January 14, 2019...January 14, 2019 Lakip Tahun 2018 Akhir kata, kami berharap agar laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi

January 14, 2019 Lakip Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan Khadirat Ilahi Robbi,

karena atas Rahmat dan Karunianya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan

Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten

Gorontalo Tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD

Kabupaten Gorontalo tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai

penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta system ketetalaksanaan

yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi laporan antara lain menguraikan tentang program dan kegiatan yang

diselenggarakan serta sasaran yang telah di capai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten

Gorontalo, juga dimuat Inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta

alternative penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat

DPRD Kabupaten Gorontalo.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 berarti sekretariat DPRD Kabupaten

Gorontalo telah menyelesaikan kegiatanya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana

Strategis 2016-2021 yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama tahun 2018 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis

telah berhasil dicapai. Capaian kinerja secretariat DPRD Kabupaten Gorontalo tahun

2018 kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Gorontalo Tahun 2018. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi

dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja itu merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholder kami.

Sub Bag Perencanaan & Anggaran

i


Akhir kata, kami berharap agar laporan kinerja ini dapat menjadi media

pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo.

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN GORONTALO

HUSNI A. DEKA, S.Sos Pembina Utama Muda

NIP. 19620713 198512 1 004


ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapatan tata kepemerintahan yang baik adalah

akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat

yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan

Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo tahun

2018 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten

Gorontalo Tahun 2018 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain

itu LAKIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi

kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LAKIP tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam

bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya buka menggambarkan

keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi

masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur yang professional, efektif, efisien dan

bersih merupakan tujuan utama Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan diatas, Sekretariat DPRD

Kabupaten Gorontalo juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam

mewujudkan aparatur yang professional, efektif dan efisien dan bersih. Beberapa

keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukan bahwa upaya yang

dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berhasil. Hal ini

tetap menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo

dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja dimasa mendatang sehingga kinerja yang

dihasilkan dapat lebih bermanfaat kepada masyarakat maupun pihak yang

berkepentingan dengan organisasi.


iii


DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………………………………………… i

Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………………………… iii

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………. 1

1.1.Gambaran Umum Organisasi………………………………………………………….. 1

1.2.Tugas dan Fungsi Organisasi ………………………………………………………….. 2

1.3. Struktur Organisasi ………………………………………………………………………. 7

1.4. Isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi …………………………… 9

1.5. Sistematika Penulisan …………………………………………………………………… 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA …………………………………………………………… 10

2.1.Rencana Strategis ……..……………………………………………………………….. 12

A. Visi …………………………………………………………………………………………. 13

B. Misi ………………………………………………………………………………………… 14

C. Tujuan ……………………………………………………………………………………. 15

D. Sasaran ………………………………………………………………………………….. 16

E. Strategi dan Kebijakan …………………………………………………………….. 16

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ……………………………… 18

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ……………………………………………………… 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………… 19

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ……….……………………………………………………… 19

A.1 Pengukuran Kinerja ………………………………………………………………. 20

A.2 Capaian Kinerja Tahun 2018 ……………………………………………………. 20

A.3 Evaluasi dan Analisisi Kinerja……………………………………………………. 21

3.2. Realisasi Anggaran…………………………………………….………………………… 24

Bab IV PENUTUP ………………………………………………………………………………… 36

4.1. Kesimpulan……….……………………….…………………………………………………… 36


iv


4.2. Saran ……………………………………………………………….…………………………… 38

iv


v


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo yang di tindak

lanjuti dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor : 30 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Kedudukan Sekretariat

DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris

yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati

Gorontalo melalui Sekretaris Daerah. Pada Pasal 215 ayat (2) Undang-undang

Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa :

(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD

(2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan

diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD

(3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;

c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan ;

d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

(4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRD.

(5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

Sub Bag Perencanaan & Anggaran |

1


administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris

Daerah.

(6) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan

Pemerintah.

Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah

daerah Kabupaten Gorontalo dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo

menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Susuanan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo yang kemudian ditindaklanjuti

dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomro 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tuntutan reformasi yang berkembang saat ini menghendaki diterapkannya

prinsip demokrasi secara utuh yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan

kegiatan yang cepat, tepat dan transparansi.Tuntutan ini membawa implikasi

terhadap kemampuan aparat sekretariat dewan dalam melayani dan

memfasilitasi Anggota DPRD. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan

kemampuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai

lembaga legislatif yang merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah. Upaya dan

Kebijakan yang ditempuh dalam mendukung terlaksananya fungsi - fungsi DPRD

dilakukan dengan :

➢ Penyiapan fasilitasi rapat – rapat anggota DPRD

➢ Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD dan perjalanan dinas Anggota

DPRD

➢ Fasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD dibidang legislasi,

budjeting, dan pengawasan.

➢ Pengelolaan Tata Usaha DPRD

Bertolak dari fungsi Sekretariat Dewan tersebut diatas, maka secara umum

indikator kinerja dijabarkan dalam bentuk :


2


- Proses administrasi yang cepat, tepat dan akurat

- Persentase peningkatan fasilitas dan kinerja pegawai

- Persentase peningkatan displin aparatur

- Peraturan Daerah yang dihasilkan

- Solusi terhadap permasalahan baik dibidang pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan.

- Saran tindak dari lembaga Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pemerintah

Daerah

- Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan

Peraturan Daerah yang dihasilkan.

- Penjaringan aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan anggota DPRD pada

daerah pemilihan masing-masing.

- Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan

- Penambahan wawasan pengetahuan dan kompotensi Anggota DPRD

- Pemberian pemahaman masyarakat terhadap Peraturan daerah

Tugas Sekretariat DPRD

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 30 Tahun 2016 menetapkan bahwa

Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan

Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli

yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD

Kabupaten Gorontalo memfunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD

4. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD, dan


3


5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi

kedinasan.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang

membawahi :

a. Bagian Administrasi Kesekretariatan melaksanakan tugas sekretariat dibidang

administrasi, tata usaha dan kepegawaian, humas, protokoler dan

kepustakaan, perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas

Bagian Administrasi Kesekretariata mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD

2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD

3. Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD

4. Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan

barang-barang inventaris serta kenderaan sekretariat

5. Pelaksanaan rumah tangga, keamanan dan ketertiban kantor, rumah

dinas pimpinan DPRD

6. Pelaksanaan barang dan jasa

7. Pengelolaan dan pemeliharaan system teknologi infomasi dan komunikasi

dilingkungan sekretariat DPRD

8. Pelaksanaan keprotokoleran DPRD

9. Pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD untuk media cetak dan

elektronik

10. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan

Bagian adminstrasi Kesekretariatan membawahkan :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Humas, Protokoler dan Kepustakaan

c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

b. Bagian Legislasi mempunyai tugas memfasiitasi rapat-rapat dibidang

persidangan, perundang-undangan, pembuatan risalah, memfasilitasi

kegiatan DPRD dalam hal legislasi, penganggaran, pengawasan serta alat-alat

kelengkapan DPRD. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Legislasi

mempunyai fungsi :

1. Penyiapan rancangan jadwan kegiatan DPRD


4


2. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD

3. Penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD

4. Penyusunan notulen/risalah rapat yang diadakan oleh DPRD

5. Pelaksanaan kegiatan alat-alat kelengkapan dewan

6. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan

produk regulasi DPRD

7. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian penyusunan

Naskah Akademik

8. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian analisis

penyusunan perda

9. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian dan

pengumpulan bahan penyiapan rancangan Perda Prakarsa

10. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian pembahasan

perda

11. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian Daftar

Inventaris Masalah (DIM)

12. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian Pokok-Pokok

Pikiran DPRD

13. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian pembahasan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS);

14. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian Jaringan

Aspirasi Masyarakat

15. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan rapat-rapat internal DPRD

16. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan

penegakan kode etik DPRD

17. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian dukungan

pengawasan penggunaan anggaran

18. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan pengevaluasian pengawasan

pelaksanaan kebijakan

19. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan


5


Bagian Legislasi membawahkan :

a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah

b. Sub Bagian Perundang-Undangan

c. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan

c. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat

dibidang perencanaan dan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan,

mengelola asset dan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan

tugas kedinasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan

mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Verifikasi Bahan Perencanaan

2. Penyusunan renja DPRD

3. Penyusunan rencana induk kegiatan DPRD

4. Pelaksanaan urusan program dan anggaran

5. Pengelolaan keuangan DPRD

6. Pengelolaan asset sekretariat DPRD

7. Penelitian dan pengujian dan pencatatan terhadap dokumen pengeluaran

dan penerimaan

8. Pelaksanaan verifikasi penatausahaan keuangan

9. Pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan dan pembukuan

keuangan

10. Pengevaluasi anggara berdasarkan realisasi penerimaan maupun

pengeluaran

11. Pegevaluasi dan pelaporan

12. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan

13. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai tugas dan fungsi kedinasan

a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

b. Sub Bagian Verifikasi

c. Sub Bagian Perbendaharaan


6

January 14, 2019

Lakip Tahun 2018

1.3. Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIS DPRD

HUSNI A. DEKA, S.Sos

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BAGIAN ADMINISTRASI

BAGIAN LEGISLASI

BAGIAN KEUANGAN

KESEKRETARIATAN

ARI HALIDA, S.IP, MH. RITA IDRUS, S.Pd, MPd.

KARTIN KALUKU, BSc.

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA DAN

PERSIDANGAN DAN RISALAH PERENCANAAN & ANGGARAN

KEPEGAWAIAN

IBRAHIM N. POLINGALA, SE TAHA BUHELI, S.IP

SARIFUDIN SULEMAN, SE

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

HUMAS, PROTOKOLER &

PERUNDANGAN-UNDANGAN VERIFIKASI KEPUSTAKAAN

MARWAN V. GOBEL, SH

ZENAB YASIN, S.Mn.

MOHAMAD ALI KOEM, SE, MSi

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PERLENGKAPAN & RUMAH

ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PERBENDAHARAAN

TANGGA

SRI HARTATI MATOWANI, S.Pt, MSi SALMA LAMOHAMAD, SE

MARYATI DULUDU, SE, MSi


7


Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo berjumlah 32 orang PNS dan Tenaga

Kontrak berjumlah 42 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 S2 6

2 S1 16

3 D III 2

4 SLTA 9

Jumlah 33

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No Pangkat/Golongan Ruang Jumlah

1 Pembina Utama Muda, IV/c 1

2 Pembina Tingkat I, IV/b 3

3 Pembina, IV/a 2

4 Penata Tingkat I, III/d 5

5 Penata, III/c 6

6 Penata Muda Tingkat I, III/b 2

7 Penata Muda, III/a 6

8 Pengatur Tingkat I, II/d 1

9 Pengatur, II/c 4

10 Pengatur Muda Tingkat I, II/b 3

Jumlah 33

Data Pegawai Pejabat Struktural

No Eselon Jumlah

1 II 1

2 III 3

3 IV 9


8


Jumlah 13

Data Tenaga Honorer/ Kontrak

No Uraian Jumlah

1 Tenaga Administrasi 24

2 Sespri 4

3 Sopir 3

4 Tenaga Pengamanan 6

5 Petugas Kebersihan 5

6 Ajudan 1

7 Pembantu RT Pimpinan 6

Jumlah 49

Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD

Dalam menunjang kegiatan set. DPRD dilengkapi dengan sarana dan

prasarana perlengkapan berupa : 1) Tanah seluas 2.425 M² 2). Gedung Kantor

seluas 1.400 M² 3). Kenderaan Dinas yakni Roda Empat berjumlah 5 (lima) unit

yang dipergunakan oleh Pimpinan DPRD 3 unit, Ketua PIAD 1 Unit dan Sekretaris

DPRD 1 Unit. Kenderaan Dinas Roda Dua berjumlah 20 (dua puluh) unit yang

dipergunakan oleh Pejabat Eselon III-A dan IV-A serta staf Sekretariat DPRD.

Perlengkapan gedung kantor lainnya pada umumnya masih layak dipakai, walaupun

ada beberapa yang telah mengalami kerusakan karena usang dan termakan usia.

1.4. Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa

dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan,

peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi

perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal

organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan

kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri


9


atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan

(threath).

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors) merupakan faktor-

faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah

memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut.

Identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di

lingkungan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

A. Faktor Internal

a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal

b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia

d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara

optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan

fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD

B. Faktor Eksternal

a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD

b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi

secara demokratis

c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi sebagai lembaga perwakilan

d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.

Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo

Sekretariat DPRD dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa

dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan,


10


peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi

perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD

sebagai berikut :

a. Belum ada tenaga ahli DPRD yang dapat membantu kelancaran tupoksi

secretariat DPRD dalam memberikan kontribusi pemikiran didalam pengambilan

keputusan dan pengkajian / evaluasi produk hukum daerah

b. Dukungan / pelayanan hanya terbatas pada penyediaan / failitas data informasi

c. Pemanfaatan data informasi belum maksimal dimanfaatkan untuk semua

agenda kegiatan DPRD

d. Kualitas penyelenggaraan fasilitasi DPRD masih rendah

b. sarana dan prasarana secretariat DPRD yang belum memenuhi syarat

c. pemahaman tugas pokok dan fungsi masih lemah

d. peningkatan SDM dilingkup administrasi cenderung memberikan gap atau

kesejangan dalam pelaksanaan tugas akibat belum meratanya peningkatan

SDM Aparatur

1.5. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu – Isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Rencana Strategis

2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran


11


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

A. Visi

Dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014–2019, RPJMD Provinsi

Gorontalo Tahun 2012–2017 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2005–

2025 serta memperhitungkan dengan seksama kondisi lingkungan strategis

baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan

tantangan), serta memperhatikan kontinuitas pelaksanaan pembangunan maka

dirumuskan Visi Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 -2021, sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG

MENUJU MASYARAKAT MADANI”

Pernyataan visi di atas terdiri 2 frasa besar yakni: “Terwujudnya

Kabupaten Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”. Kedua frasa

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang

Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan.

Proses tersebut membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari kondisi

state of the art(saat ini)ke kondisi state of arrival(kondisi harapan). Jadi

terminologi terwujudnya adalah proses perubahan (change) menuju ke

kondisi yang dicitakan. Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang hendak

dirubah dari kondisi kini ke kondisi yang diharapkan. Kata “Gemilang”

adalah hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang menunjukkan

kejayaan dan kemasyhuran yang berbentuk kesejahteraan dan kemandirian

rakyat sebagaimana visi dalam RPJPD 2005-2025Kabupaten Gorontalo,

yakni “KABUPATEN GORONTALO SEJAHTERA DAN MANDIRI”. Dengan kata

lain Gemilang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang

menggambarkan kejayaan dan kemasyhuran berupa kesejahteraan dan


12


kemandirian masyarakat. Kata “GEMILANG” merupakan akronim dari

GEnerasi Membangun Insan cemerLANG.

2. Masyarakat Madani

Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya

menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, dan hukum yang ditopang

oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

B. Misi

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan

kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai

dan menentukan arah pembangunan yangakan ditempuh untuk mencapai

visi. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo

tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan

Berkarakter

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan

membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas sehingga

kedepannya akan tercipta SDM yang produktif dan kompetitif dengan

karakteryang dilandasi kearifan lokal yang siap menghadapi era

globalisasi

2. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan

Dinamis

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan

sinergitas antar lembaga, serta mendorong partisipasi, transparansi,

responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan

adaptif terhadap perubahan yang terjadi

3. Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian


13


Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo

akanmewujudkan kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi

lokal dan keungulan daerah yang kompetitif sehingga menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan

Lingkungan Hidup

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo

akanmelaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis

kependudukan dan lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan

berbasis kependudukan sebagai dasar dalam menilai jalannya proses

pembangunan yang berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada

rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk dalam

perencanaan pembangunan dan kesetaraan

5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan

membangun kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-

lembaga external (lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka

mengakselarasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo.

Dari 5 Misi yang ditetapkan pada Rencana pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Gorontalo 2016-2021, Sekretariat

DPRD Kabupaten Gorontalo masuk pada Misi 2 yaitu Menyelenggarakan

Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis. Untuk mendukung misi

tersebut Sekretriat DPRD telah menetapkan strategi untuk pencapaian misi

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Substanstif dan Administratif

aparatur Sekretariat DPRD guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi .

Penjelasan :

1.1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi substantif, mencerminkan


14


adanya perluasan wawasan dan pengetahuan dalam memahami

tugas dan fungsi sesuai kedudukannya dalam Sekretariat DPRD

guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan

pengawasan Anggota DPRD

1.2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi administratif,

mencerminkan bertambahnya kemampuan aparatur Sekretariat DPRD

secara teknis administratif dan manajerial dalam mendukung tertib

administrasi dan dokumentasi serta meningkatkan kinerja kegiatan.

2. Mendukung sinergitas legislative dan eksekutif sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah mencerminkan kehandalan aparatur

Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo dalam menjembatani kepentingan

/ aspirasi legislatif dan eksekutif.

Penjelasan :

2.1 Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun

jaringan informasi dan membentuk Pusat Penelitian dan Pelayanan

Informasi;

2.2 Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun

jaringan kelembagaan untuk mendukung arus informasi dan

komunikasi internal dan eksternal DPRD

C. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga percapaian target

ini merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan sifatnya lebih kongkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik

terang pencapaian hasil. Dengan adany pernyataan tujuan, maka akan jalas

bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka

mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Adapun tujuan yang ingin dilakukan adalah “Mewujudkan dukungan

layanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD”


15


D. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan

dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian

internal dalam proses perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten

Gorontalo. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur menantang

namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode

tertentu. Sasaran sekretariat DPRD kabupaten gorontalo selama 5 (lima) tahun

periode 2016-2021 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Inidkator

kinerja sasaran merupakan ukuran dari suatu sasaran strategis organisasi yang

bersifat kuantitaif dan kualitatif dan dijadikan patokan/tolak ukur dalam

menuilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam

mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan identifikasi factor-faktor determinan keberhasilan organisasi

maka dapat dirumuskan sasaran untuk mencapai tujuan sebagai berikut yaitu

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas

dan Fungsi DPRD”

2. Terwujudnya aparat yang profesional dan berkinerja tinggi

E. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat

agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi

merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan

program operasional. Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gorontalo menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual

analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk

memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan

visi-misi-tujuan-sasaran yg telah ditetapkan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi memerlukan persepsi

dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Strategi-strategi yang ditetapkan

Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :


16


1) Pengoptimalan fasiitasi penyusunan perundang-undangan

2) Pengoptimalan fasiitasi penganggaran dan pengawasan

3) Penguatan kelembagaan dan aparatur dalam pengelolaan keuangan

4) Penguatan kelembagaan dan aparatur dalam pencapaian target kinerja

yang telah ditetapkan

Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan )program

dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan

kebijakan adlaah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-

kebijakan yang cocok untuk dapat dilaksanakan. Oleh karena itu kebijakan yang

ditetapkan secretariat DPRD Kabupaten Gorontalo yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan ranperda/Keputusan

DPRD/Peraturan DPRD

3. Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

4. Meningkatkan kualitas pembahasan penganggaran

5. Meningkatkan kualitas fungsi pengawasan DPRD

6. Meningkatkan pengembangan kerjasama dan penjaringan aspirasi

masyarakat.

7. Optimalisasi monitoring, evaluasi dan pelaporan secara pelaksanaan

program dan kegiatan secara berkala

8. Peningkatan koordinasi dan kemitraan lintas sektor

Untuk menunjang kebijakan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo

untuk tahun 2018 menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang dicapai pada

tahun 2018 yaitu :

Misi Tujuan Indikator Sasaran Indikator Tujuan Sasaran

Menyelenggarakan Mewujudkan Indeks kepuasan 1.Meningkatnya Survey Pemerintahan dukungan DPRD terhadap Kualitas Layanan Kepuasan

Yang Harmonis, layanan pelayanan Sekretariat DPRD Anggota DPRD Bersih dan Sekretariat Sekretariat DPRD terhadap Tugas terhadap

Dinamis DPRD dan Fungsi DPRD pelayanan

terhadap Sekretariat kinerja DPRD DPRD


17


2.Terwujudnya 1.Persentase aparat yang tingkat

profesional dan penyerapan

berkinerja tinggi anggaran

2.Nilai Lakip Perangkat

Daerah

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Guna mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi hasil dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Gorontalo, maka ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang perjanjian

kinerja dan indicator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Tahun 2018 yang menjadi dasar Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah

Kabupaten Gorontalo termasuk untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo .

IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo didukung 1 (satu) sasaran dengan 1

indikator kinerja sasaran untuk mengukur keberhasilan program yang telah

ditetapkan.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya Kualitas Survey Kepuasan Anggota DPRD 77

Layanan Sekretariat DPRD terhadap pelayanan Sekretariat

terhadap Tugas dan Fungsi DPRD

DPRD (IKU)

2. Terwujudnya aparat yang 1. Persentase tingkat penyerapan 97 %

profesional dan berkinerja anggaran

tinggi

2. Nilai Lakip Perangkat Daerah B

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Sekretaris

DPRD Kabupaten Gorontalo dengan Bupati Gorontalo. Perjanjian Kinerja dan

Indiakator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2018 beserta sasaran –

sasaran strategis yang ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program


18


kegiatan Sekretariat DPRD yang dijadikan acuan untuk mengukur kinerja

Sekretariat DPRD yang dituangkan dalam laporan kinerja.

Tabel

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Survey Kepuasan Anggota DPRD 77

Sekretariat DPRD terhadap terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Tugas dan Fungsi DPRD (IKU) (IKU)

2. Terwujudnya aparat yang 1. Persentase tingkat penyerapan 97

profesional dan berkinerja tinggi anggaran

2. Nilai Lakip Perangkat Daerah B

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 25.400.275.000.-

Rp. 200.000.000.-

Rp. 743.573.300.-

Rp. 4.281.822.000.-

Rp. 1.283.025.000.-

Rp. 148.000.000.-

Rp. 25.750.000.-

J u m l a h Rp. 32.082.445.300.-


19


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018 dianalisis

dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 53 Tahun 2104 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung

pencapaian kinerja sasaran kegiatan dengan cara membandingkan antara

rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kinerja

tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Evaluasi terhadap pencapaian

komponen kegiatan ini digunakan rumus :

Realisasi

Capaian indikator kinerja =

x 100 %

Rencana

Klasifikasi Penilaian terkait capaian kinerja indikator Kinerja Utama dilakukan

penilaian sebagai berikut :

• 88 s/d 100 : Sangat Baik

• 76X<88 : Baik

• 65X<76 : Kurang Baik

• Kurang dar 54 : Tidak Baik

A.2. Capaian Kinerja Tahun 2018

Secara umum Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas dalam rangka

mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Pencapaian


20


Kinerja Tahun Anggaran 2018 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana

Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan cendrung lebih dititik beratkan pada

sejauh mana program dan kegiatan pembangunan dapat bermanfaat bagi

masyarakat, sedangkan hasil pengukuran sesuai mekanisme perhitungan

pencapaian kinerja melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh dari Indikator dan Target

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 sebagai

berikut:

Indikator

Target Realisasi Realisasi

Sasaran

2018 2017 2018

Kinerja Utama (%) (%) (%)

Meningkatnya Kualitas Layanan Survey Kepuasan

Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD 77 - 83,41 Tugas dan Fungsi DPRD terhadap

Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan pelayanan

Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Review atas Laporan Kinerja

A.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Survey Kepuasan Anggota DPRD

DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD terhadap pelayanan Sekretariat

Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Pokok dan Fungsi DPRD


21


Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo

dengan target kinerja yang telah ditentukan, dilakukan dengan cara

membandingkan pengukuran kinerja sasaran sesuai rencana kerja yang

diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi (Sekretariat DPRD

Kabupaten Gorontalo) di Tahun 2018. Capaian Kinerja Utama Sekretariat

DPRD Kabupaten Gorontalo di Tahun 2018 sesuai dengan sasaran strategis

dalam Review Renstra Tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 Membandingkan

target dan realisasi kinerja SKPD Tahun 2018

merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Gorontalo karena pengukuran ini akan mencerminkan

perolehan hasil/upaya yang telah dilakukan oleh Sekretraiat DPRD

Kabupaten Gorontalo selama 1 (satu) tahun di tahun 2018 dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD melalui pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah direncanakan. Penilaian indikator kinerja Rata –

rata IKM DPRD telah dilakukan melalui kousioner kepada selruh anggota

DPRD dan hasil indikator kinerja tersebut tersebut dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tujuan Sasaran Indiaktor Target Realisasi Capaian Strategis Sasaran %

Mewujudkan Meningkatnya Indeks kepuasan 77 83,41 108,32

dukungan layanan Kualitas Layanan masyarakat

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD (IKM) DPRD

terhadap kinerja terhadap Tugas terhadap

DPRD dan Fungsi DPRD pelayanan

sekretariat

DPRD.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagaimana REVIEW

RENSTRA OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo telah

merencanakan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD

terhadap layanan Sekretariat DPRD di tahun 2018 dengan indeks


22


sebesar 77%. Sedangkan setelah dilakukan pengukuran kinerja, indeks

di akhir tahun 2018 memperoleh realisasi kinerja sebesar 83,41% atau

mencapai 108,32% atau kategori baik.

Dari prosentase indeks tersebut bahwa target yang direncanakan oleh

Sekretariat DPRD di tahun 2018 telah terpenuhi dan bahkan

memperoleh prosentase indeks melebihi target sebesar 6.41 %

Metode yang digunakan untuk memperoleh indeks tersebut dilakukan

melalui metode penyebaran kuisioner kepada anggota DPRD dengan

memperhatikan unsur pelayanan antara lain :

a. Prosedur Pelayanan

b. Kejelasan dan Kepastian

c. Kedisiplinan

d. Kesopanan dan keramahan

e. Tanggung jawab

f. Kewajaran / Ketepatan waktu

g. Kemampuan / Skill

h. Tata Kelola Keuangan

i. Keadilan

j. Kenyamanan

Rata-rata IKM 83,41% mengandung intrepetasi bahwa pelayanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo kepada anggota DPRD sudah

baik tetapi masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan

Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD mulai tahun 2018

sehingga tidak dapat dilakukan pembanding angka IKM DPRD di tahun-

tahun sebelumnya. Untuk itu Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo

telah melakukan review RENSTRA tahun 2016 - 2021 dengan

menggunakan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja SKPD


23


yaitu Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan

sekretariat DPRD.

3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Akhir Renstra

2016-2021

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI TINGKAT STRATEGIS AKHIR TAHUN KEMAJU

RENSTRA 2018 AN Meningkatnya Indeks kepuasan

Kualitas Layanan masyarakat (IKM) 80 83,41 3,41

Sekretariat DPRD DPRD terhadap

terhadap Tugas pelayanan sekretariat

dan Fungsi DPRD DPRD.

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten

Gorontalo menetapkan angka target indikator kinerja utama indeks

kepuasan masyarakat (IKM) DPRD di tahun 2018 (jangka waktu

menengah 5 (lima) tahun) sebesar 80. Sedangkan capaian kinerja

ditahun 2018 berada pada angka 83,41 % atau mengalami kenaikan

tingkat kemajuan sebesar 3,41%.

B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum realisasi anggaran tahun 2018 sebagai berikut :

No.

Urusan Program/Kegiatan/

Alokasi Biaya (Rp)

Sub Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

1 2 3 4 5

I.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.716.951.439

-

DPRD SEBELUM PERUBAHAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.891.778.604

13.703.766.628

98,65

DPRD SETELAH PERUBAHAN

II.

BELANJA LANGSUNG

SEBELUM PERUBAHAN 24.212.745.300

BELANJA LANGSUNG 32.082.445.300

31.551.951.742

98,35

SETELAH PERUBAHAN


24


A.

Program Pelayanan 4.281.822.000 4.076.530.443

95,21

Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi 319.400.000 222.657.380 69.71 sumber daya air dan listrik

2 Penyediaan jasa administrasi 725.000.000 722.300.000 99,60 keuangan

3 Penyediaan bahan logistik kantor 1.839.667.500 1.737.202.100 94,43

4 Rapat-rapat koordinasi dan 1.307.554.500 1.305.345.983 99,83

konsultasi keluar daerah

5 Rapat-rapat koordinasi dan 90.000.000 89.025.000 99,92 konsultasi dalam daerah

B. Program Peningkatan Sarana 1.283.025.000 1.152.772.800 89,95 dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Rumah 91.500.000 90.000.000 98,36 Jabatan/Dinas

2 Pengadaan peralatan gedung 145.000.000 143.625.000 99,05

kantor

3 Pengadaan mebeleur 15.000.000 15.000.000 100

4 Pemeliharaan rutin/berkala 203.500.000 203.493.400 100 gedung kantor

5 Pemeliharaan rutin/berkala 375.000.000 374.260.000 99,80 Rumah dinas

6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil 271.400.000 219.015.000 80,70

jabatan

7 Pemeliharaan rutin/berkala 141.625.000 79.894.400 56,41 kenderaan dinas operasional

8 Pemeliharaan rutin/berkala 40.000.000 27.485.000 68,71 peralatan gedung kantor


25


C.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 148.000.000 145.352.854 98,21

Aparatur

1 Bimbingan Teknis Implementasi 148.000.000 145.352.854 98,21 Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan

D. Pengembangan Sistem 25.750.000 25.750.000 100

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 25.750.000 25.750.000 100

Kinerja SKPD

E.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 25.400.275.000 25.235.795.645 99,25

Perwakilan Rakyat Daerah

1 Pembahasan rancangan 570.330.000 570.156.435 99,97

peraturan daerah

Hearing/dialog dan koordinasi

2 dengan pejabat pemerintah 94.995.000 94.950.000 99.95 daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

3 Rapat–rapat alat kelengkapan 316.980.000 309.975.000 97,79 dewan

4 Rapat-rapat paripurna 514.110.000 514.029.752 99,98

5 Kegiatan Reses

953.700.000 884.775.000 92,77

6 Kunjungan kerja pimpinan dan 50.000.000 49.775.000 99,55 anggota DPRD dalam daerah

7 Peningkatan kapasitas pimpinan 22.900.160.000 22.812.134.458 99,62 dan anggota DPRD

G. Program Penataan Peraturan 200.000.000 200.000.000 100 Perundang-Undangan

1 Legislasi Rancangan Peraturan 200.000.000 200.000.000 100 Perundang-Undangan

H. Program Kerjasama 743.573.300 715.750.000 96,26 Informasi dengan mas media


26


1

Penyebarluasan infromasi penyelenggaraan pemerintahan 743.573.300 715.750.000 96,26

daerah

Jumlah Total Sebelum 24.212.745.300 - -

Perubahan

Jumlah Total Setelah 32.082.445.300 31.551.951.742 98,35 Perubahan

Sebagaimana tabel diatas, diketahui bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten

Gorontalo memiliki 7 (tujuh) program yang dilaksanakan untuk memfasilitasi dan

meningkatkan dukungan kinerja DPRD Kabupaten Gorontalo sesuai dengan

fungsinya guna merealisasikan capaian kinerja yang diharapkan. 7 (tujuh)

Program yang dilaksanakan tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Penigkatan Kapasitas Aparatur;

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

7. Program Kerjasama informasi dengan Mas Media

Guna memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD Kabupaten Gorntalo

sebagaimana ke-7 (tujuh) program tersebut diatas, Sekretariat DPRD telah

melaksanakan 3 (tiga) program prioritas untuk meningkatkan kinerja DPRD

sesuai fungsinya dan 4 (empat) program pendukung untuk mendorong

meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sehingga

menghasilkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan.

Hubungan antara indikator kinerja, program/kegiatan dan sumber daya

(potensi anggaran) yang diterima dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Program Prioritas


27


DPRD Kabupaten Gorontalo bersama-sama dengan Sekretariat DPRD

Kabupaten Gorontalo sebagai fasilitator, telah melaksanakan 3 (tiga)

program prioritas dalam 1 (satu) tahun anggaran di tahun 2018 melalui

program “Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah”

dengan perolehan pagu anggaran sebesar Rp. 25.235.795.645,- Program

Penataan Peraturan Perundang –undangan dengan pagu Rp.

200.000.000.- dan Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

dengan pagu aggaran Rp. 743.573.300.- ketiga Program tersebut

dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kinerja DPRD Kabupaten

Gorontalo sesuai dengan fungsinya dengan menitik beratkan melalui

kegiatan-kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Untuk

meninjau keberhasilan program dapat diukur dari target kinerja yang telah

ditetapkan pada Riview Renstra di tahun 2018 terhadap kinerja DPRD yaitu

1. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembuatan Perda adalah salah satu tugas utama yang harus

dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perda

merupakan salah satu sumber hukum dalam Tata Urutan Perundang-

undangan Indonesia. Walaupun sering kali perda ditempatkan sebagai

peraturan biasa yang menjabarkan pengaturan-pengaturan lanjutan

terhadap kebijakan pemerintahan nasional untuk dilaksanakan di daerah.

Kenyataan ini perlu diluruskan agar perda mendapatkan posisi

sebagaimana dimandatkan secara konstitusional. Fungsi Legislasi yang

dimiliki DPRD adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda),

yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan

juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh

eksekutif. Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.

Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi

instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. Perda dapat

difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

Peraturan Daerah ikut serta menentukan arah pembangunan dan

pemerintahan di daerah, karena dia memberikan dasar dan batasan


28


tentang bagaimana tata pemerintahan di berbagai bidang harus di

jalankan. Perda sebenarnya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai bagian

dari peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar utama bagi

perumusan kebijakan pemerintahan serta pembangunan di daerah. Oleh

karena itu fasilitasi pembahasannya merupakan salah satu kinerja utama

dari setwan Kabupaten Gorontalo.

Untuk tahun 2018 DPRD Kabupaten Gorontalo menghasilkan 16

Peraturan Daerah yakni :

1. Perda Nomor 1 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk

masyarakat Miskin

2. Perda Nomor 2 tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 1969

tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Ekonomi

3. Perda Nomor 3 Tentang Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pendirian dan Penyertaan Modal kepada BUMD Kabupaten

Gorontalo

4. Perda Nomor 4 tentang Pendirian Badan Usaha Perseroan Daerah

Global Gorontalo Gemilang

5. Perda Nomor 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

6. Perda Nomor 6 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017

7. Perda Nomor 7 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing

8. Perda Nomor 8 tentang Perubahan APBD Kabupaten Gorontalo Tahun

2018

9. Perda Nomor 9 Tentang Pajak Parkir

10. Perda Nomor 10 tentang Pajak Air Bawah Tanah

11. Perda Nomor 11 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun

2012 tentang Retribusi Izin Gangguan

12. Perda Nomor 12 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan

13. Perda Nomor 13 tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik


29


14. Perda Nomor 14 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke

dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Daerah PT Global Gorontalo

Gemilang

15. Perda Nomor 15 tentang Badan Permusyawaratan Desa

16. Perda Nomor 16 tentang APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2019

Perbandingan data kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2018

hampir sama dengan tahun 2018, mengingat kegiatan pembahasan

rancangan peraturan daerah yang merupakan usul Insiatif DPRD dan

eksekutif dimana pada tahun 2018 berjumlah 13 produk hukum peraturan

daerah yang dihasilkan, dan untuk tahun 2018 menjadi 16 produk hukum

yang dihasilkan dari target 36 Program Lagislasi Daerah.

2. Kegiatan Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Hearing / rapat dengar pendapat adalah pertemuan formal suatu

organisasi untuk membahas masalah tertentu agar menghasilkan

keputusan sebagai sebuah kebijakan organisasi. Dari rapat inilah akan

keluar keputusan yang mengikat dan akan menentukan perjalanan

organisasi maupun individu-individu yang terlibat di dalamnya, dan dari

keterjebakan keputusan yang dihasilkan. Terselenggaranya proses dengar

pendapat / hearing dan dialog dengan masyarakat di DPRD Kabupaten

Gorontalo dimaksudkan untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan

di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perbandingan

data kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yaitu untuk kegiatan

rapat dengar pendapat / dilalog dan koordinasi dengan pemerintah daerah

dan masyarakat pada tahun 2017 terlaksana sebanyak 53 kali sedangkan

untuk tahun 2018 terealisasi sebanyak 62 kali dari target 60 kali. jumlah

rapat ini sudah mencakup keseluruhan hearing yang di selenggarakan oleh

gabungan komisi disamping proses hearing yang dilakukan oleh 3 komisi

yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


30


3. Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD.

Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di DPRD

Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014

meliputi :

a. Pimpinan DPRD

b. Badan musyawarah

c. Komisi

d. Badan Legislasi Daerah

e. Badan Anggaran

f. Badan Kehormatan

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat

paripurna.

Rapat-rapat yang terselenggara di DPRD kabupaten Gorontalo umumnya

lebih banyak terlaksana di tingkat komisi. Berikut ini penjabaran jumlah

komisi beserta bidang tugas masing-masing periode 2014-2019 :

a. Komisi I, bidang pemerintahan, Hukum dan HAM dan Pertanian

meliputi : pemerintahan umum, ketertiban dan keamanan,

komunikasi dan informasi pers, hukum/perundang–undangan,

Ombudsmen, perizinan, pertanahan, kepegawaian/aparatur, sosial

politik dan organisasi masyarakat, pertanian, perikanan, kelautan,

peternakan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengadaan

pangan, logistik, KB dan kependudukan ;

b. Komisi II, bidang perekonomian dan keuangan meliputi :

keuangan, aset daerah, perdagangan, perpajakan, perindustrian,

koperasi, retribusi, perbankan, OJK dan perusahan patungan,

pendidikan, kebudayaan dan agama, peranan wanita, meseum dan

cagar budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan

olahraga, sosial kemasyarakatan ;

c. Komisi III, bidang pembangunan, meliputi : pekerjaan umum, tata

ruang, perencanaan pembangunan, pemetaan, penataan dan

pengawasan kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan,


31


penanggulangan bencana, perumahan rakyat dan lingkungan hidup,

kesehatan, BPJS, pariwisata, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Rapat-rapat di DPRD yang diselenggarakan oleh alat kelengkapan DPRD

dilaksanakan atas permintaan :

a. Pimpinan alat kelengkapan atau pimpinan beberapa alat kelengkapan

yang akan melaksanakan rapat; atau

b. Permintaan paling kurang 3 (tiga) orang anggota alat kelengkapan

DPRD bersangkutan

Pelaksanaan rapat-rapat kelengkapan dewan dimaksudkan untuk

terselenggarannya proses tindak dari Lembaga Perwakilan Daerah

kepada Pemerintah Daerah dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan. Juga ini dimaksudkan untuk mendapatkan solusi

terhadap permasalahan yang terjadi. Perbandingan data kinerja untuk

tahun 2017 untuk kegiatan ini terdapat 45 kali rapat sedangkan untuk

2018 terdapat 54 kali kegiatan ini dari 60 kali yang di targetkan.

4. Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna DPRD

Kegiatan rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota

DPRD dalam pengambilan keputusan. Disamping itu terdapat rapat

paripurna istimewa yang pelaksanaannya tidak dalam kaitan dengan

pengambilan keputusan. Tahapan rapat paripurna terdiri atas dua

paripurna meliputi :

1. Paripurna Pembicaraan Tingkat I, berisi penyampaian penjelasan,

materi pokok paripurna, pandangan umum fraksi, tambahanan

penjelasan, pembentukan pansus dan panitia kerja dan pembahasan

pansus

2. Paripurna Pembicaraan Tingkat II, berisi penyampaian lapiran hasil

kerja pansus, permintaan persetujuan lisan anggota dan fraksi serta

penetapan SK persetujuan.


32


Untuk jenis rapat yang terselenggaran di DPRD Kabupaten

gorontalo terdiri atas terdiri atas

➢ Rapat Paripurna; @) Rapat Paripurna Istimewa

➢ Rapat Pimpinan DPRD @) Rapat Fraksi

➢ Rapat Konsultasi @) Rapat Badan Musyawarah

➢ Rapat Komisi; @) Rapat Gabungan Komisi

➢ Rapat Badan Anggaran @) Rapat Badan Legislasi Daerah

➢ Rapat Badan Kehormatan @) Rapat pansus

➢ Rapat Kerja @ Rapat Dengar Pendapat;

➢ Rapat Dengar Pendapat Umum; Dan

➢ Rapat Gabungan Badan Anggaran Dengan Komisi-Komisi.

Perbandingan data kinerja selang tahun 2018 sampai dengan tahun

2018, untuk tahun 2017 menghasilkan keputusan sejumlah 36 Pimpinan

DPRD dan untuk tahun 2018 menghasilkan 23 Keputusan dari target 30

Keputusan Pimpinan DPRD. Untuk pelaksanaan rapat paripurna mencakup

2 (dua) kali tahapan. Rapat Paripurna Pembicaraan Tngkat I hingga

Paripurna Pembicaraan Tingkat II, senantiasa dengan menghadirkan

undangan seluruh jajaran SKPD pemerintah kabupaten, perguruan tinggi,

muspida, tokoh masyarakat, LSM, MUI serta media masa.

5. Kegiatan Reses

Kegiatan Reses Anggota DPRD merupakan masa dimana para anggota

DPRD, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (dapil) masing-

masing. Pelaksanaan tugas anggota DPRD di daerah pemilihan dalam

rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen. Kegiatan reses anggota

DPRD untuk tahun 2017 terlaksana 1 kali sedangkan tahun 2018 terlaksana

sebanyak 3 kali yang menghasilkan 3 Dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD.

6. Kegiatan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD dalam Daerah


33


Kegiatan kunjungan kerja DPRD dalam daerah ditujukan dalam

rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan kunjungan alat-alat kelengkapan

DPRD meliputi komisi I hingga komisi III senantiasa pro aktif dalam

memberikan advokasi dan mencarikan solusi terhap berbagai hal yang

berkenaan dengan keluhan, aspirasi didampingi staf sekretariat DPRD

dalam setiap pelaksanaan kunjungan lapangan. Perbandingan data kinerja

selang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, untuk tahun 2017 terdapat

10 kali pelaksanaan kunjungan sedangkan untuk tahun 2018 yang

ditargetkan 10 kali kegiatan terealisasi sebesar 10 kali kegiatan atau

capaian 100%

7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kunjungan kerja pejabat ke luar daerah maupun dalam daerah

ditujukan untuk mengikuti Bimtek, Diklat, Studi Banding, Koordinasi dan

Konsultasi serta menghadiri undangan. Perjalanan ini sangatlah perlu di

dukung untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam

menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Perbandingan data kinerja selang tahun 2017 sampai dengan tahun

2018 untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dimana

untuk tahun 2017 kali terealisasi 45 kali kegiatan sedangkan untuk tahun

2018 dari target 80 kali yang terealisasi 90 kali atau prosentase capaian

112,5%.

8. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan yaitu

dalam rangka pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah

yang menjadi usul inisiatif DPRD. Dalam pembuatan naskah akademik

ranperda yaitu melibatkan unsur terkait dalam hal ini Kementerian Hukum

dan HAM, Tenaga Ahli dan Akademisi.


34


Untuk tahun 2017 terdapat 4 Naskah Akademis Ranperda usul

inisiatif DPRD yang berhasil dilaksanakan, sedangkan untuk tahun 2018

terdapat 4 naskah akademis ranperda yang berhasil diselesaikan dengan

rincian sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pasar

4. Ranperda tetang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

9. Kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah

daerah

Kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

yaitu dengan kerjasama informasi dengan media massa adalah

kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh institusi secretariat DPRD untuk

menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka

pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Hubungan

media di kaitkan dengan konteks pemberitaan yang tidak berbayar atau

publisitaspositif. Dalam program ini hubungan media ditujukan untuk

memberitakan hal-hal pisitif tentang kinerja DPRD, tanpa menutupi berita-

berita miring yang juga terkadang mendapat sorotan. Untuk tahun 2017

ada 100 kali penyiaran/ publikasi kegiatan DPRD melalui media massa,

sedangkan untuk tahun 2017 ada 106 kali penyiaran/publikasi kegiatan

DPRD baik melalui melalui Koran, Radio, TVRI dan Media Online.


35


BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Pelayanan administrasi yang cepat, tepat, akurat, dan efisien adalah

merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Pelayanan

administrasi yang merupakan buffer / penyangga kelancaran dari berbagai

kegiatan kedinasan. Dari sasaran ini, kegiatan telah dilaksanakan dengan

target sasaran 100% dan yang telah direalisasikan ini adalah 95,21%.

2. Kelengkapan sarana dan prasarana kantor sangat dibutuhkan dalam upaya

menyediakan sarana dan prasarana yang refresentatif demi terlaksana

kegiatan-kegiatan DPRD. Dari sarana ini, kegiatan telah dilaksanakan dengan

target sasaran 100% dan yang telah di realisasikan adalah 89,95%

3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur merupakan kegiatan bimbingan

teknis bagi aparatur dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh individu

maupun organisasi. Sehingga dengan mengikuti bimtek diharapkan setiap

individu maupun institusi dapat mengembail sebuah manfaat dengan

berorientasi pada kinerja. Dari kegiatan ini dengan target 100 % dan telah

terealisasi adalah 98,21%.

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

merupakan keharusan bagi suatu organisasi dalam rangka menyusun

rencana sampai pada evaluasi sebagai pertanggungjawaban atas kinerja

organisasi. Dari kegiatan ini dengan target 5 laporan/dokumen terealisasi 5

laporan/dokumen atau 100%

5. Untuk peningkatan kapasitas Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah adalah inti dari tugas dan fungsi yang diemban

oleh Sekretariat DPRD, karena Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

adalah unsur Pemerintah Daerah yang bersama-sama dengan pemerintah

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Kegiatan telah dilaksanakan dengan target sasaran progam

100% dan yang telah direalisasikan adalah 99,25%.


36


6. Legislasi rancangan peraturan perundang undangan yaitu berupa kegiatan

pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang berasal dari

usul inisiatif DPRD, dimana untuk tahun 2018 dari target 4 Naskah akademik

terealisasi 4 naskah akademik ranperda atau 100%

7. kerjasama informasi dengan media massa adalah kegiatan/aktivitas yang

dilakukan oleh institusi secretariat DPRD untuk menjalin pengertian dan

hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi

organisasi. Dalam kegiatan ini dari target 106 penyiaran/publikasi informasi

kegiatan DPRD terealisasi 106 kali atau 100%

Pada Tahun 2018 ini Sekretariat DPRD telah berupaya maksimal dalam

memberikan pelayanan dengan menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan

rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai

amanah konstitusi negara. Kiranya pelayanan yang diberikan ditunjang oleh

peningkatan aktivitas para anggota DPRD untuk melakukan aktivitasnya dalam

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan sehingga frekwensi penanganan masalah dan penerimaan

aspirasi masyarakat dapat ditingkatkan dan diselesaikan. Selama kurun waktu

2018 ini Sekretariat DPRD telah menyediakan tenaga ahli ditiap-tiap fraksi yang

bertugas memberikan masukan – masukan sesuai dengan bidang keahliannya

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD melalui fraksi-fraksi di DPRD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kedepan,

disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan / peningkatan SDM staf sekretariat

dalam pelaksanaan diklat, bimtek & pelatihan yang berkaitan dengan

tupoksinya.

2. Perlu adanya dukungan peningkatan alokasi dana terhadap sekretariat DPRD

dalam upaya meningkatkan kapasitasnya, serta peningkatan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD.


37


3. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara DPRD dan Dinas/pihak terkait,

sehingga permasalahan yang muncul baik Pemerintahan, Pembangunan dan

kemasyarakatan secepatnya terfasilitasi.

4.2 SARAN

Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan administrasi

dan pengarsipan menuju terciptanya pelayanan optimal yang lebih baik, maka

dapat disarankan agar para pendamping alat-alat kelengkapan DPRD untuk lebih

mengoptimalkan pengelolaan data berkenaan dengan kegiatan pada Komisi-

Komisi. Selama ini pengarsipan data untuk setiap kegiatan di tiap komisi dinilai

belum optimal terutama laporan-laporan yang berkenan dengan pendampingan

baik untuk saat kegiatan turun lapangan, maupun pelaksanaan rapat dengar

pendapat. Sehingga penanganan masalah dan penerimaan aspirasi dapat

berjalan dengan lebih optimal cepat, tepat dan akurat.

Limboto, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GORONTALO

HUSNI A. DEKA, S.Sos Pembina Utama Muda

NIP. 19620713 198512 1 004


38

January 14, 2019

Lakip Tahun 2018

Sub Bag Perencanaan & Anggaran | 39

MEKANISME PENGUKURAN revisi KINERJA

sekretariat dprd kabupaten gorontalo

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

TAHUN ANGGARAN : 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET MEKANISME PENGUKURAN

1 2 3 4 5

1

Meningkatnya Kualitas Layanan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD 77

Hasil Survey Kepuasan Anggota DPRD Sekretariat DPRD terhadap

terhadap pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Tugas dan Fungsi DPRD

Limboto Oktober 2018

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN GORONTALO

HUSNI A. DEKA, S.Sos PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620713 198512 1 004

laporan evaluasi kinerja tahun 2018

sekretariat dprd kabupaten gorontalo

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PENCAPAIAN TARGET 2018

KINERJA

ANGGARAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 1 2 3 4 7 8 9 10

Meningkatnya Kualitas

Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Layanan Sekretariat

DPRD terhadap 77 26,343,848,300 0,0 7,668,419,070 0,0 15,857,718,975 0,0 18,281,917,833 83,41 26,245,596,045

DPRD terhadap Tugas

pelayanan Sekretariat

dan Fungsi DPRD DPRD

1. Nilai LAKIP OPD BB 25,750,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BB 25,750,000

Terwujudnya aparat

2 yang profesional dan

berkinerja tinggi 2. Tingkat penyerapan

97% 5,712,847,000 15,77 900,645,337.0 39,77 2,272,134,730 60,73 3,469,607,940.0 94,08 5,374,656,097

anggaran

Limboto Januari 2019



NIP. 19620713 198512 1 004

EVALUASI RENCANA AKSI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALIISASI KINERJA (TRIWULAN)

PROGRAM ANGGARAN REALISASI SATUAN

NILAI 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya Kualitas Indeks kepuasan Peningkatan

Layanan Sekretariat Masyarakat (IKM)

Indeks 77 - - - 83,41

Kapasitas Lembaga 25,400,275,000 25,235,795,645

DPRD terhadap Tugas DPRD terhadap Dewan Perwakilan

dan Fungsi DPRD pelayanan Sekretariat Rakyat Daerah

DPRD

Penataan Peraturan

Perundang- 200,000,000 200,000,000

Undangan

Kerjasama Informasi dengan 745,573,300 715,750,000

Media Masa

2 Terwujudnya aparat yang 1. Nilai LAKIP OPD Peningkatan

profesional dan berkinerja Pengembangan tinggi Nilai BB - - - BB Sistem Pelaporan 25,750,000 25,750,000

Capaian Kinerja dan

Keuangan

2. Tingkat penyerapan Pelayanan

anggaran % 97 - - - 98,35 Administrai 4,281,822,000 4,076,530,443 Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana 1,283,025,000 1,152,772,800

Aparatur

Peningkatan

Kapasitas Sumber 148,000,000 145,352,854 Daya Aparatur

Limboto Januari 2019



NIP. 19620713 198512 1 004

January 14, 2019...January 14, 2019 Lakip Tahun 2018 Akhir kata, kami berharap agar laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi

Documents