Jejak Rekam Para Capres serta Pilihan bagi Gerakan Lingkungan di nusantara

Jejak RekamJejak Rekam Para Capres Para Capres serta Pilihan bagi serta Pilihan bagi

Gerakan Lingkungan Gerakan Lingkungan di nusantaradi nusantara

George Junus Aditjondro

Pengantar:Pengantar:

• Mana Partai yang paling punya jejak rekam peduli lingkungan?

• Mana Capres & Cawapres yang punya jejak rekam peduli lingkungan?

• Dari mana para Caleg dan Capres & Cawapres membiayai kampanyenya: pembalakan liar atau apa, atau dari siapa?

Jejak Rekam SBY dan JK Jejak Rekam SBY dan JK di bidang lingkungan:di bidang lingkungan:

• Kepentingan JK tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekspansi bisnis keluarga besarnya, karena Indonesia tidak punya peraturan yang melarang conflict of interest (konflik kepentingan).

• Ada tiga kelompok perusahaan yang berada di bawah pengaruh JK & iparnya, Aksa Mahmud (Wk. Ketua MPR-RI), yakni Bukaka, Hadji Kalla, dan Bosowa.

• Dengan demikian, ekspansi ketiga kelompok itu tidak terlepas dari peranan JK (& iparnya, Aksa Mahmud) di arena ekonomi & politik.

• Dengan salah satu spesialisasi kelompok Bukaka dalam pembangunan bendungan PLTA, jejak rekam Bukaka + Haji Kalla tidak begitu bagus: PLTA Poso (rencana 780 MW) mulai dibangun sebelum ada AMDAL yang memenuhi syarat. Juga SUTETnya ke Sulselra.

• Pembangunan PLTA Peusangan I + II (2 x 40 MW) di S. Peusangan yang mengalir dari Danau Lot Tawar di Tanah Gayo, Aceh, disepakati oleh JK dalam Butir-Butir Kesepahaman Pemerintah RI dng GAM di KL, 31 Okt. 2004.

• Sekarang, setelah ada kesepakatan dari JBIC untuk membiayai proyek itu, survei lapangan sedang dilaksanakan. Kemungkinan proyek PLTA Peusangan I & II akan dibangun oleh PT Mega Power Mandiri (MPM), anak perusahaan kelompok Bukaka.

• PT MPM di Sumut sedang terlibat dalam pembangunan PLTA Simonggo yg menenggelamkan 1 desa (Simarhilang), walaupun proyek itu sekarang terhenti. PT MPM juga sedang tarik tambang dengan PLN untuk membangun PLTA Asahan III.

• Di DAS Peusangan, “pembebasan” tanah di masa DOM dirasa sangat tidak adil. Tapi ada kemungkinan oposisi rakyat akan dilawan oleh PETA (Pembela Tanah Air), milisi bentukan TNI, yang sekarang membantu TNI melakukan represi terhadap rakyat dan caleg-caleg partai-partai lokal, terutama PA (Partai Aceh) bentukan GAM.

• Pembangunan PLTA Peusangan I akan menghancurkan nafkah penduduk yang bertani ikan mas di karamba-karamba di hulu Sungai Peusangan. Sesungguhnya, mereka sudah dilarang oleh PLN bertani ikan mas di situ, tapi mereka masih bertahan.

• Setelah berkunjung ke RRT, JK sangat berambisi mendorong pembangunan 19 PLTU berkapasitas total 10.000 MW di berbagai tempat di Indonesia.

• Program ini bukan mendorong pengembangan enerji terbarukan yang bersih, tapi justru mendorong pembakaran batubara yang sangat menyumbang pemanasan global. Namun tetap juga program ini didukung oleh JK. Maklumlah, Bukaka dan Bosowa termasuk dalam paket kontraktor pembangunan 19 PLTU itu (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006).

• Setelah 22 DPD Golkar mendukung pencalonan JK sebagai Capres, kita perlu melihat kiprah para pendukung JK di pucuk pimpinan Golkar, seperti Suryadharma Paloh (SP), ketua Dewan Penasehat Golkar.

• Reputasi SP di Aceh di bidang lingkungan sangat buruk, karena Kelompok Media yang dipimpinnya membuka tambang emas, tambang batubaru, dan PLTU, tanpa AMDAL dan tanpa menghormati pemerintah Gampong & Mukim, seperti digariskan dalam MoU Helsinki dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

• Bagaimana jejak rekam SBY di bidang lingkungan?

• Sangat tersembunyi, sebab SBY ‘hanya’ berperan sebagai pelindung berbagai kelompok bisnis besar, terutama kelompok Artha Graha (AG). TB Silalahi, penasehat presiden di bidang pertahanan, juga eksekutif kelompok AG dbp Tomy Winata. Melalui mitra bisnisnya di Sumut, AG mengelola perkebunan kelapa sawit PT First Mujur Plantation di Tapsel & Labuhan Batu.

• Artha Graha juga milik Sugianto Kusuma (‘Aguan’), pemilik PT Agung Sedayu Permai, holding company Agung Sedayu Group.

• Artha Graha & Agung Sedayu Permai banyak membangun gedung perkantoran & perumahan elit, yang tiap hari diiklankan di layar televisi.

• Kurang disadari dampak lingkungan properti-properti mewah itu, yaitu:

• (a) pembukaan lahannya menggusur rakyat kecil yang terpaksa bermukim di pinggir kali yang sangat tidak sehat;

• (b) sangat rakus air tanah (membuat rakyat kecil tergantung pada air kemasan); dan

• (c) ikut menyemburkan udara panas yang menaikkan suhu udara kota Jakarta.

• Berlindung di balik nama SBY ada dua yayasan, yakni (1) Yayasan Puri Cikeas & (2) Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam.

• Orang-orang dekat SBY menjadid pembina atau pengawas yayasan-yayasan itu. Ketua Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas = Jero Wacik, Menpar KIB. Ketua Pengawas Yayasan Nurussalam = Brigjen Kurdi Mustofa, Sekpri SBY.

• Adik ipar (Hartanto Eddie Wibowo) & anak SBY (Eddy Baskoro Yudhoyono) menjadi fungsionaris Yayasan Nurussalam. Hartanto, bendahara, Baskoro, sekretaris.

• Sejumlah pengusaha era Orde Baru menjadi fungsionaris kedua yayasan itu, seperti Sukamdhani & Hariadi Sukamdani (Sahid Group), serta Tanri & Emil Abeng, serta Aziz Mochdar (Bimantara). Sukamdhani & Tanri Abeng di Yayasan Cikeas, sedangkan Aziz Mochdar (ipar Yayuk Habibie, adik bungsu BJ Habibie) di Yayasan Nurusalam.

• Ada juga pengusaha yang berlindung di balik fungsionaris Yayasan Nurussalam, seperti Gunawan Yusuf (Makindo), kompetitor Salim Group dalam perkebunan tebu di Lampung.

• Menteri Lingkungan era SBY-JK, Rachmat Witoelar, memberikan label hijau kepada beberapa konglomerat perusak lingkungan, yakni RGM, Sinar Mas, dan Freeport Indonesia, Inc.

• Ekspansi konglomerat-konglomerat yang dekat dengan JK (pernah? sama-sama penggalang dana Golkar, seperti Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, Hartati Murdaya) ikut berekspansi di era SBY-JK, walaupun di tahun-tahun pertama kejatuhan Soeharto mereka masih berhutang besar pada bank-bank negara.

• Kelompok Medco yang 60% milik kel. Panigoro (40% sekarang milik Mitsui & Mitsubishi) berkembang dari migas (Sulteng, Aceh), PLT panas bumi di Sarulla (Sumut), kelapa sawit (Kalteng, Papua), paper & pulp di Merauke (Papua), s/d rencana PLTN di Jepara (Jateng).

• Namun blunder terbesar kroni JK adalah ekspansi bisnis keluarga Bakrie di bidang energi (Mega Energi Persada, Bumi Resources, Kondur Petroleum) yang mengakibatkan tragedi Lapindo bagi rakyat Jawa Timur, malapetaka lingkungan paling kurang ajar selama rezim SBY-JK!!

Jejak rekam Megawati SoekarnoputriJejak rekam Megawati Soekarnoputridi bidang lingkungandi bidang lingkungan

• Sewaktu masih jadi oposisi di era Soeharto, PDI sekutu gerakan lingkungan dalam menentang pembangunan PLTN. Sesudah jadi Presiden, tidak terdengar suara PDI-P di bidang itu.

• Setelah Mega jadi Presiden, keluarga Soekarno-Kiemas, Kiemas bersaudara punya 13 SPBU, di antaranya menerobos jalur hijau di DKI.

• Waktu Megawati baru jadi Presiden, Menteri Lingkungan Sonny Keraf bersuara keras terhadap perusahaan-perusahaan perusak lingkungan. Misalnya, terhadap PT TPL (Toba Pulp Lestari) dan PT Freeport Indonesia. Tapi akibat desakan rekan-rekan separtai, Keraf tidak bersuara keras lagi.

• Setelah Mega jatuh dan Keraf jadi anggota Fraksi PDI-P di DPR-RI, ia bahkan tidak bersuara menghadapi rencana tambang emas di P. Lembata, kampung halamannya, walaupun rencana itu ditentang oleh rakyat dan para rohaniwan OFM & SVD.

Jejak rekam Capres-Capres lain di Jejak rekam Capres-Capres lain di bidang lingkunganbidang lingkungan

• Prabowo Subianto (capres Gerindra): • Dengan mengambil alih konsesi Kiani Group

seluas 53 ribu ha dari Bob Hasan, Prabowo ikut melanggengkan penghancuran hutan Kaltim.

• Di Aceh, Prabowo & adiknya, Hasyim Djojohadikusumo menguasai hutan seluas 97 ribu ha di Aceh Tengah melalui PT Tusam Hutan Lestari, sumber bahan baku pabrik kertas PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Padahal pinus sangat tidak ramah lingkungan.

• Nusantara Energy milik Prabowo juga sudah merambah ke deposit batubara di Kaltim melalui Nusantara Kaltim Coal, sedangkan adiknya, Hashim, mengeksplorasi blok gas di Rombebai, di Kab. Yapen Waropen (Papua Barat).

• Lewat PT Comexindo, Hashim berencana membuka perkebunan padi (rice estate) seluas 585 ribu ha di Merauke.

• Berarti, bersama adiknya, Prabowo menguasai jutaan hektar perkebunan, konsesi hutan, tambang batubara dan ladang migas dari Aceh sampai ke Merauke.

• Wiranto (capres Hanura):• Hampir seluruh bisnisnya dijalankan oleh

proxies, tanpa menampilkan nama Wiranto. Kalau mau selidiki kekayaannya, sebaiknya selidiki kekayaan pengurus Partai Hanura.

• Sejak menjadi Pangdam V Jaya, Wiranto sering mendapat apartemen gratis di berbagai tower (menara pertokoan dan perumahan) mewah. Yang terbaru dan termahal adalah penthouse di Da Vinci Tower di Jl. Jendral Sudirman, milik Tony, seorang pengusaha Singapura.

• Wirantolah orang yang mendorong pemekaran kembali Kodam yang dulu diciutkan oleh Benny Murdani dari 16 menjadi 10. Lewat berbagai pertumpahan darah, Kodam Pattimura dan Kodam Iskandar Muda telah lahir kembali. Setelah konflik Poso, jumlah Batalyon di Sulteng telah dimekarkan dari 13.

• Berbagai bisnis kelabu itu punya dampak lingkungan yang sangat buruk, seperti pembalakan liar di TN Leuser, eksploitasi kayu hitam di Sulteng dan kayu gaharu di Papua Barat, serta perdagangan liar fauna dan flora langka di seluruh Nusantara.

• Sutyoso:• Sewaktu masih menjadi Gubernur DKI, Sutyoso

merintis program Busway (Transjakarta), dengan alasan untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan lalulintas di DKI. Kenyataannya, pengambilan satu jalur jalan di rute-rute yang ramai, justru memadatkan lalulintas lain di jalur yang tersisa. Masih diragukan apakah itu mengurangi kemacetan lalulintas dan mengurangi polusi udara.

• Di bawah Sutyoso, dan Fauzi Wibowo sekarang, penggusuran pedagang kecil dan penghuni bantalan kali dan tempat-tempat sempit lain. Padahal mereka hanyalah korban pengaturan tata ruang kota Jakarta yang lebih berfihak pada kelas menengah dan atas.

• Sri Sultan Hamengku Buwono X, sudah mengajukan diri sebagai Calon Presiden, dan juga sudah didukung oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi di Yogyakarta, Jakarta, bahkan di Palu (Sulteng).

• Banyak orang tidak mengetahui bahwa berdasarkan warisan Belanda, Sultan HB X menjadi penguasa tanah di seluruh wilayah DIY, bersama Paku Alam. Semua tanah yang bukan milik pribadi orang lain, tergolong sebagai SG (Sultan’s Gronden) dan PAG (Paku Alam’s Gronden).

• Sultan HB X dan isterinya, Ratu Hemas, tidak punya putera mahkota yang dapat ditahbiskan menjadi Sultan HB XI, sepeninggal HB X, sehingga HB X berusaha mewariskan sesuatu yang lain kepada ke-5 orang puterinya.

• Tiga dari 5 orang puteri HB X yang telah menikah, termasuk puteri tertua (Gusti Pembayun) dan puteri kedua, menikah dengan pelaku bisnis. Berbekal tanah kesultanan (SG), puteri-puteri HB X ini menjadi pelaku bisnis pula, mengikuti jejak sebagian paman mereka, bermitra dengan orang luar DIY.

• Gusti Pembayun menjadi mitra Sampoerna Group, yang telah membangun pabrik rokok di Kab. Bantul, menjaring konsumen rakyat bawah, dengan merek Kraton Dalem. Kongsi itu mendapatkan alokasi tanah untuk menanam tembakau di Bantul.

• Melalui PT JMI (Jogja Magasida Indomining), Gusti Pembayun menjadi mitra perusahaan pertambangan Australia, yang berencana menambang pasir besi, memotong areal 10 desa di Kab. Kulonprogo. Rencana itu ditentang rakyat setempat anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo.

• Semua orientasi bisnis anak-anak HB X dimungkinkan, berkat dorongan ayahnya, yang berbeda dengan ayahnya, sudah dianggap kurang memperhatikan wong cilik serta perkembangan seni-budaya di wilayah DIY. Makanya, berbeda dengan ayahnya yang terkenal dengan semboyan, “takhta untuk rakyat”, para intelektual kritis di Yogya menyebut semboyan HB X sudah berbeda, yakni “takhta untuk konglomerat”. Juga, gelar Hamengku Buwono diplesetkan menjadi Ha-mall-ku Buwono, karena HB X begitu gemar meresmikan mall di Yogya.

KESIMPULAN:KESIMPULAN:

• Dari uraian di atas, tampaklah bahwa delapan orang Capres – SBY, JK, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Wiranto, Sutyoso, dan Sultan HB X, tidak dapat diharapkan mengatasi berbagai masalah lingkungan di Indonesia.

• Gerakan lingkungan di Indonesia sebaiknya TIDAK mendukung ke-8 capres tersebut.

• Dukungan sebaiknya diberikan kepada capres-capres alternatif, yang masih aktif dalam gerakan pro-demokrasi di Indonesia, atau capres yang berasal dari partai-partai yang mapan tapi terkenal berani melawan arus. Dengan catatan, para capres alternatif dan calon Menteri Lingkungan mereka harus punya jejak rekam yang tetap setia pada pelestarian lingkungan, penegakan HAM, dan pemberantasan korupsi di Nusantara.

• • Sentani, 3 Maret 2009

Kepustakaan: Kepustakaan: • Aditjondro, George Junus (2002). “Burung-burung Kondor Beterbangan di atas Buni Sulawesi: Kapitalisme Ekstraktif, Imperialisme Mineral,

dan peranan Kelas Komprador Domestik dalam Industri Pertambangan di Indonesia.” Kata Pengantar dalam Arianto Sangaji, Buruk Indo, Rakyat Digusur: Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. Ix-xxii.

• ----------------(2004a). “Reformasi di Titik Balik? Membongkar Upaya-Upaya Remiliterisasi di Indonesia”. Wacana. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. No. 17, Tahun III, hal. 3-16.

• --------------- (2004b). “Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata, dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur”. Wacana. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. No. 17, Tahun III, hal. 137-178.

• -------------- (2005). Disandera kabinet pedagang migas: Membongkar kepentingan-kepentingan domestik dan internasional di balik kenaikan harga BBM di Indonesia. Makalah untuk Diskusi Publik “Refleksi Sosial Agamawan terhadap Kenaikan Harga BBM di Indonesia”, yang diselenggarakan Centre for the Study of Religious and Socio-Cultural Studies (CRSD) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu, 23 November.

• -------------- (2006a). Penggadaian Aset Migas Rakyat, dari Hilir Balik ke Hulu: Dari Pompa Bensin Shell sampai ke penguasaan Blok Cepu oleh Exxon Mobil. Makalah pengantar diskusi untuk Seminar Nasional “Nasionalisasi Aset Untuk Kesejahteraan Rakyat”, yang diselenggarakan BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), hari Kamis, 11 Mei.

• --------------- (2006b). Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga, Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa. Yogyakarta: LKiS.

• JPIC-OFM (2007). Membaca Penolakan Warga atas Rencana Pertambangan Emas di Kabupaten Lembata – NTT. Kertas Posisi JPIC-OFM. Jakarta: Sekretariat JPIC-OFM.

• Mathari, Rusdi (2009). “Cahaya Keselamatan SBY”, http://rusdimathari.wordpress.com/2008/04/21/cahaya-keselamatan-sby/ akses tanggal 20 Des 2008

• Pambudi, A. (2009). Kalau Prabowo Jadi Presiden. Yogyakarta Penerbit Narasi.

• Swasembada, 24 Nov.-3 Des. 2008, hal. 112-120.

• Susunan Dewan Pengurus Yayasan Puri C ikeas, Cikeas, Bogor, 11 Maret 2006.