Top Banner
LKPP LKPP JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Direktorat Pengembangan Profesi LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM
41

Jabatan fungsional pengelola pbj

Dec 28, 2015

Download

Documents

Scube Dive

Jabatan fungsional pengelola pbj
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPPLKPP

JABATAN FUNGSIONALPENGELOLA PENGADAAN

BARANG/JASA

Direktorat Pengembangan Profesi

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDeputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM

Page 2: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

POKOK MATERI

IV. Tindaklanjut Permen PAN-RB No. 77/2012

III. Pokok Pengaturan Permen PAN-RB No.77/2012

I. Latar Belakang Penyusunan Jabfung Pengelola PBJ

II. Hubungan Tata Kerja Jabfung Pengelola PBJ dalam Organisasi Pengadaan

Page 3: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

MATERI I

I. Latar Belakang Penyusunan Jabfung Pengelola PBJ

Page 4: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Kondisi SekarangKondisi yang Diharapkan

(Pelaksana oleh Pejabat Fungsional)

1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisa berganti setiap tahun;

2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi;

3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam;

4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur;

5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain;

6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif;

7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ.

1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen;

2.Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi;

3.Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi;

4.Profesionalitas lebih terjamin dan terukur;

5.Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain;

6.Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif;

7.Ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ.

KONDISI SDM PENGELOLA PBJ SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN

Page 5: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Landasan Hukum Pembinaan SDM Diatur Dalam Perpres 54/2010 Jo Perpres 70/2012 Tentang Pengelola PBJ

• SDM Pengelola PBJ harus profesional (pasal 6, b)• Mendapatkan pelatihan berdasarkan standar

kompetensi Pengelola PBJ (pasal 125)• Mempunyai sertifikat keahlian Pengelola PBJ yang

dilaksanakan secara berjenjang (pasal 126 dan 127)

• Mempunyai jenjang karir dan tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 128)

Page 6: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Membina tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan (efektif, efisien, terbuka, bersaing,

transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel )

Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Page 7: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Tentang

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya

Nomor 77 Tahun 2012, 20 Desember 2012

Page 8: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

MATERI II

II. Penempatan/Penugasan Jabfung Pengelola PBJ dalam Organisasi Pengadaan

Page 9: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Penempatan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ

PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ

PerencanaanPengadaan

PemilihanPenyedia

ManajemenKontrak

Manajemen Informasi Aset

JABFUNG PPBJ

ULPJABFUNG PPBJ

PA/KPA

JABFUNG PPBJ

PPK

JABFUNG PPBJ

PPHP

SATKER/SKPDORGANISASI PENGADAAN

Page 10: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Kepala ULP

Pokja Pokja Pokja Pokja

Pejabat Fungsional

Pengelola PBJ

Struktur ULP

Sekretaris

• Perka LKPP tentang ULP

Page 11: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Organisasi ULP– Hubungan dengan PA/KPA

PA / KPA

Pejabat Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan

(ULP)

Pejabat Pembuat

Komitmen(PPK)

Panitia/PejabatPenerima Hasil

Pekerjaan

Kepala

Pokja

Fungsi TU/Sekret

ariat

Staf Pendukung

Kontrak

< 200jt: B/PK/JL< 50jt: JK

Kepala Daerah

> 200jt: B/PK/JL> 50jt: JK

Membentuk

• Tim Teknis• Tim Ahli/Juri

Proses Pemilihan dan Penetapan

Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil Pekerjaan

Penyedia Barang/Jasa

Menetapkan

Page 12: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

MATERI III

III. Pokok Pengaturan Permen PAN-RB no.77/2012

Page 13: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Pokok-Pokok Pengaturan Permen PAN-RB No. 77 Tahun 2012 Tentang JF Pengelola PBJ

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Rumpun Jabatan, Kedudukam, dan Tugas Pokok

Bab III Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina

Bab IV Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Bab V Jenjang Jabatan dan Pangkat

Bab VI Rincian Kegiatan dan Unsur Yang Dinilai Dalam Pemberian Angka Kredit;

Bab VII Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Bab VIII Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, dan Tim Penilai dan Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Bab IX Pengangkatan Dalam Jabatan

Bab X Kompetensi

Bab XI Formasi

Bab XII Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dari Jabatan

Bab XIII Penurunan Jabatan

Bab XIV Penyesuaian/ Inpassing Dalam Jabatan Dan Angka Kredit

Bab XV Ketentuan Penutup

Page 14: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Rumpun Jabatan, Kedudukan, dan Tugas Pokok

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam rumpun Manajemen;

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dan merupakan jabatan karier

Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu melaksanakan kegiatan :

◦ Perencanaan Pengadaan◦ Pemilihan Penyedia◦ Manajemen Kontrak◦ Manajemen Informasi Aset

Page 15: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Instansi Pembina

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Page 16: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Unsur Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Yang Dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari :

A. Pendidikan; - Pendidikan Sekolah - Diklat

B. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan Pengadaan; Pemilihan Penyedia; Manajemen Kontrak; Manajemen Informasi Aset;

C. Pengembangan Profesi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;D. Penunjang Tugas.

Page 17: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Lampiran II Permen PAN 77/2012 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

III/ a III/ b III/ c III/ d IV/ a IV/ b IV/ c1 UNSUR UTAMA

A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 100 100 100 100 100 100 100

2. Diklat

B Pengelolaan Pengadaan Barang/ J asa

C Pengembangan profesi

2 UNSUR PENUNJ ANGD Penunjang tugas Pengelolaan Pengadaan

Barang/ J asa≤ 20% - 10 20 40 60 90 120

100 150 200 300 400 550 700

NO.

J U M L A H

MUDA MADYA

≥ 80% - 40 240

PERTAMA

48016080

PROSENTASE

360

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ J ASAU N S U R

J ENJ ANG J ABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

S1

Page 18: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Angka Kredit Untuk PromosiCase : Masuk S1

50 50

100 100

150 150

IIIB IIIC IIID IVA IVB IVCIIIA

Pertama Muda Madya

Lampiran II Permen PAN

77/2012

Page 19: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

PERTAMA III/ b III/ c III/ d IV/ a IV/ b IV/ c

1 UNSUR UTAMA

A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 150 150 150 150 150 150 2. Diklat

BPengelolaan Pengadaan Barang/ J asa

C Pengembangan profesi190 270 350 470 590

2 UNSUR PENUNJ ANG

Penunjang tugas Pengelola Pengadaan Barang/ J asa

≤ 20% - 10 30 50 80 110

150 200 300 400 550 700

50 100 100 150 150KENAIKAN

NO. U N S U RPROSEN

TASE

J ENJ ANG J ABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDITPENGELOLA PENGADAAN BARANG/ J ASA

MUDA

J U M L A H

MADYA

≥ 80%- 40 120 200 320 440

S2

Page 20: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

III/ c III/ d IV/ a IV/ b IV/ c1 UNSUR UTAMA

A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 200 200 200 200 200 2. Diklat

BPengelolaan Pengadaan Barang/ J asa

C Pengembangan profesi

2 UNSUR PENUNJ ANGPenunjang tugas Pengelola Pengadaan Barang/ J asa

≤ 20% - 20 40 70 100

200 300 400 550 700

100 100 150 150KENAIKAN

NO. U N S U RPROSENT

ASE

J ENJ ANG J ABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDITPENGELOLA PENGADAAN BARANG/ J ASA

MUDA

J U M L A H

MADYA

≥ 80%- 80 160 280 400

S3

Page 21: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

UNSURSATUAN HASIL

ANGKA KREDIT

PELAKSANA KEGIATAN

PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan 1. Ijazah 200 Semua jenjang

memperoleh ijazah/ gelar 2. Ijazah 150 Semua jenjang

3. Ijazah 100 Semua jenjang

B. Pendidikan dan pelatihan 1. Sertifikat 15 Semua jenjang

fungsional di bidang pengadaan 2. Sertifikat 9 Semua jenjang

barang/ jasa dan memperoleh 3. Sertifikat 6 Semua jenjang

Surat Tanda Tamat Pendidikan 4. Sertifikat 3 Semua jenjang

dan Pelatihan (STTPP) 5. Sertifikat 2 Semua jenjang

atau sertifikat 6. Sertifikat 1 Semua jenjang

7. Sertifikat 0.50 Semua jenjang

C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Sertifikat 2 Semua jenjang

Lamanya 31 - 80 jam

Lamanya 10 - 30 jam

Lamanya 161 - 480 jam

Lamanya 81 - 160 jam

Pendidikan dan pelatihan prajabatan

BUTIR KEGIATAN

Doktor (S3)

Magister (S2)

Sarjana (S1)/ D IV

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641 - 960 jam

Lamanya 481 - 640 jam

SUB UNSUR

A

Page 22: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

UNSUR JENJANG JABFUNG PBJ

JUMLAH RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAANPENGADAAN

PEMILIHAN PENYEDIA

MANAJEMEN KONTRAK

MANAJEMEN INFORMASI ASET

TOTAL

PENGELOLAAN PBJ

Pengelola Pengadaan Pertama

39 65 62 21 187

Pengelola Pengadaan Muda

38 56 60 21 175

Pengelola Pengadaan Madya

26 18 31 17 92

B

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

(Lampiran I PERMEN PAN-RB NO. 77/2012)

Page 23: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPPLKPP- Credible Procurement for National

Prosperity

KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

KOMPETENSI Pertama Muda Madya

I. Perencanaan Pengadaan     

1 Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang/Jasa Ö Ö

2 Analisis Pasar Barang/Jasa Ö Ö Ö3 Penyusunan Rencana Anggaran/Biaya Barang/Jasa Ö Ö

4 Penyusunan Rencana Pemaketan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Ö Ö

5 Penyusunan Organisasi Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö

6 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö Ö

7 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Ö

8 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa

Ö Ö

9 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola

Ö V

10 Penetapan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö Ö

11 Pengelolaan Data dan Informasi Pengadaan untuk Tahap Perencanaan

Ö Ö Ö

12 Komunikasi dan Koordinasi Pengadaan untuk Tahap Perencanaan Ö Ö Ö

13 Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan untuk Tahap Perencanaan

Ö Ö Ö

14 Melakukan Evaluasi Kinerja Pengadaan untuk Tahap Perencanaan Ö Ö Ö

Page 24: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

KOMPETENSI Pertama Muda Madya

II. Pemilihan Penyedia1 Penyusunan Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ö Ö

2 Pemeriksaan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa Ö Ö

3 Pembuatan Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö

4 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa Ö Ö Ö

5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö

6 Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa Ö Ö

7 Pembuatan Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan Ö

8 Penjelasan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Ö

9 Pembukaan Dokumen Penawaran Penyedia B/J Ö

10 Evaluasi Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa Ö Ö

11 Penetapan dan Pengumuman Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Ö Ö

12 Pengelolaan Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Ö Ö Ö13 Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Penyedia Barang/Jasa Ö Ö Ö

14 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Ö Ö

15 Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem e-Procurement Ö Ö

16 Pengadaan Barang dengan Sistem e-Purchasing Ö Ö

17 Pengelolaan Data dan Informasi Pengadaan untuk Tahap Pemilihan Penyedia

Ö Ö Ö

18 Komunikasi dan Koordinasi Pengadaan untuk Tahap Pemilihan Penyedia

Ö Ö Ö

19 Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan untuk Tahap Pemilihan Penyedia

Ö Ö Ö

20 Melakukan Evaluasi Kinerja Pengadaan untuk Tahap Pemilihan Penyedia

Ö Ö Ö

Page 25: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

KOMPETENSI Pertama Muda Madya

III. Manajemen Kontrak1 Verifikasi Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa V Ö 2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan B/J Ö V 3 Pengelolaan Program Manajemen Mutu PBJ V Ö V 4 Pengelolaan Program Manajemen Risiko PBJ V Ö V

5 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

V Ö

6 Penilaian Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan PBJ V Ö 7 Pengendalian Keuangan Pelaksanaan Pekerjaan PBJ V Ö 8 Pengelolaan Jaminan Kontrak Pengadaan B/J V Ö

9 Penyelesaian Perbedaan/Perselisihan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

V V Ö

10 Pembuatan Perubahan Dokumen Kontrak PBJ V Ö

11 Penanganan Kegagalan Teknis Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

V V Ö

12 Pemutusan Pelaksanaan Kontrak PBJ V Ö 13 Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Ö V

14 Penyerahan Barang Hasil Pengadaan Menjadi Barang Milik Negara/Daerah

V Ö

15 Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola

Ö V

16 Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Swakelola

V V Ö

17 Pembuatan Laporan Pelaksanaan PBJ Ö

18 Pengelolaan Data dan Informasi Pengadaan untuk Tahap Manajemen Kontrak

Ö Ö Ö

19 Komunikasi dan Koordinasi Pengadaan untuk Tahap Manajemen Kontrak

Ö Ö Ö

20 Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan untuk Tahap Manajemen Kontrak

Ö Ö Ö

21 Melakukan Evaluasi Kinerja Pengadaan untuk Tahap Manajemen Kontrak

Ö Ö Ö

Page 26: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPPLKPP- Credible Procurement for National

Prosperity

KOMPETENSI Pertama Muda Madya

IV. Manajemen Informasi Aset1. Penyampaian Informasi Aset Hasil Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö

2. Inventarisasi Kebutuhan Aset Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö Ö

3. Pengelolaan Data dan Informasi Pengadaan untuk Tahap Manajemen Informasi Aset

Ö Ö Ö

4. Komunikasi dan Koordinasi Pengadaan untuk Tahap Manajemen Informasi Aset

Ö Ö Ö

5. Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan untuk Tahap Manajemen Informasi Aset

Ö Ö Ö

6. Melakukan Evaluasi Kinerja Pengadaan untuk Tahap Manajemen Informasi Aset

Ö Ö Ö

Page 27: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

UNSURSATUAN HASIL

ANGKA KREDIT

PELAKSANA KEGIATAN

A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang pengadaan barang/ jasa

a. Tiap buku 15 Semua jenjang

b. Tiap buku 10 Semua jenjang

c. Tiap makalah 13 Semua jenjang

d. Tiap makalah 6 Semua jenjang

e. Tiap makalah 1 Semua jenjang

B. Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengelolaan pengadaan barang/ jasa

Dokumen 5 Semua jenjang

C. Penerjemahan/ penyaduran buku 1.

dan bahan lain di bidang PBJ a. Tiap buku 2 Semua jenjang

b. Tiap majalah 1 Semua jenjang

2.a. Tiap buku 1 Semua jenjangb. Tiap makalah 0.5 Semua jenjang

BUTIR KEGIATANSUB UNSUR

Menerjemahkan/ menyadur di bidang PBJ yang tidak Dalam bentuk buku

Dalam bentuk makalah

Menerjemahkan/ menyadur di bidang PBJ yang dipublikasikan:

PENGEMBANGAN PROFESI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ J ASA PEMERINTAH

Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengadaan Dalam bentuk buku yang

dipublikasikan internasional

Dalam bentuk buku yang dipublikasikan nasional

Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah internasional

Dalam bentuk makalah di majalah dan media masa nasional yang diakui instansi pembinaDalam bentuk makalah yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah yang tidak dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh lembaga yang berwenang

Menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengelolaan kegiatan PBJ

CIndonesia-English Journal

Indonesian Procurement Reform

Toward Green Procurement

Managing Chainge in Procurement

Riset on Vnedormanagement

Page 28: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

UNSURSATUAN HASIL

ANGKA KREDIT

PELAKSANA KEGIATAN

A. Pengajar/ Pelatih/ Tutor/ 1. Surat tugas 0.04 Semua jenjang

Fasilitator di Bidang PBJ 2. Surat tugas 2 Semua jenjang3. Dokumen 0.50 Semua jenjang

B. Pemberian keterangan ahli/ pendampingan/ saran rekomendasi/ tindakan koreksi

Dokumen 0.98 Semua jenjang

C. Peranserta dalam seminar/ 1. Sertifikat 3 Semua jenjanglokakarya/ konferensi di bidang 2. Sertifikat 2 Semua jenjangpengadaan barang/ jasa 3. Sertifikat 1 Semua jenjang

D. Peranserta dalam Ekspose Pengadaan Barang/ J asa

Tiap dokumen ekspose

0.3 Semua jenjang

E.

1. Surat keputusan

1 Semua jenjang

2. Surat keputusan

0.75 Semua jenjang

3. Surat keputusan

0.5 Semua jenjang

BUTIR KEGIATANSUB UNSUR

Daerah provinsi/ kabupaten/ kota/ kementerian/ LPNK

Nasional

Internasional

Memberikan keterangan ahli/ pendampingan/ saran rekomendasi/ tindakan koreksi

Berperan serta dalam ekspose pengadaan barang/ jasa

Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi, setiap tahun

Mengajar/ melatih diklat, per 2 jam pelajaran

Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengadaan barang/ jasa

Moderator/ pembahas/ narasumberPeserta

PENUNJ ANG TUGAS

Pemrasaran

Menyusun kurikulum/ buku/ diktat/ modul

Membimbing siswa

D

Page 29: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Jenjang Jabatan Fungsional Ahli

Jenjang Pangkat Jumlah Rincian Kegiatan

Pengelola Pengadaan Pertama

• Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

• Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

187 Butir Kegiatan

Pengelola Pengadaan Muda

• Penata, golongan ruang III/c; dan

• Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

175 Butir Kegiatan

Pengelola Pengadaan Madya

• Pembina, golongan ruang IV/a;

• Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

• Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

92 Butir Kegiatan.

Page 30: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pejabat Berwenang Tim Penilai Pejabat Pengusul Lingkup Tugas

Kepala LKPP atau Es I yang ditunjuk

Tim Penilai Pusat

Pejabat Es II yg membidangi Kepegawaian (LKPP, Instansi Pusat diluar LKPP, Setda Prov., Setda Kab/Kota).

Pengelola PBJ Madya:• Pembina Tk I, IV/b• Pembina Utama Muda, IV/c(LKPP, Instansi pusat diluar LKPP, Prov. dan Kab/Kota).

Pejabat Es II yg membidangi pembinaan JF PPBJ

Tim Penilai Unit Keja

Pejabat yg membidangi Kepegawaian paling rendah Es III (LKPP).

Pengelola PBJ Pertama, III/a s/d Pengleloa PBJ Madya, IV/a (LKPP).

Pejabat Es II yg membidangi Pengadaan Barang/jasa

Tim Penilai Instansi

Pejabat yg membidangi Kepegawaian paling rendah Es III (Instansi pusat diluar LKPP).

Pengelola PBJ Pertama, III/a s/d Pengelola PBJ Madya, IV/a (Instansi pusat diluar LKPP).

Page 31: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Pejabat Berwenang Tim Penilai Pejabat Pengusul Lingkup Tugas

Sekda Provinsi atau Pejabat Es II yg ditunjuk yg membidangi PBJ

Tim Penilai Provinsi

Pejabat yg membidangi Kepegawaian paling rendah Es III (di lingkungan Pemda Provinsi)

Pengelola PBJ Pertama, III/a s/d Pengelola PBJ Madya, IV/a (di lingkungan Provinsi)

Sekda Kab/Kota atau Pejabat Es II yg ditunjuk yg membidangi PBJ

Tim Penilai Kab/Kota

Pejabat yg membidangi Kepegawaian paling rendah Es III (di lingkungan Pemda Kab/Kota)

Pengelola PBJ Pertama, III/a s/d Pengleloa PBJ Madya, IV/a (di lingkungan Kab/Kota)

Pembentukan dan Susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit di setiap lingkup tugas.

Page 32: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Susunan Keanggotaan Tim Penilai:a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang

membidangi pengadaan barang/jasa; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;c. seorang Sekretaris merangkap anggota (dari unsur kepegawaian);

dand. paling sedikit 4 (empat) orang anggota (min. 2 orang JF PPBJ).

a. Unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasab. Unsur kepegawaianc. Pejabat Fungsional Pengelola PBJ

Tim Penilai Jabfung Pengelola PBJ terdiri dari unsur:

Page 33: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Tugas Tim Penilai Jabfung Pengelola PBJ :

Tim Penilai angka kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang bertugas menilai prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

• Perka LKPP tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit…

Page 34: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

DUPAK

PENGELOLA B/JPERTAMA s.d.

MADYA

PENGELOLA B/JPERTAMA s.d.

MADYA

PEJABATPENGUSULPEJABAT

PENGUSUL

ATASANLANGSUNG

ATASANLANGSUNG

MINIMALESELON IV

SEKRETARIATTIM PENILAI

SEKRETARIATTIM PENILAI TIM PENILAITIM PENILAI

Pejabat YangBerwenangMenetapkanAngka Kredit

Pejabat YangBerwenangMenetapkanAngka Kredit

PAK

MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Page 35: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

NO Prioritas PERSYARATAN PENGANGKATAN

1 Inpassing (Pasal 36)Pada saat Permen PAN-RB ini ditetapkan, PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas Pengelola PBJ berdasarkan keputusan pejabat yangg berwenang dapat disesuaikan/ di- inpassing ke dalam Jabfung Pengelola PBJ

a. berijasah paling rendah Sajana S1/ Diploma IV b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/ac. memiliki pengalaman di bidang PBJP minimal 1 (satu) tahun, yang dibuktikan

dengan surat penugasand. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3

atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terahir

e. Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama

2 Pengangkatan Pertama (Pasal 27 ayat 1) a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;c. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama;d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3 Perpindahan (Pasal 28) a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 (dua)

tahun;c. telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama;d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;e. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa; dan f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Page 36: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

LAIN- LAIN

“Take Home Pay” Pejabat Fungsional Pengelola PBJ terdiri dari komponen :1. Gaji Pokok2. Tunjangan Jabatan Fungsional (berdasarkan Perpres)3. Tunjangan Kinerja

Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Fungsional PPBJ adalah 56 Tahun

Page 37: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

MATERI IV

IV. Tindaklanjut Permen PAN-RB No. 77/2012

Page 38: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Sasaran Kegiatan/Output Target waktu

1. a. Penyusunan Perpres tentang Tunjangan Fungsional Jabfung Pengelola PBJ, termasuk penyusunan Job Grading dan Naskah Akademik

b. Peraturan Bersama antara Kepala LKPP dan Kepala BKN tentang Jabfung Pengelola PBJ

c. Perka-Perka LKPP tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabfung Pengelola PBJ, yang terdiri dari:

• Pedoman Penyusunan Formasi Jabfung Pengelola PBJ*;• Juknis Pelaksanaan Penyesuaian/inpassing ke Dalam Jabatan dan

Angka Kredit JF Pengelola PBJ*;• Juknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai;• Juknis Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Jabfung Pengelola

PBJ;• Juknis Kualifikasi Pendidikan JF Pengelola PBJ;• Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Pengelola PBJ.

d. Pengembangan SIM Jabfung Pengelola Pengadaan PBJ

- Direncanakan selesai

paling lambat akhir 2013- Ditetapkani 1 Mei 2013

* Selesai pada Oktober2013

Selesai pada Desember 2013

2. Uji coba penghitungan angka kredit, SIM jabfung dan sosialisasi jabatan fungsional pengelola PBJ, di 34 provinsi.

Juli – Nov. 2013

TINDAK LANJUT

Page 39: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

1. Mengidentifikasi dan mempersiapkan calon-calon pejabat fungsional

Pengelola PBJ dalam rangka inpasssing, sebagai persiapan implementasi

tahun 2014;

2. Mempersiapkan kebutuhan formasi untuk pengangkatan Jabfung Pengelola

PBJ, pada tahun 2014;

3. Mempersiapkan anggaran diklat penjenjangan, pada tahun 2015/2016;

4. Merencanakan dan menganggarkan tunjangan kinerja untuk Jabfung

Pengelola PBJ, pada tahun 2014;

5. Mempersiapkan pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabfung Pengelola

PBJ, pada tahun 2014;

6. Mempersiapkan waktu ujicoba/sosialisasi Jabfung Pengelola PBJ

(kerjasama dengan LKPP pada periode Juli – Nov. 2013).

Hal-hal yang harus dipersiapkan K/L/D/I:

Page 40: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

7. Pejabat Fungsional Pengadaan diharapkan aktif di dalam Forum

Komunikasi antar ULP yang dibentuk oleh LKPP selaku Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

8. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diharapkan aktif di

dalam Organisasi Profesi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Page 41: Jabatan fungsional pengelola pbj

LKPP

Saran dan masukan dapat ditujukan kepada:

Direktorat Pengembangan Profesi LKPPemail : [email protected]

Terima Kasih