Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Ketua Rapatberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200617-082200-9254.p… · Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, tanggal Waktu Tern pat Ketua Rapat

·~--~--~-------------------------------

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT Kt:RlA KOMISI I D.PR RI DENGAN

KAPOLRI, KEPALA BIN DAN KETUA DKPT MENKO POLHUKAM DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PENGESAHAN

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997 DAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG

PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999

Tahun Sidang Masa Persidangan Ra pat Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, tanggal Waktu Tern pat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara

Hadir Pemerintah

: 2005-2006 : III : ke-9 : Rapat Dengar Pendapat : Terbuka : Rabu, 08 Februari 2006 : 19.00 WIB. : Ruang Rapat Kcmisi IDPR RI : Ors. Theo L. Sambuaga : Ora. Damayanti : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat

2. Penjelasan oleh Kapolri, Kepala BIN, dan Ketua DKPT 3. Tanya Jawab 4. Lain-lain

: 49 anggota dari 49 orang anggota Komisi I DPR RI : KAPOLRI, Kepala BIN dan Ketua DKPT (Desk Koordinasi

Pemberantasan Teroris) Menterl Polhukam beserta jajarannya

Ketua Komisi I DPR RI : 1. Drs. Theo L. Sambuaga 2. Amris Hasan, MA 3. Ors. H. Tosari Widjaja 4. Soetadji, MM 5. DR. Yusron Ihza, LLM

Anggota Komisi IDPR RI : I. Fraksi GOLKAR

1. Dion Hardi, BA 2. Antarini Malik, BA 3. DR. H. Happy Bone Zulkarnain, MS 4. Drs. H. Mohammad Hatta, MBA 5. OR. H. Yuddy Chrisnandi, ME 6. Ors. Hajriyanto Y. Thohari, MA 7. Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si 8. Djoko Subroto, S.IP 9. Marzuki Darusman, SH

10. H.A. Afifuddin Thaib, SH 11. Yorris T.H. Raweyai

."~----· ·------------------

II. Fraksi PDI-P 1. Suparlan, SH 2. Drs. Effendi M .S. Simbolon 3. Sabam Sirait 4. Andreas H. Pariera 5. Ors. Sidarto Danusubroto, SH 6. Drs. Gayus Lumbuun 7. Permadi, SH 8. DR. Sutradara Gintings 9. R.K. Sembiring Meliala

III. Fraksi PPP 1. H.A. Chudlary S. Hadzami, S.Sos 2. Ors. H. Arief Mudatsir Mandan, M. Si. 3. Usammah Muhammad Al Hadar 4. H. Andi M. Ghaiib, SH, MH

IV. Fraksi Demokrat 1. Boy M.W. Saul 2. Shidki Wahab 3. Marcus Silano, S.IP 4. Junus Effendi Habibie

V. Fraksi PAN 1. Ors. Dedi Djamaluddin Malik, M.Si 2. Ors. H.A.M. Fatwa 3. Ir. Tristanti Mitayani, MT 4. Ors. Djoko Susilo, MA 5. Abdillah Taha, SE

VI. Fraksi Kebangkitan Bangsa 1. DR. Muhammad A.S. Hikam, MA, APU 2. R. Saleh Abdul Malik 3. Ors. H.M. Subki Risya 4. H.A. Effendy Choirie, M.AG, MH

VII. Fraksi PKS 1. Muhammad Anis Matta 2. Ir. H. Untung Wahono, M.Si 3. Hilman Rasyad Syihab 4. Suripto, SH

VIII. Fraksi BPD 1. Ors. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si

IX. Fraksi PBR 1. H. Ade Daud Iswandi Nasution

X. Fraksi PDS 1. Jeffrey Johanes Massie

I I I I

' l I I

I I I I I l I I I

KETUA RAPAT (THEO L. SAMBUAGA) :

Ibu-ibu, Bapak-Bapak sekalian Selamat Malam, Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Yang terhormat Saudara Kapolri, Yang terhormat Saudara Kepala BIN dan yang terhormat Ketua Departemen Kantor Ketua DKPT (Deskk Koordinasi Pemberantasan Teroris) kantor Menko Polhukam beserta seluruh jajarannya, Para anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.

Sesuai dengan jadwal kegiat.an Komisi I DPR RI, sesuai dengan undangan yang telah disampaikan hari ini kita mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri, Kepala BIN dan Ketua DKPT Kantor Menko Polhukam beserta seluruh jajarannya dalam rangka meratifikasi 2 Rancangan Undang-undang yaitu International Convention for The Suppresion of Terorist Bombing, 1997 (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) dan International Convention for The Suppresion of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Oleh karena itu, sesuai daftar diatas dan daftar hadir yang telah ada· maka Rapat telah memenuhi forum ini, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Saudara KAPOLRI, Kepala BIN dan DKPT Kantor Menko Polhukam yang terhormat dan para anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kita bersama dapat bertemu disini dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan KAPOLRI, Kepala BIN dan Kantor DKPT dalam keadaan sehat walafiat, sesuai dengan proses yang sedang berlangsung di DPR RI khususnya di Komisi I DPR RI kami sedang mempersiapkan ratifikasi atau pengesahan produk kedua Konvensi Internasional tadi yaitu Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997 dan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 dan Pemerintah Indonesia telah menyampaikan ke DPR RI minta persetujuan untuk meratifikasi atau mengesahkan Konvensi Internasional tersebut. Sehubungan dengan itulah maka kami di DPR RI merasa perlu untuk mendapatkan memperoleh masukan­masukan dari Bapak KAPOLRI, Kepala BIN dan kantor DKPT tentang masalah ini, bagaimana urgensinya, bagaimana kedudukan kita, latar belakang untuk mengesahkan menyetujui dan mengesahkan kedua Konvensi ini. Kami mengetahui tugas dan bidang serta fungsi masing-masing dari KAPOLRI, Kepala BIN dan Kantor DKPT erat kaitannya dengan materi yang terkandung dalam 2 Konvensi ini yaitu Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997 dan Konvensi Internasional Inter~asional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999. Oleh karena itulah, kami telah mengundang dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara KAPOLRI, Kepala BIN dan Kepala Desk dari kantor Menko Polhukam dan untuk tidak berpanjang-panjang iebih jauh lagi karena memang maksud dari pertemuan ini untuk mendengarkan pandangan-pandangan dan masukan­masukan dari Bapak-Bapak tentang hal tersebut. Untuk itu kami akan berikan kesempatan kepada Bapak-Bapak untuk menyampaikan pandangan dan pemikiran-pemikirannya sehagai masukan dari kami dan berikutnya akan ditindak lanjuti atau dilanjuti dengan pendalaman lebih jauh dari pertanyaan­pertanyaan dari para anggota Komisi I DPR RI yang terhormat. Untuk itu kami akan memulai dari Pak KAPOLRI, Kepala BIN dan seterusnya kantor DKPT. Saya kira ada yang interupsi.

I I l

I I I I I I I I I l I I

-ANGGOTA F PDIP (DR. SUTRADARA GINTING) :

Ya sebelum dimulai supaya nanti ketika kita membahas kedua rancangan yang akan diratifikasi ini dapat fokus dan tidak terganggu lagi oleh pikiran tentang hal-hal lain. Saya kira dalam waktu singkat padat sebelum kita membicarakan ini saya usulkan supaya Kapolri dapat menghadirkan Kapolda juga disini dapat secara singkat padat saja menjelaskan kepada kita dan juga kepada publik supaya selesailah masalahnya tentang surat yang hari ini dari kemarin sampai hari ini menjadi kegalauan kita di DPR mungkin singkat saja gitu setelah itu nanti kita bicarakan ini tanpa pembicaraan lagi mengenai masalah itu, itu saran saya demikian.

KETUA RAPAT:

Saudara-Saudara sekalian kita mendengar bersama tadi ada usul dari Saudara Sutradara Ginting , ada Pak Slamet

ANGGOTA F PG {Ors H. SLAMET EFFENDY YUSUF) :

Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb Saudara Ketua dan Bapak-Bapak, dari Bapak Kapolri, Kepala BIN dan

ketua DKPT kantor Menko Polhukam, saya kira usul Saudara Ginting itu relevan dan bukan hanya yang berkaitan dengan suratnya saja tapi juga penjelasan ikutan yang diberikan oleh Bapak Bahrul Alam kalau tidak salah yang menyatakan bahwa teman-teman yang berada dalam tim investigasi itu sudah ada indikator perbuatan pidana sehingga mungkin lalu dibentuk apa ada perintah untuk menekan pengawasan juga mohon dijelaskan disini adalah apabila penyelidikan itu dilakukan baru dalam tahap penyelidikan dilakukan terhadap anggota DPR apakah telah diperoleh surat izin dari Presiden, bagaimana keharusan menurut unclang-undang itu yang berkaitan dengan surat Intelpam Jakarta.

Yang kedua adalah kami boleh barangkali memperoleh penjelasan lebih lanjut tentang apa yang terjadi kepada Saudara Ade Daud Nasution, Anggota Komisi I DPR RI jelas bersikap bahwa tindakan itu kita harapkan diselesaikan secara tuntas oleh Saudara Kapolri, kita bahkan meminta Presiden untuk memerintahkan Kapolri, okelah sekarang kita sudah ketemu langsung Kapolri , jadi apa yang sudah dilakukan termasuk adalah melihat masalah ini bukan hanya dari perspektif sebuah perbuatan pidana dalam bentuk menjotos dahi Saudara Ade sehingga berdarah tapi juga dalam perspektif yang lebih luas apakah berkaitan dengan Contempt of Parliament dan yang kedua kaitannya apakah yang bersangkutan adalah merupakan pemain tunggal atau yang bersangkutan bagian dari permainan yang lebih luas, dua hal ini kami pandang sebagai sesuatu yang serius bagi keberlangsungan parlemen ini didalam melaksanakan tugas-tugasnya bahwa mungkin ada interpretasi diantara kita yang berbeda apakah hak investigasi itu, hak DPR atau hak apa tetapi yang terpenting adalah bahwa yang dilaksanakan oleh anggota-anggota itu ada dalam rangka fungsi mereka untuk melaksanakan pengawasan, salah satu fungsi dari beberapa fungsl yang disebutkan didalam konstitusi tentang ..... saya kira itu.

Terima kasih wassalamualaikum Wr Wb.

--.-------==·=-= ·-···------------------------KETUA RAPAT :

Saudara Boy Saul

F.DEMOKRAT CBOY M.W. SAUL) :

Pimpinan ya .. saya mendukung apa yang diusulkan oleh Saudara Ginting tadi bukan tapi bukan hanya penjelasan saja tetapi itu merupakan juga masukan didalam agenda untuk supaya dijelaskan mengenai surat perintah itu dan mengenai pemukulan sejauh mana pemeriksaan pemukulan terhadap seorang anggota DPR jadi saya mintakan untuk masuk dalam agenda sebagai prioritas untuk dibicarakan jadi merupakan sebagai penjelasan biasa saja, itu yang saya usulkan, terimakasih pimpinan.

F PDIP CSABAM SIRAIT) :

Ketua, saya kira Saudara Ketua berikan dulu kesempatan kepada Kapolri untuk memberikan respons terhadap dua Saudara tersebut, Sutradara dan Saudara Slamet supaya nanti baru sebelum ada jawaban keterangan dari Kapolri terlalu jauh kalau kita sudah menanggapi sesuatu yang belum dikemukakan penjelasannya oleh beliau, kalau nanti sudah mencukupi ya buat apa kita teruskan, kalau kurang baru kita lanjutkan pembicaraannya, saya kira begitu saya minta Saudara

KETUA RAPAT:

Saya tujukan kepada Saudara Untung Wahono dulu baru kemudian Saudara Gayus.

F PKS Cir.H.UNTUNG WAHQNQ, M.Si) :

Terimakasih, jadi saya setuju usulan Pak Sutradara dan Pak Slamet, saya hanya ingin menambahkan point-pointyang untuk dijelaskan, jadi dari informasi terakhir ,yang saya dengar bahwa Kapolda telah menjelaskan Tim Intel yang dikirim itu ditujukan untuk melindungi tim investigasi tentang impor beras tersebut, nah yang jadi bahan pertanyaan adalah sejauhmana pihak Polri mengetahui bahwa ada pihak-pihak yang mengancam Tim Investigasi tersebut. Jadi tolong dibeberkan barangkali pihak-pihak mana saja kalau memang perlu dilindungi siapa yang mengancam. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silahkan Saudara Guyus

F PDIP CT.GAYUS LUMBUUN) :

Terimakasih Pimpinan. Bapak Kapolri dan jajarannya, Kepala BIN dan DKPT Kantor Menko Polhukam yang saya hormati, pertama-tama tentu saya menyampaikan bahwa saya di komisi I DPR RI sekarang, mungkin Pak Kapolri perlu bertanya kenapa selama ini jadi mitra kerja Komisi III DPR RI dan saya hadir pada saat ini saya dipindahkan sementara ke Komis! I menindaklanjuti apa yang di-handle oleh beberapa anggota Komisi I mengenai surat perintah Kapolda yang sangat jadi pertanyaan masyarakat disini ada dua hal yang mungkin perlu dijawab secara jelas demi klarifikasi masalah ini, yang pertama apakah ini merupakan inisiatif atau kebijakan kerja rutin Tim Dir Intelpam Polda

- •

atau instruksi dari Mabes Polri itu yang pertama.

Yang kedua apakah memang demikian sikap Polri terhadap seluruh bagian masyarakat yang bernaung di lembaga legislatif yang mempunyai tugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam hak konstitusi itu selain perlu diamati terutama terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai sikap berbeda dengan pemerintah, jadi pertanyaannya apakah ini rutin ataukah ini memang spesifik pada sebuah tindakan-tindaKan oleh kelompok anggota legislatif yang kebetulan mempunyai sikap berbeda, Hak anggota menilai penting atau tidak penting itu hak khusus saya untuk menyampaikan pendapat jadi tidak ada orang menilai itu penting atau tidak penting, saya akan menggunakan hak saya lebih lanjut, jadi jangan ada orang yang merasa penting atau tidak penting, mungkin sikap berbeda ini yang merupakan hak konstitusi anggota DPR, ini perlu sekali agar masyarakat memahami hak-hak dari lembaga-lembaga Negara, terima kasih Pimpinan. ·

KETUA RAPAT :

Saya kira apa kita sudah bisa lanjutkan dengan apa yang diusulkan tadi.

F PBR CH. ADE DAUD ISWANDI NASUTIONl:

Pimpinan, saya mau bicara sebagai korban cukup sepatah kata, saya hanya bicara sebagai seorang korban anggota DPR. Saya pikir tolong kasih hak saya, karena saya ini sebagai anggota DPR bertugas disini kemudian saya menerima satu pemukulan yang mana saya tahu 3 orang tersebut sudah 2 hari di atas sini datanng pada sidang Fit and Proper Test itu terbuka, jadi saya sangat sedih karena saya anggap badan terhornat ini yaitu lambang-lambang negara telah ada pelecehan karena mereka berani bekerja diruangan ini, jadi tolong sekali lagi saya minta kepada Pak Kapolri untuk menyelesaikan secara tuntas karena DPR RI ini bukan!ah majalah Tempo, tolong sekali lagi ingat bahwa DPR RI bukan majalah Tempo, DPR adalah lambang-lambang negara. Inilah tempatnya eksekutif dan legislatif seimbang, jadi kalau kita lihat Presiden Lembaga Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat yang seimbang dan saya juga masuk kesini didukung oleh 100.000 konstituen/pemilih, jadi tolong diperhatikan dan saya minta kepada Pak Kapolri dengan stafnya tolong dituntaskan mana yang benar mana yang batil, bukalah yang sebenar-benarnya siapa yang membikin pesanan, siapa yang menyuruh itu, saya tidak kenal dengan orang tersebut. Terimakasih, Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT :

Saya kira terima kasih Saudara-Saudara kita bisa lanjutkan sekarang dengan Bapak Kapolri, Pak Ka BIN dan Ketua DKPT, kita akan lanjutkan dengan acara utama kita tetapi ada permintaan dari teman-teman, sebelum kita masuk kepada 2 acara atau pada acara kita yang utama yaitu mohon penjelasan dari Kapolri tentang 2 hal tadi, jadi ya silahkan.

KEPALA BIN:

Kami datang kemari ini sesurii dengan undangan dari Komisi I DPR RI untuk membicarakan masalah 2 hal mengenai lnternasional Convention, jadi kalau kita belum apa-apa sudah membicarakan lagi nanti tidak akan terbahas, percayalah itu akan berlarut-larut marilah kita pegang sesuai dengan yang Bapak minta ini yang perlu kita bicarakan yang pertama bukan yang lain-

lainnya dulu jadi mohon kepada Bapak Pimpinan minta pertimbangan kami.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syamsir, Kepala BIN. Saya kira memang itulah yang menjadi acara utama kita pada saat ini yang disampaikan tadi tetapi sebelum kita masuk kesitu ada permintaan penjelasan jadi kalau kita dapat menyetujui ini, kita berikan kesempatan kepada Pak Kapolri menjelaskan saja 2 hal ini ya sudah tentu penjelasan dari Pak Kapolri tetapi kita langsung sesudah itu kita langsung masuk pada acara utama kita tidak menjadikan pembahasan dalam acara ini soal ini yang akan kita bahas adalah 2 acara utama tetapi ada atas permintaan rapat kita mengijinkan bagaimana untuk Pak Kapolri memberikan penjelasan kemudian kita melanjutkan untuk membicarakan sehingga dalam pembicaraan kita sebagaimana Sutradara Ginting tadi sampaikan dalam pembica~aan kita tentang acara utama lagi kita sudah tidak terganggu, kehilangan fokus atau hal-hal lain sehingga teman-teman juga tidak lagi mempertanyakan soal-soal itu didalam pembicaraan seperti yang tadi itu, saya kira kala.u kita bisa sePakati kita bisa berikan kesempatan kepada Saudara Kapolri. ;

F PDIP (DR. SUTRADARA GINTINGl :

sa:udara Ketua begini, saya mau yang juknis saja begitu, jadi sebelum pembahasan acara pokok ini saya usulkan supaya sebagaimana tadi saya kemukakan Kapolri dan Kapolda memberikan penjelasannya, setelah penjelasan itu untuk sementara tidak perlu kita perdebatkan penjelasan itu, nanti pada forum yang lain kita perdebatkan bila mana memang diperlukan dan nanti kita bisa masuki materi pokok yang kita bicarakan hari ini sudah diagendakan walaupun sebelumnya nant! ketua Poksi PDIP akan menyampaikan surat dari fraksi ya karena walaupun didalam surat perintah itu menyangkut penyelidikan, khususnya pada anggota fraksi PDIP dan PKS saya kira ini menyangkut semua anggota Dewan, jadi dijelaskan saja sebagaimana dipikirkan dan dimiliki datanya oleh Kapolri dan Kapolda setelah itu kita tidak perdebatkan dulu kita langsung masuk saja dipokok yang itu nanti kita bicarakan pada forum berikutnya, itu saran saya, begitu Pak.

KETUA RAPAT:

Saya kira begitu, kalau kita dapat simpulkan untuk permintaan penjelasan ini, Kapolri menjelaskan kemudian kita langsung masuk kepada acara pokok kita kalau bisa disetujui dan Pak Kapolri juga bersedia dapat melaksanakan permintaan penjelasan ini kami persilahkan dan sekali lagi Pak Kapolri menjelaskan 2 hal ini dan kita tidak memperdebatkan kita langsung masuk pada acara pokok kalau kita merasa perlu perdebatkan ltu pada kesempatan atau forum yang lain kami persilahkan Pak Kapolri untuk barangkali menjelaskan dulu, kami persilahkan

KAPOLRI:

Assalamualaikum Wr Wb, Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi I DPR RI Bapak-Bapak anggota Komisi I DPR RI dan Pak Gayus dari komisi III DPR RI yang saya hormati,

Pertama-tama tentu kita panjatkan syukur kepada Allah SWf bahwa pada malam hari ini kita bersama bisa berkumpul dalam rangka membahas sesuai dengan undangan yang diberikan pada kami adalah ada 2 hal yaitu pengesahan Konvensi internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, yang kedua adalah Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Teroris namun berkembang dari forum ini tadi pertanyaan ataupun penjelasan yang ingin diperoleh dari kami tentang masalah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, saya kira untuk membeberkan suatu masalah tidak ada jeleknya disampaikan walaupun mungkin tidak ada diagendakan dan ada yang masalah hukum tentunya bukan posisinya disinl tapi tidak ada salahnya saya akan informasikan juga supaya untuk penjelasan kita semuanya begitu.

Baik yang pertama untuk masalah surat perintah yang dikeluarkal'l oleh Direktur Intelijen Polda Metro Jaya dalam rangka berupa angket untuk tim investigasi masalah impor beras kami sampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian bahwa Polri artinya bukan saja ini suatu kebijakan tapi Institusi Polri tidak ada suatu kegiatan apapun apalagi diadakan dalam rangka pengawasan terhadap Anggota Dewan ini, dari media masa tadi pagi menanyakan kepada kami tentang surat perintah tersebut seolah-olah ini menjadi perampasan. Saya sampaikan pada media masa bahwa Polisi adalah aparat Negara kalau Polisi katakan menjadi alat kekuasan alangkah ruginya dan kita respek tentunya polisi menempatkan diri memboneeng dirinya sendiri Polisi adalah gerbang pada kehendak hukum, sebagai penegak hukum dan polisi juga menjadi alat dari golongan, partai politik apapun tentunya kita tentu punya pengalaman pada masa lalu dan kita tidak ingin seperti pada masa-masa lalu artinya apakah TNI dan Polri yang menempatkan diri berpihak pada sesuatu perasaan, justru dengan posisi kami sekarang ini kami lebih leluasa bergerak menegakkan hukum, tidak ada pihak manapun yang di intervensi. Pada kami siapapun yang terpenting tidak akan bisa katakan dari Anggota Dewan intervensi masalah hukum tidak akan saya tanggapi, Presiden intervensi tidak akan saya tanggapi, Wappres pun tidak akan saya tanggapi, keadilan penegak hukum mulai independent ini bukan dari diri saya sendiri tapi ini institusi Polri memang demikian yang di amanatkan oleh undang-undang jadi ini konsisten, konsekuen kita laksanakan menyangkut masalah kasus yang terjadi di Polda Metro tentu kita eek kalau ternyata memang ada perbuatan yang tidak benar dia melakukan seperti itu ya tentu harus kita eek ini berbagai situasi tentunya pada anggota tersebut dan saya minta Kapolda Metro untuk bisa menjelaskan seeara rinei tentang masalah di Polda Metro tapi yang jelas dari Mabes Polri tidak ada kebijakan semaeam itu dan kami ingin mengawal demokrasi ini semua berjalan tuntutan masyarakat saat kita masuk reformasi salah satunya adalah penegakkan demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi, memberantas KKN dan sebagainya ini kita laksanakan seeara konsekuen. Ini saya tunjukkan kepada Bapak-Bapak sekalian itulah karena kita ingin Negara kita ini jangan amburadul mengapa hukumnya tidak tegak, mengapa Negara kita kaeau seperti sekarang karena hukumnya tidak tegak. Hukum tidak tegak karena ada intervensi­intervensi dari peninggalan-peninggalan tertentu. Kita belajar pengalaman dari lembaga pemerintahan tentunya kita tidak ingin hal semaeam itu terjadi kalau masih seperti itu terus Polisi menjadi alat kekuasaan dan sebagainya, jangan harap ada hasil hukum di Indonesia. Negara lain bisa maju karena hukumnya tegak, ada jaminan kuasa hukum sehingga ekonomi bisa tumbuh, investor bisa masuk. Kalau Indonesia seperti ini terus jangan harap kita bisa bersaing dengan Negara lain. Malaysia sudah jauh meninggalkan kita, Vietnam sekarang mulai meninggalkan kita, itu obsesi kami Pak jadi kami punya tugas untuk bisa memandang line ini dengan baik. Kedua menjamin adanya kepastian hukum

----""""· ;·.~~-~··..o..;..· -- ---~------------------..... - ....

bisa tegak tentunya bila Polrinya independent, tidak ada pengaruh dari kekuatan apapun yang ada dinegeri ini, apakah dari legislatif, eksekutif siapapun tidak bisa mempengaruhi penegak hukum kita. Ini tentunya harus kita hormati supaya hukum kita bisa tegak. Tentunya apa yang dipertanyakan oleh Bapak Gayus terjawab tadi dengan penjelasan saya tadi hal-hal yang berkaitan berarti tidak berlangsung hidup.

Yang berikutnya untuk masalah kasus pemukulan Pak Ade di DPR tentu sangat kita sesalkan. Kita tidak bisa benarkan di tempat terhormat ini terjadi pemukulan, ini kan suatu hal yang mencederai terhadap proses demokrasi, nantinya akan menimbulkan kekhawatiran Bapak/Ibu sekalian untuk menyuarakan suara rakyat. Tugas kami tentu untuk bisa melindungi Bapak/Ibu sekalian, jangan sampai hal semacam ini terjadi lagi, hanya tentu disini perlu kita koordinasikan dengan pihak Sekjen DPR RI karena pengamanan didalam DPR RI adalah kewenangan daripada Pamdal Sekjen DPR RI. Mungkin pertimbangan nanti detasemennya bisa kita atur untuk bisa mencegah jangan sampai ada kelompok-kelompok preman masuk menteror Bapak/Ibu sekalian. Di luar pun kita amankan apalag: Bapak/Ibu sekalian yang menyuarakan kepentingan rakyat banyak tentu harus lebih prioritas. Bagi kami untuk bisa mengamankan Bapak/Ibu sekalian saya kira secara singkat penjelasan dari saya nanti secara rinci tambahan dari Kapolda Metro yang menyangkut tentang sprint intelijen dan satu lagi penanganan kasus Pak Ade, saya persilahkan Pak Kapolda Metro .

KAPOLDA METRO :

Atas seijin Bapak Kapolri, kami mohon menjelaskan kepada Pimpinan maupun anggota komisi I DPR RI yang pert.ama mengenai surat perintah Dir Intelpam Polda Metropolitan Jakarta Raya, selama ini kita selalu memberikan pelayanan pengamanan baik kepada benda, gedung dalam hal ini kepada orang ataupun kegiatan Anggota Dewan di DPR ini sebanyak 200 orang Polda Metropolitan Jakarta raya baik darl Pam Obvit (Objek Vital) lantas Samapta maupun intel itu adalah pengamanan umum yang di lakukan sebagai tanggung

·. jawab kita terhadap keamanan di DPR ini tetapi ada hal-hal pengamanan yang kita lakukan secara khusus apabila dari analisa intelijen memerlukan pengamanan tambahan seperti kenaikan BBM, TDL beberapa waktu lalu dan lain-lain dari evaluasi intelijen terdapat 15 unjuk rasa. Isunya adalah tentang impor beras oleh karenanya atas inisiatif dan menurut kami juga kreatifitas dari Direktur Intelpampol Polda Metropolitan Jakarta Raya mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan dalam arti mengikuti perkembangan terhadap kemungkinan adanya gangguan keamanan kepada anggota yang melaksanakan investigasi hak imper beras surat perintah tersebut dikeluarkan tanggal 30 dan tanggal 5 selesai sudah diberikan hasil dari pada pengamanan ataupun investigasi ataupun penyelidikan tersebut yang hasilnya tidak ada tanda-tanda yang bisa memberikan indikasi terganggunya tugas-tugas Tim Investigasi dari pada Anggota Dewan oleh karenanya Dir Intelpampol memberikan saran kepada kami untuk tidak meningkatkan pengamanan secara terbuka yang kita lakukan secara umum didalam surat perintah tersebut juga yang kebetulan tidak di miliki oleh Anggota Dewan yang menerima surat perintah tersebut sebetulnya ada unsur-unsur utama keterangan yang di lampirkan kedalam surat perintah tersebut kalau boleh kami bacakan salah satunya adalah agar anggota intel tersebut mencari keterangan apakah ada ancaman atau terror dari pihak luar terhadap tim investigasi apakah ada permintaan tambahan pengamanan baik dari Pamdal DPR RI maupun dari Tim Investigasi tersebut itu yang pertama, kemudian yang kedua mengenai kasus

• .... llll!!l!!!!!!!!!!!M!!l!!l!~l!!l!!!!!!I!!!~~·~~,=·,:;;=::::;-~~·~-=,~~~-;._;;." ______________________ _ ~ ·.~Jr.;<.;.;>,, ..

tersangka Edi Sanjaya kita sudah segera melapor segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Edi Sanjaya penangkapan hari pertama kemudian kita juga keesokan harinya mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Edi Sanjaya, pihak reserse sudah memeriksa 5 orang saksi dan dari keterangan saksi maupun tersangka, kemudian kita mengenakan tersangka pada pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat yang hukumannya 5 tahun dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan disamping itu juga kita tentunya melakukan pemeriksaan kepada tersangka tentang motivasi daripada tersangka melakukan perbuatan tersebut masih dilakukan investigasi tetapi dari hasil sementara kita masih mendapatkan motivasi dari pada tersangka adalah karena tidak senangnya terhadap perkataan dari saksi korban. Kami sepakat kasus ini

FPBR CH.ADE DAUD NASUTIONl :

Pimpinan kalau bisa BAP itu tidak usah diceritakan disini

KETUA RAPAT:

Dijelaskan dulu Saudara Ade , silahkan lanjutkan.

KAPOLDA:

Kami sepakat pada 20 hari pertama hak penahanan tersangka kita sudah ajukan kepada Kejaksaan

KAPOLRI:

Bapak Pimplnan Rapat, demikian penjelasan kami yang tentunya kami mohon maaf apabila ada perilaku atau hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak/Ibu Anggota Dewan sekalian dan adanya masalah-masalah yang terjadi kemarin tapi yakinlah itu bukan keinginan dari kami, sama sekali tidak ada hal semacam itu, kami mohon tentunya dengan kilasan ini semuanya menjadi selesai menjadi jelas semuanya demikian kami kembalikan.

Terima kasih. Assalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kapolri dan Pak Kapolda atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Kapolri untuk menyampaikan masukan­masukannya terhadap proses pembahasan kita mengenai 2 ratifikasl undang­undang tersebut

F PDIP CT.GAYUS LUMBUUN) :

Pimpinan izinkan kami, fraksi PDIP menyerahkan surat keberatan atas surat perintah tadi secara tertulis jadi kami hanya menyerahkan saja terima kasih

F PAN CABDILLAH TOHA. SE) :

Pimpinan kalau boleh saya tidak akan membahas karena tadi sudah disePakati untuk tidak mernbahas tapi bolehkah kami mengajukan satu, dua pertanyaan supaya lebih clear

KETUA RAPAT:

Apakah bisa kita sesuai dengan kesePakatan tadi pada forum yang lain kita bisa laksanakan termasuk pembahasan dan kalau ada pertanyaan lanjutan supaya kita langsung ke pembahasan kita

FDPIP (DRS.EFFENDI M.5. SIMBOLONl :

' Saya tidak bertanya tapi hanya pernyataan saja sedikit

KETUA RAPAT:

Saya kira kita lanjutkan

FDPIP (DRS.EFFENDI M.S. SIMBOLON)

Saya kira .....

KETUA RAPAT:

Satu memberikan pernyataan lain lagi dan pertanyaan kita tidak sesuai dengan kesePakatan kita tadi.

FDPIP (DRS.EFFENDI M.S. SIMBOLON) :

Tidak, tadi kan tidak harus dijawab saya hanya menyatakan apa yang saya tulis sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Saya kira apakah kita bisa lanjutkan sebab kalau saya berikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan sama saja semua juga akan banyak yang berikan

FDPIP (DRS.EFFENDI M.S. SIMROLON) :

Ini nanti tidak perlu di debat pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sqya kira bisa kita lanjutkan sekarang sebab ini semua akan memberikan, tadi kita sudah sePakat

FDPIP (DRS.EFFENDI M.S-. SIMBOLON) :

Tapi tadi kan semula teman-teman sudah mengambil waktunya saya hanya menyatakan ini saja, sedikit saja, saya menyatakan terimakasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baiklah saya kira supaya kita tetap kepada apa yang kita sePakati tadi, bukan soal berbeda tetapi ini kan semua akan kita kembali lagi kepada pertanyaan-pertanyaan tadi pernyataan-pernyataan kita akan ada kesempatan, kita bicara pada forum yang lain, saya kira jaga jugalah apa yang telah menjadi

!!

kesepakatan kita.

FPDIP CSABAM SIRAIT) :

Saudara ketua nanti setelah penjelasan Kapolri rnengenai tugas utarna dan Kepala BIN kalau rnasih ada waktu saya kira kita bisa menambah pertanya~n atau memperjelas itu saya kira begitu saja

KETUA RAPAT :

Baik rapat kita lanjutkan dan saya persilahkan Saudara Kapolri untuk dapat melanjutkan terima kasih

F PAN (ABDILLAH TOHA. SE) :

Pimpinan saya kira kita tidak perlu terlalu kaku disini, kalau kita berikan batas waktu 15 menit lah, ini kan forum terbuka.

KETUA RAPAT :

Tadi kan kita sudah berikan kesempatan itu bukan 15 menit, tadi lebih dari setengah jam, tadi sesuai usul Pak Sabam kalau pada waktunya selesai kita sesuai dengan selesai tadi ada hal-hal menyusul, Saudara-Saudara bisa kita manfaatkan baiklah kita lanjutkan Pak.

KAPOLRI:

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Kami disini bertiga akan menyampaikan penjelasan perlunya ratifikasi Konvensi tentang Pemberantasan Terorisme termasuk juga masalah pendanaannya. Kami akan menyampaikan secara singkat saja karena ada 3 mungkin kita perdalam dalam tanya jawab nanti.

Bapak/Ibu sekalian, Pemerintah telah mengajukan kepada DPR RI untuk memberi persetujuan tentang ratifikasi Konvensi Pernberantasan Pernboman dan Pendanaannya, ini penting sekali disetujui oleh Bapak/Ibu anggota sekalian terutama bagi. kami selaku aparat kepolisian yang langsung menangani dilapangan merasa perlu sekali agar kedua Konvensi ini segera bisa diratifikasi karena kita tahu berbagai kejadian pemboman di Indonesia ini terkait pula dengan pihak-pihak luar. Mungkin secara ringkas karni sarnpaikan data kejadian yang ada di Indonesia mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2005. Tahun 1999 terjadi 7 kasus peledakan, kemudian tahun 2000 meningkat drastis menjadi 75 kasus pemboman, tahun 2001 meningkat lagi menjadi 81 kasus, tahun 2002 terjadi 25 kasus rnenurun tapi kualitasnya meningkat karena terjadi born Bali pada tahun 2002 kernudian 2003, 8 kasus born 2004 ada 6,tahun 2005 ada 6 jumlah totalnya sebanyak 203 kasus. Disamping born yang rneledak juga ditemukan bom-bom yang belum sempat meledak jumlahnya dari tahun 1999 dan tahun 2005 ada sebanyak 182 born yang berhasil kita ketemukan dan dapat dijinakkan.

Kalau ancaman born banyak sekali ditiap daerah ada, ini yang terdata saja besar-besar, ada sekitar 364 ancaman born terjadi baik di Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya, kemudian korban yang meninggal dunia akibat born ini jumlah total dari tahun 1999 sampai dengan 2005 ada 310 orang, belum termasuk yang Iuka-Iuka tentunya, yang Iuka-Iuka lebih banyak lagi, korban terbesar memang kita alami tahun 2002 pada saat born Bali meledak

12

·'"'·····-·-··--

yang pertama, yang kedua adalah born Bali kedua dan ditempat lainnya sebanyak 45 orang meninggal dunia yang lainnya adalah data born yang terjadi di luar daerah-daerah konflik seperti Aceh, Ambon ataupun Poso, jadi itu adalah daerah konflik, untuk hasil pengelapan yang bisa kita tangani jumlah kasus ada 211, tersangkanya sebanyak 199 yang terungkap sebanyak 138, untuk jelasnya kepada Bapak/Ibu sekalian bahwa ada satu pelaku yang melakukan pemboman tidak hanya di satu lokasi saja tetapi juga melakukan di berbagai lokasi karena ini jaringan dan mereka melakukan aksinya tidak hanya pada satu periode saja, seperti misalnya ke!ompok Azhahari dan Nordin M Top berkali-kali dia melakukan, dari jumlah tersangi<a yang berhasil ditangkap 199 orang masih ada yang dalam pencarian termasuk satu diantaranya adalah Nordin M Top yaitu 40 orang itulah data tentang kejadian dan penggelapan yang telah dilakukan, kemudian kaitannya dengan luar misalnya dalam hal pendanaan sebagai contoh misalnya pada bulan Februari 2002 ini dilakukan pertemuan di Bangkok yang dihadiri oleh Hambali, Muhklas, almarhum DR. Azhari, Zulkifli, Wanmin BIN Wanmad, Nordin M Top yang merencanakan akan melakukan pemboman di Asia Tenggara ini didanai oleh Al Qaeda sebesar US$46.000 melalui Saudara Hambali selanjutnya diserahkan kepada Wanmin, Wanmin serahkan pada Muhklas untuk pemboman diantaranya adalah untuk pemboman di Bali, kemudian yang kedua pada bulan Mei 2003 ini ada pengiriman dari Pakistan sebesar : 130.000 kepada Hambali melalui Nordin M Top dalam bentuk uang dollar yang telah ditukar dengan ringgit Malaysia dan uang Australia diteruskan oleh kurir Saudara Johan dari Malaysia dibawa ke Dumai yang diterima oleh Saudara Ismail dan Nordin M Top, berikutnya pada bulan Mei juga ada pengiriman dana lagi sebesar 40.000 kepada DR. Azhari melalui Saudara Johan juga, kemudian yang terakhir pada bulan Deskember 2004 ada pengiriman, ini juga langsung diserahkan kepada Abdullah Sunata dan ini digunakan untuk pemboman di daerah Phillipina, dari data pengirman uang dan pelakunya jelas ada kaitan antara dalam negeri dan luar negeri, karena itu kita sangat perlu sekali untuk meratifikasi Konvensi ini, dengan kita bisa meratifikasi akan semakin ada penanggulangan terhadap Terorisme ini karena kita juga bisa menanganl yang juga ada di luar negeri bersama-sama dengan Negara yang terkait tentunya, itulah latar belakang mengapa kita perlu untuk meratifikasi Konvensi ini mendatang.

Hal lain mungkin yang bisa saya sampaikan pada forum ini, juga tentang undang-undang dalam rangka penanggulangan Terorisme, undang-undang kita sekarang ini sangat-sangat lemah, dibandingkan dengan visa yang berlaku di Malaysia, Singapura ataupun Australia yang baru saja dlrevisl ltu sangat efektif.

Undang-undang yang kita miliki lebih melindungi para pelaku kejahatan daripada melindungi kepentingan rakyat umum rakyat luas, seharusnya kita balik disini cara berpikir kita kepentlngan rakyat luaslah yang harus kita lindungi daripada kita melindungi kepentingan sekelompok orang yang buat kerusakan di muka bumi ini, ini mohon kiranya usulan untuk merevisi undang-undang dalam rangka pemberantasan Terorisme ini bisa mendapat persetujuan daripada Bapak Anggota Dewan sekalian, tentu kami ini mengharapkan bisa semakin cepat akan semakin baik. Saya kira ini adalah masalah kita tidak akan sulit kalau kita punya pemikiran sama dalam rangka melindungi masyarakat, menjaga keamanan supaya langsung dengan kondusif sehingga pembangunan bisa kita laksanakan ke depan. Bapak Pimpinan Rapat dan Bapak Anggota Dewan sekalian, saya kira demikian secara ringkas yang dapat kami sampaikan nanti bisa kita perjelas dengan tanya jawab, selanjutnya saya ucapkan terimakasih.

· Assalamualaikum Wr. Wb.

_.,,,..._ ______________________ ·-··' ~·,,.~ ..

KETUA RAPAT:

Terimakasih Pak Kapolri selanjutnya kami persilahkan Saudara Kepala BIN

KEPALA BIN:

Assalamualaikum Wr. ·Wb. Salam sejahtera bagi kita semua Selamat malam.

Bapak Pimpinan Komisi I DPR RI yang kami hormati serta seluruh Anggota · Dewan yang terhormat. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan beberapa catatan mengenai 2 Rencana Undang-Undang yang kita bahas pada malam ini, seperti kita ketahui PBB telah meratifikasl 12 Konvensi Internasional termasuk surat protocol utama berlsi prinsip-prinsip yang mengatur norma-norma dan tanggung jawab negara didalam menjawab problem Terorisme. 2 diantaranya adalah Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris dan yang ke 2 adalah Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme dalam menyusun ke 2 Konvensi Internasional diatas PBB juga mengadopsi ketentuan tentang kedaulatan negara dimana tidak diperbolehkan adanya interpretasi-interpretasi dari pasal-pasal yang ada memungkinkan suatu negara melanggar kedaulatan negara lain, oleh karena itu Indonesia juga berkeperitingan untuk mensyahkan Konvensi Internasional tersebut karena akan sangat bermanfaat bagi upaya untuk mengamankan wilayah Indonesia dari ancaman Terorisme internasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan negara kita.

Selain itu kedua Konvensi Internasional PBB tersebut akan sangat membantu aparat keamanan Indonesia dalam melakukan koordinasi dengan counterpart asing dalam menangani Terorisme maupun dalam upaya untuk segera mendapatkan naungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai contohnya pasal 4 dari Konvensi Pemberantasan Pemboman oleh Teroris menyebutkan bahwa kewajiban negara penandatangan Konvensi untuk mengambil langkah tii~dak yang diperlukan untuk memasukan tindak pidana teroris dan hukumannya didalam hukum nasionalnya.

Berdasar pada paseil tersebut maka bila kita meratifikasi Konvensi tersebut secara tidak langsung mendorong upaya kita untuk segera mewujudkan penyempurnaan undang-undang Counter Terrorism yang lebih kontekstual dengan kebutuhan aparat keamanan di Indonesia dalam melakukan aktifitas Counter Terrorism tersebut. Sedangkan dipasal 10 mewajibkan negara­negara penandatangan Konvensi untuk memberikan bantuan dalam rangka investiga'si atau ekstradisi Indonesia walaupun belum meratiflkasi sudah melaksanakan isi dari pasal 10 tersebut. Contohnya kasus penangkapan Umar Alfaroq dan Sumaida merupakan contoh dan pelaksanaan Konvensi tersebut yang telah kita laksanakan. Dilain pihak pasal-pasal yang ada dalam Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme juga telah kita implementasikan, BIN telah melakukan koordinasi dengan beberapa negara untuk melakukan investigasi terhadap beberapa account (rekening) bank yang dicurigai mengalirkan dana kepada kelompok-kelompok teroris yang berada di Indonesia. Selanjutnya kami juga telah bekerja sama dengan negara-negara Intelijen Islam anggota IISC yaitu Islamic Jnteligent Setvice Conference telah melakukan koordinasi dan kerja sama untuk menanggulangi dan mencegah upaya pendanaan Terorisme sekaligus nantlnya akan berkoordinasi untuk menghukum

-----=· --·-···'···

dan memenjarakan pelakunya.

Sedangkan merumuskan MoU dengan Malaysia Reseach Division yaitu Sadan Intelijen Malaysia dalam rangka untuk menanggulangi masalah pemberantasan pendanaan teroris ini juga sudah kita laksanakan. Berdasarkan pada hal-hal tadi maka kedua Konvensi PBB tersebut yang nantinya akan disahkan lewat RUU yang sedang kita bahas malam ini memang dirasa akan sangat bermanfaat bagi kepentingan menjaga keamanan wilayah Indonesia dan upaya gangguan kelompok Terorisme Internasional. Selain itu Konvensi Internasional tersebut semangatnya menghormati integritas wilayah setiap negara yang menandatangani Konvensi sehingga meminimalisir kemungkinan disalahgunakan negara-negara kuat atau besar untuk mengintervensi apappun melakukan agresi ke negara lemah dengan dalih untuk memberantas Terorisme, jadi kalau kita ini juga untuk mencegah negara-negara kuat dengan dalih memberantas Terorisme di negara lain mengadakan tindakan-tindakan agresi, walaupun begitu dalam kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan memberi warning kepada para Anggota Dewan yang terhormat bahwa ratifikasi kedua Konvensi tersebut perlu disiapkan secara matang karena akan membawa berbagai konsekuensi yang perlu c!iperhatikan yang diantaranya antara lain sebagai berikut: pertama adanya dukungan aspek legal dari aparat keamanan Indonesia dalam melakukan aktifitas Counter Terorisme terutama ketika dibutuhkan kecepatan bertindak ketika mendapatkan informasi dari luar negeri menyangkut orang-orang yang diduga sebagai teroris, kedua perlu diputuskan adanya mekanisme yang jelas mengenai bentuk kerja sama internasional baik dalam kerangka info sharing maupun bantuan investigasi, ketiga kesiapan ahli hukum Indonesia apabila ada perbedaan interpretasi mengenai Konvensi yang akan diselesaikan di badan arbitrase internasional ataupun International of Justice, keempat perlu adanya reservasi terhadap Konvensi terutama yang menyangkut kerahasiaan bank yang ada di Indonesia, kelima perlunya sosialisasi terhadap isi Konvensi kepada elemen bangsa sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi dari masyarakat terutama yang menyangkut masalah­masalah HAM dan perlindungan warga Negara, keenam dengan disyahkannya kedua Konvensi ini pemerintah Indonesia terikat untuk melaksanakan berbagai langkah pencegahan dan penanganan tindak Terorisme pemboman diantaranya penyelarasan dasar hukum nasionai terhadap pranata hukum internasional dalam hal pencegahan Terorisme pemboman seperti halnya penyempurnaan dan pengefektiffan undang-undang anti Terorisme, undang-undang pidana pengesahan undang-undang intelijen undang-undang perlindungan saksi dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh Indonesia terikat untuk menindaklanjuti setiap informasi atau indikasi tentang pelaku terror pemboman yang berada dalam yurisdiksi Indonesia, yaitu di artikel 7 untuk itu perlu dikaji secara cermat kesiapan mayoritas masyarakat Indonesia menghadapi munnculnya isu-isu sensitif seperti intervensi maupun pendiktean Negara asing kepada Negara kita.

Inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai bahan masukan kepada Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi bahan kajian dan akhirnya pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pada Pak Syamsir Siregar kepala BIN, selanjutnya yang terhormat Pak Irjen. Polisi Ansa'ad Mbay, Ketua DKPT kami silahkan.

KETUA DKPT:

Assalamualaikum Wr Wb. Yang terhormat Bapak pimpinan Komisi I DPR RI Bapak-Bapak anggota Komisi I DPR RI yang kami horrnati

Secara singkat pertarna karni rnenyatakan bahwa kedua Konvensl Internasional ini sangat perlu untuk segera diratifikasi. Tadi dijelaskan oleh KABIN, dari 12 Konvensi Internasional baru diratifikasi 4 ini rnenjadi salah satu sorotan internasional terhadap kita dalarn hal komitmen pernberantasan terorisrne, sebagai contoh rninggu lalu karni didatangi oleh ketua kornite sanksi didalarn accountability juga rnernpertanyakan rnasalah ini, kenapa Indonesia kok sangat, lambat sekali rneratifil<asi ini. Padahal ini sangat penting, rnengenai terror born karni akan sedikit jelaskan latar belakangnya terror born ini adalah suatu ancarnan yang sangat rnengerikan didunia internasional ada data-data pendukung, pertama sernula ada anggapan ketika operasi rniliter sangat pesat dilancarkan itu di negara yang dianggap sarang teroris itu akan tertekan terporis born itu ternyata haslnya rnalah terbalik data dari NCTC sendiri dikeluarkan oleh National Counter Terrorism Center Arnerika Serikat sebelurn operasi rniliter skala besar dilancarkan di Afghanistan dan Irak tahun 2003 serangan teroris born itu. hanya sekitar 228 kali dengan korban jiwa rnanusia 650-an setelah operasi rniliter skala besar ternyata baik frekuensi rnaupun korbannya rneningkat 3 kali lipat jumlah serangan dari 200 sekian rnenjadi 650-an korban dari 600-an rnenjadi sekitar 1900 orang sehingga terror menggunakan born ini berkurang menjadi · perhatian khusus internasional.

Di kita sendiri mernang terror born ini tadi sudah dijelaskan angkanya oleh Bapak Kapolri tapi yang paling signifikan saja kita lihat ketika Bali I terjadi hampir seluruh pelaku tertangkap tetapi apa yang terjadi tidak setahun kernudian terjadi di Marriot seluruh pelaku born Marriot tertangkap dan diadlli tidak setahun terjadi di Kedubes Australia dengan born dan setahun berikutnya kemball lagi ke Bali, ini artinya ancaman terror born ini betul-betul ancaman kemanusiaan yang sangat mengerikan bukan saja di dunia Barat tapi juga didalam negeri kita sendiri yang sekarang ini menjadi perhatian internasional jadi itu rnemang sangat perlu sekali rnengapa sudah dilakukan operasi militer skala besar sudah dilakukan penangkapan besar-besaran bahkan sudah 5 orang dikita itu divonis matl, 2 orang seumur hidup, Azharl bahkan sudah tewas dalarn penangkapan mengapa tetap terjadi ini kapasistas rnereka untuk melakukan serangan born ini rnasih tetap tinggi ini darl pengungkapan tim investigasi dari Mabes Polri, salall satu penyebabnya adalah surnber pendanaan mereka yang masih terus berjalan. Oleh karena ltu kedua Konvensi ini sangat berkaitan dimana memang sangat urgen dan sangat relevan dengan kebutuhan kita dalam negeri dalam pernberantasan Terorisrne sebab masalah pendariaan Bali I itu $35.500 dari Al Qaedah itu diberikan lewat Harnbali kernudian Panin Bank Mark di Malaysia kemudian kepada Mukhlas dan terjadilah born Bali, kernudian untuk born di hotel Marriot itu rnendapatkan dana $50.000 dari Al -Qaedah melalui yang disebut KSM Khalid Syech Muhammad ini dari Arab sana, kemudian diteruskan kepadu Amar Waluji, kernudian Mahdi Khan di Pakistan kemudian Didi di Thailand kemudian Johan orang Malaysia ini kemudian pada Ismail orang Indonesia di Dumai kemudian Nurdin M. Top itulah dana yang digunakan untuk melakukan born Marriot dan di Kedubes Australia itu bukan hanya itu saja adalagi sumber dana lain.

Kernudian yang ketiga kelompok Abdullah Sonata yang ditangkap oleh Mabes Polri Detasemen 88 di Jawa Tengah dan di Jakarta persis 2 bulan

lfi

sebelum terjadi born Bali II itu mendapatkan dana 100.000 Real kira-kira setara dengan 25.000 US$ itu kemudian dikirimkan ke Phillipina atas permintaan Dul Matin dan meminta calon-calon bomber itu 7 orang dikirmkan untuk melakukan born bunuh diri di Phillipina tertangkap ini oleh Detasemen 88 dan terbukti 21.000 dari 25.000 US$ tadi dikirimkan kesana, salah satu yang tertangkap itu ternyata adalah orang yang menyembunyikan Nurdin M.Top di Semarang artinya ini terkait dengan born Bali II ini semua fakta. Jadi saluran dana ini sangat penting memang untuk memutus aliran dana teroris tetapi dari luar negeri dari dalam negeri ada sumber lain salah satunya melalui Fai, Fai ini bangsa mereka saya juga tidak tahu persis tapi katanya Fai itu, menurut mereka mindset mereka mengambil kembali haknya orang Muslim dan orang kafir kira-;kira begitu. Terjadi lah itu sebelum born bali I merampok toko mas di Serang 112 (setengah) kilogram emas, kemudian dijual masuk rekeningnya Imam Samudra, perampokan Bank di Dumai dan di Medan tahun 2003 salah satu pelakunya itu Idris tersangka born Bali I kemudian perampokan toko handphone di Pekalongan itu baru September 2005 pelakunya Nurdin M. Top dan 2 orang lainnya adalah tersangka born Bali II yang ditangkap di Semarang itu hasilnya 15 unit HP digunakan untuk komunikasi merencanakan aksi terror born Bali II itu dan terror dimana lagi kita belum tahu dan ada indikasi kuat beberapa perampokan-perampokan besar toko emas maupun nasabah bank itu dalam rangka mencari dana ini kemudian jalur lain adalah yang mereka sebut infak (sedekah) anggota, infak anggota jadi ada beberapa sumber dana itu dengan kita meratifikasi ini tentu menjadi dasar kita untuk memperkuat kerangka hukum kita sebagaimana yang dikatakan Bapak Kapolri tadi terus terang memang pengamatan saya dalam bekerja sama dengan pihak internasional selama ini karena hukum kita itu adalah hukum yang terlembek dalam menghadapi teroris, contohnya tidak usah jauh-jauh dengan negara tetangga saja, Malaysia, Singapura melakukan latihan militer itu ditangkap dan diancam hukuman satu tahun, di Australia itu kejahatan berat, di Uni ERopa itu undang­undang konspirasi yang diterapkan melakukan latihan militer di kita, ratusan orang dalam daftar polisi telah melakukan latihan militer bukan saja mengikuti latihan juga berpengalaman melatih bahkan membuka pelatihan di Moro, membuka pelatihan diwilayah konflik di Maluku, di Sulawesi dan di Jawa sini, ratusan orang bukan kejahatan dan polisi sekalipun tahu dia pernah di Afghanistan pernah melatih di Moro dan yakin dia masih aktif melatih tidak bisa berbuat apa-apa sampai hari ini tidak satu pasal pun undang-undang kita yang menyatakan itu kejahatan.

Oleh karena itu ketika Umar Farooq dideportasi dulu, banyak orang marah kepada BIN padahal kalau kita proses tidak ada dasar hukum untuk memproses kegiatan Umar Faruq melatih di Ambon itu dan diwilayah konflik. Itu kelemahan kita antara lain Bapak-Bapak sekalian mohon maaf saya bisa berikan perbandingan masa penahanan di negara Uni Eropa sampai hari ini penahan teroris itu bisa ditahan sampai dengan 4 tahun di kita hanya 150 hari dari Polisi, Jaksa, Hakim sama dengan kejahatan biasa padahal kita menyatakan ini extra ordinary 1crime dimana extra ordinary-nya mengapa sampai 4 tahun saya menanyakan di negara Uni Eropa terutama di Perancis di kantor pengadilan disana filosofinya adalah teroris ini adalah network, network bekerja tidak linear dalam tempo dalam waktu sebagai contoh tahun ini ada 2 orang tertangkap memalsukan passpor dokumen. Dia dihukum karena memalsukan dokumen tapi tahun depan tertangkap kelompok lain yang membeli bahan peledak merakit born ternyata ada kaitan dengan orang ini maka kedua kelompok ini yang sudah tahunan intervalnya bisa diadili satu kelompok sebagai konspirasi melakukan teroris sehingga tidak mungkin kita bisa mengungkap melawan jaringan teroris dengan masa penahanan yang seperti kita sekarang

!7

ini, kita yang paling singkat rnenahan itu rnereka bisa sarnpai dengan 4 tahun, kernudian dalarn hukurn acara peradilan teroris itu sentralistik seluruh kasus terror dinegara Perancis hanya di adili dikota Paris ini ada hubungannya dengan prinsip spesialis, spesialisasi jaksa dan hakirn itu spesialis rnernang orang-orang yang kapt1bel seluruh Perancis hanya 7 orang hakirn yang rnenangani kasus terror dalarn kapasitas secara akadernik dia rnenguasai rnasalah Terorisrne dan secara ernpiris dia rnengalarni, 2 orang sudah pernah kita datangkan disini untuk berdiskusi dengan para hakirn dan jaksa kita dan rnereka siap terus untuk rnernbantu kita, rnernang banyak sekali yang kita harus benahi

Kernudian hal-hal lain sebagai contoh sekarang kerugian kita, sistern peradilan kita sekarang itu terbiasa rnengadili itu tidak sentralistik, rnengadili orang per orang itu per TKP resikonya seperti yang terjadi di Poso sekarang itu adalah terror, terror itu adalah jaringan, terornya tidak ada di Poso rnungkin ada di Arnbon ada di Jogja ada di Solo ada di Jakarta dan ini kenyataan, tidak rnungkin rnengungkap kasus teror dengan kacarnata Poso dan Sulawesi Tengah itu. Berkaitan dengan kasus teror yang terjadi di Arnbon, di Maluku dan di Jogja, contoh kongkrit sekarang, Saiful ditangkap di Poso tahun lalu karena rnerakit Born 50-an di sekitar Poso itu dalarn perneriksaan ternyata dia adalah pelaku aksi terror born tahun 2000 di Jogjakarta sekarang ini dia diadili dan dijatuhi hukurnan sekitar 5 tahun kalau tidak salah di Jogja, ini diadili saat ini di Jogja tidak pernah digabungkan seperti misalnya perbuatannya di Poso, perbuatannya di Arnbon, Abdullah Sunata yang tadi saya laporkan dananya itu cukup besar itu dia rnengirirn dana ke Arnbon, pernah ke Poso rnelatih segala rnacarn sekarang diadili hanya perbuatannya yang ada disini sehingga kita tidak akan pernah bisa rnengungkap jaringan terror itu secara tuntas karena kerangka hukurn kita rnernang dernikian jadi rnernang apa yang diakatakan oleh Bapak Kapolri tadi perlu ada perhatian khusus tentang penguatan kerangka hukurn kita.

Kejakti sendiri rnenyarankan rnerekornendasikan bila perlu sistern hukurn negara lain yang terbukti efektif, Eropa itu sangat efektif dalarn rangka preventif, sejak tahun 1986 sarnpai sekarang sudah 12 kali rnerubah kode penal ya 12 kali yang terakhir 3 bulan lalu itu hanya dalarn rningguan sudah terjadi hanya rnengarnandernen beberapa pasal dari Kode penal, yaitu rnengantisipasi kejadian di London, London bornBINg tanggal 7 Juli itu dia dapat pelajaran cernyata teroris itu sebelurn rnelakukan pernbornan rnelakukan survey dulu jalur kereta, nah dalarn system hukurn rnereka rnelakukan survey untuk terror ancarnan hukurnan 10 tahun dengan sekarang ini diperberat 20 tahun di finalnya rnenjadi 30 tahun sehingga rnereka tidak terjadi born baru kerangka hukurn terornya itu beroperasional tapi justru sebelurn terjadi born hukurnnya sudah operasional dernikian saya kira Bapak,.Bapak kebutuhan untuk rnernperkuat kerangka hukurn kita dan ini ada kaitan erat dengan ratifikasi kedua Konvensi Internasional ini, dernikian Pak terirna kasih.

Wassalarnualaikurn wr.wb.

KETUA RAPAT :

Terirna kasih Pak Letjen (Pol) Ansya'ad Mbay, Ketua DKPT, Saudara­Saudara sekalian dernikian tadi kita telah rnendengarkan tadi Pak Kapolri Jenderal Palisi Sutanto, Pak Syarnsir Siregar, Kepala BIN dan Pak Ansya'ad, baiklah sekarang kita rnenggunakai1 kesernpatan ini untuk rnenyarnpaikan barangkali untuk rnendalarni lebih jauh, rnernberikan pertanyaan ataupun hal­hal yang ingin digali lebih jauli oleh Saudara-Saudara sekalian tentang apa yang telah disarnpaikan tadi baiklah saya persilahkan dan daftar yang ada disini, sebelurnnya daftar yang telah disarnpaikan kepada karni, karni akan bacakan

18

yaitu yang akan menggunakan kesempatan ini pertama Saudara Slamet Effendi Yusuf, kedua Saudara Permadi, ketiga Saudara Markus Silano, empat Saudara Mohammad Hatta, kelima Saudara Effendi Simbolon, enam Saudara Arief Mudatsir, tujuh Saudata Untung Wahono, delapan Saudara Boy Saul, sembilan Saudara Ade Daud Nasution, sepuluh Saudara Abdillah Thoha, sebelas Saudara Effendi Choirie dan duabelas Saudara Ali Mochtar kecuali kalau ada lagi yang akan bertambah, baik kami persilahkan Saudara Slamet Effendi Yusuf.

F-PG CSLAMET EFFENDI YUSUF):

· Terimakasih Assalamualaikum wr. Wb.

Saudara Kapolri yang kami hormati, Saudara Kepala BIN, Saudara Kepala DKPT yang terhormat Kantor Menpolhukham, Saudara Pimpinan dan teman­teman sekalian anggota Komisi I DPR RI. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang tadi diberikan oleh ketiga narasumber tersebut dari masukan-masukan itu kita lebih banyak khususnya yang terakhir Pak Ketua DKPT, Itu lebih banyak mengemukakan tentang berbagai kejadian fakta-fakta tentang adanya Terorisme di Republik ini yang mempunyai latar belakang bahwa Konvensi ini patut diratifikasi saya kira dengan apa yang dikemukakan oleh beliau bertiga kita tidak berbeda bahwa menganggap ratifikasi ini memang sudah saatnya bahkan mungkin terlambat karena ini diduga 1997 dan 1999 sekarang kalau tidak salah sudah tahun 2006 jadi itu masalah-masalah yang tidak perlu kita perdebatkan. Hal seperti ini saya kira mena.·ik dari apa yang ada pada naskah yang kita belum memperoleh dan belum mendengar pendapat dari ketiga narasumber yaitu bahwa baik terhadap Konvensi Pemberantasan Pengebcman oleh Teroris 1997 maupun Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme ratifikasi ini nanti akan memberikan pernyataan dan persyaratan deklarasi dan reservasi oleh karena itu apakah mungkin , kami diberikan gambaran oleh beliau bertiga mengapa misalnya tentang undang-undang tentang Konvensi 1997 itu kita membuat deklarasi bahwa pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ketentuan pasal 6 Konvensi untuk pemberantasan pengeboman oleh teroris akan dilaksanakan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah negara persyaratannya itu juga berkaitan dengan penunjukan Mahkamah Internasional

Kalau saya melihat keseluruhan Konvensi ini sebenarnya yang sedang dibangun adalah sebuah Mahkamah Internasional bagaimana menghadapi Terorisme termasuk pendanaannya dan ketika kita berhadapan dengan Terorisme sebenarnya soal kedaulatan itu adalah persoalan sisi lain yang tidak ada urusannya dengan itu, oleh karena itu mohon kiranya bisa dijelaskan dan saya tidak tahu apakah tepat ini pertanyaannya kepada beliau bertiga mengapa diperlukan ada apa pernyataan dan persyaratan ada declaration and reservation mengapa perlu seperti ini, ini tanggung kalau saya sendiri berpendapat ini tanggung saya mengerti sudah baca misalnya pasal 6 maupun pasal 20 memang bisa kita bayangkan kalau dinegeri ini misalnya ada warga negara Amerika kena teror langsung pemerintah Amerika turun tangan itu ada berkaitan dengan hak warga negara, kedaulatan warga negara tapi kalau saya bayangkan sebetulnya tidak terlalu diperlukan declaration maupun reservation baik pada yang 1997 maupun 1999 walaupun itu dikaitkan dengan sesuatu yang sangat prinsipil yaitu kedaulatan negara karena ini adalah berkaitan dengan soal Terorisme itu. Tentu kan pasti ada sopan santun misalnya pemerintah suatu negara x warga negaranya disini kena teror lalu demo mengambil tindakan, tentu ada sopan santunnya misalnya polisi sana ya akan ketemu Pak Tanto dan

t,,

seterusnya seperti itu, itu yang pertama. Saya setuju dengan pernyataan Pak Sutanto bahwa apabila ini

diberlakukan itu cukup efektif untuk mengatasi Terorisme karena ini lebih banyak sifat melindungi kepentingan umum boleh, barangkali kami diberikan contoh-contoh konkrit bahwa undanag-undang anti Terorisme kita itu yang boleh dikatakan masih sering berpihak untuk melindungi yang berbuat kejahatan bukan untuk melindungi keperntingan umum untuk bisa dipangkaskan dengan apa-apa yang terjadi dislni. Kemudian yang ketiga pernyataan Kepala BIN malah menarik bagi kami bahwa kalau kita bicara tentang Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme itu yang dimaksud dana itu sudah sedemikian luas sudah dari yang bergerak tldak bergerak, dari yang terwujud tldak terwujud fokus sudah semuanya telat tapi Bapak tadi mengatakan ada beberapa konsekuensi yang sudah disebutkan 1,2,3 sampai delapan apa berapa tadi diantaranya yang pertama atau yang kesekian adalah agar ada konservasi mengenai rahasia bank itu justru di konsep tidak ada, oleh karena itu kami ingin penjelasan lebih lanjut sekali lagi saya ingin mengata~an bahwa setiap konservasi itu memang memberikan kita satu batas­batas tertentu tetapi tidak tahu ketika kita meratifikasi ini karena ini adalah persoalan Terorisme, berbeda misalnya kemarin ketika kita berbicara tentang hak-hak politik, sosial dan sebagainya dari warga negara itu kita bisa hak untuk merdeka di wilayah Republik Indonesia kita kasih declaration itu bisa tapi kalau yang ini itu kan kita bukan hanya melihat Terorisme sebagai crime tetapi juga sebagai trend yang harus menjadi kewajiban global itu, saya menghargai tentang pernyataan-pernyataan dari ketiganya tadi yang tentang konsekuensi yang perlu kita siapkan, baik aspek rekannya kemudian mekanisme yang jelas agar kerjasama dan sebagainya. Oleh karena itu kami ingin memperoleh masukan bentuk-bentuk kerjasama apakah cukup multilateral atau perlu ada digalakkan kerjasama-kerjasama bilateral untuk soal ini jadi artinya misalnya Bapak kepala BIN Kapolri meiakukan apa kerja sama dengan berbagai macam pihak tentu saja itu dilaporkc:in oleh Presiden didalam rangka ini sehingga nanti apabila banyak kerjasama-kerjasama bilateral, persoalan-persoalan yuridiksi tersebut yang tadi sudah diberi reservasi itu tidak terlalu menjadi persoalan yang prinsipil lagi, saya kira itu Saudara Ketua, perlunya deklarasi dan reservasi. Kalau ini persoalan global yang harus diatasi secara global, soal sopan santun, soal nudahlah antar negara. Terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Saudara Slamet Effendi Yusuf, yang berikut Saudara Permadi.

F-PDIP CPERMADI. SH) :

Terima kasih Saudara pimpinan, Saudara-Saudara narasumber. Pertanyaan saya adalah apakah kita sudah siap untuk meratifikasi ini mengingat undang-undang kita yang menyangkut terorlsme masih sangat lemah sehingga kalau kita konsekuen melaksanakan ratifikasi tentu kita akan dipacu oleh dunia internasional untuk melakukan hal-hal yang kita belum sanggup melaksanakan. Oleh karena itu ada 2 pilihan, pilihan pertama kita sempurnakan dulu undang­undang kita baru kita ratifikasi atau setelah kita meratifikasi kita buru-buru menyempurnakan undang-undang kita. Jadi ratifikasi ini memacu DPR dan pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang yang menyangkut terorisme.

Yang kedua dapatkah para narasumber untuk memberikan catatan

khusus rnengingat kalau ratifikasi ini 100 % kita terirna pasti ada hal-hal yang rnerugikan Indonesia, oleh karena itu kita rninta ada catatan khusus dalarn hal­hal tertentu ratifikasi pasal-pasal tertentu tentu tidak berlaku rnisalnya. Dalarn hai ini apa saja kira-kira yang bisa dijadikan catatan pasal-pasal berapa. Kernudian yang ketiga rnengenai Al Farooq dan lain sebagainya. Saya kira terus terang kita rnenipu diri sendiri karena rnereka tidak kita tangkap sebagai teroris, rnereka kita tangkap karena pelanggaran irnigrasi jadi bukan sebagai teroris. Sekalipun BIN sudah rnernpunyai data-data lengkap tetapi koordinasi dengan Polri bagairnana jadinya waktu itu tetapi BIN tidak bisa rnenangkap dan rnenahan dan kita tidak bisa dalam waktu dekat ini melakukan revisi undang­undang yang memberi kewenangan pada BIN, apalagi menahan sarnpai 4 tahun karena kita sedang berada dalarn euphoria reforrnasi, sehingga penahanan lebih dari yang sekarang saja pun sudah dianggap melanggar hak asasi, padahal yang rugi adalah kita sendiri. Hak asasi sendirikan datang dari barat untuk kepentingan barat sementara di Indonesia kita masih rnernerlukan tindakan-tindakan tegas tindakan-tindakan keras untuk melakukan pengamanan terrnasuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), nah oleh karena itu dalarn hal-hal seperti ini pertanyaan saya adalah kalau rnelihat uang yang rnasuk dari Al-Qaedah relatif kecil jurnlahnya 85.000, 50.000, 100.000 Real itu kecil kalau dilihat kegiatan mereka yang sangat luas terrnasuk pelatihan pernbelian born dan lain sebagainya itu dari rnana lagi kira-kira apakah kira-kira ada dari Money laundering atau dari hasil korupsi kernudian disalurkan ke rnereka, nah ini rnohon ditelusuri apakah sebab kalau kita hitung itu terlalu kecil dibanding dengan kegiatan rnereka tetapi harus diakui andai kata dana-dana itu ada seperti yang dikernukakan oleh para nara surnber berarti para teroris ini sangat efisien dan efektif didalarn menggunakan dana buktinya dengan dana sekecil itu hasilnya sangat-sangat besar. Born di Bali rnernatikan lebih 200 orang, born dikedutaan besar Austraiia rnerusak gedung-gedung dalarn jurnlah yang besar dernikian pula di Marriot dan lain sebagainya, oleh karena itu rnohon diteliti lebih lanjut sebab saya rneragukan kalau Nordin Top ikut rnerarnpok toko ernas resikonya terlalu besar itu cukup kroco-kroconya saja apalagi rnerarnpol< ernas hasilnya tidak lebih dari 100-200 juta rupiah, kalau dilakukan oleh Nordin Top sendiri terlalu beresiko oleh karena itu rnohon diteliti lebih lanjut dengan perrneriksaan terhadap orang yang sudah ditangkap darirnana saja uang-uang atau surnber-surnber dana yang rnereka lakukan demikian. Terirna kasih atas perhatian.

KETUA RAPAT:

Terirna kasih SaLldara Perrnadi, selanjutnya Saudara Marcus Silano

f-DEMOKRAT (MARCUS SILANO S.IPl:

Terimakasih Bapak Pimpinan, Ternan-teman anggota Komisi I Yang Terhorrnat Bapak Kapolri, Ka BIN dan Ka DKPT kantor Menko

Polhukarn, dan seluruh yang hadir pada rnalarn hari ini.

Pertarna-tarna saya ingin rnenyarnpaikan terirnakasih atas semua penjelasan yang sudah disarnPakan pada rnalam hari ini terrnasuk kasus-kasus born yang sudah terjadi bahkan perkiraan ancarnan yang akan datang ada dua hat yang ingin saya katakan yang pertama rnasalah teroris yang sudah terjadi dan juga rnasalah ratifikasi undang-undang ini, pertarna rnengenai kasus-kas_us ataupun peristiwa-peristiwa yang telah terjadi peristiwa di tanah air kalau k1ta melihat jurnlah korban yang seperti dijelaskan oleh Kapolri tadi 302 orang saya

) I

kira jumlahnya cukup banyak dan ini kita harapkan tidak ada lagi penambahan lagi atau kejadian-kejadian berikutnya hanya yang ingin saya tekankan dari penjelasan Kapolri mengenai dana-dana yang disuplay kepada pelaku-pelaku teror ini aPakan tidak ada pemikiran Kapolri maupun BIN maupun dari Menpolhukam bahwa dana ini kemungkinan ada dari dalam negeri, karena dengan dana-dana yang kami lihat seperti yang tadi dikatakan Pak Permadi relatif tidak terlalu besar, bahkan kami memprediksi mungkin ada dana dari dalam negeri yang disuplay secara langsung tidak perlu dalam jaringan yang cukup panjang bahkan kami juga menganalisa bukan hanya dana orang-orang yang ada di dalam negeri juga ikut terlibat didalam merekayasa teroris ini, ini saya rasa perlu diperlihatkan oleh seluruh jajaran Kapolri BIN juga dari Polhukam untuk menjelaskan kepada Dewan.

Menurut informasi, para teroris melakukan rencana ancaman 364 born, itu kira-kira dimana Pak, itukan kalau kita memprediksi harus ada, apa dimana bilamana tempatnya begitu, jadi ini harus dijelaskan aparat agar masyarakat mengetahui bahwa ancaman born itu ada diwilayah mereka, jadi yang paling penting saya kira Bapak-Bapak mencari sumber ataupun motor penggeraknya yang ada didalam negeri, seperti kalau kita lihat peristiwa Poso, Palu, masa begitu kejadian lari hilang tidak ditemukan, inikan suatu hal yang sangat aneh kalau kita pikir Pak, jadi mungkin disini saya bisa menganalisa kemampuan personil · atau aparatur dari pada pelaksana intelejen maupun keamanan didaerah ataupun dinegara · kita ini masih jauh dibawah kualitas yang kita harapkan begitu, mungkin perlu adnnya peningkatan skill dari pada personil aparatur yang terlibat penanganan masalah-masalah teror ini Pak.

Kemudian yang kedua masalah ratifikasi, saya kira saya sePakat tadi Pak dengan Pak Slamet, pertama kita harus melihat untung rugi kalau kita meratifikasi ini Pak, jadi jangan kita cepat-cepat meratifikasi, tetapi kemampuan kita tidak ada, jadi kalau saya boleh mengatakan kita cepat-cepat meratifikasi karena kita tidak mempunyai kemampuan kita harapkan karena ada campur tangan dari luar negeri untuk ikut membantu kita untuk menyelesaikan terorls didalam negeri, ini bisa saja jangan sampai kedaulatan negara kita ini diinjak­injak sama orang Pak, satu contoh misalnya Pak kita berharap tidak terjadi misalnya ada teror dikedutaan besar Amerika di Jakarta bayangkan kalau ada teror disitu Pak, itu bisa saja Amerika langsung mengirim pasukannya Pakai armadanya ke7 armada ke3, jadi ini saya kira ini perlu dipikirkan yang baik Pak, jadi jangan sampai apa yang kita inginkan istilahnya adanya suatu jaringan suatu kerjasama yang baik didalam penganan teror ini justru merugikan kita secara nasional, terutama kedaulatan negara kita jangan sampai orang lain bisa masuk, tanpa adanya suatu ketentuan-ketentuan yang membatasi mereka masuk kenegara kita, jadi itu kami menjarankan kepada BIN, Kapolri dan dari Polukam jadi ini kalau bisa personil-personil ataupun aparat-aparat kita ini perlu ditingkatkan dulu kemampuannya Pak, sehingga kita harapkan bahwa standarisasi yang Bapak-Bapak sudah tetapkan itu benar sudah sesuai dengan standar internasional, sebelum kita ikut terlibat dalam ratifikasi undang­undanganya ini Pak, saya kirn sekian Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Marcus Silano, Silahkan Saudara Sidarto Danusubroto, silahkan

) '

F. PDIP CSIDHARTO DANUSUBROTO) :

Terima kasih, Asalamu'alaukum Wr. Wb Saudara Ketua, dan teman-teman Komisi I, Saudara Kapolri, Saudara Ketua BIN dan Ketua Deskk Anti Teror,

Ada beberapa hal yang memang merupakan suatu kejahatan lintas negara seperti nakorba, seperti konter pen pemalsuan uang, seperti money laundring dan Terorisme, jadi untuk menangani kejahatan-kejahatan ini memang satu kerjasama internasional, memang satu keniscayaan, satu kebutuhan, jadi logikanya karena ini satu kerjasama internasional, memang ratifikasi kedua undang-undang ini memang satu kebutuhan kita, karena sudah bukan rahasia lagi bahwa yang kita hadapi terorisme ini, mengancam banyak sisi daripada masalah kebangsaan kita, masalah keamanan, masalah wisata, masalah ~investasi, masalah Terorisme dan seterusnya. Contohnya Bali sekarang betul-betul runtuh, runtuh karena born Bali II kalau ini terjadi di lain tempat nasib Bali ini juga akan menimpah daerah lain dan ini damPaknya nasional, jadi menurut 1 pemaharnan kami memang ratifikasi ini merupakan suatu kebutuhan kita untuk lebih membuat kerjasama internasional dalam rangka penangan Terorisme. Kemudian bahwa undang-undang nasional yang bernada ini memang perlu di adjust, ini juga satu kebutuhan tadi sudah disampaikan oleh Saudara Ketua Deskk Anti Teror bahwa bcinyak sekali dari pada perundang-undangan nasional kita yang sudah otodik, maaf mengenai · penangkapan, mengenai penahanan dan sebagainya ini memang perlu di adjust sejauh tidak sampai masuk didalam ranah mengancam Kovenan yang lain mengenai kovenan hak asasi manusia. Ada hal lain diluar legislasi beberapa kali di sampaikan pada rapat kerja yang lalu terutama dengan Kepala BIN mengenai kebutuhan single audity number ini yang betul-betul di Eropa, di Amerika ini merupakan satu kunci dari pada ancaman itu akan di-minimize-kan, orang masuk ke Eropa sudah dikunci dengan single identity number, juga di Amerika demikian, dikita ini terus terang saja Pak Kapolri, Ketua BIN, Ketua Deskk Anti Teror masalah single identity number ini merupakan suatu yang dianggap kavling dari banyaknya departemen, satu kavling dari banyaknya departemen. Depdagri merasa itu haknya karena dia berkepentinan dengan masalah KTP, Imigrasi Pasport, Polisi SIM dan seterusnya, ini harus ada suatu politik double dari Pemerintah untuk melahirkan single audity number dalam waktu tidak begitu lama, kalau ini tidak dilahirkan KTP double, pasport double, SIM double dan sebagainya akan terus merupakan tempat persembunyian yang paling aman bagi teroris.

Jadi lintas departemen perlu ada suatu political will untuk segera melahirkan suatu double untuk seluruh warga Indonesia.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Sidharto, Selanjutnya Saudara Muhammad Hatta, silahkan.

F. PG (DRS. H. MOHAMMAD HATTA, MBA) :

Terima kasih Saudara Ketua, Bapak Kapolri, Kepala BIN, Kepala Deskk Anti Teror Menko Polhukam,

) .

Rekan-rekan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui kedua konteks ini dibuat pada masa sebelum tragedi ledakan menara kembar VVTC pada 19 September 1999, sedangkan persepsi dan implikasi ini tindakan pada terorisme sangat berubah-ubah karena keberadaan tragedi tersebut termasuk keberadaan tragedi lanjutnya seperti born Bali I dan II, born Kedutaan Besar Australia termasuk di luar negeri, konsekwensinya secara hukum negara-negara melakukan informasi undang­undang anti terorisme ditiap-tiap negara masing-masing, sebagai contoh adalah negara Amerika Serikat, mereka mengeluarkan Terrorism Preference Act yang dikeluarkan tahun 2005, 6 tahun setelah kejadian WTC, namun yang harus kita contoh sisi lain didalamnya terdapat pasal-pasal yang berslfat jangka panjang contohnya pemberian bea siswa di negara-negara Timur Tengah, bantuan pendidikan yang diangap berpotensi, berkaitan dengan kita di Indonesia, kami ingin mengangkat surat dari ramon report terhadap Ketua DPR dan juga Komisi I pada Tahun 2005 didalamnya terdapat bahwa ramon report melihat MoU intelijen Indonesia yang dahulu dianjurkan diangap kurang humanis, ini adalah hak-hak tidak ada dalam konvensi ini tapi ada dalam semangat undang­undang masing-masing negara PBB yang telah meratifikasi konvensi ini.

Jadi unsur humanis secara integral harus ada undang-undang apapun yang berkaitan dengan pencegahan terorisme, dihubungkan dengan rancangan dari pada Rancangan Undang-Undang Pemberantasan, Pengeboman dan Pendanaan, sebagai contoh pada pasal 6 tentang kewenangan suatu negara dapat membentuk yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan terorisme, pada pasal pada ayat 2 ini disebutkan upaya kejahatan tersebut dilakukan diatas pesawat yang operasikan oleh pemerintahan negara yang bersangkutan, peluang masalah mungkin akan timbul dan hal itu sangat formal tidak diatur disini, yakni jika kejahatan diatas pesawat tersebut dilakukan didalam wilayah negara diluar pemerintahan negara yang mengoperasikan pesawat tersebut, terlebih jika pesawat tersebut menimbulkan damPak dan korban ribuan negara dari pengoprasian pesawat tersebut dan jika pengoperasian pesawat tersebut disalahkan dari kita bangsa Indonesia, sedangkan pesawat tersebut misalnya dibajak di Malaysia contohnya oleh warga Malaysia bahkan menimbulkan korban ribuan Indonesia dan Malaysia, khususnya kepada Kapolri kami ingin dapatkan satu penjelasan bagaimana Pemerintah Indonesia ini membentuk prediksi yang sama atas pelaku kejahatan tersebut, atau siapa yang paling berhak membantu memprediksi atas pelaku kejahatan tersebut umpamanya, ada tiga hal yang belum ada atau belum tertampung dalam rangka kita, pendalaman kita masing-masing dalam meratiflkasi ini, kemudian contoh yang kedua umpamanya pasal 7 ayat 2 disebutkan titik·titik negara pihak dimana pelaku kejahatan atau tersangka berada didalam wilayahnya wajib mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk menjaga keberadaan orang tersebut untuk tujuan penuntutan atau ekstradisi.

Jadi bagaimana halnya jika terjadi seorang teroris yang melakukan kejahatan di dalam wilayah negara yang tidak terkait dengan perjanjian ekstradisi bilateral apakah tetap harus dilakukan penangkapan untuk negara menjadi tempat melakukan kejahatan atau sedangkan keduanya tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, apakah kita blsa melakukan, mungkin itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagal pemikiran. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Saudara Mohammad Hatta,

?4

Selanjutnya Saudara Effendi M.S. Simbolon, silahkan.

F. PDIP (DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON):

Terima kasih Pimpinan, Anggota Komisi I yang saya hormati, Saudara Kapolri, Kepala BIN dan Ketua Desk Anti Teror Kantor Menke Polhukam, dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Tentunya kita ingin satu penjelasan pendalaman yang sebenarnya dari dua Kovenan yang akan kita ratifikasi ini, karena kita tahu mekanisme dari prosedur ini adalah kita hanya menyetujui atau tidak, kalau kita setuju kita ratifikasi, kalau tidak sementara kita kesampingkan. Itulah mekanisme ratifikasi setiap Kovenan, tidak ada mekanisme, tidak ada catatan yang menjadi suatu ikatan, sehingga ini menjadi penting, puas dan cleardi ....... (tidakjelas) berarti sudah mengikat, tergantung dari suatu negara, apakah ini nanti di ratifikasi atau tidak.

Saudara Kapolri, Kepala BIN dan juga Ketua Desk Anti Teror Kantor Menke Polhukam, tentu yang menjadi pertanyaan kita adalah adalah kesiapan kita. Kita tahu kita adalah negara korban dari tindakan-tindakan terorism, jadi kalau banyak negara yang turut di dalam penandatanganan atau meratifikasi Kovenan ini tentu kita adalah bagian yang pentingnya, yang korbannya bukan pelakunya kita, ini menjadi penting sebenarnya bagi kita bagalmana mengimplementasikan, bukan bagaimana mendebatkannya. Semangat kita belum tentu, bisa menjadi dua alternatif, apakah kita membuat turunannya atau suatu undang-undang yang mewadahi ini semua atau kita merevisi atau mengamendemen undang-undang, contoh anti teroris yang ada Undang-undang misalnya, hal-hal mengenai tindak tanduk dari aksi teroris ini, inilah sebenarnya yang aka11 menjadi nilai dari negara-negara terhadap keseriusan kita, karena kita tidak perlu lagi menjadi bukti, tidak perlu lagi menunggu waktu bahwa kita adalah negara korban dan bangsa kita korban dan sampai kapan tidak perlu lagi diperdebatkan of eh karenanya menurut hemat kami, saya yakin bahwa DPR akan segera memberikan ratifikasi, masalahnya sekarang tinggal di pihak aparat, aparatur penegak hukum, Pemerintah juga dan aparat negara lainnya yang bertanggungjawab didalam hal keamanan juga dalam hat penanganan aksi-aksi teroris ini, seperti contoh misalnya BIN bahwa kita melihat sampai hari ini Undang-undang atau Rancangan Undang-Undang mengenai Intelijen Negara belum ada keseriusan. Bagaimana kita membedah suatu Rancangan Undang­Undang kalau Rancangan Undang-Undang sendiri belum dimunculkan, disampaikan, karena menurut saya memontum kemarin, dalam penangkapan dari Azhari, penangkapan dari pelaku-pelaku !ainnya itu adalah motifasi kita untuk kita melihat bukan lagi untuk ancaman yang potensi tapi sudah aktual, ini Kepala BIN, mohon siapapun didalam Pemerintah yang bertanggungjawab terhadap proses percepatan Rancangan Undang-Undang itu kami mohon segera, jangan sampai nanti itu menjadi hak inisiatif Dewan, kalau sudah menjadi hak inisiatif Dewan, kita kembali lagi nanti akhirnya yang bertanggung jawab hanya pihak kami (legislatif).

Demikian juga kepada Polri, kami melihat apakah jalan yang paling tepat, mengamandemen atau merevisi dari Undang-undang anti teror atau membuat lagi yang baru, kami dengar bahwa ada wacana ditingkat Pemerintah di Dephan RI yang akan membuat suatu Undang-undang Hankamneg, tentu itu bukanlah Undang-undang yang menggambungan kembali fungsi TNI/Polri, tapi lebih kepada justru menjelaskan mas!ng-masing fungsi, namun disitu ada kaitan

-------'"""°'""'-~~ .. _,..,. . .,.., .... ~-- --~'-------------

dalam pelaksanaannya koordinasi yang selama ini lebih di ikat oleh suatu Konvensi juga Pak, bukan aturan baku gitu, sehingga mungkin saja dalam Undang-undang atau Rancangan Undang-undang Hankamneg tadi, bisa juga dimasukan pada penekanan-penekanan kita dalam menyingkapi lahirnya dua Kovenan ini. Demikian juga tadi teman-teman sudah memberikan suatu penekanan bagaimana yuridis kita, luas negara X misalnya masuk campur prosesnya, seperti contoh misalnya kasus kasat mata melihat ada FBI masalah di Timika, apapun alasan Polri bagi kami itu adalah salah satu tidak boleh terjadi sebenarnya, karena ini kedaulatan negara kita, apapun kita tetap berdaulat negara kita, ini sebenarnya apakah leveransi kita yang lemah ataukah ada apa, ini sehingga multitafsir kita perlu ada kepastian bahwa work itu bergerak, seperti saya melihat tadi malam di TV di acara olah raga sekarang di Eropa, dimana setiap atlit yang ditemukan doping dia tidak langsung dipulangkan atau ditangkap, tidak di-dis, tapi langsung dia diproses dan hukum negara itu, ini sikap, sikap ini penting artinya law enforcement-nya penting, jangan sampai kita melihat penangkapan seperti Antoni Siampang itu kita melihat adanya, apapun perannya tadi, rasaya miris juga dengan campur tangan asing itu. Dengan segala alasan apapun dia berada ditanah Indonesia ini, saya kira itu saja, Kapolri dan Kepala Desk Menko Polhukam. Saya kira ini saja pertanyaannya, karena ini sifatnya berkoordinasi saja, saya kira itu saja Pak Pimpinan. Terima Kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Saudara Effendi Simbolon, Berikutnya saya persHahkan Saudara Gayus LUMBUUN.

F. PDIP CT. GAYUS LUMBUUN) :

Terima kasih Pimpinan, Bapak Kapolri, Bapak Ketua BIN dan Bapak BKPP Kantor Menko Polhukam yang saya hormati.

Ada beberapa masukan disamping pertanyaan, sehubungan dengan agenda rapat pada malam hari ini, saya hanya akan menyampaikan mengenai terorisme yang dipaparkan tadi, dalam skoop kecll artinya bagalmana kaitan pengamanan terorisme ini dengan masyarakat kita, seterusnya adanya sebuah bencana yang dibuat orang yaitu sebut saja Moment of Disaster, bukan alam yang membuat bencana itu, jadi orang yang melakukan sehingga deteksi maupun antisipasinya, waspada perbuatan-perbuatan orang yang bisa menjadi sebuah bencana itu, terorisme atau sistem teror atau tindakan yang bersifat menakutkan ini atau mengancam pada tataran new sen itu.

Menurut Hendrunik dari pemahaman terorisme sejak ada secara sistem ter-organize yaitu ketika pada awal a bad masehi menu rut DR. Husain yaitu pada zaman hero, itu dilakukan juga oleh negara jadi teror itu dan menurut temperatur yang saya temukan itu untuk kepentingan politik dan ini dikaitkan dengan kita yang kita rasakan sekarang ini, tentunya tidak sama arah pemaharnan saya, sangat jauh dari itu tetapi kalau kita bicara pada pencegahan yang belebihan didalam negeri, maka pencegahan itu teror pada masyarakat, menimbulkan takut pada masyarakat dan ini miris, hal ini terjadi di Ibu kota malah, saya pernah menghubungi Kapolda Metro Jaya ketika saya menyaksikan dan merasakan rasa tidak nyaman ketika mengunjungi ditempat umum, kira pernah semua sering kali mendatangi hotel-hotel mewah paling tidak untuk

sebuah meeting atau untuk sebuah pertemuan pernikahan atau sebagainya, itu ada suatu protection yang sangat berlebihan dan ini tidak saya temukan pada perjalanan saya pada bulan lalu ke Eropa bahkan saya menyeberang ke Afrika Utara, ke Maroko dan saya mengunjungi kota yang bernama Tajin ini biaya sendiri Pak bukan biaya negara, saya ingin tahu sebenarnya negara yang diisukan sebagai negara pelatih temris Afganistan itu berasal dari negara ini.

Ini menurut pers yang dimuat di Indonesia, ternyata di negara tetangga Singapore dan di Portugal tidak ada pengamanan seperti di hotel-hotel kita di Jakara ini, dan ini dilakukan oleh orang-orang yang diduduki oleh undang­undang seperti Kepolisian bisa diatur oleh undang-undang dibolehkan memeriksa, investigasi orang, memeriksa properti orang dengan leluasa, memeriksa milik orang, membuka tas kemudian memeriksa semua mobil termasuk mesin mobil bahkan ironisnya ini dlpimpin oleh chip security yang orang asing ini, ini sudah sangat merubah Dirjen Imigrasi, saya pikir tidak ada ijin untuk orang asing bekerja di Indonesia untuk posisi disini, ada tiga posisi untuk orang asing dinegara ini secara undang-undang.

Jadi ini yang ingin saya sampaikan, bahwa penyusunan undang-undang apapun yang berkaitan dengan terorisme tidak diteror bagi masyarakat dalam proteksi yang diperlukan, jadi kita ingin sebuah negara yang nyaman memusuhi terorisme jelas kita kenal embrionik dari teror ini memang sudah buat dan ditulis secara ilmiah bagaimana antisipasi, saya pikir tidak sulit untuk memahami apa Terorisme sebagai memahami perkembangan tehriologi karena ini bahkan rahasia umum Pak, karena sebelum masehi sudah ada tapi secara organisasi yang baik itu baru pada awal masehi saja pada diindikasikan pada orang menjadi Terorisme itu untuk rakyatnya untuk kepentingan politik.

Jadi mungkin yang sc:ya sampaikan jangaan rakyat ditakut-takuti dengan sistem teror, dalam mengatisipasi teror itu sendiri. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Gayus, Selanjutnya saya persilahkan yang terhormat Saudara Suparlan.

F.PDIP(SUPARLAN,SHl:

Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bapak Kapolri yang saya hormati, Bapak Kepala BIN, Bapak Kepala darl Desk dari Menko Polhukam yang saya hormati dan seluruh jajarannya,

Tadi sudah banyak rekan-rekan yang membahas dan mendalami di awal persidangan tadi bahwa kita ingin mendapatkan masukan sehubungan dengan akan diratifikasinya dua Konvensi secara nasional yaitu Konvensi tentang Pendanaan Terorisme dan Konvensi tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris.

Memang apa yang kita rasakan paling tidak akhir-akhir ini, lahan yang paling subur didaerah Asia, lebih-lebih lagi Asia Tenggara adalah Ind?nesia ba~i teroris untuk melakukan operasinya, jadi itu yang kita rasakan d1 Indonesia adalah lahan yang paling subur bagi teroris untuk melakukan operasinya, karena

.., ~·.

teroris ini adalah gerakan internasional bukan gerakan-gerakan lokal dan saya lihat disini yang paling membuat para teroris ini bisa leluasa dengan enaknya melakukan operasi di Indonesia, tentunya ini adalah akibat lemahnya aparat keamanan dalam melaksanakan tugasnya karena tidak adanya payung hukum oleh aparat keamanan, saya kira ini yang paling dominan teroris itu bisa beroperasi secara leluasa di Indonesia.

Kita sebenarnya pada masyarakat sudah lama menunggu agar kiranya Pemerintah segera mempersiapkan perangkat-perangkat ini, karena kalau kemampuan tehnis, saya kira saya secara pribadi sudah cukup bangga dengan aparat-aparat kita, baik itu dari Kepolisian maupun dari BIN untuk mengungkapkan atau menangkap peristiwa-peristiwa teroris yang terjadi di Indonesia, tetapi ketidakmampuan kita pada mencegah terjadinya teroris untuk bisa beroperasi, misalnya kita belum mampu dan menurut pendapat saya mungkin Bapak-Bapak juga bisa dan Pemerintah juga bisa sama pikiran dangan saya terutamanya adalah pada perangkat payung hukum yang tidak memadai.

Saya cuma meminta ketegasan dari pihak Pemerintah baik dari Kepolisian maupun BIN serta aparat hukum yang juga tadi Desk dari Menko Polhukam juga disinggung Pak Effendi Simbolon saya kira sama pertanyaannya, dengan kita apabila meratifikasi dua Konvensi ini, bagaimana Konvensi tadi juga sudah digambarkan oleh Bapak Kepala BIN beberapa warning yang harus kita siapkan, karena yang saya dengar bahwa kini karena memang keadaan situasi politik birokrasi kita yang tidak memadai, yang tidak komPak dan solit, tidak satu misi dalam hal bagaimana kita rnempersiapkan, melakukan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan teror terjadi di Indonesia, ini yang sebenarnya yang saya tangkap, karena ini proses persiapan, ini kelihatannya begitu sulit, saya tidak tahu siapa yang harus memulai apakah itu dari lembaga Kepolisian, apakah itu dari Kepolisian atau BIN atau dari mana, macetnya dimana, karena ini prosedur suatu Rancangan Undang-Undang disiapkan Pemerintah juga dan ternyata t1dak kalah sulitnya seperti Rancangan yang disiapkan oleh DPR, masuk dari sosial yang dominan didalam proses ini, masuk ke Menteri Hukum dan HAM dan masuk ke apa, macet disana, masuk ke Sekneg, jadi tidak sampai-sampai ke Presiden.

Saya lihat ini sebenarnya ini, harusnya saya kalau ada kesempatan yang baik minta bicara kepada Presiden, harus ambil alih ini, karena memang situasi birokrasi-birokrasi kita itu sa11gat menghambat, tidak mendukung apa lagi dalam kemudahan-kemudahan proses dalam pembuatan undang-undang ini, berkaitan dengan itu apabila dengan Konvensi kita sahkan, itu ada presepsinya, apakah juga bisa berjalan, pasti ini ada turunannya nanti terhadap perangkat­perangkat, peraturan-peraturan untuk bisa kita aparat keamanannya untuk bisa melakukan tugas-tugasnya sesuai apa yang sudah ada didalam Konvensi, karena Konvensi ini kita tidak ada pilihan terima atau tidak terima, kalau terima ada turun-turunannya, jadi saya kira kesimpulannya bukan bertanya lebih mengharap aspirasi, bagaimana kira-kira supaya Pemerintah itu terserah BIN atau membuat suatu Undang-undang, paling tidak merepisi atau yang sekarang ada Undang-undang anti teroris, harus ada sisi Undang-undang sistem keamanan pertahanan negara, harus ada undang-undang, mungkin belum ada w1dang-undang, masih ada undar.g-undang intelijen, bagaiman kewenangan yang harus diberikan kepada intelijen.

Nah, karena ada suasana ini juga terus terang saja Bapak Kapolri, sebetulnya Ketua hukum, saya melihat ada soal teroris ini baik dari dalam maupun dari luar, maksudnya didalam lingkungan Pemerintah maupun diluar

~··--·'·---

lingkungan Pemerintah, ini adalah suatu alat yang sangat efektif untuk merepresentasikan pemerintah, saya khawatir ini karena ada situasi ini akhirnya ketidakmampuan mempersiapkan undang-undang, paling enak nakutin Presiden, paling enak dengan teroris, ada berita saja ada teror disuatu tempat, Presiden tidak bisa tidur, pasti tidak bisa tidur dia, baru informasi apa lagi kejadian Pemerintah melihat born meledak dimana-mana, jadi ini khusus bukan untuk meninabobokan sajakan, serang saja, menurut saya ini ada suasana yang dimanfaatkan oleh orang peroranga11 untuk mempreser kekuasaan, mempreser Pemerintah melalui terorisme ini, yang akibatnya peraturan-peraturan payung hukum seharusnya kita siapkan untuk bisa aparat keamanan Kepolisian, intelijen dan seterusnya melakukan tugas-tugasnya dengan benar, dengan baik dan akhirnya jadi, saya kira itu Bapak Pimpinan.

Terima kasih. Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Suparlan, Selanjutnya Saudara Arief Mudatsir, silahkan.

F.PPP (DRS. H. ARIEF MUDATSIR MANDAN. M.Sil :

Terima kasih Saudara Pimpinan, Bapak Kapolri, Kepala BIN dan Kepala Desk Anti Teror Menko Polhukam yang saya hormati, Saudara-Saudara sekalian.

Saya hanya satu satu saja, mungkin bisa disingkat, kalau saya tidak salah menyimpulkan tadi dari Bapak Kepala Desk Anti Teror menyebutkan bahwa ternyata ada kenaikan signifrkan aktivitas terorisme antara sebelum dan sesudah jadinya konflik antara negara-negara barat, khususnya Amerika dengan Afganistan misalnya dengan Irak, dan saya kira dalam hal tertentu situasi Palestina dengan Israel yang konon kabarnya yang memiliki ambivalen juga bisa memacu peningkatan masalah terorisme-terorisme seperti itu atau kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai suatu terorisme, tadi juga Bapak Kapolri menyebutkan angka-angka saya kira yang cukup signifikan, nah saya menyimpulkan bahwa aktifitas Terorisme ini ternya ada sebabnya, jadi Terorisme akibat saja dari satu kegiatan yang mungkin dianggak equal, mungkin juga dianggap suatu teror dirinya membalas teror, seperti itu, jadi ada sebab-sebab seperti itu, nah lalu kalau saya kaitkan dengan di Indonesia, itu pertanyaan anehnyakan lho kok Indonesia yang negara yang saya kira tidak ada perkara permusuhan dengan orang-orang yang melakukan Terorisme teror itu kemudian kita banyak teror itu, banyak masalah-masalah terorisme dan juga terjadi dinegara kita.

Tetapi kalau kita mau melillat secara jeli aktivitas terorisme di Indonesia ternyata cukup besar, cukup fenomena seperti kejadiannya di Bali, Born Bali I dan II, lalu di Kedutaan-kedutaan Besar Australia dan sebagainya, talu juga di Hotel Marriot misalnya, dimana sesungguhnya konsentrasi bukan orang Indonesia tetapi banyak, oleh karena itu kesimpulan saya yang kedua, ini sesungguhnya Indonesia menjadi korban saja, korban dari dua pihak, pihak pertama pihak adalah yang melakukan teror, pihak yang kedua pihak yang menyebabkan adanya teror, saya kira kalau dilihat urut-urutannya seperti itu, menyimak yang disampaikan oleh Bapak Kapolri maupun Bapak Kepala Desk

Anti Teror itu menyambung seperti, oleh karena itu kaitannya dengan dua Kovenan yang akan kita ratifikasi kalau kemudian kita ikut meratifikasi dan menjadi terikat kita tidak boleh tidak menyePakati isi pasal demi pasal dua Kovenan itu, soal kenapa kita harus ikut menanggung beban begitu berat kita menyetujui ratifikasi ini, kecuali kalau ada catatan-catatan. Kovenan inikan, kita bisa saja melakukan atau membuat catatan tapi itukan tidak begitu mengikat dengan isi pasal-pasal Kovenan itu sendiri, yang kita ratifikasi.

Nah inilah soalnya, m1 equality dari kerjasama ketika kita menandatangani atau menyetujui ratifikasi seperti itu, dari sisi kejadian-kejadian seperti itu seperti ini kesimpulan, tetapi memang kalau kita lihat dari terorisme sebagai fakta, fakta sosial yang mau tidak mau kita harus melakukan sesuatu, harus siap apa dilakukan oleh negara kita dengan Desk Anti Teror dengan kegiatan-;kegiatan Kapolri untuk itu begitu intents memberantas terorisme memang kita dukung dan harus seperti itu. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan Kovenan dan proses dengan terjadinya teror, itu tiba-tiba kita ada pertanyaan besar seperti itu, oleh karena itu, apakah misalnya kalau kita ingin meratifikasi dengan Kovenan ini, kita bukan tidak menuntut, kita minta ada beberapa catatanlah, ada catatan kita buat terhadap proses seperti itu, kita harus mempertanyakan secara kritis kenapa terorisme itu bisa terjadi, ada sebabnya, lalu kenapa Indonesia yang menerima korban dari aksi terorisme seperti itu, lalu tanggungjawab apa yang diberikan kepada kita, pada orang­orang yang menyebabkan adanya terorisme seperti itu, kasus yang paling akhir misalnya kasus pemuatan karikatur Nabi Muhammad S.A.W, kemudian membangkitkan suatu perlawanan, demonstrasi terjadi dimana-mana.

Saya kira ada hal-hal yang terserr.bunyi dibalik itu, kenapa sampai terjadi seperti itu, ada sebab ada akibat, inilah Bapak-Bapak, Kapolri, Bapak Kepala BIN, Bapak Kepala Desk Anti Teror, kalau kita mau melakukan ini mestinya harus ada catatan seperti itu, itu yang pertama, yang kedua memang pertanyaan kita seragam apakah dengan kita meratifikasi dua Kovenan, apakah kita sudah siap melakukan itu, tentu saja jawaban kita siap untuk menuju pada proses penyiapan masalah-masalah untuk mengantisipasi kalau kita nanti meratifikasi dua Kovenan ini.

Inilah Pimpinan yang ingin saya sampaikan, mungkin bukan pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tetapi saya berharap bisa direnungkan yang nantinya kalau bisa ada catatan-catatan kecillah yang bisa mengiringi persetujuan kita dalam terhadap kedua Kovenan ini. T~rima kasih.Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Arief, Selanjutnya Saudara Untung Wahono, silahkan.

F.PKS CIR. H. UNTUNG WAHONO. M.SI):

Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bapak Kapolri yang kami hormati, Bapak Kelapa BIN yang kami hormati, dan juga Bapak Ketua Desk Pemberantasan Terorisme Kantor Menko Polhukam yang saya hormati,

71!

-l

Terima kasih pada kesempatan ini barangkali apa yang saya sampaikan sudah di~ampaikan. Sebelumnya hanya merupakan penegasan-penegasan saja, yaitu kalau kita lihat dari dua Konvensi yang tersedia disini, sebetulnya definisi tentang terorisme itu kurang terlalu jelas dan saya yakin bahwa siapa yang akan nanti akan dikategorikan sebagai teroris itu akan sangat tergantung pada definisi-difinisi ataupun katagori bahkan daftar-daftar yang disediakan oleh negara-negara barat, terutama yang lewat PBB dan kalau ini masalahnya saya kira kita akan menghadapi berbagai kesulitan dalam menafsirkan seperti ini, katakanlah kalau tadi Sapak Ketua Desk menyatakan sekian ratus orang di Indonesia yang bukan saja pernah dilatih tapi juga bahkan pernah melatih, kalau kita lihat akar-akarnya mereka juga dilatih oleh sekarang mengejar-ngejar mereka ketika mereka itu di Afganistan, nah berapa dana yang dikeluarkan oleh Amerika untuk menghidupkan, menggalang organisasi mereka, melatih mereka pada waktu perang Afganistan.

Nah ini seolah-olah terputus dalam hal kita memahami Terorisme itu, mungkin pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah apalah kita tidak khawatir bahwa terhadap ketika kita menandatangani Konvensi ini, nanti kita akan didikte dalam masalah-masalah terorisme, yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah suatu kasus yang sekarang tengah terjadi dan barangkali saya bayangkan, ini juga bisa merupakan sesuatu yang cukup rumit bagi kita kalau kita tunduk saja kepada aturan-aturan ataupun definisi-definisi yang dibuat oleh mereka oleh orang-orang barat, khususnya orang Amerika Serikat, kita tau bahwa di Palestina, Hamas memenangkan pemilu, kita semua sudah tau, kita tau Hamas ini menjadi daftar teroris, masuk menjadi daftar teroris yang sampai sekarang belum dihapus dan sekarang sudah ada ancaman­ancaman dari apakah itu uni Eropa! apakah itu Amerika Serikat dan juga Israel tentang upaya mereka untuk tidak mengucurkan atau memperkecil dana otoritas Palestina.

Kita lihat beberapa waktu tni bahwa tokoh-tokoh Hamas, itu sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada negara-negara Arab untuk menggalang dana apabila mereka sampai di boikot secara ekonomi oleh negara­negara barat atau Uni Eropa. Kita b~yangkan suatu saat datang utusan Hamas kenegara ini misalnya untuk meminta bantuan kenegara Indonesia, kita tahu sikap politik kita terhadap Israel, itu mirip dengan sikap Hamas bahwa kita tidak melakukan hubungan dengan Israel, apa yang kita lakukan, artinya upaya­upaya misalnya yang dilakukan oleh Hamas dalam menggalang dana untuk melanjutkan otoritas Palestina, apakah nanti kita akan kaitkan dengan pendanaan terorisme, apa bila Konvensi ini kita setujui, saya minta pendapat kepada Bapak-Bapak sekalian,

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. WB.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Unturig Wahono, Selanjutnya Saudara Ade Nasution, silahkan.

F.PBR CH. ADE DAUD ISWANDI NASUTIONl:

Assulmu'alaikum Wr. Wb. Terima kasih Pimpinan, Kawan-kawan Anggota KomisiI,

Selamat malam Bapak Kapolri, Bapak BIN saya tidak sebutkan Kepala BIN, Kemudian Bapak Kepala Desk dari Menko Polhukam.

Disini sekarang kita lihat ada dua rencana Kovenan yang akan diminta ratifikasinya oleh DPR RI, kalau kita lihat apakah ini bagian dari non surrender agreement, saya kalau ditanya, fraksi saya pasti setuju karena dengan meratifikasi, mungkin anggaran Polri kali bisa minta bantuan lagi anti teroris janganlah mengurangi APBN kita, jadi kalau bisa kitakan negara besar, bila kita meratifikasi Kovenan begini, kita minta di law sebab kalau di Indonesia tidak terikat, Kovenan apa artinya 250 juta orang ada disini kok, negara-negara istilahnya islam terbesarkan disini, jadi berarti saya pikir pimpinan-pimpinan negara Indonesia pinter-pinter kalau ada Kovenan begini, jadi jangan main istilahnya jangan main kosong-kosong, orang Medan bahasanya kosong-kosong buat Polri, karena penting. kenapa ? karena saya lihat disini yang disebut ini semua meskipun ini saya tidak sebutkan ini berbedok U.S semuanya, inikan kita juga mesti hati-hati juga Pak, kita ini sekarang.

Istilahnya Indonesia jadi pion-pionnya Amerika, jadi kalau bisa kita pinter-pinterlah. Saya harap supaya Presiden SBY atau Wapres Yusup Kalla pinter-pinter memainkan ini, supaya kita itu betul-betul kalau kita teken (tandatangan) ini kemudian atau kita akan meratifikasi ini karena demi kepentingan rakyat dunia dc:in rakyat Indonesia, baik pada waktu itu kita akan meratifikasi yang namanya remote work to control diseluruh negara didunia. Untuk masalah Kovenan ini1 saya rasa kita harus menandatangani, karena ini penting buat kita, saya akan kasih satu Comment mengenai Undang-Undang Anti Teroris, jadi diceritakan bahwa kalau tidak salah rencana dari BIN untuk dalam rangka rencana Undang-undang Anti Teroris untuk menahan orang 24 jam. Saya setuju dengan catatan kalau saya bilang bahwa BIN itu bukan begini, bahwa istilahnya segala yang kita ceritakan kasus-kasus itu dibuka, memang BIN itu reformis sudah 100% terbuka kita setuju DPR karena apa, karena kita tahu memang antara sistem Polisi dengan BIN agak berlainan kerjanya.

Jadi dalam hal ini masalah Munir, masalah segala macam itu dibuka, masalah Semanggi, masalah Ham1 masalah Trisakti dibukalah, dan saya pikir juga Pak mengenai Undang-undang Anti Teroris ini supaya direvisi lagi leblh bagus sebab kita lihat bahwc:i sekarang ini harus segara diberantas adalah premanisme, preman ini sudah sama kaya Terorisme Pak, kerjanya ngacak dimana-mana kemudian yang akhirnya akan merusak tatanan jadi saya harap kita juga siap perang melawan preman di seluruh Indonesia dan kira-kira juga sama dengan Terorisme dan saya pikir juga mengenai ini saya tadi ada cerita mengenai Bapak, cerita Bapak Kepala BIN, cerita mengenai ekstradisi mengenai Singapura, kemarin kita kirim yang namanya Sumanta kalau tidak salah karena dia berindikasi sebagai PO di Singapura, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu, tapi bandit-bandit BLBI masih nongkorong di Singapura, jadi ada sesuatu hal yang tidak per di Indonesia, Singapura ini negara kota, saya anggap hanya satu kota 2 V2 juta hanya satu kota, tapi diatur negara kita 250 juta, jadi dalam hal ini coba bagaimana semalam dia kawinkan Undang-undang ekstradisi itu dengan Undang-undang pertahanan, apa makasudnya ini karena saya dengar gos:p bahwa dia meminta latihan perang-perangan dengan Israel di wilayah Indonesia, jadi saya pikir ini tolong dijelaskan karena bagaimanapun negara kita negara berdaulat, lagi pula saya tahu betul sampai saat ini banyak yang cari, seluruh udara di Indonesiapun dikuasai oleh Canggi, jadi setiap pesawat Indonesia berangkat ke Cangi, Cangilah yang mengatur, saya tidak tahu kenapa bisa begini atau mungkin dalam waktu depan kita, kita bisa beli peralata~ sendiri, jodi sekali lagi saya pikir saya harap supaya yang namanya Poln

l l

I I

l l l I

l l I

kedepan kita sangat represif, apa yang Pak Sutanto tegakkan, kemudian BIN, kemudian dengan Desk supaya bisa segalanya lni kita bisa menjadi bangsa yang tenang, yang full jadi tidak ada istilah maksa memaksa, teror menteror, sekian.

Terima kasih. Wassalamu'alaikurn Wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Saudara Ade Nasution, Yang berikutnya Saudara Abdillah Toha, silahkan.

F.PAN CABDILLAH TOHA, SE) :

Terima kasih Pimpinan, Yang saya hormati Kepala BIN, Saudara Kapolri, Kepala Desk Anti Teror Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi I yang saya hormati, dan seluruh jajaran tamu-tamu kita.

Tentang Konvensi ini akhirnya saya kira kita semua akan menjadi juri, sebetulnya saya agak pesimis, saya akan jelaskan kenapa pesimis Pak. Ratifikasi dari Konvensi semacam ini karena tadi sudah disebutkan oleh kawan-kawan kita tadi bahwa kita sebetulnya korban dari Terorisme bukan penyebab Terorisme, saya hanya ingin mengelaborasi sedikit tadi sudah disinggung bahwa sebetulnya didalam masalah baik penyebab terorisme maupun didalam proses pemberantasan terorisme itu sendiri. Itu ada political concern yang tinggi, ini kita harus sadar, ada political concern yang tinggi, penyebabnya dengan jelas bisa dijelaskan bahwa para teroris ini kita cari mencari asal muasal atau agar masalahnya itu adalah yang mereka tidak disalurkan secara politik, pokok yang tidak punya saluran sehinga yang satu-satunya jalan, mereka menggunakan jalur tetapi terorisme, tetapi didalam pemberantasan terorisme itu sendiri juga kita harus sadar, ada political concern yang tinggi antara lain tadi sudah disebutkan oleh rekan saya, Saudara Untung Wahono mengenai definisi teror itu sendiri, definisi konteksnya politik tinggi artinya kalau kita Hamas itu mencuat tapi orang Amerika itu bilang teroris, jadi mempunyai tingkat political yang tinggi, lalu juga dimulainya perang Irak itu, ltu menurut Presiden Bush dalam rangka memberantas terorisme itu juga konteks policalnya tinggi sekali, jadi kita harus sadar terus bahwa proses pembahasan teror ini juga punya isi konteks political yang tinggi, tadi dari Desk Anti Teror mengatakan bahwa umpamanya bahwa ada daerah-daerah, baywa saya sePakat bahwa untuk memberantas terorisme juga memang daerah-daerah ini kita berantas, harus kita cari sumber­sumbernya, kemudian kita halangi dan kita ambil tindakan, tadi sudah disebutkan bahwa ada 50 ribu dolar, 35 ribu dolar dari Al-Qaedah, tidak disebutkan, sering saya tanyakan Al-Qaedah itu alamatnya dimana, itu juga penambahan Al-Qaedah itu juga tidak jelas, apakah angka tersebut punya rekening bank, jadi kita perlu hati-hati Pak, kembali kita mengatakan sumber dananya :dari si A, si B atau dari kelompok tertentu, kalau dari Al-Qaedah itu membingungkan, jadi kita harus spesifik agar kita bisa menangkap orang-orang itu atau mengambil tindakan, nah ini semacam sudah diDeskain dari awal, saya pernah mendengarkan ceramah dari seorang yang katanya ahli counter Terrorism memberikan asetnya Al-Qaedah, lalu saya katakan yang mempunyai Al-Qaedah bukan Al-Qaedah, yang punya aset banyak itu, Osama bin Laden bukan Al-Qaedah, ini harus hati-hati.

Lalu juga permasalahan tadi juga saya sangat tertarik sebetulnya bahwa

di Eropa bisa ditahan 4 tahun tanpa diadili masalah-masalah Terorisme ini membuat saya sesuatu hal yang baru, ini adalah informasi baru, juga saya minta tolong ini untuk jelaskan, setahu saya tidak demikian mungkin di negara tertentu di Eropa Inggris. Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah mau memperpanjang dari penahanan dua bulan menjadi enam bulan namu di tolak, ini bagaimana, jadi maksud saya janganlah kita harus meniru, kita harus menyesuaikan juga dengan budaya kita di sini dan nuansa di sini.

Saya mengacungkan jempol pada Polri kita, sebetulnya dengan masalah penangkapan Terorisme, tapi masih belum berhasil soal ripes, didalam masalah menghadang, jadi saya kira kalau kita 150 hari sudah cukup coba dibayangkan Pak kalau orang ditahan empat tahun tanpa diadili ternyata dia bukan teroris kan kasihan, jadi kita harus hati-hati, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, mungkin sebelum saya mengakhiri saya ingin katakan bahwa sebenarnya apa yang sedang terjadi sekarang ini, saya merasa pesimis bahwa Terorisme ada berhenti terus, jadi tindakan-tindakan negara adidaya ini menurut pendapat saya itu tidak akan menghentikan terorisme, cara-cara yang diPakai sekarang ini tidak akan mungkin bisa menghentikan terorisme, justru ini akan meningkatkan kegiatan-kegiatan terorisme di Indonesia, apa yang terjadi invasi Amerika di Irak, di pusat statistik justru terjadi peningkatan terorisme bahkan pooling di Eropa itu ada suatu kesimpulan Bush judgement in the world bukan Osama BIN Laden, just George Bush, bukti yang membuat sekarang ini dunia ma kin kacau itu adalah Presiden Amerika sekarang ini, karena tindakan-tindakan dia itu tidak menurunkan Terorisme tapi justru meningkatkan Terorisme di dunia dan kalau kita lihat urutan-urutannya ini perang di Irak, tidak selesainya Palestina kemudian ancaman-ancaman yang diberikan kepada Iran sekarang ini dengan alasan-alasan yang sangat tidak konsisten kemudian adanya kartun Nabi Muhammad ini yang menimbulkan reaksi yang luar biasa di dunia ini, sekarang ini dikalangan umat islam, ini tamPak merupakan permulaan dari apa yang disebutkan mungkin suatu buku yang ditulis oleh Samuel Hendrik yang tadi merupakan suatu teori loosing of section yang bisa menjadi kenyataan, maka saya kira harus walaupun kita tidak bekerja sama dengan luar negeri, saya kira kita harus mempunyai konsep dan strategi sendiri didalam memberantas Terorisme dan tidak perlu kita meniru dan informasi dari luar, jangan ditelan mentah-mentah kita harus sadar bahwa didalam masalah ini bahwa konteks politik yarg sangat tinggi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Abdillah Toha, Selanjutnya Effendi Choirie, silahkan.

F. PKB CH.A. EFFENDY CHOIRIE. M. AG, MHl:

Terima kasih Ketua, Saudara-Saudara Wakil Ketua, Kapolri, Kepala BIN dan Saudara Dirjen, Seluruh jajaran yang ada di bangku selatan ini, Para Wartawan yang saya hormati, saya cintai,

Saya ingin memberikan beberapa komentar dan beberapa pertanyaan, komentar yang pertama dan sekaligus slkap saya atas 2 Rancangan Unpang­undang mengenai 2 Konvensi born ini saya kira tidak bisa tidak, kita segera mungkin membahas ini meratifikasi, memutuskan dan saya kira forum malam

34

ini, kesempatan malam ini adalah pikiran-pikiran pengetahuan-pengetahuan, pengalama-pengalaman dari Bapak-Bapak untuk meyakinkan kami, untuk memberikan persepsi kepada kami tentang bagaimana dunia Terorisme dan bagaimana kita menagani untuk itu dan bagaimana kita menyikapi, kira-kira disitu konteks yang pertama.

Yang kedua soal Terorisme apapun definisinya kita bisa berbeda definisi, tetapi kita tidak berputar-putar pada soal tersebut, Amerikalah yang membuat defin!sinya tentang Terorismenya atau orang-orang baratlah yang membuat definisi Terorisme, faktanya adalah dia membuat kerusakan yang maha dahsyat dalam konsep apapun, konsep agama atau konsep yang lain, siapapun yang membuat kerusakan dilangit, dibumi atau didarat ini adalah melawan Tuhan, itu berarti melawan Tuhan, Nauzubillah Minzallik.

Jadi itu yang membahayakan kepada semuanya sehingga kalau menurut saya apapun definisinya tapi faktanya bahwa dia merusak semuanya, siapapun yang merusak baik di udara, laut dan darat, saya kira menjadi musuh bersama kita, kalau kasus misalnya Hamas melawan Israel, ini mungkin pengecualian, kalau Hamas dikatagorikan oleh Amerika sebagai teroris menurut kita paling tidak menurut Pak Untung menurut saya bukan teroris, tidak masuk dalam kategori itu, dia adalah melawan satu kelompok atau Israel begitu, yang dalam pandangan mereka melakuk_an tindakan-tindakan kekerasan yang luar biasa, nah Hamas kira-kira posisinya, adalah konsepsi islam mereka, itu dikaitkan dengan Atakadul Ma'aruf mutakadis sodakoh, jadi artinya melawan orang yang takabur, dengan takabur itu berpahala, bahkan wajib, berarti melawan Terorisme yang ada didepannya, itu wajib dihukum bagi Hamas untuk melawan Israel itu ~;urga jaminannya, kalau sekarang kemudian menang saya kira Tuhan member~ati pada Hamas ini, itu perjuangan panjang, itu lain ceritanya.

Nah secara keseluruhan ketika kita berbicara soal Terorisme disini dan sekaligus pandanaanya, pertama tentu pikiran kita menerawang kemana-mana sebetulnya apa sih motivasinya mereka melakukan itu, baik yang melangkah maupun yang membiayai atau mendanai, apa motivasinya, motivasi agama kah atau apakah kita sudah punya petanya bahwa itu motivasinya agama, kalau motivasinya ekonomi apakahkah sudah punya petanya, punya data-data pada umumnya yang tergolong Terorisme bukan teroris, bukan sekedar teror tetapi Terorisme, kejahatan Internasional ini, apakah kita sudah punya data-datanya bahwa ini motivasinya adalah ekonomi, bahwa motivasinya politik, bahwa ini motivasinya apa gitu, nah dalam kontek ini saya ingin mengajukan pertanyaan apakah saya ingin ulangi Bapak Kapolri, Pak Dirjen Departemen Pertahanan koordinator bidang politik punya datanya, saya kira Indonesia harus memiliki data ini sudah jelas, ketika Kita mau menangani, motivasinya apa, disini berarti kita punya obat, semacam obat penanganan, penanganan dalam cara-cara apa dan kalau misalnya itu dijadikan norma didalam hukum, kita jadikan masukan, kalau motivasinya politik, kalau motivasinya ekonomi, ini potongan-potongan pikiran Bapak-Bapak bisa melihatnya pikiran seperti ini, apa namanya ada manfaatnya seperti ini, yang selanjutnya kalau misalnya motivasinya agama, apakah kita harus memberi sanksi yang jauh lebih berat ketimbang teroris dengan Terorisme bermotif politik dengan motif ekonomi dengan motif lain apa lebih berat. Kalau menurut saya kalau itu diketahui motifnya ini harus lebih berat karena merusak dengan atas nama agama, itu berarti atas nama Tuhan ini apa namanya, sudah kita tidak bisa mengatakan lagi, ini coba dia menggorok orang, dia membunuh orang atas nama kesucian, memang dia membuat kejahatan tapi menggunakan sesuatu yang maha suci, bagaimana tangapan Bapak, apakah ini harus lebih berat atau memang ada motif-motif lain.

Yang selanjutnya ada kesan atau paling tidak sementara kesimpulan yang ada, mengapa Indonesia menjadi lahan itu, menjadi seolah-olah menjadi lahan yang empuk bagi gerakan atau aksi-aksi terorisme, apakah karena kemiskinan yang begitu lama ataukah Pemerintah yang tidak begitu tegas, apakah Undang-undangnya memang yang tidak tegas sehingga kemudian tidak bisa melakukan langkah-langkah, saya setuju dengan Pak Kapolri, Kepala BIN bahwa juga Pak Dirjen setelah ini saya kira kita harus membuat Undang-undang anti Terorisme itu, saya kira kita tidak rugi karena ini sesuai dengan tegas segala­galanya bahkan kita sedikit menafikkan atas nama kedaulatan negara kalau untuk menangani Terorisme, untuk melawan terorisme besar-besaran, tetap itu ekstrimnya, rumusan disini saya kira cukup baik kalau itu ditangani oleh antar negara karena ini kejahatan Internasional didalam Rancang Undang-undang ini.

Terakhir soal yang mendanai, saya ingin memperoleh informasi dari berbagai negara tentang kelompok-kelompok yang mendanai ini, tadi saya sudah singgung soal motifnya dan mereka itu punya dana yang terus menerus ada, yang bisa ditransper atau bisa dikirim ke orang-orang yang melakukan aksi-aksi teroris itu, ini kok tidak masuk aka!, mereka ada, faktanya mereka bisa mendanai, kemudian yang tidak masuk aka! mereka ada tidak bisa ketangkap, mereka itu dananya dari mana, usahanya apa, kok enggak bisa kita tahu, ini apa betul ini ada. Jangan-jangan ini hanya karangan-karangan, karena itu saya kira, kami semua minta diinformasikan ini diyakinkan bahwa itu jelas ada, bahwa itu kesulitannya begini, ini perlu diinfcrmasikan di forum ini dan Pak Dirjen, Pak Kapolri Maupun Bapak BIN, saya kira demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih Bapak Ketua. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Effendy Choirie, Selanjutnya Saudara Ali Mochtar Ngabalin, silahkan.

F.BPD (DRS. ALI MOCHTAR NGABALIN. M.SI) :

Saudara Ketua Terima kasih, Saudara-Saudara para Wakil Ketua serta Anggota yang kami hormati, Bapak Kapolri Jenderal Sutanto, Assalamu'alikum Wr. Wb. Bapak H. Ansa'ad Mbay Desk Anti Teror Menko Polhukam, kenapa Menkonya tidak datang, memang hanya anti terornya saja, Kepala BIN yang saya hormati,

Ditempat ini kita pernah menyelesaikan 2 Kovenan Internasional tentang Hak-hak :Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Soslal dan Budaya di Komisi I beberapa bulan yang lalu, acaranya sampai tengah malam begini juga, malam ini ditangan saya juga ada 2 Rancangan Undang-undang kedua Kovenan yang akan kita ratifikasi, saya dari Partai Islam BPD punya latar belakang dari organisasi pelajar islam Indonesia pernah menolak asas tunggal Pancasila, alamatnya di Menteng Raya 58 yang catatan BIN itu, itu menjadi kompleks dimana, dimulai orang-orang yang melakukan teror yang masuk koalisi yang kemarin di Palu, dan beberapa yang ditangkap di Denpasar dan tempat di tanah Jawa, 2 Kovenan ini bagi saya sungguh sangat berkepentingan,

sangat berkepentingan dan beberapa kali kita rapat baik sebelum Pak Syamsir menjadi Kepala BIN maupun setelah beliau menjadi Kepala BIN, berkali-kali saya selalu menjelaskan dan menyampaikan bahwa ketika kita melakukan identifikasi terhadap kcgiatan yang berkaitan dengan Terorisme, maka kita melakukan sejumlah identifikasi dan ciri-ciri, ciri-ciri sementara yang buat dan bisa dipegang itu adalah mereka yang mempunyai tanda hitam punja jenggot, bukan seperti saya, seperti saya bolehlah tapi yang sedikit-sedikit begini, kemudian Pakai sorban seperti saya, celananya diatas mata kaki dan saya berpikir kalau saja nanti kita bisa meratifikasi ini, maka kita bisa menggunakan ini untuk melakukan sernua langkah-langkah yang kongkrit untuk mengidentifikasi mahluk-mahluk, bangsa-bangsa mana yang disebut teroris, karena itulah saya berkepentingan dengan pentingya untuk melakukan ratifikasi dari ke dua Kovenan ini, perlu juga disampaikan kalau ada Kovenan ini segera ada diratifikasikan, kemudian disetujui Dewan kita menandatangani, maka saya juga ingin mengatakan bahwa kita tidak menemukan lagi nanti ada petugas yang masuk keluar pesantren, kemudian ambil sidik jari yang kemarin itu, terrnasuk Kapala BIN yang rnengeluarkan statement terhadap perubahan strategi terorisrne dari born bunuh diri atau penculikan kepada para pejabat, yang saya anggap itu perrnulaan-perrnulaan yang arnat konyol yang tidak memiliki alasan yang cukup kuat, apakah itu juga menjadi alasan untuk kepentingan publik atau memang untuk konsumsi kalangan terbatas, kalau Anggota Dewan itu juga rnasuk dalam katagori pejabat negara, rnaka hitungannya tangan kita ini tidak habis dijurnlah Anggota 550 sederhana sekali bisa disirnpaikan, saya kira juga ketika karni ke Poso itu, dua kali pertarna dengan Pak Sutradara Ginting kemudian Pak Yuddy Chrisnandi, kernudian setelah born rneledak beberapa hari setelah ada penyataan kita baca dimedia tentang perubahan strategi Terorisrne dari born bunuh diri kepada penculikan pejabat, terus born meledak di Palu, karena petugas konsentrasinya menjaga pejabat sehingga tidak rnengurus orang didaerah born meledak dia tidak tahu begitu, itu kita dengar kalimat-kalimat itu kita boleh sering kajian-kajian kita terhadap kedua Kovenan ini.

Saya ingin mengatakan bahwa kedua Kovenan ini ada pernyataan dan ada persyaratan seperti pada pengesahan Konvensi Internasional pemberantasan pengeboman oleh Terorisme tahun 1997 adalah persyaratan untuk tidak masuk dalam pasal 20 yang kita baca dalarn rancangan ini, begitu juga dengan Kovenan yang satunya, ketentuan pasal 2 Kovenan Internasional tentang Pemberantasan Pe!1danaan Teroris juga tidak masuk dalam pasal 2 itu, dari persayaratan ini saya kira memang ada hal yang menjadi penting untuk segera kita pahami bersama berkaitan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan prinsip yang berkaitan dengan keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Saya ingin mengatakan bahwa saya sarna sekali tidak meragukan, tetapi saya rnernpunyai prediksi yang sangat kuat bahwa kita rneratifikasikan kedua Kovenan ini, maka nanti akan muncul lagi tuntutan-tuntutan baru dari Arnerika Serikat, bagaimana prediksi Bapak, baik dari Bapak Kapolri, Tuan Desk Anti Teror, Kepala BIN, nah ini penting, penting kenapa karena cepat ataupun larnbat kita akan dirnintakan pendapat keluar. Sebentar kita akan dirnintakan pendapat seberapa jauh kewenagan negara terhadap hak-hak dasar yang harus terlindungi, saya ingin sampaikan ini karena saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak rnenunggu kalau seperti tadi Bapak jelaskan itu dari Pak Arnsa'ad Mbay kalau Bapak ini saya rnernpunyai Universitas dan rnernpunyai kualifikasi saya kasi profesor anti teror Bapak saya kasih ahli-ahli teror dinegeri ini serius itu, tapi saya tidak tahu apakah nanti yang poin Bapak sarnpaikan ini juga akan masuk berkaitan dengan kerja kita, berkaitan dengan kedua Kovenan yang akan

37

kita ratifikasi, saya tidak tahu, saya sama sekali tidak mengerti, hal penting yang ingin saya sampaikan saya tidak tahu siapa yang memberikan kewenangan untuk menjawab, dalam ha! anti teror berkali-kali saya ingin mengatakan kalau Presiden 'ini panik terhadap persoalan-persoalan yang sangat prinsipil yang berkaitan dengan persoalan dalam negeri, saya ingin mengatakan bahwa tugas­tugas perbantuan TNI itu diatur oleh Undang-undang, bukan diatur atas kesePakatan Panglima TNI dengan Kapolri, bukan diatur atas kesePakatan intruksi Presiden sehinga nanti tidak terkesan seperti pernyataan Panglima TNI bahwa polisi tidak memiliki kemampuan apa-apa sehingga kami resah, itu pernyataan resmi, saya punya foto copy, sehingga ada pejabat di Makasar yang juga menyebutkan-menyebutkan pada waktu Pak Ansa'ad terakhir menjadi Kapolda, justru mengidentifikasi ada teroris dibilang PKI, kerja apa bangsa kita begini, janganlah cepat-cepat mengambil kesimpulan membuat kacau ini masyarakat dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak mengerti karena itu berkali-kali, saya mengatakan saya tidak setuju dengan Saudara Kepala BIN, sehingga berkali-kali saya mengatakan kalau Bapak tidak layak untuk menjadi Kelapa BIN harus berhenti dan mundur, saya punya catatan terakhir kita ketemu ini, ini jawaban kepala BIN, saya menemukan sejumlah peran dari Kepres Nomor 5 Tahun 2002 tentang fungsi kewenangan BIN.

Nah seberapa jauh Bapak sudah lihat dua Kovenan ini, pasal-pasal mana yang membahayakan negara, pasal-pasal mana yang sudah Bapak baca, pasal­pasal mana yang perlu ditengok lebih baik, saya ingin mengatakan agar ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mengggangu stabilitasi keamanan ini, Undang-undang Dasar telah mengatur Undang-undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara, Undang-undang Nomor 3 tentang Ketahanan Negara dan Undang-undang TNI, semua jelas pengaturannya tldak ada over lapping, kecuali ada orang-orang yang tidak siap melihat situasi ini dan memberikan terjemahan yang tidak benar karena itulah saya ingin mengatakan bahwa jangan jtJga nanti, saya tidak mau polisi panik, panik sehingga saya sudah minta maaf saya terlambat tadi datang saya tidak tahu apa yang dibahas, kemarin Alvin Lie membaca surat dari Polda, apa dari Polri, dari Mabes, jangan juga saya anggap nanti Pak Sutanto, oke karena ini persoalan-persoalan nasional, persoalan negara karena itulah kami berkepentingan untuk membacakan kajian-kajian konstitusional tentang peranan Polri dalam peranan negara, supaya jelas, mana batas kerja klta, saya minta supaya lnl penting, saya ingin katakan bahwa saya Plmpinan Fraksi, Angota Komisi I sangat berkepentingan dengan kedua Kovenan ini harus segera diratifikasi, fungsi kerja dan kewenangan ini harus jelas, kemudian ~ita berkepentingan, kita tidak uruskan dengan negara lain, siapa pun orangnya, agenda-agenda kepentingan politik terhadap persoalan-persoalan lain, tapi menurut saya sebagai warga bangsa, sebagai anggota Parlemen, sebagai representasi dari Partai Islam, sebagai representasi resefentasi organisasi pelajar islam, sebagai resefentasi dari gerakan-gerakan, organisasi-organisasi islam di negeri ini, saya ingin mengatakan saya berkepentingan dengan kedua Kovenan ini segera kita bicarakan, Kepala BIN, Bapak Kapolri, Bapak Ansa'ad, Pimpinan.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Saudara Ali Muchtar, Selanjutnya Saudara Marzuki Darusman, silahkan.

F.PG CMARZUKI DARUSMAN, SH):

Terima kasih Pimpinan, Saudara Kapolri, Saudara Kepala BIN, Saudara Desk Anti teror, Dan Saudara-Saudara rekan-rekan Anggota Komisi I,

Pertama saya ingin menyampaikan penghargaan atas penjelasan yang baik pengajuan gagasan untuk meratifikasi dari kedua Kovenan ini, beberapa waktu yang lalu kita juga melakukan ratifikasi terhadap konfensi ini, beberapa Kovenan yang berkaitan hak asasi manusia, dengan demikian maka diajukannya dua konfensi ini kiranya merupakan suatu tampilan kegitan ratifikasi atau legislatif yang melengkapi berbagai dasar-dasar ketentuan-ketentuan internasional didalam kita semakin memasuki interaksi dan pergaulan­pergaualan internasional secara luas, Konvensi ini, dua Konvensi ini secara proposional menyoroti masalah-masalah yang spesifik dan karena itu memang merupakan forum kelanjutan dari serangkaian kebutuhan-kebutuhan yang berkesingmbungan secara nasional untuk memberantas tindakan-tindakan terorisme.

Saya setuju sebetulnya kita menunjukkan sebagai undang-undang untuk diratifikasi untuk diketahui dengan penjelasan dan pokoknya adalah yang diratifikasi dan hal-hal yang didekorasi, kita tidak ingin membicarakan lain malam ini kecuali masalah ini, oleh karena semakin cepat kita mendalami semakin . cepat kita membahas ini semakin baik, semakin kita tidak menyepitkan ruang gerak, itulah tindakan-tindakan Terorisme luas dan karena itu suatu kesepahaman ini memang suatu kesepahaman politik, sebagaimana kita ketahui oleh masyarakat juga bal1wa ada suatu tekad bersama kita ini, dari pihak direktorat yang masyarakat yang diwakili oleh Anggota DPR pada malam hari tidak ada sedikitpun ini untuk semakin memperkuat segala hal untuk memerangi Terorisme ini, dan rencana itu begitu kuat hal-hal yang secara khusus memang berbagai dengan masalah ratifikasi pada saat diajukan, yang menjadi pemerhati kita adalah bahwa terorisme pada saat ini agar diberantas sehinga ada kemauan kesana untuk memperkuat kita masing-masing untuk bertindak dan kaitan ini saya kira dialog yang lakukan pada malam hari ini dapat dipahami juga oleh publik suatu bertukar pikiran antara masyarakat secara dinamis baik kami dengan Pemerintah, dalam hubungan ini Bapak Kapolri saya sangat prihatin bahwa akhir-akhir ini memang ada sesuatu gejolak tekanan terhadap Anggota-anggota DPR dan karena itulah saya kira jadi sangat penting bahwa kita diharapkan suatu kemampuan yang tinggi untuk bisa menunjukkan pada masyarakat bahwa apa yang dibicarakan disini dan apa yang disePakati disini merupakan hasil pembicaraan yang antara dari pihak DPR dengan Pemerintah.

Oleh karena itu, saya kira menguatkan daya kemampuan untuk mewakili masyarakat di DPR ini sangat penting, kita prihatin bahwa walaupun sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Kapolri tapi saya tidak sempat mendengar bahwa ada upaya-upaya dipihak Kepolisian kalau saya baca ini sepotong surat berita ini untuk m .. elakukan penyelidikan terhadap Anggota DPR, ( Ketua : Saudara Marzuki tadi sudah kita sePakati membicarakan secara ), Saya juga ingin menekankan bahwa dengan disepakati itu pada sesi ini kita fokus pada soal tadi semua hal-hal itu kita fokus masalah hukum dasar, tetapi ini kaitannya dengan kalau kita anggap melakukan-melakukan ratifikasi terhadap masalah konfensi ini, maka itu harus merupakan suatu kesepahaman yang dilihat oleh publik yang secara dinamis mempertimbangkan secara aspek dari pada ratifikasi termasuk juga menghindari salah pengertian bahwa Anggota DPR ini serta

?O

merta meratifikasi atas perbincangan Pemerintah, tetapi ini merupakan suatu yang secara khusus Anggota DPR untuk dipahami keperluannya, lebih-lebih kalau misalnya sekarang ada suatu kondisi umum dimana Anggota DPR melaksanakan tugas secara wajar maka tidak perlu meninjau kadar yang kita sedang alami ini dimana didalam beberapa hari terakhir ini ada tekanan-tekanan kepada Anggota DPR, mekanisme yang dilakukan dialami oleh Anggota DPR, surat perintah yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian, Saudara Kapolri kalau Kepolisian hendak suatu aparat yang bisa melakukan penopangan yang perlu terhadap; Konvensi-Konvensi yang akan diratifikasi ini maka dia harus menjadi sesuatu bagian yang jelas terhadap alur seluruh Indonesia, karena itu saya kira hal-hal yang berkaitan dengan kendali intelijen harus diatasi oleh institusi dalam perkembangan yang kaml lihat sekarang ini, maka fungsi-fungsi ini harus dijalankan oleh pihak yang reserse misalnya semestinya oleh Kepolisian dewasa ini.

Nah oleh karena itu saya ingin menekankan Saudara-Saudara bahwa masalah ini bukan kita mencairkan masalah teroris pada malam hari ini tapi membicarakan tentang Konvensi ini tapi dalam pertalian juga dengan tentang melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya ini, sekian Pak Ketua. Terimakasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Marzuki Darusman, Selanjutnya yang terakhir adalah Saudara Soetadji, silahkan.

F. PD CSOETADJI, S.IP, MM).:

Terima kasih Pimpinan. Kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati, Kepada ketiga narasumber yang saya hormati,

Saya ingin menggaris bawahi bahwa yang pertama disatu sisi dengan Terorisme yang sangat dibidang, tadi pernyataan Saudara Ali Muchtar tadi ada juga membentuk ada yang menjadi profesor Terorisme, kira-kira begitu, tapi selepas itu tadi sudah diutarakan oleh Saudara Ketua DKPT tentang latar belakang salah satunya sarannya adalah suatu adopsi tetapi ada konfliknya, adopsi terhadap Undang-undang yang memang bagus dan pas dengan mewadai dari berbagai hal itu barangkali yang ditulis sesuatu hal yang nyata atau tiba kita angkat untuk suatu kehormatan barangkali, kemudian hasilnya kunjungan kami yang latar belakang diutarakan tadi secara fisik dilapangan yang ada tiga teror-teror ini mengacu adalah petugas di lapangan baik dari Poso dari Palu yang saya ikuti itu dana yang perbedaan dana dari pihak kepolisian maupun DIM, maupun dari pihak Sasgas disana itu mencolok, perbedaan dana pembantuan dana yang dioprasionalkan itu juga sangat berpengaruh itu pada Anggota, jangankan itu pada Wakil Ketua, Wakgas atau Wakopkam sendiri, itu berangkat seminggu baru mendapatkan dana, itu untuk diketahui para Anggota yang terhormat, itu dana sendiri, itupun masih kecil kalau boleh dikatakan kurang termasuk anggota dari kepolisian, saya sudah koordinasi tak mampu, dan itu untuk mengejar yang dikatakan Pak Syamsir selaku Kepala BIN, ada titik-titik kritis dari oknum-oknum yang diwaspadai tadi ternyata tidak ada dana, ini juga harus diwaspadai karena itu saya sarankan bahwa pihak Kapolri didalam penegakan hukum itu memang dengan komisi lain, tetapi didalam penegak teror dan intel ada Komisi I disini, makanya saya dengan hormat kepada Kapolri

df?

untuk dibicarakan dengan Komisi III supaya jelas sehingga hal-hal yang terkait dengan bidang kami ini, itu harus diwaspadai oleh kami, jadi tidak mengambang kita ini ditangani oleh Komisi lain.

Kita untuk menerima Konvensi tadi kalau kesiapan kemampuan yang intelijen kewaspadaan dari setiap TNI tidak mampu, jangankan para anggota, para perwira ataupun rekan-rekan yang terhormat intelektual pun tidak mampu, tidak mempunyai suatu intelijen kewaspadaan tadi untuk ini sejauh mana Kepolisian atau berkutat mempunyai lingkup intelijen ini untuk bisa memberikan suatu penjelasan untuk tingkat kewaspaadaan terhadap intelijen. Contoh juga yang di Paso yang saya lihat kebetulan kami kesana kebetulan Kapolres subuhnya baru diancam karena Kapolres juga merupakan symbol kenegaraan, seandainya saya tidak menjadi kehendak Allah, seandainya Kapolres itu persis kena kepalanya sejauh mana ternyata polisi saja tidak mampu Kapolresnya, inikan sangat berbahaya.

Kemudian yang ketiga yang saya dengar dari wawancara dengan rekan­rekan Anggota Datasemen 88 yang katanya kami ini ditugasi oleh pihak Kapolri memang untuk melaksanakan atau tugas negara di dalam melaksanakan penangkapan dan sampai kepada tugas-tugas untuk memberi informasi, kan selalu bergerak didalam dengan yang kita waspadai sekian puluh orang teror tadi, beberapa tahun yang mendatang teror juga akan lepas dari hukuman sehingga keluhan-keluhan terhadap keluarga, keluhan-keluhan kalau dia sudah terlepas dari hukuman dia masih mengeluh pada rekan-rekan di Polri apa ia mampu dengan gajinya, apa perlu mungkin juga tambahan barangkali, Saya tidak tahu, Komisi I juga tidak mengerti sejauh mana satuan 3 yang ada untuk mendukung hal itu dan ini juga perlu diwaspadai oleh rekan-rekan sekalian, barangkaJi tiga itu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ya, terima kasih Saudara-Saudara para Anggota Komisi I yang terhormat. Pak Kapolri, Kepala BIN dan Ketua Pers. Demikianlah beberapa tepatnya 16 orang pembicara yang terhormat dari Komisi I menyampaikan beberapa pertanyaan, pengarahan untuk klarifikasi semuanya dalam rangka menggali hal-hal yang memberikan masukan lebih banyak bagi kita dalam rangka tugas membahas ratifikasi dua Konvensi.

Kami persilahkan untuk menanggapinya. Pertama Bapak Kapolri.

KAPOLRI:

Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Kami bertiga akan berusaha menjawab saling mengisi dan disin! hadir tim perumus yang merumuskan tentang rencana ratifikasi ini nanti akan menjawab juga tentunya.

Bagian pertama dari Bapak Slamet Effendi untuk masalah deklarasi dan reservasi dari tim perumusnya. Kami akan mencoba menjawab tentang hukum kita yang masih lemah contohnya misalnya tentang penahanan awal 7 hari, padahal untuk teror ini kaitannya adalah jaringan yang tempatnya tidak hanya di satu kota saja, dia bisa di kota lain, pulau lain bahkan negara lain kalau hanya 7 hari tentu tidak akan cukup. Dinegara lain, Australia sekarang satu tahun dia bisa menahan, di Malaysiapun demikian kita ini sangat dibatasi sekali masih banyak lain lagi contoh-contoh yang meninjau tentang itu.

·',.

• ' Berikutnya untuk masalah rahasia bank dan segala macam tentunya akan

diatur dalam RUU Bank bukan masuk ke dalam Konvensi tadi yang Konvensi inikan isinya sudah tetap tinggal kita menyatakan deklarasi atau reservasi itu saja.

Berikutnya untuk kerjasama yang kita lakukan multilateral, bilateral sudah banyak terutama dalam kaitan operasional kita lakukan contoh misalnya kita menangkap daftar pencarian dari Singapura yaitu Slamet Lastari yang mengebom · Changi I dan Changi 2 kita berhasil tangkap dan kita handing over ke Singapura walaupun ekstradisi belum ada tetapi dengan kerjasama polisi ini bisa kita lakukan sambil menunggu tentunya ekstradisi Pak.

Yang berikutnya dari Bapak Permadi apa sudah siap untuk ratifikasi. Saya kira kalau bisa ratifikasi dan RUU-nya kita garap secara simultan akan sangat bagus sekali Pak, tetapi kalau tidak bisa manapun yang lebih dahulu tentu harus kita jalankan jangan sampai saling menunggu Pak. Ratifikasi diterima 100% tentu akan ada hal-hal yang rugi kan kita ada klausul dalam yaitu deklarasi ataupun reservasi itu bisa kita masukkan dan tentunya kalau ada hal-hal yang merugikan bisa kita tidak lcikukan. Untuk uang yang digunakan selain uang yang dari luar negeri untuk biaya teroris berdasarkan dari pengakuan para tersangka yang kita i:angkap yang sudah kita proses demikian juga berdasarkan penyidikan di lapangan yaitu bukti transfer uang melalui perbankan dan lain sebagainya. Itu buktinya memang ada dari luar tersebut Pak, kalau dari dalam selain iuran antar anggota juga ada semeicam fine (denda) tadi dengan cara merampok ini juga sudah terbukti berdasarkan pengakuan para tersangka maupun bukti lain yang memperkuat tadi, juga misalnya seperti yang di Semarang mereka berusaha dengan menjual pulsa yang satu bulan bisa memperoleh kurang dari Rp. 5.000,­untuk membiayai mereka itu melatih orang yaitu sebesar Rp. 500.000,- tidak besar biayanya yang mahal hanyalah untuk membeli bahan-bahan kimia saja tetapi biaya pelatih, makan dan segala macam tidak tinggi karena mereka biasa hidup dengan standar yang rendah katakanlah.

Berikutnya dari Bapak Marcus Silano, ancaman dimana tadi yang kami sampaikan adalah data dari daerah-daerah jadi ini daerah-daerah sudah tahu dia yang menangani, jadi bukan data pada kami tidak kami sampaikan ke daerah, justru ini adalah hasil bersama, baik antar Pemda itu sendiri maupun Mabes Polri tentang kemampuan intelijen kita, aparat kita. Saya kira kalau Bapak tadi sampaikan kemampuan kita masih lemah mungkin saya kurang setuju karena justru pihak luar negeri memuji kemampuan intelijen kita. Ada suatu dalam surat kabar dari Herald Tribune itu menyebutkan bagaimana naluri intelijen anggota kita ini lebih bagus, terbagus di dunia. Itu dinyatakan oleh data-data tadi yang dibawa oleh Kepala Palisi Singapura ke kita. Kita malah tidak tahu tadinya mereka menyampaikan ini pengakuan dari negara luar.

Saya kira saya ungkapkan berkali-kali kita bisa melaksanakan justru kalau dikatakan intelijen kita tidak mampu itu tidak benar, tidak mungkin memang 100% terungkap semua saya kira karena kita tidak mungkin bisa tahu pikiran orang kalau mereka adalah sindikat. Kelompok mereka tertutup, mana mungkin kita bisa tahu kita bisa mengikuti kalau ada perilaku mereka, gerakan mereka dan lain sebagainya yang baru kita awasi tetapi kalau dilakukan secara tertutup contohnya saja misalnya pengalaman yang di Malang. DR. Azhari dengan si Yahya disuruh ke Semarang, Cholili itu diperintah untuk membawa born ke Semarang menggunak2n sandi mengirimkan kotak kosmetik supaya dibawa ke warung sate. Warung sate ini apa maksudnya dimana tidak tahu Cholili, padahal ia tinggal dengan Azahari dari bulan Juli sampai September. Selama 3 bulan ia

d7

tinggal dengan Azahari dari bulan Juli sampai September selama 3 bulan ia sudah tidur sama-sama satu keluarga itu pun masih tertutup. Baru tahu setelah subuh menjelang ia mau berangkat baru dikasih tahu bahwa yang dimaksud warung sate adalah Semarang. Antar mereka pun demikian ketatnya itulah. Tentu tidak mudah kita membongkar jaringan teroris itu, karena itu kalau mungkin dikatakan kita tidak mampu tidak benar sama sekali 100 % tidak mungkin Pak ya, tapi kalau kita sudah hebat mengungkap dibandingkan dengan Amerika sekarang belum bisa mengungkap Pak, negara lain belum bisa, yang kalah kita hanya peralatan dan anggaran itu saja.

Berikutnya untuk ratifikasi tentu kita banyak untungnya, karena kita korban disini, ya kalau kita mau, memangnya kita bodoh Pak, ya kita tidak mau Pak. Ya tidak akan terjadi itu Pak. Pasti kita banyak dirugikan, contoh misalnya pelakunya pendonornya diluar kalau kita tidak bisa mengungkap donornya oleh negara yang ada disana kita tidak tahu apa motifnya tadi yang Pak Effendy Choiri tanyakan diantaranya itu motifnya dari pengirim donor mereka yang di Luar Negeri tadi selama ini, tanpa ratifikasi tidak bisa menjangkau yang di Luar Negeri tadi. Dengan ratifikasi negara tersebut pun meratifikasi tentu kita akan bisa mengungkap secara tuntas nantinya Pak. Jadi kepentingan kita lebih besar, lebih diuntungkan dari pada negara lain dalam rangka menumpas terror ini. Berikutnya dari Bapak Sidartc saya kira benar sekali Pak single identity number harus segera diterapkan karena ini kebutuhan yang segera.

Sekarang dari Departemen Hukum dan HAM sudah menerapkan paspor yang baru Paspor ini ada geometric, ada sidik jari yang tidak bisa dipakai, tidak bisa misalnya berganti nama tempat tinggal, tetapi sidik jari tidak dirubah pasti akan ketahuan. Saya kira ini usulan yang bagus dari departemen Hukum dan HAM tinggal berikutnya nanti KTP yang tinggal tadi.

Berikutnya dari Pak Hatta, ini tentang yurisdiksi, pesawat terbang dan sebagainya tentu kalau belum terbang kalau didalam sini sudah ada, kalau dipesawat terbang milik Indonesia bisa terbang di Malaysia dimanapun itu masih dianggap negara Indonesia, wilayah Indonesia yang hukumnya hukum Indonesia, tetap berlaku Pak walaupun pelakunya misalnya orang Inggris dari mana tetap terkena dengan hukum kita.

Berikutnya dari Bapak -Effendi Simbolon, saya kira betul sekali, jadi yang penting memang implementasinya dan kita siap, kita sudah siap justru kita menunggu Kovenan tersebut akan memperkuat kita nantinya didalam banyak pengung~apan ini.

Interupsi Pak, saya sedikit interupsi, tentunya aparatnya siap, tapi perangkat hukumnya sudah cukup tidak, karena kalau kinerja sudah pasti seperti tadi Bapak utarakan bahkan kita sudah lihat hasilnya tetapi sering terjadi pro kontra, katanya ini sudah baik tetapi prosesnya menjadi masalah nantinya karena payung hukumnya yang belum kongkrit menurut saya, itu Pak kesiapan lebih kepada perangkat hukumnya. Kalau untuk praktisi undang­undang sudah ada di Departemen Hukum dan HAM sekaligus disana kami sudah dilibatkan waktu itu penyusunannya sekarang sudah ada di Departemen Hukum dan HAM. Kami bisa sama-sama jalan. Itu bagus sekali itu. Untuk kerja sama operasional saya kira tidak masalah tujuannya hanya untuk bisa terungkap kasus itu contoh misalnya di Bali karena kemampuan mengolah TKP kita masih terbatas DNA dan segala macam untuk menyelidiki bomnya dari apa, kawasan kita masih terbatas bisa saja kita minta bantuan luar tetapi hukumnya tetap saja hukum Indonesia yang berlaku. Jadi mereka tidak ada intervensi kepada

hukum l<ita hanya membantu untuk mengungkap misalnya jenis bomnya apa dan sebagai nya.

Berikutnya dari Pak Gayus Lumbuun, saya kira yang dimasalahkan hal tadi pengertian terror serta definisi, kita mungkin tidak terlalu rnelebar, tadi ada Hamas segala macam yang dianggap sebagai terror. Yang dianggap terror adalalah yang kita apllkasi yaitu terror yang terkait masalah hukurn, tentunya yang masih pada unsur-unsur pidana kita itu, tidak keluar dari itu jadi jangan khawatir · nanti misalnya ada kelompok lain dianggap musuh ke teror dan sebagainya, itu tidak Pak. Tetapi yang terkait rnasalah born dan musuh unsur­unsur tindak pidana kita itu saja. Untuk pencegahan memang benar sekali Pak kita rasakan tidak nyaman ya Pak, diperiksa segala rnacarn rnernang harus dicarikan jalan keluarnya, mungkin dengan tekhnologi yang kita berikan cukup dengan orang lewat di special door sudah ketahuan bawa born atau tidak Pak, tidak harus diperiksa, dibuka segaia rnacam tentu perlu biaya, tetapi kalau ingin pelayanan nyarnan ya ·harus rnengeluarkan upaya kita nanti untuk disampaikan.

Berikutnya dari Bapak Suparlan, teror pelaku diantaranya hukum kita memang rnasih lemah, jadi kalau hukumnya kuat, sanksinya berat saya kira akan ada efek jera juga, disamping juga pencegahannya, karena kalau pencegahan tidak kita lakukan terhadap para calon-calon pelaku born unsur rnisalnya tetap akan rnuncul-muncul juga. Contoh di Bali kernarin, 3 pelakunya adalah orang-orang baru semua, bukan orang-orang lama berarti sosialisasi pada remaja kita harus secara intens dilakukan dan ini bukan tugas polisi tetapi seluruh lapisan masyarakat.

Berikutnya Sdr. Ali Mudatsir ya, aktifitas Terorisrne ini ada sebabnya antara lain karena masalah ketidakadilan yang diluar negeri, tetapi dibawa kedalarn negeri misalnya perlakuan amerika terhadap negara lain rnisalnya Palestina; Israel dan sebagai nya. Masalah disana tetapi dibawa kesini, yang jadi korban bangsa kita yang terpuruk ekonorninya, keamanannya bangsa kita, ini kan tidak pas Pak. Kalau solidaritas mungkin dia suarakan ke PBB, katakan kalau dia ingin; mernbunuh, ya bukan di Indonesia tetapi disana lah, dinegara sana yang rebut gitu Joh itu kan bebas, tapi itupun tidak boleh dikatakan ekstrirn. Kernudian juga adanya suatu ajaran yang sesat yang ini bisa rneyakinkan untuk pernuda atau rernaja kita yang agamanya kurang kuat, contohnya rnisalnya dengan born rnernbunuh orang-orang tertentu rnasuk surga, di surga keternu dengan 7 bidadari cantik katanya dan ini bukan di pondok pesantren. Makanya kalau ada yang rnengatakan polisi arnbil sidik jari pesantren itu salah besar, pelakunya bukan orang pondok pesantren, rnemang ada oknum ponpes ada juga dari perguruan tinggi. Azhari sendiri kan lulusan luar negeri, dia doctor, jadi siapapun bisa digalang oleh rnereka karena keyakinan agamanya yang kurang tadi. Contoh misalnya Azhari, si Cholili dia digalang, anak ini kan suka menyendiri Pak, introvert, dia rnernbayangkan punya pacar cantik karena anaknya dengan penarnpilannya tidak rnungkin bisa punya pacar cantik, tidak punya uang, dia rnernbayangkCln punya pacar cClntik dan diberikan ajaran bahwa kalau dia jihad dengan rnernbunuh diri rnendapatkan bidadari di surga, tertariklah disitu, nah disini ada ladi rasionalisasi yang digunakan oleh rnereka yang rnenggalang pada calon-calon pelaku born bunuh diri, tentu disini perlu turun tangan para ularna, para kiyai, para pendeta untuk rnernberi cerarnah pada rernaja-remaja kita jangan sarnpai tergalang.

Berikutnya dari Bapak Untung Wahono, saya kira definisi Terorisrne sudah jelas yang dimaksud adalah born yang tadi, bila tidak ditangani akan

44

didikte. Sudah jelas tadi bahwa tidak mungkin kita akan mengikuti kemauan orang lain yang merugikan kita. Masalah Hamas juga tentu kalau dia tidak berbuat teror di Indonesia, ya tidak masuk dalam kelas anti terror kita, kalau dia mengebom disini ya masuk.

Berikutnya dari Bapak Andi Nasution, harus ada semua kompensasi ataupun apa saya kira pihak yang diuntungkan disini bukan pihak yang dirugikan, justru kita akan lebih untung asalkan keatas saya setuju Pak. Memenuhi target kita di medan sudah turun drastis, premanisme yang di Medan dikenal ......... sudah berubah dan terlaksana.

Cukup jelas dari Bapak Abdillah Toha, kalau kita skeptis misalnya kita tidak harus dikasih, kita tidak berhasil memberantas secara efektif, karena itu kita harus ratifikasi ini. Untuk penamaan Al-Qaedah ini adalah keterangan dari para tersangka sendiri Pak yang berhasil ditangkap, mereka menyatakan seperti itu, bahkan dari penyidikan yang memberikan istilah seperti itu, bukan justru kami dalam setiap kesempatan selalu menghindari istilah-istilah yang bisa menimbulkan yang sensitive itu. Kita menghindari contoh misalnya Azhari kita sebut saja kelompok terror Azhari, kelompok terror Nurdin Moh. Top tidak menggunakan istilah-istilah yang bisa mengundang kerawanan.

F-PDIP {DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON) :

' Interupsi Pimpinan, kalau yang ditangkap itu bukan Al-Qaeda itu kan

selesai, sudah Al-Qaeda nya dimana cukup jelas. Saya kira itu hanya ... itu bisa menyesatkan tetapi kalau dia mengatakan bahwa dana ini dari si A atau si B itu lebih konkrit, kalau dikatakan dari Al-Qaedah, dimana Al-Qaedah itu walaupun itu asalnya dari yang ditangkap.

Terima kasih.

KAPOLRI:

Memang di luar negeri ada namanya Pak, misalnya contoh Halid Sayid Mohammad, Panglima operasi Al-Qaeda di Pakistan. Karena itu kita ingin ratifikasi kalau di Pakistan meratifikasi kita kan bisa mengungkap disana juga Pak, menangkap disana juga tidak hanya pengakuan-pengakuan saja jadi kita diuntungkan disitu.

Berikutnya dari Bapak Effendi Choirie mengenai definisi teroris, saya kira sudah dijelaskan tadi, maksud Hammas yang biaya motifasinya apanya tadi kalau kita bisa menghapusnya dari luar pasti kita bisa meratifikasi, akan tahu motivasinya apa.

Berikutnya dari Bapak Ali Mokhtar Ngabalin, masalah ponpes sudah dijelaskan tadi Pak, tidak ada dari polisi untuk memerintahkan dia untuk mencari di ponpes Pak, kalau ancaman terhadap pejabat negara diantaranya selain dinyatakan Pak syamsir itu ada dokumennya, yang kita ketemukan oleh kelompok terror dalam laptop mereka. Sasarannya adalah pejabat negara itu Pak.

F-PDIP CDRS. EFFENDI M.S. SIMBOLONl:

Hal yang pertama yang nanti bisa di-stressing begini dari sisl geopolitik pembangunan image and character building berkaitan dengan apa yang dilakukan saya ingin menyatakan bahwa saya setuju tadi dengan Pak Kapolri,

45

bahwa ada hal-hal yang memang diupayakan agar tidak masuk kepada persoalan-persoalan yang sensitive. Saya ingin mengatakan bahwa kalau seperti yang dijelaskan oleh Pak Kapolri terlepas dari itu menjadi agenda atau petugas kepolisian atau siapa saja. tetapi citranya akan tidak bagus Pak, dan itu kita rasakan, saya kira Bapak rasakan itu, kita rasakan berkaitan dengan persoalan pencitraan, jadi kalau negara nanti tidak mampu melakukan perlindungan terhadap hak-hak komunitas kebetulan saja itu dilakukan oleh semua orang­orang Islam, anak-anak muda jelaskan, yang antara akal dan nafsunya tidak nyambung antara intelektualnya tidak ada.

Jadi maksudnya begini kita harus jujur menyatakan bahwa selama kasus teroris born perbom ini dimana-mana berjalan. Negara atau .... Saya ingin menyatakan ini beberapa kali saya tidak hanya ngomong saja disini tetapi saya pernah menyampaikan ini juga pada waktu pertemuan pimpinan Fraksi dengan pejabat-pejabat pemerintah termasuk dengan Presiden saya sampaikan persoalan ini termasuk dengan Wakil Presiden saya sampaikan dimana kewenangan negara untuk menjaga citra komunitas berkaitan dengan pencitraan terhadap komunitas yang tercederai, jadi ketika melakukan sidik jari dan apalah bentuknya itulah ponpes. Kita sudah mengklarifikasi siapa yang punya kewenangan untuk menjelaskan bahwa gerakan yang dilakukan atau kerja yang dilakukan oleh petugas atau aparat keamanan ini untuk kepentingan negara, tapi kenapa ke pesantren tidak ada yang menjelaskan ini. Nah itu yang kita susah repotnya lagi karena kita Fraksi pemerintah di DPR ini berbusa-busa kita punya mulut menjelaskan ini, berbusa-busa kita menjelaskan kepada konstituen dan kepada umat: ini, tetapi apa kita ini tidak ada justifikasi yang bisa menjelaskan ini terhadap apa yang dilakukan itu, yang menjadi persoalan.

Jadi yang Bapak tudi jelaskan mengenai laptop dapat saya ingin mengatakan satu kali lagi, kalau bisa diklasifikasikan terhadap semua informasi itu, dia bersifat ini untuk kepentingan publik, atau untuk kepentingan terbatas diklasifikasikanlah. Bapak tahu ketika mendengarkan pernyataan itu keluarpun kita takut Pak, karena menurut susduk kita pun pejabat negara, jangan-jangan kita pula diculik orang yang gampang dikenali muka saya Pak susah, dibuka ini topi gampang sekali ini dikenal. Lihat topi ini Ali Mokhtar Ngabalin, saya juga ikut takut Pak, nah kalau ini jadi konsumsi public manalah itu. Ini yang kita bikin jadi boleh kadang-kadang kita mengatakan bahwa apakah otak teroris ini ada di aparat di BIN atau BIN yang punya otak ada di teroris, kan boleh kita ngomong seperti itu. Karena itulah sebuah kenyataan yang kita temukan dilapangan.

KAPOLRI:

Terima kasih Pak, kami lanjutkan saya ulangi lagi Pak Ali Mokhtar untuk masalah sidik jari, rancangan itu timbul waktu di Jawa barat, Pak Kapolres mengumpulkan ulama, ada salah satu ulama yang usul supaya para santri diambil s,idik jari. Usulan dari salah satu ulama, karena di pesantren dia dulu ada salah satu orang yang terlibat teroris, dia trauma, tapi itu wacana saja tidak dilakukan. Perkembangannya seolah-olah itu dari polisi dan polisi sudah melakukan seperti itu untuk apa para polisi mengambil sidik jari para santri, kita sudah tahu jaringannya sudah tahu pelakunya kita kejar mubazirkan Pak, kita­kita ngejar santri yang akhirnya timbul kontra produktif, timbul dugaan macam­macam, saya sudah sampaikan berkali-kali ke media massa tapi kurang tahu kenapa gak ... saya gak tahu politik-politik, saya tahu hukum saja apa mungkin omongan saya kurang jelas atau bagaimana apa terlalu pelan, mungkin mudah­mudahan untuk kedepan tidak seperti itu lagi lah. Terima kasih Pak.

46

F-PBR CADE DAUD NASUTION) :

Saya mohon sedikit saja klarifikasi, mungkin tidak sekarang tetapi apa yang disampaikan oleh Saudara Slamet tadi barangkali memerlukan sedikit penjelasan lanjutan, dari pihai< pemerintahan khususnya menyangkut pernyataan pasal 6 dan persyaratan pada pasal 20 itu. Kekhawatiran saya mengenai pada pasal 20 ini ialah kalau dimajukan ke internasional, kesePakatan 2 belah pihak maka ini juga mengingatkan kita pada upaya pihak AS yang ingin menciptakan perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara-negara untuk tidak meratifikasi Konvensi ini, agar supaya keberlakuan dari Konvensi dihubungkan dengan perjanjian bilateral beberapa negara yang disebut dengan non effective clause bahwa itu ada pengecualian.

Kita berencana untuk melakukan ratifikasi Konvensi ini pada tanggal 23 nanti dengan reservasi ini, dengan persyaratan ini apakah itu tidak melemahkan ratifikasi kita pada saat kita ingin melakukannya terhadap ...... itu.

Yang kedua adakah masalah pendataan terhadap permasalahan ini. Ini memang sepengetahuan saya atau kami semua ini barangkali flash back, sedikit bahwa ada kasus dimana diberitakan di kota yang dlsebut oleh Kapolrl tadi yaitu di News Herald Tribune bahwa kita ini memfasilitasi pendekatan seorang warga negara Pakistan untuk diangkut ke Mesir, dari situ dilakukan interogasi agar supaya dia tida terikat terhadap norma-norma perlindungan HAM sebagai ,mana yang berlaku di Amerika. Inilah apa yang berkaitan dengan penekanan bahwa undang-undang ini sudah dilaksanakan sesuai dengan yurisdiksi nasional kita ini. Masalahnya ialah kalau ini terjadi lagi, lalu bagaimana karena sulit sekali untuk mencegah bahwa ada hal-hal seperti itu terjadi dalam praktek, dengan demikian maka saya tadi prihatin bahwa saya optimis bahwa polisi bisa menemukan segala kebutuhan-kebutuhan dari Konvensi ini sudah ada penyegaran dalam pucuk pimpinan, tetapi masalah inte!ijen polisi ini belum ada penyegaran. Jadi saya mungkin ini lihat dari segi gejala-gejala dari masa yang lalu ini orde baru atau bagaimana.

Orde baru ini agaknya kita agak prihatin, jadi saya terima, ya keterangan dari Pak Kapolri bahwa mungkin itu bisa dikendalikan, tetapi itu hendaknya ini tidak terjadi dari semestinya tidak terjadi. Saya usul kalau ada pengurusan begitu disitu memang perlu diantisipasi full back, tetapi tidak perlu disebut disitu. PKS ataupun PDIP disebut saja full back dalam rangka import beras, itu sederhana jadi tidak ada masalah yang terlalu ngejelimet disitu, tetapi ini memerlukan sedikit perhatianagar supaya plhak Polda agaknya perlu dicermati masalah ini. Terima kasih Pak.

KETUA:

Silahkan Pak Kapolri.

KAPOLRl:

Jadi sekali lagi Pak, kami sampaikan seperti terhadap apalagi, pesan pribadi masalah-masalah terhadap Ade Pak, ini Ada inisiatif dari Dirjen Int~I Polda Metro Jaya yang biasa dari Kapolda tadi ada dalam rangka antara lam untuk mengamankan para Dewan yang duduk dalam tim investigasi kemungkinan adanya ancaman dari pihak-pihak lain, itu yang disampaikan oleh Kapolda Metro yang masuk dalam antara lain disamping pada keterangan ..

47

Kami rangkai Pak, keterangan Pak Kapolri tetapi gak ada yang bisa percaya itu, tadi ada dialog di TVRI antara Saudara Tamsil Limrung dengan Saudara Kapolda mentertawakan itu yang dikatakan untuk dilindungi, apa yang dilindungi ini tidak ada yang percaya mungkin. Kami percaya kesungguhan hati dari pada Pak Kapolri tetapi keterangan-keterangan yang ditimbulkan dengan ucapan-ucapan dari pada Pak Kapolda itu sama sekali tidak masuk akal, yang jelas dari Mabes Polri tidak ada itu Pak, karena Polri tidak akan jadi daerah kekuasaan, apalagi pada salah satu partai politik tidak akan terjadi Pak, karena berarti mengungkap polisinya sendiri Pak, rugi kita kalau kita menjadi alat salah satu parpol, kita bisa sendiri kan Pak, yang sudah diatas merendahkan diri tidak akan terjadi seperti itu Pak. Di kita, kita jamin itu Pak. Kalau misalnya ada dilaporan teknis hal seperti itu ya akan kita luruskan kalau dia melanggar pada aturan disiplin akan kita tindak gitu saja, karena kita ingin polisi ini menjadi bersih, tidak ada intervensi dari manapun. Saya nyatakan ini tadi siapapun tidak ada yang bisa mengintervensi dalam penegakkan hukum apakah DPR, Presiden, Wakil Presiden, siapapun kecuali Tuhan Pak, itu saja.

Berikutnya dari Bapak Soetadji untuk dana yang di Poso dana ini diambll dari masing-masing Departemen. Yang polisi oleh Palisi, yang TNI oleh TNI, karena anggarannya ada di masing-masing Departemen tidak ada anggaran khusus kecuali nanti Dewan memberikan angg3ran tambahan yang besar ya terima kasih sekali. Kami harapkan sepatutnya demikian ini kami kira demikian Pak, yang lainnya seperti pertcinyaan Bapak tadi yang pasal 6, pasal 20 nanti

. dari tim perumus. Terima kasih Pak pimpinan kami ucapkan.

F-PBR (ADE DAUD NASUTION) :

Pak Kapo!ri maksud saya begini jadi pengakuan jujur dari anggota dilapangan bahwa dia mendapatkan dana yang sangat terbatas sebetulnya dengan institusi lain, seberapa besar sih sebenarnya perbedaan itu, kami di Komisi I tidak tahu perbedaan itu, karena Bapak berada di Komisi lain, saya tidak tahu apa Pak Kapolri ngecek kebawah ?.

KAPOLRI :

Begini Bapak untuk anggota Datasemen 88 dari Mabes Polri saya akui sepenuhnya Pak karena sudah ... termasuk dukungan pesawat saya lengkapi mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan optimal. Karena saya ingin Poso menjadi segera kondusif, jadi masalah anggaran tel ah selesai Pak.

Untuk semua kegiatan saaya cukupi sepenuhnya semuanya sehingga tidak perlu memikirkan biaya segala macam termasuk tentunya yang Datasemen 88, nanti akan kami eek, kalau ternyata kurang, padahal sudah kita siapkan apa dia tidak lapor. Terima kasih masukkannya.

Kalau boleh saya ingin menghindarkan kesalahpahaman sedikit mengenai sikap skeptisme saya tadi , jadi saya itu mengatakan saya skeptis terhadap penanggulangan Terorisme itu dalam rangka penanggulangan Terorisme Internasional di dunia bukan sekedar di Indonesia saya kira relative, justru lebih sukses polisi lebih sukses serta yang dikatakan Pak Kapolri. Dibanding dengan negeri-negeri lain, Kinerja polisi Indonesia dari pada polisi Amerika dalam rangka menangkap teroris itu sudah menjadi kesePakatan umum yang saya maksudkan adalah bahwa kalau cara penangkapan internasional masih seperti ini Terorisme di Indonesia belum akan menurun tetapi akan meningkat. B~ktinya setelah 11 September itu Terorisme tidak menurun tetap meningkat

48

terima kasih supaya jangan ada salah anggapan

Baik masih ada lagi Pak, terima kasih Pak Kapolri selanjutnya kepala BIN Pak Syamsir silahkan.

KEPALA BIN:

Baik terima kasih Ketua Pimpinan. Jadi kami menjawab karena disini pertanyaannya itu kebanyakan umum,

jadi hal-hal yang mungkin belum terjawab oleh Pak Tanto akan saya jawab dan mungkin saya akan ada hal-hala yang perlu ditambahkan, jadi jawaban Pak Tanto itu akan kami laksanakan,.dan pada kesempatan ini juga pimpinan kita ingin masukan-masukan tentunya kita disini harus ada hormat menghormati, apalagi DPR ini. adalah suatu badan yang cukup tinggi dan orangnya orang pilihan, tentu dari dalam kita berbicara juga ada sopan santun, ini saya harapkan ; orang yang merasa sebagai anggota DPR sebagai umat beragama saya minta didalam berbicara harus ada sopan santun, saling menghormati.

KETUA RAPAT :

Saya kira silahkan terus Pak Syamsir

KEPALA BIN:

Saya kira saya akan menjawab pertanyaan ini, pertama pertanyaan Pak Slamet Effendi, masalah konservasi rahasia bank serta kita mengetahui Pak, bahwa didalam kita menelusuri dana-dana dari pada Terorisme ini kita juga bekerja sama dengan counterpart asing didalam kita meneliti bank-bank yang digunakan oleh para Terorisme ini dan memang didalam kenyataannya itu bisa kita dapati dan saat ini mereka seperti telah banyak mengalihkannya kepada perorangan dengan membawa cash terhadap alamat-alamat yang dituju dinegara itu tadi, terutama yang di Malaysia. Malaysia itu mulai sekarang sudah menggunakan melalui kurir didalam membantu aksi-aksi terror dinegeri kita ini. Memang rahasia bank tidak masuk didalam pasal Konvensi ini tetapi bisa menjadi masalah justru karena tldak untuk itulah saya mengingatkan perlunya mempertahankan masalah konservasi bank ini. Jadi karena justru tidak diatur ini mungkin akan menjadi masalah, saran kami didalam kita menghadapi masalah Konvensi in!. Kemudian pertanyaan Bapak Parlan, apakah Presiden bisa turun tangan untuk mempercepat RUU Intelijen atau amandemen undang-undang anti terror? Seperti kita ketahui undang-undang intelijen ini sebenarnya telah kita persiapkan, dalami dan sudah dalam proses yang sudah kita serahkan kepada Sekneg mudah-mudahan tidak lama lagi bahwa itu bisa kita selesaikan dan mudah-mudahan Sekneg itu memenuhi jadwalnya untuk diajukan kepada DPR, sekarang sudah kita serahkan kepada Sekneg.

Kemudian pertanyaan Bapak Untung Wahono, Hammas itu terorls atau bukan?, seperti kita ketahui bahwa Hamas itu berjuang dinegerinya sendiri untuk melawan pendudukan asing maka bukan Terorisme. Karena dia dalam rangka mempertahankan negaranya. Apakah kita tidak didikte sebenarnya persoalan didikte atau tidak itu tergantung kita sendiri-sendiri, kalau kita memang merasa hidup kita didikte ya harus kita lawan, kita tidak mau harus kita jawab. Jadi soal didikte atau tidak tergantung kita sendiri Pak. Kemungkinan kami lanjutkan pertanyaan Bapak Ade Nasution, setuju mereka rnenangkap untuk BIN, tapi BIN harus membuka diri ini ada tetapinya ini.

Sebenarnya ini sudah cukup transparan dengan kita mengadakan hearing ini kan sudah suatu keterbukaan kita setiap 3 bulan sekali hearing ini kan sudah suatu keterbukaan tetapi walaupun begitu beberapa hal memang tidak bisa dibuka sepenuhnya Pak Ade, karena itu ada prinsip-prinsip mana yang bisa mana yang tidak. Apakah sekarang sudah waktunya untuk dibuka atau belum ini juga ada aturannya Pak Ade, jadi tidak semua lantaran ini zamannya keterbukaan dibuka semua. Saya mengerti apa yang dimaksud Pak ade. Pak ade ini kan pernah mengatakan l)ahwa kami tidak bisa diperiksa, saya merasa kalau Pak Polisi. yang datang silakan dia punya wewenang dan fungsi untuk itu, tetapi orang lain mau memeriksa ya tidak bisa dong. Jadi tidak semua orang diangkat oleh Presiden itu boleh memeriksa segala sesuatunya, kan sudah ditentukan tugasnya fungsinya masing-masing. Jadi ya harus ada bedanya.

KEPALA DKPT :

Kita harus lakukan itu berdasarkan hukum positif kita sebagai contoh ketika Abu Bakar Baasyir dan beberapa teroris itu mendapatkan vonis pada peradilan pertama, vonisnya sangat ringan reaksi internasional sangat keras tidak kurang dari seorang Porn dan Sekretarls AS Richard Tom Rich itu datang bertemu Presiden ke Menko Polhukam dan beberapa Menteri itu tegas-tegas menyatakan We extreme disappointed, karena terlalu ringan itu hukuman. Kami mengatakan juga waktu itu karena kami juga berdiskusi langsung bukti, fakta­fakta yang bisa dibuktikan di pengadilan kami ya memang itu, tetapi kami sudah memberikan 250 laporan intelijen sebagai bukti keterlibatannya, ya tuan betul tetapi dari sekian ratus informasi intelijen yang anda anggap bukti itu tidak satupun yang bisa dijadikan alat bukti menurut system hukum kami.

Nah saya kira adanya persyaratan-persyaratan disini adalah untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar kita itu. Kedaulatan kita yang kedua di Konvensi ini mohon maaf sebetulnya saya juga tidak mendalami, sebetulnya ada tim khusus ini bisa didalami nanti, setiap terjadi kasus terror pasti terjadi konflik yurisdiksi disitu. Itulah sebabnya serangan terror yang terjadi di Indonesia itu yang korban bukan Indonesia saja seluruh manusia dimuka bumi ini jadi korban. Nah sehingga disini perlu diatur menurut konvensi ini diatur secara pasti apabila terjadi konflik yurisdiksi, contoh saja Hambali, inikan konflik yurisdiksi coba apa ini akan diserahkan kenegara mana menurut Konvensi ini pertama adalah kesepakatan negara yang berkepentingan apabila tidak terjadi kesePakatan maka arbitrase sekian bulan, kalau tidak salah 6 bulan dengan arbitrase tidak ada keputusan maka dapat dibawa ke Mahkamah Internasional berdasarkan permintaan salah satu pihak, nah yang kita tidak mau salah satu pihak ini seakan-akan otomatis bisa ke Mahkamah Internasional, kita sekali lagi mempertahankan ini prinsip dasar kita, kedaulatan kita tida serta merta itu pengaduan satu pihak kita bawa ke Mahkamah Internasional, tetapi harus berdasarkan kedua pihak. Saya kira itu Pak, intinya disini mengapa perlu ada pernyataan dan persyaratan saya kira justru memenuhi keinginan Bapak-Bapak yang terhormat tadi yang mengingatkan agar prinsip-prinsip dasar ini tidak dllarang dan dapat dilindungi, saya kira itu konsisten.

Disitu posisi pemerintah. Kemudian tadi apakah setelah ratifikasi klta membuat undang-undang turunannya atau kira hanya memperbaiki undang­undang positif, saya kira semangat dari Konvensi Internasional juga tidak memaksakan kita untuk harus ada undang-undang khusus itu justru Internasional selalu menghargai kedaulatan negara sesuai hukum positif. Jadi dalam konteks ini saya kira yang paling tepat posisi kita adalah setelah ratifikasi perlu diadakan perbaikan-perbaikan dari system hukum kita. Nah itulah yang

50

dikatakan ,Bapak Kapolri dan saya juga tadi bahwa system hukum kita ini perlu kita perbaiki kita perkuat kalau tidak salah Pak hukum pidana kita termasuk kuat, kita itu saya kira disini para Bapak-Bapak Pakar hukum itukan kita copy habis 100 % tidak kurang dari Belanda, Amerika Serikat ini asalnya dari code final Perancis, itu ternyata lulusan tahun 1838 ada juga mengatakan 1811, kita sama-sama belum pernah memperbaiki, sementara di Belanda dan di Perancis sudah puluhan bahkan ratusan kali, nah ini sebetulnya masalahnya sehingga kita sangat ketinggalan.

Padahal terror ini adalah gejala baru secara internasional yang kita akan menjadi pecundang terus kalu kita mengandalkan system hukum yang sudah ketinggalan jaman itu Pak. Yah contoh paling konkrit dalam hukum kita itu rumusan alat bukti yang digunakan dipengadilan itu yang paling prinsip disitu, mengapa selalu dianggap hukum kita kok lemah sekali terhadap teroris, kita menggunakan kategorisasi 5 kategori alat bukti disitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, keterangan ahli, surat 5 itu Pak minimal harus ada 2 kategori itu terpenuhi baru diputuskan orang bersalah itu kalau di Eropa Pak kita ditertawakan, itu kan system alat bukti jaman Napoleon Bonaparte bagaimana dengan Dapiloscopy yang akurasinya itu sangat tinggi, bagaimana dengan DNA, bagaimana dengan akurasi cyber, contoh ...... itu satu-satunya alat bukti yang kuat, itu adalah tekanan sisi TV di stasion-stasion kereta itu hakim putuskan kalau kita bebas itu Pak. Teror yang dikeluarkan system hukum kita yang sekarang ini bebas, kalau dia diadili dikita, nah itulah yang dikatakan oleh Bapak Kapolri tadi Pak.

Kemudian masalah tadi kita ini adalah korban, betul Pak tapi belum kita dalam bicara saja konteks korban semua negara adalah korban kalau kita bicara korban lantas seakan-akan pelakunya bukan kita, nah lni salah. Betul kita ini korban tapi pelakunya kita juga kan sudah terbukti dipengadilan, pelakunya orang kita juga tapi kita korban selain orang lain korban. Saya kira konteksnya disitu Pak, kita akan ditertawakan, ini kita menyatakan seakan-akan hanya kita yang korban pelakunya orang lain apalagi dengan pernyataan-pernyataan miring seakan-akan setiap aksi terror kita korban pelakunya itu Amerika, pelakunya sama ini skenario, ini konspirasi wah ini agak lucu sekali.

F·PAN (ABDILLAH TOHAl :

Interupsi sedikit Bapak pimpinan, mungkin yang dimaksudkan kita sebagai korban begini Pak akar masalah dari Terorisme itu bukan disini Pak, akar masalahnya ada di luar.

KETUA DKPT:

Betul sekali Pak, akar masalah ada diluar betul tetapi juga ada juga didalam Pak, bukan saja diluar. Akar masalah itu banyak, saya kira tadi ada di Laptop Imam Samudra sudah jelas sebagai relation terhadap tindakan-tindakan kafir barat, pimpinan Amerika diTimur -Tengah. Saya kira kalau baca, ini tidak pernah dipublikasikan oleh Polri, karena ini sangat sensitive. Di laptop Imam Samudra itu setelah born Bali belum tertangkap dia sudah buat pernyatan itu Pak diinternet dengan 3 bahasa. Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris. Anda menganggap born di Bali itu adalah biadab, biadab mana dengan perbuatan anda di Timur Tengah, berapa ratus ribu nyawa umat muslim perempuan, anak kecil yang jadi korban karena rudal anda, memang permasalahannya disana.

51

Rasa ketidakadilan menurut mereka yang dilakukan di Timur Tengah itu mencari cara damai tidak mungkin cara yang bisa adalah dengan pemboman itu, tetapi juga Pak ulama kita sendiri mengakui permasalahnya itu adalah kesalahan penafsiran ajaran agama, itu sudah dinyatakan oleh Pak Hasyim Muzadi, oleh Pak Syafii Maarif, oleh Prof. Razim Umardi dan sebagainya.

Akar masalahnya juga di kita bukan saja diluar Pak, itu jadi perlu kita luruskan pemahaman ini, karena ini masalah internasional, semua punya fakta, semua punya bukti bukan kita saja Pak. Jadi kita harus fair juga, jangan kita menyalahkan seakan-akan kita penyebab ini semua. Dari luar juga dari dalam Pak, saya kira setuju tadi Pak Effendi Choiri menanyakan soal kemiskinan ada, memang itu betul sekali Pak. Itukan dari dalam Pak, bukan dari luar. Banyak sekali penyebabnya Pak saya kira, tapi ini terlalu panjang saya kira kalau kita diskusikan masalah ini masalah politik juga politik dalam negeri juga penyebab itu.

KETUA RAPAT:

Sesuai dengan ketentuan kita disini Saudara-Saudara sekalian jam menunjukkan 23. 30 batas waktu kita rapat pada malam hari, akan tetapi kita belum selesai, saya harapkan bisa selesai dalam waktu cepat saya minta persetujuan positif 15 menit aja. Baik Saudara-Saudara waktu kita lanjutkan 15 menit, silahkan Pak dilanjutkan.

KETUA DKPT:

Berikutnya Pak yang tadi dari Pak Marzuki Darusman, saya kira kelihatan sepele tetapi ini sangat mendasar, masalah pemahaman yang benar tentang Terorisme ini dikalangan masyarakat akibat banyak sekali pemahaman yang miring seakan-akan setiap terjadi aksi terror Pak ini pelakunya hanya korban. Dimasyarakat timbul kesan bahwa mereka lni sebetulnya pahlawan bukan penjahat bahkan banyak teroris dikesankan di media itu lebih banyak sebagai hero dari pada sebagai penjahat, ini karena memang pemahaman yang kurang pas dikalangan masyarakat.

Pemahaman opini itu terbentuk juga pernyataan-pernyataan ya para elite kita diatas ini. Itu tidak benar, teroris itu salah jadi setiap pekerjaan teroris itu salah sehingga masyarakat terbawa, sehingga apa yang terjadi bisa ditanya Datasemen 88, kalau mereka datang menyelidiki akan menangkap teroris disuatu tempat yang boro-boro dibantu bahkan diteriakl maling. Ini maaslah besar, terbalik Nurdin Top malah disodori kawin. Ini kondisi pemahaman masyarakat kita, saya kira tugas besar kita justru adalah meluruskan pemahaman masyarakat tentang siapa sebetulnya teroris ini, dan itu sangat tergantung dari pada opini yang dibentuk dari kalangan elit. Ini yang paling berat melakukan pemahaman ini.

F-BPD CALI MOCHTARl:

Pimpinan, ini sedikit saja untuk sebagai catatan saja. Pak Prof supaya lebih cepat, begini ini punya kekuasaan, punya infrastruktur yang jelas dan segala macam ada.

Kenapa negara yang diwakilkan kepada pemerintah itu tidak bisa membangun citra, apa yang kurang. Kenapa elite, kenapa bukan negara, kenapa negara tidak bisa membangun kepercayaan publik kepada masyarakat,

52

terhadap sejumlah orang yang melihat bahwa teroris itu lebih digabung sebagai hero dari pada Terorisme. Itu kan masalahnya, dimana kepentingan membangun citra itu. Itu catatan sebetulnya, Bapak tidak perlu jawab karena saya minta itu sebagai catatan.

KETUA DKPT:

Saya hanya menyampaikan terima kasi11. Bapak kasih gelar saya Prof tetapi saya tidak pantas itu Pak.

F-PBR CADE DAUD NASUTION} :

Pimpinan saya boleh Tanya, tadi pertanyaan saya belum dijawab karena sudah langsung ke Pak Marzuki. Saya tanya apakah Konvensi ini ada hubungan dengan non surrender agreement dimana ini Amerika punya Design. Apakah ini dibelakangnya UN karena kalau saya lihat pasal 16 ini semua mengenai pemindahan tahanan antar negara, istilahnya kalau terjadi sesuatu mereka bisa ambil automatically, hanya itu saja Pak pertanyaannya.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak

KETUA DKPT:

Terus terang saya tidak tahu persis itu, tetapi yang jelas Konvensi ini sudah ada jauh sebelum agreement. Ini yang bisa saya jelaskan, masih dari Pak Marzuki tadi, saya kira betul sekali masalah intelijen ini. Itu perlu berada dalam alur kendali pro yuddisia, ini memang internasional demikian Pak. Intelijen itu sebenarnya substansinya adalah intelijen itu dapat menginterogasi teroris, kalau masalah penahanan itu oleh polisi, tetapi intelijen mempunyai akses untuk menginterogasi. Jalan tengahnya itu seperti dilakukan Australia.

Australia itu intelijen ASIO, itu tadinya hanya sekian jam ia boleh menginterogasi, sekarang diperluas menjadi kalau dihitung-hitung 7 kali 24 jam selama dia menginterogasi, tetapi menginterogasi ASIO itu, ASIO meminta kepada jaksa agung, Jaksa Agung memerintahkan kepada polisinya untuk menginterogasi.

Kemudian diatur lagi apabila tidak mengaku nanti ada sangsinya kalau nanti terbukti hukumannya sekian kali, jadi memang intelijen itu bekerja tetapi pada kerangka kendali pro yudisia untuk menghindari benturan-benturan pelanggaran HAM dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa kita tambahkan dari jawaban Bapak-Bapak yang 2 tadi. Terima kasih Pak

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mbay dan Saudara-Saudara sekalian, saya kira demikianlah yang telah disampaikan kita telah dengarkan bersama, Saudara masih ada motifasi, silahkan.

53

F.PG CMARZUKI DARUSMAN, SH} :

Sedikit saja ini probem Saudara Ketua, kalau memang kita tidak mendalami masalah ini apa yang dikatakan oleh Pak Mbay tadi biarlah pemahamam masyarakat yang benar-benar hanya satu, tadi ada pembicaraan kita menyangkut satu kelompok diluar negeri apakah berkualifikasi teroris atau tidak, ini juga bisa menimbulkan keb!ngugan kalau diberikan satu penjelasan bahwa kelompok diluar negeri itu bukan kelompok teroris sedangkan dalam pemahaman negara nasional meraka adalah kelompok teroris, kita harus bisa membedakan disini antara tindakan teroris yang kita tidak setujui dengan sikap politik kita menyetujui atau tidak menyetujui suatu perjuangan tertentu, karena ltu jangan ada ada campur permasalahan disini adalah kalau kelompok tertentu diluar negeri dianggap kelompok teroris, kemudian kita disini didalam negeri mendifinisikannya tidak sebagai kelompok teroris ini akan membingungkan masyarakat juga, karena itu barangkali kita perlu atau tidak perlu ambil sikap mengenai soal itu, demikian Saudara Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira kalau mengenai sikap dan apa, inikan kita menerima masukan semuanya, kita klarifikasi apa yang masih kurang jelas penilayan dan pengambilan keputusan atau menjadi latar belakang kita untuk meratifikasi ini, yah akan menjadi sikap kita nanti yang akan kita bicarakan bersama.

Baik saya kira, Bapak Kapolri yang terhormat, Bapak Kepala BIN yang terhormat, Pak Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang saya hormati dan seluruh jajarannya, kita telah mengadakan rapat malam hari ini dengan maksud untuk mendengarkan masukan-masukan dari Bapak-Bapak sekalian dalam rangka kita meratifikasi dua Konvensi tersebut dan banyak hal yang telah; kita terima sepanjang hampir lima jam kita rapat pada hari ini dan semua tentu itu sangat berharga bagi kita dalam kita melaksanakan tugas.

Kami memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak-Bapak dan seluruh jajarannya dan semua yang menjadi masukan tadi termasuk dialog yang memperdalam dan meratifikasi itu secara lengkap dan tercatat bagi kita bahkan menjadi bahan masukan untuk pembicaraan kita lebih lanjut dan proses selanjutnya disini dan sekali lagi dengan pernghargaan yang tinggi dan terima kasih dan sebesar-besarkan kepada Bapak Jenderal Sutanto Kapolri, Pak Kepala BIN Syamsir Siregar dan Kepala DKPT Pak Ansa'ad Mbay. (Saya kira bukan soal selesai).

F.PBR CH. ADE DAUS ISWANDI NASUTION) :

Pimpinan sebelum, boleh saya satu menit sebelum ditutup, saya mau tanya ada bahan yang belum dijawab oleh Pak Kapolri, karena ini saya pikir dengan adanya statement dari pada Komisi I mengenai adanya kejadian yang terjadi akhir-akhir disini jadi bisakah, bisa mungkin di Polri disatukan jadi bahan apakah yang namanya teror dengan premanisme bisa jadi satu supaya kita ada gerakan melawan premanisme yang kita anggap teror, apakah menurut dibalik suatu organisasi ataupun namanya. Terima kasih.

r;1

KETUA RAPAT:

Tadi saya kira sudah dijawab secara tegas Pak, malah sudah dicontohkan di Medan sudah hampii habis itu preman, saya kira sudah.

Dengan demikian Pak Sutanto, Pak Syamsul Siregar, Pak Amsat Bay dan seluruh jajarannya, sekali lagi terima kasih kami sangat menghargai kehadirannya dan masukan-masukan yang disampaikan disini.

Rapat kami akhiri, sekian dan terima kasih. Kami tutup rapat pada malam hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. WB

(KETUK PALU 3x)

DE\VAN PERWAKll..AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN

PARA PAKAR HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PENGESAHAN KONVENSI

INTERNASIONAL TENTANG PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997 DAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999

Tahun Sidang Masa Persidangan Ra pat Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara

Hadir Narasumber

: 2005-2006 : III : ke- 10 : Rapat Dengar Pendapat Umum : Terbuka : Kamis, 9 Februari 2006 : 19.30 WIB. : Ruang Rapat Komisi I DPR RI : Arnris Hasan, MA : Dra. Damayanti : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat

2. Penjelasan oleh Pakar Hukum 3. Tanya Jawab 4. Lain-lain

: 49 anggota dari 49 orang anggota Komisi I DPR RI : Prof. DR. Andi Hamzah, SH

Ketua Komisi I PPR RI : 1. Ors. Theo L. Sambuaga 2. Amris Hasan, MA 3. Ors. H. Tosari Widjaja 4. Soetadji, MM 5. DR. Yusron Ihza, LLM

Anggota Komisi IDPR RI : I. Fraksi GOLKAR

L Dion Hardi, BA 2.: Antarini Malik, BA 3. DR. H. Happy Bone Zulkarnaln, MS 4. Drs. H. Mohammad Hatta, MBA 5: DR. H. Yuddy Chrisnandi, ME 6. Ors. Hajriyanto Y. Thohari, MA 7. Ors. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si 8. Djoko Subroto, S.IP

10. H.A. Afifuddin Thaib, SH 11. Yorris T.H. Raweyai 12. Marzuki Darusman, SH

II. Fraksi PDI-P 1. Suparlan, SH 2. Ors. Effendi M.S. Simbolon 3. Sabam Sirait

4. Permadi, SH 5. :.Ors. Sidarto Danusubroto, SH 6. Drs. T. Gayus Luml>uun 7. Permadi, SH 8. DR. Sutradara Gintings 9. R.K. Sembiring Mel:ala

' III. Fraksi PPP 1. H.A. Chudlary S. Hadzami, S.Sos 2. Ors. H. Arief Mudatsir Mandan, M. Si. 3. Usamah Muhammad Al Hadar 4. H. Andi M. Ghalib, SH, MH

IV. Fraksi Demokrat 1. Boy M.W. Saul 2. Shidki Wahab 3. Marcus Silano, S.IP 4. Junus Effendi Habibie

V. Fraksi PAN 1. Ors. Dedi Djamaluddin Malik, M.Si. 2. Ors. H. A.M. Fatwa 3. Ir. Tristanti Mitayani, MT 4. Ors. Djoko Susilo, MA 5. Abdillah Toha, SE

VI. Fraksi Kebangkitan Bangsa 1. DR. Muhammad A.S. Hikam, MA, APU 2. R. Saleh Abdul Malik 3. Ors. H.M. Subki Risya 4. H.A. Effendy Choirie, M.AG, MH

VII. Fr~ksi PKS 1. Muhammad Anis Matta 2. ! Ir. H. Untung Wahono, M.Si 3.' Hilman Rasyad Syihab 4. Suripto, SH

VIII. Fraksi BPD 1. Ors. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si

IX. Fraksi PBR 1. H. Ade Daud Iswandi Nasution

X. Fraksi PDS 1. Jeffrey Johanes Massie

KETUA RAPAT (AMRIS HASAN. MA):

Bapak-bapak sekalian yang saya hormatl Bapak-bapak yang terhormat Para Anggota Dewan Bapak Prof. DR. Andi Hamzah, SH

Dalam daftar absensi sudah terdaftar 24 anggota termasuk yang ijin sehingga rapat ini bisa kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Prof. DR. Andi Hamzah, seyogjanya malam inl kita

menghadirkan 3 orang pakar hukum yaitu Bapak Prof Andi Hamzah sendiri pakar hukum pidana, Guru Besar DR. Safri Sahri, disamping itu ada juga Prof. DR. Romli Mara Siregar dari Program Pasca Sarjana UNPAD. Guru Besar di UNPAD, disamping juga DR. Edi Prasetyono peneliti pertahanan keamanan dari CSIS tapi karena beberapa hal Bapak Prof. DR. Romli dan DR. Edi Prasetyono berhalangan hadir diantara kita pada malam harl ini, tapi Pak Prof. DR. Andi Hamzah sudah meluangkan waktu diantara kesibukan beliau dan para Anggota Dewan semua

, memperlihatkan antusiasmenya untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat malam ini, maka saya rasa kita bisa meneruskan acara ini yaitu mendengarkan masukan-masukan dan pandangan-pandangan Bapak Prof. DR. Andi Hamzah dalam rangka rencana DPR RI khususnya Komisi I untuk mengesahkan International Convention for The Suppresion of Terorist Bombing, 1997 (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) dan International Convention for The Suppresion of the Rnancing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Baiklah untuk mempersingkat waktu kami akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Prof. DR. Andi Hamzah, SH untuk memberikan pandangan-pandangannya dan masukan-masukannya yang berkaitan dengan 2 Konvensi ini. Waktu saya persilahkan.

PROF. DR. ANDI HAMZAH, SH CPAKAR HUKUMl :

Jadi, yang pertama-tama saya ungkapkan di sini, bahwa ini sesuatu yang lain daripada biasanya, kalau sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang KUHP sama dengan di Eropa Continental. Itu semua rumusan dari tindak pidana berupa definisi. Jadi, semua definisi. Kalau Bapak membaca KUHP semua itu berupa definisi. Barang siapa mencuri misalnya, barang siapa mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum, jadi satu saja tidak ada itu bukan mencuri. Hanya satu di dalam KUHP yang tidak merupakan definisi yaitu penganiayaan, karena tidak mungkin orang membuat definisi berupa penganiayaan, jadi kalau penganiayaan 351 KUHP itu "Barang siapa menganiaya orang ltu saja, karena tidak bisa membuat definisi mengenai penganiayaan satu-satunya di dalam KUHP pada abad baru di Perancis pada tahun 1994 itu bahkan sudah dicantumkan dalam Kode Final KUHP Perancis bahwa untuk Perancis berlaku locus delicti, artinya orang baru di hukum dengan Undang-undang yang berupa definisi strike pak, ini perbedaannya dengan Anglo Saxon Amerika yang tidak merupakan definisi rumusan tindak pidananya, karena mereka mengutamakan hakim yang jujur, berwibawa, bijaksana bukan Undang-undang yang muluk-muluk itu mereka utamakan seperti itu. Oleh karena ini Konvensi mengenai terorisme inl rupanya kelihatannya didominasi oleh Amerika Serikat, maka terorisme ini tidak merupakan definisi dia menjadi luas sekali. Jadi dari kita Perpu mengenai terorisme, kalau dibaca sulit sekali jaksanya membuat surat dakwaan dan membuktikannya seperti misalnya Barang siapa yang menimbulkan rasa takut yang meluas di kalangan masyarakat itu siapa yang bisa buktikan itu rasa takut meluas di masyarakat jadi kita bergeser khusus mengenai terorisme ini dari delicti yang didefinisi itu yang luas yang pengertiannya tidak bisa fix ini adalah antara lain yang harus kita perhatikan. Jadi, kalau kita lihat bahwa kedua Konvensi ini jadi didominasi oleh Amerika Serikat yang akan datang jadi rumusannya sama dengan rumusan mereka yang luas sekali jadi seperti karet tidak rx, tidak strike, seperti KUHP yang . buatan Belanda itu d~n memang sekarang menjadi dipersoalkan apakah teronsme harus selalu berka1tan dengan politik atau selalu berkaitan dengan agama, ini ada nega.ra-negara y~ng mengaitkan hal itu seperti Inggris misalnya yang bahwa teronsme ada ka1tan

dengan politik, ada kaitan dengan agama, yang diterima sekarang tidak lagi dikaitkan dengan politik dan dilatar belakangi agama. Jadi, bisa saja terorisme dilakukan dengan latar belakang apa saja.

Yang kedua yang diatur di dalam terorisme itu hanya trans-nasional, tidak yang domestik. Jadi, terorisme domestik itu cukup dengan KUHP biasa seperti contoh misalnya pemboman McDonald Jusuf Kalla di Makasar itu sepintas lalu,

' sebab menimbulkan terorisme dalam arti, ini tetapi suatu kejahatan domestik saja bukan terorisme tapi kalau kemudian ternyata bahwa pembom di situ atau mantan alumni latihan terorls di Phllliplna Selatan ltu pun bukan terorisme domestik lagi tapi sudah trans-nasional. Ini pokok-pokok pengertian dulu jadi kita lihat di sini mengenai yang ini pengesahan Konvensl pemboman oleh teroris tahun 1997 di dalam Konvensi lnl diperluas pengertlan mengenai beberapa lstllah seperti sasaran terorisme ada 2 alat yang digunakan. Jadi, Bapak-bapak, kalau misalnya baca Undang-undang terorisme India dan Pakistan setelah kita rumusan tindak pidana setelah kita baca berupa permulaannya panjang sekali. Barang siapa melakukan pemboman, barang siapa merakit born, barang siapa ... panjang sekali dengan dinamit macam-macam disebut, sasaran terorisme diperluas, alat yang digunakan jadi bisa dengan dinamit, bisa dengan born. Tindak pidana terorisme juga diperluas, seperti tadi sudah saya katakan menimbulkan rasa takut yang meluas di masyarakat maka itu menyulitkan jaksa.

Sebenarnya, dalam pembuktian darimana mereka menimbulkan rasa takut yang meluas di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada waktu mengenai Dirjen telpon saya karena akan menuju ke sana akan membuat Perpu berlaku surut mengenai terorisme di Ball berlaku surut dengan KUHP saja sudah pada mati, 102 orang mati itu artinya 102 pembunuhan. 102 kali pidana mati karena pasal 340 KUHP dan pidana mati, jadi kalau diberlakukan surut hingga menyulitkan pembuktian setelah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh berlaku surut, maka kesulitan Mahkamah Agung, bagaimana orang yang sudah dipidana matl berdasarkan Perpu itu yang sudah ada di Mahkamah Agung. Saya hanya bisa mengatakan kalau sudah dlputus itu baru keluar maka itu tidak jadi soal bisa jalan terus satu, yang kedua tolong diperiksa apakah ada subsider pasal 340 KUHP di situ, jadi primer terorisme yang kedua KUHP dijawab ada, jadi kalau begitu tetap pidana mati. Tiga ruang lingkup yuirsdiksi berlakunya Undang­undang tindak pidana terorisme dan pembentukan Undang-undang nasional, penentuan yurisdiksi didasarkan adanya tindak pidana terorisme locus delicti untuk sasaran dan pelaku. Mengenai locus delicti ini sudah berlaku ajaran baru yang trans-nasional jadi kalau Sarjana Hukum kita yang lama, ajaran lama bahwa locus delicti itu hanya ada 3 yaitu tempat dilakukannya tindak pidana jadi membom di Bali, Kutr tempat terjadinya tindak pidana di Kuta Bali, teori yang kedua tempat alat bekerja kirim surat bom ke Singapura meledak di Slngapura maka Singapura menjadi locus delicti karena disitu alat bom bekerja, yang ketiga,: akibat terjadinya di mana akibat terjadi dikirim bom ke Johor dibawa Rumah· sakit di Singapura meninggal di Singapura maka Locus delicti-nya di Singapura. Teori yang baru ini bagus sekali untuk terorisme jadi teori dimana­mana, jadi kalau ada orang di Jakarta mengirim bom ke Johor meledak di Johor Iuka berat dibawa ke Singapura maka locus delicti-nya di Jakarta, Johor, Singapura. Ini teori baru, jadi dimungkinkan sekarang khusus dengan terorisme ini nanti locus delictinya 3, Jakarta, Johor, Singapura dan yang mengadili harus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bisa Pengadilan Negeri Selatan, Utara, karena 2 tempat berada di Luar negeri yaitu Johor dan Singapura. Ini penting mengenai locus delicti ini jadi seorang ketika di luar negeri mengirim surat bom ke Indonesia atau Amsterdam dikirim maka orang Iuka di Bali dibawa ke Jakarta meninggal di Jakarta maka tempat terjadinya tindak pidana 3 yaitu, Amsterdam,

Bali, Jakarta. Tetapi kalau dia tertangkap di Indonesia harus diadili di Jakarta Pusat tidak bisa di Bali, karena ada sebagian dilakukan di luar negeri .

. • '

Irii mengenai berlakunya Undang-undang tindak pidana terorisme, yang sulit di kita saya kira karena belum ada Undang-undang yang bisa saling mengadili, ASEAN misalnya belum ada, kalau Eropa mereka sudah saling mengadili. Jadi, seorang Belgia bisa diadili di Belanda seorang Belanda, bisa

, diadili di Jerman walaupun dia melakukan tindak pidana bukan di Belanda bukan di Jerman, bisa mereka saling mengadili karena adanya perjanjian tersebut, kita belum. .Penentuan yurisdiksi didasarkan tempat terjadinya tindak pidana terorisme locus delicti sasaran dan pelaku. Sasaran tidak perlu agama tidak perlu politik. Tindak untuk melakukan pemboman di depan umum, kelompok orang atau orang tertentu dengan alasan politik, filosofis, ras dan etnis dan hal yang sama lainnya untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya. Ini kalau disini ada politik, filosofis, ras dan etnis. Upaya pengaturan mengenai penyidikan dan ekstradisi serta pengaturan hak-hak lainnya yang didasarkan atas kerjasama di bidang hukum khususnya di bidang penyelidikan. Kerjasama negara-negara peserta untuk bekerjasama. Ekstradisi tidak boleh ditolak walaupun didasarkan atas politis. Nah, ini penyimpangan Pak karena ekstradisi itu tidak berlaku untuk alasan politik. Jadi, kalau penjahat politik tidak bisa ekstradisi, tapi kalau di sini justru diadakan ekstradisi. Jadi, Al-Qaedah misalnya untuk alasan politik.

Menghadirkan tersangka yang lain untuk tujuan kesaksian dalam rangka penyelidikan dan tuntutan dengan cara tertentu yang dengan persetujuan negara kita. Menjamin perlindungan hukum terhadap orang yang ditahan secara sesuai dengan peraturan penundaan baik nasional maupun internasional. Jadi, dalam terorisme ini tetap dianut 3, yaitu yang rambu-rambunya tetap 3 yaitu : 1. kepentingan negara, 2. kepentingan masyarakat, 3. do process of law, bagaimanapun jahatnya terorisme mereka harus diadili menurut hukum tidak bisa diadili di luar aturan hukum, do process of law, tetap misalnya disertai pengacara, penasehat hukum dan semua hak-hak yang lain dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menjadi tetap, berhak membela diri semua, tetapi drngan proses do process of law.

Negara pihak mengadakan kerjasama untuk melakukan pencegahan, antara lain dengan membentuk peraturan perUndang-undangan melakukan pertukaran informasi teknologi peralatan dan melakukan penilaian bahan-bahan yang berbahaya beserta pihak yang lain. Kalau lain hari Bapak-bapak ada yang tugas ke Semarang ke Akademi Kepolisian, di situ sudah dibangun gedung oleh Australia, di sana di lapangannya ada pesawat merpati, pesawat utuh masih baik itu diberi Asutralia sebagai sumbangan itu untuk latihan teroris. Saya sudah berkali-kali di sana dilatih jaksa-jaksa untuk anti teroris dan hakim, bantuannya banyak sekali, gedungnya bagus sekali, saya kira mahal sekali biayanya. Dalam proses penyelidikan negara telah mengadakan komunikasi hasil akhir proses tersebut kepada Sekjen PBB dan ketentuan tersebut disampaikan kepada negara pihak lainnya. Negara pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Konvensi secara konsisten dengan prinsip persamaan kedaulatan dan wilayah negara, serta tidak mencampuri urusan domestik negara lain. Konvensi tida~ mengatur tentang penerapan yurisdiksi dan pengolahan fungsi yang eksklus1f oleh negara pihak sesuai dengan hukum nasional. Konvensi ini tidak mempengaruhi hak, kewajiban dan tanggungjawab negara dan residu di bawah hukum internasional, nasional khususnya, tujuan dan prinsip yang tercantum dalam piagam PBB dan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter ini hukum perang, kegiatan angkatan bersenjata terhadap konflik bersenjata ya.n~ diatur dalam hukum humaniter internasional tidak diatur dalam Konvens1 1rn.

Jadi, kalau terjadi perselisihan antar negara mengenai interpretasi atau penerapan atau hukum ini dapat diselesaikan melalui arbitrase atau apabila tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan maka atas usul salah satu negara pihak dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Saya kira ini untuk sementara yang satu ini, pencegahan Konvensi internasional pemberantasan pemboman oleh terorisme 1997. Tapi saya kira sama ini dengan RUU Pengesahan International Convention for Suppresion of the Financing of Terorism kurang lebih maksud tujuannya sama. Sekian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Andi Hamzah. Saya akan langsung membuka kesempatan kepada teman-teman untuk pendalaman materi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Oleh karena jumlah mereka juga terlalu banyak maka kita langsung saja Pak Andi Ghalib, Pak Usamah, sementara 2 dulu. Silahkan Pak Andi Ghalib.

H. ANDI M. GHALIB. SH. MH :

Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertamakali, saya ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Prof. DR. Andi Hamzah yang telah meluangkan waktunya datang kemari pada malam hari ini yang kita tahu beliau sangat sibuk mengajar. Kedua RUU ini bagi kami Komisi I sangat penting Pak, karena ini merupakan bidang yang harus kita segera rampungkan tentunya dengan mendapatkan masukan dari para ahli khususnya malam ini ahll tentang pidana. Saya melihat bahwa RUU ini tidak dikerjakan dengan mengambil beberapa macam referensi, tetapi di sana-sini kiranya masih banyak hal yang perlu kita lengkapl sempurljlakan supaya tidak mendapat tidak terjadi kelemahan. Salah satu diantaranya adalah dari penjelasan Bapak tadi kalau kita melihat locus delicti dari tiga locus tadi itu maka tempat dilakukannya tlndak pidana, kemudian bekerjanya alat dan akibat yang timbul dari peristiwa itu yang menjadi pertanyaan saya adalah apabila kejadian itu terjadl di pesawat terbang meledak di tengah-tengah laut jatuh ke laut, ini kan menjadi masalah yang sangat rumit di dalam menetukan locus delicti daripada tindak pidana kejahatan teroris itu. Ini perlu l<ita kaji bagaimana cara menetukan locus delicti, apakah kita menggunakan ajaran tadi bahwa apabila terjadi di luar negeri maka ditentukan di pengadilan mana akan diadili, ini yang barangkali mohon bisa dipertimbangkan. Seringkali terjadi teroris itu kan di pesawat terbang jatuh di tengah-tengah laut di antara perbatasan sekian selat, sedangkan pelakunya ditangkap di Indonesia. ltu yang pertama Pak.

Lalu yang kedua dalam merumuskan faktor-faktor yang bisa menentukan pidana terhadap pelakunya memang menentukan rasa takut kepada masyarakat itu pada kenyataannya waktu di sini baik oleh penyidik Polri maupun kejaksaan itu memang ada kesulitan yang sangat susah karena ini sangat subyektif dalam menentukan rasa takut itu dan masyarakat yang takut itu bagaimana bentuk­bentuknya tetapi bagaimanapun juga kita lihat pada kenyataanya faktanya yang terjadi adalah bahwa setiap terjadi teror born seperti itu memang menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Mungkin Bapak punya beberapa konsep pengembangan di dalam membuat sebuah konstitusi di dalam menentukan namanya rasa takut itu dalam sebuah konstitusi pidana yang dapat dilakukan oleh penyelidik maupun jaksa untuk menentukan dalam menentukan nanti delik ini untuk menetukan pidananya di kemudian hari, itu yang kedua. Terus yang

terakhir, ini mohon agar supaya dalam pembahasan kedua RUU ini mohon Bapak berkenan membantu sepenuhnya untuk bisa merampungkan Undang-undang ini dengan mungkin memberikan bahan-bahan yang diperlukan oleh kami dalam menyusun RUU ini Pak supaya kami bisa memanfaatkan untuk penyusunan terutama dalam menentukan masalah-masalah pidana yang sangat sulit karena menyangkut transnasional. Sementara demikian Pak.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Andi Ghalib, yang berikutnya Pak Usamah, silahkan. i

F-PPP (USAMAH MUHAMMAD AL HADAR) :

Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat Pimpinan rapat Anggota Komisi I dan yang saya hormati Bapak narasumber.

Saya ada 2 pertanyaan, yang pertama, ada kaitannya dengan point 4, tadi dijelaskan, tindakan untuk memprovokasi dengan teror didepan umum kelompok orang atau orang-orang tertentu dengan alasan politik, filosofis, ras dan etnis dan keagamaan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, pengertian saya Pak jadi yang kita bahas ini kan Konvensi pengeboman oleh teroris. Kalau saya punya asumsi bahwa tindakan pengeboman ini mempunyai tujuan jadi diantaranya rasa takut mungkin kekacauan dan segala macam, saya ingin menanyakan untuk tindakan memprovokasi yang jelas yang kita ketahui sekarang ini, provokasi ini kan segala macam cara menggunakan hak dia, contoh misalnya yang lagi aktual adanya gambar karikatur Nabi yang ditayangkan di Denmark. Sekarang kita lihat dampaknya ini kan cukup luas bagi umat islam, ini kan merupakan provokasi sebenarnya menimbulkan kekacauan bagi umat Islam, di Indonesia pun terjadi juga Pak dampak darl terorls lnl Pak, diantaranya di pesantren-pesantren sudah mulai didatangi aparat dengan memeriksa santri ada juga yang melakukan sidik. Jadi, sebenarnya tujuannya kan untuk menghilangkan teroris tapi ini kan berdampak hal-hal begini apakah termasuk salah satu kegiatan teroris atau mungkin dampak dari kegiatan teroris ? ini saya mohon penjelasan kepada Bapak, yang kedua, didalam pasal 13 ini ada ketentuan, jadi seseorang yang sedang dalam tahanan atau sedang menjalani hukuman dalam wilayah salah satu negara pihak yang keberadaanya di negara pihak lain dilimpahkan untuk maksud identifikasi kesaksian atau dengan kata lain menyediakan bantuan dan memperoleh bukti-buktl untuk penyelidikan atau penuntutan terhadap kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam pasal 2 dapat dipindahkan jika syarat-syarat ini dipenuhi, syaratnya ada 2, yang pertama orang tersebut tanpa tekanan memberikan persetujuan, yang kedua, pejabat.­pejabat 'yang berwenang dari dua negara setuju dan tunduk pada persyaratan­persyaratan yang didasarkan oleh tempat negara-negara tersebut. Ini saya menggambarkan kalau kite: dedikasi komponen ini, apabila ini misal saja Pak Baasyir itu diminta oleh negara Amerika dalam rangka kepentingan tadi, ini apakah kita bisa menolak kondisi persyaratannya dimintakan itu diijinkan tapi dengan syarat persetujuan dari orang tersebut ini kan relatif, persetujuan ini kan relatif. Gorbacev dengan kita siapa yang tahu kan dla dalam tahanan. Bisa kan pejabat kita setuju dengan dua negara menyetujui itu blsa dilakukan, bagaimana Bapak dengan pasal ini ?, nah, ini 2 pertanyaan saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silahkan Pak Marcus

F-DEMOKRAT (MARCUS SILANO. S.IP)

Terima kasih Bapak Pimpinan. Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati. Yang saya sangat hormati Prof. Dr. Andi Hamzah.

Saya ingin bertanya Pak, dari kemarin saya belum dapat jawabannya waktu ada Kapolri juga ada Pak Is. Pertama, seperti kita ketahui bahwa Indonesia juga sudah meratifikasi Undang-undang HAM, Hak Asasi Manusia, itu kalau saya melihat dari sisi saya Pak, ini suatu hal yang merugikan kita Pak, kenapa saya katakan merugikan?. Contoh misalnya, kasus Timor-timur, itu langsung HAM Internasional apapun Timor-timur melaporkan Jenderal-jenderal kita tanpa melihat kita punya kemampuan untuk mengadili, jenderal-jenderal itu andaikan mereka melanggar HAM. Jadi, saya berasumsi juga bahwa didalam ratifikasi terorisme ini juga begitu nanti suatu saat katakanlah ada teroris masuk ke wilayah kita bisa saja tanpa yang mungkin tanpa ijin tidak apa tapi bisa saja secara militer atau secara bagaimana dia masuk untuk menangani sendiri terorisme di Indonesia karena mungkin dia merasa dirugikan dan sebagainya, ini saya melihat saya katakan kemarin itu melanggar kedaulatan kita juga Pak, kalau suatu saat katakanlah Born Bali, Born Bali kebetulan kita minta tolong Australia, bahkan rnereka menawarkan jasa suatu saat kita terlambat atau tidak mampu menangani otomatis kan kalau kita sudah ratifikasi ini mereka secara otornatis dapat mengirim tanpa rnernberitahu misalnya karena kita sudah ada sernacarn komitmen kerjasama didalarn rangka memberantas atau menagani masalah­maslah teroris. Ini yang saya nilai seharusnya kalau memang kita ratifikasi ini, kita berikan juga kesempatan untuk menangani teroris kalau kita tidak marnpu mungkin baru kita rninta bantuan mereka atau mungkin sebaliknya kalau ada teroris kita di negeri rnereka kemudian orang-orang kita itu, kita bisa minta bahwa kita bisa menangani salah satu contoh itu dulu waktu Bayora. Bayora itu kan dulu pesawatnya dibawa ke Bangkok kernudlan Pemerlntah Thailand mau ditangani sendiri tapi waktu itu kebetulan Pak Beni Murdani itu memang orangnya keras beliau mengatakan kalau kita tidak diijinkan menangani pesawat Bayora itu kita putus hubungan dlplornatik jadi Pak Beni waktu itu tidak mau kalau ditangani oleh Thailand tapi minta kita yang tangani kebetulan beliau punya kemampuan se.macam untuk bekerjasarna dengan Thailand sehingga waktu itu mereka memberikan ok diberi ijin untuk turut menangani di Bangkok, Thailand. Jadi begini kalau kita ratifikasi orang bisa saja otomatis datang soalnya kita kan sudah perjanjian. Nah, ini yang saya takuti. Jadi, kedaulatan kita dinjak­injak orang. Jadi, saya mohon pandangan Bapak selaku pakar hukum mungkin bagairnana untung ruginya kalau kita meratifikasi. Jadi, kita jangan sampai terjebak soalnya kita Undang-undang misalnya intelijen belun'l punya Pak, kalau jamannya dulu Pak Soeharto kan klta punya Undang-undang Subversif itu kan bisa orang salah sedikit tangkap salah sedikit tangkap tapi kalau sekarang kan tidak begitu Pak. Born meledak dulu, baru kita datang kesana, biarpun kita tahu dia mau ngeborn tapi belum ngebom tapi kan tldak boleh menangkap. Ini kan sekarang begitu Pak. Jadi, kenapa sampal terjadi banyak peledakan-peledakan begitu, karena aparat kita tidak diberikan kemarnpuan tidak diberikan hak untuk menjalankan kewajibannya seb~gai aparat keamanan, sekian.

Terima Kasih.

I'

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Marcus. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya dalam kapasitas sebagai anggota juga saya ingin tanya Pak, kalau mendengar paparan Bapak tadi ada permasalahan yang harus kita waspadai dalam Konvensi ini, yang pertama masalah definisinya sendiri yang belum jelas yang tadi Bapak katakan, kemudian juga dominasi Amerika Serikat dalam Konvensi ini terlihat kental sekali, kemudian tadi bapak juga katakan yang diatur dalam trans nasional yang nasional tidak karena cukup dengan KUHP, padahal kita tahu memisahkan antara dua transnasional dan national terorist crime ,ini bukan hal yang mudah tentu ini menjadi permasalahan juga. Jadi masalah ekstradiksinya Pak yang tadi Bapak katakan ini bertentangan karena political ekstradiksi, yang suatu pidana yang dilatarbelakangi oleh tindakan politis itu tidak bisa diekstradiksi tapi dalam Konvensi ini tidak diberikan pengecualian itu juga harus diekstradiksi kalau melihat seperti tadi yang diangkat o!eh Pak Marcus bagaimana kesempatan kita apakah kita bisa menangani dulu masalah-masalah teroris dalam negeri sebelum kita memberi kesempatan pihak luar untuk ikut campur. Nah melihat semua masalah ini apakah Pak Andi Hamzah dalam kapasitas Bapak sebagai pakar ini urgensinya bagaimana Pak? Kita ratifikasi Konvensi ini atau catatan-catatan yang ingin Bapak berikan penjelasan. Terima kasih

PAKAR HUKUM :

Pertama Pak Andi Ghalib ini mengenai pertama locus delicti pesawat terbang ini kalau kejahatan penerbangan itu sudah merupakan pidana kejahatan universal. Jadi, ada beberapa kejahatan yang universal seperti beberapa kejahatan di laut terorisme, narkotik, kejahatan HAM artinya begini tidak peduli dimana dan siapa pelakunya semua negara di dunia berwenang mengadili. Jadi, seorang teroris membom, terorisnya orang Mesir membom di Jordan tertangkap di Bali, kita bisa adili di Bali eh di Jakarta Pusat semua tindak pidana terjadi di luar negeri harus diadili di Jakarta Pusat itu KUHAP mengatakan begitu. Jadi, kalau separuh dilakukan didalam negeri separuh di luar negeri tetap di Jakarta Pusat, jadi kejahatan penerbangan pemboman tadi itu sudah menjadi kejahatan universal semua negara berwenang mengadili diamanapun dia tertangkap tidak melihat lagi orangnya dan tidak melihat di mana terjadinya, ini ada contoh dulu waktu Konfrensi Asia Afrika itu ada wakil-wakil RRC yang menuju Indonesia itu born diatas Natuna sana diatas Laut Cina Selatan cuma satu yang hidup. Jadi, locus delicti-nya sebenarnya, Hongkong di mana ditanam born dan di Indonesia di atas Natuna ada satu orang hidup tapi saya kira sampai sekarang pelakunya belum ketahuan dia yang jelas Taiwan yang bertanggung jawab.

Kemudian rasa takut yang meluas, saya sudah katakan tadi, bahwa ini dominasi khususnya Amerika mengenai Konvensi-Konvensi mengenai terorisme ini begitu juga Konvensi mengenai korupsi misalnya itu dominasi Amerika kelihatan sekali dan itu terasa soalnya definisinya tidak ada hambar apa terorisme ya tahu sendiri lah terorisme susah dibuat definisinya. Oleh karena itu, Eropa Continental, Belanda, Jerman tidak ada Undang-undang khusus terorisme pokoknya yang berlaku KUHP, yang diistimewakan adalah acaranya jadi di Jerman itu tidak ada Undang-undang terorisme terhadap teroris sama dengan kejahatan pembunuhan biasa yaitu KUHP dan di sana KUHP juga ada di Jeman ada seumur hidup di san2 kalau kita ada pidana mati yang perlu diatur oleh orang Belanda, orang Jerman, orang Perancis adalah acaranya yang istimewa misalnya pada waktu pemeriksaan penyelidikan tersangka tidak perlu didampingi pengacara karena nanti kalau didampingi pengacara bisa diajari dia untuk menyangkal, penahannya lebih lama kalau orang lain 20 hari polisl ini bisa 6

(I

bulan penangkapannya kalau 1 kali 24 jam KUHAP ini bisa 7 hari. Jadi, acaranya yang dibikin istimewa bukan hukum materiilnya. Kenapa saya tanya orang Jerman kenapa buat begitu kalau kami membuat Undang-undang terorisme hukum materiilnya ancaman pidananya tersendiri justru merupakan kehormatan bagi teroris bahwa dia diberlakukan istlmewa berbeda dengan rakyat biasa. Jadinya itu pikiran Jerman itu sampai tidak membuat Undang-undang terorisme tersendiri. Jadi, kita juga memang saya kira terlalu takut dengan Amerika soalnya kita miskin. Kita Indonesia takut dengan Amerika, Belanda Jerman ya nggak takut dia, tidak bisa dipaksa-paksa membuat Undang-undang terorisme ya saya pakai KUHP saja. Nah, lebih mudah dibuktikan, ini kan sulit sekali tidak ada definisi terorisme. Jadi, bagaimana dengan karikatur Nabi Muhammad ? Apa itu provokasi, apa itu teror orang barat bilang bukan sama sekall, justru orang di Lombok yang membakar ke sana-ke mari itu dianggap teroris. Jadi, ini masalahnya, tapi kita sudah terlanjur ikut ke arus Amerika, Australia sehingga lain daripada menyulitkan sekali, jaksa kita membuat surat dakwaannya susah sekali. Memprovokasi tadi sudah saya jawab sidik jari itu ada usaha intervensi, maksudnya saya kira lebih mudah mencari orang kalau terjadi teror itu sidik jari kalau saya tidak berkeberatan saya bersedia kasih sidik jari tidak ada masalah. Kemudiar: transfer tahanan kalau bisa menolak ya menolak tapi ternyata Farouk kita kasih waktu kita minta Hambali tidak dikasih kan tidak seimbang. Ini bahwa masalahnya ini kalau transfer tahanan ini masalah kuat lemahnya suatu negara menentukan.

KETUA RAPAT :

Ini dulu ikut-ikut mendampingl Pak Wiranto diperiksa di Kejaksaan Agung. Saya tidak mau tahu karena saya tahu duduk persoalannya, bahwa bukan kita saja yang melanggar HAM di Timor-Tlmur tapi Presiden Timor Lessste juga tebih dulu melanggar HAM. Tahun 1975 mereka mengambil orang di penjara, orang yang ditahan di penjara oleh mereka yakni 12 orang diambil di penjara. Mereka dibawa keliling kota Dilli, di pingglr jurang ditembak satu-satu, salah satu Ketua milisi, kalau tidak salah Soares, saudaranya yang dibunuh diadili ini kakaknya ada 2 Soares disitu, ada 1 Maliar Soares, ada lagi 1 ketua milisi. Mungkin kalau saya tidak salah saudaranya ltu ditembak di tepi jurang 12 orang yang pro Indonesia. Salah seorang mengatakan kepada yang menembak itu, saya diperiksa dulu dong, ini tidak adil main tembak begini saja, langsung dia dislram komandan, yang menyiram itu saya tidak tahu apa ini apa orang lain. Komandan sersan tentara Portugal yang menembak orang di tepi jurang itu namanya, Xanana Gusmau apa atau Gusmao yang lain, maka itu saya bersedia mendampingi Pak Wiranto. Ini tidak adil, tekanan lnternasional, kita yang diadili, mereka tidak diadili, mereka lebih dulu melanggar HAM, ini ada di dalam buku, dibukukan di peristiwa-peristiwa oleh perwakllan Indonesia di Dilli. Perwakilan terakhir,Republik Indonesia di Dilii Portugis, saya kira, maka itu suasananya begitu. Saya rasa, karena ada penyakitnya itu I kalau dilompat juga dia itu menembak mati 12 orang. Tangan dia, Soares, ditembak mati dengan tangannya, tidak ada kan. Nah itu kalau kita, tapi lni juga saya menyesalkan adanya orang Indonesia sendiri pelecehan HAM justru sepertinya memihak kepada ~nmor-Timur. Jadi, mengenai pasal 2 boleh juga begitu dia akan berlaku, bahwa ini kejahatan massal di manapun terjadi siapapun melakukan bisa mengadili. Jadi, orang Palestina membajak pesawat di Mesir, tertangkap di Bali bisa diadili di Indonesia.

Yang keempat, mengenai definlsi tadi memang belum ada ditemukan definisi mengenai terorisme. Jadi masing-masing membuat definisinya sendiri, ini kesulitar:i terbesar berbeda misalnya ICC (International Criminal Court), Konvensi Roma, International Court Roma ini lain dengan Amerika nyata sekali bahwa ICC

Konvensi Roma ini mengenai 4 kejahatan ini, kita suruh tanda tangan. Indonesia juga ikut tanda tangan di Roma, 4 kejahatan di sana yaitu genocide, pelanggaran berat HAM, kejahatan perang dan agresi. 4 kejahatan Internasional ICC, mereka menentukan bahwa ICC tidak berlaku surut. Kedua, semua keempat tindak pidana ICC itu yenocida, pelanggaran berat HAM, kejahatan perang dan agresi itu harus didefinisi, enggak bisa ngapal, ya kan ? . Hanya ...... tidak ada, seperti kemarin Tanjung Prick itu, kalau tidal< diberlakukan surut oleh DPR ini

\ tidak bisa diadili. Menurut KUHP tidak lebih dari 18 tahun, sedangkan Timor­Timur ticlak. Jadi, kegunaan berlaku surut oleh DPR hanya satu, hanya penting untuk Tanjung Prick, tidak penting untuk Timor-Timur karena teritorial Timor­Timur itu baru saja. Jadi, saya pakai KUHP, sedangkan Tanjung Priok tanpa KUHP pun peradilan HAM tidak pernah bisa diadili lagi karena sudah teriak. Jadi, kejahatan berat HAM itu ICC sendiri mengatakan itu tidak real, tidak ada lewat waktu, tapi tidak boleh berlaku surut dan harus definisi tindak pidananya. Jadi, saya yakin bahwa ICC Roma ini didominasi oleh negara-negara Eropa Barat Perancis begitu bukan Amerika. Ini memang kejahatan pada singular persona~ tidak dimasukkan kedalam terorisme, teror antara orang Indonesia dengan orang Indonesia itu sendiri jadi domestik tidak dimasukkan sebagai terorisme, jadi seperti saya ulang tadi pemboman di Ujung Pandang punyanya Pak Jusuf Kalla itu dianggap domestik termasuk terorisme dan tidak ada kaitan dengan nasional, tidak ada kaitan dengan luar negeri tapi setelah diperiksa ternyata bahwa pembom di Makassar itu satu atau dua orang itu pernah dilatih di Pilipina Selatan. Jadi pemboman di Makasar itu pun termasuk terorisme, jadi batasnya itu sulit sekali. Nah, sekarang mengenai tadi saya sudah katakan berlakunya locus delicti bisa tiga tempat, kalau dulu hanya satu tempat. Satu tindak pidana itu hanya terjadi disatu tempat, apa betul-betul terjadi negara itu atau bertempat dia bekerja ataukah akibat terjadi sekarang bertambah bahwa .. di mana-mana, bisa empat tempat. Nah, Sekarang mengenai teori baru tersebut, orang dilatih di Pilipina Se!atan belum berlaku Perpu, tapi dia bekerja membom sejuta, Perpu berlaku, maka dia dapat dipidana berdasarkan Perpu, ini ada satu masalah ini mudah-mudahan kita bisa dengan jadi yang ini, ini apa namanya, ini menyangkut Baasyir. Jadi, menurut penuntut umum ada lndikasi, ada saksi yang menyatakan bahwa Baasyir pernah mewisuda calon pembom di Philipina Selatan. Bila ada Presiden mewisuda Akabri, ini ada wisudanya, ada saksi, tapi peristiwa itu terjadi sebelum Perpu berlaku. Nah, sekarang orang yang diwisuda itu ada membom di mana-mana, di Bali, di Marriot, di Makasar, di Kedutaan Besar Australia menjadi persoalan kalau begitu kalau dianut tempus dan locus di sekeliling kita bisa di mana-mana dan kapan-kapan, maka Baasyir dapat dikenai Perpu, walaupun dia wisuda sebelum Perpu berlaku, karena orang yang diwisuda itu melakukan tindak pidana terorisme sesudah Perpu berlaku termasuk dipidana pasal berapa ya 12, pasal 12 Perpu mengatakan termasuk tindak pidana terorisme barang siapa merencanakan teror itu termasuk menyediakan SOM.

Jadi, melatih pembom di Philipina Selatan itu termasuk perencanaan, termasuk pasal 12 dan ini dalam Undang-undang terorisme yang baru, ini yang terberat dari semua tindak pidana terorisme di antara pasal-pasal yang lain. Ada 12 pasal yang terberat, karena apa ? Terberat pidananya fix pidananya mati atau terbunuh, tidak ada lain, mati seumur hidup jadi tidak ada 20 tahun, SO tahun, mati seumur hidup ini istimewa lain darl pada yang lain. Mungkin Bapak-bapak DPR waktu disahkan itu tidak baca betul pasal 12 itu bahwa pasal 14 Undang­undang teroris itu, pidananya fix Pak tidak ada pilihan lain, pidananya cuma seumur hidup atau mati. Di situ tidak dikatakan barang siapa ini .. int diancam kena pidana paling lama mati atau paling lama seumur hidup tidak langsung barang siapa-siapa ini .. ini dihukum dengan mati atau seumur hidup titik. Pidana lain itu tidak fix ini istimewa sekali. Saya juga heran, kenapa DPR bisa lolos pidana yang fix, hakim tidak bisa memilih lagi dan yang lucunya ini kan baru

11

perencanaan belum terjadi teror. Jadi itu kebijakan dan itu hukumannya tidak ada lain mati seumur hidup ini masalah-masalah kecil. Jadi, Bapak ini kesulitannya terbesar tidak ada definisi terorisme. Jadi, bisa orang mengatakan apalagi terorisme tidak perlu dikaitkan dengan politik, agama walaupun banyak dilakukan dengan latar belakang agama, politik tapi tidak dikaitkan dan memang bisa terjadi terorisme tanpa latar belakang politik atau agama. Misalnya saja Permesta menyerang istana naik dengan pesawat jet AURI serang istana persis

' tempat tidurnya Bung Karno kena itu, itu tidak ada latar belakang politik karena dia Permesta, bukan karena agama sebenarnya hanya masalah cewek saja.

Jadi, tidak ada politiknya, tidak ada agamanya, bisa dalam bentuk teror kalau orang diambil ceweknya bisa melakukan teror sulit sekali ya, bisa juga tidak mau bayar utang bikin teror ditagih dia atau dia yang menagih atau Jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI dibakar rumahnya, dia itu harus dihukum, itu hampir matl dia itu seluruh badannya sudah menyala lalu keluar pakai sarung hampir mati tidak ada kaitan dengan politik, tidak ada kaitan dengan agama, kaitannya adalah penyelidikan korupsi ini yang memang sulit sekali.

Saya kira bukan itu penganiayaan biasa, jadi orang membom ikan itu, orang membom itu belum tentu teroris, membom ikan ltu domestik tidak bisa kita kaitkan dengan terorisme, tidak ada kaitan dengan trans-national. Walaupun diupayakan trans-national belum bisa juga, sudah diupayakan oleh beberapa media. Baik kalau sudah tidak ada.

PAKAR HUKUM CPROF. DR. ANDI HAMZAH. SH) :

Tadi saya tidak mengikuti darl awal, mengenai laporan 2500 halaman komisi reconciliation dari Timor Leste, inl mungkin agak menyimpang sedikit dari ini, tapi bagaimana kita membuat paling tidak pencegahannya atau pemilahannya agar kita tidak masuk di dalam ajang diplomas! dunia, karena kita tahu tahun 1994 pernah juga laporan seperti itu yang memberikan bukti-bukti bahwa waktu itu rakyat Timor-Timur terbunuh oleh kekejaman dari pihak kita, sementara Indonesia dengan Timer Leste ada membentuk KKP sekarang tapi setelah bicara dengan Pak Benyamin tidak ada tindakan, baik koordinasi maupun paling tidak sekedar tukar menukar informasi, lantas klta yang sudah di dalam laporan itu sebagai pihak yang tertindas itu bagaimana ? Karena nanti misalnya, dalam trans-nasional inl juga mereka akan masuk didalam mengadili orang-orang yang disebut di dzalimin. Jadi, mungkin hal ini belum terlalu terbuka, tapi nanti masuk ke agenda PBB, tinggal menunggu hari saja beberapa pejabat tinggi sipil yang akan dibawa ke International Criminal Court Dan saya mohon kira-kira bagaimana ? Terima Kasih.

KETUA RAPAT :

Saya sebutkan namanya Konsulat RI terakhlr di Dili Portugis ada bukunya, Road Toward My Life is Feel in East Timor, pengalaman saya terakhir sebagai konsulat RI di Dili, segala perbuatan Fretelln dicerita di situ, dan ada suatu saat disitu dikatakan menembak mati 12 orang, di jurang dan dijatuhkan, yang mati hanya 11 orang, 1 orang sebelum kena peluru sudah menjatuhkan diri tersangkut di pohon, yang jelas 2 mati, 1 Soares, yang satunya lagi Mara Soares, saya kira bertiga dengan Gubernur itu Soares itu ditembak mati dan sersan yang menembak mati dengan tangannya sendiri bernama Alexander Gusmao atau Xanana itu saya tidak tahu ya, itu perlu penelitian, yang lucunya waktu Pak Wiranto itu diperiksa beliau tidak tahu. Tentara-tentara itu mendampingi Pak Wiranto, saya bilang, you nggak tahu buku ini, saya kasih itu buku, dia baca kalau itu Alexander Gusmao itu Xanana, itu tangannya sendiri pernah membunuh

11 orang disiram, jadi perlu kesiapan untuk menyerang tolong dicari bukunya Tumodo orang Kupang atau ... , itu ceritanya mengenai Alkatiri, apa semua lengkap di situ.

F-PPP CH. ANDI M. GHALIB, SH, MH.) :

Baik Saudara Amris, karena kita akan menghadiri Rapat Kerja dengan ' Menlu dan ini agak Iambat memang baik laporan Xanana sendiri ke PBB, ke

Sekjen Iangsung dan ada Joint Statement di sana kemudian yang kedua, peristiwa penembakan warga kita yang jelas-jelas oleh polisi dari Timor Leste, nanti dalam Rapat Kerja kami saya kira ini ada balknya memang jadi apa yang menjadi pegangan kami, kalau hanya sekedar buku itu hanya sekedar tandingan, tapi persolannya kan si Xanananya sudah menyerahkan laporannya walaupun dia berjanji tidak akan meneruskan, tapi itu kan gayanya dia, tahun 1994 juga pernah begitu juga dulu dia buktinya dokumen ..... itu kan tetap lanjut akhirnya berakibat dengan simpati dunia terhadap ... atau referendum itu tahun 1999. Nah, ini bisa enggak Prof, ini kan diplomasi kita.

Saya kira itu maksudnya untuk menutupi pembunuhan 3 orang baru-baru ini. Tapi enggak juga Prof, karena dari 186.000 yang meninggal dari tahun 1975 sampai 1999 ya itu, 70 persen kurang lebih 102.000 itu dilakukan oleh militer, TNI dan Polri kita dalam bentuk macam-macam, ada pembunuhan, pemotongan alat kelamin, pemerkosaan dan lain sebagainya. Di halaman ini ada Prof. di laporan itu disebut semua disebut jam nya meninggal ada segala macam 10.500 orang dan ini luar biasa sebenarnya, kita kecolongan. Nah, barang itu sekarang sudah ada di New York di PBB sudah resmi Presldennya langsung menyerahkan atas desakan oposisi di negaranya. Jadi, persoalannya di kita bagaimana mencegah itu atau apakah upaya memberi bandingan kita tidak punya satu komite atau panitia Ad-hock, kita ada KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan), tapi menurut saya KKP ini hanya apa namanya, hanya formalitas yang sifatnya kamuflase, kamuflase seolah-olah kita sudah maju ke tlngkatan KKP dan di situ KKP ini lebih kepada hanya mengungkapkan suatu titlk Komisi Kebenaran dan Persahabatan padahal komisi yang dlbentuk UNTAET ada lah rekonsiliasi. Jadi, tingkatannya hanya sampai rekonsillasl, dia mau tarik kurang lebih 240.000 warga yang keluar dari Timor Leste ltu masuk kembali atau mereka akan lebarkan permasalahan itu sampal ke Iuasnya menurut peta mereka. Nah, ini kami ini nanti di Komlsi I sepertl apa yang kaml ingln lakukan terhadap Menlu gitu biar kami inl bisa dapat tambahan masukan pengetahuan, kita dapat lntinya Prof kalau dapat 1 bendel tldak saya kebetulan dapat beberapa kopi dari halaman-halamlan yang penting 2500 dan itu dibuat selama kurun 3 tahun sejak UNTAET membentuk itu Prof.

KETUA RAPAT . :

Prof, saya hanya satu pertanyaan. Andaikan Republik Indonesia kan ini Konvensi diminta apa kita merekrut .... satu kali kita tanda tangani artinya kita sudah meningkatkan diri akan ikut pada Konvensi itu, andaikan ternyata banyak Konvensi-Konvensi yang kita belum atau ditunda-tunda, andaikan tidak kita tanda tangani apa konsekuensinya ? .

PAKAR HUKUM :

C:uma prinsip politis saja, Amerika sendiri tidak tanda tangani ICC Konvensi Roma. Kenapa dia tidak tanda tangan Roma?, karena di sana orang­rang asing bisa dia didik, jadi orang Amerika bisa dia didik dan paling dia tidak

mau ICC itu karena yang pertama kena di ICC itu Israel yang banyak melakukan pelanggaran terhadap orang Palestina, jadi ini politis.

F-PPP CUSAMAH MUHAMMAD AL HADAR) :

Menurut Prof sebagai seorang ahli, apakah Konvensi ini lebih banyak merugikan Indonesia dari pada menguntungkan ? itu, mengingat bahwa kendati terorisme sudah dianggap sebagai suatu kejahatan internasional, kalau seperti apa kata Prof tadi yang memenuhi persyaratan bahwa di tempat lain, seperti peristiwa di Makasar pertama kali dianggap suatu pelanggaran pidana saja dan Konvensi :ini kan akan mengatur orang-orang yang bukan termasuk kategori yang hanya di sini saja, harus ada pembuktian bahwa merupakan suatu trans­national ad-hock. Jadi saya Prof, mau tanya saja untungnya. Sebab di DPR kita kepingin tahu disini apa Konvensi ini dan saya tahu semua kita tidak semua ahli di sini, di sinilah keahlian Prof kita minta supaya kita bisa berbicara sebab walaupun di sini dikatakan, ada juga persyaratan bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan keberatan terhadap isi Konvensi yang tak terselesaikan melalui jalur sebagaimana dimaksud ayat satu pasal tersebut menurijuk Mahkamah Internasional, berdasarkan kesepakatan harus kedua belah pihak, ini bukan main bisa panjang walaupun satu pihak bilang saya tidak mau, seperti kesalahan di Sipadan itu bahwa kedua belah pihak menyetujui ini dibawa ke Komnas .... waktu Soeharto bilang oke mari kita .... di situ kalau kita bilang tidak mau, yang saya mau tanya ke mana soalnya, kalau perlu nanti kita ah sudah lah by in time lah~ kita mainkan tapi kalau ini banyak menguntungkan kita dalam arti kata ya seperti tadi ditanyakan membantu untuk tapi kalau dikatakan sisa apa kita serahkan bersama ,karena Amerika selalu berdasarkan the right mereka semacam rumor mengatakan yang kuatlah yang menang, penjahat perang kan itu hanya oleh orang yang kalah perang. Jadi ini saya Prof, sudahlah kalau memang anda ekstrim, sudahlah sebenarnya inl lebih banyak merugikan kalau kita lihat ini begitu kan ya undur-undur saja lah, no problem bagus buat kita !ebih banyak positifnya daripada negatifnya, mungkin tidak akan selesai seperti apa yang Prof katakan ada dari secara kualitatif ada secara kuantitatif. Nah, seperti yang Prof katakan, sebab ada terorism is an act of crime yang kualitatif according America, kualitatlf karena tidak tahu bagaimana bukan kuantitatif, karena tidak bisa dikuantitatifkan seperti Inggris ini yang ingin saya dapat pandangan-pandangan Prof yang saya rasa cukup ahli dan pakar dalam hal-hal itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT • :

Jadi, kalau saya melihat tidak ada hal yang melebihkan atau yang merugikan ini karena ini juga semuanya dengan persetujuan kedua belah pihak yang merugikan kita itu adalah kondisi kita sendiri iya kan,yang lemah ekonomi, begitu kan bukan dari aturan-aturan mainnya ini, karena suatu aturan itu pelaksanaannya tergantung juga dari kekuatan kita sendiri, kekuatan politis, kekuatan flsik. Jadi, saya tidak melihat adanya kerugian, keuntungannya memang banyak, tentu politis kita dianggap bahwa Indonesia sungguh-sungguh mau ikut serta memberantas terorisme, jelas bantuan menjadi banyak sekali saya. Tadi sudah contohkan bantuan t1ntuk Detasemen 88, itu sudah besar sekali yang saya lihat khususnya Australia termasuk kita manfaatkan untuk pendidikan jaksa, pendidikan hakim ya banyak. Jadi, saya tidak melihat adanya kerugian kalau kita tandatangan kecuali masalah kondisi kita sendiri, kalau memang kita lemah ya tetap saja kita lemah seperti saya tadi katakan kita serahkan Al-Farouq tetapi kita minta Hambali tidak dikasih itukan karena kelemahan kita.

Silahkan. I I

F- DEMOKRAT (MARCUS SILANO. S.l?):

Prof saya mau menginformasikan apa ide saya ini kalau benar dan kalau tidak salah ini kan yang menjadi masalah kan apakah kita akan meratifikasi ataukah tidak. Jadi disini, saya ingin membedakan antara hukum dan muatan politik, bahwa · latar belakangnya masalah terorisme ini kan sebenarnya muatan politik lebih banyak kalau dilihat dari sisi diplomatik dulu waktu Perang Dunia II berakhir segera disusul oleh Perang dingin lalu apa yang dinyayikan oleh Amerika pada waktu perang dingin sampai runtuhnya tembok Berlin itu apa bahaya komunis, maka dikatakan sosialis melawan komunis, itu kan nyanyian Amerika lalu setelah itu muncul Bill Clinton, apa yang dinyanyikan Clinton selama 10 tahun itu adalah globalisasi, ini sangat politik itu nyanyian Amerika, selesai Clinton muncul George Bush apa yang dinyanyikan oleh George Bush itu adalah teroris, sebenarnya ini adalah alat politik. Nah, sekarang kalau dilihat masalah teroris itu tidak lepas dari muatan politik tadi di luar muatan politis. Seandainya, kita tidak pakai dedikasi kita dituduh sangat teroris itu sebenarnya kan masalah hukum. Tapi, setelah hukum itu sendiri seandainya kita tidak pakai dedikasi tidak ada masalah apa-apa. Nah, itu yang ingin saya tanyakan secara hukum tidak ada apa-apa kecuali secara politik dan segala macam. Silahkan.

KETUA RAPAT :

Secara yuridis memang tidak ada apa-apa sedangkan tanpa ratiflkasi kita tetap mempunyai Perpu, tanpa perpu pun kita punya KUHP, ini jadi sebenarnya ratiflkasi ini menurut saya dari segi yuridis lingkungannya simbolis karena tanpa kita tandatangan memang sudah begitu yang terjadi sebenarnya.

f- DEMOKRAT CMARCUS SILANO. S.IPl :

Satu lagi, seandainya kita ratlfikasi inl lalu ada kejahatan terorls di negeri kita, kita menjadi salah satu pihak, bolehkah kita tidak menerapkan hak-hak aturan-aturan atau misalnya telah diratifikasikan menggunakan hukum kita sendiri, hukum pidana apa mungkin itu dilakukan ?.

F-PDIP /AMRIS HASAN, MA :

Memang di sini tetap kita pakai hukum nasional. Ini sebenarnya di sini lebih banyak masalah kerjasama internasionalnya, nasionalnya tetap, dia tidak mengambil kedaulatan hukum nasional. Kita hormati ini, lebih banyak mengenai kerjasama internasionalnya. Penyerahan orang yang telah melakukan teror, penyerahan orang ekstradisi yang masalah sekarang yang dituntut Australia adalah bukan penyerahan tersangka saja, penyerahan narapidana. Nah, lni kan dipersoalkan sekarang oleh Australia itu, ini bukan masalah terorisme ini masalah narkobanya itu siapa namanya itu yang dihukum 20 tahun?. Nah, kita didesak sekarang membuat suatu perjanjian penyerahan narapidana. Jadi narapidana Australia kita serahkan, kemudian menjelang penjara di sana, tapi kalau orang­orang Indonesia di penjara Australia bisa diserahkan ke sini. Yang pada umumnya lebih menguntungkan mereka, mereka lebih untung kenapa lebih untung ? Karena orang Australia dihukum di sini semua mau pulang, tapi orang Indonesia belum tentu mau pulang kesini kan lebih enak penjara di sana, apalagi kalau di Jerman, kalau di Jerman orang Indonesia dihukum tidak mau pulang kesini jadi seperti hotel di sana. Jadi, bukan Undang-undang yang senggang tapi kondisinya nanti yang tidak seimbang. Narapldana, teroris di sana orang yang katakanlah Nordin Top dihukum di sini katakanlah tidak mati tapi seumur hidup lalu kita serahkan ke Malaysia dijalankan hukuman disana tentu dia senang kita rugi, karena lebih banyak orang dia suka menjalankan pidana di Singapura atau

15

Malaysia daripada di Indonesia. Kata Adam Malik semua bisa diatur, kalau di luar negeri tidak bisa diatur, hukuman penjara 10 tahun masih bisa tetap tidur di rurnah itu di Indonesia, di luar negeri kan tidak mungkin itu, itu digerakkan asal seperti itu.

ANGGOTA KOMISI I DPR RI

Pak Prof selamat malam. Saya pikir saya mau koreksi, saya pikir ada yang salah, saya plklr sl

Hendra Raharja mati di penjara sini, bukan penjara Australia, cuman Hendra Raharja itu bandit BLBI mati di penjara Australia karena kalau di penjara di sinl kan cuma 1 harl saja, waktu siang saja dia dipenjara malam di rumah, biasanya kan bayar sama Lapas-lapas ini. Ini Pak mengenai kovenan yang kemarin kita bicarakan, saya akan tanya, saya pikir ini bagian dari apakah betul ini sebenarnya meskipun cover-nya United Nation tapi kan ini sebenarnya power dari super power Amerika dengan Non Surrender Act (NSA) daripada yang tadi si Condoliza Rice yang mau ke sini tapi nggak jadi kan antara lain subyek membicarakan itu dengan Non Surrender Act itu kan berarti setiap apapun orang yang disangka ini bisa bagian dari pertukarannya teroris-teroris ini dan ada lagi satu hal yang mungkin segera diratifikasi atau akan segera dirundingkan lagl yaitu mengenai intelectual property right sebab saya tahu mereka sekarang lagi menyusun dari secara dunia bahwa mereka ini akan menjadi polisi dunia contohnya saja misalnya mereka lihat kan ada yang di kita lihat-lihat film baru kan yang ada kan cuma se dolar aslinya SO dolar. Jadi, katanya mereka itu mau mengerahkan FBI untuk ikut operasi di seluruh dunia. Nah, itu Undang­undangnya sedang digodok mungkin nanti akan berlindung lagi di bawah PBB. Jadi, kalau kita lihat kita mesti mewaspadai mengenai kovenan daripada 2 ini, mengenai antlteroris ini betul-betul harus kita perhatikan memang buat kita agak kesulitan kalau kita tolak karena seperti saya bllang sama Kapolrl kemarin mungkin t kalau kita tandatangani ltu kita blsa dapat bantuan mungkin untuk peralatan Detasemen 88 atau Polis! peralatannya blsa baru terus karena contohnya saja yang setahu saya waktu cuman sayangnya ini kakaknya Pak Yusron ini nggak cepat tanggap, Pak Yusril jadi pada waktu antiteroris di Amerika dikeluarin, mereka itu kasih semuanya asal mereka bisa kontrol contohnya saja dulu ada pekerjaan yang namanya pekerjaan simklm, slmklm lni adalah database dimana paspor-paspor Indonesia itu mereka itu kan lnl Amerika itu mau kaslh gratis cuman kakaksnya Pak Yusron itu tahu saya nggak ngerti itu kenapa tidak mau.

FBR (ADE DAUD ISWANDI N) :

Siapa yang punya paspor di Indonesia? Siapa yang apply pasport?. Tetapi waktu itu Indonesia nolak, karena saya tahu betul, karena kita punya kawan konsul Amerika. !tu beberapa kali si Dino Pati Jalal, karena katanya kakaknya Pak Yusron ini tidak ada respon padahal dia kasih grant Pak, hibah 100% tetapi saya tahu dengan begitu database yang bahasa Inggris dia tahu. Jadi kembali seperti ini kalau saya lihat kovenan inl adalah 100°/o superpower Amerika dibelakangnya dengan nama United Nations. Jadl, disitu kita mestl pintar-pintar kelihatannya apa keuntungannya, apa kerugiannya buat Indonesia meratifikasi. Itu saja Pak. Makasih Pak.

PAKAR HUKUM :

Jadi kalau saya lihat tidnk ada kerugiannya itu yang anda katakan tadi. copy right itu lebih besar karena kita tidak mempunyai apa-apa untuk dllindungi, mereka yang mempunyai. Jadi kalau masalah itu kita rugi sebenarnya. Kita tidak

16

menemukan apa-apa orang Indonesia ini, mereki3 semua. Buku-buku masuk ke sini, merek-merek laku di sini. Merek Indonesia mana bisa laku, di Indonesia sendiri tidak laku apalagi di luar negeri.

FBR CADE DAUD ISWANDI'N):

Memang kita harus menolong musisi-musisi Indonesia. Sekarang Pak, musisi Indonesia itu kalau dia itu dia bangkrut Pak. Dia itu hanya bisa dapat uang dari tour-tour yang dibikin oleh industri rokok, karena pembajakan ini. Jadi saya pikir kalau kita lihat untung ruginya karena kelihatan coba sekarang Bapak ke semua pompa bensin isinya bajakan semua penyanyi-penyanyinya. Nah, itu misalnya.

PAKAR HUKUM :

Lihat domestiknya ya. Saya paling banyak dirugikan. Buku-buku saya seluruhnya dibajak. Jadi, saya pernah dirampok karena mereka rapat sebelumnya siapa yang dirampok ini malam. Itu banyak bukunya pasti banyak duitnya, padahal sepeserpun saya tidak ada duitnya saya. Masuklah dia bongkar rumah tetapi datang polisi dapat dia ditembak mati satu di depan rumah yang lainnya Iuka. Jadi gara-gara mengarang buku itu disangka kaya, padahal tidak ada. Memang berbahaya sebab yang perlu dillndungi domestik itu, tetapi transnasional ini pasti kita yang rugi. Jadi waktu saya pernah ke Scotlandia ditanya seorang supir. Coba lihat ini Alexander Graham Bell rumahnya masih utuh itu, papan rumahnya masih ada. Ini yang ngutak-utik kabel sampai ada telepon. Alexander Graham Bell itu namanya masih ada. Ini menemukan Pinisillin. Jalan lagi, ini menemukan logaritma matematika. Hebatkan kita orang Scotlandia. Lalu, dia tanya orang Indonesia menemukan apa?. Berkunag-kunang mata saya, saya lupa Pak Habibie menemukan sirip pesawat, betul-betul saya lupa. Saya terdesak, mau bilang apa. Ditemukan apa orang Indonesia? Saya bilang ada orang Jawa menemukan makanan paling murah namanya tempe bongrek. Dia tidak mengerti, dia manggut-manggut saja.

Ini informasi saja, ratifikasi konvensi korupsi internasional sebentar lagi masuk Pak. Sudah ada di Kumdang. Saya juga ikut disitu, masuk, dan itu terpaksa kita rubah total Undang-undang korupsi kita ini karena mereka menyusun lain daripada yang kita punya dan terus terang Kongres itu menurut saya lebih bagus rumusannya yang antara lain bahwa kerugian negara tidak lagi diserahkan, tidak lagi menjadi unsur adanya keruglan negara. Pokoknya memperkaya diri melawan hukum walaupun yang rugi swasta, masuk. Dan

~ mempekaya diri ini adalah perimbangan antara pendapatan dan kekayaan. Jadi pembalikan beban kerugian. Perdebatan itu disana, lalu juga ditambahkan korupsi dikalangan swasta. Kalau kita suap menyuap dikalangan swasta bukan tindak pidana. Sekarang lni, konvensi ini, suap menyuap dikalangan swasta, perusahaan-perusahaan juga masuk sebagai korupsi.

F-PDIP CAMRIS HASAN. MAl :

Pak Andi Hamzah dan Pak Ade Nasution karena pembahasan kita masalah mengenai pemboman teroris jadi mungkln kita membatast bahasan pada it~ dulu. Baik kalau begitu mungkin kita bisa sudahi acara kita dan pada Bapak Andi Hamzah saya ucapkan kami dari Komisi I mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pandangan-pandangan dan masukan-masukannya yang tentu akan sangat berguna bagi kaml dalam meratifikasi kedua konvensl ini, dan kepada teman-teman Anggota Dewan yang terhormat Saya mengucapkan

I/

'

terimakasih atas kesabarannya mengikuti rapat ini sampai akhir dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabil Alamin rapat ini kita tutup.

(KETUK PALU 3X)

SEKRETARIS RAPAT

""'" ORA. D Y NTI 210001216

1 Ii

DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jal an Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN

PARA PAKAR EKONOMI DAN KEUANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PENGESAHAN KONVENSI

INTERNASIONAL TENTANG PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997 DAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999

Tahun Sidang Masa Persidangan Ra pat Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, tanggal Waktu, Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara

Hadlr Narasumber

: 2005-2006 : III : ke-: Rapat Dengar Pendapat Umum : Terbuka : Rabu, 15 Februari 2006 : 19.30 WIB. : Ruang Rapat Komisi I DPR RI : Amris Hasan, MA : Ora. Damayanti : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat

2. Penjelasan oleh Pakar 3. Tanya Jawab 4. Lain-lain

: 44 anggota darl 49 orang anggota Komlsi I DPR RI : Maulana Ibrahim, SE, AKT, MA., DR. Yunus Husein, SH,

LLM dan DR. H. Dipo Alam, M. E. A

Ketua Komisi I DPR RI : 1. Ors. Theo L. Sambuaga 2. Amris Hasan, MA 3. Ors. H. Tosari Widjaja 4. Soetadji, MM

Anggota Komisi I DPR RI: I. Fraksi GOLKAR

1. Dion Hardi, BA 2. DR. H. Happy Bone Zulkarnain, MS 3. Ors. H. Mohammad Hatta, MBA 4. DR. H. Yuddy Chrisnandi, ME 5. Ors. Hajriyanto Y. Thohari, MA 6. Ors. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si 7. Djoko Subroto, S.IP

10. H.A. Afifuddin Thaib, SH 11. Yorris T.H. Raweyai

II. Fraksi PDI-P 1. Suparlan, SH 2. M. Taufiq Kiemas 3. Ors. Soewarno 4. Permadi, SH 5. R.K. Sembiring Meliala

III. Fraksi PPP 1. H.A. Chudlary S. Hadzami, S.Sos 2. Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M. Si. 3. H. Andi M. Ghalib, SH, MH

IV. Fraksi Demokrat 1. Boy M.W. Saul 2. Shidki Wahab 3. Marcus Silano, S.IP 4. Junus Effendi Habibie

V. Fraksi PAN 1. Ir. Tristanti Mitayani, MT 2. Ors. Djoko Susilo, MA 3. Abdillah Toha, SE

VI. Fraksi Kebangkitan Bangsa 1. DR. Muhammad A.S. Hikam, MA, APU 2. R. Saleh Abdul Malik 3 .. , H.A. Effendy Choirie, M.AG, MH

VII. Fraksi PKS 1.: Muhammad Anis Matta 2. Ir. H. Untung Wahono, M.Si 3. Hilman Rasyad Syihab

VIII. Fraksi BPD 1. Drs .. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si

IX. Fraksi PBR 1. H. Ade Daud Iswandi Nasution

X. Fraksi PDS 1. Jeffrey Johanes Massie

KETUA RAPAT (AMRIS HASAN, MA):

Yang saya hormati, Karena waktu sudah menunjukan pukul 07.30, Para narasumber juga sudah menempati tempatnya,

l Angota Dewan yang tercatat hadir sudah berjumlah 23 orang, sebagian masih ada di ruang sebelah, jadi sudah dinyatakan kuorum dan RDPU Komisi I DPR RI dengan pakar dalam rangka pembahasan RUU tentang pengesahan Konvensi tentang Pemberantasan Pengeboman Teroris tahun 1997 dan Pemberantasan Pendanaan Teroris 1999, hari ini Rabu, 15 Februari 2006 dapat kita nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU 1X )

, Bapak, Ibu sekalian, para narasumber yang kami hormati dan Anggota Dewan yang kami hormati, seperti telah ditetapkan dalam pertemuan intern Komisi I tanggal 26 Januari yang lalu, maka dalam rangka pembahasan tentang 2 Konvensi ini, kami mencari masukan berbagai ke narasumber, beberapa waktu yang lalu kami juga telah mengundang Kapolri, juga Pakar hukum, Pak Ardiyansyah dari Sadan Intelijen Dan fokus Undang-undang dan malam ini, kami ~ akan tentu pernbahasannya "heavy-nya" lebih dalam masalah pendanaan terorisme ini, sehingga tiga narasumber yang kita undang pada malam hari ini

adalah Bapak DR. Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, Bapak Mau!ana Ibrahim, SE, AKT, MA, Deputi Gubernur BI Bidang Sistem Pembayaran, selamat malam dan Bapak DR. Ir. Dipo Alam, MIM, Ketua CEMFIOS (Center for Micro finance and Indonesian Overseas Workers Studies) tentu saya akan menerima masukan-masukan yang akan kita cari, tentunya daripada masalah keuangan atau pendanaan dari kegiatan­kegiatan terorisme dan ini mungkin lebih banyak dari pada Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan sudah ada didalam, didepan kita masing-masing makalah-makalah yang sudah disiapkan oleh para pemersaran malam ini dan tentu nantl kita akan memberikan kesempatan kepada Anggota Dewan yang terhormat untuk pendalaman, untuk mempersingkat waktu kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak narasumber mungkin kita mulai dari Bapak Yunus Husein untuk memberikan pandangan atau pemaparan atas Konvensi ini dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan Bapak Maulana Ibrahim yang terakhir Pak Dipo Alam, kalau teman­teman Anggota Dewan yang terhormat dapat menyetujui mungkin kita sepakati pemrasaran bisa memberikan pandangannya dalam waktu 10 atau 15 menit, kemudian kita teruskan dengan pendalaman sehlngga kita mungkin Insya Allah bisa menyelesaikan acara malam inl sebelum pukul 10.00 WIB jadi pukul 9.30 WIB, kita lihat nanti kalau kita masih kita perlukan kita bisa perpanjang, bisa kita setujui yah.

Baik kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak DR. Yunus Husein, SH,LM, untuk memberikan pandangan-pandangannya atas ratifikasi ini, silahkan Pak.

DR. YUNUS HUSEIN, SH,LLM CPAKARl :

Terima kasih, atas kesempatan yang diberikan, Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi I, Yang terhormat seluruh Anggota Komisi I, Bapak, Ibu sekalian yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat hari ini, Selamat malam, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam kesempatan ini ada 2 yang akan· diratifikasi, kami hanya akan membatasi diri saja yang telah disetujui oleh Bapak Pimpinan tadi, jadi yang terkait dengan ratifikasi Konvensi Pendanaan Terorisme dan kaml ada membagikan bahan tertulis yang saya lihat sudah disebarkan pula ada sebelas halaman, dalam waktu yang diberikan oleh singkat dan langsung saja.

Pertama mengenai Terorist financing dan kaitannya dengan pencucian uang, sebenarnya upaya untuk memberantas tindak pidana terorisme dengan cara mencegah ataupun dengan cara mengejar dana-dana yang dipergunakan untuk membiaya kegiatan terorisme itu merupakan suatu pendekatan yang baru, pendekatan yang relative baru sama yang pendekatan money laundering atau pencucian uang, itu dalam rangka menurunkan kriminilitas bursa mengejar hasil dari kejahatan itu sendiri ...... ... .. crime, itu juga yang dipermasalahkan, yang jadikan obyek untuk mencegah terorisme itu adalah bagaimana mencegah atau memberantas pendanaan terorisme, tadi ada satu hal yang sama dalam pendekatan baru ini dan masalah pendanaan terorisme ini walaupun Konvensi nya sudah ada pada tahun 1969 tapi sampai kini makin mendapat perhatian yang sangat serius, setelah terjadinya peristiwa WTC pada September 20~1, kemudian pada Oktober 2001 juga Terrorist financing, ........ money laundermg, mengadakan sidang khusus di Washington D.C., yang mengeluarkan ~ada waktu itu delapan special recommendation yang terkalt dengan center t~ronsme financing dan dalam perjalanannya rekomendasi khusus darl pada IMF 1tu yang

anggotanya 31 negara-negara maju, itu ditambah lagi dengan satu special recommendation nomor 9 yang dike!uarkan pada bulan Oktober 2004 yang lalu, bertitik tolak dari rekomendasi financing passport ini dan juga diteruskan ke berbagai lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF, Asia Pacifik, money laundering, dimana kita juga menjadi Anggota ataupun didalam Econo Group yaitu kumpulan PPATK sedunia, memang dianjurkan untuk meratifikasi Konvensi mengenai terorisme ini, hal ini jelas sekali di rekomendasi khusus yang Nomor 1 ada di halaman 8 di paper kami financing ... passport, kami minta semua negara untuk meratifikasi Konvensl Pendanaan Terorisme ini untuk melaksanakan yang lain lagi untuk melaksanakan Resolusi PBB berkaitan dengan pendanaan terorisme dengan demil<ian setiap negara untuk mengambil langkah­langkah untuk secara kese!uruhan meratifikasi dalam menangani Konvensi ini.

Ratifikasi berarti semua neagra mengambil langkah legislative atau eksekutif untuk mengesahkan Konvensi sementara pelaksanaan Konvensi itu berarti semua negara harus mengadopsi kebijakan dan mengambil tindakan­tindakan untuk memastikan pelaksanaan efektif atas Konvensi itu berdasarkan hukum nasional masing-masing, semua negara terikat dengan persyaratan dan ketentuan dalam Konvensi yang telah ditanda tangani itu, dan kalau nanti sudah diratifikasi dengan demikian semua negara sudah meratifikasi Konvensi peran terorisme memiliki kewajiban hukum untuk mengikutsertakan perjanjian­perjanjian yang merupakan lampiran yang berhubungan dengan annex, Konvensi Pendanaan Terorisme ini, ada juga resolusi Dewan Keamanan PBB yang nomor 1772 tentang perjanjian semua negara dan meminta semua negara untuk menjadi pihak-pihak dalam Konvensi ini, itulah yang menjadi dasar satu pertimbangan mengapa kita perlu meratifikasi Konvensi Pendanaan Terorisme ini dan didalam setiap pertemuan-pertemuan internasional, didalam penilai­penilaian oleh negara-negara maju ataupun para kreditur itu terhadap Indonesiapun selain yang ditanyakan masalah anti money laundering itu, mereka juga menanyakan masalah pendanaan terorisme ini, bahkan pada bulan yang lalu kami menerima Duta Besar PBB yang khusus menanganai counter terorisme UN Session Committee dari PBB datang berkunjung kebeberapa instansi, mengajukan beberapa pertanyaan termasuk satu hal mendapat perhatian dari delegasi itu adalah apakah kita sudah meratifikasi Konvensi ini atau tidak, biasanya kami. selalu menjawab walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi penanganan terorisme ini tapi didalam Undang-undang mengenai terorisme, Undang-undang nomor 15 tahun 2003 itu ada beberapa pasal yaitu pasal 11 dan seterusnya, itu disana sudah dilakukan kriliminasi-kriminasi terhadap kegiatan pendanaan terorisme, jadi kalau ditanya apakah kita perlu meratifikasi apa tidak, karena ini mendapat perhatian yang serius dari lembaga-lembaga internasional termasuk dari lembaga yang namanya transfer money laundering tadi dan lembaga internasional lain dan berkaitan dengan kita, kami berpendapat waktunyalah, waktu yang tepat sekarang bagi Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ini, kalau seandainya kita tidak meratifikasi berarti kita ada tidak memenuhi himbawan atau rekomendasi dari IMF dan sebagian resolusi PBB tersebut, dan dikhawatirkan didalam pergaulan internasional ini akan sering dipertanyakan dan bisa sedikit terganggu paling tidak, dalam kesempatan pertemuan-pertemuan Internasional ini selalu dipertanyakan, khususnya status Indonesia sejak Februari tahun yang lalu dalam kaitannya masalah money laundering dan terorisme financing kita sudah dikeluarkan dari daftar black list yang orang sebut black list, non country terorism ini termasuk masalah yang dipertanyakan juga dan walaupun kita sudah keluar pada bulan Februari tahun lalu dari daftar itu, tapi sekarang kita masih dalam status monitoring dimonitor, kalau kita dalam naik kelas itu masa percobaan, apa d.i monitoring apa tidak ataukah hak kita tidak dimonitor lagi ataukah down Credit

akan masuk ke dalam daftar yang lama, itu kita belum tahu akan ditentukan pertengahan dalam bulan ir.i pertemuan IMF di Afrika Selatan.

Kalau seandainya meratifikasi tindakan ini akan memberikan kesan yang sangat baik kepada dunia intrenasional termasuk IMF ini khususnya, bahwa kita sudah convey, kita sudah menggunakan black list kita sudah menggunakan internasional standar didalam upaya-upaya mencegah memberantas terorisme yang juga ada kaitannya dengan mencegah dan memberantas pencucian uang dan kami informasikan bahwa dalam kaitan pencucian uang didalam undang­undang kita tindak pidana pencucian uang pun sudah diatur didalam pendanaan terorisme ini, misalnya didalam pasa! 2 disebutkan salah satu predikat dari tindak pidana yang dapat menghasilkan pencucian uang adalah tindak pidana terorisme dan setiap dana yang halal ataupun tidak, baik yang sah maupun tidak sah kalau dipergunakan untuk membiaya kegiatan terorisme, menurut Undang­undang money laundering harus tetap dilaporkan sebagai suatu transaksi yang mencurigakan, dan sekedar informasi saja selama ini kami sudah menerima laporan transaksi mencurigakan yang terkait dengan terorisme ada 21 laporan ada dihalaman 6 paper kami, 21 laporan yang terkait terutama peristiwa­peristiwa pengeboman born Bali I dan II, Hotel Mariot dan Kedutaan Australia, sehingga laporan-laporan ini berasal dari penyidikan-penyidikan ke Bank mengenai adanya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan tindakan terorisme itu senqirl, misalnya transaksi kita ditemukan terjadi di Palu, Bandung, Jakarta, Jogjakarta, Bekasi, Poso, Makasar1 Solo dan Pelabuhan Ratu, biasanya transaksi ini kecil-kecil saja tapi frekuensinya sangat tinggi, . biasanya dipergunakan dia untuk hidup pelaku itu sendiri, dengan mengetahui letak mereka, tempat mereka melakukan penarikan-penarikan dana yang frekuensinya sangat tinggi bisa mengetahui keberadaan mereka dari sana dengan kata lain kita bisa tahu juga rekening mereka, sampai dimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu, dan untuk yang besar-besar kami informasi juga bahwa pada waktu yang lalu pengiriman dana operasional kegiatan teroris di Indonesia ini lebih banyak dilakukan dengan kurir rnenurut informasi Kepollsian, kurir yang membawa secara fisik dalam kaitan ini dalam konteks tujuan uang juga, kami juga menerima laporan dari Bea Cukai pembawaan uang keluar masuk uang melalui Pabean yang sampai sekarang jumlahnya 642 laporan, penemuan uang secara fisik keluar masuk ke Indonesia, tapi kami belum tahu apakah ini berkaitan dengan terorisme apa tidak karena analisis system belum sampai kesana.

Akhirnya kesimpulan kami adalah kalau ditanyakan apakah perlu meratifikasi apa tidak, kita perlu meratifikasi Konvensi lni dengan dasar pertimbangan tadi ada rekomendasi internasional, ada beberapa manfaat, ada beberapa pergaulan internasional dan klta sudah mensuplay dengan standar internasional, sekian saja Pak pendapat dari saya dan terima kasih.

Atas perhatian dari Bapak-bapak sekalian, selamat malam. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Yunus Husein, Dan kesempatan berikutnya saya persilahkan Bapak Maulana Ibrahim,SE, SM,MA, silahkan Pak.

MAULANAIBRAHIM,SE,AKJ,MACPAKARl:

Terima kasih, Assalamu'alalkum Wr. Wb.

'

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi I, Yang terhormat Bapak-bapak para Anggota Komisi I dan rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini,

Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih pada Pimpinan Komisi I yang telah memberikan kesempatan pada Bank Indonesia untuk hadir pada acara ini, untuk memberikan masukan mengenai pembahasan RUU pengesahan International Convention for The Suppresion of Terorist Bombing, 1997 dan Internatfonal Convention for The Suppreslon of the Financing of Terorlsme, 1999. Ada bahan yang sudah kami siapkan dan kami sampaikan pada Bapak­bapak yang terhormat, dengan demikian saya akan membacakan beberapa hat yang merupakan keterkaitan RUU tersebut dengan tugas-tugas Bank Indonesia.

Mencermati materi Konvensi tersebut terdapat beberapa hal yang berkewajiban lembaga keuangan yang terkait dengan kasir keuangan, berapa subtsansi tersebut sedikit banyak terkait dengan tugas-tugas Bank Indonesia atau menjadi kewajiban Bank Indonesia yang karena kewenangannya harus melaksanakan tugas yang diamanatkan Konvensi tersebut, dalam investasinya Bank Indonesia menempatkan beberapa hal antara lain :

1. Pertama adalah melakukan identifikasi nasabah yang membuka rekening dan mengenali kebiasaan-kebiasaan nasabah di lembaga tersebut.

2. Memberikan perhatian pada transaksi yang mencurigakan setVice transaction dan melakukan laporan atas transaksi mencurigakan tesebut atau berindikasi dari hasil kejahatan.

3. Membuat ketentuan-ketentuan yang melarang membuat rekening apabila pembuka rekening atau ...... orang itu dikenal dan membuat ketentuan yang memastikan bahwa lembaga keuangan dapat mewujudkan indentitas pembuka rekening pelaku suatu transaksi tersebut,

4. Terkait dengan ratifikasi kepada hukum kewajiban lembaga keuangan untuk melakukan meratifikasi eksistensl kepada hukum dan mempunyai eksistensi struktur baru mengenai hukum tersebut, termasuk urusan dan milik badan hukum tersebut.

5. Membuat peraturan yang lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan termasuk transaksi yang untuk tidak memikirkan tujuan yang jelas.

6. Meminta lembaga-lembaga keuangan untuk menyimpan paling sedikit 5 tahun seluruh catatan yang perlu mengenai transaksi.

7. Pengawasan atas hal yang terkait dan kemampuan untuk mendekteksi atau merponitor pentrasferan uang secara pos.

Terkait dengan pelaksanaan ektradisi internasional sekaligus antisipasi diberlakukannya Konvensi tersebut yang sejak beberapa tahun terakhir telah mengeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia atau PBI khususnya untuk mengantisipasi adanya aliran dana ilegal dan diduga untuk digunakan untuk membiayai tindakan kriminal baik aliran masuk maupun keluar oleh negara, dalam catatan tersebut beberapa ketentuan tersebut mewajibkan pada kelembagaan keuangan untuk mengidentifikasi adanya transit yang mencurigakan atau setV/ce transaction sekaligus mengenai para pelakukanya.

Beberapa peraturan Bank Indonesia tersebut langsung juga relevan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam Konvensi tersebut, beberapa PBI yang telah dikeluarkan adalah terkait dengan kewajiban pemenuhan pelaksanaan tersebut antara lain yaitu penerapan menurunkan customer f/eksibel bagi bank dan DPR ini ada 2 PBI itu PBI Nomor 3~0 Ta~un 200~ tentang pendaftaran prinsip nasabah maupun customer kemud1an dtubah lag1

\

menjadi PBI Nomor 33 Tahun 2005 kemudian diubah lagi menjadi PBI Nomor 251 Tahun 2003, kemudian PBI Nomor 523 Tahun 2005 tentang penerapaan prinsip mengenal nasabah maupun nasabah yang di DPR, subtsansi tersebut mengatur bank untuk :

a. BI menetapkan kebijakan primer nasabah. b. BI menetapkan kebijakan prosedur dalam mendefinisi nasabah, c. BI menetapkan kebijakan prosedur pemantauan rekening transaksi

nasabah, d. menetapkan kebijakan dan prosedur resiko yang berkaitan dengan

penerapan prinsip nasabah, e. dalam rangka penerapan prinsip pengenalan tersebut bank wajib

membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip-prinsip mengenai nasabah.

Kemudian untuk efektifnya dikeluarkan Surat Edaran Nomor : 63 efektif, 10 September yang berlaku untuk umum dan mengkaitkan kinerja bank dalam merevisi nasabah dalam penllaian tingkat kesehatan, disamping itu juga kami mengeluarkan PBI Nomor 6 Tahun 2004 tentang perdagangan valuta asing yang antara hal lain mengejar para pedagang valuta asing untuk menerapkan prinsip­prinsip mengenai nasabah, kedua pembatasan-pembatasan pengeluran uang rupiah keluar atau masuk lewat Pabean ini, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana pengisian Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2004 pasal 4 yang melarang pembawaan uang rupiah dalam jumlah tertentu keluar atau masuk ke wilayah Republik Indonesia, kecuali dengan izin Bank Indonesia.

· Dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan dalam peraturan Undang­undang ini dalam PBI Nomor : 3 Tahun 2001 tanggal 17 Oktober tentang persyaratan dan tata cara pembawa uang rupiah keluar atau masuk ke wilayah ke Pab~an Republik Indonesia, peraturan Bank Indonesia tersebut selanjutnya disempurnakan dengan PBI Nomor 4/8/2002 yang pada pokoknya mengatur : a. Setiap orang yang membawa uang berjumlah sebesar 100 juta atau lebih

keh . .Jar wilayah Republik Indonesia wajib memperoleh izin Bank Indonesia, b. Selain wajib izin Bank setiap orang yang membawa uang rupiah sebesar 100

juta atau lebih masuk ke wilayah Republik Indonesia wajib terlebih dulu memeriksakan dan mengesahkan uang tersebut kepada petugas Bea Cukai ditempat kedatangan.

c. Adalah pemantauan kegiatan yang melalui lintas devisa yang diatur dengan 2 PBI yaitu PBI Nomor : 109 dan PBI Nomor : 199 tentang pemantauan kegiatan Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Bank dan PBI 4/2/2004 tentang pemantauan kegiatan devisa perusahaan kas lembaga keuangan. Pokok-pokok ketentuan tersebut antara lain mengatur kewajiban bagi Bank dan lembaga keuangan bank dan pusat lembaga keuangan untuk menyampaikan taporan Bank Indonesia, keterangan dan data yang mengenai kegiatan lalu lintas devisa penggelapan dengan langkah benar dan tepat waktu

d. Pemblokiran rekening dalam rangka pelaksanan resolusi PBB Nomor : 1267 didaftar resolusi PBB mengenai PBB terlibat kegiatan terorisme, terkait dengan pelaksanaan dan fungsi PBB tentang terorisme internasional dan adanya rekening yang mencurigai sebagai penampungan dana terorisme.

Maka sebelum sampai langkah pembelokiran rekening tersebut perlu di informasikan prosedur pemblokiran sebagai berikut :

1. Departemen Luar Negeri RI meminta kepada Kapolri dengan tembusan kepada Gubernur Bank Indonesia agar melakukan pembukuan aset dan

'

atau pemblokiran rekening di Bank-bank milik pihak-pihak yang diidentifikasikan terkaitkan dengan jaringan-jaringan terorisme internasional.

2. Menindaklanjuti permintaan tersebut badan Reserse Nasional Polri menyampaikan data yang diminta blokir dulu oleh Bank Indonesia yang untuk diteruskan kepada Bank-bank diseluruh Indonesia, Bank Indonesia selanjutnya kami mengirim surat ke Bank umum di Indonesia pada intinya meneruskan clausul dan meminta kepada Bank-bank tersebut untuk melakukan pemblokiran dan malakukan laporan kepada unit money laundering akses oknum Polri apabila terdapat nama-nama individu ini oleh komite sanksi Dewan dan menyampaikan tembusannya kepada Bank Indonesia tersebut.

Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia tersebut bank melaporkan keberadaan rekening atau sama individu tersebut kepada Bank bersangkutan dan pada umumnya tersebut mengatakan rekening atas nama individu tersebut ternyata nihil terdapat rekening, maka bank yang bersangkutan melakukan pemblokiran dengan terhadap rekening tersebut, terkait dengan adanya pencucian dan penanganan money laundering dan ini mengacu pada Undang­undang Nomor : 18 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003 salah satunya hak pokok yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah rahasia bank tidak berlaku lagi bagi terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor ................ , disamping itu ketentuan kerahasiaan Bank, Undang-undang Perbankan dikecualikan dengan Undang-undang tentang Komisi pemberantas tindak pidana korupsi, yang ditegaskan oleh lebih lanjut surat Mahkamah Agung kepada Bank Indonesia.

Bapak-Bapak sekalian, hal-hal dan yang akan dilakukan salah satu yang menjadi persoalan dan dikhawatirkan akan menjadi cela lalu lintas yang ilegal adalah paket mengenai money remittances Yang sampai saat ini belum ada pengaturannya kegitan money remittances dilakukan pada informal remittances sistem yang berkembang sebagai akibat kebutuhan dan tuntutan darl masyarakat yang belum sepenuhnya oleh limited flnansial sector, rasional untuk pengaturan-pengaturan money remittances dihampir semua negara adalah sama, untuk mengantisifasi kegiatan money remittances memenuhi aspek keamanan, transparant print nasabah, selain itu pengaturan diperlukan agar remittances agen tidak dijadika target oleh money laundering untuk melakukan kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorls, bagaimana rencana pengaturan remitens di Indonesia dan langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengantisipasi hal tersebut, untuknya aspek tindakan kejahatan dan pencucian uang dan pembiayaan teroris, Bank Indonesia telah menyusun Rancangan Undang-undang transfer dana yang kan yang akan dijadikan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaran transfer dana di Indonesia, Rancangan Undang­undang transfer tersebut akan mengatur mekanisme dana dan hak kewajiban dalam menentukan transfer dana aspek pembuktian terkait melakukan bukti elektronik transport dana, aspek perlindungan hukum bagi penerima, aspek perizinan negara, pengawasan dana sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait dengan pelanggaran ketentuan, setelah melalui persiapan transportasi Tahun 2002 konsep transfer dana telah selesai dan sudah diserahkan kepada Peme~intah pada Tahun 2005 yaitu kepada Departemen Hukum dan Perundang­undangan dan kita Bank Indonesia sudah juga membuat surat SKB keputusan antara Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 5 Oktober dan Sadan pembinaan hukum pada Nasional dan pada bulan Juli 2005 telah menyurati Sadan Legislasi DPR yang berisi pemrintaan untuk memasukkan RUU Transfer Dana, dalam pembahasan di DPR Tahun 2005 namun demikian berdasarkan informasi dari

Pemerintah nampaknya RUU Transfer dana tidak dan belum dimasukan kedalam prioritas pembahasan Tahun 2006 ini, dalam rangka memotivasi lamanya waktu yang diperlukan RUU Transfer dana menjadi Undang-undang, Bank Indonesia mengambil inisiatif untuk menyusun peraturan Bank Indonesia yang mengatur money remittances tersebut akan mengatur aspek perizinan lembaga penyelenggara remiters perlindungan konsumen pengawasan Bank Indonesia dan sanksi, hal ini sejalan dengan yudisial recomendation 6, the financial agen transport yang merekomendasi kepada sejumlah negara-negara agar otoritas negara yang bersangkutan mengatur jasa pengiriman uang dalam satu perizinan guna mencegah terjadinya kegitan money laundering dan financing terorism dan menetai;>kan kebijakan untuk melakukan monitoring client dana pemerataan sanksi ketentuan ini ditargetkan akan selesal bulan Oktober 2006 dan pada saat ini Bank Indonesia masih terus mengkajl intemasional best practises bagi penyempurnaan konsep peraturan Bank Indonesia ini.

Peraturan Bank Indonesia ini best practises sepenuhnya dapat mengakomodir dengan merapikan sebagalmana dirumuskan RUU Transfer Dana seperti pengaturan aspek pidana dan pengaturan punya bukti, namun demikian pengaturan kegiatan remitens didaratan dapat ditingkatkan keamanan dan transfer kegiatannya atau mencegah oleh pelaku kejahatan untuk pencucian uang atau pembiayaan teroris, sebagaimana telah kami kemukakan diatas, dari Bank Indonesia kalau kami boleh berpendapat bahwa ratifikasi kedua kovenan lni memang perlu, namun demikian kalau dibolehkan kami mengusulkan bahwa alangkah baiknya payung Undang··undang transfer. dana pun itu merupakan bagian yang melengkapi kedua Undang-undang yang diratifikasi oleh DPR ini.

Demikian Bapak Pimpinan terima kasih atas waktunya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Maulana Ibrahim, Dan yang terakhir kesempatan kami berikan kepada Bapak DR. Ir. Dipo

Alam, silahkan.

DR. Ir. DIPO ALAM CPAKARl :

Terima kasih Bapak Pimplnan Sidang, Bapak-bapak Angota Dewan Komisi I yang saya hormati, Serta undangan Pak Maulana Ibrahim, Pak Yunus Husein , Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera, Selamat malam.

Pertama-tama saya pribadi mengucapkan terima kasih, karena CEMFIOS (Center for Micro Rnance and Indonesian Overseas Worker Studies) di undang di dalam Sidang Komisi I DPR yang terhormat ini, kami adalah yang mewakili lembaga riset yang independent yang didirikan tanggal 1 September, setelah selesai tugas di Pemerintahan, sehubungan dengan acara malam inl sebenarnya menjadi concern dari CEMFIOS kami adalah betul, kita sangat mem7rtu~an perlu meratifikasi Konvensi ini, tetapi kami ingin mengingatkan, agar k1ta JUga ada keberhati-hatian jangan sampai regulasi ini juga dapat menghambat tetapi mudah-mudahan tidak dapat demiklan, oleh karena itu saya mengajak diri saya dan Bapak-bapak sekalian dan ibu, jangan sampai mengha~ba~ k~~entingan ?ari pada tenaga kerja Indonesia, karena pada saat sek~rang d1durn? 1rn ada 175 JUta manusia pekerja migran didunia dan telah mengahs1lkan 175 m1lyar dollar, tahun lalu world bank mengantisipasi dalam satu dekade yang akan datang maka besar

175 milyar ini menjadi 772 milyar dolar dan diantara 175 juta pekerja migran didunia itu, maka adalah 3 juta orang TKI kita, baik formal maupun informal dan menurut catatan dan estimasi saya memang ini data belum akurat betul dari Depnaker, telah dihasilkan 3 milyar dolar dan umumnya uang yang dikirim oleh TKI kita yang umumnya 80 % adalah ibu-ibu, umumnya mereka yang miskin dan umumnya mereka kurang pendidikan, umumnya di spent untuk kesehatan, pendidikan, perumahan dan pangan, sehingga betul-betul kebutuhan subsisten

' dari pada keluarga TKI, mengapa uang yang kecil itu kok tiba-tiba dikaitkan dengan 1 terorism, didalam briefing paper yang disampaikan Bapak-bapak bisa dilihat di halaman3 bullet 3 dana pertamakali ketika world trade centre itu, biaya terorism itu laporan CIA maupun dari PBB kurang lebih 400 ataupun 50.000 US dolar, kemudian born Bali, kereta waktu di Madrid biayanya hanya 1000 dolar, setelah 911 maka public infrastructure finance instutions seperti bank money transfer yang resmi sepert:i Western Union. itu terjadi save, makin lama makin ketat aturan yang dilakukan oleh dunia, Amerika dengan patriot act nya yang telah memberangus. Dalam laporan saya disini ada 188 orang dan telah membungkus 25 juta dollar uang-uang yang dianggap berkaitan dengan terorism itu kita harus perhatikan jumlahnya sekarang yang tadinya melalui lembaga formal dia save ke yang informal. Yang Informal itu dikenal di Pakistan apa namanya Halawade, hawala dan pembawaannya halawade disebut.

Kemudian kalau di Bangladesh disebut henday, kalau kita bank gelap sebenarnya praktek-praktek ini dijaman haji itu adalah yang sekarang kita lihat yang orang titip, bahkan kalau Bapak-bapak pernah baca di media 3 bulan yang lalu kalau tidak salah ditahan seorang Indonesia membawa cash 157 ribu dolar oleh polisi di Jedah dianggap money laundering, saya tidak tahu cerita selanjutnya bagaimana tapi menurut yang saya dengar juga dikoran kalau uang cash yang dibawa mereka yang biasanya dibawa oleh bank gelap untuk dibawa ke Indonesia diberikan pada keluarganya, kalau saja Philipina masih menghasilkan visa Tahun 2005 kemarin yang resmi 9 milyar dolar dan tidak resminya 50 persen menjadi 14 millyar dolar dia bertanggungjawab terhadap public standing di Philipina 30%, Indonesia yang kalau betul 3 millyar dolar pengirlman TKI hampir sama dengan jumlah yang setiap tahun kita minta hutang ke CGI, itu hutang yang disebut pembantu TKI kita itu, itu tidak hutang dan untuk memang membantu kemiskinan, jadi saya mengharapkan kepada Bapak-bapak Anggota DPR betul kita dalam Konvensi ini, kita harus ikut kalau tidak mungkin tadi kalau Pak Yunus katakan ada hal-hal kita dianggap kurang menguntungkan tetapi setelah saya baca juga draftnya saya tidak tahu dimana ada point yang bisa dimasukan apakah dipoint penjelasan bahwa walaupun inl kita meratifikasi Konvensi ini, seyogyanya tetap kita sebut satu kalimat saja,

' entah dimana kita bisa masukkan untuk melihat kepentingan nasional Indonesia.

Kalau bapak-bapak lihat di halaman 3, karena saya ikut didalam confrence Washington D.C. bulan Juni di Manila, kemudian di Bolivia, topik ini selalu timbul, ini adalah salah satu topic remitansi TKI yang tadi Pak Maulana sebut, selain untuk usaha bisnis termasuk juga masalah kepentingan remitansi yang dikirim oleh TKI uang mereka menurut Prof. Pasas ini dari North Western University jangan sampai uang nyamuk ini tapi potensinya gajah kemudian diregulasi oleh regulasi gajah yang bisa akhirnya kejepit kalau dia terlalu kita kena dikte, tapi saya lihat semuanya oke di Konvensi ini, tapi ada satu kalmiat menurut hemat saya yang harus dimasukkan semua kepentingan nasioinal kita terutama yang ada kaitannya bila satu saat kelewat ketat katakanlah yang digunakan oleh para TKI sekarang, mereka adalah orang miskin d~n mereka adalah tidak cukup pendidikan, mungkin Bapak-bapak atau Ibu-1bu pernah mengalami pesawat udara, ketika TKI kita mengisi embarcation cash saja dia sudah minta pulang sama kita apa lagi dia minta untuk mengisi formulir Western

yunior diluar negeri, saya pernah Ii hat itunya apa notanya ........ itu belum lagi biayanya mungkin bisa tanya pada Pak Maulana Ibrahim berapa biaya untuk mengirim kesana misalnya, jadi mereka leb!h suka mengirim uang untuk keluarganya yang membutuhkan untuk kesehatan, pendidikan kepada informal, tetapi itu pula menurut bahkan potensi yang bisa dibuat money laundering atau juga untuk pendanaan terorism, jadi bagaimana caranya kita mengajak TKI kita mau memenangkan yang formal apakah itu BRI, Mandiri, BNI dan sebagainya,

l tapi jangan kelewat mahal dan conflication.

,

Nah hal inilah yang saya sampaikan sebenarnya k/iping paper ini saya buat untuk Bapak Menko Polkam, saya sudah mempresentasikan kesana dan Alhamdullilah telah dibentuk suatu Pokja yang memperbaik antara lembaga keuangan yang berpendidikan ekonomi dan dari segi keamanan dan saya juga Alhamdullilah saya diajak didalam Pokja ini, untuk terus kita mengkaji, nah saya disini sebagai satu center study, kami mengkhususkan juga pada financial tehnologi artinya bagaimana pembantu di Saudi Arabia yang tidak bisa keluar tidak seperti TKI kita di Hongkong, TKI kita yang di Saudi Arabia itu bisa menggunakan hampir seperti SMS mengirim SMS yang dia beli disatu katakanlah porn bensin atau di seven eleven itu di Jeddah, atau di Mekkah, atau di Riyad atau di Kuala Lumpur, dia bisa sama mengirim SMS yang berisi pulsa uang begini juga cepat dan ini telah dilakukan oleh Philipina dengan tehnologinya ternyata berhasil dan dikira membeli kartu ini orang itu mencatatkan dan si 'receiver"itu juga tercatat dengan demikian relasi Aminah mengirim ke si Hasan, si Hasan tercatat lalu di Aminah ada di Jedah dia juga tercatat kalau transaksinya dia sampai 100 kali walaupun dia mengirim 500 maka Pak Yunus Husein sudah bisa melihat, apakah kaitannya ini walaupun 500 dolar sebulan sekali, ini bisa money laundering atau terorisme.

Hal-hal ini yang harus dipikirkan oleh kita, jangan dipaksa TKI kita yang saya katakan tadi mengisi embarcation card saja tidak bisa dan kadang-kadang dia tidak bisa keluar, akhirnya menitip-mentitip uang cash itu bisa ditransfer lagi diterminal 3 kemudian juga bisa disalahgunakan yang tadi, jadi adalah harapan saya Bapak-bapak lihat di halaman 3 briefing paper ini, saya kemukakan beberapa contoh saja setiap konferensl selalu ada perdebatan, jangan pula regulasi, ini nanti akan lebih menguntungkan bagl negara besar seperti Amerlka Serikat yang memiliki wesen yunior, kargo dan sebagainya dan mengontrol lalu lintas uang itu, walaupun demi kebaikan anti terorisme yes, saya tidak mengatakan atau tidak men-judge pada hari ini supaya kita tidak meratifikasi, kita perlu meratiflkasi tetapi perlu dicatat ada satu kepentingan nasional Indonesia, dalam hal ini kepentingan TKI kita, yang kedua adalah kita menginginkan pula seperti Pak Maulana Ibrahim katakanlah tadi, kalau dikaitkan antara konflikasi Konvensi dengan RUU Money Transfer yang sedang kita harapkan dibahas, semakin jelas Legal Protection yang ada, jadi jangan dibikin kaku, inilah yang kita harapkan sekali, mudah-mudahan kita tidak hanya meratifikasi ini karena memang sudah ada Internasional harus masuk joint, tetapi juga jangan sampai nanti dikemudian hari kalau klta tidak siap, kita akan kecekik oleh peraturan-peraturan yang memang barangkali belum siap pada saat sekarang, tetapi kita harus lakukan, tapi ada satu lubang atau hole ya~g feksibel untuk kepentingan nasional jangan sampai dirugikan didalam k1ta meratifikasi Konvensi ini, saya kira barangkali poin yang ingin saya sampaikan ringkas saja Bapak-bapak dan saya telah menyampaikan ini beberapa contoh dan setiap sidang dalam remintance my ............. selalu melakukan misi kelua~ negeri, jadi kita juga harus melihat beberapa negara b~rkembanglah sep~rt1 Mexsiko, Meksiko telah menghasilkan 15 milyar dolar dan uang ............ dan 1tu sangat menolong membantu mengurangi kemiskinan.

Jadi saya kira barangkali inilah concern dari pada kami dan terima kasih, kami telah diberikan kesempatan menyampaikan pandangan-pandangan ini dan mudah-mudahan ada gunanya bagi Bapak-bapak dalam membahan masalah­masalah ini.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Dipo Alam, dari 3 pandangan yang berbeda, dari segi PTATK menurut masalahkan mengenai bagaimana membangun Indonesia yang bersih d,pri money laundering, lalu dari penclta darl SSP memerangi teroris dan Pak Deputi Gubernur juga menjelaskan bagaimana beberapa peraturan Bank Indonesia yang secara langsung relevan memberikan kewajiban yang diatur dalam Konvensi ini dan Pak Dipo tentang keseimbangan antara kewaspadaan regulasi mengenai transfer uang jangan sampai menyatakan perang, yang teror tapi yang kena ekses pekerja imigran kita adalah pengiriman uangnya kekeluarganya itu bukan begitu Pak, okelah kita buka langsung pendalaman, saya rasa mengakat tangan saja karena jumlahnya Pak Ghalib, Pak Permadi, Pak Happy, Pak Hajriyanto, Pak Sembiring, Pak Jeffrey, sebelah kiri sementara itu,

Silahkan Pak Ghalib langsung.

F.PPP CH. ANDI M. GHALIB, SH, MH) :

Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bapak-bapak Narasumber yang saya hormati, Dan rekan-rek2n seluruh peserta yang hadir, Serta teman-teman Anggota Komisi I yang berbahagia,

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas penjelasan ke-3 Bapak tadi yang bisa memberikan penjelasan secara komperensif sehinga baik kami nanti dalam menyiapkan Rancangan Undang-undang ini bisa lebih mengerti memahami masalah-masalah yang kita hadapi dalam negeri, kita semua tahu bahwa masalah kejahatan terorisme ini sudah menjadi kejahatan internasional dan memang sangat kita prihatinkan dari tahun ketahun semakin meningkat.

Oleh karena itu nampaknya adanya keinginan kita untuk meratifikasi ke-2 Konvensi atau Kovenan ini, sudah menjadi sebuah kebutuhan tetapi saya sependapat dengan Bapak-bapak tadi bahwa kita juga harus memperhitungkan mempertimbangkan kepentlngan nsional tadi disebutkan oleh Pak Dipo, karena sekali kita mertifikasi menjadi Undang-undang maka kita terikat untuk melaksanakan secara internasional.

i

Oleh karena itu saya ingin lebih mendalami menjelaskan, mendapatkan penjelasan terutama dari perbankan sebab kalau kita lihat selama ini jalar atau pengiriman uang itukan didekteksi oleh Bank langsung dan mengerti dan mengetahui jelas identitas pengiriman karena biasanya kalau orang kirim uangkan dilengkapi dengan persyaratan itu, barangkali penerimaannya yang belum tentu jelas tentu jelas artinya disini antara bank dengan lalu lintas yang dilewati oleh yang dikatakan Pak Yunus yah, kemudian Pak Dipo yang mempelajari ini harus ada suatu jalinan kerjasama yang baik jangan sampai setelah Undang-undang ini berlaku nanti menyebabkan yang dikatakan misalnya orang-orang kita diluar negeri itu mengalami kesulitan.

... caranya Bapak-bapak ini, lihat ini Ini hambatan kedepan Pak, sebab kalau kita lihat kedepan nanti terjadi sesuatu indikator, ini baru indikasi uang itu barangkpli money laundering atau uang itu untuk terorisme, inikan mestinya kan punya fakta bukti uang itu digunakan untuk itu bukan karena jumlahnya besar atau seringkali dikirim laiu ini dikatakan money laundering atau adalah uang untuk terorisme, nah inikan memerlukan katakanlah betul-betul penelitian kemudian penyaringan dan kerjasama antara bank dan Bapak-bapak yang berkecimpung dalam masalah uang ini, tidak bisa mengatakaan ini uangnya banyak ini pasti money laundering ini adalah uang ini untuk terorisme sangat berbahaya kalau itu terjadi, menyebabkan barangkali suatu saat orang tidak mau mengirim uang lebah bank, karena bank irii tidak aman, nah jadi disini bagaimana caranya ini, kombinasi antara kepentingan nasional untuk kepentingan keamanan kita disatu pihak dilain pihak untuk pembangunan kita dalam jangka panjang, sebab sekarang ini kita sedang kesulitan itu mengembalikan nama kita didunia perbankan, kita mau belanja pakai kartu credit card saja, kartu kita diperiksa balok balik kadang-kadang malu juga, kita bawa kartu tapi tidak laku, inikan merosotnya nilai perbankan kita yang sangat dahsyat yang perlu kita kembalikan segera, jadi saya mohon ini Pak, jadi bagaimana menurut Bapak-bapak melihat ini kedepan inikan tidak gampang, Bapak sendiri ini bagaimana antara kepentinan naslonal kedepan lni, inl harus diikuti dengan aturan yang lengkap apa lagi kalau sudah menjadi Konvensi Internasional, dunia akan menurut kita dan kalau tuntutannya tumbuh latar belakang menghancurkan kita dibidang ekonomi, kita tidak bisa apa-apa karena kita sudah terikat oleh Konvensi yang kita tanda tangani tadi, saya lihat sudah ada 145 negara dan 149 negara yang menangani 2 Konvensi ini sehingga cukup banyak, tapi kita sekarang ini buka karena adanya desakan internasional karena memang betul-betul kepentingan kita untuk menghadapi melawan terorisme dan money laundering, ini mohon Bapak bisa dijelaskan secara lengkap.

Terima kasih. Wassalamu'alaikut Wr. Wb.

KETUA. RAPAT :

i Terima kasih Pak Andi Ghalib, silahkan Pak Permadi.

F.PDIP CPERMADI, SHl :

Terima kasih Pimpinan, para narasumber,

,. Melakukan ratifikasi ini ada resikonya bisa berbahaya, bisa merugikan tetapi biasaya dalam ratifikasi ada pernyataan, ada catatan-catatan atau deklarasi nah menurut para sumber deklarasi yang sebaiknya bagaimana dalam meratifik~si 2 Kovenan ini jadi nanti buat masukan kami untuk menjadi catatan dalam meratifikasi Indonesia, misalnya tidak terikat pada pasal ini, misalnya begitu, kemudian kalau kita meratifikasi tentunya ada konsekuensi-konsekuensi kita akan ditekan, menurut saya ada beberapa Konvensi yaitu :

Yang pertama kita pasti akan ditekan menyempurnakan Undang-undang tentang terorisme harus disesuaikan dengan Konvensi itu. dima.na ~ntara lain terdapat pasal, Badan Intelejen negara atau badan-badan in~e.leJen 1tu mampu atau bisa menahan atau memeriksa dimana hal-hal semacam 1rn dalam kerangka reformasi itu ditentang oleh masyarakat.

Yang kedua adanya tekanan untuk menangkap seseorang katakanlah yang sudah terjadi sebelum kita melakukan ratifikasi adalah penangkapan dan

hukuman terhadap Abu Bakar Ba'asyir, sementara pencoleng-pencoleng BLBI yang triliunan rupiah dibiarkan begitu saja, apakah ada yang dibawa ke Istana.

Nah ini merupakan satu tekanan-tekanan sangat bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan di Indonesia, kemudian tadi dikatakan ada money laundering tersebut, menurut badan intelejen negara yang waktu itu kami panggil kemari, uang resmi yang mengalir dari luar negeri itu sangat­sangat kecil, sangat kecil sementara kegiatan di Indonesia ini sangat meluas yang tentunya biayanya besar sekalipun untuk biaya terror itu sendiri, seperti dikatakan Pak Dipo Alam itu sangat kecil sepanjang itu hanya 1.000 dolar nah ini tentu ada money laundering, ada korupsi mana koruptor mungkin membiayai, ikut membiayai itu dan lain sebagainya.

Sebab menurut berita sekarang, ada seorang Anggota DPR yang ikut melakukan pemboman di Riau, tapi itu masih berita tanda petik pembakaran DPRD, bukan Anggota DPR, nah kemudian menu rut saya teroris itu memang kerjanya sangat efektif, biaya terror itu sendiri pada saat melakukan sangat kecil tadi Pak Dipo sekali lagi saya ikut pemboman di Spanyol itu merupakan 1.000 dolar tetapi ada satu hal yang tidak dilakukan oleh bukan teroris yaitu menngorbankan jiwa, Bali itu barangkali kecil, Bali I dan Bali II tetapi hasilnya sangat-sangat besar, Bali I itu lebih 250 orang yang mati, begitu juga born Marriot, Kedutaan Australia itu hasilnya sangat besar, nah penabrakan gedung wrc itu hanya memerlukan hanya 2 pesawat kecil tapi hasilnya sangat-sangat spetakuler, nah ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa mereka begitu, apakah ini fanatisme, korban nyawa tidak jadi soal yang penting hasilnya dicapai.

Yang terakhir adalah masalah terror by step tentu tidak masuk dalam Kovenan ini, pada hal teroris terbesar adalah George Bush dan Amerika, itu teroris terbesar membunuh rakyat Irak, membunuh rakyat Afganlstan, Pakistan dengan born-born yang luar biasa dan korbannya anak-anak, perempuan dan orang tua, nah ini perlu di gayang, nah tentu Indonesia tidak akan berdaya mengatur terror by step ini tetapi bagaimana seandainya kita melakukan solidaritas seperti yang dilakukan oleh Presiden Iran yang sekarang berani mengatakan kalau George Bush teroris terbesar dan lain sebagainya dan kalau solidaritas ini muncul, saya kira keadaan akan terbalik, kita bisa membuat Konvensi mengenai terror by step, kira-kira bagaimana dengan gagasan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Permadi, berikutnya Pak Happy Bone, silahkan.

F.PG CDR. H. HAPPY BOHE ZULKARNAIN, MS):

Terima kasih Saudara Ketua, Bapak-bapak para narasumber yang saya terhormat, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita sernua,

Saya ingin mencoba berkomentar beberapa hal yang dikomentari oleh paper, pertama adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Yunu.s ~ari PP_ATK, hal yang paling menarik disini dikatakanlah bahwa pendanaan terons 1tu dan sumber yang halal maupun diperoleh secara tidak halal, sedangkan sumber uang yang kena pencucian merupakan hasil tindak pidana, saya kira ini menarik Pak Yunus untuk kita lihat kisi-kisinya itu kenapa demikian karena saya melihat bahwa

banyak hal sebetulnya sumber-sumber pendanaan yang dinilai sebetulnya dinilai dalam tanda kutip, bisa saya kemudian tidak halal tapi saya melihat sebetulnya substansinya halal, contohnya yah Pak, saya sampaikan bahwa kita mempunyai TKI ilegal itu luar biasa banyaknya dan TKI-TKI ilegal itu sebetulnya termasuk apa namanya juga pahlawan devisa disamping juga TKI -TKI yang tidak ilegal, kenapa demikian, karena kemudian mereka juga mengirimkan penghasilan­penghasilannya itu ketanah air, saya melihat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan juga mengharukan baik itu di Arab Saudi maupun di Malaysia, beberapa waktu yang lalu saya pernah ke Malaysia pada waktu yang lalu saya berada di bandara kemudian saya mengobrol-ngobrol dengan seorang kawan yang berasal dari Jawa Barat lalu saya · kemudian masuk ke toilet ketika saya masuk ke toilet saya diikuti oleh seseorang lalu kemudian setelah dekat dia bilang Pak saya mau titip uang Pak ke Bapak, titip uang kenapa saya bilang, saya sedang dikejar-kejar, dikejar-kejar polisi kenapa, karena saya TKI ilegal, begitu tetapi saya selama ini bekerja itu adalah memeras keringat betul-betul dan saya melakukan itu pekerjaan yang halal, lalu kemudian saya ini bawa uang, kalau uang saya ini keluar dari airport ini saya ditangkap oleh polisi, uang saya diambil kalau saya sampai dirumah tempat saya mondok itu akan diambil kalau ada operasi, ini dianggap uang tidak halal, nah rupanya itu yang sering tertangkap seperti itu cukup banyak, yang sangat menariknya polisi Malaysia seringkali kerjasama dengan bos, jadi ketika akan terjadi bayaran akan ada gajian itu kemudian si bos itu akan memberitahukan kepada polisi lalu kemudian dikejar mereka menerima uang, begitu mereka terima uang malamnya digerebek lalu diambil uang itu dan jumlahnya itu sangat besar banyaknya, akibatnya apa, akibatnya kemudian mereka secara sembunyi-sembunyi itu melakukan mentransfer uang dan uangnya banyak sekall, karena TKI ilegal kita itu banyak sekali, · mungkin kalau dihitung-hitung jumlahnya mungkin sudah bermilyar­milyar, mungkin puluhan milyar bahkan jangan-jangan sudah ratusan milyar.

Uang tenaga kerja Indonesia yang diperas sedemikian rupa, lalu dirampas kembali, nah kemudian sebabnya mereka itu melihat ketika itu dia namanya cleaning service dia menitipkan uangnya kepada saya waktu itu muncul rasa iba saya terus terang saya terima itu uang lalu kemudian dia tulis nama alamat orang tuanya dimana dan ketika saya sampai di Bandung itu saya sampaikan ke orang tuanya memang itu orang tuanya.

Nah persolannya sekarang saya kira apa yang saya lakukan ltu secara yuridis akan itu kan menjadi soal karena bisa saja uang itu uang teroris, walaupun jumlah uang itu sedikit apa yang dikatakan Pak Dipo tadi itu untuk melakukan pembomannya cukup 1000 dolar, nah jadi dilihat seperti ini, saya melihat bagaimana kita mencoba memisahkan atau bagaimana upaya kita mengakomodasi itu supaya uang-uang yang berada yang didapatkan oleh TKI ilegal itu yang dikatakan sebgai uang haram di negeri itu tetapi sebetulnya mereka bekerja sungguh-sungguh dengan ototnya, kemampuannya, itu mereka betul-betul bekerja dari pagi sampai malam tetapi ketika mereka akan mengirimkan itu saja, mereka mendapatkan kesulitan-kesulitan seperti itu.

Oleh karena itu, menurut penanganan saya adalah perlu ada suatu pemikiran-pemikiran disampaikan secara simultan mencoba membantu mereka TKI-TKI yang ilegal tetapi juga menyelamatkan uang-uang hasil jerih payah mereka itu bisa selamat sampai di Indonesia tanpa kemudian itu dianggap pencucian uang, tanpa dicurigai sebagai uang teroris atau yang tidak halal, karena kewajiban kita sebagai Pemerintah untuk melindungi warga negara, saya ingin sampaikan bahwa banyak TKl-TKI kita yang ber~da diluar itu mendapatkan proteksi cukup dari kedutaan-kedutaan sebaga1 warga negara yang harus mendapatkan pelayanan seperti itu.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya kira betul yang disampaikan Pak Ghalib tadi, bahwa kita tlarus hati-hati menyetujui ini kita terikat sementara kemudian kita mempunyai warga negra ratusan ribu jumlahnya mungkin bisa diatas jutaan juga yang berada dinegara-negara yang sangat produktif dan mereka berada di TKI-TKI ilegal, nah dalam pandangan saya bagaimana kita mencoba sebelum kita memutuskan dan mengesahkan ini, kita bisa menga~omodasi dan sekaligus memproteksi dalam Kovenan ini, sehingga kemud1an mereka sebagai pahlawan devisa itu betul-betul tidak menjadi sia-sia, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih. Wassalamu'alikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Happy Bone, Selanjutnya Pak Hajriyanto Y. Thohari, silahkan.

F.PG (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):

Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pimpinan yang saya hormati, Para narasumber , Bapak Maulana, Bapak Yunus dan Pak Dipo Alam yang saya hormati,

Terima kasih atas masukan-masukan yang telah diberikan, yang saya rasa cukup memperkaya istetika tentang perencanaan untuk meratifikasi 2 Konvensi ini, tetapi kalau saya simpulkan dari pertemuan kita pada malam hari ini, kayanya kok belum terlalu mendesak untuk meratifikasi ke 2 Konvensi ini, kalau saya boleh mengambil kesimpulan dari paparan pada malam hari ini, setidak­tidaknya ada 2 hal, yang pertama tadi Pak Yunus beberapa kali mengatakan biar sering ditanya saja dalam beberapa hal pertemuan yang dilakukan di berbagai forum Internasional sering ditanyakan bahwa Indonesia belum meratifikasl 2 Kovenan ini kalau cuma sering ditanyakan dalam forum-forum itu, kita jawab sajakan memang belum gitukan, jadi tidak terlalu urgentdan mendesak gitu, lalu aspek yang ke 2 yaitu bahwa dari penjelasan Bapak Maulana tadi ini kita melihat nampaknya kecil kemungkinan untuk aksi-aksi terorisme itu menggunakan transfer formal. Transfer formal melalui perbankan itu kecil kemungkinannya, karena tentu akan sangat gampang untuk ditelusuri dan catatannya begitu bagus dan diperbankan itu untuk aliran-aliran dana secara formal seperti itu, saya rasa perlu yang mungkin masih terbuka itu melalui interpretasi yang mungkin salah

· satu bentuk dari tradisional, saya rasa cara-cara seperti itu yang justru kemungkinan besar membuka peluang untuk dipergunakan oleh gerakan­gerakan terorisme internasional itu dan saya rasa memang untuk melihat fakta perbankan dunia itu banyak di dominasi oleh kekuatan-kekuatan yahudi internasional, saya rasa memang sebetulnya Konvensi yang berkenaan dengan pendanaan terorisme ini untuk sebagaian besar tentunya bukan seluruhnya itu, saya rara bagian dari polily politik dari Israel karena kita tahu bahwa Israel dan Amerika itu tentunya akan memandang gerakan-gerakan Palestina seperti Hammas yang sangi3t didukung oleh Pak Permadi itukan merupakan gerakan teroris Hammas itukan gerakan teroris sampai ketika pemilu kemarin menang itu menjadi skandal bagi Israel, negara-negara barat terutama negara Amerika dan kita tahu donatur utama dari gerakan-gerakan perlawanan Palestina ditanah kependudukan Israel bukan memang untuk sebagian besar kalau bukan

seluruhnya itu datang dari donatur-donatur yang datang dari TKP bukan TKI tapi tenaga kerja Palestina bukan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, banyak informasi di Amerika saja ada 300 ribu dokter Palestina belum sebagian besar dosen-dosen diperguruan tinggi - perguruan tinggi, center of excellent, terus di Timur Tengah itu sebagaian besar adalah sarjana-sarjana keturunan Palestina yang tentu mereka itu merupakan donatur-donatur yang paling besar bagi gerakan-gerakan di Palestina dan mereka tidak mau lagi mengirimkan dana ke Fattah karena korup, lebih banyak mereka kirimnya ke Hammas dan oleh Israel ke Amerika Serikat itu dianggap sebagai teroriskan sebetulnya kan Konvensi ini tidak ada kaitannya disana dan sangat erat sehingga sedikit banyak akan dapat mempersempit ruang gerak dari para donatur untuk memperkuat perlawanan Palestina itu.

Nah dengan demikian apakah betul cukup jeli, artinya cukup mendesak atau sangat mendadak meratifikasi di 2 Konvensi ini, terutama Konvensi tentang pendanaan terorisme ini, karena kalau memang faktanya ini cuma sering ditanya diberbagai forum internasional, yah dijawab saja kan, malah kita mempunyai pekerjaan yaitu ada pekerjaan menjawab pertanyaan dan kalau persoalannya itu dari sudut peraturan-peraturan dalam negeri, Bapak Maulana Ibrahim menyampaikan betapa Bl itu cukup Prepare sekali dengan beberapa prinsip yang menjadi kebijakan Bank Indonesia kebijakan kepada custumer dan apalagi ada Rancangan undang-undang transfer dana dan itu belum menjadi prioritas DPR, apakah justru itu yang menjadi prioritas kita, peduli amat sih dengan dunia internasional kalau kita terpuruk juga tidak bantu-bantu kita kok, inikan kepentingan internasional yang acuan-acuan saja sama kitakan begitu, nah saya rasa lnl sangat penting, supaya klta maju untuk meratlflkasi lni cukup kuat begitu, jangan hanya karena harus utama internsional apa lagl klta belum begitu tahu betul peta internasional mengenai peratifikasian 2 Konvensi lni sepertl apa utamanya Asia Tenggara, jangan-jangan kita sering bangga sudah lebih dulu meratifikasi hat sebagainya, ini hal-hal yang saya sangat penting, apakah tidak lebih baik kita pekuat peraturan perundang-undangan didalam negeri kita seperti yang disampaikan Pak Maulana tentang hal~hal yang sedemikian ini karena saya rasa peluang · untuk pengiriman transfer perbankan ini sangat kecil dan saya rasa teroris terlalu bodohlah kalau menggunakan transfer perbankan pasti melalui remetansi (remitance) itu pengiriman-pengiriman yang sifatnya secara informal justru itu menurut saya yang perlu segera diselesaikan apalagi ini juga sangat memberikan perlindungan hukum kepada pemilik dana karena pertanggungjawabannya juga tidak begitu jelas system itu, Saya kira seperti itu pimpinan yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Hajriyanto, Selanjutnya Pak R.K. Sembiring, silahkan.

F.PDIP (R.K. SEMBIRING MELIALAl :

Terima kasih Pimpinan, Bapak-bapak Narasumber ,

Mudah-mudahan saya tldak kellru mengambll keslmpulan, apa yang saya dengarkan tadi oleh para narasumber untuk meratifikasi ke 2 Kovenan ini, walaupun ada yang dicatat darl Pak Dipo Alam, darl pembicara pertama saya

malah tidak mencatat, oleh karena itu pertanyaannya ini malah menjurus pada hal-hal yang lebih tehnis tidak lagi soal meratifikasi, pertama untuk Pak Yunus Husein tadi mengatakan bahwa di Palu, di Poso memang penarikan-penarikan kecil tapi sering yang juga untuk membiayai orang-orang disitu kebetulan saya dulu Ketua Pansus Poso ini Pak, sekarangpun saya terakhir saya menjadi tim pengawas jadi saya ingin menanyakan apakah ini diketahui juga oleh aparat keamanan misalnya Polisi atau inteljen yang berkepentlngan disana masalah keamanan di Palu dan Poso artinya selain Bapak mereka-mereka pula secara baik, karena saya pikir ini memang perlu beberapa kali kita kesana ini belum pernah diberitahu ada mendekteksi adanya pengiriman uang untuk membiayai hidup itu, Pak Yunus tadi mengatakan yang besar-besar diberikan kurir membiayai tetapi sebelum ketangan kurirkan keperbankan yah ini pertanyaan saja, dan tidak dibawa dari luar dari sumber manapun tidak dibawa jumlah besar berupa cash-kan, maksudnya didalam negeri kita tarik dulu dibank mana, kemudian mereka bawa jumlah besar itu uang cash ini, ini pertanyaan saya, itu untuk pertanyaan Pak Yunus.

Untuk Bapak Maulana tadi mengatakan bahwa rupiah keluar masuk diatas 100 juta rupiah harus minta izin Bank Indonesia, kalau pertanyaan saya bagaimana kalau valuta asing kalau bukan teroris itukan kalau dibawa bukan rupiah apakah bisa, yang dibawakan dollar atau apa, itu ada batasan-batasan pengawasannya atau tidak kalau dia cash.

Kemudian kalau sehubungan dengan paparan dari Pak Dipo tadi, yang menyangkut dengan TKI ini jasa-jasa TKI ini apa tidak blsa dikerahkan, yah maksud saya dari pad a kita . .. . . .. . . . . . . Itu tadi yang bahasanya juga rum it ta di, asing yah begitu apa ada kemungkinan jajaran perbankan nasional itu bisa dipakai atau menolong para TKI kita, sekaligus tentu dengan demikian juga bisa mendekteksi kalau memang ada apa hal-hal yang dipai untuk terorisme ini, tapi TKI kita menolong warga negara kita yang sudah begitu berjasa untuk negara dan bangsa ini, untuk Pak Dipo yang saya sependat kalau bahwa kita meratifikasi tentu itu ada usul bahwa disepanjang itu tidak, saya kira begitu waktu yang lalukan meminta pernah meratifikasi beberapa kabinet yang disitu dicantumkan juga sepanjang tidak bertentangan dengan kepentinan Rancangan Undang­undang kepentingan rakyat Indonesia, saya kira apalah istilahnya tak ada itu kaitannya, jadl saya sependapat dengan Pak Dipo dalam meratifikasi ini khususnya mengenai TKI ini, itu memang itu perlu dicantumkan untuk melindungi kawan-kawan kita yang bekerja diluar negeri, yah pertanyaan saya untuk Pak Dipo juga sama apakah darl pada Western Union apakah tidak, bagaimana Pak Dipo tidak bisa Bank Nasional kita bekerja untuk itu seperti nasional seperti itu seperti Partai keadilan yang jumlahnya 33 dollar tidak sedikit juga.

Terima kasih Saudara Pimplnan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak R.K. Sembiring, Terakhir Bapak Jeffrey Johanes Massie, silahkan.

F.PDS (JEFFREY JOHANES MASSIE) :

Terima kasih Ketua, Yang terhormat Anggota Komisi I, . Yang terhormat Bapak Maulana Ibrahim, Bapak Yunus dan Bapak D1po Alam selaku narasumber ,

Terima kasih atas masukan-masukan yang sangat konstruktif dalam pembahasan 2 Kovenan ini, saya mungkin ingin fokus seperti pembicaraan terdahulu menyangkut dengan national interest kita seperti yang disampaikan oleh Pak Dipo tadi dengan katakanlah dengan International Covenant akan perlunya ratifikasi dari pada 2 Kovenan ini, memang kalau kami tadi menyimak apa yang, dikatakan oleh Pak Dipo Alam singgung perlu dicermati dengan sangat hati-hati jangan sampai ke 2 Kovenan ini, nantinya menjadi Kovenan ataupun perjanjian-perjanjian internasional yang membatasi dan malah bahkan dalam tanda "merugikan Indonesia" sehubungan dengan kalau tidak salah tadi ada 3 juta TKI di manca negara yah Pak, yang tentunya seperti yang disampaikan Pak Happy Bone tadi mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa bagi Republik Indonesia ini. Saya tadi mendengar Pak Dipo Alam sempat menyebut bahwa di Phillipina yang menggunakan metode pulsa. Itu untuk pengiriman pulsa, itu mungkin berlaku di Philipina yah Pak, dinegara lain belum ada Pak, mungkin di Philipina konsepnya lebih besar lagi karena mungkln mereka yang lebih memiliki bikin tenaga kerja yang dimanca negara lebih besar dibandingkan di Indonesia, mungkin mereka punya make (tidak je!as) terbesar didunia, saya tidak tahu apa betul apa tidak, saya tidak tahu barometernya.

Tapi betul-betulnya merupakan suatu jalan yang menurut saya jauh lebih intensif walaupun mungkin ini perlu waktu dalam pembahasan tehnis detailnya, bagaimana menurut Pak Dipo kalau misalnya PJTKI dalam hat ini yang harus memberikan bimbingan atau penyuluhanlah kepada para make (tidak jelas) Indonesia dalam hat pengiriman uang, memang saya sepakat dengan Pak Dipo bahwa kadang-kadang mengisi member ......... menjadl masalah, apalagl mengisi pengiriinan uang yang mungkin sekarang lni sangat kooperatif seperti Bapak sampaikan tadi, apakah PJTKI kita sudah seharusnya memberikan pendidikan itu saya merasa bahwa ini merupakan tanggungjawab dari PJTKI juga, karena saya melihat kalau memang nanti rnsalah ini katakanlah Kovenan ini finally akan diratifikasi, kita mungkin akan kembali secara tradisional atau primitiflah dalam soal pengiriman uang dalam seperti waktu yang lalu, saya pernah berbicara dengan keluarga china yang tinggal di China keluarga keturunan Indonesia yang di China yang sempat sekolah disana tapi belum bisa kembali mereka menceritakan dulu itu mereka menceritakan pengiriman uang lewat surat jadi ada orang Indonesia yang sesama bawa surat dengan bahasa yang mereka bidang eksplisit tidak menyebutkan besar uang berapa dengan bahasa sandilah, katakanlah bahasa empat baju dua celana itu mungkin ada pengertian sesama mereka' bahwa em pat baju itu senilai sekian, saya melihat cara-cara primitif itu kembali Iagl seperti yang telah disampaikan Pak Happy Bone barusan dengan nekat dengan menggambil resiko make wrong kita menitip kepada orang yang tidak dikenal kemungkinan hilang sangat besar tapi mungkin dari pada hllang 100%, ini kalau nitip keorang paling tidak masih ada tidak hilanglah.

Jadi ini yang perlu kita bicarakanlah bersama atau yang disampaikan dengan Pak R.K. Sembiring itu juga sangat penting, satu usul khusus yang membahas tentang kepentingan atau yang melindungl ini tentang kepentingan kita tentang nasional kita yang berkait dengan ............ Pak Dipo tadi juga sempat menyebutkan satu instansi tentang ada seorang Indonesia yang ditangkap di Jeddah, ditangannya ditemukan uang senilai 150 ribu US dolar, saya ingat Pak beberapa tahun yang lalu misalnya di Italia ada kejadian serupa tapi ......... ataupun hending history itu saya juga tidak pernah tahu Iagi cuma saya pernah dengar dia ini sampai diikuti po!isi, Polisi Italia da~ lnterp~I dari bandara ~e hotelnya sampai ke kamar hotelnyapun ditunggu tap1 mungkm v..:aktu ltu mas1~ berdekatan dengan .. .. . .... . Jadl super sensltiflah ta pl saya juga t1dak tahu has1I atau finalisasi dari pada cerita itu bagaimanalah tidak pernah diberitakan lagi

oleh media, tapi yang pasti orang itu didengar membawa uang dalam jumlah banyak sampai kursinya didobrak kamar hotelnya, dilakukan seolah-olah seperti teroris tetapi tapi saya tidak tahu hasilnya bagaimana.

Ini mungkin apakah kembali lagi PJTKI atau kita mendengar system pulsa saya pikir pulsa juga sangat paslah dengan sistem sekarang ini, karena kala~ tidak apa yang seperti Bapak katakan tadi, dibuku Bapak seperti menembak nyamuk dengan meriam, kronologinya begitu, jadi mungkin bisa menjadi masukan lebih banyak lagi mengenai masalah ini.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Jeffrey, Silahkan kalau masih ada yang tertarik, Pak Ade, Pak Yudi, Pak Marcus, Silahkan Pak Ade.

F.PBR CH. ADE DAUD ISWANDI NASUTIONl:

Yal1 terima kasih Plmpinan, Assalamu'alaikum Wr~ Wb. Teman-teman Komisi I, Disini ada Pak Dlpo Alam orang yang sudah dicarl waktu di Menko kerjanya keluar negeri melulu, terus disini ada PT apa Pak Maulana Ibrahim.

Begini Pak, saya melihat kita inlkan sekarang bicara subyeknya mengenai Kovenan bagaimana apa adakah biaya dari apa pendanaan yang kira-kira supaya teroris ini dengan tidak terjadi dengan pencucian uang, yang meskipun ini dengan PBB dari kemarin saya ceritakan terus terang ini memang ini bukan akalan-akalan Amerika, memang kebutuhan didunia sekarang tapi kira-kira ini kebutuhan Condoleezza Rice akhirnya dunia mau tidak mau harus menandatangani segera, jadi setiap saya mulai dari Pak Dipo kelihatannya Bapak sebagai center pemain Kovenan ......... kalau ini mengenai tenaga kerja Pak bagi saya masalah kecil tidak ada problem mengirim duit diceritakan, bagaimana mengirirn tenaga kerja Indonesia, kalau Bapak pelajari mulai dari Bahrain, mulai dari ... mulai dari sana itu untuk tenaga kerja kita ini tidak gampang bagaimana caranya, karena merekakan tidak tahu perbankan, mereka tidak mengerti, mereka disana ada yang namanya world bank yang mana yang berhubungan dengan Bank Indonesia mereka tidak tahu, yang ada disini juga susah, kadang­kadang mereka sama tuannyapun keluar rumahnya saja tidak bisa, disekap sama orang-orang arab itu, maaf saja, mereka itu betul-betul sesuatu yang susah kalau toh mereka ini bisa karena mereka lari, kalau kita di Mekkah, di Madinah kita ketemu mereka sering nangis-nangis, jadi begini kalau saya lihat tadi Saudara Jeffrey sudah mengatakan, kita ini mengirim uang bagaimana dengan sistem baru, data .... . baru dengan pulsa mungkin ini PT Pos yang bisa bantu karena apa saya lihat melihat kantor pos menjelang bangkrut, menurut saya ini karena SMS (short message service) sudah hebat jadi mungkin ini bisa dikembangkan nanti, punya apa namanya study lni dibicarakan dengan kantor Pos, dibicarakan bagaimana membuat chip dengan pulsa, pulsa dibeli dengan pulsa itu uang itu bisa dltarik pulsanya langsung nol itu mungkin yang paling ba~k dibandingkan dengan bawa duit kirim lagi, di Saudi, mereka (TKI) mau jalan sa)a panas, mana bisa ltu istilahnya pembantu-pembantu itu pergi ke bank.

Lagi pula orang arab itu tidak membolehkan seorang pembantu keluar rumah, saya pikir susah lain kalau dia pulang, jadi bagaimanakah mengamankan pengiriman uang menjadikan tenaga kerja kemungkinan adanya penyalahgunaan saya pikir itu adalah urusannya sebetulnya urusannya kita punya mitra juga kita punya BIN, dia harus mendekteksi, semuanya melalui PJTKI Pak Syamsir itukan sudah bilang di PJTKI itu, saya pikir kalau untuk ini tidak adilah untuk orang Indonesia, curigailah begini-begini dan saya pikir mungkin lepas dari itu mungkin yang masalah ini sudah begitu banyak masalah ini agak repot Pak memberesinnya, kemudian PTAK disini ada ratifikasi pendanaan teroris pembangunan di pencucian uang saya waktu itu sangat ada .............. bahwa ada polisi yang pangkatnya Brigjen, Kolonel, apa sudah yang saya dengar sudah sampai triliunan saya tidak tahu dagang apa, apa dagang ekstasl, apa dagang apa, tetapi sampai sekarang tidak dibuka-buka Pak, saya takutnya bukan begini saya takutnya uang beginian untuk dipakai teror-terornya ada yang naik-naik pangkat bisa sajakanlah, jadi ini dijelaskan saja, terbuka saja masalah PTAP apa, kita istilahnya yang kita bahaya sakarang uang yang bukan dari luar uang dari dalam, jangan dipikir-pikir misalnye1 ada seorang kolonel tidak naik-naik pangkat duitnya banyak saya born saja tidak bisa begitu, coba ini bagaimana seorang kolonel, seorang Jenderal Polisi berapa gajinya melihat kalau duitnya sampai ratusan milyar apa neneknya atau kakeknya baru jual tanah, mana yang dijual, supaya pencucian uang ini jelas jangan yang dijual ilegal gembling, ekstasi di kerawang atau Tanggerang yang baru kebongkar itukan sudah jelas-jelaskan yang shabu-shabu hilang 30 kg juga ada bukannya sekg 30 kg sekali hilang.

Jadi PT apa tidak ada saya pikir kita secara parlemen apa mendukung secara politik serius karena ini kita jangan hati-hati uang dari luar uang kecil tenaga kerja yang tidak tahunya bersih ini uang asalnya jadi sekali lagi saya harapkan Pak Maulana Ibrahim ini dari Bank Indonesia Pak, jadi saya pikir lihat uang-uang itu kemana kan kelihatan uang-uang itu transfer kemana-manakan kelihatan kan, sekarangkan sudah jelas mana uang Pak, saya tahu yang dulu cerita keluarga Soeharto saja buka account di luar negerl nggak ada yang bisa, jadi hal-hal begini sudah jelas sekarang ini money laundering ini saya pikir di duniapun belum ada uang-uang aneh itu apalagi setelah adanya Columbia made in segala macam, ini sudah jelas sekali lagi saya harapkan PPATK mengeluarkan nyalinya Pak, kaya KPK jadi jangan setengah jalan;

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Ade, Berikutnya Bapak Yuddy Chrisnandi, silahkan.

F.PG CDR. H. YUDDY CHRISNANDI, ME) :

Terima kasih Pimpinan,

Saya mendukung yang disampaikan oleh Pak Ade. Sementara kita membicarakan hal-hal yang sifatnya antisipatif belum tentu juga kita dapatkan, namuri acaman terbesar adalah ancaman internal kalau saja rekening-rekenlng ilegal atau yang didapat secara tidak sah, seperti halnya yang pernah disampaikan sinyalemen PPATK terhadap sejumlah perwira polisi. bahkan kalau dia bisa mengumpulkan mengkoordinir dana-dana gelap ~ang t1dak .tahu asal muasal dia akan menjadi teroris baru dan mengancam stab1htas Pemenntahan.

'

Jadi istilahnya ibaratnya yang dipelupuk mata gajah itulah kira-kira ini, ini sudah jelas-jelas didepan mata memang kelihatannya tidak ada relevansinya dengan hal-hal atau Kovenan yang akan kita bicarakan tapi sesungguhnya hal ini juga mengingatkan kita agar kewaspadaan kita terhadap masalah-masalah internal yang terkait dengan aliran-aliran dana ilegal bagaimana mungkin juga seorang pejabat publik jelas-jelas gajinya bisa diukur s juta, apa 10 juta tapi punya rekening milyaran puluhan milayar ratusan milyar, kita cari 1 milyar saja setahun empot-empotan Pak, kira-kira begitulah.

B(:lpak-bapak ini punya tanggung jawab nasional yang sangat besar untuk menyelamatkan kondisi-kondisi itu melalui jabatan yang Bapak miliki dan itu berimplikasi untuk menyelamatkan negara bisa saja Presiden SBY dijatuhkan apabila orang-orang tertentu yang disebut dengan birokrat-birokrat hitam itu.

Itu yang pertama, yang kedua saya hanya ingin bertanya, minta pendapat Bapak-bapak sekalian, kami mengapresiasi keberadaan dan juga masukan­masukan yang disampaikan sangat berguna bagi pembahasan kami terhadap masalah pendanaan terorisme, kalau separatisme-separatisme ini kan mengganggu keamanan nasional, dia juga against terhadap Kovenan dan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, lalu kemudian ada indikasi-indikasi bahwa gerakan-gerakan separatisme di Indonesia juga didukung oleh beberapa LSM-LSM, baik itu LSM asing yang bergerak di Indonesia maupun LSM-LSM kita sendiri yang memiliki afiliasi dengan pihak-pihak asing. Nah ini mereka ini kan di danai juga dari luar negeri, nah ini kira-kira bagaimana ini pola-pola penangkalannya, gagasan kemudian Bapak-bapak sehlngga lnl tldak berlanjut pada upaya-upaya mendiskreditkan NKRI dengan gerakan separatisme ini. Apakah kita juga perlu membahas bahwa separatisme harus ada definisl tersendiri terhadap separatisme yang mengancam kedaulatan NKRI sebagal salah satu, apa labeling terorisme baru kalau kita lihat misalnya champagne Irlandia Utara itu kan awalnya separatisme, dia ingin memisahkan dari Inggris Raya tapi dalam perjalanannya ketika aspirasi-aspirasinya tidak terakomodir mereka menjadi kekuatan teroris penekan. Atau misalnya kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Rusia misalnya mereka awalnya separatis tapi kemudian mereka melakukan aksi-aksi terror, nah ini bagaimana kita memberikan predikat terhadap kekuatan-kekuatan seperti ini juga bagaimana pencegahan terhadap aliran-aliran dana yang masuk dari luar sehingga kita juga bisa menyelamatkan ancaman terhadap keutuhan NKRI. Terima kasih Pak.

F-PDIP CAMRIS HASAN. M~:

Terima kasih pak Yuddy, Bapak Marcus silahkan.

F-DEMOKRAT CMARCUS SILANO S.IPl :

Terima kasih Bapak Plmplnan Teman-teman anggota Komisi I DPR RI yang saya hormatl Bapak-bapak narasumber yang saya hormati juga dan seluruh hadirln yang berbahagia.

Saya sepakat Pak dari pertama saya ucapkan terima masih pak atas laporannya yang bisa menambah semacam materi un~uk mempersia~kan undang-undang yang akan kita ratifikasi nantinya, dan saya mgin menyam~~1kan pak, tadinya saya tidak melihat disini bahwa ada jalur ataupun sist~m pen~1~1man uang baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang saya ketahu1 saat m1 pak. Jadi sekarang itu dengan telepon bisa terjadi pengiriman uang pak dan jumlahnya besar jadi misalnya satu contoh dari luar negeri dia tinggal telepon,

tolong bayar sama sl ini uang sebanyak demikian. Apakah ini tidak terditek oleh Bapak-bapak selaku katakanlah yang bertanggung jawab dalam bidang pengiriman dana baik kedalam maupun ke luar negeri. Nah kalau ini terjadi karena jumlahnya banyak pak, oleh sebab itu mungkin kurang terlihat di perban.kan mungkin tetapi saya kira juga cukup berbahaya kalau kita berbicara, mungkrn pendanaan terorisme, jadi ini saya kira saya tidak tahu bagaimana caranya pak untuk mengatasi tapi hal ini memang terjadi. Jadi dia cukup telepon pak misalnya dari luar negeri tolong bayar sama si A uang sekian, sebaliknya juga pak dari si ini ke luar negeri begitu tolong bayar sama si B uang sekian, jadi ini tidak ada bukti-buktl pengiriman hanya cuma bukti penerimaan saja, saya kira ini dari saya pak.

Sekian terima kasih.

F-PDIP CAMRIS HASAN. MA):

Terima kasih saudara Marcus masih ada dari meja Pimpinan Pak Tosari Wijaya.

F-PPP CTOSARI WIDJAJA) :

Assalamualaikum Wr Wb. Saudara pimplnan Anggota Komisi I dan para narasumber.

Untuk melakukan ratifikasi Konvensi inl tentu yang menjadl bahan pertimbangan utama kita adalah kepentlngan naslonal, saya kira ini tldak bisa dibantah kalau ini walaupun juga ada pertimbangan berikutnya dalam rangka pergaulan internasional itu menjadi pertimbangan yang oleh karena itu seandainya ini diratifikasi tentang transaksi uang itu tentu tidak hanya sebatas yang perlu kita deteksi, itu bukan sebatas kepentingan terorlsme dlluar terorisme itu saya kira juga perlu memperoleh deteksi, tadl si pak Yuddy mengatakan bagaimana transaksi antar LSM asing yang ada di dalam negeri tapi atau LSM local yang berakses internasional, saya pernah membaca sebuah informasi satu Negara di Amerika Latin itu Presidennya dijatuhkan oleh kekuatan MNC dibiayai oleh MNC, artinya apa multinasional itu juga blsa menekan pembiayaan untuk menjatuhkan Negara, inikan kepentingan nasional.

Nah pertanyaan saya mungkin kepada Pak Maulana atau pak bisa enggak yang diditeksi transaksi keuangan multi nasional ini tidak pada tujuan investasi atau kegiatan-kegiatan bisnis tapi sebenarnya ada, kepentingan-kepentingan

' untuk melakukan kegiatan menjatuhkan Presiden, menjatuhkan pemerintahan. Informasi dari BIN 2 hari lalu kejadian di Papua di Free Port yang terjadl pembunuhan terhadap orang asing dan orang Indonesia. ltu juga disponsorl oleh satu LSM ini kan pasti memerlukan dana, kemudian juga yang melakukan minta suaka ke Australia yang 43 orang itu juga di sponsor! atau didalangi oleh satu LSM, itu juga pasti ada biayanya, nah pertanyaan saya mungkin kepada pak Yunus atau pak bagaimana mendeteksi hal semacam ini untuk kepentingan nasional, nasional berarti bisa terj;:;idi melakukan pemberontakan, pengacauan bahkan kaitannya yang dengan masalah terorisme.

Yang kedua, katanya dengan post border kalau saya baca aturan­aturannya kan ini sudah cukup ketat, tapi apakah pelaksanaan di pelabuhan apa di udara di laut itu yang punya paham yang sama, gak dengan BI itu jangan­jangan asal main jotos saja, asal dapat komisl pak, padahal inl ada kemungkinan kepentingan-kepentingan yang sangat besar untuk kepentingan nasional. Saya ingin memperoleh penjelasan dari pak Maulana dan juga pak Yunus bagaimana

mengkoordinasikan dengan di cross border, ini saya kira ini memang sangat rentan jikalau mungkin antar pulau kemudian baru masuk ke Ibukota sebagainya. Kemudian yang ketiga saya sangat memahami dengan pernyataan pak Dipo Alam tentang masalah ketenagakerjaan TKI khususnya karena yang kita kirim itu kan tenaga-tenaga yang landscape sehingga ketika harus terlibat dengan berbagai informasi yang harus diberikan dan yang harus dilakukan tidak mampu dilakukan tapi ada kelemahan lagi di undang-undang nomor 13 tahun 2002, kalau tidak salah 2003 tentang ketenagakerjaan disana ada perintah dibentuknya badan pengawas dan penyelenggara tenaga kerja Indonesia, jadi ini sebenarnya bisa memberikan perlindungan terhadap proses yang dikhawatirkan oleh Pak Dipo saya juga ikut mengkhawatirkan itu, kami dari dewan waktu itu saya masih di Komisi IX mencoba meminta kepada menterl tenaga kerja ini segera dilaksanakan supayti anak bangsa yang sedang menjadi pahlawan itu tidak diombang-ambingkan tapi bisa dilindungi oleh berbagai persoalan, dan ini menjadi penting kaitannya juga apalagi juga informasi dari pihak kepolisian ternyata TKI juga dijadikan alat untuk penitipan uang terorisme, ini juga menjadi lebih rentan bagi tenaga kerja kita, jadi saya berharap masalah kepentingan nasional kembali lagi kaitan dengan TKI yang mentransfer dananya itu jangan menjadi korban karena persoalan-persoalan yang sebenarnya kita tidak waspadai. Oleh karena itu saya sependapat dengan pak Dipo alam, kemudian kepada pimpinan Komisi I saya juga berharap menteri tenaga kerja kita undang untuk bi.sa memberikan penjelasan tentang ini porsinya seperti apa, dalam rangka perlindungan transfer keuangan yang mereka dapat itu saya kira itu pertanyaan saya untuk melengkapi terhadap pemahaman apakah artinya berkesimpulan untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi sepanjang semuanya tetap kembali kepada kepentingan nasionalnya akan menjadi pegangan kita.

Terima kasih Pimpinan, Wassalamu'alaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT :

Waalaikum salam Wr Wb, ya silahkan pak Untung.

F-PKS CIR. H. UNTUNG WAHONQ, M.Sil :

Assalamualaikum Wr Wb. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas

masukan-masukan yang telah diberikan, saya ingin menanyakan satu persoalan yang sebetulnya juga sudah saya tanyakan pada nara sumber yang lain tapi mungkin dalam aspek yang berbeda. Kalau kita lihat ini yang dibahas ini lebih banyak kasus yang dikaitkan uang yang masuk dari luar ke Indonesia. Nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kasus uang misalkan keluar dari Indonesia ke luar, seperti contohnya adalah apa yang sekarang terjadi di Palestina, Hammas itu kan oleh Amerika dan Uni Eropa itu dianggap sebagai teroris dan sampai saat sekarang ini mereka mengancam untuk memboikot secara ekonomi Palestina kepada pemerintahan Hammas apabila mereka tidak mau mengakui Israel dan tidak meletakkan senjata artinya mereka bagi Amerika dan Uni Eropa itu tetap dianggap teroris, meskipun mereka secara demokratis tetap menangani pemilu disana. Pertanyaannya adalah apabila ya kata~anlah Palestina kemudian mendekati negara-negara lain sebagaimana sudah d1sebut oleh pimpinan Hammas mereka akan mendekati Negara-negara muslim untuk mencari dukungan pendanaan bagi pemerintahannya kemudian datang ke Indonesja dan mereka minta dukungan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia apakah ini apabila katakanlah masyarakat mengumpulkan dana kemudian mengirim kesana apakah ada konsekuensi dari penandatanganan kita terhadap Konvensi ini ?.

Oke Assalamu'alaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Untung, demikianlah tadi pertanyaan dari para anggota dewan terhormat ada 10 pertanyaan. 10 penanya mungkin kalau kita setuju dengan waktu yang sudah kita sepakati jam 10 masih bisa untuk menjaga waktu dalam jawabannya, silahkan pak. Mungkin pak Yunus Husein dulu.

DR. YUNUS HUSEIN (KETUA PPATKl :

Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas pertanyaan yang diajukan, saya catat ada 12 penanya nih pertama dari Andi Ghalib mengenai hambatan-hambatan kedepan tadi supaya tidak katakanlah terutama dampak negatife tadi, terhadap kepentingan nasional juga, saya kira ini enggak ada jawabannya pada ketentuan yang dikeluarkan oleh masing-masing regulator kalau untuk perbankan ada BI yang mengeluarkan aturan mengenal prinsip pengenalan masalah atau mengenai customer sepanjang bank itu sudah mengenal dengan baik nasabahnya membuat profil artinya sudah memiliki segala macam informasi mengenai nasabah yang disini ataupun nasabah yang diluar itu transaksi , itu tidak akan dianggap sebagai terorisme, sudah cukup jelas ya nasabahnya sudah dikenal dan saya kira sedang line nya sudah jelas diketahui disinipun desainnya pun ketahuan ya, ini penerapan ketentuan-ketentuan nasabah itu penting sebagai filter untuk memudahkan bank dalam mendeteksi transaksi-transaksi mencurigakan atau transaksi-transaksi yang menyimpang dari ketentuan sepanjang industri perbankan sudah menjalankan itu saya kira sudah sangat baik ya. Mereka tidak akan banyak kesulitan, nasabahnya juga tidak kesulitan terlebih sangat dikenal oleh banknya sendiri. Kemudian mengenai pertanyaan pak Permadi apakah ada deklarasl atau reservasi misalnya yang dapat kita lakukan sehubungan dengan akan diratlfikasi nya Konvensi ini, ini disini ada 2 draft RUU pertama berkaitan dengan pemboman yang satu dengan personal priferasi of terorisme, saya membatasi pada yang pertama saja, disini kami melihat ada aneh didalam Convention Suppression of Financing of Terorisme ini aneh ini berisi 9 Konvensl dimana kita baru menanda tangani dari 9 baru 3 saja dan kalau kita meratifikasi dan kita me-record ke pasal atau yang mengenai coverage nya ya di pasal 1 seolah-olah kita sudah menerima itu mungkin ada baiknya disitu ada semacam deklarasi bahwa pada saat kita meratifikasi kita banyak bertanya dokumen, padahal lampirannya banyak 9, sementara gitu belum kita ratifikasi semua baru 3 saja itu salah satu yang kami lihat kemungkinan untuk menyatakan deklarasi selain yang diusulkan dalam RUU itu sendiri.

Kemudian yang ke 2 mengenai reservasi, saya mungkin belum bisa memberikan pendapat karena perlu kajian yang mendalam juga mengenai terror by state bagaimana, memang definisi itu sampai sekarang yang diterima semua pihak belum ada bisa oleh perorangan, bisa oleh Negara, bisa oleh siapapun juga tergantung dari sudut pandangnya dari satu sisi orang blsa dianggap teroris dari sisi lain bisa dianggap sebagai pahlawan. Jadi bisa saja ini terjadi oleh state tapi tidak ada pendapat apakah ini harus ada ketua khusus apa tidak bisa saja hal itu terjadi, kemudian mengenai pak Happy Bone ya mengenai kasus Malaysia sebenarnya ilegal itu tenaga kerjanya uangnya itu bayaran dari dia dan biasanya yang namanya menimang rindu pak kalau disana pidana disini juga pidana ada do cool criminality-nya. Disitu tidak ada masalah positive of crime, kalaupun dibawa ke Indonesia itu tidak bisa dituntut dengan pencucian uang karena tidak memenuhi pasal 2 undang-undang tindak pidana pencucian uang bahwa untuk bisa menuntut pidana yang hasilnya berasal dari luar disini juga harus merupakan tindak pidana tidak ada do cool criminality kalau untuk kasus itu

tidak bisa kita pakai undang-undang tindak pidana pencucian uang dan saya kira sebagai ,bantuan dengan alas an kemanusiaan saya kira satu hal yang dapat kita buy ya apalagi kalau bapak cerita kasusnya seperti itu ada korupsi, antara majikan dengan oknum-oknum kepolisian disana.

Yang keempat pertanyaan dari pak Hajriyanto tadi pak Hajriyanto menyimpulkan sendiri tidak urgent-nya kami tidak pernah menyimpulkan ya, jadi

~ tolong jangan dibilang !<ami yang menyimpulkan bertiga bahwa kami tidak

F-PG (Ors. HARJRIYANTO Y. THOHARI. MA):

Ya memang itu kesimpulan soya Pak, kesimpulan saya setelah mendengar paparan-paparan tadi saya tidal< menyatakan kesimpulan Bapak itu

DR.YUNUS HUSEIN CKETUA PPATK) :

Ya itu kesimpulan Bapak ya, tidak urgentya bukan kesimpulan kami yang jelas yang Convention for the Suppresion of the Financing of Terorisme ini sudah ada di undang-undang terorisme pasal 11, 12, dan 13 ya artinya secara de facto sudah ada di undang-undang lain dan kalau kita ratifikasi saya kira itu sudah ada, sudah berlaku ya hanya baru 3 pasal itu saja dan memang ada hal-hal lain yang belum ter-cover dalam undang-undang terorisme yang ada didalam Konvensi ini. Jadi kalau saya lebih melihat kalaupun ada kepentingan nasional yang harus diperhatikan saya berpendapat tetap. perlu ratiftkasi ini karena beberapa resolusi PBB kami kutip dalam makalah kemudian himbauan rekomendasi financing of Terorisme yang pertama. Itu mengenai ini nomor 1 rekomendasinya jadi kami tetap merekomendasikan, berpendapat tetap perlu untuk meratifikasi Konvensi mengenai Suppresion of the Financing of Terorisme ini. Selanjutnya tetap perlu untuk meratiftkasi Konvensi mengenai Suppresion of the Financing of Terorisme ini selanjutnya. Mengenai Pak Sembiring mengenai transaksi-transaksi yang kecil banyak frekuensinya ya jumlahnya jadi makin lama makin banyak seperti itu ada 2 (dua) sumber dari informasi ini yang pertama kami mendapat nama-nama orang yang sedang diselidiki ya yaitu sedang diselidiki oleh polisi terkait dengan pemboman ya misalnya pemboman Bali 2, ya nama-nama itu kita minta ke bank kalau ada transaksi itu yang dilaporkan itu yang pertama bisa juga bank itu tahu sendiri tanpa kita minta untuk kemudian dilaporkan. Jadi kalau ditanya polisi tahu apa ya informasi ini kami dengan polisi ada himbauan dengan pak Kapolri seluruh informasi yang kami peroleh dari transaksi-transaksi mencurigakan kalau itu ada indikasi pidana atau kalau itu permintaan dari kepolisian kami akan teruskan kepada Kapolri, kemudian mengenai jumlah uang yang besar yang melalui kurir itu, itu memang informasi yang kami peroleh dari kepolisian. Pada waktu kasus pemboman yang pertama kali dulu dan kedua itu lewat kurir melalui Thailand, Malaysia kemudlan baru masuk ke Indonesia yang pakai valuta asing. Itu memang benar informasi yang diperoleh berdasarkan pengakuan-pengakuan orang yang dltangkap oleh kepolisian yaitu untuk jumlah yang besar yang tadi sudah disebutkan oleh pak Dipo dan beberapa puluh ribu US$ tadi.

Kemudian pendapat Pak Ade sebenarnya yang terkait dengan 15 kepolisian antara lain yang kami laporkan pada Kapolri tembusan pada Jaksa Agung jumlahnya tidak sebesar beredar yang dalam SMS ya, jumlahnya tidak sebesar itu paling ada beberapa miliar paling besar, dan ini kami hanya sebagai feeder saja menyampaikan umpan kepada para penyldik akan diapakan oleh penyidik terserah ya bukan tanggung jawab kami lagi, karena kami tidak punya kewenangan penyelidikan-penyelidikan setelah kami sampaikan disana apakah diteruskan apa tidak itulah kewenangan penyidik dan kami tidak akan katakanlah

mempertanyakan, katakanlah kenapa tidak diproses semuanya kenapa hanya 4 saja misalnya itu kami percaya sepenuhnya kepada kepolisian. Selanjutnya mungkin sekarang bukan PPATK ya bapak dari awal sampai akhir salah terus itu pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK, jadi biar besok-besok mudah-mudahan benar gitu pak mirip PPAT tapi ada K dibelakangnya gitu, kemudian mengenai separatis, ya pengertian dari Pak Yuddy ada kaitannya dengan pak Tosari Wijaya, sepanjang kegiatan separatis itu menyimpang ya dari

~ undang-undang dan polisi melakukan penyelidikan-penyelidikan kalau dia minta bantuan pada kami memang kami tugasnya membantu penegak hukum, dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan yang penting permintaan itu spesifik siapa yang sedang diselidiki kira-kira transaksinya kapan dan kira-kira dimana itu bisa sepanjang itu spesifik ya misalnya juga kalau kita minta nama orang ya orangnya harus jelas siapa dan kalau bisa ya kalau tidak alamat ya tanggal lahirnya karena orang yang namanya sama itu sangat-sangat banyak sekali ya, jadi kalau informasi spesifik lebih mudah untuk memfollow-up dan ini bisa dilakukan dalam rangka mendukung penyelidikan-penyelidikan oleh kepolisian baik dalam rangka mencegah separatis atau menjaga keutuhan NKRI.

Selanjutnya dari pak Marcus mengenai penyelundupan lewat telepon ini yang tadi diceritakan oleh pak Dipo Alam ada sektor informal ya ini namanya alternative remitance system atau inconventional bisa lewat telepon bisa lewat SMS bisa lewat email setelah itu mereka ada hubungan satu sama lain dan dia suruh membayar orang dengan perintah yang lewat telepon tadi, bisa saja dan namanya macam-macam ada lawala misalnya ada hundis macam-macam sarana transmisi pesannya itu bisa macam-macam termasuk telepon yang bapak sebutkan tadi didalam beberapa pertemuan internasional sudah ada kesepakatan juga termasuk dalam rekomendasi via telepon untuk menerapkan KYC prinsip mengenal nasabah untuk para Hawaladar inl para profider lni diminta mengetahui siapa sih nasabah. Pertama dla diminta mendaftarkan diri dulu para profider ini, kemudian diminta kalau dia transaksi atas nama nasabahnya atau transaksi untuk kepentingan nasabah dia diminta mengetahui siapa sih paling gak nama dan identitas lain dari nasabah itu, sudah ada anjuran untuk itu termasuk dalam 9 special recommendation yang dikeluarkan oleh .. . yang saya uraikan dalam papersaya ini.

Kalau mengenai pertanyaan Pak Tosari Wijaya cross border ini ada 2 (dua) rezim sebenarnya, pertama yang terkait undang-undang BI tadi dari uraian pak Maulana kalau orang membawa uang keluar masuk 100 juta rupiah itu ijin BI, mau keluar ijin, mau ijin tes eek oleh cukai lalu oleh valuta asing yang bapak tanyakan bagaimana, valuta asing diatur oleh undang-undang tindak pidana pencucian uang bahwa kalau orang bawa keluar masuk 100 juta di clear kepada bea cukai, Bea cukai lapor kepada kami, itu yang kami sebutkan tadi sudah terima sekitar 650-an laporan pembawaan uang keluar masuk secara fisik, baik dalam rupiah maupun valuta asing misalnya dia membawa uang jutaan Singapur dollar ya, disembunyikan di badannya bisa juga ya, atau ditasnya ada ketahuan kalau dia tidak melakukan deklarasi didaerah-daerah perbatasan, koordinasinya sampai sekarang cukup baik laporan termasuk yang tertangkap ataupun yang men-di clear itu dilaporkan. Yang paling banyak terjadi adalah di Batam paling tinggi sekali mengalahkan yang dipelabuhan-pelabuhan yang lain termasuk Jakarta.

Yang terakhir dari pak Untung Wahono mengenai bagaimana kalau seandainya Pemerintah RI dimintai bantuan oleh Hammas kita bantu tapi kita sudah meratifikasi Konvensi ini, apakah dapat dipermasalahkan gitu, saya kira ini agak jauh hubungannya ya, itu yang satu katakanlah supp~rt kita k~pada Hammas , apakah bisa disebut melakukan bantuan untuk keg1atan teronsme,

karena terorisme kita sendiri tldak pernah menganggap itu sebagai suatu perbuatan terorisme kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina seperti itu, kalau menurut saya agak jauh dihubungkan kalau kita meratifikasi ini kita permasalahkan ini agak-agak jauh pak tidak bisa kita dengan meratifikasi ini terus kita bisa membantu itu gitu, itu saja jawaban dari saya.

Terima kasih atas perhatian bapak sekalian.

F-PG CDR. YUDDY CHRISNANDI, MEl :

Tadi bapak sedikit memberikan ilustrasi hasil laporan yang mengenai para pejabat Polri mungkin ini tidak ada kaitannya dengan itu, tapi saya ingin tanya apakah informasi yang sama juga disampaikan pada Presiden bahwa ada indikasi transaksi-transaksi liar tanda kutip di pejabat-pejabat Polri dan bagaimana respons· Presiden kalau memang sudah dilaporkan?

KETUA.RAPAT :

Perlu saya jawab ? Pak Happy dulu

F-PG CDR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MSl :

Pak Yunus saya tadi sampaikan merasa belum puas dengan jawaban tadi karena disampaikan oleh Pak Yunus tadi itu tidak masalah karena dia katanya tadi disampaikan tidak melakukan double criminal, jadi kalau misalnya disitu dikatakan tidak criminal ya disini juga tidak criminal, atau tidak menunjukkan bahwa dua-duanya menjelaskan itu, tapi ini kan lain pak kalau yang namanya TKI di Malaysia pendatang haram, yang namanya pendatang haram uangnya pasti uang haram gitu, seakan-akan begitu, padahal dia itu bekerja. Padahal dianya itu apa namanya diperas tenaganya seperti itu. Nah kemudian dalam katakanlah dalam persepsi hukum di Malaysia itu criminal tapi kemudian ketika uangnya dibawa kesini lalu dikatakan misainya apa namanya tadi dikatakan sebagai tindak criminal, menurut pandangan saya ini akan bisa membuat petugas bisa bermain gitu, dia bisa mengatakan ini tindak pidana. Jadi yang saya kasihan itu pak Yunus ya, disitu dianya itu sudah menderita kemudian penderitaannya itu disempurnakan di Indonesia, seperti kasus-kasus yang terjadi itu sama saja itu, mereka pulang kemudian yang memeras itu justru adalah orang-orang kita juga, nah kalau dulu yang memeras itu orang-orang kita nanti yang memeras itu penegak hukum, karena dikatakan ini uang dari mana?, ini apa? Segala macam bisa saja itu pak dilakukan kaya gitu oleh karena itu menurut pandangan saya karena karena uang ini banyak saya yakin banyak sekali TKI-TKI kita yang illegal disitu dla bekerja keras tap! kemudian dia dianggap sebagai orang haram, disitu pendatang haram kemudian uang itu seluruh itu untuk mencapai kesini atau bisa saja kemudian bisa saja itu disebut sebagai pendanaan teroris bisa saja itu dilakukan itu karena lni sangat longgar sekali istilah ini oleh karena itu ditambah lagi bahwa Konvensi ini muncul karena seperti yang bapak sampaikan ini, ini adalah merupakan reaksi langsung terhadap tanggal 11 September 2001 itu. Nah saya kira harus ada satu terobosan yang bisa memproteksi dana-dana dari TKI kita yang dikatakan illegal, tetapi sampai disini dia tidak bisa dikatakan illegal, bagaimana solusinya begitu? Menurut saya tadi pak Yunus belum memberikan satu jawaban. Terima kasih.

F-PDIP CAMRIS HASAN. MA):

Silahkan pak Yunus.

DR. YUNUS HUSEIN CKETUA PPATKl :

Terima kasih. Pertama kepada Pak Yuddy saya mohon maaf, saya tidak bisa jawab dalam forum ini karena saya anggap kurang relevan ya dilaporkan ke Presiden menyangkut kepolisian, dan bagaimana reaksi beliau ya yang pertama. Kemudian yang ke dua untuk Pak Happy Bone mengenai sebenarnya masalah kita yang tidak beres menangani masalah TKI ini sebenarnya, saya kira agak jauh hubungan sama Konvensi ini ya, kita tahu dia dikerjain di Cengkareng misalnya sempat ditipu dan segala macam itu kita tidak mau menangani itu saya lihat agak jauh hubungannya dengan Konvensl ini. Itu yang harus. klta perbaiki banyak sekali yang terkait kalau mau memperbalki itu bukan hanya Depnaker saja mungkin pak Dipo Alam lebih kompeten untuk menjawab, saya setuju dengan pendapat itu banyak masalah memperbaiki tapi saya

F-PG CDR. HAPPY BONE ZULKARNAIN , MS) :

Pak saya pikir gak jauh lho pak, ada dimana bapak katakan jauhnya itu? Kok dikatakan jauh sih persoalan ini. Ini kita melihat relevansinya dengan dengan realitas yang dihadapi oleh warga kita gitu. Kalau gitu kita ngapain melakukan ratifikasi kalau misalnya bapak mengatakan itu jauh dari ratifikasi ini menurut pandangan saya justru ini kita berdiskusi bersama-sama disini mudah­mudahan kita menghasilkan satu formula yang bisa memproteksi itu, menurut saya itu gak jauh itu bukan sesuatu yang jauh, itu sesuatu yang real didepan mata kita yang harus kita carikan satu pemikiran cerdas supaya kita bisa melindungi warga Negara dan jangan warga Negara kita itu udah dimainkan disitu kemudian bisa juga dipersoalkan disini dengan alasan persoalan teroris tadi, itu gampang sekali lho orang disebut teroris dengan hanya dengan $ 1000 bisa mengangsurkan begitu besar area, jangan-jangan cuma uang satu juta, dua juta itu juga bisa dijadikan alat untuk teroris, makanya saya setuju apa kita pak Hajriyanto tadi sebetulnya persoalan dalam negeri kita itu betul, tetapi dalam soal bagaimana kita memproteksi warga negara kita dari ratifikasi ini, ini harus kita pikirkan sama-sama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Masih mau ditanggapi pak Yunus?

DR. YUNUS HUSEIN CPPATK) :

Saya kira tidak jawab, saya sependapat untuk katakanlah dtplkirkan, dipecahkan tapi bukan hanya masalah yang terkait dengan ini banyak sekali, dan juga karena juga mereka banyak tidak punya pengetahuan yang cukup sehingga gampang sekali ditipu dan segala macam. Jadi saya yakin jawab, tapi sependapat untuk diperhatikan untuk dicarikan jalan keluarnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Itu misi penting yang harus kita catat silahkan Pak Maulana

MAULANA IBRAHIM, SE CDEPUTI GUBERNUR BI BIDANG SISTEM PEMBAYARANl:

Terima kasih pak ketua.

Saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia dengan beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Yunus, ada beberapa pertanyaan yang barangkali perlu saya kumpulkan secara informatifve dulu pertanyaan dari Pak Andi Ghalib, pertanyaan dari mengenai writtens yang juga disampaikan Pak Happy Bone, pak Hajriyanto kemudian mengenai jalur­jalur..... bagaimana menjadi pengakuan oleh Bank Indonesia dan kurs devisa. Bapak-bapak sekalian yang terhormat di Bank Indonesia ada suatu pencatatan mengenai neraca pembayaran BI, neraca pembayaran Indonesia yang kita kenal dengan NPI disitu juga dicatat mengenai info devisa tenaga kerja Indonesia. Jalur masuk TKI ini pertama adalah jalur mengenai perbankan yang mencakup worker remittance dan opotition of employees yang diterima melalui jasa perbankan, untuk tah 1Jn 2005 remitten jalur formal ini yang melalui perbankan ini mencapai US $ 1,1 miliar. Kemudian dineraca Bank Indonesia juga itu ada mencatat transfer-transfer melalui jalur non perbankan. Yang jalur di non perbankan ini misalnya kiriman pos, agen TKI dibawa tunai sebagai contoh ini juga mencakup workers remittance dan cooperation of employee untuk 2005 dari jalur ini diperkirakan sebesar US $ 2,8 miliar.

Bagaimana nanti kedepan mengingat potensi yang besar dari remittance ini dari catatan-catatan yang kita peroleh data yang baik jalur formal perbankan dan non perbankan sebagian besar datangnya dari Malaysia 45 persen dan dari Arab Saudi 30 persen, Taiwan 9 persen, Kuwait 5 persen dan Hong Kong, Singapura masing-masing 3 persen. Untuk merekam dengan baik pencatatan di neraca . pembayaran Bank Indonesia ini potensi yang cukup besar maka Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain dengan Depnaker dan Departemen Luar Negeri, dan juga tentunya perbankan, dari pencatatan lalu lintas · devisa saat ini yang mempunyai tracked record US$ 10 ribu yang diinformasikan secara individual kita sekarang berpikir dan mencoba untuk membuat suatu perubahan karena tadi disebutkan juga oleh Bapak banyak transaksi-transaksi dari luar negeri yang kecil-kecil dibawah 110 ribu ini dan ini tidak tercatat dengan baik. Kita sedang memikirkan untuk mengubah thracefold ini dengan lebih kecil lagi supaya pencatatannya lebih baik, kemudian juga bagaimana Bank Indonesia mendorong perbankan untuk lebih membuka jaringan remittance di negara-negara sumber devisa TKI untuk memudahkan transfer devisa bahwa sekalian di Hong Kong misalnya, Indonesia memiliki dua Bank salah satunya yang berprofesi secara professional yaitu BNI dan bank Niaga, ini dalam operasionalnya baik bank BNI maupun bank Niaga itu sabtu dan minggu itu buka, kemudian mendekati pusat-pusat kegiatan dimana para TKI berkumpul kemudian langsung melakukan transaksi disitu pencatatannya ini memudahkan mereka untuk akses dengan pihak perbankan dan ini juga

·1 merupakan suatu pendekatan dari perbankan supaya mereka tidak segan untuk masuk ke gedung kantor, jadi mereka yang datang keluar kemudian dapat kami informasikan juga di Bank Indonesia juga ada suatu inisiatif yang namanya ASIAN Pay yaitu kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia bisa di Singapore pada tahap pertama adalah mengenai bagaimana para konsumen yang mempunyai kartu ATM bisa langsung melakukan transaksi di 2 (dua) negara ini baik Malaysia dengan Indonesia maupun Malaysia dengan Singapura.

Kedepan kita juga mendcrong mereka untuk melakukan kerja sama dan peningkatan dalam bidang remitance, jadi jalurnya itu memakai tekhnologi dan aman, dan ini sedang dilakukan dan merrupakan kerja sama antar Negara Asean. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Depnaker dan BPS untuk memperluas cakupan data agar meliputi TKI yang dilua~ n~geri yang b:lu~ tercatat di Depnakertrans balk informal maupun formal. Kita 1uga berkoordmas1 dengan Deplu dan Depnakertrans dan mengusulkan ~gar berkoo~dina~l dengan negara-negara dimana TKI bekerja untuk menerb1tkan kartu 1dent1tas yang

sederhana kepada TKI sebagai Leader to migrant sehingga kartu ini dapat dimanfaatkan oleh para TKI untuk membuka rekening di bank asing dimana tempat mereka bekerja. Ini juga sudah dilaksanakan oleh yang banyak penduduknya bekerja di Amerika Serikat. Kemudian tadi disebutkan juga bagaimana kalau memakai kartu pulsa yang juga bisa merupakan kandungan uang disana. Bapak sekalian, pada bulan Desember Bank Indonesia sudah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran, memakai kartu ini juga bisa menampung transaksi dengan memakai kartu ini juga bisa dimanfaatkan transaksi-transaksi yang melakukan transfer uang. Kemudian ingin juga kami sampaikan bahwa cost border untuk kegiatan monitoring uang yang keluar kita lakukan dengan kerja sama dengan Bea Cukai dan dari informasi-informasi yang diperoleh dari Bea Cukai, memang kasus yang terjadi, misalnya saja ada uang masuk dari Singapur ke Batam itu juga ditangkap oleh Bea Cukai seorang warga Negara Singapur yang membawa uang masuk ke Indonesia. Kemudian ada kasus juga diperbatasan dari Timor Timur atau Timor Leste ke Denpasar itu juga pernah terjadi dan itu juga ditangkap di Bea Cukai bandara Ngurah Rai jumlahnya cukup besar 157 juta, kemudian ada uang masuk dari Malaysia ke Medan itu juga ditangkap oleh Bea Cukai Polonia Medan jumlahnya 123 juta, kemudian ada juga hal-hal yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk pengecekan keaslian uang rupiah dan sebagainya dimana merupakan suatu kewajiban orang yang akan membawa uang keluar itu harus dicek dulu uang asli dan palsunya, kemudian juga pada waktu ijin itu juga bisa koordinasi dengan Bank Indonesia apakah uang ini asli atau palsu.

Kemudian juga karni ingin menginformasikan bagaimana Bank Indonesia mulai laporan defisit devisanya bisa monitor karena didalam laporan untuk devisa itu form-form yang harus diisi oleh bank apa tujuan transfer tersebut jadi Bank akan mencatat sesuai dengan formulir lsian mengenai transfer itu baik itu masuk maupun keluar tetapi kalau uang tersebut sudah keluar dari Bank apakah itu sudah sesuai dengan laporannya memang Bank itu tidak bisa memonitornya tapi Bank Indonesia bisa memonitor sesuai dengan laporan devisa yang diwajibkan kepada bank untuk melapor kepada Bank Indonesia. Hal lain yang barangkali mungkin yang ingin saya sampaikan kalau toh nanti ada suatu pendapat dari komisi I untuk tentang ratifikasi ini kembali saya ingin menyampaikan usulan bahwa undang-undang yang mengatur tentang transfer dana ini yang barangkali perlu ditebalkan untuk kemudian dijadikan undang-undang karena sesuatu yang sekarang belum diatur itu belum dilakukan oleh Indonesia padahal di negara­negara lain transfer dana ini sudah dilakukan dengan undang-undang. Saya ingin sampaikan informasi bahwa konsep atau RUU mengenal transfer dana ini

1 mengacu kepada suatu badan Internasional atau yang dikenal dengan UNCITRAL yaitu United Nation Comission on Inter A... Law jadi RUU transfer dana sudah · mengacu kepada inter ... dan kalau bisa mudah-mudahan RUU transfer dana ini bisa diberlakukan di Indonesia itu paling tidak ada kepentingan­kepentingan yang nasional itu bisa terlindungi dengan adanya RUU transfer dana ini namun demikian kami menyadari bahwa kalau prosesnya RUU inl akan lama kita tahun ini mudah-mudahan akan mengeluarkan peraturan Bank Indonesia mengenai remittance itu juga agar supaya hal yang dikhawatirkan didalam Konvensi ini mengenai segala macam itu bisa diatur dalam peraturan Bank Indonesia walaupun peraturan Bank Indonesia tidak mempunyai kekuatan sanksi hukum acara pidana yang ada perundang-undangan di PBI adalah sanksi administratife itu mungkin yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

\

KETUA RAPAT :

Silahkan Pak Happy.

f-PG CDR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS) :

S~ya kira sebelum nanti pembicara terakhir baru menyampaikan pembicaraannya saya ingin nanti disini ada suatu pemikran kita saya senang apa yang disampaikan oleh Pak Maulana tadi bagaimanapun dengan adanya situasi dimana system building ini belum bagus maka tetap kepentingan nasional itu harus menjadi kepentingan utama kita kenapa demikian karena menurut pandangan saya seperti tadl itu tentang double criminal ltu seperti di Malaysia mungkin hasil yang didapatkan itu menurut pandangan mereka adalah tindak pidana tapi setelah dari kita kita menganggap bahwa itu bukan hasil tindak pidana sebaliknya juga dari Indonesia itu hasil tindak pidana tapi di Singapura itu menjadi halal menjadi bukan hasil tindak pidana dan di Singapura uang dari setan pun dianggap halal nah kemudian gelondongan kayu hasil-hasil penyelundupan sampai di Singapura dicap di Singapura itu menjadi benar menjadi halal oleh karena itu saya ingin nanti dari sini ingin mendengarkan bagaimana kita mencoba menerjernahkan bagaimana double crlmlnal tadi itu sehingga kemudian ketika melakukan ratifikasi disini kepentingan nasional kita itu tetap terjaga sehingga warga negara kita itu tidak mudah dikatakan berbuat criminal tidak mudah dikatakan sebagai teroris tidak mudah apa namanya tapi sebaliknya apa dana-dana yang datang dari sini merupakan hasil tindak pidana tidak mudah juga dikatakan disana bahwa itu hasil yang halal begitu saya kira itu yang ingin saya mendengarkan dari bapak-bapak disini. Terima kasih.

F-PBR CH. ADE DAUD ISWANDI NASUTIONl :

Pimpinan saya bo!eh tanya kepada Pak Maulana Ibrahim lnl agak melenceng sedikit ta pi· ini juga ada hubungannya dengan rapat tadi disebut pemblokiran rekening. Saya mau tanya langsung sesuatu apa diblokir dulu sama BI, setiap kegiatan orang-orang yang terlibat BLBI kalau bapak bilang iya kenapa bapak sampai ini hari Fuji Film masih dipegang sama keluarga Samadikun sampai detik ini dengan 50 outlet dan itu juga akan jadi perhatian besar. Ini saya lihat bahwa kegiatan yang namanya Samadikun Hartono sampai ini hari masih dan itu dipegang oleh adiknya pimpinan daripada Fuji film dan berarti itu dia masih punya cash countyang artinya uang keluar terus jangan-jangan inl bagian dari teroris juga, itu saja Pak.

KETUA RAPAT :

Silahkan Pak Maulana, singkat saja.

MAULANA IBRAHIM, SE CDEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA BIDANG SISTEM PEMBAYARANl:

Ya Pak ketua kewenangan pemblokiran bukan berada di Bank Indonesia tapi berada di Kepolisian.

F-PBR CADE DAUD NASUTIONl :

Kalau sekarang bandit-bandit BLBI itu diblokir nggak sekarang, ini kan hitungannya bandit-bandit BLBI, bukan ini yang belum dibawa ke Istana, nah ini

saya mau jelaskan supaya besok seolah-olah BI ini superbody di Indonesia nggak ada yang super kecuali supermi saja.

F-PDIP CAMRIS HASAN, MA):

Saya rasa tadi sudah dije!askan itu kewenangan Polisi tapi kalau Pak Maulana masih mau menanggapi.

MAULANA IBRAHIM, SE CDEPUTY GUBERNUR BANK INDONESIA BIDANG SISTEM PEMBAYARANl :

Sudah

KETUA RAPAT :

Oke, kita teruskan ke Pak Dr. Dipo Alam, silahkan Pak.

DR. DIPO ALAM CKETUA CENTRE OF MICRO FINANCE INDONESIA OF OVERSEASON FOR STUDIES) :

Terima kasih Bapak Pimpinan saya mencoba pertamakali pertanyaan Pak Andi Ghalib, bagaimana bank kontrol masalah money transfer terutama remitance termasuk yang untuk TKI dapat berlaku mungkin secara umum dapat berlaku pak ada 2 hal menurut hemat saya, satu apa yang sudah dikatakan oleh Pak Yunus Know Your Customer (KYC) seluruh bank harus tahu kalau Kim Yohanes itu sukanya main ekspor angin dan banyak juga ekspor angin pasti bank harus tahu kalau dia tidak tahu nah itu ada apa-apanya jadi number one KYC, nomor dua Pak Andi menurut hemat saya mengapa didalam brieffing paper surat saya ini saya ambil contoh 5 contoh makalah yang saya ikut dalam international conference adalah walaupun ada undang-undang menurut hemat saya satu setelah ada undang-undang turunan undang-undang itu adalah suatu sistem kelembagaan dan tidak berhenti disini dapat Bapak lihat andaikata Profesor Pasas dihalaman 3 kesana dia menunjukkan bahwa free fact policy making ini berbahaya sama dengan Bush menyerang Irak itu kan free fact jadi suatu hak fakta yang tidak di backup dengan kebenaran jadi kita harus menurut hemat saya dengan detall kemudian Bapak bisa melihat di makalah no. 2 dari Edd ini yang saya masukkan disini kemudian dari Interpol kemudian dari badan yang di Pakistan yang sama seperti Pak Yunus katakana itu mereka merinci secara detail walau kita herpikir well structure dan satu sistem terbentuk maka semakin kecil kita persempit walaupun inl tidak bisa nol jadi menurut hemat saya yang kedua prinsipnya adalah kita tidak bisa stop dalam Konvensi inl saja tidak bisa berhenti disini tahunan kalau memang kita ingin bersungguh-sungguh lima tahun yang lalu kita tidak punya PPATK tapi sekarang kita punya. Mungkin setelah ada Konvensi ini l<ita harus punya satu lembaga lain yang terus-menerus yang kita hanya bisa berikan kepada Bank Indonesia atau PPATK termasuk juga kita berikan kepada pihak keamanan itulah sebabnya Komisi I tetap membahas itu sekarang tidak hanya bisa dilepas pada rekan-rekan komisi XI tetapi adalah juga disini jadi adalah nomor dua harus dengan detail yang sistemik, the details is the devils if you can figth the devils than you can win itu menurut pendapat saya jadi yang Bapak tanya itu mungkin jawaban saya hanya dua KYC dan know the details yang di-backup dengan sistem.

Nah yang kedua dari Pak Permadi bagaimana deklarasi ini selanjutnya, Pak Permadi apa yang kami kemukakan dan kawan-kawan setuju juga masalah kepentingan nasional kalau dilihat dari draft RUU ini dihalaman 3 dimana disebut salinan naskah asli dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa

Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Kalau boleh didalam deklarasi ini ditambah sebab itu, dengan mendasarkan kepada kepentingan nasional dan undang-undang yang berlaku di Indonesia jadi dengan demikian kita tidak usah mempunyai suatu clausa lagi yang tadi Pak Happy memang saya akan masuk dengan jawaban ketiga, Indonesia tidak pernah mengatakan TKI kita yang tidak punya paspor ada yang sudah punya paspor tapi sudah hangus sebagai TKI illegal dan kita menyebutnya TKI informal, informal migrant workers karena kita menganggap itu tidak illegal boleh Malaysia mengatakan itu illegal tapl Indonesia mengatakan dia itu tidak illegal oleh karena itu pertanyaan Pak Happy itu betul essential sekali kalau Konvensi itu begitu kita water lock menerima ini berarti apa yang dikatakan Pak Happy itu betul jadi dianggap uang yang TKI bekerja karena gara­gara paspornya hangus dan ini saya juga tidak tahu apakah Komisi I mendetail, saya mendengar laporan ketika itu ribut-ribut imigrasi di Malaysia begitu mudah TKI kita dikasih paspor tetapi setelah itu di perpanjangnya pasti ada kutipan­kutipan kalau tidak ada kutipan berarti dia jadi illegal kan begitu. Begitu mudah terutama orang yang di Kalimantan pergi ke Malaysia jadi pertanyaannya Pak Happy itu sangat essential menurut hemat saya tetapi Indonesia itulah tadi kita menyatakan bahwa itu t.idak illegal dia adalah TKI Informal ya itulah bahasa nasional· kita kepentingan nasional kita secara legal kita tidak meng-up to date dia !llegal tapi dia legal oleh karena itulah saya kira yang butir 2 (dua) kami usulkan mudah-mudahan bisa menjawab yang Pak Happy inginkan jangan sampai kita terjebak nanti disana dikatakan migrant workers illegal tapi ternyata sebenarnya punya paspor hanya paspornya terlambat karena kalau akan memperpanjang paspor pasti ada kutipan-kutipan yang merugikan orang kita sendiri oleh karena itu saya sangat menghargai kalau Bapak Presiden dan Bapak Komsi I terus-terusan menghantam masalah-masalah yang merugikan itu.

Kemudian Pak Tohari sebenarnya saya tidak tahu apakah betul Pak Maulana mengatakan tadi seperti ltu kalau Bapak lihat di briefing paper saya di ha la man 3 itu di bullet terakhir justru dingatkan oleh Prof. Nlcho Pasas jadi seorang Greek American yang sangat pro pada developing countries, dia mengatakan memfokuskan kewaspadaan pada perusahaan pentransfer uang yang informal seperti tadi Hawala Undi, atau orang Indonesia tadi kirim door to door service pakai SMS telepon dari Mekah sampai di Cirebon ada agennya kirim uang hanya dipotong sedikit one day dibandingkan dengan Western Union sementara informal kurang diwaspadai adalah keliru, Pasas mengemukakan bahwa kebanyakan dana yang ditrar.fer dalam operasi nine eleven (911) adalah melalui bank dan pengiriman uang yang formal it is wrong kalau kita hanya waspada kepada yang informal justru yang formal bank-bank ini jangan lupa Pak kan kita sering jebol bank kita juga sudah ada undang-undang BI undang­undang perbankan ada PPATK jebol pula jadi menurut saya janganlah kita selalu mencurigai terlalu dalam walaupun perlu kita waspadai lalu kia lalai, Amerika memang menduga bahwa yang haram ini atau yang illegal ini atau yang informal ini perlu dicurigai tapi Nicho Pasas mengatakan jangan salah nine eleven for five hundred thousand five hundred thousand US dollar itu adalah melalui bank jadi tidak perlu kita harus membedakan itu bahwa seolah-olah selalu yang informal itu yang jahat nah saya kira itu jawaban saya pada Pak Tosari.

Kemudian Konvesi bila tidak mendesak tidak perlu saya sependapat dengat1 Pak Yunus dan Pak Maulana kita tidak usah takut menurut hemat saya daripada kita jauh dari pergaulan internasional Konvensi ini perlu kita ratifikasi tetapi dengan catatan tadi ada catatan bahwa kepentingan nasional dan undang­undang yang berlaku di Indonesia sehingga kita masih punya kebebasan untuk yang dikatakan oleh Pak Happy tadi bahwa walaupun sebenarnya dia dikatakan illegal di Malaysia kita katakan ini legal nothing wrong with thatyang sebenarnya

Pak Yunus mencoba menjelaskan, Pak Sembiring, Bank Nasional apakah bisa untuk masalah money transfersaya kira sudah ada tolong dikoreksi pak Maulana kalau tidak salah Bank Niaga untuk Hong Kong sudah melakukan Western Union. BNI kalau nggak salah masih pakai Western Union atau Bank Mandiri masih pakai Western Union. BNI dan Bank Niaga sudah ada Western, hanya memang masih kalah, kadang-kadang mungkin kecepatannya dan saya juga tidak tahu biayanya mungkin biaya kita lebih besar dari pada Western Union atau well cargo jadi sebenarnya sudah ada pak, kemudian pak maxi saya pikir kalau membawakan atau mengharapkan dari PJTKI is almost imposible yang paling mungkin, menurut hemat saya adalah diberikan tadi tekhnologi yang saya katakana dengan pulsa di Philipina itu dibatasi maksimum hanya sampai 2 juta peso kita pun juga harus begitu seandainya cup itu juga bisa dibeli di 711 atau di Qatar di Jedah di Mekah atau di Kuala Lumpur maka dia tidak boleh sampai 5 juta - 10 juta, kalau sampai 5 juta 10 juta sekali kirim itu juga bisa dipakai untuk money laundry atau untuk terorisme. Jadi harus ada batasan 500 ribu 1 juta 2 juta maksimum. Itu yang sedang kita pelajari di Phillipina dan hebatnya Philipina 'itu kartunya langsung hand phone nya kalau bisa di apotik langsung di scan, andaikata disini dapat 1 juta peso· beli obat 150 peso maka di apotiknya sudah ada, jadi demikian majunya dan dari 14 miliar dolar dari Philipina yang dikirim oleh TK Philipina maka lembaga keuangan transfer itu mendapat keuntungan 600 juta dolar, ini satu hal a big bussines seperti bank Niaga yang telah enjoy dengan TKI kita yang di Hong Kong itu Ayala Group. Kemudian pak Ade kalau detektif pos saya tidak tahu pak karena PT Pos bukan bank, apakah bisa menjadi money transfer? Biasanya semuanya yang kartu itu selalu bank pak ya jadi PT Telkom pun belum tentu bisa. Jadi kita harus bersabar menunggu yang tadi saya juga mendukung yang pak Maulana Ibrahim tadi katakan untuk money· transfer.

Kemudian kalau Pak Yuddy ancaman internal dan separatisme dan pendanaan saya kira ini kembali kita harus lebih detail untung ada PPATK, tetapi apa yang kita gambarkan semua tetaplah harus dengan yang detail dan ada satu sistem karena tidak mungkin semuanya kita lakukan bila kita tidak mengetahui lawan-lawan kita.

F-PBR CADE DAUD ISWANDI NASUTIONl :

Pimpinan saya mungkin mau nanya dengan pak Dipo soalnya begini pak mengenai tenaga kerja pengiriman dengan sistem dengan Ayala Pulsa itu sudah saya dengar sudah lama di Manila, problemnya begini kalau tenaga kerja kita di Hong Kong atau di Singapura itu tlap minggu bisa gathering togethertapi kalau di Saudi tidak bisa, jadi jangan dreaming bisa begitu. Mau keluar saja nggak bisa bagaimana dia blsa ini, jadl saya plkir ltu proyek di kerjakan di Malaysia, di Hong Kong dan di Taipei dan di Singapura yang lain nggak bisa pak di Saudi saya plkir jadi terlalu mengkhayal ya.

DR.DIPO ALAM CKETUA CENTRE OF MICRO FINANCE INDONESIA OF OVERSEAS FOR STUDIES) :

Pak Ade, TKI-TKI di Saudi Arabia punya handphone tidak perlu keluar ke Victory Park, they have, jadi sebetulnya bukan saya mengkhayal it is a fact, it is a true. TKI-TKI kita memiliki handphone dan kirim SMS pada keluarganya itu bisa dilakukan tanpa harus keluar victory park di Hong Kong. Jadi ini jawaban saya pak oke. Lalu saya klra pak Tosari Widjaja saya klra barangkali hampir sama saya tidak bisa menjawab karena lni terlalu umum dengan yang cross border yang lainnya. Saya kira sudah cukup terakhir saya ingin me~dukung a?a yang pak Maulana Ibrahim katakan undang-undang money transfer 1tu saya k1ra perlu dikaitkan dengan Konvensi ini, jadi itu suatu kendaraan yang sangat perlu

jangan Indonesia ketinggalan kita lihat Western Union sudah masuk, well cargo sudah masuk di Saudi Arabia Albilat saya lupa sekarang Joint into one.

Jadi jangan 3 milliar dollar uang TKI kita yang enjoy nanti Western Union jadi harusnya tetap BNI atau mungkin Bank Niaga dan sebagainya ini harapa~ kita demikian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dipo Alam demikian lah sudah dibicarakan

F-PG CDR.H.YUDDY CHRISNANDI, MEl :

Boleh Interupsi tanya sedikit pimpinan, kami semua tentu berterima kasih atas masukan-masukan terhadap bahan yang akan kami kaji, ada yang menarik tadi dari pak Yunus mengenai PPATK, pak Yunus tidak menjawab pertanyaan saya mungkin dianggap tidak relevan dengan ini tapi sebenarnya seharusnya dalam forum ini yang tentunya bisa dikatakan off the record tertutup kami hanya ingin tahu saja karena tadi sudah diungkapkan pak Yunus tadi sendiri yang membuka bahwa rekening perwira polisi dan seterusnya jadi saya ingin tahu apakah hal ini sudah dilaporkan pada Presiden. Dan kalau pak Yunus tidak bisa menceritakan pada kami respon Presiden tidak ada masalah saya hanya mengira-ngira mungkin Presiden mengatakan "ya udah lah jangan dipermasalahkan" mungkin gitu kira-kira gitu tapi saya tidak tahu persisnya hanya apakah ini sudah disampaikan ke Preside ada indikasi-indikasi illegal transaction.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sllahkan pak Yunus

DR. YUNUS HUSEIN CKETUA PPATKl :

Tidak terkait dengan materi ini sebetulhya ya apakah saya harus menjawab yang seperti ini terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kalau bapak tidak merasa perlu keberatan untuk menjawab seharus karena memang kita membahas masalah Konvensi kita tidak keberatan kalau bapak tidak mau menjawClb terima kasih. Baiklah sudah kita dengar pandangan­pandangan yang sangat berharga masukan-masukan yang tentu akan kita pakal sebagai acuan dalam pembahasan RUU tentang Konvensi Internasional inl tentang pemberontakan pemboman teroris tahun 97 dan pemberantasan pendanaan teroris tahun 99 yang sudah disampaikan oleh bapak Dr. Yunus Husein Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, bapak Maulana Ibrahim Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran, Dr. Dipo Alam Ketua Centre for Micro Finance Indonesian of Overseas Workers Studies.

Kepada bapak-bapak narasumber saya ucapkan terima kaslh yang sebesar-besarnya atas pandangan-pandangan yang tentu akan sangat berharga untuk kami nanti, pada saat kita membahas ratifikasi dan kepada para anggota Dewan yang terhormat kami ucapkan juga terima kasih atas ketekunan dan kesabaran untuk mengikuti rapat ini sampai selesai dan sebelum saya mengakhlrl rapat lnl saya lngln menglngatkan pada para anggota dewan bahwa nanti hari Senin jam 1.30 WIB. Kami akan mempersilahkan fraksi-fraksi untuk

memberikan pemandangan umum terhadap pembahasan 2 RUU ini. Jadi saya minta semuanya dalam Rapat kerja kita dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM jadi mudah-mudahan para anggota melalui fraksinya masing­masing sudah mempersiapkan pemandangan umum yang akan kita sampaikan pada hari Senin dalam rapat kerja.

Baiklah kalau sudah tidak ada lagi pak Hajriyanto masih berkenan untuk memberikan komentar. Baik dengan mengucapkan Alhamdullilahirobbil alamin, rapat kita tutup.

(KETUK PALU 3X)