Jenis Pajak : PAJAK

Putusan Nomor : PUT-110756.18/2010/PP/M.XIVA Tahun 2018

Jenis Pajak : PBB

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalahmengenai koreksi Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesarRp959.859.317.542,00, yang berasal dari biaya Galian tambang yangtidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam SuratUraian Bandingnya;

bahwa Terbanding dalam sidang menyerahkan kesimpulan akhir Nomor S-996/PJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan PajakBumi dan Bangunan;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998Khusus Untuk Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Selain PertambanganEnergi Panas Bumi dan Galian C;

B. Data dan Fakta

bahwa berdasarkan dokumen, data, dan keterangan yang disampaikan Pemohon Bandingdalam persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan koreksi yang menjadi pokoksengketa atas SKP PBB Nomor 00001/274/10/703/15 tanggal 15 Desember 2015 adalahdasar perhitungan PBB dalam SKP PBB atas salah satu komponen pembentuk NJOP, yaituBiaya Eksploitasi;

2. bahwa Pemohon Banding setuju dengan perhitungan Pendapatan Kotor Hasil Tambang yangmerupakan perkalian antara Hasil Produksi dengan Harga Jual, yaitu sebesar 810.893 xRp201.491,00 = Rp163.387.641.463,00;

3. bahwa menurut Pemohon Banding dalam perhitungan PBB tahun pajak 2010 Terbandingseharusnya menetapkan Biaya Eksploitasi berdasarkan Laporan Keuangan PemohonBanding sendiri;

4. bahwa pada Tahun 2009, Pemohon Banding memiliki 2 tempat Ekspoitasi, yaitu di Air Upas(NOP XXX) dan di Kendawangan (NOP YYY). Jumlah Biaya Eksploitasi di wilayah Air Upasseharusnya adalah sebesar Rp121.081.612.216,0

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

C. Penjelasan Terbanding

bahwa tanggapan Terbanding atas pendapat Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor003/HPAM/PBB/I/2017 tanggal 1 Pebruari 2017 (sebagaimana telah dibetulkan dengan surat Nomor021/HPAM/PBB/XII/2017 dan 022/HPAM/PBB/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017) serta penjelasanselama proses persidangan, adalah sebagai berikut:

1. bahwa pokok sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah koreksi Nilai JualObjek Pajak PBB berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PBB terkait unsur-unsur pembentukNJOP, yaitu volume produksi, harga, dan biaya produksi;

2. bahwa ketentuan mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak PBB telah diatur dalam Pasal10 ayat (2) UU PBB. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor255/PMK.03/2014 tanggal 30 Desember 2014 bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahunsetelah saat berakhirnya Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP PBBberdasarkan hasil Pemeriksaan atau Penelitian PBB;

3. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PBB diatur Tahun pajak adalah jangka waktu satutahun takwim. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU PBB disebutkan jangka waktu 1 (satu) tahuntakwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sesuai dengan penjelasanpasal dimaksud dapat diartikan bahwa untuk tahun pajak 2010 saat berakhirnya TahunPajak adalah 31 Desember 2010, sehingga menurut Terbanding jatuh tempo penerbitanSKP PBB untuk Tahun Pajak 2010 adalah 31 Desember 2015. Dengan demikian, penerbitanSKP PBB tersebut di atas telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PBB;

4. bahwa selama proses pemeriksaan/penelitian PBB Pemohon Banding tidakmemberikan/menunjukkan dokumen Laporan Keuangannya kepada Terbanding, sehinggaTerbanding tidak mengetahui besarnya biaya produksi galian tambang yang dibebankanPemohon Banding dalam laporan keuangannya atau dasar perhitungan biaya dalam SPOPPemohon Banding. Oleh sebab itu, Terbanding mengambil data pembebanan biaya menurutLaporan Keuangan Konsolidasi PT CMI, Tbk. sebagai induk usaha Pemohon Banding;

5. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbanding menghitung PBB terutang denganmenggunakan data dan dokumen yang ada pada saat penelitian PBB. Berdasarkan hasilpenelitian dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Volume Produksi;

bahwa volume produksi yang digunakan adalah bersumber dari Surat DinasPertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Ketapang Nomor540/0075/DISTAMBEN-C tanggal 17 Februari 2014 perihal Data Pengelolaan Izin UsahaPertambangan Wilayah Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, yang isinya antara laindata hasil produksi Pemohon Banding untuk tahun 2009 sebesar 810.893 ton;

2) Harga

bahwa Harga jual produksi yang digunakan adalah harga jual yang ditetapkan olehPemohon Banding sendiri dalam SPOP, yaitu sebesar Rp201.491,00 per ton.

3) Biaya Produksi

bahwa Biaya produksi yang digunakan adalah biaya yang tercantum dalam LaporanKeuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor lndependen PT CMI Tbk dan AnakPerusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan angkaperbandingan tahun 2009 (diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja), yangdiproporsi sesuai hasil produksi Pemohon Banding terhadap total hasil produksiKonsolidasi Grup sebagal berikut:= Hasil Produksi Pemohon Banding X Biaya Produksi Konsolidasi 2009

Hasil Produksi Konsolidasi keseluruhan

= 810.893.392 X Rp380.771.332.928,005.184.295.364

= Rp59.557.748.171,00

6. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding menghitung hasil bersih produksiuntuk PBB terutang Pemohon Banding dan diperoleh hasil sebagai berikut:

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Uraian Menurut PemohonBanding

MenurutTerbanding

Selisih

Hasil Produksi (Ton) 810.893 810.893 0Harga Jual Produksi (Rp) 201.491 201.491 0Pendapatan Kotor (Rp) 163.387.641.463 163.387.720.447 0Biaya Produksi (Rp) 121.081.612.216 59.557.748.171 61.523.864.045Hasil Bersih Produksi (Rp) 42.306.029.247 103.829.972.276 61.523.943.029sesuai dengan Surat Kesimpulan Akhir Terbanding Nomor S-996/PJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018

7. bahwa sebagai catatan, apabila Biaya Eksploitasi berdasarkan Laporan Keuangan PemohonBanding (Laporan Auditor Independen Pemohon Banding untuk Tahun-tahun yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang,Sudarmadji & Dadang) menjadi bahan pertimbangan, Terbanding berpendapat bahwa tidakserrlua biaya-biaya dimaksud adalah Biaya Produksi yang dapat dikurangkan dariPendapatan Kotor. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Nama Akun Jumlah MenurutPemohonBanding

Terbanding Selisih

Beban Produksi Langsung 86.252.835.397 86.252.835.397 0Penyusutan 17.972.922.449 0 17.972.922.4

49Gaji dan Upah Langsung 5.376.082.161 5.376.082.161 0Perbalkan dan Pemeliharaan 4.867.719.317 0 4.867.719.317Beban Produksi Tidak Langsung 2.070.738.447 0 2.070.738.44

7Kesejahteraan Pegawal 2.916.922.652 2.916.922.652 0Beban Amortisasi 1.399.949.504 0 1.399.949.50

4Astek 0 0 0Kesehatan 129.635.825 129.635.825 0Pesangon 69.456.464 69.456.464 0Pelatihan dan Perekrutan 25.350.000 25.350.000 0Total Blaya Eksploitasi 121.081.612.216 94.770.282.49

926.311.329.7

17

8. bahwa adapun dasar Terbanding untuk tidak mengakui biaya-biaya yang menjadi selisihtersebut di atas karena biaya-biaya dimaksud merupakan Biaya dalam TahapPengembangan dan Konstruksi menurut PSAK Nomor 33 tentang Akuntansi PertambanganUmum (untuk akun Penyusutan) seria Biaya yang tidak langsung berhubungan denganproses produksi (untuk akun Perbaikan dan Pemeliharaan dan akun Beban Produksi TidakLangsung);

Kesimpulan dan Usul

1.bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

a. bahwa pokok sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah koreksi NilaiJual Objek Pajak PBB berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PBB terkait unsur-unsurpembentuk NJOP, yaitu volume produksi, harga, dan biaya produksi. Dalam persidanganPemohon Banding telah setuju atas jumlah volume produksi dan harga, sehingga yangmasih menjadi sengketa adalah biaya produksi;

b. bahwa selama proses pemeriksaan/penelitian PBB Pemohon Banding tidak

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

memberikan/menunjukkan dokumen Laporan Keuangannya kepada Terbanding,sehingga Terbanding tidak mengetahui besarnya biaya produksi galian tambang yangdibebankan Pemohon Banding dalam laporan keuangannya atau dasar perhitunganbiaya dalam SPOP Pemohon Banding. Oleh sebab itu, Terbanding mengambil datapembebanan biaya menurut Laporan Keuangan Konsolidasi PT CMI, Tbk. sebagai indukusaha Pemohon Banding;

c. bahwa pengenaan PBB kepada Pemohon Banding difokuskan kepada unsur-unsurpembentuk NJOP, yaitu volume produksi, harga, dan biaya produksi. Data volumeproduksi sebesar 810.893 ton, harga jual produksi dihitung sebesar Rp201.491,00 perton, dan biaya produksi sebesar Rp59.557.748.171,00;

d. bahwa apabila biaya produksi menurut Pemohon Banding menjadi bahan pertimbangandalam menghitung PBB terutang, maka menurut Terbanding biaya produksi dimaksudyang dapat diakui hanya sebesar Rp94.770.282.499,00.

2. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Terbanding)Nomor KEP-00068/KEB/WPJ.13/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSKP PBB Nomor 00001/274/10/703/15 tanggal 15 Desember 2015 Tahun Pajak 2010;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalamSurat Banding dan Surat Bantahannya;

bahwa Pemohon Banding dalam sidang menyerahkan kesimpulan akhir Nomor009/HPAM/PBB/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut:

A. Biaya Eksploitasi

bahwasanya Pemohon banding tidak setuju atas jumlah Biaya Eksploitasi menurut Terbandingsebesar Rp59.557.748.171,00 karena merupakan nilai yang diambil dari Laporan KeuanganCMI yang merupakan holding (pemilik) dari berbagai perusahaan, bukan hanya sebagai pemilikPT. Pemohon Banding, dan seharusnya berdasarkan dokumen milik Pemohon Banding yakniLaporan Audit dan SPT Tahunan 2009 atas nama Pemohon Banding (PT. Pemohon Banding);

bahwa, sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan dalam surat nomor:022/HPAM/PB/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 perihal Penjelasan Tambahan PemohonBanding PBB Tahun 2010 NOP YYY, pada Tahun 2009, Pemohon Banding memiliki 2 tempatEksploitasi yakni di Air Upas NOP XXX dan di Kendawangan NOP: YYY.

bahwa total Biaya Eksploitasi Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 385.854.575.089,00 denganperincian:

- Biaya Eksploitasi Kendawangan (NOP YYY) = Rp 264.772.962.872,00- Biaya Eksploitasi Air Upas (NOP XXX) = Rp 121.081.612.216,00

Jumlah = Rp 385.854.575.089,00

bahwa jumlah Biaya Eksploitasi Pemohon Banding sebagaimana dicantumkan dalam LaporanAuditor Independen untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan2008 Regstered Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dalam halaman iidan halaman 45, adalah sebesar Rp385.854.575.089,00. Selanjutnya, dalam Lampiran II SPTTahunan Tahun Pajak 2009, Pemohon Banding telah melaporkan jumlah Biaya Eksploitasisebesar Rp385.854.575.089,00 (jumlah yang sama dengan jumlah dalam Laporan Auditor).

bahwa, menurut Pemohon Banding, dokumen yang valid dalam menghitung dan menetapkanBiaya Eksploitasi adalah Laporan Audit dan SPT Tahunan 2009 atas nama Pemohon Bandingbukan berdasarkan Laporan Audit pihak lain, dalam hal ini PT. CMI, dengan demikian jumlahBiaya Eksploitas Air Upas (NOP XXX) yang seharusnya adalah sebesar Rp121.081.612.216,00.

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

B. Hasil Produksi dan Biaya Eksploitasi per Ton

bahwa dalam menghitung PBB Terhutang Tahun 2010, Pemohon Banding menggunakan nilaiJumlah Produksi sebesar 693.013 Ton yang sesungguhnya merupakan Jumlah Penjualan, yangseharusnya nilai yang digunakan adalah Jumlah Produksi sebesar 810.893 Ton, sehinggadengan demikian Penggugat melakukan kesalahan dalam menghitung nilai Biaya Eksploitasiper Ton. Oleh karena itu, Penggugat memperbaiki nilai Biaya Eksploitasi per Ton menjadisebesar Rp 149.319,00 , sebagai berikut:

Biaya Eksploitasi = Rp 121.081.612.216,00Jumlah Produksi = 810.893 TonBiaya Eksploitasi per Ton = Biaya Eksploitasi / Jumlah Produksi

= Rp 149.319,00

C. Harga Jual Tambang dan Harga Jual Tambang Rata-rata per Ton

bahwa dalam menghitung PBB Terhutang Tahun 2010, Pemohon Banding menggunakan nilaiJumlah Penjualan sebesar 693.013 Ton, sebagai berikut:

Harga Jual Tambang = Rp 139.636.170.335,00Jumlah Penjualan = 693.013 TonHarga Jual Rata-rataTambang per Ton = Harga Jual Tambang / Jumlah Penjualan

= Rp 201.491,00

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jumlah PBB Terutang Tahun 2010 adalahsebesar Rp 911.728.428,00 sebagai berikut:

1. NJOP Areal Produktif= 9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan= 9,5 x [(201.491 - 149.319) x 810.893]= 9,5 x Rp. 42.306.029.247,00= Rp 401.907.277.847,00

2. NJOP Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya didalamatau diluar wilayah pertambangan= NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya= Rp. 481.388.500,00

3. NJOP Berupa bangunan= Rp. 28.432.650.000,00

sehingga totalnya sebagai berikut:

No Uraian Jumlah (Rp)1 NJOP Bumi Areal Produktif 401.907.277.8472 NJOP Bumi Selain Areal Produktif 481.388.500.0003 NJOP Bangunan 28.432.650.000

Total 911.728.427.847

PBB Terutang adalah sebesar Rp 911.728.428,00 sebagai berikut:

Uraian Jumlah(Rp)

Penghitungan PBB Terutang a. NJOP atas bumi produktif 401.907.277.847

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

b. NJOP atas bumi non produktif 481.388.500.000c. NJOP Bangunan 28.432.650.000d. Jumlah NJOP 911.728.427.847e. Dikurangi NJOPTKP -f. NJOP sbg dasar pengenaan PBB 911.728.427.847g. NJKP (40% x f) 364.691.371.139h. Jumlah PBB Terutang (0,5 x g) 1.823.456.856i. Pengenaan khusus (50% x h) 911.728.428j. PBB yang harus dibayar 911.728.428

bahwa demikian surat Kesimpulan Akhir ini Pemohon Banding sampaikan, dan besar harapanPemohon Banding agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan permohonankami untuk menetapkan PBB Terutang Tahun 2010 NOP XXX sebesar Rp911.728.428,00berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;

Menurut Majelis:

Dasar Hukum1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009, selanjutnya disebut UU KUP;

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, selanjutnya disebut UUPBB;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 tanggal 30 Desember 2014tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak PBB dan Surat KeputusanKelebihan Pembayaran PBB, selanjutnya disebut PMK 255/2014;

4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut KEP DJP 16/1998;

5) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 33 Akuntansi PertambanganUmum yang telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal7 September 1994, selanjutnya disebut PSAK 33 (1994);

bahwa permohonan (petitum) Pemohon Banding adalah:

a. Pembatalan Ketetapan Terbanding Nomor KEP-00068/KEB/WPJ.13/2016 dengan jumlahPBB yang masih harus dibayar sebesar Rp1.199.824.147,00;

b. Pembatalan SKP PBB Nomor 0001/274/10/703/15 tanggal 15 Desember 2015 denganNJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp1.496.205.886.624,00 dan PBB yang masih harusdibayar Rp1.199.824.147,00;

c. Menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesar Rp536.346.569.082,00 danPBB yang masih harus dibayar Rp0,00;

bahwa berdasarkan Surat Banding dan Surat Uraian Banding, sengketa NJOP sebagai dasarpengenaan PBB dan PBB yang masih harus dibayar antara Terbanding dan Pemohon Bandingadalah sebagai berikut :

No UraianMenurut Terbanding Menurut

Pemohon BandingSengketa

1 2 3 4 5 (3-4)1 a Harga Jual Hasil Tambang 163.387.720.447 139.635.882.383 23.751.838.064

b Biaya Produksi/Eksploitasikeseluruhan

59.557.748.171 136.843.733.006 (77.285.984.835)

c Hasil Bersih Galian Tambang 103.829.972.276 2.792.149.377 101.037.822.899d Kapitalisasi 9,5 9,5

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

e NJOP Bumi Areal Produktif 986.384.736.624 26.525.419.082 959.859.317.542f NJOP Bumi selain Areal

Produktif481.388.500.000 481.388.500.000

g NJOP Bumi seluruhnya 1.467.773.236.624 507.913.919.082 959.859.317.5422 NJOP Bangunan 28.432.650.000 28.432.650.0003 NJOP Sebagai Dasar Pengenaan

PBB1.496.205.886.624 536.346.569.082 959.859.317.542

4 NJKP = 40% x NJOP 598.482.354.650 214.538.627.633 383.943.727.0175 PBB yang terutang = 0,5% x NJKP 2.992.411.773 1.072.693.138 1.919.718.6356 Pengenaan Investasi Wilayah

Tertentu 50%1.496.205.887 536.346.569 959.859.318

7 a PBB yang harus dibayar 1.496.205.887 536.346.569 959.859.318b Pembayaran 536.346.569 536.346.569 -c Kurang Bayar 959.859.318 - 959.859.318

8 Denda administrasi 25% 239.964.829 - 239.964.8299 PBB yang masih harus dibayar 1.199.824.147 - 1.199.824.147

bahwa selama proses pemeriksaan/penelitian PBB, Pemohon Banding tidak menunjukkandokumen Laporan Keuangan, sehingga Terbanding mengambil data pembebanan biayaberdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT CMI, Tbk selaku induk usaha PemohonBanding untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan angkaperbandingan Tahun 2009;

bahwa dalam proses persidangan, setelah disampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi dari PTCMI Tbk dan anak perusahaannya yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono& Teramihardja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, makaTerbanding menghitung kembali dan berpendapat bahwa Biaya produksi yang sebelumnyaditetapkan Rp59.557.748.171,00 berubah menjadi Rp94.770.282.499,00.

bahwa berdasarkan penjelasan lisan dan tertulis dalam proses persidangan, maka sengketaNJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan PBB yang masih harus dibayar berubah menjadisebagai berikut:

No UraianMenurut

TerbandingMenurut


1 2 3 4 5 (3-4)1 a Harga Jual Hasil Tambang 163.387.720.447 163.387.641.463 78.984

b Biaya Eksploitasi keseluruhan 94.770.282.499 121.081.612.216 (26.311.329.717)c Hasil Bersih Galian Tambang 68.617.437.948 42.306.029.247 26.311.408.701d Kapitalisasi 9,5 9,5e NJOP Bumi Areal Produktif 651.865.660.506 401.907.277.847 249.958.382.659f NJOP Bumi selain Areal Produktif 481.388.500.000 481.388.500.000 -g NJOP Bumi seluruhnya 1.133.254.160.506 883.295.777.847 249.958.382.659

2 NJOP Bangunan 28.432.650.000 28.432.650.000 -3 NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB 1.161.686.810.506 911.728.427.847 249.958.382.6594 NJKP = 40% x NJOP 464.674.724.202 364.691.371.139 99.983.353.0635 PBB yang terutang = 0,5% x NJKP 2.323.373.621 1.823.456.856 499.916.7656 Pengenaan Investasi Wilayah Tertentu

50%1.161.686.810 911.728.428 249.958.382

7 a PBB yang harus dibayar 1.161.686.811 911.728.428 249.958.383b Pembayaran 536.346.569 536.346.569 -c Kurang Bayar 625.340.242 375.381.859 249.958.383

8 Denda administrasi 25% 156.335.061 93.845.465 62.489.596

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

9 PBB yang masih harus dibayar 781.675.303 469.227.324 312.447.979

bahwa berdasarkan data serta penjelasan lisan maupun penjelasan tertulis dalam persidangandapat disimpulkan bahwa Harga Jual Hasil Tambang, NJOP Bangunan dan NJOP Bumi selainAreal Produktif tidak menjadi sengketa, sehingga yang disengketakan hanyalah Biaya Produksitahun 2009 sebesar (Rp26.311.329.717,00), yang dapat dirinci sebagai berikut:

No Nama AkunMenurut

TerbandingMenurut


1 2 3 4 5 (3-4)1 Beban Produksi Langsung 86.252.835.397 86.252.835.397 -2 Penyusutan 0 17.972.922.449 (17.972.922.449)3 Gaji dan Upah Langsung 5.376.082.161 5.376.082.161 -4 Perbaikan dan Pemeliharaan 0 4.867.719.317 (4.867.719.317)5 Beban Produksi Tidak Langsung 0 2.070.738.447 (2.070.738.447)6 Kesejahteraan Pegawai 2.916.922.652 2.916.922.652 -7 Beban Amortisasi 0 1.399.949.504 (1.399.949.504)8 Astek 0 0 -9 Kesehatan 129.635.825 129.635.825 -

10 Pesangon 69.456.464 69.456.464 -11 Pelatihan dan Perekrutan 25.350.000 25.350.000 -

Total Biaya Produksi/Eksploitasi 94.770.282.499 121.081.612.216 (26.311.329.717)

bahwa biaya produksi yang disengketakan adalah biaya-biaya Penyusutan, Perbaikan danPemeliharaan, Beban Produksi Tidak Langsung serta Beban Amortisasi;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/1998 tanggal 30 Desember 1998tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan BangunanPasal 8 huruf a, menyebutkan sebagai berikut :

“Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selainPertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C ditentukan sebagai berikut :a. Areal Produktif adalah sebesar 9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun

sebelum tahun pajak berjalan.”Pasal 1 angka 4, menyebutkan sebagai berikut :

“Hasil bersih adalah pendapatan kotor setahun dikurangi dengan biaya eksploitasi atasobjek pajak dimaksud”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 16 Tahun 2009Pasal 28 ayat (7), menyebutkan sebagai berikut :

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal,penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnyapajak yang terutang.”

Penjelasan Pasal 28 (7), menyebutkan sebagai berikut :“…Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazimdipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturanperundang-undangan perpajakan menentukan lain.”

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 33 (1994)Paragraf 32, menyebutkan sebagai berikut :

“Biaya Konstruksi.Semua biaya yang terjadi atas pekerjaan konstruksi dan prasarana dikapitalisasi sebagaiaktiva tetap, dan selanjutnya disusutkan berdasarkan umur ekonomis dari aktiva yangbersangkutan. Saat dimulainya penyusutan dan pembebanan biaya penyusutan diatursebagai berikut.a) Aktiva tetap yang dipergunakan langsung dalam proses produksi, penyusutannya mulai

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

dihitung pada saat produksi komersial dimulai; dan biaya penyusutannya dibebankansebagai biaya produksi.

b) Sedangkan terhadap aktiva tetap yang penggunaannya tidak langsung berhubungandengan proses produksi, penyusutannya dimulai pada saat selesainya pekerjaankonstruksi aktiva tetap yang bersangkutan; dan biaya penyusutannya dibebankansebagai beban usaha periode berjalan.”

Paragraf 39, menyebutkan sebagai berikut :“Berikut adalah pengertian istilah yang disusun untuk dan dalam hubungannya dengankegiatan produksi penambangan (eksploitasi):Produksi adalah semua kegiatan mulai dari pengangkatan bahan galian dari CadanganTerbukti ke Permukaan bumi sampai siap untuk dipasarkan, dimanfaatkan, atau diolah lebihlanjut.”

Paragraf 40, menyebutkan sebagai berikut :“Kegiatan Produksi Penambangan meliputi: pengupasan tanah (striping), pengambilanbahan galian, pencucian dan pemurnian, serta pengangkutan bahan galian ke stasiunpengumpul.”

bahwa memperhatikan Paragraf 39 PSAK 33 (1994), maka penggunaan istilah biaya produksidan istilah biaya eksploitasi dalam sengketa ini, mempunyai pengertian yang sama;

bahwa sesuai dengan Paragraf 40 PSAK 33 (1994) yang dimaksud dengan biaya produksiadalah semua biaya yang berkaitan mulai dari pengangkatan bahan galian ke Permukaan bumisampai dengan bahan galian siap untuk dipasarkan/dimanfaatkan/diolah lebih lanjut;

Penyusutan

bahwa memperhatikan ketentuan yang berlaku serta penjelasan dalam Laporan KeuanganKonsolidasi PT CMI Tbk dan Anak Perusahaan, Majelis meyakini bahwa biaya penyusutanuntuk Machinery & Instalation, Production Equipment, Laboratorium Equipment, WorkshopEquipment dan Heavy Trans Equipment adalah termasuk dalam biaya produksi untukperhitungan NJOP PBB tahun 2010, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa sebaliknya, biaya penyusutan Land Improvements, Building, dan Vehicle yangdisengketakan tidak termasuk kriteria sebagai biaya produksi untuk perhitungan NJOP PBBtahun 2010, sehingga koreksi Terbanding dipertahankan;

bahwa biaya-biaya penyusutan yang dapat dipertahankan serta yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis adalah sebagai berikut:

No Uraian (Akun)Koreksi

Terbanding(Biaya yang

Disengketakan)

DipertahankanMajelis

(bukan biayaproduksi)

Tidak Dapatdipertahankan

Majelis(Biaya Produksi)

1 2 3 4 5 (3-4)1 Depreciation Land Improvements 9.984.814.459 9.984.814.459 -2 Depreciation Building 11.018.352 11.018.352 -3 Depreciation Machinery & Instalation 3.197.882.164 - 3.197.882.1644 Depreciation Production Equipment 79.547.227 - 79.547.2275 Depreciation Laboratorium Equipment 14.006.733 - 14.006.7336 Depreciation Workshop Equipment 190.646.270 - 190.646.2707 Depreciation Vehicle 640.713.500 640.713.500 -8 Depreciation Heavy Trans Equipment 3.805.886.054 - 3.805.886.0549 Depreciation Office Equipment 48.407.690 48.407.690 -

Jumlah 17.972.922.449 10.684.954.001 7.287.968.448

Perbaikan dan Pemeliharaanbahwa sebagaimana Majelis meyakini untuk biaya-biaya penyusutan, Majelis juga meyakinibahwa biaya-biaya Perbaikan dan Pemeliharaan untuk Machinery & Instalation, ProductionEquipment, Laboratorium Equipment, Workshop Equipment dan Heavy Trans Equipment adalah

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

termasuk dalam biaya produksi untuk perhitungan NJOP PBB Tahun 2010, sehingga koreksiTerbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa sebaliknya, biaya-biaya Perbaikan dan Pemeliharaan untuk Land Improvements,Building, vehicle dan Office yang disengketakan tidak termasuk sebagai biaya produksi untukperhitungan NJOP PBB tahun 2010, sehingga koreksi Terbanding dipertahankan.

bahwa biaya Perbaikan dan Pemeliharaan yang dapat dipertahankan serta yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis adalah sebagai berikut:

No Uraian (Akun)Koreksi Terbanding

(Biaya yangDisengketakan)


(Bukan BiayaProduksi)

Tidak Dapatdipertahankan

Majelis(Biaya Produksi)

1 2 3 4 5 (3-4)1 Repair & MTC Land Improvements 1.798.453.907 1.798.453.907 -2 Repair & MTC Building 155.804.291 155.804.291 -3 Repair & MTC Machinery & Installation 1.507.376.498 - 1.507.376.4984 Repair & MTC Production Equipment 858.000 - 858.0005 Repair & MTC Laboratorium Equipment - - -6 Repair & MTC Workshop Equipment 47.047.806 - 47.047.8067 Repair & MTC Vehicle 172.507.675 172.507.675 -8 Repair & MTC Heavy Trans Equipment 1.175.117.781 - 1.175.117.7819 Repair & MTC Office Equipment 10.553.359 10.553.359 -

Jumlah 4.867.719.317 2.137.319.232 2.730.400.085

Beban Produksi Tidak Langsung

bahwa biaya Beban Produksi Tidak Langsung lainnya (Overhead Expense) dalam LaporanKeuangan Konsolidasi bukanlah biaya produksi langsung, sehingga keseluruhan biaya tersebuttidak termasuk sebagai biaya produksi untuk penghitungan NJOP PBB tahun 2010.Bahwa seluruh koreksi Terbanding untuk Beban Produksi Tidak Langsung sebesarRp2.070.738.447,00 tetap dipertahankan;

Beban Amortisasi

bahwa Pemohon Banding (Pemohon Banding mempunyai lokasi tambang di 5 (lima) tempatserta 6 (enam) anak perusahaan, sedangkan Pembebanan Amortisasi kepada Lokasi TambangAir Upas tidak mempunyai cukup alasan dan penjelasannya;

bahwa Majelis tidak dapat meyakini bahwa Beban Amortisasi sebesar Rp1.399.949.504,00sudah tepat dibebankan untuk lokasi Tambang Air Upas (NOP.XXX), sehingga koreksiTerbanding tetap dipertahankan;

bahwa dengan demikian, sengketa biaya produksi yang tetap pertahankan dan tidak dapatdipertahankan oleh Majelis adalah sebagai berikut :

No Nama Akun Sengketa/koreksibiaya Produksi


Tidak dapatdipertahankan

1 2 3 4 5 (3-4)1 Penyusutan 17.972.922.449 10.684.954.001 7.287.968.4482 Perbaikan dan Pemeliharaan 4.867.719.317 2.137.319.232 2.730.400.0853 Beban Produksi Tidak Langsung 2.070.738.447 2.070.738.447 -4 Beban Amortisasi 1.399.949.504 1.399.949.504 -

Jumlah 26.311.329.717 16.292.961.184 10.018.368.533

bahwa perhitungan biaya produksi/eksploitasi menurut para pihak selama persidangan telah

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

berubah, dan Majelis meyakini untuk biaya produksi yang seharusnya, sehingga rekapitulasiperhitungan biaya produksi tersebut adalah sebagai berikut:

No Uraian Biaya Produksi Menurut Para Pihak Jumlah (Rp) Ket1.a Menurut Terbanding (semula) 59.557.748.171

b Menurut Terbanding dalam persidangan berdasarkanLaporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit 94.770.282.499 *)

2.a Menurut Pemohon Banding (semula) 136.843.733.006b Menurut Pemohon Banding dalam persidangan berdasarkan

Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit 121.081.612.216 *)3 Menurut Majelis 111.063.243.683 **)

Keterangan :*) Sengketa biaya produksi (121.081.612.216 – 94.770.282.499) = Rp26.311.329.717

Sengketa biaya produksi yang dipertahankan Majelis Rp16.292.961.184Sedangkan yang tidak dapat dipertahankan Majelis Rp10.018.368.533

**) Biaya Produksi untuk perhitungan NJOP PBB tahun 2010 adalah :a. Cara Perhitungan 1 : Rp94.770.282.499 + Rp16.292.961.184 = Rp111.063.243.683b. Cara Perhitungan 2 : Rp121.081.612.216 – Rp10.018.368.533 = Rp111.063.243.683

bahwa berdasarkan perhitungan biaya produksi di atas maka perhitungan NJOP bumiseluruhnya adalah sebagai berikut :

No Uraian Menurut Terbanding MenurutPemohon Banding

MenurutMajelis

1 2 3 4 5 (3-4)1 a Harga Jual Hasil Tambang 163.387.720.447 139.635.882.383 163.387.641.463

b Biaya Eksploitasi keseluruhan 59.557.748.171 136.843.733.006 111.063.243.683c Hasil Bersih Galian Tambang 103.829.972.276 2.792.149.377 52.324.397.780d Kapitalisasi 9,5 9,5 9,5e NJOP Bumi Areal Produktif 986.384.736.624 26.525.419.082 497.081.778.910f NJOP Bumi selain Areal Produktif 481.388.500.000 481.388.500.000 481.388.500.000g NJOP Bumi seluruhnya 1.467.773.236.624 507.913.919.082 978.470.278.910

Menimbang:

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Nilai Jual Objek Pajaksebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 dihitung kembalimenjadi sebagai berikut:

Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP Per M2(Rp)

Total NJOP(Rp)

Bumi 370.780.000 - - 978.470.278.910Bangunan 545.800 - - 28.432.650.000

Total NJOP 1.006.902.928.910NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.006.902.928.910

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturanperundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP-00068/KEB/WPJ.13/2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Keberatan Pajak Bumidan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Nomor 0001/274/10/703/15 Nomor Objek Pajak XXX, atas Pemohon Banding, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut :

Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP Per M2(Rp)

Total NJOP(Rp)

Bumi 370.780.000 - - 978.470.278.910Bangunan 545.800 - - 28.432.650.000

Total NJOP 1.006.902.928.910NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.006.902.928.910Perhitungan pajak yang terhutang:

1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.006.902.928.910

2. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) -

3. NJOP untuk perhitungan PBB (1 - 2) 1.006.902.928.910

4. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%

5. NJKP (3 x 4) 402.761.171.564

6. a. PBB yang terhutang (tarif 0,5% x 5) 2.013.805.858b. Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu 1.006.902.929

7. PBB yang harus dibayar 1.006.902.929Pembayaran 536.346.569

8. Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 470.556.360

9. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 117.639.090

10. Jumlah yang masih harus dibayar (8 + 9) 588.195.450

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidanganterakhir pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Hakim Majelis XIVA Pengadilan Pajak,dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Diding Djamaludin, Ak., M.M. ------------------------ sebagai Hakim Ketua,Drs. Haposan Lumban Gaol, M.M. ---------------- sebagai Hakim Anggota,Dr. Hartoyo, S.E., M.B.P. ----------------------------- sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Tin Wajiroh, S.E, Ak., M.M. ---------------------------- sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal21 Mei 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri olehPemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Jenis Pajak : PAJAK

Documents