- --- ~~~) Pikiran Rakyat ~ Sabtu 0 Minggu 12 13 14 15a 16 27 28 29 ~ 31 ,:J Sep 0 Okt 0 Nov 0 Des Perda Administrasi Kependudukan Kota Bandung Ada Celah yang Mesti ~--- -- --- Ditambal -- - _.a :~ __ U NGKAPAN Sunda menyatakan bahwa, kini, Bandung sudah heurin leu tangtung. Begitu- lah memang kenyataannya. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk kota ini terus me- ningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Ke- pendudukan dan Pencatatan Sipil, sampai dengan 30 Ap- ril 2008, jumlah penduduk kota mencapai 2.223.901 ji- wa, dengan rata-rata laju pertumbuhan 306 jiwa per bulan. Sebagai bentuk perlin- dungan dan pengakuan sta- tus pribadi dan status hukum penduduknya,s~aktahun 2007, Pemkot Bandung te- rus melakukan pemutakhir- an data kependudukan. Un- tuk pengoptimalan pelayan- an, pemkot membuat regula- si baru, Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No- mor 20 dan 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ad- ministrasi Kependudukan dan Retribusi Administrasi Kependudukan. Isu krusial dalam perda itu adalah penghapusan retribu- si pembuatan kartu keluarga (KK),kartutandapenduduk (K1'P), akta kelahiran, serta akta kematian. Konsekuensi- nya, Pemkot Bandung bakal kehilangan pendapatan sedi- iqtnya Rp 3,5 miliar per ta- hun dari sektor itu. Akan te- tapi, sabar dulu. Pemkot Bandung baru akan mereali- sasikan ketentuan perda ter- sebut enam bulan ke depan. "Pemberlakuan perda per- lu didukung petunjuk teknis berupa perwal (peraturan wali kota) dan sosialisasi. Ka- mi targetkan, perumusan perwal dan petunjuk teknis lain selesai dalam tiga bulan. Ditambah dengan proses so- sialisasi, perda diharapkan bisa diberlakukan pertengah- an Juli 2009," ungkap Kepa- la Dinas Kependudtikan dan Pencatatan Sipil Endang _Warsoma, Selasa (27[11 - - -- - -- --.- -- --- - --- SEIAIN kepada penduduk "asli",ketentuan perda terse- but juga diberlakukankepada para pendatang. Hal ini, me- nurut Endang Warsoma,un- tuk menghilangkancitra nega- tifbagi wargapendatang ter- hadap pelayananPemkot Ban- dung, terutama dalam hal pe- layanan pembuatan KTP. "Mereka selalu bilang, membuat KTPdi Kota Ban- dung itu prosesnya sulit, waktunya lama, dan biaya- nya mahal," ujarnya. Dengan dihapuskannya re- tribusi empat jenis adminis- trasi kependudukan, kata Endang, alasan klasik seperti itu tidak bisa lagi ditoleransi. "Untuk pendatang yang me- netap, mulai dari pekeIja hingga pedagang kaki lima, mereka harns membuat kar- tu identitas penduduk musi- man (kipem) untuk bisa ting- gal satu tahun di Kota Ban- dung. Kalau menetap lebili dari itu, mau tidak mau, me- reka harns mengurus surat keterangan pindah tempat tinggal dan membuat KTPdi Bandung," tuturnya. Persoalan menjadi kom- pleks ketika ketentuan perda tersebut diterapkan kepada kalangan mahasiswa yang berasal dari luar Kota Ban- dung. Mempertimbangkan masa kuliah, pada umum- nya, mahasiswa pendatang menetap di Kota Bandung selama minimal empat ta- hun. Sementara itu, masa berlaku kipem hanya satu ta- hun dan dapat diperpanjang satu kali untuk satu tahun berikutnya. Jika menilik aturan yang bakal diterapkan kepada kaum pekeIja dan PKL,mereka pun seharusnya membuat KTPKota Ban- dung. Pada kenyataannya, hal itu sulit diterapkan kepada me- reka. Pasalnya, sebagian be- sar mahasiswa sudah memi- liki KTPdi daerah asal ma- sing-masing. Jika ingin membuat KTPKota Ban- dung, secara yuridis, mereka harus mencabut KTPdari daerah asalnya. Bilatidak, sanksi kepemilikan KTPle- bili dari satu, jelas akan men- jerat mereka, Pemoerlakuan perda, kata dia, tak sebatas penghapusan retribusi, tetapi juga penega- kan hukum berupa sanksi bagi para pelanggar, sesuai ketentuan UU Nomor 23 Ta- hun 2006. "Misalnya, bagi penduduk yang diketahui memiliki KK atau KTP lebih dari satu akan dikenakan sanksi ancaman penjara pa- ling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 25 juta. Be- gitu pula dengan penduduk yang bepergian tanpa mem- bawa KTP akan dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00," ujar Endang. Hal senada diungkapkan Apep Insan Parid, Kepala Subbagian Umum dan Kepe- gawaian pada dinas itu. Me- nurut dia, selama ini, pem- buatan akta kelahiran untuk penduduk Kota Bandung yang berusia lebili dari satu tahun belum dikenakan atur- an berdasarkan undang-un- dang yang berlaku. "Mereka masili bisa dilayani, sama se- kali belum ada sanksi. Hanya ada pembedaan besaran re- tribusiuntuksetiapjangka waktu keterlambatan," tutur Apep. Namun, ketika perda di- berlakukan, nanti, pemkot akan mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2006, Per- aturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. "Nanti,penduduk yang berusia lebili dari satu tahun tidak akan dilayani pembuatan akta kelahiran- nya, kecuali ada penetapan pengadilan bahwa nama dia adalah A, putra dari j>asang- an B dan C," katanya. Oleh karena itulah, ujar Apep, pemahaman mengenai permasalahan tersebut harus mendalam ditanamkan kepa- <himasyarakat. Jangan sampai ada anggapan negatif, "Bikin aktanya memang gratis, tetapi harus repot ke pengadilan du- Jut tutur ~..R.. Hal penting lain yang harus dipahami adalah mengenai sanksi keterlambatan pengaju- an pembuatan KTP. Sesuai peraturan yang ada, perpan- jangan harus diajukan 14 hari sebelum masa berlaku KTP la- ma habis. Untuk pemohon KTP barn, memang tidak ada sanksijika pengajuan dilaku- kan lewat dari tanggal kelahir- an penduduk bersangkutan. Namun, masa berlaku KTP te- tap akan dihitung dari tanggal kelahiran si pemohon. "Misal- nya, si A lahir pada bulan Ja- nuari, tetapi dia barn meng- ajukan pembuatan KTP pada Maret. Masa berlaku tetap di- hitung dari Januari," ucapnya. Apep menambahkan, tidak ada aturan baku yang meng- haruskan masa berlaku KTP disesuaikan dengan tanggal kelahiran. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan agar orang mudah masa berlaku kartu identitasnya masing- masing. "Kendati begitu, tetap saja ada orang yang lupa masa berlaku KTP-nya. Selama ini, sanksi tidak diterapkan dalam keterlambatan pengajuan per- panjangan KTP. Namun, ber- dasarkan UU yang turunan- nya tercantum dalam perda, setiap keterlambatan pengaju- an perpanjangan KTP akan di- kenakan sanksi paling tinggi Rp 1juta, " ujarApep. Kendati demikian, Apep mengakui, sanksi denda sebe- sar itu tidak bisa serta-merta diterapkan secara kaku karena justru akan memberatkan ma- syarakat. Untuk itu, di dalam perwal, pemkot tengah me- nyusun besaran denda yang disesuaikan dengan masa waktu keterlambatan pengaju- an perpanjangan KTP. "Misalnya, bila terlambat sehari, dendanya sekian ribu rupiah. Kalau keterlambatan- nya dinilai benar-benar sudah keterlaluan, barn denda mak- simal itu bisa diterapkan," tu- tur Apep menjelaskan. Berlatar sejumlah ketentuan itu, kata Apep, dinas akan me- nyosialisasikan perda tersebut secara maraton agar tak teIja- di bias komunikasi di masya- rakat. - - Kliping Hum --
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- ---
~~~) Pikiran Rakyat~ Sabtu 0 Minggu
12 13 14 15a 1627 28 29 ~ 31
,:J Sep 0 Okt 0 Nov 0 Des
Perda Administrasi Kependudukan Kota Bandung
Ada Celah yang Mesti~----- ---
Ditambal- - - _.a :~ __
U NGKAPAN Sundamenyatakan bahwa,kini, Bandung sudah
heurin leu tangtung. Begitu-lah memang kenyataannya.Dari tahun ke tahun, jumlahpenduduk kota ini terus me-ningkat dari tahun ke tahun.Berdasarkan data Dinas Ke-pendudukan dan PencatatanSipil, sampai dengan 30 Ap-ril 2008, jumlah pendudukkota mencapai 2.223.901 ji-wa, dengan rata-rata lajupertumbuhan 306 jiwa perbulan.
Sebagai bentuk perlin-dungan dan pengakuan sta-tus pribadi dan status hukumpenduduknya,s~aktahun2007, Pemkot Bandung te-rus melakukan pemutakhir-an data kependudukan. Un-tuk pengoptimalan pelayan-an, pemkot membuat regula-si baru, Peraturan Daerah(Perda) Kota Bandung No-mor 20 dan 21 Tahun 2009tentang Penyelenggaraan Ad-ministrasi Kependudukandan Retribusi AdministrasiKependudukan.
Isu krusial dalam perda ituadalah penghapusan retribu-si pembuatan kartu keluarga(KK),kartutandapenduduk(K1'P), akta kelahiran, sertaakta kematian. Konsekuensi-nya, Pemkot Bandung bakalkehilangan pendapatan sedi-iqtnya Rp 3,5 miliar per ta-hun dari sektor itu. Akan te-tapi, sabar dulu. PemkotBandung baru akan mereali-sasikan ketentuan perda ter-sebut enam bulan ke depan.
"Pemberlakuan perda per-lu didukung petunjuk teknisberupa perwal (peraturanwali kota) dan sosialisasi. Ka-mi targetkan, perumusanperwal dan petunjuk teknislain selesai dalam tiga bulan.Ditambah dengan proses so-sialisasi, perda diharapkanbisa diberlakukan pertengah-an Juli 2009," ungkap Kepa-la Dinas Kependudtikan danPencatatan Sipil Endang
_Warsoma, Selasa (27[11
- - -- - -- --.-
-- ---
- ---
SEIAIN kepadapenduduk"asli",ketentuan perda terse-but juga diberlakukankepadapara pendatang. Halini, me-nurut EndangWarsoma,un-tuk menghilangkancitra nega-tifbagi wargapendatang ter-hadap pelayananPemkotBan-dung, terutama dalamhal pe-layananpembuatan KTP.
"Mereka selalubilang,membuat KTPdi Kota Ban-dung itu prosesnya sulit,waktunya lama, dan biaya-nya mahal," ujarnya.
Dengan dihapuskannya re-tribusi empat jenis adminis-trasi kependudukan, kataEndang, alasan klasik sepertiitu tidak bisa lagi ditoleransi."Untuk pendatang yang me-netap, mulai dari pekeIjahingga pedagang kaki lima,mereka harns membuat kar-tu identitas penduduk musi-man (kipem) untuk bisa ting-gal satu tahun di Kota Ban-dung. Kalaumenetap lebilidari itu, mau tidak mau, me-reka harns mengurus suratketerangan pindah tempattinggal dan membuat KTPdiBandung,"tuturnya.
Persoalan menjadi kom-pleks ketika ketentuan perdatersebut diterapkan kepadakalangan mahasiswa yangberasal dari luar Kota Ban-dung. Mempertimbangkanmasa kuliah, pada umum-nya, mahasiswa pendatangmenetap di Kota Bandungselama minimal empat ta-hun. Sementara itu, masaberlaku kipem hanya satu ta-hun dan dapat diperpanjangsatu kali untuk satu tahunberikutnya. Jika menilikaturan yang bakal diterapkankepada kaum pekeIja danPKL,mereka pun seharusnyamembuat KTPKota Ban-dung.
Pada kenyataannya, hal itusulit diterapkan kepada me-reka. Pasalnya, sebagian be-sar mahasiswa sudah memi-liki KTPdi daerah asal ma-sing-masing. Jika inginmembuat KTPKota Ban-dung, secara yuridis, merekaharus mencabut KTPdaridaerah asalnya. Bilatidak,sanksi kepemilikan KTPle-bili dari satu, jelas akan men-jerat mereka,
Pemoerlakuan perda, katadia, tak sebatas penghapusanretribusi, tetapi juga penega-kan hukum berupa sanksibagi para pelanggar, sesuaiketentuan UU Nomor 23 Ta-hun 2006. "Misalnya, bagipenduduk yang diketahuimemiliki KK atau KTP lebihdari satu akan dikenakansanksi ancaman penjara pa-ling lama 2 tahun atau dendapaling banyak Rp 25 juta. Be-gitu pula dengan pendudukyang bepergian tanpa mem-bawa KTP akan dikenakandenda administratif palingbanyak Rp 50.000,00," ujarEndang.
Hal senada diungkapkanApep Insan Parid, KepalaSubbagian Umum dan Kepe-gawaian pada dinas itu. Me-nurut dia, selama ini, pem-buatan akta kelahiran untukpenduduk Kota Bandungyang berusia lebili dari satutahun belum dikenakan atur-an berdasarkan undang-un-dang yang berlaku. "Merekamasili bisa dilayani, sama se-kali belum ada sanksi. Hanyaada pembedaan besaran re-tribusiuntuksetiapjangkawaktu keterlambatan," tuturApep.
Namun, ketika perda di-berlakukan, nanti, pemkotakan mengacu kepada UUNomor 23 Tahun 2006, Per-aturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2007, dan PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun2008. "Nanti,pendudukyang berusia lebili dari satutahun tidak akan dilayanipembuatan akta kelahiran-nya, kecuali ada penetapanpengadilan bahwa nama diaadalah A, putra dari j>asang-an B dan C," katanya.
Oleh karena itulah, ujarApep, pemahaman mengenaipermasalahan tersebut harusmendalam ditanamkan kepa-<himasyarakat. Jangan sampaiada anggapan negatif, "Bikinaktanya memang gratis, tetapiharus repot ke pengadilan du-
Jut tutur ~..R..
Hal penting lain yang harusdipahami adalah mengenaisanksi keterlambatan pengaju-an pembuatan KTP. Sesuaiperaturan yang ada, perpan-jangan harus diajukan 14harisebelum masa berlaku KTP la-ma habis. Untuk pemohonKTP barn, memang tidak adasanksijika pengajuan dilaku-kan lewat dari tanggal kelahir-an penduduk bersangkutan.Namun, masa berlaku KTP te-tap akan dihitung dari tanggalkelahiran si pemohon. "Misal-nya, si A lahir pada bulan Ja-nuari, tetapi dia barn meng-ajukan pembuatan KTP padaMaret. Masa berlaku tetap di-hitung dari Januari," ucapnya.
Apep menambahkan, tidakada aturan baku yang meng-haruskan masa berlaku KTPdisesuaikan dengan tanggalkelahiran. Hal itu dilakukandengan pertimbangan agarorang mudah masa berlakukartu identitasnya masing-masing. "Kendati begitu, tetapsaja ada orang yang lupa masaberlaku KTP-nya. Selama ini,sanksi tidak diterapkan dalamketerlambatan pengajuan per-panjangan KTP. Namun, ber-dasarkan UU yang turunan-nya tercantum dalam perda,setiap keterlambatan pengaju-an perpanjangan KTP akan di-kenakan sanksi paling tinggiRp 1juta, " ujarApep.
Kendati demikian, Apepmengakui, sanksi denda sebe-sar itu tidak bisa serta-mertaditerapkan secara kaku karenajustru akan memberatkan ma-syarakat. Untuk itu, di dalamperwal, pemkot tengah me-nyusun besaran denda yangdisesuaikan dengan masawaktu keterlambatan pengaju-an perpanjangan KTP.
"Misalnya, bila terlambatsehari, dendanya sekian riburupiah. Kalau keterlambatan-nya dinilai benar-benar sudahketerlaluan, barn denda mak-simal itu bisa diterapkan," tu-tur Apep menjelaskan.
Berlatar sejumlah ketentuanitu, kata Apep, dinas akan me-nyosialisasikan perda tersebutsecara maraton agar tak teIja-di bias komunikasi di masya-rakat.- - Kliping Hum
--
"Bagimereka yang beren-cana bekeIja di Kota Ban-dung setelah lulus, hal ini ti-dak menjadi kendala. Na-mun, lain halnya bagi mere-ka yang berniat kembali kedaerah asalnya setelah lulus,"tutur Endang. .
Di mtlta pakar Administra-si Publik Universitas Padjad-jaran Prof. Dr. Asep Kartiwa,hal itu memang perlu diper-timbangkan dalam penyu-sunan perwal. Menurut dia,ada baiknya kalau mahasis-wa pendatang ditanya me-ngenai rencana mereka kedepan.
"Jika hanya berniat tinggaldi Kota Bandung selama ma-sa kuliah, lebih bail<merekadibuatkan kipem saja. Na-mun, bila setelah lulus be-rencana mencari keIja di Ko-ta Bandung,barn mereka di-haruskan mencabut KTPdidaerah asal dan membuatKTPKota Bandung,"ujarnya.
Ia berpendapat, pembuat---- - - ~
an KTP barn dengan mening-galkan KTP lama dari daerahasal, sebaiknya dihindarkan.Alasannya, jika seorang pen-duduk terlalu sering bergantidata kependudukan di dae-rah berbeda dalam jangkawaktu yang singkat, me-mungkinkan teIjadinya dup-likasi data kependudukan.Hal itu, tentu, akan menyu-litkan pendataan untuk ber-bagai keperluan perencanaanpembangunan dan pendata-an jumlah pemilih dalam pe-milu.
"8elama ini, hal itu seringmembuat seorang warga ne-gara terdata sebagai pemilihdi dua daerah berbeda. Lebihjauh lagi, data kependuduk-an digunakan pemerintah se-tempat ':1ntuk pengukur~~
jumlah kemiskinan danpengangguran dalam rangkaperencanaan pembangunan.Jadi, duplikasi data jelasakan mengaburkan kondisiriil yang teIjadi. Akibatnya,rencana pembangunan bisamelenceng,"tutur Asep.
Mengomentari masa berla-ku kipem untuk mahasiswapendatang, Asep menilai,perlu dirumuskan aturanyang lebih fleksibel."Maha-siswa tidak bisa disamakandengan PKLatau pekeIja. Ti-dak mungkin kipem hanyaberlaku satu tahun, sedang-kan waktu kuliah lebih dariitu. Misalnya,untuk maha-siswa D-3,kipemnya diberla-kukan untuk tiga tahun atauuntuk mahasiswa 8-1berlaku
_ emJ>attahun," ujarnya men-
jelaskan.Fleksibilitas, ujar Asep, ju-
ga perlu diterapkan untukperpanjangan kipem selan-jutnya. Hal ini dilakukanmengingat tidak semua ma-hasiswa bisa menyelesaikankuliahnya sesuai waktu yangdirencanakan. "Misalnya, se-orang mahasiswa 8-1 belumlulus juga setelah empat ta-hun, sedangkan masa berla-ku kipemnya sudah habis.Nah, perlu kelonggaran agarmereka bisa memperpanjangkipem lebih dari satu kali ka-rena waktu kelulusan tak bi-sa diperkirakan. Jika diper-panjang satu kali untuk satutahun, ternyata mereka be-lum lulus juga bagaimana?"katanya. (Handri Handri-ansyahj"PR")***
~.".;:--~c ~~ "~-..~ ... ~;, - )!:;,", ' .' ~~.::~ ',,,"
~ ~ A~' ~~~.: ..' ",:-,.,
,~', -~ - , ~"',~u.' "--: ~<"~ACE BAYU INORAiPRO
CAMAT Lengkong Lusi Susilayani (kedua kanan), didampingi unsur muspika berbincang den-gan pemilik salah satu kios saat melakukan operasi simpatik kartu tanda penduduk di sepan-jang .Rn. Burangrang Kota Bandung, Kamis (22/1) malam. Operasi yang dilaksanakan oleh Di-nas Kependudukan dan Satpol PP tersebut, untuk memeriksa KTP para pemilik kios sekaligusmenyosialisasikan Perda mengenai Administrasi Kependudukan. *- - - - - -- -.... - - - -
Related Documents
