- --- ~~~) Pikiran Rakyat ~ Sabtu 0 Minggu 12 13 14 15a 16 27 28 29 ~ 31 ,:J Sep 0 Okt 0 Nov 0 Des Perda Administrasi Kependudukan Kota Bandung Ada Celah yang Mesti ~--- -- --- Ditambal -- - _.a :~ __ U NGKAPAN Sunda menyatakan bahwa, kini, Bandung sudah heurin leu tangtung. Begitu- lah memang kenyataannya. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk kota ini terus me- ningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Ke- pendudukan dan Pencatatan Sipil, sampai dengan 30 Ap- ril 2008, jumlah penduduk kota mencapai 2.223.901 ji- wa, dengan rata-rata laju pertumbuhan 306 jiwa per bulan. Sebagai bentuk perlin- dungan dan pengakuan sta- tus pribadi dan status hukum penduduknya,s~aktahun 2007, Pemkot Bandung te- rus melakukan pemutakhir- an data kependudukan. Un- tuk pengoptimalan pelayan- an, pemkot membuat regula- si baru, Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No- mor 20 dan 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ad- ministrasi Kependudukan dan Retribusi Administrasi Kependudukan. Isu krusial dalam perda itu adalah penghapusan retribu- si pembuatan kartu keluarga (KK),kartutandapenduduk (K1'P), akta kelahiran, serta akta kematian. Konsekuensi- nya, Pemkot Bandung bakal kehilangan pendapatan sedi- iqtnya Rp 3,5 miliar per ta- hun dari sektor itu. Akan te- tapi, sabar dulu. Pemkot Bandung baru akan mereali- sasikan ketentuan perda ter- sebut enam bulan ke depan. "Pemberlakuan perda per- lu didukung petunjuk teknis berupa perwal (peraturan wali kota) dan sosialisasi. Ka- mi targetkan, perumusan perwal dan petunjuk teknis lain selesai dalam tiga bulan. Ditambah dengan proses so- sialisasi, perda diharapkan bisa diberlakukan pertengah- an Juli 2009," ungkap Kepa- la Dinas Kependudtikan dan Pencatatan Sipil Endang _Warsoma, Selasa (27[11 - - -- - -- --.- -- --- - --- SEIAIN kepada penduduk "asli",ketentuan perda terse- but juga diberlakukankepada para pendatang. Hal ini, me- nurut Endang Warsoma,un- tuk menghilangkancitra nega- tifbagi wargapendatang ter- hadap pelayananPemkot Ban- dung, terutama dalam hal pe- layanan pembuatan KTP. "Mereka selalu bilang, membuat KTPdi Kota Ban- dung itu prosesnya sulit, waktunya lama, dan biaya- nya mahal," ujarnya. Dengan dihapuskannya re- tribusi empat jenis adminis- trasi kependudukan, kata Endang, alasan klasik seperti itu tidak bisa lagi ditoleransi. "Untuk pendatang yang me- netap, mulai dari pekeIja hingga pedagang kaki lima, mereka harns membuat kar- tu identitas penduduk musi- man (kipem) untuk bisa ting- gal satu tahun di Kota Ban- dung. Kalau menetap lebili dari itu, mau tidak mau, me- reka harns mengurus surat keterangan pindah tempat tinggal dan membuat KTPdi Bandung," tuturnya. Persoalan menjadi kom- pleks ketika ketentuan perda tersebut diterapkan kepada kalangan mahasiswa yang berasal dari luar Kota Ban- dung. Mempertimbangkan masa kuliah, pada umum- nya, mahasiswa pendatang menetap di Kota Bandung selama minimal empat ta- hun. Sementara itu, masa berlaku kipem hanya satu ta- hun dan dapat diperpanjang satu kali untuk satu tahun berikutnya. Jika menilik aturan yang bakal diterapkan kepada kaum pekeIja dan PKL,mereka pun seharusnya membuat KTPKota Ban- dung. Pada kenyataannya, hal itu sulit diterapkan kepada me- reka. Pasalnya, sebagian be- sar mahasiswa sudah memi- liki KTPdi daerah asal ma- sing-masing. Jika ingin membuat KTPKota Ban- dung, secara yuridis, mereka harus mencabut KTPdari daerah asalnya. Bilatidak, sanksi kepemilikan KTPle- bili dari satu, jelas akan men- jerat mereka, Pemoerlakuan perda, kata dia, tak sebatas penghapusan retribusi, tetapi juga penega- kan hukum berupa sanksi bagi para pelanggar, sesuai ketentuan UU Nomor 23 Ta- hun 2006. "Misalnya, bagi penduduk yang diketahui memiliki KK atau KTP lebih dari satu akan dikenakan sanksi ancaman penjara pa- ling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 25 juta. Be- gitu pula dengan penduduk yang bepergian tanpa mem- bawa KTP akan dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00," ujar Endang. Hal senada diungkapkan Apep Insan Parid, Kepala Subbagian Umum dan Kepe- gawaian pada dinas itu. Me- nurut dia, selama ini, pem- buatan akta kelahiran untuk penduduk Kota Bandung yang berusia lebili dari satu tahun belum dikenakan atur- an berdasarkan undang-un- dang yang berlaku. "Mereka masili bisa dilayani, sama se- kali belum ada sanksi. Hanya ada pembedaan besaran re- tribusiuntuksetiapjangka waktu keterlambatan," tutur Apep. Namun, ketika perda di- berlakukan, nanti, pemkot akan mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2006, Per- aturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. "Nanti,penduduk yang berusia lebili dari satu tahun tidak akan dilayani pembuatan akta kelahiran- nya, kecuali ada penetapan pengadilan bahwa nama dia adalah A, putra dari j>asang- an B dan C," katanya. Oleh karena itulah, ujar Apep, pemahaman mengenai permasalahan tersebut harus mendalam ditanamkan kepa- <himasyarakat. Jangan sampai ada anggapan negatif, "Bikin aktanya memang gratis, tetapi harus repot ke pengadilan du- Jut tutur ~..R.. Hal penting lain yang harus dipahami adalah mengenai sanksi keterlambatan pengaju- an pembuatan KTP. Sesuai peraturan yang ada, perpan- jangan harus diajukan 14 hari sebelum masa berlaku KTP la- ma habis. Untuk pemohon KTP barn, memang tidak ada sanksijika pengajuan dilaku- kan lewat dari tanggal kelahir- an penduduk bersangkutan. Namun, masa berlaku KTP te- tap akan dihitung dari tanggal kelahiran si pemohon. "Misal- nya, si A lahir pada bulan Ja- nuari, tetapi dia barn meng- ajukan pembuatan KTP pada Maret. Masa berlaku tetap di- hitung dari Januari," ucapnya. Apep menambahkan, tidak ada aturan baku yang meng- haruskan masa berlaku KTP disesuaikan dengan tanggal kelahiran. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan agar orang mudah masa berlaku kartu identitasnya masing- masing. "Kendati begitu, tetap saja ada orang yang lupa masa berlaku KTP-nya. Selama ini, sanksi tidak diterapkan dalam keterlambatan pengajuan per- panjangan KTP. Namun, ber- dasarkan UU yang turunan- nya tercantum dalam perda, setiap keterlambatan pengaju- an perpanjangan KTP akan di- kenakan sanksi paling tinggi Rp 1juta, " ujarApep. Kendati demikian, Apep mengakui, sanksi denda sebe- sar itu tidak bisa serta-merta diterapkan secara kaku karena justru akan memberatkan ma- syarakat. Untuk itu, di dalam perwal, pemkot tengah me- nyusun besaran denda yang disesuaikan dengan masa waktu keterlambatan pengaju- an perpanjangan KTP. "Misalnya, bila terlambat sehari, dendanya sekian ribu rupiah. Kalau keterlambatan- nya dinilai benar-benar sudah keterlaluan, barn denda mak- simal itu bisa diterapkan," tu- tur Apep menjelaskan. Berlatar sejumlah ketentuan itu, kata Apep, dinas akan me- nyosialisasikan perda tersebut secara maraton agar tak teIja- di bias komunikasi di masya- rakat. - - Kliping Hum --