Home >Data & Analytics >Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011

Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011

Date post:08-Jan-2017
Category:
View:472 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan Page 1

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur senantiasa kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpahan nikmat dan

    karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan buku pedoman pelaksanaan pelimpahan

    sebagian kewenangan kepada kecamatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

    Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan merupakan impelementasi dari perbup

    nomor 46 tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada kecamatan

    sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Bupati nomor 63 tahun 2010 .

    Buku pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan ini disusun

    dalam rangka mengarahkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan dengan

    harapan hasilnya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, yang pada akhirnya dapat

    mendorong kinerja kecamatan dalam pelayanan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh

    seluruh masyarakat kecamatan tersebut dan masyarakat kabupaten Tangerang pada umumnya.

    Buku Pedoman ini merupakan kumpulan arahan kegiatan dari SKPD terkait yang memuat

    tentang arah kegiatan, metoda pelaksanaan kegiatan, standar pelaksanaan dan analisis biaya

    kegiatan serta mekanisme koordinasi perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan

    sesia

    Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku pedoman ini masih jauh dari sempurna.

    Untuk itu kritik dan saran sebagai masukan dari pengguna sangat kami harapkan untuk

    penyempurnaan pada waktu yang akan datang.

    Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah

    membantu dalam proses penyusunan buku ini khususnya kepala Dinas/Instansi terkait yang

    telah memberikan masukan yang sangat berharga

    Akhirnya mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mewujudkan

    Tangerang yang maju dan mandiri

    Tigaraksa, Mei 2011 Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang

    Ir. H. Edi Junaedi Nip. 195803141983031010

  • Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan Page 2

    DAFTAR ISI

    Kata Pengantar.. i

    Daftar isi ii

    BAB I. PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang. 1

    1.2. Maksud dan Tujuan. 3

    1.3. Dasar Hukum 3

    1.4. Sistematika Penulisan . 4

    BAB II. URAIAN JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN BERDASARKAN PERBUP NO. 63

    TAHUN 2010 5

    2.1. Dinas Pendidikan. 6

    2.2. Dinas Kesehatan 6

    2.3. Dinas Binamarga dan Pengairan 7

    2.4. Dinas Cipta Karya. 7

    2.5. Dinas Kebersihan , pertamanan dan Pemakaman 7

    2.6 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 8

    2.7 Dinas Dinas Kesejahteraan Sosial.. 8

    2.8 Tenaga Kerja. 8

    2.9. Dinas Koperasi UKM.. 8

    2.10. Dinas Pemuda Olah rga , Kebudayaan dan Pariwisata.. 8

    2.11. Dinas Kelautan dan Perikanan 9

    2,12. Dinas Pertanian dan Peternakan 9

    2.13. Dinas Industri dan Perdagangan..9

    2.14. Dinas Tata Ruang 10

  • Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan Page 3

    2.15. Badan Lingkungan Hidup Daerah 10

    2.16. Badan KB dan Pemberdayaan 10

    2.17 Bagian Pertanahan Setda. 11

    2.18 Bagian Pemerintahan Umum Setda. 11

    2.19 Bagian Pemerintahan Desa Setda 11

    BAB III. ARAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

    3.1. Dinas Perikanan dan Kelautan 12

    3.2. Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.. 12

    3.3. Dinas Sosial. 13

    3.4. Setda ( Bagian Pemerintahan Desa ).. 13

    3.5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.14

    3.6. Dinas Pertanian dan Peternakan.15

    3.7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16

    3.8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 16

    3.9. Dinas Kesehatan 17

    3.10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 19

    3.11. Dinas Cipta Karya.20

    3.12. Dinas Kebersihan , pertamanan dan Pemakaman 20

    3.13. Dinas Tata Ruang 21

    BAB IV. STANDAR PELAKSANAAN DAN ANALISIS BIAYA KEGIATAN

    4.1. Dinas Perikanan dan Kelautan 23

    4.2. Dinas Pemuda Olah rga , Kebudayaan dan Pariwisata.. 23

    4.3. Dinas Dinas Kesejahteraan Sosial 23

    4.4. Bagian Pemerintahan Desa Setda 26

  • Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan Page 4

    4.5. Dinas tenaga Kerja & Transmigrasi 26

    4.6. Dinas Pertanian dan Peternakan 28

    4.7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 32

    4.8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan . 34

    4.9. Dinas Kesehatan. 36

    4.10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 40

    4.11. Dinas Cipta Karya . 41

    4.12. Dinas Kebersihan , pertamanan dan Pemakaman...43

    4.13. Dinas Tata Ruang 43

    BAB V. MEKANISME KOORDINASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

    KEGIATAN

    5.1. Mekanisme Perencanaan 47

    5.2. Meknisme Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan 52

    BAB VI. PENUTUP

    Penutup. 53

    D A F T A R L A M P I R A N

    Lampiran Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Urusan

    Pemerintahan Kepada Kecamatan iii

    Lampiran Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian

    urusan Pemerintahan Kepada Kecamatan. iv

    Lampiran Numenklatur Tahun 2011 v

    Lampiran Juknis Musrenbang Tahun 2011. vi

  • Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan Page 5

    BAB I. PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Kabupaten Tangerang merupakan salah satu Kabupaten di Lingkungan Propinsi Banten yang terletak di bagian timur berbatasan dengan DKI Jakarta. Sebagai daerah yang berbatasan Langsung dengan Ibu Kota Negara, Kabupaten Tangerang difungsikan sebagai daerah penyangga DKI yang menampung limpahan penduduk, industri, jasa dan perdagangan. Berdasarkan data Statistik daerah jumlah penduduk tahun 2010 tercatat sebanyak .juta jiwa dengan luas wilayah ..ha, maka kepadatan penduduk sebanyak./km2. Tingginya arus migrasi masuk ke wilayah tangerang mencapai.telah berdampak kepada tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan umum terutama yang berada tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang yang secara administrasi Pemerintahan terdiri dari 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 Desa. Tingginya tuntutan masyarakat tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk berupaya meningkatkan kinerja pelayanan terutama pada organisasi-organisasi terdepan seperti kecamatan, kelurahan dan desa melalui program penguatan kelembagaan pemerintahan di wilayah. Salah satu kebijakan dari program penguatan kelembagaan tersebut, melalui Peraturan Bupati Tangerang nomor 46 Tahun 2007 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan Kepada Kecamatan. Sejalan dengan pelaksanaan dari program tersebut Pemerintah Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk lebih mengedepankan fungsi-fungsi steering seperti koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian dalam rangka menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di wilayah. Selain hal tersebut di atas, Konsep kebijakan pelimpahan kewenangan sebagai transfer of power tersebut merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka mengurangi beban kerja SKPD yang terlalu berat (overload) sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Disisi lain, Kecamatan dan Kelurahan yang selama ini merupakan organisasi dengan fungsi minimal sebagai pelaksana tugas-tugas rutin administrative. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut Pemerintah Kabupaten Tangerang akan mendapatkan Beberapa keuntungan antara lain :

    Beban Pemda dalam penyediaan/pemberian layanan semakin berkurang karena telah diambil alih oleh Kecamatan atau Kelurahan/Desa; Pemda tidak perlu membentuk kelembagaan yang besar sehingga dapat menghemat anggaran;

    Alokasi dan distribusi anggaran lebih merata keseluruh wilayah sehingga dapat menjadi stimulan bagi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional;

    Sebagai wahana memberdayakan fungsi Kecamatan atau Kelurahan/Desa yang selama ini terabaikan.

    Uraian diatas menggambarkan bahwa pendelegasian kewenangan kepada kecamatan tidak hanya akan membawa manfaat kepada kecamatan yang menerima limpahan, namun juga kepada Kabupaten yang bersangkutan. Disamping itu, kebijakan untuk

  • Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan Page 6

    melimpahkan kewenangan kepada unit organisasi yang lebih rendah ini juga memiliki manfaat pada 3 (tiga) bidang, yakni:

    Politik: menciptakan pemerintah yang demokratis (egalitarian governance) serta untuk mendorong perwujudan good governance and good society.

    Sosial ekonomi: mengurangi kesenjangan antar wilayah (regional disparity) atau ketimpangan (inequity), memacu pertumbuhan pembangunan (economic growth), mendorong prakarsa dan partisipasi publik, dan sebagainya.

    Administratif: mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,

    mempercepat pelayanan publik, dan mmemperkuat kinerja pemerintahan secara umum.

    .

    Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada

    kecamatan tersebut terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib

    dan pilihan, menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan kewenangan tersebut belum

    secara optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini disebabkan oleh

    beberapa hal sebagai berikut :

    Masih rendahnya kompetensi teknis aparatur Kecamatan dalam penanganan teknis

    kegiatan

    Masih rendahnya frekwensi bimbingan supervise, monitoring d

Embed Size (px)
Recommended