,f-, 4 @r/u*r*n-/*o. @"*"t KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 561/Kep.1540.Bangs osl2O11 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012 -a- Menimbang Mengingat b. : 1. GUBERNUR JAWA B,qRAT, bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan mempertimbangkan produltivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal; bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2Q12 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik lndonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik lndorresia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambdhbn Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemb&ran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 2. 3.
18
Embed
jo. 20 - mantanburuh.files.wordpress.com · ,f-, 4 @r/u*r*n-/*o. @"*"t keputusan gubernur jawa barat nomor : 561/kep.1540.bangs osl2o11 tentang upah minimum kabupaten/kota di jawa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
,f-,
4
@r/u*r*n-/*o. @"*"tKEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 561/Kep.1540.Bangs osl2O11
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012
-a-Menimbang
Mengingat
b.
: 1.
GUBERNUR JAWA B,qRAT,
bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalampelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraanpekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di JawaBarat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL),dengan mempertimbangkan produltivitas, pertumbuhan ekonomi danusaha yang paling tidak mampu atau marginal;
bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun2Q12 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkandengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang PembentukanProvinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik lndonesia tanggal 4 Juli1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentangPemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota NegaraKesatuan Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republiklndorresia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambdhbn Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lemb&ran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
2.
3.
Memperhatikan :
* rfti
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tg rahun 2005 tentang pedomanPembinaan dan Pengawasan atas penyelenggiiraan pemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tanun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Re.publik lndonesia Nomor a593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagianurusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tamb,ahan LembiranNegara Republik lndonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun zoo4 tentang DewanPengupahan;
7. Peraturan Menteri renaga Kerja Nomor per-01/Men/1g99 tentang upahMinimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriTenagq Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-tvlen/2000 tentangPerubahan Pasal-pasal 1, 3, 4,8, 11, 20 dan 21 peraturan MenteiiTenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1gg9 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri renaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per.l7lvlll/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan pencapaianKebutuhan Hidup Layak (KHL);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 200g tentangUrusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah provinsiJawa Barat rahun 2008 Nomor g seri D, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Nomor 46);
l0.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor s61/Kep.5g9-Bangsos/200gtentang Dewan Pengupahan provinsi Jawa Barat Masa Bhtkti rahun2008-2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan GubernurJgwa Barat Nomor 561/Kep.805-Bangsos/2009 tentang perubahanatas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor soilxep.ses-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan provinsi Jawa Barat MasaBhakti Tahun 2008-201 1;
1. Surat Dewan Pengupahan provinsi Jawa Barat Nomor13/Depeprovlxll2}ll tanggal 14 November 2a11 perihat RekomendasiDewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
2. surat Dewan Pengupahan provinsi Jawa Barat Nomor1S/DepeprovlxllAoll tanggal 17 November 2011 perihat RekomendasiDewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
3. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor18/Depeprovlxll2}ll tanggal 19 November 2011 perihar RekomendasiDewan Pengupahan ProvinsiJawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
4. Surat ,Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Bar.at Nomor1 9/Depeprovlxll2}ll tanggal 2 1 Novemb er zo1 1 per"ilral RekomendasiDewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
5. Rekomendasi26 (dua puluh enam) BupatiA/Valikota se=Jawa Barat,
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM}GBUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012.
Menetapkan
* .ftq"
3
KESATU
KEDUA
KETIGA
!
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
: Mencabut dan menyatakan tidak berraku Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor s6t/Kep.1s64-Bangsos/2010 i*t"ni'-"up"r, MinimumKabupaten/Kota di Jawa Barat"fafrun 2011.
: Menetapkan besaran upah Minimum_^paqa 26 (dua puruh enam)Kabupaten/Kota di Jawa Eiarat rahu n. 20 1 2 sebagaimana tercantum daramLampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan"oar.i Re-putusan ini.
: Perusahaan di Jawa. Barat yang terah..memberikan upah rebih tinggi dariketentuan upah Minim.um KabJpaten/Kota r"org"i;Ifa dimaksud padaDiktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk r"ngri"n"gi o"n).t* menurunkanupah pekerjanya, sesuai ketentua n peratu ra n-p" ru io "
n g-u n d a n g a n.
: Perusahaan-yang tidak mampu meraksanakan ketentuan upah MinimumKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud paoa -oir,iu,
riEoun:';;;;imelqajlkan penanggu.han Upah Minimum i"p"o" oJoernu,. Jawa Baratmelalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi'proviniiJawa Barat, paring
i#f,|# (seputu[) nari seberur o","Lrrnvu r<"puiusan ini, oengai
a. selama permohonan penangguhan masih daram proses penyeresaian,perusahaan yang bersangkuian membayar up"n-y"og biasa diterimapekerja;
b' dalam har permo.honan penangguhan ditorak, pengusaha diwajibkanmembayar upah kepada .pekerji sebesar Upah' f,,,liiirm Kabupaten/jiota s.eflgaimana dimaisud pada Diktur-keoua, terhitung muraitanggal 1 Januari 2012;danc. dalarn har permohonan
.penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkanmembayar upa.h :e.s.yai dengin yang tercantum d"aram persetujuanpenangguhan Upah Minimum kabupaten/Kota Tahu n iolZ
: Pengawasan dan* pengendarian atas peraksanaan upah MinimumKabupaten/Kota Taihun- 2012 dan penangguhan Upah MinimumKabupaten/Kota Tahun 2012, dirakukan oten 6luoernur Jawa Barat danBupatiAffalikota sesuai kewenangan, berdasarkan fetentuan peraturanperundang-undangan.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
31 8t November 2o1 1
JAWA BARAT,
n rli;-
4
LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARATNOMOR : 561/Kep.1540_Bangsos/2011TANGGAL : 21 Nopember2011TENTANG : UPAH MINIMUM K,ABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2012.
BESAMN UPAH MINIMUM IGBUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012
KABUPATEN/KOTABESARAN
PER BULAN
J1. I(ABUPATEN CIANJUR Rp. 876.500,002. lraat lit1,, IA\)tJI\f\EL,rlvll Rp. 890.000,003. KOTA CIREBON Rp. 98o.ooo,oo4. r\f\DUTA I EI\ TJIf(tr,t'UN Rp. 956.650,005. KABUPATEN GARUT Rp. 880.000,006. KOTA TASIKMALAYA Rp. 950.000,007. KABUPATEN TASIKMALAYA Rp. 946.000,008. KABUPATEN CIAMIS Rp. 793.750,009. KOTA BANJAR Rp. 780.000,0010.
^tltrrur,1 I El\ DAI\lJUl\u Rp. 1.223.800,0011.
^tltr,r.Jt-A I tr,t\ E'At\LJUl\(J trAKA I Rp. 1.236.991,00
12. KOTA BANDUNG Rp. 1.271.625,0013. rellVlAnl Rp. 1.209.442,0014. \,/ I /-\ p\,r\tL.rll Rp. 1.174.200,0015. f\i'\DLrrA I EIY l\Ul\lI\\JAN Rp. 805.000,0016. I(ABUPATEN MAJALENGKA
A. Vpah Minimum Kabupaten Rp. Soo.ooo,ooB. Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Usaha (UMKU)
meliputi I ..,1. Perkebunan;2. Perdagangan Besar Retail;3. DistributorBerskala-Nasional;4. Energi, Pertambangan, Listrik dan Air;5. Makanan dan Minuman Berskala Nasional;6. Jasa Pos;7. Jasa Kesehatan dan Apotek;8. Jasa KonstruksiGedung dan Bangunan Sipil;9. lndustriKomponen Suku Cadang Kendaraan Bermotor;10. lndustriMetaldan Beton;11. Perbankan dan Asuransi;12. Jasa Keuangan Berskala Nasional;13. lndustri Rokok Berskala Nasional.
Rp. 880.000,00
." .*.a.ir&rffil!ffiffiW*. ,ft:,
b
KABUPATEN INDMMAYU
Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha Migas,r'ieliputi :
1. Pengolahan;2. Explorasi;3. Kegiatan TerminalTangki Utama.
994.964,33
Rp. 1.545.000,00
KABUPATEN PURWAKARTA
1.047.500,00Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Jenis Usaha(KJU), meliputi :
1. Kimia, Energi, pertambangan dan Galian;2. Logam, Elektronik, Mesin, Otomotif dan Komponennya;3. Makanan, Minuman dan produk Kemasannya;4. Pemintalan Benang-, pertenunan, perajutan, pembatikan,
Pencelupan, Tekstil Cetak, Karpet, 'Benang
Sinlhetic,Sinthetic Fibre, Sepatu dan Sandal;5. Kertas, Karton dan percetakan;
6. Perabot Rumah Tangga; i7. Pengolahan Karet;8. lndustri Barang plastik;
9. Alat Kesehatan;10. Peralatan Kosmetik;11. Perdagangan Besar, Distributor;12. Hotel Berbintang;13. Listrik, Telekomunikasi, pos dan Giro;1! Bank, Asuransi, JAsa dan Keuangan;15. Konstruksi;16. Pertanian dan peternakan.
,KABUPATEN SUBANG
h Minimum Kabu
Upah Minimum Kabupaien untuk Jenis Usaha l, meliputiPerakitan Penggulungan Kabel Body Kendaraan
Rp. 934.500,00
Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha ll, meliputi :1. lndustri Karton Kertas dan pengolahannya;2. lndustri Pemintalan Benang dan Gorden;3. Pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan lndustri
Pengolahannya;4. Perdagangan Besar (Retail), Distributor Berskala Nasionat;5. Hotel Berbintang dan Pariwisata;6. Energi, Pertambangan, Listrik dan Air;7. Rokok, Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Berskala
Nasional;B. lndustri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia, Farmasi dan lndustri
Pengolahannya;L Perbankan, Asuransi dan Jasa Keu
1.093.500,00
"8!M$;f#l:!!3iir j:.. - itffi ffit4&;'l
6
1
o
10. Rotan, PenSolahPengolahannya;
1 1. Jasa Pos, Telekomunikasi dan Keamanan;12. lndustri Engineering, Manufaktur dan Elektronik;13. Jasa PenyalurTenaga Kerja;14. Jasa Kesehatan (Rumah Sakit Kelas A dan/atau B);15. Jasa Konstruksi Gedung,.Jalan, Kereta Api, Semen Beton
dan Sejenisnya;16. lndustri Frber G/ass.
20. KABUPATEN SUMEDANG
A. Upah Minimum Kabupaten untuk perusahaan yang berrokasipada Kawasan lndustri di wilayah Kecamatan Jatinangor,Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung i"nKecamatan Pamulihan serta Cabang perusa-hian' yangllduk Perusahaannya berkedudukai di luar wifayairKabupaten Sumedanq.
Rp. 1.240.000,00
B, upah Minimum Kabupaten untuk perusahaan yang berrokasidi luar-wilayah Kecamatan sebagaimana teicaritum pada
_qgka 20 huruf A.
Rp. 1.007.500,00
21. KABUPATEN KAMWANG%
A. Upah Minimum Kabuoaten Rp. 1.269.227,0A
No
Meru1uk kepada KBLI Tahun 2009
Kategori/Judul KodeGolongan
Pokok/GolonganiSub Golonoan/Kelomook
1 A Pertanian, Kehutanandan Perikanan
01 19 Pertanian TanamanSemusim lainnya
2. B Pertambangan danPenggalian
08101 Penggalian Batu Hiasdan Batu Bangunan
3. c lndustri Pengolahan 17012 lndustri Kertas Budaya(Berbahan BakuBambu)
1811 lndustri Percetakan4. E Pengadaan Air, Penge-
lolaan Sampah danDaur i { Ulang,Pembuangan danPembersihan Limbahdan Sampah *
3830 Daur Ul4ng
5. G Perdagangan Besardan Eceran, Reparasidan Perawatan Mobildan Sepeda Motor
104 lndustri MinyakMakan dan LemakNabatidan Hewani
105 lndustri PengolahanSusu, Produk dariSusu dan Es Krim
107 lndustri Makanan
108 lndustri MakananHewan
11 lndustri Minuman1101 lndustt'i Minuman
Keras1102 lndustri Minuman
Anoour (Wine\1103 lndustri Minuman
Keras d-ari Malt danMalt
1104 lndustri MinumanRinoan
n rft;b
l0
1 ',)2:",..)
1 105 lndustri Air Minumdan Air Mineral
1 109 lndustri Minumanlainnva
12 lndustri PengolahanTembakau
170 lndustri Kertas danBarano dari Kertas
2392 lndustri BahanBangunan dari TanahLiaUKeramik
2395 lndustri Barang dariSemen, Kapur, Gipsdan Asbes
23953 lndustri Barang dari'Semen dan Kapuruntuk Konstruksi
2. F Konstruksi 410 Konstruksi Gedung421 Konstruksi Jalan dan
Rel Kereta Api429 Konstruksi Bangunan
Sipi!lainnva
E. Upah Minimum Kelompok Usaha lll (Ut\ /lKU ilr) Rp. 1.533.234,00No I Kategori Kode Judul / Deskripsi1. c lndustri Pengolahan 191 lndustri Produk dari
Batubara192 lndustri Produk
Pengilangan MinyakBumi
19213 lndustri PembuatanMinyak Pelumas
201 lndustri Bahan Kimia20294 lndustri Minvak Atsiri
221 lndustri Karet danBarang dari Karet(yang berhubungandengan KendaraanBermotor, Mesinserta Elektronik)
lndustri KaroseriKendaraan BermotorRoda Empat ataulebih dan lndustriTrailer dan SemiTrailerlndustri Suku Cadangdan ,Aksesor.iKendaraan BerrnotorRoda Empat ataulebih
Alat Angkutanlainnya yang tidakdapat diklasifikasikan di tempat lain
Motor Roda Dua dan
lndustri Komponendan PerlengkapanSepeda Motor Roda
Pengadaan Listrik, Gas,Uap/Air Panas danUdara Dingin
Pengadaan Listrik,Gas, Uap/Air Panasdan Udara Dingin
Pompalainnya, Kompresor,Kran dan Kle
';
12
1
3L RealEstat 689 Real Esfaf yang
tidak dapatdiklasifikasikan ditempat lain (vtdt)
ffiPengetahuan llmuPengetahuan Alam
4. M Jasa Profesional, llmiahdan Teknis
72101
22. IG.BUPATEN SUIGBUMI
Rp. 885.ooo,ooA Upah Minimurn Kabupaten
B. Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Kegiatan RokokTembakau, Makanan dan Minuman (RTMM\ motinrrri .
Air l\/linr rm ri2.
I\erIrqcqrI \ tvtlJr\,ffi-: Rp. 1 091.000p0
23.%
KOTA BEKASIRp. 1.1S3.490,04
is Usaha l, meliputi :
A. upah Minimum Kota _Bp 1.422.252.00B. Upah Minimum Kota untuk KelompoUJen1. Logam;
2. Otomotif;3. Mesin;4. Bubur Kertas;5. Minyak Goreng;
9 Kimia (Mayoritas Kimia);7. Karet;
,
Rp. '1.568.744,00
c. Upatmelitr1.
2.3.
4.
5o
r Minimum Kota untuk Kelompok/Jenis Usaha ilruti :
Elektronik;Kayu (Bukan Kayu Lapis);Jasa Perbankan;Garmen 1007o Eksport (usaha besar dan/atau dengan jumtahl9.n.g. kerja diatas 500 orang);Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM);Phvlon.