Top Banner
Sewindu Aksi Kamisan 22 Januari 2015 JOKOWI OJO LALI JANJI JOKOWI JANGAN LUPA JANJI Sejak kapan Aksi Kamisan diadakan, di mana? Aksi Kamisan diilhami oleh Gerakan Aksi para Ibu-Ibu di Plaza de Mayo Argentina yang menuntut kepada pemerintah Argentina untuk mengembalikan anak-anak mereka yang hilang/diculik oleh penguasa militer. Aksi Kamisan di Jakarta, Indonesia dimulai 8 tahun yang lalu pada 18 Januari 2007 diikuti para Ibu-Ibu/Bapak-Bapak/Keluarga Korban: Korban kerusuhan Mei 1998, Korban penembakan mahasiswa di Universitas Atmajaya, Korban penembakan mahasiswa di Trisakti, Korban Tragedi Kemanusiaan 1965/66, Korban pembunuhan Munir, Korban Penculikan aktivis mahasiswa, dll. Kami, para Korban melakukan Aksi Kamisan, Diam, berpakaian serba hitam dengan berpayung hitam, karena sudah berpuluh kali bahkan ratusan kali mengadukan ke lembaga Negara, Komnas HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, DPR/MPR, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenpolhukam, dll., namun tuntutan maupun desakan kami tidak membuahkan hasil. Pada 22 Januari 2015 yang akan datang Aksi Kamisan akan mencapai 381 kali. Aksi dilakukan di depan Istana Merdeka hari Kamis sore dari pukul 16.00 sampai pukul 17.00 WIB, kecuali hari Kamis dinyatakan hari libur/tanggal merah, karena kami juga perlu menghormati hari-hari besar keagamaan.
5

JOKOWI OJO LALI JANJI JOKOWI JANGAN LUPA JANJI filepenembakan mahasiswa di Universitas Atmajaya, Korban penembakan mahasiswa di Trisakti, Korban Tragedi Kemanusiaan 1965/66, Korban

Mar 21, 2019

Download

Documents

dinhdang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: JOKOWI OJO LALI JANJI JOKOWI JANGAN LUPA JANJI filepenembakan mahasiswa di Universitas Atmajaya, Korban penembakan mahasiswa di Trisakti, Korban Tragedi Kemanusiaan 1965/66, Korban

Sewindu Aksi Kamisan 22 Januari 2015

JOKOWI OJO LALI JANJI JOKOWI JANGAN LUPA JANJI

Sejak kapan Aksi Kamisan diadakan, di mana? Aksi Kamisan diilhami oleh Gerakan Aksi para Ibu-Ibu di Plaza de Mayo Argentina yang menuntut kepada pemerintah Argentina untuk mengembalikan anak-anak mereka yang hilang/diculik oleh penguasa militer. Aksi Kamisan di Jakarta, Indonesia dimulai 8 tahun yang lalu pada 18 Januari 2007 diikuti para Ibu-Ibu/Bapak-Bapak/Keluarga Korban: Korban kerusuhan Mei 1998, Korban penembakan mahasiswa di Universitas Atmajaya, Korban penembakan mahasiswa di Trisakti, Korban Tragedi Kemanusiaan 1965/66, Korban pembunuhan Munir, Korban Penculikan aktivis mahasiswa, dll. Kami, para Korban melakukan Aksi Kamisan, Diam, berpakaian serba hitam dengan berpayung hitam, karena sudah berpuluh kali bahkan ratusan kali mengadukan ke lembaga Negara, Komnas HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, DPR/MPR, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenpolhukam, dll., namun tuntutan maupun desakan kami tidak membuahkan hasil. Pada 22 Januari 2015 yang akan datang Aksi Kamisan akan mencapai 381 kali. Aksi dilakukan di depan Istana Merdeka hari Kamis sore dari pukul 16.00 sampai pukul 17.00 WIB, kecuali hari Kamis dinyatakan hari libur/tanggal merah, karena kami juga perlu menghormati hari-hari besar keagamaan.

Page 2: JOKOWI OJO LALI JANJI JOKOWI JANGAN LUPA JANJI filepenembakan mahasiswa di Universitas Atmajaya, Korban penembakan mahasiswa di Trisakti, Korban Tragedi Kemanusiaan 1965/66, Korban

Kami telah lakukan Aksi demonstrasi, orasi, teatrikal dll. Namun Negara, Pemerintah Republik Indonesia tetap diam seribu bahasa, tidak mau dengar, tidak menggubris tuntutan kami. Karena itu, kami lakukan Aksi Diam di depan Istana, nampaknya kata-kata sudah tidak bermakna bagi kekuasaan yang masih melindungi para pelaku kejahatan kemanusiaan itu. Penanggungjawab Aksi dipegang oleh Presidium Aksi: Ibu Suciwati Munir, Ibu Sumarsih dan Bapak Bedjo Untung. Perjuangan menuntut keadilan tidak mungkin berhasil, secara instant. Penguasa yang mewakili rejim pelaku (perpetrators) masih bersikukuh untuk melindunginya. Mereka (para penjahat) berbuat sedemikian licik untuk melupakan kejahatannya. Mereka sengaja berargumentasi seolah tidak perlu lagi menengok ke belakang, melupakan sejarah. Padahal, apa yang terjadi hari ini adalah proses berawal masa lampau, dan apa yang terjadi hari ini akan mempengaruhi di masa yang akan datang.

Di lain pihak, kami para Korban merasa yakin seyakin-yakinnya, bahwa kami tidak bersalah. Sebagai contoh saya sebagai Korban Tragedi 1965/66. Saya ditahan, dipekerjakan secara paksa di kamp-kamp konsentrasi militer selama 9 tahun tanpa proses hukum. Bahkan, ada yang sampai 14 tahun dibuang di Nusakambangan dan Pulau Buru. Negara tidak bisa jawab. Kami tidak merasa bersalah. Hukum harus ditegakkan. Kami berani karena benar, dan para penjahat memang bersalah, karena itu mereka mencari dalih untuk tidak membuka pengadilan HAM ad hoc. Jadi, sampai kapan pun kami akan tetap berdiri di depan Istana RI untuk melakukan Aksi Diam menuntut keadilan. Biar hujan turun membasahi, atau pun panas terik membakar tubuh kami, meski langit runtuh pun kami akan terus lakukan Aksi sampai Negara/Pemerintah memenuhi tuntutan kami.

Page 3: JOKOWI OJO LALI JANJI JOKOWI JANGAN LUPA JANJI filepenembakan mahasiswa di Universitas Atmajaya, Korban penembakan mahasiswa di Trisakti, Korban Tragedi Kemanusiaan 1965/66, Korban

Kami para Korban sudah berpuluh kali bahkan beratus kali melakukan aksi-aksi di instansi Negara terkait namun menemui jalan buntu, kami para Korban nyaris pupus harapan. Bayangkan: DPR-RI telah merekomendasikan perlunya pemerintah membentuk pengadilan HAM untuk mengadili para pelaku/jenderal yang terlibat kasus penculikan aktivis mahasiswa, namun, lagi-lagi pemerintah SBY (ketika itu) tidak punya keberanian politik. Atau, kasus kejahatan kemanusiaan 1965/66. Komnas HAM telah merekomendasikan agar Jaksa Agung segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili aparat militer Kodam, Kodim, Koramil, pangkopkamtib, Laksus yang terlibat aksi pembunuhan massal /pelanggaran HAM berat 1965/66. Namun, Jaksa Agung masih juga belum menindaklanjuti. Juga, Mahkamah Agung telah membatalkan Keppres 28 Tahun 1975 keppres diskriminatif yang menjadi rujukan rejim fasis Suharto untuk memecat dan tidak memberi hak pensiun kepada Korban 65. Namun, lagi-lagi pemerintah SBY (ketika itu) tidak menindaklanjuti untuk mencabutnya, padahal dengan tegas, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Presiden RI untuk mencabut keppres 28/1975 itu. Dukungan masyarakat terhadap Aksi Kamisan Dukungan masyarakat terhadap Aksi Kamisan sangat positif. Korban dari berbagai sektor ikut terlibat aktif. Korban penggusuran, Korban kekerasan Agama, Korban impunitas, Korban Pemecatan Buruh, Korban Buruh Migrant, Korban Malpraktek, Korban Petani yang lahannya diserobot militer, dll., ikut terlibat dalam Aksi Kamisan. Ini artinya, Aksi Kamisan mendapat dukungan masyarakat luas. Para Generasi Muda, mahasiswa tidak ketinggalan ikut aktif mendukung Aksi Kamisan. Mereka secara sukarela bergabung dan memekikkan slogan Aksi Kamisan yang terkenal: HIDUP KORBAN……..JANGAN DIAM………LAWAN…….. (Sekarang ditambah JOKOWI ….. HAPUS IMPUNITAS …….. JOKOWI ……OJO LALI JANJI ) Apa yang telah berhasil dari aksi Kamisan ini?

Suatu aksi pasti menimbulkan reaksi. Pihak istana yang diwakili penasehat hukum/HAM Denny Indrayana (ketika itu) menyempatkan hadir di Aksi Kamisan untuk menjawab tuntutan para Korban yang menggelar Aksi Kamisan. Juga, Penasehat Hukum/HAM Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Albert Hasibuan, S.H., juga memerlukan hadir di Aksi

Page 4: JOKOWI OJO LALI JANJI JOKOWI JANGAN LUPA JANJI filepenembakan mahasiswa di Universitas Atmajaya, Korban penembakan mahasiswa di Trisakti, Korban Tragedi Kemanusiaan 1965/66, Korban

Kamisan untuk memberikan penjelasan/ komitment Negara yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun akhirnya hanya janji-janji palsu, belum ada keberanian untuk mengambil langkah penyelesaian menyeluruh. Aksi Kamisan menjadi alat pressure bagi Korban. Republik Indonesia yang selama ini menjustifikasi sebagai Negara demokratis dan Negara yang menghormati Hak Asasi Manusia terbesar ketiga di dunia, ternyata hanya omong kosong belaka, karena masih ada jutaan Korban kekerasan politik pelanggaran HAM berat 65/66 yang menuntut keadilan, yang selama ini terdiskriminasi. Korban bermotifkan perbedaan agama dan kepercayaan serta Korban penghilangan secara paksa, belum dituntaskan oleh Negara. Aksi Kamisan sebagai tindakan nyata untuk melawan lupa. Aksi Kamisan juga berpesan kepada khalayak ramai, Jangan Pilih Calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang berlatar belakang sebagai penjahat HAM. Kehadiran Aksi Kamisan yang berlangsung secara konsisten setiap Kamis sore kini menjadi alat pemersatu gerakan korban dari lintas sektoral, lintas isu. Dan, menjadi legitimasi gerakan pro penegakan HAM dan demokrasi. Bahkan dalam diskusi dengan tim transisi Jokowi, Aksi Kamisan menjadi icon perjuangan. Kita tidak bisa menilai capaian perjuangan hanya dari Aksi Kamisan, tentunya adalah kerja bersama dari kekuatan masyarakat sipil lainnya. Kita saling bersinergi dan hal ini menjadi kekuatan penekan penting sehingga negara tidak lagi mengabaikannya. Kehadiran Jokowi pada Hari Solidaritas Internasional HAM di Yogyakarta pada 09 Desember 2014 yang lalu, dan memberikan komitmen ingin menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat termasuk kasus 1965/66 adalah juga karena kuatnya desakan para korban. Bukan itu saja, keesokan paginya pada 10-11 Desember 2015 Komnas HAM dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menyelenggarakan Lokakarya HAM yang mengundang pejabat tinggi lembaga negara serta mengundang juga organisasi korban serta masyarakat sipil untuk merumuskan bersama bagaimana mencari penyelesaian penuntasan pelanggran HAM secara komprehensif. Di dalam forum ini Korban tetap mengusulkan skema penyelesaian seperti yang saya sampaikan di bagian akhir dari tulisan ini. Apa saja yang dituntut dari aksi Kamisan ini? Aksi Kamisan akan terus berlanjut sampai tuntutan Korban terpenuhi. Khususnya bagi Korban tragedi 1965/66 yang terdiri dari jutaan manusia Korban pelanggaran HAM 65 di seluruh Indonesia bahkan yang ada di luar negeri. Tuntutan kami sederhana: Negara harus minta maaf terhadap para Korban 65 karena Negara lalai dan dengan sengaja membiarkan terjadinya pembunuhan secara massal atas Rakyat yang tidak berdosa pada 1965/66 yang jumlahnya sekitar 500.000 – 3.000.000 jiwa yang dilakukan oleh aparat kekuasaan, aparat militer. Dengan pernyataan maaf dari Presiden merupakan pintu masuk untuk penyelesaian secara menyeluruh kasus tragedi 1965/66. Ribuan putra-putri terbaik yang ketika th 1965 menjalani tugas Negara, menuntut ilmu di luar negeri terhalang pulang, terkatung-katung karena passportnya dicabut secara illegal oleh pemerintah Suharto, sudah saatnya pemerintah RI merehabilitasinya dan memberi fasilitas untuk pulang membangun Tanah Air Indonesia.

Page 5: JOKOWI OJO LALI JANJI JOKOWI JANGAN LUPA JANJI filepenembakan mahasiswa di Universitas Atmajaya, Korban penembakan mahasiswa di Trisakti, Korban Tragedi Kemanusiaan 1965/66, Korban

Kejaksaan Agung harus segera menindak lanjuti temuan Tim Investigasi Komnas HAM dan segera membentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili para pelaku/penjahat HAM agar ada kepastian hukum dan keadilan bagi Korban. Presiden Republik Indonesia segera menerbitkan surat Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberikan rehabilitasi, reparasi dan kompensasi kepada Korban 65 seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta Surat Rekomendasi Ketua Komnas HAM, Mahkamah Agung, dan Ketua DPR-RI. Negara/Pemerintah Republik Indonesia agar menjamin tidak akan mengulangi lagi tindak kejahatan/pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi pada kasus Tragedi Kemanusiaan 1965/66. Komnas HAM segera melakukan Investigasi/Pencatatan/Pemberkasan Berita Acara Korban 65 di seluruh Indonesia dan menerbitkan rekomendasi agar Korban pelanggaran HAM berat 1965/66 memperoleh pelayanan medis/psikososial seumur hidup oleh LPSK (Lembaga perlindungan Saksi dan Korban) sesuai amanat UU-LPSK Nomor 13 tahun 2006 dan direvisi dalam UU-LPSK yang baru Nomor 31 tahun 2014, serta memperoleh rehabilitasi, reparasi dan kompensasi sesuai Undang-Undang No 39 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Apabila penyelesaian melalui mekanisme hukum dalam negeri mengalami jalan buntu, kami para Korban 65/YPKP 65 tidak menutup kemungkinan/ sedang mempersiapkan untuk mengadukan dan melaporkan ke jalur Internasional: melaporkan ke Dewan HAM PBB, UNWGEID (Kelompok Kerja PBB untuk penghilangan orang secara paksa), Organisasi-Organisasi kemanusiaan Internasional, ICC, ICRC, Amnesty Internasional, menggelar International People’s Tribunal, dll. Perlu menghadirkan Special Reporteur Komisi HAM PBB agar mengetahui/mendengar secara langsung adanya tindak kejahatan pelanggaran HAM tragedi 1965/66 di Indonesia dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap para penjahat HAM di Indonesia.

Dikembalikannya Hak-Hak Korban yang selama ini terampas secara tidak sah oleh Negara. Penjahat HAM harus dihukum dan para Korban memperoleh reward.*** Bedjo Untung Ketua YPKP 65 YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966 (YPKP 65) Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Januari 2007 Tambahan Berita Negara RI Nomor 45 tanggal 5 Juni 2007 , PENGURUS PUSAT Jalan M.H.Thamrin Gang Mulia no. 21 Kp. Warung Mangga,RT 01 RW 02 Panunggangan , Kecamatan Pinang, Kab/Kota Tangerang 15143 Banten,INDONESIA Phone : (+62 -21) 53121770, Fax 021-53121770 , E-mail [email protected]; [email protected]