IV KARAKTERISTIK DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) … · 2014-01-28 · DAS Ciliwung Hulu dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu, ... Bahaya letusan gunung api tidak dijumpai,

51

IV KARAKTERISTIK DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CILIWUNG HULU

4.1. Kondisi Fisik DAS Ciliwung Hulu

Luas DAS Ciliwung bagian hulu adalah + 14.876,37 ha. Curah hujan rata-

rata tahun 1989-2001 adalah 3.636 mm/tahun ( BP DAS Citarum-Ciliwung 2003).

Tipe iklim DAS Ciliwung hulu menurut sistem klasifikasi Smith dan Ferguson

yang didasarkan pada besarnya curah hujan, yaitu Bulan Basah (> 200 mm ) dan

Bulan Kering (< 100 mm ) adalah termasuk kedalam Type A. Berdasarkan

klasifikasi Oldeman tipe iklim di DAS Ciliwung hulu termasuk pada tipe iklim B2

yang mempunyai 7 sampai 9 bulan basah berurutan dan 2 sampai 4 bulan kering,

dan tipe iklim C1 yang mempunyai 5 sampai 6 bulan basah berurutan dan kurang

dari 2 bulan kering (Ditjen Penataan Ruang Depkimpraswil 2003b). Tipe iklim B2

terdapat di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung, sedangkan tipe

ikllim C1 terdapat di Kecamatan Ciawi ((Ditjen Penataan Ruang Depkimpraswil

2003b ). Suhu udara di DAS Ciliwung hulu berkisar antara 14,8o – 26,6o C. Hasil

penelitian Fakhrudin (2003) menyebutkan curah hujan di Stasiun Katulampa kurun

waktu 1972-1999 terbesar harian rata-rata114 mm.

4.1.1. Morfologi, Litologi dan Tanah

Berdasarkan kondisi lereng dan beda tinggi, serta kenampakan lapangan,

DAS Ciliwung Hulu dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu,

morfologi pedataran tinggi, morfologi bergelombang landai, morfologi perbukitan

terjal dan morfologi pegunungan (Suhari et al.1991). Morfologi pedataran tinggi

terletak pada elevasi antara 600 – 1300 m dpl, kemiringan lereng kurang dari 8%

akan tetapi pada lembah sungai kemiringannya lebih terjal (Suhari et al. 1991).

Batuan penyusunnya terutama tufa dan breksi hasil erupsi G. Gede dan

G.Pangrango, dengan aliran sungai dendritik-paralel (Suhari et al. 1991).

Morfologi bergelombang landai berada pada elevasi 1000 m sampai 1500 m

dari muka laut, umumnya merupakan kaki G. Gede dan G. Pangrango, dengan

52

kemiringan lereng antara 8-45% (Ditjen Penataan Ruang Depkimpraswil 2003).

Batuan penyusun morfologi bergelombang landai adalah tufa dan breksi, dengan

sungai berpola dendritik-paralalel (Ditjen Penataan Ruang Depkimpraswil 2003).

Morfologi perbukitan terjal terdapat dibagian hulu DAS Ciliwung hulu,

dengan kemiringan lereng berkisar antar 25% sampai lebih dari 70%, tersusun

dari satuan breksi dan tufa hasil erupsi G. Gede dan Pangrango (Suhari et al.1991).

Elevasi terendah pada morfologi perbukitan terjal adalah 1400 m dari muka laut

dan elevasi tertinggi 1950 m dari muka laut. Sungai-sungai yang mengalir berpola

subradial-subparalel (Ditjen Penataan Ruang Depkimpraswil 2003).

Morfologi pegunungan merupakan bagian lereng daerah pegunungan,

dengan puncak-puncaknya antara G. Talaga (1.608 m), G Gedogan 1.688 m), G

Luhur (1.745 m), G Kencana (1.803 m) G. Joglog (1.844 m), Bukit (pasir)

Gegerbentang (2.042 m) dan G Pangrango (3.019 m). Elevasi di kawasan ini

berkisar antara 1.015 m dan 3.019 m dpl. dan kemiringan lereng >40%. Satuan

morfologi tersusun dari endapan volkanik, yaitu lava dan breksi, dengan sungai

berpola dendritik (Suhari et al. 1991).

Daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung hulu dibangun oleh formasi geologi

volkanik, yaitu komplek utama G. Gede dan Komplek G. Pangrango. Litologi

kawasan DAS Ciliwung hulu adalah batuan volkanik, breksi dan lava dari G.

Kencana dan Limo berumur kuarter tua dan sebagian batuan tersebut ditutupi oleh

batuan gunung api muda berkomposisi andesitik hasil erupsi G Pangrango dan G.

Gede ( Suhari et al. 1991).

Berdasarkan peta tanah tinjau Kabupaten Bogor skala 1 : 250.000, jenis-

jenis tanah yang ada di wilayah DAS Ciliwung hulu meliputi jenis komplek

Aluvial Kelabu, Andosol Coklat, Latosol Coklat, Regosol Coklat, dan Latosol

Coklat Kemerahan. Bahan induk tanah di DAS Ciliwung hulu adalah tufa volkanik

sebagai bahan dasar pembentuk tanah Latosol. Jenis tanah Latosol umumnya

berbahan induk batuan volkanik yang bersifat intermidier, bersolum dalam, pH

agak tinggi dengan kepekaan terhadap erosi rendah, sedangkan jenis tanah

Regosol dan Andosol umumnya agak peka terhadap erosi.

53

4.1.2. Sifat Fisik dan Keteknikan Batuan dan Tanah

Terdapat 4 sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah di DAS Ciliwung

hulu yaitu (Suhari et al.1991 ) :

a. Batuan Lahar, Breksi Tufaan dan Lapili dari G. Salak (Qvsb)

Pada kelompok ini, batuan terdiri dari tufa dengan sisipan breksi. Umumnya

tufa telah lapuk menjadi lempung atau lempung pasiran tebal yang sifatnya lunak

dan rapuh. Daya dukung tanah1 hasil lapukan batuan untuk menopang fondasi

bangunan, rendah sampai menengah (15-25 kg/cm2). Batuan menunjukkan sifat

lunak sehingga mudah digali atau dipotong dengan peralatan sederhana. Tanah

hasil pelapukan batuan (top soil) tipis (<30 cm), dan bersifat agak lepas, akan

tetapi cukup tahan terhadap erosi jika vegetasi diatasnya tidak terganggu. Nilai

permeabilitasnya sedang sampai tinggi yaitu antara 10-4–10-3cm/detik, sehingga

secara umum endapan batuan mempunyai daya resap air sedang sampai tinggi.

Breksi terdapat sebagai sisipan-sipan tipis dengan ketebalan <1 m dan

sebarannya tidak menerus. Sisipan breksi terdapat pada kedalaman 1-5 m dari

permukaan tanah setempat, berupa bongkahan dengan diameter 10 cm hingga

lebih dari 50 cm, hubungan antar bongkah masih lepas, daya dukung terhadap

fondasi sangat tinggi (tekanan konus pada sondir >100 kg/cm2) dan mampu

menopang fondasi bangunan berat.

b. Batuan volkanik G. Pangrango (Qvpo):

Endapan breksi volkanik hasil erupsi G. Pangrango terdiri dari kerikil

sampai bongkah yang tertanam dalam masa dasar tufa berbutir pasir, sifatnya

lepas. Daya dukung tanah hasil lapukan batuan untuk menopang fondasi, sangat

tinggi(>100 kg/cm2). Batuan ini agak sulit dipotong atau digali, untuk

pemotongan atau penggalian skala besar diperlukan peralatan mekanik. Tanah

hasil pelapukan batuan, tipis berupa pasir kerikilan yang bersifat lepas dan

mudah tererosi khususnya pada lereng terjal. Nilai permeabilitas batuan berkisar

1Daya dukung tanah untuk fondasi diukur dari tekanan konus sondir. Daya dukung rendah tekanan konus sondir <20

Kg/cm2; menengah 20-50 kg/cm2; tinggi 50- 100 kg/cm2 ; sangat tinggi >100 kg/cm2 (Suhari et al. 1991)

54

antara 10-4–10-3cm/detik, secara umum daya resap air dari endapan batuan adalah

sedang sampai tinggi.

c. Lava Basal dari G. Geger Bentang (Qvba):

Pada kelompok lava basal dari G. Geger Bentang(Qvba), tufa umumnya telah

lapuk menjadi lempung atau lempung pasiran tebal yang sifatnya cukup padu

namun lunak, dan daya dukungnya untuk menopang fondasi rendah sampai

menengah (15-25 kg/cm2). Batuan menunjukkan sifat lunak sehingga mudah digali

atau dipotong dengan peralatan sederhana. Tanah hasil lapukan Qvba tipis (<40

cm) sifatnya kohesif dan tahan terhadap erosi. Nilai permeabilitas antara 10-5– 10-4

cm/detik sehingga secara umum daya resap air dari endapan batuan ini adalah

rendah sampai sedang.

d. Breksi Volkanik dan Lava G Kancana dan G Limo (Qvk):

Sifat fisik dan keteknikan breksi volkanik dan lava hampir sama, sifatnya

padu dan keras. Daya dukung tanah hasil lapukan batuan, sangat tinggi (>100

kg/cm2) dan mampu menopang bangunan berat. Batuan menunjukkan sifat kaku

dan keras sehingga pemotongan atau penggalian dalam skala besar harus

menggunakan peralatan mekanik. Tanah hasil lapukan kedua batuan secara umum

relatif tipis (<40 cm). Namun untuk batuan lava yang telah melapuk dapat

mencapai tebal 200 cm dan untuk batuan volkanik dapat mencapai tebal 500 cm.

Tanah lapukan tersebut berupa lempung pasiran kerikilan yang bersifat agak lepas

sampai agak lengket sehingga tahan terhadap erosi. Nilai permeabilitas kedua

batuan yang belum lapuk 10-5 cm/detik, namun untuk breksi volkanik yang telah

lapuk nilai permeabilitasnya antara 10-4–10-3 cm/detik sehingga secara umum daya

resap air dari batuan ini adalah rendah sampai tinggi.

4.1.3 Kawasan Resapan Air Tanah

Kawasan resapan air tanah adalah kawasan yang mempunyai kemampuan

tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi

(aquifer) yang berguna sebagai sumber air. Kemampuan lahan untuk meresapkan

55

air tergantung pada struktur tanah dan batuan pembentuknya serta geomorfologi.

Menurut PP No 26/2008 tentang RTRWN kriteria kawasan resapan air adalah:

a. Memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan

jumlah yang berarti.

b. Memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau.

c. Memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan.

d. Memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada

muka air tanah yang tertekan.

Batuan hasil erupsi gunung api yang lebih tua umumnya mempunyai

permeabilitas yang lebih rendah yaitu <10-4 cm/detik, akan tetapi apabila tanah

lapukannya cukup tebal maka nilai permeabilitasnya dapat mencapai 10-3 cm/detik

(Suhari et al. 1991). Batuan dan tanah yang dibentuk oleh breksi dan tufa yang

belum padu, sifat permeabilitasnya tinggi (>10-3cm/detik) (Suhari et al. 1991).

Berdasarkan peta hidrogeologi skala 1:100.000, sebagian besar DAS

Ciliwung hulu tertutup oleh batuan dan tanah hasil lapukan dari breksi volkanik

hasil erupsi G Pangrango(Qvpo) dan breksi volkanik dan lava hasil produksi G.

Kancana dan Limo(Qvk). Permeabilitas hasil pelapukan batuan tersebut, sedang

sampai tinggi (10-4–10-3 cm/detik). Daerah Gunung Mas merupakan daerah breksi

volkanik dan tufa hasil erosi G. Pangrango nilai permeabilitas batuannya > 10-3

cm/detik. Di DAS Ciliwung hulu juga dijumpai breksi volkanik dan lava hasil

erupsi G Kencana dan Limo dengan permeabilitas rendah (<10-5 cm/detik). Di

DAS Ciliwung hulu, daerah peresapan air terutama terletak pada ketinggian

>1.050 m dpl.

Berdasarkan peta hidrogeologi, komposisi litologi dan sifat permeabilitas

batuan, DAS Ciliwung hulu mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Aluvial endapan pantai terutama terdiri atas pasir dan kerikil.

Permeabilitas antara 5 – 102 m/hari (berada di seputar puncak gunung

Pangrango, G Kencana-Limo daerah Cisarua).

56

b. Aluvium endapan sungai, terdiri dari lempung lanau kerikil dan kerakal.

Permeabilitas berkisar antara 103 sampai 10-1 m/hari ( berada di sekitar

aliran sungai Ciliwung, Ciawi, Cisarua, Megamendung).

c. Lempung-pasir halus, permeabilitas antara 105 sampai 32 m/hari (di utara

Megamendung).

Berdasarkan peta hidrogeologi 1:100.000, ketersediaan air tanah dan produktivitas

aquifer Das Ciliwung hulu terdiri atas:

a. Aquifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir.

- Aquifer produktif tinggi dengan penyebaran luas berada di sekitar

Kecamatan Megamendung dan Ciawi dekat kota Bogor.

- Aquifer produktif sedang dengan penyebaran luas, berada disekitar Ciawi,

Megamendung dan Cisarua utara.

- Aquifer produktif setempat berada di sekitar kecamatan Megamendung dan

Cisarua.

b. Aquifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas kecil dan daerah air

tanah langka atau tak berarti, berada sekitar Cisarua selatan.

4.1.4 Potensi Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang teridentifikasi sering dan

berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa

bumi, dan tanah longsor. Berdasarkan PP no 26/2008 tentang RTRWN, kawasan

rawan bencana alam ditetapkan berdasarkan kriteria berikut :

a) Kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.

b) Kawasan rawan bencana gunung api dengan kriteria berada sekitar kawah

/kaldera, dan atau sering dilanda awan panas, aliran lava, aliran lahar, aliran

gas beracun.

c) Kawasan rawan gempa bumi dengan kriteria kawasan yang berpotensi

dan/atau pernah mengalami gempa bumi skala Modified Mercally Intensity

(MMI) VII – XII.

d) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, dengan kriteria sempadan dengan

lebar paling sedikit 250 m dari tepi jalur patahan aktif.

57

e) Kawasan rawan tsunami dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau

berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

f) Kawasan rawan abrasi dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah

mengalami abrasi.

g) Kawasan rawan bahaya gas beracun dengan kriteria wilayah yang berpotensi

dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun.

Bencana alam yang ditemui di DAS Ciliwung hulu adalah longsor dan

gerakan tanah. Bahaya letusan gunung api tidak dijumpai, karena gunung api

yang terakhir aktif adalah G. Pangrango yang kini telah padam (Suheri et al.

1991), sedangkan G. Gede aliran laharnya tidak menuju ke DAS Ciliwung hulu

(ESDM 2008b).

Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi–ESDM

(2008) untuk Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua

merupakan zona berpotensi gerakan tanah menengah. Artinya pada zona ini dapat

terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang

berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami

gangguan. Dengan menggunakan kriteria daerah rawan bencana yang tercantum

dalam PP No 26/2008 tentang RTRWN, wilayah dengan potensi gerakan tanah

menengah belum digolongkan sebagai daerah rawan bencana alam.

Berdasarkan peta rawan longsor 1:100.000 dari BP DAS Ciliwung-Citarum,

2007 (Lampiran 9), terdapat 4 klasifikasi longsor di DAS Ciliwung hulu, yaitu :

a) Kawasan dengan klasifikasi sangat bahaya, dijumpai di Kecamatan Ciawi

yang berbatasan dengan Kota Bogor dan di kawasan tengah DAS Ciliwung

hulu yaitu di Kecamatan Cisarua.

b) Daerah dengan klasifikasi bahaya, berada di kawasan bermorfologi

pegunungan, merupakan kawasan hutan dan kebun teh di Kecamatan Cisarua.

c) Daerah klasifikasi longsor potensial berada di bagian utara DAS Ciliwung

hulu yaitu di Kecamatan Megamendung, dan sepanjang jaringan jalan Bogor-

Cianjur.

58

d) Daerah dengan klasifikasi normal, artinya tidak rawan longsor, berada di

bagian tengah DAS meliputi sebagian Kecamatan Cisarua, Ciawi dan

Megamendung.

4.2. Kondisi Sosial Ekonomi

4.2.1. Jumlah Penduduk

Selama kurun waktu 1997 sampai 2006, laju pertumbuhan penduduk yang

terdiri dari laju kelahiran dan kematian serta laju migrasi masuk dan keluar, di

Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua adalah 3,15 % per tahun, dengan

kepadatan penduduk untuk tiga kecamatan tersebut sebesar 23 orang/ha. Laju

pertumbuhan penduduk di DAS Ciliwung hulu pada kurun waktu yang sama

adalah 3,14 % per tahun dengan kepadatan penduduk 17 orang/ha. Jumlah orang

per KK di DAS Ciliwung hulu selama tahun 1997 -2006 berkisar antar 4–4,79

orang atau rata-rata 5 orang (Tabel 3).

Tabel 3. Jumlah Penduduk DAS Ciliwung Hulu dan Kecamatan Ciawi, Cisarua Megamendung Tahun 1997-2006

DAS Ciliwung Hulu Kab. Bogor Kec. Ciawi,Cisarua,Megamendung

Tahun

Jumlahpddk

(orang)

Kepadatanpddk

(org/ha)

LajuPertumbuhan *

(%)/tahun

Rata-rataPenduduk

per KK

JumlahPenduduk

(orang)

Laju Pertumbuhan *

(%)/tahun

1997 188.670 13 - 4,67 220.409 -1998 190,594 13 1,02 td 220.430 0.011999 196.015 13 2,84 td 222.088 0.752000 200.955 14 2,52 4,79 228.746 3.002001 202.623 14 0,83 td 230.182 0.632002 208.849 14 3,07 4,76 234.911 2.052003 210.834 14 0,95 4,01 236.116 0.512004 222.212 15 5,40 td 244.727 3.652005 236.705 16 6,52 td 268.819 9.842006 249.199 17 5,28 4.17 291.258 8.35

Laju pertumbuhan penduduk (1997-2006) 3,14

Laju pertumbuhanpenduduk 1997-2006 3,15

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2002; DitJen Penataan Ruang Dep Kimpraswi(,2003); Bapeda KabupatenBogor (2007); dan hasil perhitungan(*)

4.2.2. Kondisi Sosial - Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk DAS Ciliwung hulu Kabupaten Bogor

menunjukkan bahwa keluarga miskin tahun 2006 terbanyak berada di Kecamatan

59

Ciawi sebesar 31,22 % dari jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Ciawi,

keluarga miskin terbanyak (45,45%) di Desa Jambu Luwuk (Tabel 4).

Tabel 4. Jumlah Keluarga dan Penduduk Miskin DAS Ciliwung Hulu Kabupaten Bogor Tahun 2006

Kecamatan KK Orang %1.Ciawi 485 2.226 31,222. Megamendung 440 1.740 21,843. Cisarua 571 1938 21,21Rata-rata DAS Ciliwung hulu 499 1968 24.76

Sumber: Bapeda Kab. Bogor, 2007 diolah

Mata pencaharian penduduk di DAS Ciliwung hulu didominasi oleh

kegiatan di bidang jasa. Di Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua

sebagian besar penduduk bermata pencaharian di bidang jasa dan perdagangan,

sedangkan di Kecamatan Sukaraja mata pencaharian penduduk masih tetap

didominasi kegiatan pertanian, selain kegiatan perdagangan. Perkembangan

kegiatan pariwisata yang pesat di Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua,

memberikan peluang pada masyarakat untuk bekerja di sektor non pertanian.

(Tabel 5).

Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk DAS Ciliwung Hulu Tahun 2006Ciawi Megamendung Cisarua Sukaraja DAS Ciliwung

Hulu

Mata

pencaharian

orang % orang % orang % orang % orang %

Pertanian 560 3,78 2.028 8,35 1.349 4,59 2.066 44,20 6.003 8,21

Pedagang 6.739 45,51 8.879 36,57 12.832 43,73 1.845 39,47 30.295 41,44

Jasa 6.159 41,60 12.087 49,79 13.781 46,96 614 13,14 32.641 44,65

Industri 111 0,75 205 0,84 118 0,40 41 0,88 475 0,65

PNS/ABRI 1.238 8,36 1.078 4,44 1.266 4,31 108 2,31 3.690 5,05

Jumlah 14.807 100,00 24.277 100,00 29.346 100,00 4674 100,00 73.104 100,00

Sumber :Dinas Kependudukan Kab. Bogor, 2006 (diolah)

Tingkat pendidikan penduduk di DAS Ciliwung hulu didominasi oleh

tamatan SD (57,21%). Kecamatan Ciawi merupakan kecamatan dengan tingkat

pendidikan penduduk tamat perguruan tinggi, yang relatif cukup besar (8,57%)

dibandingkan kecamatan lainnya (Tabel 6).

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Penduduk DAS Ciliwung Hulu Tahun 2006Ciawi Megamendung Cisarua Sukaraja DAS Ciliwung huluTingkat

Pendidikan orang % orang % orang % orang % orang %

Tdk tmt SD 1.909 4,40 4.571 6,04 5.259 6,13 28 0,79 11.767 5,65

Tamat SD 21.847 50,40 45.948 60,72 48.980 57,08 2455 68,88 119.230 57,21

60

Ciawi Megamendung Cisarua Sukaraja DAS Ciliwung huluTingkatPendidikan orang % orang % orang % orang % orang %

Tamat SLTP 7.386 17,04 11.218 14,82 14.991 17,47 772 21,66 34.367 16,49

Tamat SLTA 8.489 19,58 10.524 13,91 13.172 15,35 227 7,77 32.412 15,58

AK/PT 3.717 8,57 2.906 4,51 3.409 3,97 32 0,90 10.567 5,07

Jumlah 43.348 100,00 75.670 100,00 85.811 100,00 3564 100,00 208.393 100,00

Sumber : Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, 2006 (diolah)

4.2.3. Partisipasi Masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Partisipasi masyarakat adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan

lingkungan hidup, karena pada dasarnya kualitas lingkungan hidup tidak terlepas

dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Umumnya faktor sosial ekonomi yang

dapat mempengaruhi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah

tingkat pendidikan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan (Sudjono 1990; Dewi

1997). Penelitian Sabri (2004) di Sub-Das Ciliwung hulu menunjukkan partisipasi

masyarakat dalam membayar iuran konservasi, yang ditunjukkan oleh nilai WTP

(willingness to pay), cenderung lebih tinggi pada masyarakat yang pendidikan dan

penghasilannya lebih tinggi (Sabri 2004).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran kualitas kehidupan

masyarakat dari perspektif pembangunan manusia, terdiri atas empat komponen

yaitu: angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan

kemampuan daya beli. Keempat komponen tersebut secara tidak langsung

menunjukkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat kesehatan

masyarakat. Nilai IPM Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2002-2007 relatif

masih rendah (Tabel 7 ).

Tabel 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten Bogor 2002-2007

Tahun Rata-rataLama Sekolah(tahun)

AngkaHarapan Hidup(tahun)

Angka MelekHuruf (%)

KemampuanDaya Beli(Rp)

IPM(tanpasatuan)

2002 6,10 66,80 92,80 550.400 67,702003 6,18 66,82 92,80 551.520 67,802004 6,26 66,94 93,22 552.450 68,102005 6,89 67,10 93,91 556.750 68,992006 td td td td 69,452007 td td td td 69,70

Sumber: http://www.Bogor kab.go.id [ 1 Nov 2008]

61

Semakin tinggi komponen rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya

beli masyarakat, secara tidak langsung menunjukkan tingkat pendidikan dan

pendapatan masyarakat yang semakin tinggi pula. Berdasarkan komponen

pembentuk IPM tersebut, maka IPM dapat menjadi langkah awal untuk

memperkirakan kecenderungan peningkatan partisipasi masyarakat.

4.3. Tutupan Lahan

Peningkatan luas kawasan permukiman diperlihatkan oleh peningkatan

tutupan lahan permukiman. Sebelum tahun 2000 kenaikan tutupan lahan

permukiman relatif lambat yaitu dari 3,96% (1992) menjadi 8,49% (2000), atau

meningkat sebesar 4,53%, akan tetapi setelah tahun 2000 kenaikan tutupan lahan

relatif lebih cepat selama kurun waktu 6 tahun 2000 – 2006, tutupan lahan

permukiman meningkat sebesar 12%. Kenaikan tutupan lahan permukiman

diimbangi oleh berkurangnya luas tutupan lahan hutan/vegetasi lebat. Hal tersebut

sejalan dengan semakin maraknya pembangunan kawasan perumahan baik yang

berizin (ber IMB) maupun tidak berizin. Cepatnya kenaikan tutupan lahan

permukiman di duga berkaitan dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak

tahun 2001 dan habisnya masa berlaku HGU dan belum terbitnya HGU yang baru

dari beberapa perkebunan yang berlokasi di DAS Ciliwung hulu.

Tahun 2006, tutupan lahan hutan/vegetasi lebat hanya tersisa 29,55 % dan

tidak seluruhnya berstatus hutan lindung. Kawasan hutan lindung berstatus hutan

negara, didominasi oleh vegetasi hasil suksesi alami (BP DAS Citarum-Ciliwung

dan Fakultas Kehutanan IPB, 2003). Sekitar 30 % kawasan hutan di DAS bagian

atas merupakan hutan produksi yang didominasi oleh tanaman Pinus sp (BP DAS

Citarum-Ciliwung dan Fakultas Kehutanan IPB, 2003). Tutupan lahan berupa

ladang, dan tegalan sebesar 33,80 % dan tidak seluruhnya tertutup vegetasi atau

sedang ditanami (Tabel 8 dan Lampiran 10).

62

Tabel 8. Persentase Tutupan Lahan di DAS Ciliwung HuluTahun 1992,1995,2000 dan 2006

1992* 1995* 2000* 2006Bentuk Tutupan Lahan% % % %

1. Permukiman 3,96 5,72 8,49 20,172.Vegetasi Lebat/Hutan 41,62 39,73 37.76 29,55

3. Perkebunan 14,93 13,15 13,41 12,804. Lahan Kering 35,85 36,62 36,42 33,805. Lahan Basah/Badan air 2,00 4,78 3,35 3,676. Lain-lain 1,84 0,00 0,57 0,00

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: *Biotrop (diolah) ; hasil analisis

Perubahan tutupan lahan di DAS Ciliwung hulu secara tidak langsung

dipengaruhi oleh daya tarik kawasan sebagai daerah pariwisata. Sebagai bagian

dari kawasan puncak, DAS Ciliwung hulu mempunyai daya tarik bagi masyarakat

sekitar Bogor dan luar Bogor untuk mendirikan rumah peristirahatan (villa,

bungalow). Pemukiman yang berada di wilayah DAS Ciliwung hulu terutama di

bagian atas, tidak seluruhnya berfungsi sebagai tempat tinggal (hunian), sebagian

berfungsi sebagai tempat peristirahatan yang hanya dihuni pada saat-saat tertentu

(hari libur). Daya tarik DAS Ciliwung hulu secara tidak langsung diperlihatkan

oleh meningkatnya permohonan IMB selama kurun waktu 1997-2007 (Tabel 9).

Tabel 9. Jumlah pemohon IMB yang Berdomisili di Luar Kecamatan Ciawi,Cisarua, Megamendung Tahun 1998 -2007

Tahun Pemohon IMB Non Perumahan (%) Keterangan

1998 23,53

1999 32,002000 42,982001 33,922002 td2003 48,332004 58,332005 47,832006 41,732007 51,43

Asal pemohonadalah kota Bogor,Jakarta, Tangerang,Bekasi, Bandung,

Jawa tengah.

Sumber: Bidang Tata Bangunan Dinas Cipta karya Kab Bogor (2004); Bidang Tata Bangunan, Dinas Cipta KaryaKabupaten Bogor(2005); Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor (2006); Bidang PerumahanDinas Cipta Karya Kabupaten Bogor(2007).

Daya tarik kawasan DAS Ciliwung hulu (kawasan puncak), selain

diperlihatkan oleh permohonan IMB dari luar DAS Ciliwung hulu yang terus

63

meningkat, diperlihatkan pula oleh perkembangan kawasan permukiman.

Pemukiman di bagian hulu cenderung memusat ke arah sepanjang jalan raya

Ciawi-Cisarua.

4.4. Kualitas Lingkungan Hidup DAS Ciliwung hulu

Degradasi DAS Ciliwung hulu ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu

lahan kritis, erosi, sedimentasi, debit air sungai, run off, kualitas air, sampah

permukiman dan kejadian longsor di kawasan permukiman. Degradasi DAS

Ciliwung hulu berkaitan dengan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari

penggunaan lahan hutan dan pertanian menjadi permukiman. Perubahan

penggunaan lahan secara umum akan mengubah: a) aliran permukaan DAS; b)

kualitas air; dan c) sifat hidrologi DAS (Taufik et al. 2004). Pengaruh perubahan

penggunaan lahan terhadap karakteristik aliran permukaan terutama berkaitan

dengan fungsi vegetasi sebagai penutup lahan dan sumber bahan organik yang

dapat meningkatkan kapasitas infiltrasi lahan. Vegetasi secara fisik mampu

menahan aliran permukaan dan meresapkannya ke dalam tanah sehingga dapat

mengurangi volume run off maupun debit air sungai (Taufik et al. 2004).

Perubahan penggunaan lahan dapat menyebabkan volume air permukaan di

DAS Ciliwung hulu meningkat. Penelitian Sawiyo (2005) di salah satu sub DAS

Ciliwung hulu yaitu di sub DAS Cibogo, menunjukkan debit puncak sungai

Ciliwung meningkat dari 280 m3/det(1990) menjadi 383 m3/det (1996), dan

terjadi peningkatan volume air hujan yang melimpas menjadi aliran permukaan

(direct run-off) dari 53% (1990) menjadi 63%(1996). Hal tersebut menandakan

kondisi hidrologi DAS terganggu sehingga volume air hujan yang turun sebagian

besar tidak meresap kedalam tanah tetapi mengalir sebagai air permukaan dan

memperbesar debit air sungai. Kondisi hidrologi DAS Ciliwung hulu juga

diperlihatkan oleh kecenderungan peningkatan debit air sungai Ciliwung

maksimum pada musim hujan dan penurunan debit air sungai Ciliwung minimum

pada musim kering di Bendung Katulampa Ciawi. Keputusan Menteri (Kepmen)

Kehutanan No 52/Kpts-II/2001 tentang pedoman penyelengggaraan pengelolaan

64

daerah aliran sungai menyatakan bahwa nisbah debit air sungai maksimum

dengan debit air sungai minimum (Q maks/Qmin) antara 1-50 kondisi hidrologi

DAS baik; 50-100 kondisi hidrologi DAS sedang dan >100 kondisi hidrologi DAS

buruk. Tahun 1990 nilai Qmaks/Q min sebesar 28,92 artinya kondisi hidrologi

DAS baik, sedangkan tahun 2005 nilai Q maks /Q min meningkat menjadi 4.274,

artinya kondisi hidrologi DAS buruk. Penurunan kondisi hidrologi DAS Ciliwung

hulu dari baik menjadi buruk menunjukkan fungsi ekologis DAS sebagai pengatur

tata air menurun. Kondisi hidrologi DAS Ciliwung hulu yang menurun juga

diperlihatkan oleh debit banjir seratus tahunan yang cenderung meningkat, tahun

1973 sebesar 370 m3/dtk tahun 2000 meningkat menjadi 570 m3/dtk dan tahun

2007 meningkat lagi menjadi 760 m3/dtk (Tabel 10).

Kondisi hidrologi DAS Ciliwung hulu yang menurun disebabkan berbagai

macam faktor seperti penggunaan lahan yang tidak tepat; perubahan penggunaan

lahan dari lahan hutan menjadi pertanian atau permukiman dan lahan pertanian

menjadi permukiman; serta erosi dan sedimentasi. Selama tahun 2001 -2002 laju

erosi cenderung meningkat demikian pula dengan sedimentasi (Tabel 10).

Tabel 10. Indikator Kondisi Hidrologi DAS Ciliwung HuluTahunNo Indikator kondisi hidrologi

A B

Keterangan

1 Debit maksimum(m3/dtk) 132,47 17.096 Data tahun 1990 Bendung Katulampa (Kadar2003) dan data 2005 di sub DAS Ciliwung hulu(BP DAS Citarum Ciliwung 2005)

2 Debit minimum (m3/dtk) 4,58 0.004 Data tahun 1990 Bendung Katulampa (Kadar2003) dan data 2005 di sub DAS Ciliwung hulu(BP DAS Citarum Ciliwung 2005)

3 Q maks/Qmin 28,92 4.274 Data tahun 1990 dan 2005Q maks/Qmin< 50 baik50-100 sedang>100 buruk

4 Direct run off (%) 53 63 Data tahun 1990 dan 1996 di sub DAS Cibogo(Sawiyo 2005)

5 Kontribusi DAS Ciliwunghulu terhadap banjir diJakarta (%)

43,20 50,70 Data tahun 1981 dan 1999 (Irianto 2000)

6 Laju erosi (ton/ha/bln) 44 74,7 Data tahun 2001 dan 2002 (Qodariah et-al.2004)

7 Sedimentasi (ton/ha/tahun) 19,70 36,96 Data tahun 2001 dan 2002 (Qodariah et-al.2004)

65

Kualitas air sungai Ciliwung hulu dipengaruhi oleh penggunaan lahan DAS

Ciliwung hulu, penelitian Taufik et al. (2004) menunjukkan sumber pencemar

berasal dari limbah domestik akibat meningkatnya kawasan permukiman.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Taufik et al. (2004) menggunakan Indeks

Storet menunjukkan kualitas air mengalami penurunan. Pada tahun 2000 indeks

Storet (-18) status baik, tahun 2002 indeks Storet menjadi (-36) status buruk

Selain itu penelitian Fachrul et al. (2005) menunjukkan water quality index (WQI)

di Kecamatan Ciawi (Gadog) mengalami penurunan dari 95 pada tahun 1995

menjadi 70,65 pada tahun 2005. Penelitian KLH menunjukkan pada tahun 2007

kualitas air sungai Ciliwung di DAS Ciliwung hulu berstatus mutu D. Status mutu

D menunjukkan DAS Ciliwung hulu telah tercemar berat sehingga tidak layak

untuk dijadikan air minum, hanya layak untuk menyiram tanaman. Sumber

pencemar air sungai Ciliwung berasal dari limbah domestik (permukiman),

pertanian, peternakan, dan industri. Tahun 2002 dan 2009 parameter kimia, biologi

dan fisik sungai Ciliwung mengalami penurunan. Sebagian besar parameter

kualitas air telah melampaui baku mutu air kelas I dan II, artinya air sungai

Ciliwung tidak layak untuk dijadikan pasokan air minuman (Tabel 11).

Tabel 11 Kualitas Air di DAS Ciliwung Hulu Tahun 2002 dan 2009BM KondisiN

oParameter Kualitas Air

I II 2002* 2009**Parameter kimia

1 pH 6-9 6-9 6,1-7,28 7,4-8,192 BOD (mg/l) 2 3 1,6-80,7 td

3 DO (mg/l) 6 4 6-8 6-9,96

4 COD (mg/l) 10 25 7,46-120,5 132-157

Parameter Biologi1 Tot coliform ( mg/l) 1000 5000 110-2800 200-34.100

Parameter fisika2 Residu terlarut (TDS)mg/l 1000 1000 80 - 1.250 51-59,253 Residu tersuspensi (TSS) mg/l 50 50 td 8-39,504 Kekeruhan - - 5-90 6-27,50

Keterangan : BM= baku mutuSumber : *Taufik et al (2004). **Badan Lingkungan Hidup Pemda kab. Bogor (2009)

Sumber timbulan sampah di DAS Ciliwung hulu umumnya berasal dari

rumah tangga, perdagangan, pariwisata, perkantoran, dan industri rumah tangga.

66

Pelayanan pengangkutan sampah terbatas, hanya sebagian kecil (9-27%) yang

sudah terlayani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui dinas

kebersihan dan dinas pasar. Sebagian besar penduduk mengelola sampah secara

individual dengan membakar atau menimbun disekitar pekarangan rumah, bahkan

sebagian masyarakat masih membuang sampah ke sungai atau lahan kosong

(Tabel 12).

Tabel 12 Timbulan Sampah dan Kemampuan PembuanganSampah Permukiman di DAS Ciliwung Hulu tahun 2006

Pembuangan Sampah

Dibakar/ditimbun) Ke TPS

No Kecamatan Asal Sampah Timbulansampah(m3/hr) (m3/hr % m3/hr %

Permukiman 160 142 88,75 18 11,251 Ciawi

Pasar 30 0 0 30 100

Permukiman 200 182 91,00 18 9,002 MegamendungPasar td td td td tdPermukiman 200 146 73 54 273 CisaruaPasar 45 0 0 45 100

4 Sukaraja td td td td

Sumber: : Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor(2006).

Bencana tanah longsor di kawasan permukiman terjadi di beberapa desa di

Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua. Dari tiga kecamatan tersebut,

Kecamatan Megamendung yang sebagian besar wilayahnya berada di bagian

tengah DAS Ciliwung hulu merupakan daerah rawan longsor, selama tahun 2007-

2008 di Kecamatan Megamendung terjadi 11 kali longsor dan jumlah desa yang

mengalami longsor berjumlah 12 desa (Tabel 13).

Tabel 13 Bencana Longsor Tahun 2007-2008 di Kecamatan Ciawi, Cisarua, Megamendung

Tahun 2007 Tahun 2008No Kecamatan

Desa Frek. longsor Desa Frek. longsor

1 Ciawi 2 2 - -2 Megamendung 12 11 4 33 Cisarua 6 3 2 4

4 Sukaraja td td td tdSumber : Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor, 2007 – 2008.

Berdasarkan peta rawan longsor (BP DAS 2007), terdapat empat klasifikasi

daerah rawan longsor di DAS Ciliwung hulu yaitu normal, potensial, bahaya dan

sangat bahaya. Sebagian besar DAS Ciliwung hulu merupakan wilayah rawan

67

longsor. Klasifikasi longsor sangat bahaya terdapat di bagian tengah DAS yaitu di

Kecamatan Megamendung dan di perbatasan Ciawi dengan kota Bogor (Tabel

14).

Tabel 14 Klasifikasi Kawasan Rawan Longsor di DAS Ciliwung HuluLuas

NO Klasifikasi Kawasan Longsor ha %

1 Normal 4,870.75 32,74

2 Potensial 3,115.26 20,94

3 Bahaya 6,249.93 42,014 Sangat Bahaya 640.42 4,30

Jumlah 14,876.37 100Sumber: Peta Rawan Longsor BP DAS Citarum- Ciliwung (2007)

Lahan kritis di DAS Ciliwung hulu dilihat dari prosentasenya tidaklah begitu

besar, akan tetapi keberadaannya perlu menjadi perhatian karena tersebar disekitar

kawasan hutan konservasi di bagian selatan DAS Ciliwung hulu yaitu di

Kecamatan Cisarua (Tabel 15).

Tabel 15 Tingkat Kekritisan Lahan di DAS Ciliwung Hulu 2005Luas

No Tingkat Kekritisan Lahan ha %

1 Tidak Kritis 13,782.65 92.652 Potensial Kritis 228.54 1.543 Agak Kritis 227.55 1.53

4 Kritis 382.25 2.575 Sangat Kritis 255.37 1.72

Jumlah 14,876.37 100.00Sumber: Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor

4.5. Kelembagaan Penataan Ruang dan Permukiman

4.5.1. Peraturan Perundangan-Undangan Penataan Ruang dan Permukiman

Penataan ruang di DAS Ciliwung, khususnya DAS Ciliwung hulu telah

dimulai sejak tahun 1963 melalui Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden

(Keppres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan

kabupaten, maupun Surat Keputusan (SK) Gubernur. Berbagai peraturan yang

berkaitan dengan penataan ruang DAS Ciliwung hulu tertera pada Tabel 16.

68

Tabel 16. Peraturan Berkaitan dengan Penataan Ruang dan Permukiman di DAS Ciliwung Hulu

Peraturan Perundangan Substansi

1. Perpres RI No. 13 tahun 1963 Mengatur ketertiban pembangunan baru disepanjang jalanantara Jakarta – Bogor – Puncak – Cianjur.

2 Keppres No 48 Tahun 1983 Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban sertaPengendalian Pembangunan pada Kawasan PariwisataPuncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur.

3 Keppres No. 79/1985 Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak.4 SK Gubernur KDH Tk. I Jawa

BaratNo.556.1/SK.295-Huk/1985

Prosedur dan Tata Cara Pengendalian (Kriteria TeknisBangunan) pada kawasan pariwisata jalur jalan Bogor –Puncak – Cianjur.

5 Perda Kab Bogor No.3/ 1988 RDTR Kawasan Puncak Bogor .

6 Permendagri No 22/1989 Tata laksana Pengendalian dan penertiban KawasanPuncak.

7 Keppres No 32/1990 Pengelolaan kawasan Lindung

• Kriteria Kawasan : hutan lindung, resapan air,sempadan sungai, sempadan danau, sempadan mata air.

• Kriteria kawasan rawan bencanaKewenangan pengendalian kawasan lindung.

8 SK Gubernur Jabar No413.12/SK/222-Huk/1991 .

Kriteria lokasi dan standar teknis pelaksanaan ruang dikawasan Puncak .

9 Perda Kab. Bogor No.3/1993 RDTR Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor : cakupan isiRDTR sama dengan RDTR Kawasan Puncak Bogor 1988

10 PP No 47/1997 Ⅻ Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional RTRWN).Kawasan Bopunjur ditetapkan sebagai kawasan yangmemerlukan penanganan khusus dan mempunyai nilaistrategis yaitu kawasan yang yang memberikanperlindungan bagi kawasan dibawahnya yaitu wilayahprovinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

11 Keppres No 114/1999 Penataan Ruang Kawasan Bopunjur.

• Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua yangberada di DAS Ciliwung Hulu ditetapkan sebagaikawasan konservasi air dan tanah yang merupakanfungsi utama kawasan;

• kegiatan budidaya tidak melampaui ketersediaansumber daya alam dan energi

12 SK Bupati Kab .Bogor No503/Kpts/Huk/1999

Susunan Tim Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi

• Mengkoordinasikan dinas/instansi terkait dlm rangkaproses penerbitan izin lokasi,

• Pembentukan tim pertimbangan,

• Tugas dan tanggungjawab tim pertimbangan,

• Susunan tim pertimbangan13 Perda Kab. Bogor No.17

/2000RTRW Kabupaten Bogor 2000-2010Ⅻ Kecamatan Cisarua, Megamendung dan Ciawi yang

berada di DAS Ciliwung Hulu ditetapkan sebagaikawasan permukiman perdesaan, permukimanperkotaan, dan pengembangan perkotaan.

69


14 Perda Kab Bogor No 19/2000 Retribusi IPPT

• Objek dan subjek retribusi;

• Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkanluas , jenis peruntukan dan lokasi;

• struktur dan besarnya tarif, ketentuan perijinan.

15 Perda Kab Bogor No 23/2000 IMB : digunakan untuk pengawasan dan pengendalianpembangunan.

16 Perda Kab Bogor No 24/2000 Retribusi IMB

• Dalam rangka pengawasan dan pengendalian IMBsecara teknis dan administratif diperlukan biaya.

• Penetapan besarnya retribusi IMB didasarkan padakajian, pengawasan dan pengendalian mendirikanbangunan .

17 Keputusan Bupati No 19/2002 Juklak IMB :Persyaratan permohonan IMB danJangka waktu penyelesaian IMB.

18 Keputusan Bupati No 20/2002 Juklak Retribusi IMB: Kewajiban retribusi, tata caraperhitungan retribusi, tata cara pemungutan retribusi.

19 SK Bupati Kab. Bogor No60/266/Kpts/huk/2002

Prosedur tetap pemrosesan dokumen adm pelayananumum di bidang tata ruang dan lingkungan hidup

• Memberikan kejelasan pd masyarakat dan sebagaistandar pelayanan minimal (SPM) bagi instansi terkait,

• Jenis perizinan dan pelayanan di bidang TRLH (izinlokasi ,IPPT, Izin usaha (HO), SIPAL, UKL/UPL,Amdal

• Instansi pemroses

• Persyaratan administrasi

• Mekanisme pemrosesan

• Jangka waktu penyelesaian.20 Perda Prov Jabar No 2/ 2003 RTRW Provinsi Jabar.

• Das Ciliwung Hulu merupakan bagian dari KawasanAndalan Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur) dengankegiatan utama agribisnis dan pariwisata.

• Terdapat kawasan di DAS Ciliwung Hulu yangmerupakan bagian dari kawasan hutan yang berfungsilindung yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan(KPH) Bogor.

21 Keputusan Presiden no34/2003 tentang

Kebijakan nasional di bidang pertanahan

• Kewenangan pemerintah di bidang pertanahandilaksanakan oleh kabupaten/kota. Kewenangantersebut adalah :

a) Pemberian izin lokasidan izin membuka tanah;b)penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentinganpembangunan;

c) Penyelesaian masalah : sengketa tanah garapan, gantikerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, tanahulayat, tanah kosong;

d) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, gantikerugian tanah kelebihan maksimum dan tanahabsentee, tanah ulayat;

e) Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten /kota

70


22 Peraturan Bupati Kab. BogorNo 2/2006

Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang

• Mengakomodasi dinamika pembangunan secaraterkendali

• Sebagai pedoman untuk pelaksanaan, pengawasan danpengendalian pembangunan .

23 Peraturan Bupati No 14/2007 Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan, dan PetaSituasi. Dalam upaya peningkatan pelayanan di bidangpengesahan rencana tapak guna mewujudkan tertibpemanfaatan ruang

24 UU No 26/2007 Penataan Ruang, ditetapkan kawasan hutan paling sedikit30 % dari luas daerah aliran sungai.

25 PP No 26/2008 RTRWN.

• Bopunjur merupakan kawasan Andalan

• Arahan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai lintasnegara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayahsungai strategis nasional memperhatikan polapengelolaan sumber daya air.

• Kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur merupakankawasan Strategis Nasional.

26 Perpres No 54/2008 Penataan ruang Jabodetabekpunjur

• Kawasan Permukiman di DAS Ciliwung hulu beradapada zona B3, B4 dan B5.

• Kawasan budidaya di DAS merupakan kawasanprioritas

• RTRW dijabarkan menjadi Rencana Detail yangditetapkan dengan Perda

• RTR Kawasan Jabodetabekpunjur memuat pengaturanzonasi, rencana teknik bangunan dan lingkungan danpersyaraan teknis lainnya.

• Penyusunan rencana detail oleh daerah dikonsultasikandengan daerah lainnya di bawah koordinasi Menteri.

27 Perda Kab Bogor No 19/2008 RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025 merupakan pedomandalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikantata ruang di wilayah Kabupaten Bogor.

28 Peraturan Bupati No 75/2008 Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruangmerupakan pedoman teknis untuk melaksanakanpengawasan dan pengendalian pembangunan

4.5.2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Permukiman Di DAS CiliwungHulu

Peraturan perundangan yang berkaitan langsung dengan penataan ruang

permukiman di DAS Ciliwung hulu adalah PP No 26/2008, Perpres No 58/2008

dan Perda Kabupaten Bogor No 19/2008. Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan pedoman dalam

pembuatan rencana tata ruang di seluruh Indonesia. Pada pasal 9 PP No 26/2008

71

disebutkan bahwa Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-

Cianjur (Jabodetabekpunjur) merupakan kawasan strategis nasional yang

memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang secara terpadu. Untuk mewujudkan ketentuan dalam PP No

26/2008 tersebut dibuat Perpres No 58/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan

Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur(Jabodetabekpunjur).

Tujuan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah : a) mewujudkan

keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah sebagai suatu wilayah

perencanaan dengan memperhatikan kesejahteraan dan ketahanan; b) mewujudkan

daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan untuk

menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya

air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir; c) mengembangkan

perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan

karakteristik wilayah bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

dan pembangunan berkelanjutan. Pasal 49 Perpres No 58/2008 menyebutkan

bahwa rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, kabupaten dan kota yang

berada di kawasan Jabodetabekpunjur harus disesuaikan dengan rencana tata ruang

kawasan (RTRK) Jabodetabekpunjur. Oleh karena sebagian besar (99,41 %) dari

DAS Ciliwung hulu merupakan wilayah Kabupaten Bogor sisanya 0,59 %

merupakan wilayah Kota Bogor, maka penataan kawasan permukiman di DAS

Ciliwung hulu harus berpedoman pada RTRW Kabupaten Bogor. Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor telah disesuaikan dengan ketentuan

yang ada dalam RTRK Jabodetabekpunjur dan diundangkan menjadi Perda

Kabupaten Bogor No 19/2008 tentang RTRW Kabupaten Bogor. Untuk

melaksanakan ketentuan dalam Perda Kabupaten Bogor No 19/2008 tersebut,

Bupati Kabupaten Bogor telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor

No 75/2008 tentang pedoman operasional pemanfaatan ruang.

Keterkaitan antar peraturan perundangan yang menjadi payung dalam

pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu meliputi perencanaan

72

tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan

kelembagaan.

Perencanaan permukiman berdasarkan UUPR No 26/2007 tidak diizinkan

berada di kawasan lindung. Kawasan lindung yang dimaksud UUPR No 26/2007

maupun Perpres No 58/2008 antara lain terdiri atas: hutan lindung; kawasan

resapan air; sempadan sungai/danau/waduk/mata air; kawasan rawan bencana.

Perda Kabupaten Bogor No 19/2008 tentang RTRW sebagai turunan dari UUPR

No 26/2007 justru memperbolehkan permukiman perdesaan (Pd2) dan

permukiman perkotaan (Pp3) berada di dalam kawasan lindung di luar kawasan

hutan. Permukiman perdesaan (Pd2) dan permukiman perkotaan(Pp3) tersebut

disyaratkan mempunyai kepadatan rendah/jarang (KDB < 30%) dan berorientasi

pertanian dan pariwisata/agrowisata. Permukiman di dalam kawasan lindung di

luar kawasan hutan yang dimaksud Perda Kabupaten Bogor No 19/2008 terdiri

atas : sempadan sungai/danau/mata air; kawasan resapan air; kawasan gerakan

tanah tinggi (Tabel 18) . Rencana pembangunan jalan baru (kolektor primer III)

menuju Kecamatan Cisarua dan Megamendung dari kecamatan lain di luar DAS

Ciliwung hulu, dan pembangunan jalan baru (lokal primer I)di Kecamatan

Megamendung dan Cisarua diperkirakan dapat berpengaruh terhadap

perkembangan permukiman (Tabel 17).

Rencana pemanfaatan ruang untuk permukiman berdasarkan UUPR No

26/2007 dan Perpres No 58/2008 pengembangan permukiman dengan kepadatan

rendah di kawasan pertanian. Dalam Perda Kabupaten Bogor No 19/2008 menjadi

tidak jelas karena membolehkan pengembangan permukiman bercirikan perkotaan

di kawasan yang berfungsi sebagai perdesaan (Tabel 18). Peran serta masyarakat

dalam pemanfaatan ruang diuraikan secara garis besar dalam UU No 26/2007 dan

Perpres No 58/2008, dan dibahas lebih detail dalam Perda Kabupaten Bogor No

19/2008 (Tabel 18).

Pengendalian pemanfaatan ruang pada UUPR NO 26/2007 dan Perpres No

58/2008 terdiri atas : peraturan zonasi, perizinan, insentif& disinsentif, serta

sanksi, sedangkan dalam Perda Kabupaten Bogor No 19/2008 ditambahkan jasa

73

lingkungan. Perpres No 58/2008 mengatur secara rinci tentang perizinan. UUPR

No 26/2007 mengatur secara rinci sanksi administratif. Perda Kabupaten Bogor

No 19/2008 tidak membahas perizinan dan sanksi administrarif secara rinci, tetapi

membahas secara rinci partisipasi masyarakat dalam pengendalian permukiman

(Tabel 19).

Koordinasi tidak disebutkan secara jelas dalam UUPR No 26/2007 tetapi

Perpres No 58/2008 menyebutkan koordinasi teknis penataan ruang kawasan

strategis nasional dilakukan oleh Menteri. Koordinasi kelembagaan dan kebijakan

kerja sama antar daerah dilakukan dan/atau difasilitasi oleh badan kerja sama antar

daerah. Perda Kabupaten Bogor No 19/2008 tidak membahas koordinasi secara

jelas, pembahasan difokuskan pada pembentukan Badan atau Tim Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (BKPRD atau TKPRD), sebagai badan atau tim yang

bersifat ad-hoc di daerah, berfungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam

koordinasi penataan ruang di daerah (Tabel 20).

Kerjasama antar daerah tidak dibahas dalam UUPR No 26/2007. Bidang

yang dapat dibuat kerjasama antar daerah dibahas pada Perpres No 58/2008 yaitu

persampahan, banjir, perencanaan dan pengembangan transportasi, listrik, air

baku, penataan ruang dan jaringan komunikasi. Perda Kabupaten Bogor No

19/2008 tidak secara jelas membahas bidang yang dapat dibuat kerjasama antar

daerah, tetapi memfokuskan diri pada perjanjian kerjasama dalam memanfaatkan

jasa lingkungan. Kerjasama tidak hanya dilakukan antara daerah, tetapi juga

dengan setiap penyedia jasa lingkungan (perorangan atau lembaga). Bentuk

kerjasama dan kesepakatan diatur melalui peraturan bupati (Tabel 20).

74

Tabel 17 Perencanaan Tata Ruang Berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Permukiman di DAS Ciliwung Hulu

KomponenPerencanaan

PP No 26/2008(RTRWN)

Perpres No 54/2008( RTRJabodetabekpunjur)

Perda Kab Bogor No 19/2008 (RTRW Kab Bogor 2005-2025)

2. RencanaPermukiman

Kawasan permukiman1. Berlokasi diluar kws

lindung, berupa kwsperkotaan atauperdesaan

2. Berlokasi di luar kws ygditetapkan sebagai kwsrawan bencana;

3. Memiliki akses menujupusat kegiatanmasyarakat di luar kws;

4. Memiliki kelengkapanprasarana, sarana, danutilitas pendukung.

1. Zona B1 untuk perumahan dgntingkat hunian padat

2. Zona B3 dan B4 untuk perumahantingkat hunian rendah, dilakukanrekayasa teknis dan koefisien zonaterbangun diatur Perda.

3. Pemanfaatan ruang pada Zona B3intensitas lahan terbangun rendahdilakukan rekayasa teknis dan koefisien zona terbangun diatur Perda.

4. Zona B6 untuk permukiman danfasilitasnya dan/penyangga fungsiZona N1. dilakukan rekayasa teknis& koefisien zona terbangun <50%.

PM Permukiman terdiri atas permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.

QM Permukiman perdesaan : a) permukiman perdesaan di luar kws yang berfungsi lindung(PD 1); b) permukiman perdesaan yg berada di dalam kws lindung di luar kws hutan (PD 2)

RM PD 2 diarahkan utk hunian kepadatan rendah, bangunan tidak memiliki beban beratterhadap tanah, memiliki keterkaitan dengan aktivitas masyarakat desa maupun terhadappotensi lingkungan (pertanian, peternak an, kehutanan, pariwisata /agrowisata).

SM Permukiman perkotaan terdiri atas : permukiman perkotaan di luar kws lindung (Pp1 danPp2) dan di dalam kws lindung diluar kws hutan (Pp3)

TM Pp 2 diarahkan utk permukiman sedang, industri berbasis tenaga kerja & non polutan,jasa, dan perdagangan,

UM Pp 3 diarahkan utk hunian rendah sampai sangat rendah /jarang, merupakan bangunantunggal, berorientasi lingkungan (pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan, agrowisata dan pariwisata) melalui rekayasa teknologi, bangunan tdk memiliki beban berat thdtanah, dan tersebar.

2. Rencanajaringan jalanbaru

Tidak diatur secara khusus Tidak diatur secara khusus 1. Rencana pengembangan jaringan jalan baru berfungsi kolektor primer III, merupakan jalanlingkar kabupaten dan jalan tembus antar wilayah kabupaten /kota perbatasan:

• Cigombong – Caringin – Ciawi – Megamendung – Cisarua;2. Rencana pengembangan jaringan jalan baru berfungsi lokal primer I, meliputi ruas:

• Cipayung – Megamendung;

• Cibanon – Gadog – Cikopo Selatan – Cisarua – Jogjogan

• Cilember – Batulayang – Ciburial – Tugu – Cisarua – Cibeureum – Taman Safari;

• Pasar Cisarua – Kopo;

• Sukagalih – Cibeureum

Tabel 18 Rencana Pemanfaatan Ruang Berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Permukiman di DAS Ciliwung Hulu

KomponenPemanfaatan

Ruang


Perpres No 54/2008( RTR Jabodetabekpunjur) Perda Kab Bogor No 19/2008 (RTRW Kab Bogor 2005-2025)

1. KawasanPermukiman

Pemanfaatan ruangutk permukimanpetani dan/nelayan

1. Di zona permukiman hunian rendah B3, B4, dilarangmelakukan pembangunan yg mengurangi arealproduktif pertanian dan wisata alam; mengurangi

1. Pengembangan permukiman bercirikan perkotaan dilakukan dgnmemperhatikan fungsi kws sebagai kws perdesaan yang harus dijaga dantidak mengganggu ekosistem kws.

75

KomponenPemanfaatan

Ruang


Perpres No 54/2008( RTR Jabodetabekpunjur) Perda Kab Bogor No 19/2008 (RTRW Kab Bogor 2005-2025)

dengan kepadatanrendah di kwsperuntukanpertanian danperikanan

daya resap air; dan/atau mengubah bentang alam.2. Kegiatan pembangunan permukiman yg diperkenan

kan di zona B6 dilakukan berdasarkan hasil kajianmendalam dan komprehensif dan setelah mendapatrekomendasi dari ketua badan yang tugas dan fungsinya mengkoordinasikan penataan ruang nasional.

2. Pengembangan permukiman melalui sistem cluster utk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kws permukiman, diantara cluster permukimandisediakan RTH

3. Pengembangan pemukiman khusus, melalui penyediaan tempat peristirahatanpada kws pariwisata, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada,memperhatikan LH dan selaras dengan rencana tata ruang.

2. PeransertaMasyarakat

Tidak diatur secaradetail

Tidak diatur secara detail 1. Masyarakat berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaatirencana tata ruang yang telah ditetapkan.

2. Bentuk peranserta masyarakat: dalam pemanfaatan ruang :

• bantuan pemikiran dan pertimbangan

• penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencanatata ruang kawasan.

• perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW.

• bantuan teknik dan pengelolaan dlm pemanfaatan ruang dan/atau kegiatanmenjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tabel 19 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Permukiman di DAS Ciliwung Hulu

KomponenPengendalian

PP No 26/2008 (RTRWN) Perpres No 54/2008( RTRJabodetabekpunjur)

Perda Kab Bogor No 19/2008 (RTRW KabBogor 2005-2025)

1. Pengendalian tataruang

Pengendalian pemanfaatan ruang melalui :1. Peraturan zonasi sistem nasional;2. Arahan perizinan;3. Arahan pemberian insentif & disinsentif;4. Arahan sanksi.

Pengendalian pemanfaatan ruang melalui :1. Peraturan zonasi,2. Perizinan,3. Pemberian insentif dan disinsentif,4. Pengenaan sanksi.

Pengendalian dilakukan melalui1. Arahan peraturan zonasi;2. Arahan perizinan;3. Arahan pemberian insentif dan disinsentif;4. Arahan pemanfaatan jasa lingkungan, dan5. Arahan sanksi.

2. Zonasi Peraturan Zonasi untuk kws peruntukanpermukiman disusun dgn memperhatikan:1. Penetapan amplop bangunan;2.Penetapan tema arsitektur bangunan;3.penetapan kelengkapan bangunan dan

lingkungan;4.penetapan jenis dan syarat penggunaan

bangunan yang diizinkan.

1. Pembangunan di Zona B1 dilaksanakan melaluipenerapan rekayasa teknis dan koefisien zonaterbangun, diatur Perda.

2. Pembangunan di Zona B3 dan B4 dilaksanakandgn intensitas rendah, menerapkan rekayasateknis dan koefisien zona terbangun diatur Perda.

3. Pembangunan di zona B6 dilaksanakan dgnrekayasa teknis, koefisien zona terbangun

Peraturan zonasi permukiman disusun dgnmemperhatikan:1. Penetapan amplop bangunan;2. Penetapan tema arsitektur bangunan;3. Penetapan kelengkapan bangunan dan

lingkungan;4. Penetapan jenis dan syarat penggunaan

bangunan yang diizinkan

76




maksimal 50%.

3. Perizinan 1. Arahan perizinan merupakan acuan bagipejabat yang berwenang dalam pemberianizin pemanfaatan ruang berdasarkanrencana struktur dan pola ruang yangditetapkan dalam PP ini.

2. Izin pemanfaatan ruang diberikan olehpejabat yang berwenang sesuai dengankewenangannya.

3. Pemberian izin pemanfaatan ruangdilakukan menurut prosedur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yangberdampak besar dan pentingdikoordinasikan oleh Menteri.

1. Setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dgnrencana rinci tata ruang dan peraturan zonasiyang telah ditetapkan.

2. Izin pemanfaatan ruang diatur oleh Pemerintahdan Pemda menurut kewenangannya.

3. Izin pemanfaatan ruang pd masing-masingdaerah yg telah dikeluarkan dan telah sesuaidengan ketentuan PerPres ini tetap berlakusesuai dgn masa berlakunya

4. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkantetapi tidak sesuai dgn. ketentuan PerPres ini :a. Apabila belum dibangun, izin disesuaikan dgn

rencana rinci tata ruangb. Apabila telah dilakukan pembangunan, izin

diberikan sampai habis masa berlakunya,c. Apabila telah dilakukan pembangunan dan

tidak dpt dilakukan rekayasa teknis, izindibatalkan, diberikan ganti rugi yang layak.

d. Apabila izin sudah habis dan pemanfaatanruang tdk sesuai, harus disesuaikan dgnrencana rinci dan peraturan zonasi.

5. Pemanfaatan ruang tanpa izina. Apabila tdk sesuai PerPres, ditertibkan dan

pemanfaat ruangnya disesuaikan rencanarinci dan peraturan zonasi

b. Apabila pemanfaatan ruangnya sesuaiPerPres, pengurusan izin dipercepat

6. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena RTR Jabodetabekpunjur inipemanfaatannya tidak sesuai lagi, makapenyelesaiannya diatur sesuai ketentuanperaturan perundangan

7. Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau

1. Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabatyang berwenang dalam pemberian izinpemanfaatan ruang berdasarkan rencanastruktur dan pola ruang yang ditetapkan dalamPeraturan Daerah ini.

2. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabatyang berwenang sesuai dengankewenangannya.

3. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukanmenurut prosedur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan

77




rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasibelum ditetapkan, RTR Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan acuan pemberian izin

4. Insentif dandisinsentif

1. Insentif diberikan apabila pemanfaatanruang sesuai dengan rencana strukturruang, rencana pola ruang, dan arahanperaturan zonasi yg diatur PP ini

2. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yg perlu dicegah, dibatasi,atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam PP ini

3. Pemberian insentif dan pengenaandisinsentif dilakukan oleh Pemerintahkepada Pemda dan masyarakat.

4. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dgn kewenangannya.

5. Pemberian insentif dan pengenaandisinsentif dilakukan menurut prosedursesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

6. Pemberian insentif dan pengenaandisinsentif dikoordinasikan oleh Menteri.

Insentif dan atau disinsentif diterapkan olehpemerintah atau pemerintah daerah sesuaiketentuan perundang-undangan.

1. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuaidgn rencana struktur ruang, rencana pola ruang,dan arahan peraturan zonasi yg diatur Perda ini.

2. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruangyang perlu dicegah, dibatasi, atau di kurangikeberadaannya berdasarkan ketentuan Perda ini,dan terhadap pemegang izin dan/atau perolehanlahan atas izin yg diberikan yg pd kurun waktutertentu blm melaksanakan rencana pembangunan

3. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalampemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintahkepada Pemda dan masyarakat.

4. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentifdilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengankewenangannya.

5. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentifdilakukan menurut prosedur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentifdikoordinasikan oleh Bupati.

5. Sanksi administratif 1. Terhadap pemanfaatan ruang yg tidaksesuai dengan rencana struktur ruang danpola ruang wilayah nasional;

2. Terhadap pelanggaran ketentuan arahanperaturan zonasi sistem nasional;

3. Terhadap pemanfaatan ruang tanpa izin ;tidak sesuai izin, dan atau melanggarketentuanyang ditetapkan dalampersyaratan izin pemanfaatan ruang yangditerbitkan berdasarkan RTRWN;

4. Terhadap pemanfataan ruang yg menghalangi akses terhadap kws yg dinyatakan

Melakukan tindakan penertiban terhadappemanfaatan ruang yang tidak sesuai denganrencana tata ruang dan peraturan zonasi;

Setiap orang yang melanggar RTRW dikenakan sanksisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

78




sbg milik umum berdasarkan UU5. Terhadap pemanfaatan ruang yg izinnya

diperoleh melalui prosedur yg tidak benar.

6. Sanksi pidana Tidak diatur Tidak diatur Tidak diatur

7. Peran sertamasyarakat

Tidak diatur 1. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakanoleh bupati/walikota berdasarkan arahan danrekomendasi gubernur dengan melibatkanpartisipasi masyarakat.

2. Penyelenggaraan pengawasan oleh pemerintahdan Pemda melibatkan partisipasi masyarakat.

3. Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dgnkondisi masyarakat setempat dan peraturanperundangan .

1. Masyarakat berhak berperan serta dalampengendalian pemanfaatan ruang

2. Bentuk peran serta masyarakat :

• Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang,termasuk pemberian informasi atau laporanmengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang;

• Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkena andengan penertiban pemanfaatan ruang

3. Peranserta masyarakat dapat disampaikan secaralisan atau tertulis kepada Bupati dan/atau pejabat.

4. Pelaksanaan peranserta masyarakat dikoordinasikanoleh pemerintah daerah.

Tabel 20. Kelembagaan Penataan Ruang yang Berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Permukiman di DAS Ciliwung Hulu

KomponenKelembagaan


Perpres No 54/2008( RTRJabodetabekpunjur)

Perda Kab Bogor No 19/2008 (RTRW Kab Bogor2005-2025)

1. Koordinasi Tidak diatur secara khusus Koordinasi teknis penataan ruang kws sebagai kwsstrategis nasional dilakukan oleh Menteri.Koordinasi kelembagaan dan kebijakan kerja samaantardaerah dilakukan dan/atau difasilitasi oleh badankerja sama antar daerah.

Untuk menunjang penataan dan pemanfaatan ruang, PemerintahDaerah dapat membentuk BKPRD atau TKPRD. BKPRD atauTKPRD adalah badan atau tim yang bersifat ad-hoc di daerah,berfungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasipenataan ruang di daerah.

2. Kerjasama antar daerah Tidak diatur secara khusus Di bidang perencanan dan sistem pengembangan prasarana transportasi, persampahan, listrik, jaringankomunikasi , pengelolaan limbah, penyediaan airbaku, pengelolaan banjir, dan penataan ruang

1) Pemda dapat mengadakan perjanjian kerja samapemanfaatan jasa lingkungan yg ada di dalam wilayahnyadengan pengguna jasa lingkungan di daerahnya dan/atauwilayah lain disekitarnya sesuai dengan peraturanperundangan.

2) Bentuk kerjasama dan kesepakatan lainnya dalampemanfaatan jasa lingkungan diatur dgn Peraturan Bupati

79

4.5.3 Institusi yang Terlibat Dalam Pengelolaan Permukiman di DASCiliwung Hulu

Pengelolaan DAS merupakan suatu upaya pengelolaan sumberdaya yang

menyangkut berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, sehingga

keberhasilannya sangat ditentukan oleh berbagai pihak yang terlibat. Institusi

yang terlibat dalam penataan ruang DAS Ciliwung hulu dapat dibagi menjadi

institusi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Institusi yang berkaitan dengan penataan ruang maupun permukiman di

DAS Ciliwung hulu meliputi pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Sebagai

bagian dari kawasan strategis nasional penataan ruang Kawasan

Jabodetabekpunjur dibuat dan dikontrol oleh pemerintah pusat melalui BKPRN

dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dep PU. Saat ini telah dikeluarkan

Perpres No 58/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Dengan

demikian segala bentuk penataan ruang di kawasan ini harus berpedoman pada

Perpres tersebut. Rencana tata ruang yang dibuat pusat tersebut merupakan payung

bagi perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di kawasan

Jabodetabekpunjur. Sehingga secara kelembagaan peran dari Pemda Kabupaten

Bogor dalam penataan ruang maupun permukiman di DAS Ciliwung hulu adalah

mengoperasionalkan Rencana Penataan Ruang Jabodetabekpunjur untuk lingkup

Kabupaten Bogor.

Institusi di tingkat kabupaten Bogor yang paling banyak berperan adalah

Dinas Tata Ruang dan Lingkungan hidup, Badan perencanaan Daerah (Bapeda)

dan Dinas Ciptakarya (bidang tata bangunan dan bidang perumahan). Keterlibatan

institusi penataan ruang di DAS Ciliwung dapat dilihat dari tugas pokok dan

fungsi masing-masing institusi (Tabel 21).

Tabel 21 Tugas Pokok dan Fungsi Institusi Terkait Penataan Ruang dan Permukiman

Institusi Tugas Pokok dan Fungsi Terkait Penataan Ruang & Permukiman

PUSAT1.BKPRN

1. Perumusan dan Koordinasi di bidang : perencanaan, penangananmasalah, dan penyusunan peraturan tata ruang.

2. Pemaduserasian antara undang-undang penataan ruang dengan peraturan

80


pemda; penatagunaan tanah dan SDA lainnya dengan rencana tata ruang3. Pemantauan terhadap pelaksanaan RTRWN dan memanfaatkan hasilnya

untuk penyempurnaan rencana tata ruang.4. Penyelarasan RTRWN, RTRWP, RTRW Kab/Kota dalam rangka

pengembangan wilayah , serta pengembangan dan penetapan prosedurpengelolaan tata ruang.

5. Pembinaan terhadap kelembagaan dan SDM penyelenggara penataanruang; penentuan prioritas terhadap kawasan-kawasan strategis nasionaldalam rangka pengembangan wilayah; dan standardisasi perpetaan tataruang.

2.Ditjen PenataanRuang Dep PU

Tugas :Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang penataan ruangFungsi:

1. Perwujudan dan pembinaan perwujudan tata ruang daerah;2. Penjabaran rumusan kebijakan Departemen dalam mendukung

sinkronisasi rencana dan pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaanumum berbasis penataan ruang;

3. Penyiapan rencana terpadu pengembangan infrastruktur jangkamenengah sebagai bahan penyusunan rencana strategis sektor;

4. Perumusan norma, standar, pedoman manual, dan kriteria di bidangpenataan ruang;

5. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional dan pulau;6. Pemberian pembinaan teknis dan bantuan teknik penataan ruang

wilayah (propinsi, kabupaten/kota, dan kawasan perkotaan danperdesaan);

7. Penyiapan dukungan pelaksanaan koordinasi penataan ruang secaranasional.

3. Ditjen CiptaKarya Dep Pu

Tugas : merumuskan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Cipta Karya.Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan, program & anggaran serta evaluasi kinerjapembangunan bidang Cipta Karya.

2. Pembinaan teknis dan penyusunan NSPM untuk air minum, air limbah,persampahan, drainase, teriminal, apsar dan fasos-fasum lainnya.

3. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukimanperkotaan dan perdesaan.

4. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dansanitasi melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.Serta standarisasi bidang permukiman, air minum, penyehatanlingkungan permukiman dan tata bangunan.

5. Penyediaan infrastruktur PU bagi pengembangan kawasan perumahanrakyat.

6. Fasilitasi pembangunan rumah susun dalam rangka peremajaankawasan.

7. Penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan kumuh/nelayan,perdesaan, daerah perbatasan, kawasan terpencil dan pulau-pulau kecil.

8. Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawanair.

9. Pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan bangunan gedung danpengelolaan bangunan gedung dan rumah negara.

10. Penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastrukturpermukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.

81


4. BP DASCitarum-Ciliwung

Tugas dan Fungsi :1. Penyusunan Rencana pengelolaan DAS,2. Penyusunan dan Penyajian Informasi DAS,3. Pengembangna model, Pengelolaan DAS,4. Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan DAS,5. Pemantauan dan Evaluasi PengelolaanDAS.

PROVINSI :1.Bakorwil Bogor.

Perumusan kebijakan teknis kordinasi di bidang pemerintahan, perekonomian,kesejahteraan di wilayah.

2. Bapeda ProvJabar

Tugas : Merumuskan kebijakan perencanaan dan penilaian atas pelaksanaannya; memfasilitasi dan mediasi perencanaan daerah; mengkoordinasi evaluasidan pelaporan atas perencanaan daerah.Fungsi :1.Menyusun RPJP, RPJM dan RPT/RKPD.2.Menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

penyusunan RPJP, RPJM dan RKPD3.Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencana

an pembangunan antar kabupaten/kota.4.Melaksanakan pembinaan pada Bappeda kabupaten/kota melalui pemberian

pedoman dan standar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, kualitasdan pengendalian.

5.Memberi bimbingan, supervisi dan konsultasi pada Bappeda Kabupaten/kota.

6.Menyusun RTRW Provinsi.7.Memfasilitasi musrenbang RKPD kabupaten/kota .

KABUPATEN1.Bappeda Kab.Bogor

Tugas dan fungsi:1. Perumusan Kebijakan di Bidang Perencanaan Daerah.2. Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Perencanaan Daerah.3. Pelayanan Penunjang Kebijakan di Bidang Perencanaan Daerah.

2. Dinas CiptaKarya Kab. Bogor:a. Bidang TataBangunan

Tugas dan fungsi:1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang tata bangunan.2. Pengendalian dan pengawasan bangunan non perumahan.3. Pelayanan perizinan IMB non perumahan sesuai dengan mekanisme

yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Bogor sertatercapainya PAD dari sektor IMB non perumahan.

b. BidangPerumahan

Tugas dan fungsi:1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang perumahan dan

prasarana lingkungan.2. Pengelolaan perumahan dan pemukiman.3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan IMB

perumahan serta tercapainya PAD dari sektor IMB perumahan.4. Peningkatan kualitas lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat

melalui program perbaikan perumahan dan permukiman.3. Dinas TataRuang danLingkunganHidupKab.Bogor

1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang penataan ruangdan lingkungan.

2. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembinaanAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

3. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengembanganlingkungan.

4. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengendalian danlingkungan.

5. Pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang tata ruang dan

82


lingkungan hidup.6. Pelaksanaan tugas pembantuan bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

4. Dinas PolisiPamong PrajaKab. Bogor

Tugas: Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dalam lingkup wewenangpolisi pamong praja.

5. BPN KabBogor

Tugas : Melaksanakan administrasi pertanahan.

6. DinasPertanian &Kehutanan Kab.Bogor

Tugas: Melaksanakan kewenangan pemda di bidang pertanian dan kehutanandalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembangunan.

Fungsi antara lain:1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.2. Perumusan kebijakan teknis operasional.3. Perizinan usaha.4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pertanian dan kehutanan.

Berbagai institusi tersebut ditinjau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

mempunyai saling keterkaitan satu dengan yang lain dalam hal perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian tata ruang termasuk permukiman di DAS Ciliwung

hulu.

4.5.4. Mekanisme dan Prosedur Perizinan Pembangunan Permukiman

Mekanisme dan prosedur perizinan pembangunan permukiman dilakukan

melalui izin lokasi atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan izin

mendirikan bangunan (IMB). Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN

No 2/1999 tentang izin lokasi, menyebutkan bahwa izin lokasi merupakan izin

yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan

dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak,

dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman

modalnya. Izin lokasi diberikan apabila pemanfaatan ruang yang akan dilakukan

sesuai dengan RTRW Kabupaten/kota.

Luas penggunaan lahan oleh suatu perusahaan atau satu grup perusahaan

untuk pengembangan perumahan/permukiman dalam satu provinsi maksimum

400 ha. Izin lokasi tersebut diberikan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan

luas lahan. Izin lokasi berlaku satu tahun untuk luas lahan sampai 25 ha. Izin

lokasi berlaku dua tahun untuk luas lahan antara 25-50 ha. Izin lokasi berlaku tiga

tahun diberikan untuk luas lahan lebih dari 50 ha. Tenggang waktu berlakunya

83

izin lokasi dapat diperpanjang 1 tahun apabila pembebasan lahan telah mencapai

50 %. Apabila tidak selesai dalam tenggang waktu yang diberikan maka terhadap

bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :

a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan

penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila

diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh

bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang.

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat (Gambar

14).

Gambar 14. Prosedur Izin Lokasi(PMNA/KBPN No 2/1999)

Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan aspek penguasaan tanah dan

tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang

bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.

Surat keputusan izin lokasi dikeluarkan setelah dilakukan rapat koordinasi. Rapat

84

koordinasi disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam

lokasi yang dimohon. Konsultasi meliputi empat aspek yaitu :

a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan

dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta

penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut.

b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh

penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif

pemecahan masalah yang ditemui.

c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data

sosial dan lingkungan yang diperlukan.

d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya

ganti kerugian dalam perolehan tanah.

Pemegang izin lokasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan

kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau

pihak yang mempunyai kepentingan dengan cara jual beli, pemberian ganti

kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Sebelum tanah dibebaskan, semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah

ada atas tanah tersebut tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk

kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah

untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk

menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau

usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk

mengalihkannya kepada pihak lain. Pemegang tanah yang bersangkutan

dibebaskan dari pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, dan tidak

menutup atau mengurangi aksebilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar

lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.

c. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak

lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang

85

memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut

sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden no 34/2003 tentang Kebijakan nasional di

bidang pertanahan, kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan

oleh kabupaten. Kewenangan tersebut berupa :

a. Pemberian izin lokasi;

b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;

c. Penyelesaian sengketa tanah garapan;

d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah

kelebihan maksimum dan tanah absentee;

f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;

g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;

h. Pemberian izin membuka tanah;

i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten

Sesuai dengan Keppres No 34/2003 dan PMNA/KBPN No 2/1999, di

Kabupaten Bogor, Surat keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh

Bupati, setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh

Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap. Susunan Tim Pertimbangan

Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Bogor berdasarkan SK Bupati Bogor No

503/Kpts/Huk/1999 adalah sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati

Ketua : Sekretaris Daerah

Wk Ketua I : Ketua Bappeda

Wk Ketua II : Kepala Kantor Pertanahan

Sekretaris : Asisten Tata Praja

Wk Sekretaris I : Kepala Seksi Tata Guna Tanah Kantor Pertanahan

Wakil Sekretaris II : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Anggota tetap : Kepala Dinas Tata Ruang Lingkungan Hidup, Kepala

Bagian Hukum, Kepala Bagian Ketertiban, Kepala

86

Bidang Fisik Bapeda.

Anggota tidak

tetap

: Kepala Dinas/instansi sesuai kepentingan permohonan

izin lokasi, Camat dan Kepala Desa terkait

Penilaian pertimbangan sesuai dengan tupoksi masing-masing dinas/instansi.

Selain Izin lokasi, di Kabupaten Bogor terdapat Izin Peruntukan Penggunaan

Tanah (IPPT). Menurut Perda Kabupaten Bogor No 19/2000 tentang Retribusi

IPPT, IPPT adalah izin yang diberikan oleh Pemda kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sifat IPPTadalah sebagai keterangan

pemanfaatan ruang (advice planning) yang harus ditempuh sebelum melakukan

suatu kegiatan pemanfaatan ruang. Luasan IPPT adalah ≤ 25 ha untuk usaha

pertanian dan ≤ 1 ha untuk usaha bukan pertanian.

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) terdiri dari izin perencanaan dan

rekomendasi perencanaan. Izin perencanaan merupakan salah satu persyaratan

administrasi untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Segala

ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin perencanaan dimaksudkan

sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan fisik sehingga sesuai

dengan arahan rencana tata ruang. Di kabupaten Bogor setiap orang atau badan

hukum yang mengajukan permohonan memperpanjang masa pemakaian tanah

milik/dikuasai Pemerintah Daerah, rencana tapak lahan/site plan dan pemasangan

reklame, harus mendapatkan izin perencanaan terlebih dahulu dari Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk. Permohonan IPPT ditolak apabila tidak sesuai dengan

rencana tata ruang serta persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang

dimohon dalam keadaan sengketa. Selain itu IPPT yang telah dikeluarkan dapat

dicabut apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Izin peruntukan

penggunaan tanah (IPPT) dikelola oleh Dinas Tata Ruang & Lingkungan Hidup.

Pada prinsipnya IPPT ini merupakan saringan awal bagi setiap kegiatan

pemanfaatan ruang agar sesuai (berpedoman) kepada rencana tata ruang yang ada

(RTRW). Substansi pokok dari IPPT adalah :

87

a) Informasi rencana pemanfaatan ruang pada lokasi yang akan dimanfaatkan

(dibangun) sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;

b) Ketentuan teknis : Jenis bangunan; KDB/BCR dan KLB maksimum; Garis

sempadan (GSB, GSP, GSS); dan informasi yang dianggap perlu (Gambar

15).

Selain IPPT/Izin lokasi, untuk mendirikan bangunan diperlukan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB). IMB adalah izin yang diberikan pemda kepada

perorangan atau badan untuk membangun. Mendirikan bangunan adalah suatu

kegiatan membangun, memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau

sebagian, dan memperluas bangunan.

Gambar 15 Mekanisme Pemberian Izin Lokasi dan IPPT Kabupaten Bogor

88

Selain IPPT/Izin lokasi, untuk mendirikan bangunan diperlukan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB). IMB adalah izin yang diberikan pemda kepada

perorangan atau badan untuk membangun. Mendirikan bangunan adalah suatu

kegiatan membangun, memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian,

dan memperluas bangunan. Di Kabupaten Bogor, IMB diajukan secara tertulis

kepada Kepala Dinas Cipta Karya atau kepada Camat melalui Kepala Cabang

Dinas Cipta Karya. Pembinaan pelaksanaan IMB dilakukan oleh Bupati

Kabupaten Bogor yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas

Cipta Karya. Pelaksanaan pengawasan terhadap IMB dan tertib bangunan

dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Camat, Kades/Lurah dan masyarakat.

Mekanisme dan prosedur pemberian IMB tertera Gambar 16.

Gambar 16. Mekanisme Pemberian IMB

Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No 23/2000 tentang IMB dan keputusan

Bupati No19/2002 tentang petunjuk pelaksanaan Perda kabupaten Bogor No

89

23/2000, untuk pengesahan IMB selain izin lokasi atau IPPT diperlukan

pengesahan Master Plan dan atau Site Plan serta peta situasi. Objek Master plan

adalah kawasan non perumahan dan perumahan yang luas lahannya >50 ha yang

rencana pembangunannya dilakukan secara bertahap dan atau lebih dari satu

fungsi. Objek Site plan adalah setiap rencana tapak pembangunan di suatu lokasi

yang memiliki bangunan tidak tunggal dan/atau memiliki lebih dari satu fungsi,

baik kegiatan perumahan maupun non perumahan. Mekanisme pengesahan

Master Plan dan Site Plan tertera pada Gambar 17.

Gambar 17 Mekanisme Pengesahan Master Plan dan Site Plan

di Kabupaten Bogor

Objek peta situasi adalah setiap rencana pendirian bangunan dan /atau

beberapa bangunan di suatu lokasi dengan kriteria luas lahan< 3000 m2,

90

mempunyai satu fungsi kegiatan perumahan atau non perumahan dan bangunan

bersifat tunggal. Mekanisme pengesahan peta situasi tertera pada Gambar 18.

Gambar 18 Mekanisme Pengesahan Peta Situasi Kabupaten Bogor

Terdapatnya berbagai mekanisme dan prosedur perizinan pembangunan di

Kabupaten Bogor tersebut, menunjukkan bahwa dari segi peraturan perundangan ,

pengendalian pembangunan permukiman dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan

yang ada.

IV KARAKTERISTIK DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) … · 2014-01-28 · DAS Ciliwung Hulu dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu, ... Bahaya letusan gunung api tidak dijumpai,

Documents