LKPP LKPP JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Direktorat Pengembangan Profesi LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM
LKPPLKPP
JABATAN FUNGSIONALPENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA
Direktorat Pengembangan Profesi
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDeputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM
LKPP
POKOK MATERI
IV. Tindaklanjut Permen PAN-RB No. 77/2012
III. Pokok Pengaturan Permen PAN-RB No.77/2012
I. Latar Belakang Penyusunan Jabfung Pengelola PBJ
II. Hubungan Tata Kerja Jabfung Pengelola PBJ dalam Organisasi Pengadaan
LKPP
MATERI I
I. Latar Belakang Penyusunan Jabfung Pengelola PBJ
LKPP
Kondisi SekarangKondisi yang Diharapkan
(Pelaksana oleh Pejabat Fungsional)
1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisa berganti setiap tahun;
2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi;
3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam;
4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur;
5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain;
6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif;
7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ.
1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen;
2.Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi;
3.Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi;
4.Profesionalitas lebih terjamin dan terukur;
5.Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain;
6.Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif;
7.Ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ.
KONDISI SDM PENGELOLA PBJ SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN
LKPP
Landasan Hukum Pembinaan SDM Diatur Dalam Perpres 54/2010 Jo Perpres 70/2012 Tentang Pengelola PBJ
• SDM Pengelola PBJ harus profesional (pasal 6, b)• Mendapatkan pelatihan berdasarkan standar
kompetensi Pengelola PBJ (pasal 125)• Mempunyai sertifikat keahlian Pengelola PBJ yang
dilaksanakan secara berjenjang (pasal 126 dan 127)
• Mempunyai jenjang karir dan tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 128)
LKPP
Membina tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan (efektif, efisien, terbuka, bersaing,
transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel )
Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
LKPP
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya
Nomor 77 Tahun 2012, 20 Desember 2012
LKPP
MATERI II
II. Penempatan/Penugasan Jabfung Pengelola PBJ dalam Organisasi Pengadaan
LKPP
Penempatan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ
PerencanaanPengadaan
PemilihanPenyedia
ManajemenKontrak
Manajemen Informasi Aset
JABFUNG PPBJ
ULPJABFUNG PPBJ
PA/KPA
JABFUNG PPBJ
PPK
JABFUNG PPBJ
PPHP
SATKER/SKPDORGANISASI PENGADAAN
LKPP
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Kepala ULP
Pokja Pokja Pokja Pokja
Pejabat Fungsional
Pengelola PBJ
Struktur ULP
Sekretaris
• Perka LKPP tentang ULP
LKPP
Organisasi ULP– Hubungan dengan PA/KPA
PA / KPA
Pejabat Pengadaan
Unit Layanan Pengadaan
(ULP)
Pejabat Pembuat
Komitmen(PPK)
Panitia/PejabatPenerima Hasil
Pekerjaan
Kepala
Pokja
Fungsi TU/Sekret
ariat
Staf Pendukung
Kontrak
< 200jt: B/PK/JL< 50jt: JK
Kepala Daerah
> 200jt: B/PK/JL> 50jt: JK
Membentuk
• Tim Teknis• Tim Ahli/Juri
Proses Pemilihan dan Penetapan
Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan
Hasil Pekerjaan
Penyedia Barang/Jasa
Menetapkan
LKPP
MATERI III
III. Pokok Pengaturan Permen PAN-RB no.77/2012
LKPP
Pokok-Pokok Pengaturan Permen PAN-RB No. 77 Tahun 2012 Tentang JF Pengelola PBJ
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Rumpun Jabatan, Kedudukam, dan Tugas Pokok
Bab III Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina
Bab IV Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
Bab V Jenjang Jabatan dan Pangkat
Bab VI Rincian Kegiatan dan Unsur Yang Dinilai Dalam Pemberian Angka Kredit;
Bab VII Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Bab VIII Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, dan Tim Penilai dan Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit
Bab IX Pengangkatan Dalam Jabatan
Bab X Kompetensi
Bab XI Formasi
Bab XII Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dari Jabatan
Bab XIII Penurunan Jabatan
Bab XIV Penyesuaian/ Inpassing Dalam Jabatan Dan Angka Kredit
Bab XV Ketentuan Penutup
LKPP
Rumpun Jabatan, Kedudukan, dan Tugas Pokok
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam rumpun Manajemen;
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dan merupakan jabatan karier
Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu melaksanakan kegiatan :
◦ Perencanaan Pengadaan◦ Pemilihan Penyedia◦ Manajemen Kontrak◦ Manajemen Informasi Aset
LKPP
Instansi Pembina
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP
Unsur Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Yang Dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari :
A. Pendidikan; - Pendidikan Sekolah - Diklat
B. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan Pengadaan; Pemilihan Penyedia; Manajemen Kontrak; Manajemen Informasi Aset;
C. Pengembangan Profesi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;D. Penunjang Tugas.
LKPP
Lampiran II Permen PAN 77/2012 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV
III/ a III/ b III/ c III/ d IV/ a IV/ b IV/ c1 UNSUR UTAMA
A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 100 100 100 100 100 100 100
2. Diklat
B Pengelolaan Pengadaan Barang/ J asa
C Pengembangan profesi
2 UNSUR PENUNJ ANGD Penunjang tugas Pengelolaan Pengadaan
Barang/ J asa≤ 20% - 10 20 40 60 90 120
100 150 200 300 400 550 700
NO.
J U M L A H
MUDA MADYA
≥ 80% - 40 240
PERTAMA
48016080
PROSENTASE
360
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ J ASAU N S U R
J ENJ ANG J ABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
S1
LKPP
Angka Kredit Untuk PromosiCase : Masuk S1
50 50
100 100
150 150
IIIB IIIC IIID IVA IVB IVCIIIA
Pertama Muda Madya
Lampiran II Permen PAN
77/2012
LKPP
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)
PERTAMA III/ b III/ c III/ d IV/ a IV/ b IV/ c
1 UNSUR UTAMA
A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 150 150 150 150 150 150 2. Diklat
BPengelolaan Pengadaan Barang/ J asa
C Pengembangan profesi190 270 350 470 590
2 UNSUR PENUNJ ANG
Penunjang tugas Pengelola Pengadaan Barang/ J asa
≤ 20% - 10 30 50 80 110
150 200 300 400 550 700
50 100 100 150 150KENAIKAN
NO. U N S U RPROSEN
TASE
J ENJ ANG J ABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDITPENGELOLA PENGADAAN BARANG/ J ASA
MUDA
J U M L A H
MADYA
≥ 80%- 40 120 200 320 440
S2
LKPP
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)
III/ c III/ d IV/ a IV/ b IV/ c1 UNSUR UTAMA
A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 200 200 200 200 200 2. Diklat
BPengelolaan Pengadaan Barang/ J asa
C Pengembangan profesi
2 UNSUR PENUNJ ANGPenunjang tugas Pengelola Pengadaan Barang/ J asa
≤ 20% - 20 40 70 100
200 300 400 550 700
100 100 150 150KENAIKAN
NO. U N S U RPROSENT
ASE
J ENJ ANG J ABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDITPENGELOLA PENGADAAN BARANG/ J ASA
MUDA
J U M L A H
MADYA
≥ 80%- 80 160 280 400
S3
LKPP
UNSURSATUAN HASIL
ANGKA KREDIT
PELAKSANA KEGIATAN
PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan 1. Ijazah 200 Semua jenjang
memperoleh ijazah/ gelar 2. Ijazah 150 Semua jenjang
3. Ijazah 100 Semua jenjang
B. Pendidikan dan pelatihan 1. Sertifikat 15 Semua jenjang
fungsional di bidang pengadaan 2. Sertifikat 9 Semua jenjang
barang/ jasa dan memperoleh 3. Sertifikat 6 Semua jenjang
Surat Tanda Tamat Pendidikan 4. Sertifikat 3 Semua jenjang
dan Pelatihan (STTPP) 5. Sertifikat 2 Semua jenjang
atau sertifikat 6. Sertifikat 1 Semua jenjang
7. Sertifikat 0.50 Semua jenjang
C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
Sertifikat 2 Semua jenjang
Lamanya 31 - 80 jam
Lamanya 10 - 30 jam
Lamanya 161 - 480 jam
Lamanya 81 - 160 jam
Pendidikan dan pelatihan prajabatan
BUTIR KEGIATAN
Doktor (S3)
Magister (S2)
Sarjana (S1)/ D IV
Lamanya lebih dari 960 jam
Lamanya 641 - 960 jam
Lamanya 481 - 640 jam
SUB UNSUR
A
LKPP
UNSUR JENJANG JABFUNG PBJ
JUMLAH RINCIAN KEGIATAN
PERENCANAANPENGADAAN
PEMILIHAN PENYEDIA
MANAJEMEN KONTRAK
MANAJEMEN INFORMASI ASET
TOTAL
PENGELOLAAN PBJ
Pengelola Pengadaan Pertama
39 65 62 21 187
Pengelola Pengadaan Muda
38 56 60 21 175
Pengelola Pengadaan Madya
26 18 31 17 92
B
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
(Lampiran I PERMEN PAN-RB NO. 77/2012)
LKPPLKPP- Credible Procurement for National
Prosperity
KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
KOMPETENSI Pertama Muda Madya
I. Perencanaan Pengadaan
1 Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang/Jasa Ö Ö
2 Analisis Pasar Barang/Jasa Ö Ö Ö3 Penyusunan Rencana Anggaran/Biaya Barang/Jasa Ö Ö
4 Penyusunan Rencana Pemaketan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Ö Ö
5 Penyusunan Organisasi Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö
6 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö Ö
7 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Ö
8 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa
Ö Ö
9 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola
Ö V
10 Penetapan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö Ö
11 Pengelolaan Data dan Informasi Pengadaan untuk Tahap Perencanaan
Ö Ö Ö
12 Komunikasi dan Koordinasi Pengadaan untuk Tahap Perencanaan Ö Ö Ö
13 Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan untuk Tahap Perencanaan
Ö Ö Ö
14 Melakukan Evaluasi Kinerja Pengadaan untuk Tahap Perencanaan Ö Ö Ö
LKPP
KOMPETENSI Pertama Muda Madya
II. Pemilihan Penyedia1 Penyusunan Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ö Ö
2 Pemeriksaan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa Ö Ö
3 Pembuatan Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö
4 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa Ö Ö Ö
5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö
6 Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa Ö Ö
7 Pembuatan Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan Ö
8 Penjelasan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Ö
9 Pembukaan Dokumen Penawaran Penyedia B/J Ö
10 Evaluasi Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa Ö Ö
11 Penetapan dan Pengumuman Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Ö Ö
12 Pengelolaan Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Ö Ö Ö13 Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Penyedia Barang/Jasa Ö Ö Ö
14 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Ö Ö
15 Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem e-Procurement Ö Ö
16 Pengadaan Barang dengan Sistem e-Purchasing Ö Ö
17 Pengelolaan Data dan Informasi Pengadaan untuk Tahap Pemilihan Penyedia
Ö Ö Ö
18 Komunikasi dan Koordinasi Pengadaan untuk Tahap Pemilihan Penyedia
Ö Ö Ö
19 Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan untuk Tahap Pemilihan Penyedia
Ö Ö Ö
20 Melakukan Evaluasi Kinerja Pengadaan untuk Tahap Pemilihan Penyedia
Ö Ö Ö
LKPP
KOMPETENSI Pertama Muda Madya
III. Manajemen Kontrak1 Verifikasi Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa V Ö 2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan B/J Ö V 3 Pengelolaan Program Manajemen Mutu PBJ V Ö V 4 Pengelolaan Program Manajemen Risiko PBJ V Ö V
5 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
V Ö
6 Penilaian Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan PBJ V Ö 7 Pengendalian Keuangan Pelaksanaan Pekerjaan PBJ V Ö 8 Pengelolaan Jaminan Kontrak Pengadaan B/J V Ö
9 Penyelesaian Perbedaan/Perselisihan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
V V Ö
10 Pembuatan Perubahan Dokumen Kontrak PBJ V Ö
11 Penanganan Kegagalan Teknis Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
V V Ö
12 Pemutusan Pelaksanaan Kontrak PBJ V Ö 13 Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Ö V
14 Penyerahan Barang Hasil Pengadaan Menjadi Barang Milik Negara/Daerah
V Ö
15 Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola
Ö V
16 Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Swakelola
V V Ö
17 Pembuatan Laporan Pelaksanaan PBJ Ö
18 Pengelolaan Data dan Informasi Pengadaan untuk Tahap Manajemen Kontrak
Ö Ö Ö
19 Komunikasi dan Koordinasi Pengadaan untuk Tahap Manajemen Kontrak
Ö Ö Ö
20 Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan untuk Tahap Manajemen Kontrak
Ö Ö Ö
21 Melakukan Evaluasi Kinerja Pengadaan untuk Tahap Manajemen Kontrak
Ö Ö Ö
LKPPLKPP- Credible Procurement for National
Prosperity
KOMPETENSI Pertama Muda Madya
IV. Manajemen Informasi Aset1. Penyampaian Informasi Aset Hasil Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö
2. Inventarisasi Kebutuhan Aset Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa Ö Ö Ö
3. Pengelolaan Data dan Informasi Pengadaan untuk Tahap Manajemen Informasi Aset
Ö Ö Ö
4. Komunikasi dan Koordinasi Pengadaan untuk Tahap Manajemen Informasi Aset
Ö Ö Ö
5. Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan untuk Tahap Manajemen Informasi Aset
Ö Ö Ö
6. Melakukan Evaluasi Kinerja Pengadaan untuk Tahap Manajemen Informasi Aset
Ö Ö Ö
LKPP
UNSURSATUAN HASIL
ANGKA KREDIT
PELAKSANA KEGIATAN
A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang pengadaan barang/ jasa
a. Tiap buku 15 Semua jenjang
b. Tiap buku 10 Semua jenjang
c. Tiap makalah 13 Semua jenjang
d. Tiap makalah 6 Semua jenjang
e. Tiap makalah 1 Semua jenjang
B. Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengelolaan pengadaan barang/ jasa
Dokumen 5 Semua jenjang
C. Penerjemahan/ penyaduran buku 1.
dan bahan lain di bidang PBJ a. Tiap buku 2 Semua jenjang
b. Tiap majalah 1 Semua jenjang
2.a. Tiap buku 1 Semua jenjangb. Tiap makalah 0.5 Semua jenjang
BUTIR KEGIATANSUB UNSUR
Menerjemahkan/ menyadur di bidang PBJ yang tidak Dalam bentuk buku
Dalam bentuk makalah
Menerjemahkan/ menyadur di bidang PBJ yang dipublikasikan:
PENGEMBANGAN PROFESI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ J ASA PEMERINTAH
Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengadaan Dalam bentuk buku yang
dipublikasikan internasional
Dalam bentuk buku yang dipublikasikan nasional
Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah internasional
Dalam bentuk makalah di majalah dan media masa nasional yang diakui instansi pembinaDalam bentuk makalah yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah yang tidak dipublikasikan
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh lembaga yang berwenang
Menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengelolaan kegiatan PBJ
CIndonesia-English Journal
Indonesian Procurement Reform
Toward Green Procurement
Managing Chainge in Procurement
Riset on Vnedormanagement
LKPP
UNSURSATUAN HASIL
ANGKA KREDIT
PELAKSANA KEGIATAN
A. Pengajar/ Pelatih/ Tutor/ 1. Surat tugas 0.04 Semua jenjang
Fasilitator di Bidang PBJ 2. Surat tugas 2 Semua jenjang3. Dokumen 0.50 Semua jenjang
B. Pemberian keterangan ahli/ pendampingan/ saran rekomendasi/ tindakan koreksi
Dokumen 0.98 Semua jenjang
C. Peranserta dalam seminar/ 1. Sertifikat 3 Semua jenjanglokakarya/ konferensi di bidang 2. Sertifikat 2 Semua jenjangpengadaan barang/ jasa 3. Sertifikat 1 Semua jenjang
D. Peranserta dalam Ekspose Pengadaan Barang/ J asa
Tiap dokumen ekspose
0.3 Semua jenjang
E.
1. Surat keputusan
1 Semua jenjang
2. Surat keputusan
0.75 Semua jenjang
3. Surat keputusan
0.5 Semua jenjang
BUTIR KEGIATANSUB UNSUR
Daerah provinsi/ kabupaten/ kota/ kementerian/ LPNK
Nasional
Internasional
Memberikan keterangan ahli/ pendampingan/ saran rekomendasi/ tindakan koreksi
Berperan serta dalam ekspose pengadaan barang/ jasa
Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi, setiap tahun
Mengajar/ melatih diklat, per 2 jam pelajaran
Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengadaan barang/ jasa
Moderator/ pembahas/ narasumberPeserta
PENUNJ ANG TUGAS
Pemrasaran
Menyusun kurikulum/ buku/ diktat/ modul
Membimbing siswa
D
LKPP
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Jenjang Jabatan Fungsional Ahli
Jenjang Pangkat Jumlah Rincian Kegiatan
Pengelola Pengadaan Pertama
• Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
• Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
187 Butir Kegiatan
Pengelola Pengadaan Muda
• Penata, golongan ruang III/c; dan
• Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
175 Butir Kegiatan
Pengelola Pengadaan Madya
• Pembina, golongan ruang IV/a;
• Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
• Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
92 Butir Kegiatan.
LKPP
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit
Pejabat Berwenang Tim Penilai Pejabat Pengusul Lingkup Tugas
Kepala LKPP atau Es I yang ditunjuk
Tim Penilai Pusat
Pejabat Es II yg membidangi Kepegawaian (LKPP, Instansi Pusat diluar LKPP, Setda Prov., Setda Kab/Kota).
Pengelola PBJ Madya:• Pembina Tk I, IV/b• Pembina Utama Muda, IV/c(LKPP, Instansi pusat diluar LKPP, Prov. dan Kab/Kota).
Pejabat Es II yg membidangi pembinaan JF PPBJ
Tim Penilai Unit Keja
Pejabat yg membidangi Kepegawaian paling rendah Es III (LKPP).
Pengelola PBJ Pertama, III/a s/d Pengleloa PBJ Madya, IV/a (LKPP).
Pejabat Es II yg membidangi Pengadaan Barang/jasa
Tim Penilai Instansi
Pejabat yg membidangi Kepegawaian paling rendah Es III (Instansi pusat diluar LKPP).
Pengelola PBJ Pertama, III/a s/d Pengelola PBJ Madya, IV/a (Instansi pusat diluar LKPP).
LKPP
Pejabat Berwenang Tim Penilai Pejabat Pengusul Lingkup Tugas
Sekda Provinsi atau Pejabat Es II yg ditunjuk yg membidangi PBJ
Tim Penilai Provinsi
Pejabat yg membidangi Kepegawaian paling rendah Es III (di lingkungan Pemda Provinsi)
Pengelola PBJ Pertama, III/a s/d Pengelola PBJ Madya, IV/a (di lingkungan Provinsi)
Sekda Kab/Kota atau Pejabat Es II yg ditunjuk yg membidangi PBJ
Tim Penilai Kab/Kota
Pejabat yg membidangi Kepegawaian paling rendah Es III (di lingkungan Pemda Kab/Kota)
Pengelola PBJ Pertama, III/a s/d Pengleloa PBJ Madya, IV/a (di lingkungan Kab/Kota)
Pembentukan dan Susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit di setiap lingkup tugas.
LKPP
Susunan Keanggotaan Tim Penilai:a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang
membidangi pengadaan barang/jasa; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;c. seorang Sekretaris merangkap anggota (dari unsur kepegawaian);
dand. paling sedikit 4 (empat) orang anggota (min. 2 orang JF PPBJ).
a. Unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasab. Unsur kepegawaianc. Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
Tim Penilai Jabfung Pengelola PBJ terdiri dari unsur:
LKPP
Tugas Tim Penilai Jabfung Pengelola PBJ :
Tim Penilai angka kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang bertugas menilai prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
• Perka LKPP tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit…
LKPP
DUPAK
PENGELOLA B/JPERTAMA s.d.
MADYA
PENGELOLA B/JPERTAMA s.d.
MADYA
PEJABATPENGUSULPEJABAT
PENGUSUL
ATASANLANGSUNG
ATASANLANGSUNG
MINIMALESELON IV
SEKRETARIATTIM PENILAI
SEKRETARIATTIM PENILAI TIM PENILAITIM PENILAI
Pejabat YangBerwenangMenetapkanAngka Kredit
Pejabat YangBerwenangMenetapkanAngka Kredit
PAK
MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LKPP
NO Prioritas PERSYARATAN PENGANGKATAN
1 Inpassing (Pasal 36)Pada saat Permen PAN-RB ini ditetapkan, PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas Pengelola PBJ berdasarkan keputusan pejabat yangg berwenang dapat disesuaikan/ di- inpassing ke dalam Jabfung Pengelola PBJ
a. berijasah paling rendah Sajana S1/ Diploma IV b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/ac. memiliki pengalaman di bidang PBJP minimal 1 (satu) tahun, yang dibuktikan
dengan surat penugasand. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3
atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terahir
e. Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama
2 Pengangkatan Pertama (Pasal 27 ayat 1) a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;c. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama;d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3 Perpindahan (Pasal 28) a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 (dua)
tahun;c. telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama;d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;e. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa; dan f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
LKPP
LAIN- LAIN
“Take Home Pay” Pejabat Fungsional Pengelola PBJ terdiri dari komponen :1. Gaji Pokok2. Tunjangan Jabatan Fungsional (berdasarkan Perpres)3. Tunjangan Kinerja
Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Fungsional PPBJ adalah 56 Tahun
LKPP
MATERI IV
IV. Tindaklanjut Permen PAN-RB No. 77/2012
LKPP
Sasaran Kegiatan/Output Target waktu
1. a. Penyusunan Perpres tentang Tunjangan Fungsional Jabfung Pengelola PBJ, termasuk penyusunan Job Grading dan Naskah Akademik
b. Peraturan Bersama antara Kepala LKPP dan Kepala BKN tentang Jabfung Pengelola PBJ
c. Perka-Perka LKPP tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabfung Pengelola PBJ, yang terdiri dari:
• Pedoman Penyusunan Formasi Jabfung Pengelola PBJ*;• Juknis Pelaksanaan Penyesuaian/inpassing ke Dalam Jabatan dan
Angka Kredit JF Pengelola PBJ*;• Juknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai;• Juknis Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Jabfung Pengelola
PBJ;• Juknis Kualifikasi Pendidikan JF Pengelola PBJ;• Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Pengelola PBJ.
d. Pengembangan SIM Jabfung Pengelola Pengadaan PBJ
- Direncanakan selesai
paling lambat akhir 2013- Ditetapkani 1 Mei 2013
* Selesai pada Oktober2013
Selesai pada Desember 2013
2. Uji coba penghitungan angka kredit, SIM jabfung dan sosialisasi jabatan fungsional pengelola PBJ, di 34 provinsi.
Juli – Nov. 2013
TINDAK LANJUT
LKPP
1. Mengidentifikasi dan mempersiapkan calon-calon pejabat fungsional
Pengelola PBJ dalam rangka inpasssing, sebagai persiapan implementasi
tahun 2014;
2. Mempersiapkan kebutuhan formasi untuk pengangkatan Jabfung Pengelola
PBJ, pada tahun 2014;
3. Mempersiapkan anggaran diklat penjenjangan, pada tahun 2015/2016;
4. Merencanakan dan menganggarkan tunjangan kinerja untuk Jabfung
Pengelola PBJ, pada tahun 2014;
5. Mempersiapkan pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabfung Pengelola
PBJ, pada tahun 2014;
6. Mempersiapkan waktu ujicoba/sosialisasi Jabfung Pengelola PBJ
(kerjasama dengan LKPP pada periode Juli – Nov. 2013).
Hal-hal yang harus dipersiapkan K/L/D/I:
LKPP
7. Pejabat Fungsional Pengadaan diharapkan aktif di dalam Forum
Komunikasi antar ULP yang dibentuk oleh LKPP selaku Instansi Pembina
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
8. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diharapkan aktif di
dalam Organisasi Profesi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa.
LKPP
Saran dan masukan dapat ditujukan kepada:
Direktorat Pengembangan Profesi LKPPemail : [email protected]
Terima Kasih