang pemeriksaan (paling rendah setingkat unit eselon III)

    dipindahkan oleh pejabat terkait kepada bagian arsip pada Biro

    Umum/subbag terkait dengan suatu berita acara yang dilengkapi daftar

    KKP yang diserahkan.

    (4) Penyerahan ke arsip

    73. Bagian arsip pada Biro Umum atau subbag terkait mengecek

    kelengkapan KKP sesuai dengan daftar, indeks KKP, dan daftar isi

    bersama dengan pejabat pengelola KKP sebelum menandatangani berita

    acara. Setelah pengecekan, kardus KKP diberikan TRPM baru yang

    diparaf oleh pejabat pengelola KKP.

    Pengecekan KKP oleh bagian arsip

    74. Bagian arsip pada Biro Umum atau subbag terkait menyimpan KKP yang

    diserahkan pejabat pengelola KKP pada tempat yang memenuhi

    persyaratan arsip dan penyimpanan KKP.

    Tempat arsip KKP

    75. Ijin peminjaman KKP yang telah diarsipkan hanya dapat diberikan oleh

    pejabat pengelola KKP sesuai ketentuan peminjaman KKP pada paragraf

    66 sampai dengan 71. Bagian arsip pada Biro Umum atau subbag terkait

    dilarang meminjamkan KKP yang disimpan tanpa persetujuan tertulis

    dari pejabat pengelola KKP.

    Peminjaman KKP yang telah diarsipkan

    76. Penanggung jawab dan/atau pejabat pengelola KKP melakukan

    pemindaian (scanning) KKP, sebelum KKP tersebut dipindahkan ke

    arsip. Pemindaian ini bertujuan sebagai dokumen cadangan (back up file)

    atas pemeriksaan. Hasil pemindaian KKP dibuat rangkap dua. Rangkap

    pertama disimpan oleh penanggung jawab dan/atau pejabat pengelola

    KKP. Rangkap kedua disampaikan kepada bagian arsip atau subbag

    terkait bersama KKP yang diserahkan.

    (5) Pemindaian (scanning)

    77. Penanggung jawab dan/atau pejabat pengelola KKP serta bagian arsip

    atau subbag terkait menyimpan hasil pemindaian KKP dalam suatu

    media penyimpanan baik berupa disk atau dalam fail komputer dengan

    memerhatikan keamanan hasil pemindaian KKP tersebut.

    Penyimpanan hasil pemindaian KKP

    78. Pemusnahan KKP dilakukan oleh bagian arsip atau subbag terkait sesuai

    dengan ketentuan pengelolaan arsip dalam peraturan perundang-

    undangan dan memperoleh persetujuan tertulis dari Pejabat Pengelola

    KKP dan/atau pemberi tugas yang relevan dengan KKP yang

    dimusnahkan tersebut.

    (6) Pemusnahan KKP

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab III Pengelolaan KKP

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK 22

    79. Pemusnahan KKP dilakukan oleh bagian arsip atau subbag terkait dengan

    membuat berita acara pemusnahan sesuai dengan ketentuan pengelolaan

    arsip dalam peraturan perundang-undangan.

    Berita acara

    80. Berita acara pemusnahan KKP atau arsip tersebut disampaikan pula

    kepada pejabat pengelola KKP dan/atau pemberi tugas untuk keperluan

    pengendalian dan bukti pemusnahan KKP.

    Bukti pemusnahan KKP

  • Juklak Pengelolaan KKP Bab IV Penutup

    23

    BAB IV

    PENUTUP

    A. Pemberlakuan Juklak

    01 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

    berlaku pada saat ditetapkannya Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan

    tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan.

    Pemberlakuan Juklak

    B. Perubahan Juklak

    02 Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan

    akan dilakukan melalui Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan atas

    perubahan Juklak dimaksud.

    Perubahan Juklak

    C. Pemantauan Juklak

    03 Juklak ini merupakan dokumen yang dapat berubah dan disempurnakan

    sesuai dengan perkembangan organisasi, teknologi, situasi dan kondisi

    ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,

    pemantauan atas Juklak ini akan dilakukan oleh Ditama Revbang. Selain

    itu, masukan atau pertanyaan terkait dengan Juklak ini dapat

    disampaikan kepada:

    Pemantauan & masukan

    Sub Direktorat Litbang Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja

    Direktorat Penelitian dan Pengembangan

    Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan,

    Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

    Lantai II Gedung Arsip, Ruang 213/214, BPK-RI

    Jl. Gatot Subroto 31 Jakarta 10210

    Telp. (021) 25549000 Ekst 3306/ 3307

    Email: [email protected]. id

    WAKIL KETUA

    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

    REPUBLIK INDONESIA,

    HERMAN WIDYANANDA

    KETUA

    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

    REPUBLIK INDONESIA,

    HADI POERNOMO

  • Juklak Pengelolaan KKP Referensi

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK

    Referensi

    Arens, A.A., Elder, R.J., dan M.S. Beasley (2006), Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach 11th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall

    Badan Pemeriksa Keuangan, 2007, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta.

    -------, 2008, Panduan Manajemen Pemeriksaan, Jakarta.

    -------, 2008, Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu, Jakarta

    Boynton, W.C., dan R. N. Johnson (2006), Modern Auditing: Assurance Services and the Integrity of Financial Reporting 8th Edition, Hoboken: John Wiley & Sons Inc

    Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, Standar Profesional Akuntan Publik, Jakarta: Salemba Empat.

    International Federation of Accountants, 2007, Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements

    Messier, W.F., Glover, S.M., Prawitt, D.F. (2006), Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach 4th Edition, New York: McGraw-Hill Companies

  • Juklak Pengelolaan KKP Daftar Istilah

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK

    DAFTAR ISTILAH

    Arsip kini (Current file) : KKP yang diperoleh dan digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan.

    Cover sheet (Lembar Sampul)

    : KKP yang memuat seluruh informasi terkait akun/program/area kunci tertentu yang telah diperoleh selama pemeriksaan serta simpulan akhir pemeriksa.

    Dokumentasi Pemeriksaan : Dokumentasi pemeriksaan memiliki pengertian yang sama dengan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

    Dokumen tetap (Permanent file)

    : KKP yang berisi data historis atau data yang informasinya secara kontinu dapat digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan dari tahun ke tahun. Informasi dalam file

    permanen relatif tidak berubah dari waktu ke waktu.

    Hasil Pelaksanaan

    Prosedur Pemeriksaan (HP3)

    : KKP yang berisi pendokumentasian setiap prosedur yang

    harus dilaksanakan oleh pemeriksa di lapangan sesuai dengan P2/PKP.

    Indeks KKP : Suatu penggunaan kode atau sistem pengkodean tertentu

    yang digunakan untuk memberikan identitas yang khusus/unik pada suatu dokumentasi pemeriksaan.

    Instrumen KKP : Beberapa alat yang dibutuhkan dalam pengelolaan KKP, seperti formulir- formulir KKP, media penyimpanan KKP (kardus, ordner, map), dan tanda reviu pengendalian mutu

    (TRPM).

    Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

    : Catatan-catatan yang diselenggarakan oleh pemeriksa tentang prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian

    yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan simpulan yang dibuat sehubungan dengan pemeriksaannya.

    KKP manual : KKP yang didokumentasikan dalam media kertas.

    KKP Elektronis : Dokumentasi hasil pemeriksaan/ KKP yang disimpan dan diolah dengan menggunakan media elektronis / fail

    komputer.

    Kertas Kerja Utama (Lead

    schedule)

    : Kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi

    yang dicatat dalam Kertas Kerja Pendukung atas akun-akun yang berhubungan. Kertas kerja utama berisi kelompok akun besar yang tertuang dalam laporan

    keuangan. Misalnya: Kas, Piutang, Persediaan, dll.

    Kertas Kerja Pendukung

    (Supporting schedule)

    : Kertas kerja yang diperoleh dari auditee atau dibuat oleh

    pemeriksa untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang diperolehnya, sehingga dapat mendukung simpulan atas penyajian atas akun tertentu

    yang diperiksa. Akun yang dimuat dalam kertas kerja pendukung merupakan turunan dari kertas kerja utama,

    misal: Kas di pemegang kas, Kas di bank, Piutang Pajak, dll.

  • Juklak Pengelolaan KKP Daftar Istilah

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK

    Lembar reviu (Review sheet)

    : Pendokumentasian hasil reviu dari ketua tim/pengendali teknis/pemberi tugas atas suatu dokumentasi pemeriksaan

    yang memuat catatan dan simpulan reviu.

    Media penyimpanan KKP : Media atau wadah yang digunakan untuk menyimpan KKP seperti map, ordner atau kardus, maupun media

    elektronis dalam komputer.

    Pejabat Pengelola KKP : Pejabat yang diberi kewenangan oleh pemberi tugas untuk

    mengelola KKP. Pejabat ini serendah-rendahnya adalah eselon III. Pejabat pengelola KKP bertanggung jawab atas pengelolaan KKP yang disimpannya.

    Pengelolaan KKP : Pengelolaan dokumentasi pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dokumentasi

    pemeriksaan.

    Pemindaian (scanning) : Kegiatan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, dll yang akan

    ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital.

    Referensi silang (Cross

    refference)

    : Kode yang digunakan untuk menghubungkan antara

    dokumentasi pemeriksaan yang satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan hubungan rangkaian informasi yang relevan.

    Tick marks : Tick mark adalah tanda berupa simbol/huruf/angka yang digunakan untuk menandakan bahwa suatu prosedur

    pemeriksaan telah dilakukan oleh pemeriksa, atau menandakan pemberian penjelasan lebih lanjut atas suatu informasi

    Tanda Reviu Pengendalian Mutu (TRPM)

    : Tanda telah dilakukan pengendalian mutu tingkat tim pemeriksa dan/atau satker pelaksana BPK di bidang

    pemeriksaan atas KKP. TRPM ini berupa stiker yang dilekatkan pada kardus penyimpanan KKP.

  • Juklak Pengelolaan KKP Penyusun

    Direktorat Litbang-Ditama Revbang BPK

    PENYUSUN

    PETUNJUK PELAKSANAAN

    PENGELOLAAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

    1. Daeng M. Nazier

    2. Gudono

    3. Bahtiar Arif

    4. Hery Subowo

    5. Ria Anugriani

    6. Edy Mulya

    7. Rio Tirta

    8. Agus Bambang Irawan

    9. Beni Subena

    10. Dedy Eryanto

    11. Subeki Supriyadi

    12. Imammudin Ahmad

    13. Yoice Stefano

    14. Yosie

    15. Imam Asyhari

    16. Harpanto Guno Sabanu

    17. Suratriningtyas

    18. Iwan P. Sudjali

    19. Denny W. Sendjaja

    20. Erny Dwi Ekawati

    21. Dwi Afrianti

    22. G. Yorrie Rismanto Adi

    23. Asad Agung Perkasa

    24. Sandra Willia Gusman

  • Juklak Pengelolaan KKP Lampiran III.1

    Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan

    Pemeriksaan Atas

    Laporan Keuangan..(1)

    Tahun..(2)

    No. Indeks (3)

    Dibuat oleh : (4)

    Direviu oleh : (5)

    Disetujui oleh : (6)

    BPK RI

    KERTAS KERJA UTAMA

    Debet Kredit Debet Kredit(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

    Nama AkunSaldo Akun

    Tahun XKKP Ref

    Saldo setelah

    diperiksaKode Akun

    Saldo Akun

    Tahun X-1

    Koreksi Pemeriksa

    Jurnal Penyesuaian Jurnal Reklasifikasi

    Keterangan:

    (1) : Diisi dengan nama entitas yang diperiksa.

    (2) : Diisi dengan tahun laporan keuangan yang diperiksa.

    (3) : Diisi dengan nomor indeks.

    (4)-(6) : Diisi dengan nama dan paraf pemeriksa yang membuat, yang merev iu dan yang menyetujui KKP disertai dengan tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut.

    (7) : Diisi dengan nama akun dalam laporan keuangan yang diperiksa dan bukan kelompok akun, contoh: kas di bendaharawan, piutang pa jak, dan pendapatan pajak daerah.

    (8) : Diisi dengan kode akun.

    (9) : Diisi dengan referensi indeks KKP.

    (10) : Diisi dengan saldo akun tahun berjalan yang belum diperiksa (unaudited current year balance).

    (11), (12) : Diisi dengan jurnal koreksi penyesuaian hasil pemeriksaan (adjustment journal entries).

    (13), (14) : Diisi dengan jurnal koreksi reklasifikasi hasil pemeriksaan (reclassification journal entries).

    (15) : Diisi dengan saldo akhir setelah diperiksa (audited balance).

    (16) : Diisi dengan saldo akun yang telah diperiksa tahun sebelumnya (prior year audited balance).

    Keterangan: Digunakan untuk

    Pemeriksaan Keuangan

  • Petunjuk Pengelolaan KKP Lampiran III.2

    Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan

    Pemeriksaan Atas

    Laporan Keuangan..(1)

    Tahun..(2)

    No. Indeks (3)

    Dibuat oleh : (4)

    Direviu oleh : (5)

    Disetujui oleh : (6)

    BPK RI

    KERTAS KERJA PENDUKUNG

    Nama Akun : (7)

    Kelompok Akun : (8)

    Saldo Akun : (9)

    Uraian Kode

    Akun

    Saldo

    Tahun

    Berjalan

    Koreksi Pemeriksa Saldo

    setelah

    diperiksa

    KKP

    Ref Jurnal Penyesuaian Jurnal Reklasifikasi

    Debet Kredit Debet Kredit (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

    Kantor Pusat ... ...

    Total Kantor Pusat ...

    Kantor Perwakilan ... ... ... Total Kantor

    Perwakilan

    ...

    Keterangan: Digunakan untuk

    Pemeriksaan Keuangan

  • Petunjuk Pengelolaan KKP Lampiran III.2

    Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan

    (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

    Total Kantor Pusat

    dan Kantor

    Perwakilan

    ...

    Saldo per buku ... Selisih (dalam rupiah)

    ...

    Selisih (dalam Persen)

    ...

    Penjelasan selisih : (20)

    Kesimpulan : (21)

    Keterangan: (1) : Diisi dengan laporan keuangan yang diperiksa. (2) : Diisi dengan tahun yang diperiksa. (3) : Diisi dengan nomor indeks. (4) : Diisi dengan nama dan paraf pembuat KKP serta tanggal pembuatan KKP tersebut. (5) : Diisi dengan nama dan paraf yang mereviu KKP serta tanggal reviu KKP tersebut. (6) : Diisi dengan nama dan paraf yang menyetujui KKP serta tanggal persetujuan KKP tersebut. (7) : Diisi dengan nama akun dalam laporan keuangan yang diperiksa dan bukan kelompok akun, contoh: kas di bendaharawan, piutang pajak, dan

    pendapatan pajak daerah. (8) : Diisi dengan kelompok akun, misalnya kelompok akun Kas, Aset Tetap, dan sebagainya. (9) : Diisi dengan saldo akun tahun yang diperiksa . (10) : Cukup jelas (11) : Diisi dengan rincian dari akun (sub akun) (12) : Diisi dengan kode tiap rincian dari sub akun (13) : Diisi dengan saldo tahun berjalan yang belum diperiksa

    (14)-(15) : Diisi dengan nilai jurnal penyesuaian pemeriksaan (16)-(17) : Diisi dengan nilai jurnal reklasifikasi pemeriksaan (18) : Diisi dengan saldo akhir setelah koreksi pemeriksaan (19) : Diisi dengan referensi indeks KKP atas kertas kerja pendukung yang lebih rinci (20) : Diisi dengan penjelasan pemeriksa atas selisih yang ditemukan berdasarkan hasil analisanya (bila ada) (21) : Diisi dengan kesimpulan pemeriksa tentang akun ini, berdasarkan hasil pemeriksaannya.

  • Juklak Pengelolaan KKP Lampiran III.3

    Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan

    Pemeriksaan Atas

    .......(1) Tahun..

    BPK RI

    A. CONTOH DAFTAR INDEKS KKP UNTUK PEMERIKSAAN KEUANGAN

    Indeks KKP Isi KKP

    INDEKS A

    [no. Indeks] Surat Tugas Program Pemeriksaan

    Program Kerja Perorangan Struktur Organisasi Entitas yang diperiksa

    Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemeriksaan Berita Acara Penyerahan KKP dari Tim ke Pemberi Tugas

    Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan yang berisi kegiatan dan waktu pelaksanaan yang diharapkan dari pemberi tugas

    Surat Pernyataan Gangguan Independensi (apabila diperlukan)

    Pemahaman atas entitas Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya

    Kegiatan Pemahaman SPI Pemahaman dan penilaian risiko

    Penetapan tingkat materialitas awal dan kesalahan tertolelir Penentuan metode uji petik

    Pelaksanaan prosedur analitis awal

    INDEKS B

    Lembar Temuan Pemeriksaan

    Cover sheet untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas akun xxxx (untuk akun-akun neraca)

    KKP Utama (top schedule) - (untuk akun-akun neraca)

    Lembar HP3 atas akun xxxx - (untuk akun-akun neraca)

    KKP Pendukung (supporting schedule) - (untuk akun-akun neraca)

    Cover sheet untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas akun xxxx (untuk akun-akun LRA)

    KKP Utama (top schedule) - (untuk akun-akun LRA)

    Lembar HP3 atas akun xxxx - (untuk akun-akun LRA)

    KKP Pendukung (supporting schedule) - (untuk akun-akun LRA) Reviu Kewajiban Kontinjensi

    Reviu Kontrak Jangka Panjang Identifikasi kejadian setelah tanggal neraca

    Penyusunan ikhtisar koreksi Konsep Temuan Pemeriksaan

    Surat Pengantar/Penyampaian Temuan Pemeriksaan Komentar Instansi yang diperiksa

    Risalah pembahasan TP Notulen entry dan exit meeting

    Laporan Pelaksanaan Kerja Pemeriksaan

  • Juklak Pengelolaan KKP Lampiran III.3

    Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan

    Indeks KKP Isi KKP

    INDEKS C

    Surat Keluar

    LHP

    Surat representasi

    Neraca lajur (worksheet)

    Laporan keuangan entitas sebelum pemeriksaan

    Tanggapan KLHP

    KLHP

    Risalah diskusi KLHP

    Keterangan:

    (1) : Diisi dengan Judul Pemeriksaan.

    Isi KKP dari matriks Daftar Indeks ini hanya merupakan contoh. Dalam praktek di lapangan, isi matriks disesuaikan dengan dokumentasi yang dibuat pemeriksa berdasarkan program pemeriksaan dan langkah-langkah yang diatur dalam pedoman pemeriksaan keuangan.

  • Juklak Pengelolaan KKP Lampiran III.3

    Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan

    Pemeriksaan Atas

    .......(1)

    Tahun..

    BPK RI

    B. CONTOH DAFTAR INDEKS KKP UNTUK PEMERIKSAAN KINERJA DAN PDTT

    Indeks KKP Isi KKP

    INDEKS A

    [no. Indeks] Surat Tugas

    Program Pemeriksaan Program Kerja Perorangan

    Struktur Organisasi Entitas yang diperiksa

    Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemeriksaan Berita Acara Penyerahan KKP dari Tim ke Pemberi Tugas

    Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan yang berisi kegiatan dan waktu pelaksanaan yang diharapkan dari pemberi tugas

    Surat Pernyataan Gangguan Independensi (apabila pemeriksa memiliki gangguan independensi)

    Pemahaman atas entitas

    Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya Kegiatan Pemahaman SPI

    Penentuan Area Kunci

    Tujuan pemeriksaan dan lingkup pemeriksaan Daftar kriteria pemeriksaan

    INDEKS B

    Cover sheet untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif Konsep Temuan Pemeriksaan

    Surat Pengantar/Penyampaian Temuan Pemeriksaan Komentar Instansi yang diperiksa

    Risalah pembahasan TP Notulen entry dan exit meeting

    Laporan Pelaksanaan Kerja Pemeriksaan

    INDEKS C

    Surat Keluar

    LHP

    Tanggapan KLHP

    KLHP

    Risalah diskusi KLHP Keterangan Isi KKP dari matriks Daftar Indeks ini hanya merupakan contoh. Dalam praktek di lapangan, isi matriks disesuaikan dengan dokumentasi yang dibuat pemeriksa berdasarkan program pemeriksaan dan langkah-langkah yang diatur dalam pedoman pemeriksaan kinerja atau PDTT.

  • Juklak Pengelolaan KKP Lampiran III.4

    Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan

    TATA CARA PENOMORAN TRPM

    1. Nomor TRPM terdiri dari tujuh digit yang dibagi menjadi tiga kelompok dengan masing-masing makna tersendiri. Makna dari kode tersebut adalah: a. Satu digit kelompok pertama menunjukkan kode AKN, contoh: 1 menunjukkan

    AKN 1, 5 menunjukkan AKN 5, dan seterusnya. b. Tiga digit kelompok kedua menunjukkan kode satuan kerja pada level eselon II,

    contoh: 151 menunjukkan auditorat 1A, ataupun kode 193 menunjukkan Kantor Perwakilan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan seterusnya.

    c. Tiga digit kelompok ketiga menunjukkan kode urutan dari TRPM tersebut, contoh:

    015 menunjukkan bahwa TRPM tersebut memiliki nomor urut 15, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.

    2. Kode AKN untuk pengisian pada kolom digit kelompok pertama TRPM.

    No. Kode Satuan Kerja

    1. 1 AKN 1

    2. 2 AKN 2 3. 3 AKN 3

    4. 4 AKN 4 5. 5 AKN 5

    6. 6 AKN 6 7. 7 AKN 7

    3. Kode satuan kerja setingkat eselon II untuk pengisian pada kolom digit kelompok kedua TRPM.

    No. Kode Satuan Kerja 1. 151 Auditorat I.A 2. 152 Auditorat I.B 3. 153 Auditorat I.C 4. 161 Auditorat II.A 5. 162 Auditorat II.B 6. 163 Auditorat II.C

    Digit kelompok I

    Digit kelompok II

    Digit kelompok III

  • Juklak Pengelolaan KKP Lampiran III.4

    Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan

    7. 171 Auditorat III.A 8. 172 Auditorat III.B 9. 173 Auditorat III.C 10. 181 Auditorat IV.A 11. 182 Auditorat IV.B 12. 183 Auditorat IV.C 13. 191 Auditorat V.A 14. 192 Auditorat V.B 15. 193 BPK RI Perwakilan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 16. 194 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 17. 195 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau 18. 196 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 19. 197 BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi 20. 198 BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung 21. 199 BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 22. 19A BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 23. 19B BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 24. 19C BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur 25. 19D BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 26. 19E BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 27. 19F BPK RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung 28. 19G BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 29. 19H BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 30. 19I BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 31. 201 Auditorat VI.A 32. 202 Auditorat V