JABATAN FUNGSIONAL BARU

1

Nama : Drs.Kaharuddin Anwar, M.APT/Tgl Lahir : Bima (Mbojo), 05 Juni 1965Alamat : Komp.BKN Jln.KARPEG I/3 Tlp.081241104039/085216745300Pddkan : S 2PKT/GOL/R : PEMBINA / IV/aJABATAN : KEPALA BIDANG BIMTEKUnit Kerja : KANREG IV BKN Makassar Status : DIAKUI (1 + 1 = 5 )

B I O D A T A

2

PEMBINAAN KARIR PNS DALAM

JABATAN FUNGSIONAL

3

DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL PNS

1. UU 43 TH 1999 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN)1.PP 16 THN 1994 SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DNGAN PP 40 THN 2010 (TTG

JABATAN FUNGSIONAL PNS)2.KEPPRES NO 87 TAHUN 1999 ( TTG RUMPUN

JABATAN FUNGSIONAL P N S )

DLM PERATURAN PEMERINTAH NO 16 THN 1994 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DGN PP 40 THN 2010, TENTANG JABATAN FUNGSIONAL (JABATA KARIER)

YG DIMAKSUD DENGAN JAB.FUNGSIONAL ADALAH :

KEDUDUKAN YG MENUNJUKAN TUGAS,TGGJWB,WWNGHAK SEORANG PNS DLM SUATU SATUAN ORGANISASIYG DL PELAKSANAAN TUGASNYA DIDASRKAN PADAKEAHLIAN ATAU KETERAMPILAN TERTENTU YG BERSIFAT MANDIRI

4

JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN ADALAH : KEDUDUKANYG MENUNJUKAN TUGAS YG MEMPERGUNAKAN PROSEDUR DAN TEKNIK KERJA TERTENTU SERTA DILANDASI KEWENGANPENANGANAN BERDASARKAN SERTIFIKASI YG DITENTUKAN

JAB.FUNGSIONAL KEAHLIN ADALAH : KEDUDUKN YG MENUNJUKAN TUGAS YG DILANDASI OLEH PENGETAHUAN,METEDOLOGIDAN TEKNIK ANALISIS YG DIDASARKAN ATAS DISIPLIN ILMU YBS DAN ATAU BERDASARKAN SERTIFIKASI YG SETARA DGN KEAHLIAN

RUMPUN JAB.FUNGSIONAL ADALAH : HIMPUNAN JAFUNG YG MEMPUNYAI FUNGSI DAN TUGAS BERKAITAN ERAT SATU DGN YGLAINNYA DLM MELAKSANAKAN TUGAS UMUM PMERINTAHAN

DLM PP 40 THN 2010 , MENGATUR TENTANG A.L :

1. WEWENANG PENETAPAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL,JABATAN FUNGSNAL DAN A K SERTA INSTANSI PEMBINA JAFUNG.

5

2. PRESIDEN MENETAPKAN RUMPUN JAFUNG ATAS USUL MENTERI YG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

3. MENTERI YG MENANGANI URUSAN PMRNTAHAN DI BIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA MENETAPKAN JAFUNG DAN ANGKA KREDITNYA SERTA INSTANSI PEMBINA JAFUNG TSB,DAN PENETAPAN TSB STELAH MENDAPAT PER- TIMBANGAN TERTULIS DARI KA.BKN DGN MENGACU PADA RUMPUN JABATAN YG DIATUR OLEH PRESIDEN

4. PENGANGKATAN PNS KE DLM JAFUNG DITETAPKAN OLEH PJBT YBWNG SESUAI FORMASI YG TELAH DITETAPKAN

5. PENILAIAN PRESTASI KERJA BAGI PJBT FUNGSIONAL DITE- TAPKAN DGN ANGKA KREDIT OLEH PEJBT YG BRWNG SETE- LAH MENDENGAR PRTIMBANGAN TIM PENILAI(TIM PENILAI DIBENTUK OLEH PIMPINAN INSTANSI).

6

6. KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JAFUNG SETINGKAT LBH TINGGI DISAMPING DIWAJIBKAN MEMENUHI SYARAT- SYARAT SEBAGAIMANA YG TLH DITETAPKAN DLM PERATURAN YG BERLAKU JUGA DISYARATKAN DGN

ANGKA KREDIT

7. PERPINDAHAN JAB STRUKTURAL KE JAFUNG ATAU JAFUNG KE DLMJAB.STRUKTURAL DIMUNGKINKAN SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN UTK MASING- MASING JABATAN TSB.

8. PEMBINAAN JAFUNG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

9. TUNJANGAN JAFUNG YG MNDUDUKI JAFUNG DAN TELAH DITETAPKAN A K DIBERIKAN TUNJANGAN FUNGSIONAL. DAN BESARNYA TUNJANGAN TSB DIATUR DGN KEPPRES.

7

KEPPRES 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JAB.FUNGSIONALPEGAWAI NEGERI SIPIL.TUJUAN PENETAPAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL ADALAH:UNTUK MEWADAHI KEBERADAAN DAN SEKALIGUS SEBAGAILANDASAN BAGI PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIANDAN/ATAU JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN YG DIPERLUKANOLEH PEMERINTAH DLM RANGKA TERSELENGGARANYA TUGASUMUM PEMERINTAHAN.1.JENJANG JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN YANG PELAKSANAANTUGASNYA SBB:

A.MENSYARATKAN KUALIFIKASI PROFESIONAL DGN PENDIDIKAN SERENDAH-RENDAHNYA SARJANA (S.1)B.MELIPUTI KEGIATAN YG BERKAITAN DGN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,PENINGKATAN DN PENERAPAN KONSEP DAN TEORI SERTA METODE ,ADAPUN JENJANG JABATANNYA SEBAGAI BERIKUT : III/A-III/B JENJANG PERTAMA

III/C-III/D JENJANG MUDAIV/A-IV/C JENJANG MADYAIV/D-IV/E JRNJANG UTAMA

8

2. JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN YG PELAKSANAAN TUGASNYA SBB:

A.MENSYARATKAN KUALIFIKASI TEKNISI PROFESIONAL DAN/ATAU PENUNJANG DGN PENDIDIKAN SERENDAH- RENDAHNYA SMU,SMK DAN SETINGGI-TINGGINYA D-3

B.MELIPUTI KEGIATAN TEKNIS OPERASIONALYG BERKAITAN DGN PENERAPAN KONSEP ATAU METODA OPERASIONAL DARI SUATU BIDANG PROFESI.

ADAPUN JENJANG JAFUNG TINGKAT TERAMPIL SBB :

II/A JENJANG PEMULAII/B-II/D JENJANG PELAKSANAIII/A-III/B JENJANG PELAKSANA LANJUTANIII/C-III/D JENJANG PENYELIA

9

BESARNYA TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL UTK MASING-MASING JAFUNG KEAHLIAN SBB:

JENJANG UTAMA,SETINGGI-TINGGINYA SAMA DENGAN TUNJA-NGAN JABATAN STRUKTURAL ES.Ia

JENJANG MADYA,SETINGGI-TINGGINYA SAMA DENGAN TUNJA-NGAN JABATN ES.IIa

JENJANG MUDA,SETINGGI-TINGGINYA SAMA DENGAN TUNJA –NGAN ES.IIIa

JENJANG PERTAMA,SETINGGI-TINGGINYA SAMA DGN TUNJA -NGAN ES.IVa

10

BESARNYA TUNJANGAN JAFUNG TINGKAT TERAMPIL SBB:

JENJANG PENYELIA,SETIGGI-TINGGINYA SAMA DENGAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL ES.IIIa

JENJANG PELAKSANA LANJUTAN,SETINGGI-TINGGINYA SAMADENGAN TUNJANGAN JAB.STRUKTURAL ES.Iva

JENJANG PELAKSANA,SETINGGI-TINGGINYA SAMA DENGANTUNJANGAN JAB.STRUKTURAL ES.Va

JENJANG PELAKSANA PEMULA,SETINGGI-TINGGINYA SAMADENGAN TUNJANGAN JAB.STRUKTURAL ES.Vb

11

TATA CARA PERMINTAAN ,PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 39 TAHUN 2007TANGGAL 22 NOVEMBER 2007.

PSL 2,TATA CARA PERMINTAAN,PEMBERIAN,DANPENGHENTIANTUNJANGAN JAFUNG BERLAKU BAGI SEMUA PNS YG DIANGKATDALAM JABATAN FUNGIONAL DGN PERTURAN PRESIDEN.

A.PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JAFUNG. *TUNJANGAN JAFUNGNYA TELAH DITETAPKAN DGN PEPRES. *PEMBERIAN TUNJANGAN TSB TDK DPT BERLAKU SURUT DARI TGL PENETAPAN KEP.PENGANGKATAN DLM JAFUNG. *PNS YG TELAH DIANGKAT DLM JAFUNG,TAPI TUNJANGAN BARU DITETAPKAN KEMUDIAN,MAKA PEMBERIAN TNJNGAN TSB DITETAPKAN TERSENDIRI DGN KEP PJYBW.

12

*KHUSUS BAGI PNS YG DIANGKAT DAN DITUGASKAN SBG DOSEN YG DIBERI TUGAS TAMBAHAN MEMIMPIN PERGRUAN TINGGI SBG REKTOR,PMBANTU REKTOR,DEKAN,KETUA SKLH TINGGI,PEMBANTU KETUA,DIREKTUR POLITEKNIK,PMBNTU DIREKTUR,DIBERIKAN TUNJANGAN DOSEN YG DIBERI TUGAS TAMBAHAN YG BESARNYA SESUAI DGN PEPRES YG MENGATUR TTG TUNJANGAN DOSEN*DAN BAGI PNS YG MENDUDUKI JAFUNG DPT MERANGKAP JABATAN STRUKTURAL,HANYA DIBERIKAN SATU (1) TUNJANGAN JABATAN YG MENGUNTUNGKAN.CTH: JAKSA, PENELITI,DAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANB.PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN a.PJBT PEMBUAT DAFTAR GAJI MENGAJUKAN USUL PERMINTAAN PMBYARAN TUNJANGAN JAFUNG BRSAMAAN DGN PERMINTAAN GAJI KPD KPPN (KA.PELAYANAN PRBNDHARAAN NEGARA)/KA. BIRO/KABAG KEUANGAN PEMDA YBS b.MELAMPIRKAN SK PNGKTAN JAFUNG DAN SPMT KALAU BARU DIANGKAT DLM JAFUNG. c.TNJANGAN DIBYRKAN TMT TGL 1 BLN BERIKUTNYA SETELAH SECARA NYATA MLKSANAKAN TUGAS BRDSRKAN (SPMT)

•

13

d.PELAKSANAAN TUGAS YG DIMULAI TGL 1 (SATU), TUNJANGAN DIBAYARKAN PADA BULAN ITU JUGAe. APABILA BERTEPATAN GN HARI LIBUR SEHINGGA PELAKSANAAN TGSNYA DILAKSANAKAN PADA TGL BERIKUTNYA,TUNJANGAN JAFUNG DIBAYARKAN PADA BULAN ITU JUGA

C. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JAFUNG DIHENTIKAN TERHITUNG MULAI BULAN BERIKUTNYA APABILA : a.DIBEBASKAN SEMENTARA DR JAFUNG b.MENJALANI CT BESAR c.DIBERHENTIKAN DR JAFUNG d.BERHENTI/DIBRHENTIKAN SBG PNS e.DIANGKAT DLM JAB.STRUKTURAL

14

*KHUSUS BAGI PEJBT FUNGSIONAL YG DIBEBASKAN SEMENTARA DR JAFUNG KARENA TUGAS BELAJAR LBH 6 BULAN,MAKA TUNJANGAN JABFUNG DIHENTIKAN MULAI BULAN KE TUJUH. CTH : TUBEL 01-11-2008, TUNJANGAN DI HENTIKAN PADA BULAN MEI 2009. APABILA YBS DIANGKAT KEMBALI DLM JAFUNG PADA TGL 10 JULI 2010,MAKA TUNJANGAN DIBYRKAN BLN AGUSTUS 2010.(KP=4 TH BRDSRKAN PENDIDIKAN)

*KHUSUS BAGI PNS WANITA YG MENJALANI CLTN UTK PERSALINAN KE 4 dst.UTK PALING LAMA 3 BLN TDK MNERIMA GAJI DAN TUNJANGAN

*BAGI PNS YG MENJALANI CT BESAR DAN CLTN,MAKA TUNJANGAN DIHENTIKAN MULAI BLN BERIKUTNYA

1

16

Manajemen PNS keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yg meliputi:

• perencanaan• pengadaan• pengembangan• penempatan• promosi• penggajian• kesejahteraan• pemberhentian

pns diangkat dalam jabatan dan pangkat

pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesusai kompetensinya- prestasi kerja – jenjang pangkat – syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin – suku – agama – ras – n golongan

pengangkatan PNS dalam pangkat awal didasarkan kepada pendidikan formal

17

jabatan dalam bidang eksekutif yang di tetapkan berdasarkan peraturan per u-2 an termasuk

jabatan-2 dalam kesekretariatan lembaga Tertinggi/tingg negara dan kepaniteraan pengadilan

jabatan struktural n jabatan fungsionalyang hanya dapat di duduki oleh

Pegawai Negeri Sipil (brlaku bg pns pst/daerah)

jabatan negeri yang menjadi tugas pokokpada satuan organisasi pemerintah

1818

jabatan (kompetensi)jabatan (kompetensi)kedudukan yang menunjukkan

tugas – tanggungjawab – wewenang – hakseseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara

strukturalstruktural tugas memimpin satuan organisasi (leader and manager)

fungsionalfungsional tugas keahlian dan/atau ketrampilan mandiri

pangkat (dasar penggajian)pangkat (dasar penggajian)Kp dua aspek,jabatan dan pndidikanKp dua aspek,jabatan dan pndidikan

kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan

kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian harga jabatan

19

20

kualifikasi profesionalbersifat keahlian didasarkan pada ilmu

pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan berkelanjutan secara sistematis, pelaksanaan tugasnya

meliputi penelitian – pengembangan ilmu pengetahuan – pengembangan dan penerapan konsep – teori – ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberi pengajaran

dan terikat pada etika profesi

kualifikasi teknisbersifat ketrampilan didasarkan pada

ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis, pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan

teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatih dan terikat pada etika profesi

21

Pengangkatan dlmjab fung bagi PNS

yang melaksanakan tugas pokok jabfung sebelum peraturan

Ditetapkan

pengangkatan untuk

mengisi lowongan

formasi melalui

cpns

pengangkatan yg dilakukan melalui pemindahan dari

js atau jf lain ke dalam jab. fung

tertentu (114)

22

Ahli • Pertama ( III/a - III/b )• Muda ( III/c - III/d )• Madya ( IV/a - IV/b - IV/c ) • Utama ( IV/d – IV/e )

Terampil • P. Pemula ( II/a )• Pelaksana ( II/b-II/c-II/d )• P.Lanjutan ( III/a - III/b)• Penyelia ( III/c – III/d )

pengangkatan pns dalam jf pada instansi pemerintahpengangkatan pns dalam jf pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai denganditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan formasi jabatanformasi jabatan

penilaian prestasi kerja pejabat fungsional ditetapkanpenilaian prestasi kerja pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setedengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang sete lah mendengar pertimbangan tim penilailah mendengar pertimbangan tim penilai

tim penilai dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jftim penilai dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jf atau oleh pimpinan instansi pengguna jfatau oleh pimpinan instansi pengguna jf

?? tidak bisa penilaian borongan

24

penilaian kompetensikemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS

berupa pengetahuan – ketrampilan – dan sikap perilakuyang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas jabatannya

penilaian prestasi kerja

jabatan fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengarpertimbangan tim penilai.

25

satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atausatuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atauakumulasi nilai butir kegiatan yang harusakumulasi nilai butir kegiatan yang harus

dicapai oleh pejabat fungsional yangdicapai oleh pejabat fungsional yangdigunakan sebagai salah satudigunakan sebagai salah satu

syarat untuk pengangkatansyarat untuk pengangkatandan kenaikan pangkatdan kenaikan pangkat

dalam jabatandalam jabatanfungsional fungsional

26

setiap pejabat fungsional wajib mencatatdan menginventarisir hasil kerja masing-masing,dari hasil inventarisasi kegiatan tersebut apabila

telah memenuhi jumlah angka kredit untukkenaikan jabatan/pangkat maka pejabat

fungsional yang bersangkutan secarahirarki mengajukan penilaian dan penetapan angka kredit

kepada pejabat ybw

27

tim penilai instansi pusat tim penilai provinsi tim penilai kabupaten/kota tim penilai unit kerja

tim penilai teknis tim penilai pengganti

28

ketentuan untuk menjadi anggota tim penilai angka kredit

jabatan/pangkat tidak boleh lebih rendah dengan yang dinilai

memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai dapat aktif melaksanakan penilaian

masa jabatan 3 tahun, dapat diangkat 2 kali berturut- turut

> dapat diangkat kembali setelah tenggang waktu 1 masa jabatan

29

tim penilai dan pembentukan tim penilai AK jabatan fungsional oleh instansi pengguna mengacu pada masing-masing Kep Men PAN/Per

Men PAN yang mengatur jabatan tsb.

pembentukan tim penilai jabatan fungsional adalah 1 (satu) tim penilai untuk 1 (satu) jabatan fungsional

SE Men.PAN No. B/81/M.PAN/1/2007 tgl 18 Januari 2007

instansi yang menerapkan jabatan fungsional dan telah membentuk tim penilai, namun belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, agar segera melakukan penataan terhadap tim penilai yang telah dibentuknya mengacu pada

hal-hal tersebut di atas

30

kegiatan yang sesuai dengan tingkat dan jenjang jabatan dalam: - unsur - sub unsur - butir kegiatan - sub butir kegiatan (lampiran I dan II Per. Men PAN)

tidak boleh menambah kegiatan dalam unsur – sub unsur – butirkegiatan – sub butir kegiatan termasuk penyetaraan kegiatan

31

mmelakukan tugaselakukan tugas diatasdiatas jenjang jabatan jenjang jabatan

dinilai dinilai 80%80% dari besaran ak untuk kegiatan yang dari besaran ak untuk kegiatan yang

bersangkutan bersangkutan

melakukan tugasmelakukan tugas dibawahdibawah jenjang jabatanjenjang jabatan

dinilai dinilai 100 %100 % dari besaran ak untuk kegiatan yang dari besaran ak untuk kegiatan yang

bersangkutanbersangkutan

32

Membuat karya ilmiahsebanyak-banyaknya 4 orang penulisapabila 2 orang penulis, AK nya

60 % penulis utama 40 % penulis pembantu

b. apabila 3 orang penulis, AK nya


c. apabila 4 orang penulis, AK nya


33

1. Dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi

2. Jumlah angka kredit yg telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dlm jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yg dimiliki

3. Jumlah angka kredit yang telah memenuhi syarat untuk naik pangkat, setiap kali naik pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan angka kredit 20 % dari penjenjangan yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

34

unsur utama > 80 % - pendidikan - tugas pokok - pengembangan profesi unsur penunjang < 20

% kegiatan yang

menunjang tugas organisasi. komposisi penilaian :

1. angka kredit kumulatif2. angka kredit penjenjangan ~ tugas pokok tidak boleh kurang dari 80 % ~ penunjang tidak boleh lebih dari 20 %

35

Januari untuk kenaikan pangkat April

Juli untuk kenaikan pangkat Oktober

penilaian paling kurang dilakukan

1 (satu) kali dalam setahun

36

lamanya lebih dari 961 jam nilai 15lamanya antara 641 - 960 jam nilai 9lamanya antara 401 - 640 jam nilai 6lamanya antara 161 - 401 jam nilai 3lamanya antara 81 - 160 jam nilai 2lamanya antara 30 - 80 jam nilai 1

37

GURUPEROLEH IJASAH DARI LPTK DINILAI 15

DOKTOR (S3) 200

SARJANA/ D IV 100

SM / D. III 60

SLTA/DI 2538

PER. MEN. PAN NO: PER/60/M.PAN/6/2005Berlaku 1 Juni 2005

15

20

40

50

50

35

75

MAGISTER (S2) 150

D. IID. II 4040

60

39

angka kredit pendidikan formal sesuai dengan Per/60/M.PAN/2005

berlaku bagi pejabat fungsional yang

memperoleh peningkatan pendidikan setelah 1 Juni

2005

~ inspassing~ pengangkatan pertama

~ perpindahan

kenaikan jabatankenaikan jabatan

sekurang-kurangnya 1 th dalam jabatan telah memenuhi jumlah AK yang ditentukan semua unsur penilaian dalam DP – 3 sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 th terakhir

kenaikan pangkatkenaikan pangkat

sekurang-kurangnya 2 th dalam pangkat terakhir telah memenuhi jumlah AK yang ditentukan semua unsur penilaian dalam DP – 3 sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 th terakhir

40

keahlian :

80 120 160 240 320 440 560 680 840 (U min)

20 30 40 60 80 110 140 170 210 (P mak)

100 150 200 300 400 650 700 850 1050 (kum)

Keterampilan :

16 32 48 64 80 120 160 240 (U min)

4 8 12 16 20 30 40 60 (P mak)

20 40 60 80 100 150 200 300 (kum)

AK Kumulatif unsur utama dan unsur penunjangmin 80% dan mak 20 %

41

JF KeterampilanPelaksana P = 15 AK : 5000 jam = 0,003 Pelaksana = 20 AK : 5000 jam = 0,004Pelaksana L = 50 AK : 5000 jam = 0,010Penyelia = 100 AK : 5000 jam = 0,020

JF keahlianPertama = 50 AK : 5000 jam = 0,010Muda = 100 AK : 5000 jam = 0,020Madya = 150 AK : 5000 jam = 0,030Utama = 200 AK : 5000 jam = 0,040

42

Jabatan Gol Ru A.KKewajiban

Jam kerja Efektif PNS1 th = 1250 jm

AK. Perjam efektif

P. PEMULA II/a 15 1250 x 4 th 0,003

PELAKSANA II/b-II/c-II/d 20 1250 x 4 th 0,004

P. LANJUTAN III/a – III/b 50 1250 x 4 th 0,010

PENYELIA III/c – III/d 100 1250 x 4 th 0,020

43

Jabatan Gol Ru A.KKewajiban

Jam kerja Efektif PNS1 th = 1250 jm

AK. Perjam efektif

PERTAMA III/a – III/b 50 1250 x 4 0,010

MUDA III/c – III/d 100 1250 x 4 0,020

MADYA IV/a-IV/b-IV/c 150 1250 x 4 0,030

UTAMA IV/d – IV/e 200 1250 x 4 0,040

44

pimpinan instansi, sekda propinsi/kabupaten/kota (pejabat lain yg ditunjuk paling rendah eselon II) kepada pimpinan instansi – gol IV/b keatas. kepala dinas propinsi/kabupaaten/kota (pejabat lain yg ditunjuk paling rendah eselon

III) kepada sekda propinsi/kabupaten/kota untuk gol IV/a kebawah dilingkungan masing-

masing. kepala biro, kepala bagian kepala kantor

wilayah untuk gol III/d ke bawah di lingkungannya kepada kepala dinas/kepala kantor wilayah masing-masing.

45

angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

setelah mendengar/mendapat rekomendasi dari tim penilai, yang digunakan sebagai

syarat:

penetapan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan,karena itu anggota tim penilai harus benar-benar bekerja secara profesional cermat –

teliti – obyektif – dan memiliki komitmen yang tinggi

~ pengangkatan dalam jabatan ~ kenaikan pangkat dan/atau

~ kenaikan jabatan

46

Menteri (pejabat eselon I yg ditunjuk)Menteri (pejabat eselon I yg ditunjuk) * Jafung Madya dan Utama* Jafung Madya dan Utama

(Instansi Pembina & Pengguna)(Instansi Pembina & Pengguna)

→ → Sekjen Dep, Pimpinan LPND, Pim set LT/LTNSekjen Dep, Pimpinan LPND, Pim set LT/LTN (pejabat eselon II yg ditunjuk)(pejabat eselon II yg ditunjuk) * Jafung* Jafung Pertama s/d MudaPertama s/d Muda * Jafung* Jafung Pel Pemula s/d Penyelia Pel Pemula s/d Penyelia

(Departemen /LPND/LT/LTN)(Departemen /LPND/LT/LTN)

Sekda Propinsi / Kab /KotaSekda Propinsi / Kab /Kota (pejabat eselon II yg ditunjuk)(pejabat eselon II yg ditunjuk) * * JafungJafung Pertama s/d MudaPertama s/d Muda * * JafungJafung Pel. Pemula s/d Penyelia Pel. Pemula s/d Penyelia

(Propinsi/Kab/Kota)(Propinsi/Kab/Kota)

Spesimen tanda tangan pejabat yg berwenang menetapkan angka kreditdisampaikan kepada kepala BKN / Kantor Regional BKN

47

pejabat yang wewenangmengangkat – memindahkan – memberhentikan

dalam dan dari jabatan fungsional

ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku PP. Nomor 9 Tahun 2003

ditugaskan secara penuh diluar jabatan PP

menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan

dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat

diberhentikan sementara sebagai PNS

menjalani cuti diluar tanggungan negara (CLTN)

selesai pembebasan sementara

diangkat kembali4848

apabila pembebasan sementara telahselesai maka pejabat fungsional dapat diangkat kembali dengan

ketentuan jenjang jabatandi tentukan berdasarkan

angka kredit terakhir

49

seorang pejabat f dalam jangka waktu tertentuseorang pejabat f dalam jangka waktu tertentu (1th) setelah pembebasan sementaran tidak dpt(1th) setelah pembebasan sementaran tidak dpt mengumpulkan AK yang ditentukan diberhentimengumpulkan AK yang ditentukan diberhenti kan dari jabatan fungsionalnyakan dari jabatan fungsionalnya

50

vertikalvertikal diagonaldiagonal horizontalhorizontal

berpedoman padaberpedoman padakorelasi jabatan atau rumpun jabatan dankorelasi jabatan atau rumpun jabatan dan jf merupakan sumber pertama dan utamajf merupakan sumber pertama dan utama

untuk rekruitmen pejabat strukturaluntuk rekruitmen pejabat struktural51

5252

PNS

5353

( P.P. NOMOR 29 TH 1997 Jo P.P NOMOR 47 TH 2005 )

1. PNS dilarang menduduki jabatan rangkap

2. Pelarangan menduduki jabatan rangkap dikecualikan bagi PNS yg

diangkat dan ditugaskan dalam jabatan :

a. Jaksa , merangkap jabatan struktural di lingkungan kejaksanaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan.

b. Peneliti, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian.

c. Perancang, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan.

3. Jabatan struktural yg dapat dirangkap ditetapkan dgn Perpres

5454

secara selektif dapat dilakukan evaluasisecara selektif dapat dilakukan evaluasiuntuk untuk perpanjangan batas usiaperpanjangan batas usia pensiun pensiunsampai dengan 58 - 60 - 65 th dengansampai dengan 58 - 60 - 65 th dengandasar pertimbangan:dasar pertimbangan:

kaderisasikaderisasi kompetensikompetensi kesehatan kesehatan

( PP No 32 Th 1979 )

55

penyusunansurat

pernyataan melaksanakan

tugas

penyusunandaftar usul penetapan

angka kredit

DUPAKpenetapan

angka kredit oleh

pejabat yang berwenang

PAK

pejabatfungsional tim penilai

sekretariattim penilai

mengumpulkan bukti kegiatan

proses penilaian angka kredit mulai dari usul s/d ditetapkan PAK~ paling lama tiga bulan karena akan berpengaruh pada

penetapan a. Pengangkatan b. Kenaikan Jabatan c. Kenaikan Pangkat

56

pendidikan

tugas pokok

pengembangan profesi

penunjang

57

Harus mencantumkan:

tanggal bulan tahun persemester/pertahun

58

SURAT PERNYATAANMELAKUKAN KEGIATAN ……………………

Yang bertanda tangan di bawah ini : atasan lgsgNama .....................................................................NIP ..........………………......................................Pangkat/golongan ruang/TMT ..................………………..............................Jabatan ......................................………………..........Unit kerja ...............................................…………….…

Menyatakan bahwa :Nama .............pns yg dinilai..........................………………..........NIP .............................................………………....Pangkat/golongan ruang/TMT ....................................……………….............Jabatan .......................................………………..........Unit kerja .....................................………………............

Telah melakukan kegiatan …………………………. sebagai berikut :

No Uraian Kegiatan TanggalSatuan Hasil

JumlahVolume

Kegiatan

Besaran Angka Kredit

JumlahAngka Kredit

Keterangan/Bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1. menyortir 1-1-2010 kegiatan 100 - - trlmpir

2.

3.

4.

5.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .........................,...............................

Atasan Langsung

NIP.

59

SURAT PERNYATAANMELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama .....................................................................NIP ..........………………......................................Pangkat/golongan ruang/TMT ..................………………..............................Jabatan ......................................………………..........Unit kerja ...............................................…………….…Menyatakan bahwa :Nama .......................................………………..........NIP .............................................………………....Pangkat/golongan ruang/TMT ....................................……………….............Jabatan .......................................………………..........Unit kerja .....................................………………............

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi …………. sebagai berikut :


JumlahVolume

Kegiatan


JumlahAngka Kredit


1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.


Atasan Langsung

NIP.

60

SURAT PERNYATAANMELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS …………..


Telah melakukan kegiatan penunjang tugas ………….. sebagai berikut :


JumlahVolume

Kegiatan


JumlahAngka Kredit


1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

4.

5.


Atasan Langsung

NIP.

61

SURAT PERNYATAANTELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN …………..


Telah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan …… sebagai berikut :


JumlahVolume

Kegiatan


JumlahAngka Kredit


1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.


Atasan Langsung

NIP.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN …….

NOMOR :

Masa penilaian, tanggal ……… s/d ……..

KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama :

2. NIP :

3. Nomor seri KARPEG :

4. Tempat dan Tanggal Lahir :

5. Jenis Kelamin :

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :

7. Pangkat/ golongan ruang/ TMT :

8. Jenjang jabatan tingkat terampil :

9.Masa Kerja Golongan Lama :

Baru :

10. Unit Kerja : 62

NO

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNIT KERJA/ TIM PENILAI

PENGUSUL

lama baru jumlah lama baru jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8

I UNSUR UTAMA

1. PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

1. Doktor

2. Pasca Sarjana

2. Sarjana/D IV

B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

kepegawaian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Pelatihan (STTPL) atau sertifikat

1. Lamanya lebih dari 960 jam

2. Lamanya antara 641 - 960 jam





JUMLAH

63

TUGAS POKOK

JUMLAH

64

1 2 3 4 5 6 7 8

. PENGEMBANGAN PROFESI

JUMLAH PENGEMBANGAN PROFESI65

1 2 3 4 5 6 7 8

II PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA + UNSUR PENUNJANG

66

III LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

1. Surat Pernyataan melakukan kegiatan

2.

3. dst

……, Tanggal

Yang bersangkutan

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul

……Tanggal ……

NIP.

V Catatan Anggota Tim Penilai

……Tanggal ……

(Nama Penilai I

NIP.

(Nama Penilai II

NIP.

VI Catatan Ketua Tim Penilai

……,Tanggal ……

Ketua Tim Penilai

NIP.

67

REKAPITULASI PENILAIAN ANGKA KREDIT ………………… PERIODE :

Nama :N I P :Pangkat/Golongan :Jabatan :Unit Kerja :

No Usulan Kegiatan Yang DinilaiUsulanNilai

KelengkapanHasil

PenilaianKeterangan

Bukti Hasil Volume Kegiatan

I A. Pendidikan a. Formal b. Diklat

II …………….

III Pengembangan Profesi

Jumlah (I+II+III+IV+V)

IV Penunjang

Jumlah (VI)

V Kegiatan 1 Tingkat diatas/dibawah Jenjang Jabatan

Jumlah (I+II+III+IV+V+VI+VII)

Jakarta,Ketua Tim Penilai

…………………..

Tim Penilai I

…………………..

Tim Penilai II

………………….. 68

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT ………………… PERIODE :

Nama :N I P :Pangkat/Golongan :Jabatan :Unit Kerja :

No Unsur Sub UnsurUsulan penilaian

Angka KreditHasil PenilaianAngka Kredit

Keterangan

A I. Utama a. Pendidikan 1) Formal 2) Diklat

b. …………………

c. Pengembangan Profesi

Jumlah

B II.Penunjang Penunjang

Jumlah

C Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

Jakarta,Ketua Tim Penilai

…………………..

Tim Penilai I

…………………..

Tim Penilai II

…………………..69

PENETAPAN ANGKA KREDIT-------------------------------------------------------------------Nomor : / / ........... /

Instansi : Masa Penilaian : ................................ s/d .................................

I KETERANGAN PERORANGAN

1 N a m a

2 N I P

3 Nomor Seri KARPEG

4 Pangkat / Golongan Ruang / TMT

5 Tempat dan Tanggal Lahir

6 Jenis Kelamin

7 Pendidikan Tertinggi

8 Jabatan Fungsional / TMT

9 Masa Kerja golonganLama

Baru

10 Unit kerja

II PENETAPAN ANGKA KREDIT

1 UNSUR UTAMA L A M A B A R U JUMLAH

A 1) Pendidikan Formal

2) Pendidikan & Pelatihan dan (STTPP)

B ………………….

C Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama

2 UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas ……………….

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN…………………. / PANGKAT……………….. / TMT…………………

ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Ditetapkan di : Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan Pada tanggal :TEMBUSAN : disampaikan kepada :1. yang bersangkutan; -----------------------------------------------2. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan; -------------------------------------- 3. Pejabat lain yang dipandang perlu. ______________________

NIP.

70

71

72

PERMASALAHAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

* PENGANGKATAN PERTAMA : USIA,PENDIDIKAN,STATUS MSH CPNS,PEROLEHAN AK SETIAP BUTIR KEGIATAN JMLH SAMA, UNSUR UTAMA KRG 80% DAN U.PNJANG LBH 20%

* PENGANGKATAN KEMBALI DLM JAFUNG : PENILAIAN PAK SEJAK DIANGKAT KMBALI,(DINILAI SEJAK KPN YBS DIBEBASKAN),USIA YG DIPRSYRTKAN,PERLAKUAN TUBEL YG TDK SESUAI JABATAN FUNGSIONAL YG DIDUDUKI SBLMNYA, PERALIHAN DARI TERAMPIL KE AHLI (65%),APABILA PADA SAAT SETELAH DI ALIHKAN,AK TDK MEMENUHI SYARAT KE GOL RUANG YG DI SYRTKAN,TP AK TRSBT DPT DIGUNAKAN UTK PENILAIAN JABATAN KEAHLIAN.( MELAMPIRKAN DUA PAK)

JABATAN FUNGSIONAL BARU

Documents