Top Banner
PENETAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN: “Isu-isu dalam Penetapan Standar Akuntansi KeuanganMuhammad Fajar Rahman, Farazilla Umaira, Riantari Maharani Abstrak Akuntansi Indonesia mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Faktor tersebut antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi. Seperti yang diketahui, Indonesia telah mengalami perubahan dalam lingkungan politik dengan ditandai pergantian kepemimpin yang memiliki karakter berbeda. Perbedaan karakter kepemimpinan ini pada akhirnya akan mempengaruhi model ekonomi negara serta mempengaruhi praktik akuntansi. I. Pendahuluan International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC). Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang 1
34

Isu isu penetapan sak

Dec 05, 2014

Download

Documents

Fajar Rahman

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Isu isu penetapan sak

PENETAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN: “Isu-isu dalam Penetapan Standar

Akuntansi Keuangan”

Muhammad Fajar Rahman, Farazilla Umaira, Riantari Maharani

Abstrak

Akuntansi Indonesia mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai

faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Faktor tersebut

antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi.

Seperti yang diketahui, Indonesia telah mengalami perubahan dalam

lingkungan politik dengan ditandai pergantian kepemimpin yang memiliki karakter

berbeda. Perbedaan karakter kepemimpinan ini pada akhirnya akan mempengaruhi

model ekonomi negara serta mempengaruhi praktik akuntansi.

I. Pendahuluan

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar

akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard

Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting

Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar

Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi

Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi

Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk

menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan

mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat

dipahami dan dapat diperbandingkan. Sebagian besar standar yang menjadi bagian

dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS). IAS

diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh International Accounting

Standards Committee (IASC). Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS

dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan.

Perkembangan di area standard setting mengarah kepada penerapan satu

perangkat standar akuntansi yang berlaku secara internasional, yaitu IFRS. Isu

mengenai adopsi IFRS, diawali sejak keluarnya Statement of Membership Obligation

(SMO) di tahun 2004 dari IFAC (International Federation of Accountant) sebagai

1

Page 2: Isu isu penetapan sak

organisasi federasi akuntan internasional, bahwa setiap asosiasi profesi masing-

masing negara anggotanya wajib melakukan upaya terbaiknya dalam mewujudkan

konvergensi IFRS. Setelah itu European Union (EU) mewajibkan negara anggotanya

mengadopsi IFRS secara penuh di tahun 2005, yang kemudian diikuti oleh adopsi

IFRS di beberapa negara, seperti Amerika Serikat untuk MNC’s yang listed di SEC,

Australia, Kanada dan negara-negara maju lainnya.

Sejak tahun 2008, proses konvergensi PSAK ke IFRS telah dilakukan di

Indonesia melalui tahapan awal yang berakhir per 1 Januari 2012, dengan hasil yang

telah dikonvergensikannya seluruh standard IFRS ke PSAK kecuali IFRS 1 First Time

Adoption of International Financial Reporting Standards, IAS 41 Agriculture dan

IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate. Demikian pula per 1

Desember 2012, DSAK IAI telah menerbitkan 40 standar (PSAK), 20 interpretasi

(ISAK) dan 11 Pencabutan PSAK (PPSAK).

Beberapa isu yang sedang didiskusikan terkait konvergensi adalah yang

menyangkut Akuntansi Tanah dan Akuntansi untuk Menara Telekomunikasi. Kedua

isu tersebut telah dibawa ke pembahasan di tingkat IFRIC dan IASB. IFRIC telah

memutuskan bahwa Akuntansi tanah tidak akan dimasukkan ke dalam agenda

pembahasan, karena permasalahan ini dianggap isu yurisdiksional, dan berbasis pada

fakta tertentu bahwa hak atas tanah memiliki karakteristik dari sewa (IAS 17). Untuk

isu mengenai menara telekomunikasi, IFRIC sedang mencari jalan untuk melakukan

amandemen atas ruang lingkup IAS 40 Investment Properties, untuk memasukkan

property di luar tanah dan bangunan sebagai property investasi. Dengan dilakukannya

amandemen tersebut, aset seperti menara telekomunikasi dan aset lain yang memiliki

karakteristik yang mirip dengannya dapat dicakup dalam standard tersebut.

II. Pembahasan

1. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam

melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir

semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya

melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang

tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku

petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada

2

Page 3: Isu isu penetapan sak

hubungannya dengan akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup

konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga

resmi (standard setting body) pada saat tertentu. 

Menurut Twedie, standar akuntansi dihasilkan dari lima interaksi, yaitu:

1) peristiwa ekonomi;

2) kepentingan pribadi;

3) penyebaran ide-ide;

4) perjalanan sejarah;

5) pengaruh internasional.

Sedangkan menurut Nobes dan Parker mengatakan faktor budaya, sosial dan

politik merupakan faktor dominan yang mempengaruhi regulasi akuntansi di

berbagai negara. Dengan demikian jelas bahwa penentuan standar akuntansi tidak

hanya menyangkut masalah teknis.

Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan

laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi

tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang dan berlaku dalam lingkungan

tertentu. Standar akuntansi biasanya terdiri dari:

1) deskripsi tentang masalah yang dihadapi;

2) diskusi logis atau cara memecahkan masalah;

3) terkait dengan keputusan/ teori diajukan suatu solusi.

Standar akuntansi menurut Edey (1977) dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

1) tipe 1: akuntan harus memberitahukan kepada pengguna tentang apa yang

mereka kerjakan dengan cara mengungkapkan metode dan asumsi (kebijakan

akuntansi) yang di anut;

2) tipe 2: membantu pencapaian beberapa keseragaman penyajian tentang

pernyataan akuntansi tertentu;

3) tipe 3: menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi

pertimbangan pengguna;

4) tipe 4: menghendaki keputusan implisit/eksplisit yang harus di buat tentang

penilaian aktiva dan penentuan laba yang disetujui.

3

Page 4: Isu isu penetapan sak

Penentuan standar merupakan pilihan sosial sehingga suatu standar mungkin

bermanfaat bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Kebanyakan isu-isu

yang berkaitan dengan akuntansi secara politik bersifat sensitif yang disebabkan:

1) kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul bila terdapat pertentangan;

2) informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran

penggunaannya.

Dalam menentukan standar ada dua pendekatan, yaitu:

1) Rrepresentative Faithfulness, pendekatan ini menghendaki pelaporan yang

bersifat netral dan penyajian wajar laporan keuangan melalui proses penentuan

standar. Pendekatan ini menyamakan akuntansi dengan proses pemetaan

dimana peta harus dibuat akurat dengan menggambarkan keadaan keuangan

perusahaan secara wajar.

2) Economic Consequences, pendekatan ini menghendaki asopsi standar yang

memiliki konsekuensi ekonomi menguntungkan. Pendekatan ini cenderung

mengarah penentuan standar yang memiliki pengaruh positif.

2. Proses Penentuan Standar Akuntansi Keuangan

Proses penentuan standar dilakukan melalui proses terbuka (due-procees).

FASB sebagai contoh dalam proses ini mengikuti prosedur sebagai berikut:

1) identifikasi masalah dari masalah yang muncul di catat dalam agendanya;

2) penunjukkan grup yang anggotanya terdiri dari masyarakat akuntansi dan

bisnis;

3) Discussion Memrorandum (DM) di sebarkan kepublik untuk di evaluasi

selama satu Periode paling lambat 60 hari;

4) pendapat dilakukan untuk membahas keunggulan dan kelemahan berbagai

alternatif yang diajukan FASB;

5) atas berbagai komentar yang diterima, FASB mengeluarkan “exposure draft”

(ED) mengenai standar akuntansi yang diajukan. ED menentukan posisi yang

pasti dari FASB tentang masalah yang dibahas;

6) ED disebarluaskan ke masyarakat untuk di evaluasi paling lambat 30 hari;

Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah

sebagai berikut:

4

Page 5: Isu isu penetapan sak

1) mengadopsi standar tersebut sebagai pernyataan resmi;

2) mengajukan revisi terhadap standar yang diusulkan melalui prosedur “due

process”;

3) menunda pengeluaran standar dan menyimpan masalah dalam agenda;

4) tidak mengeluarkan standar dan menghapus isu dari agenda;

5) pendekatan Penentuan Standar.

Dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan standar akuntansi

adalah:

1) Pendekatan Pasar Bebas

Pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa informasi akuntansi merupakan

komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain. Sehingga

informasi akuntansi akan dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran.

Pasar dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis

informasi yang harus diungkapkan dan kelompok penerima informasi. Dengan

demikian standar akuntansi menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa

akan menerima informasi.

2) Pendekatan regulasi

Pendekatan ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau informasi

yang asismetris dalam kaitannya dengan kuantias dan kualitas.

3. Perbedaan Praktik Akuntansi dengan Standar yang Ditentukan

Standar Akuntansi adalah regulasi aturan (termasuk pula hukum dan anggaran

dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah

proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Dapat dikatakan standar

akuntansi merupakan hasil dari penetapan standar, meskipun praktiknya tidak

sesuai dengan standar.

Empat (4) Alasan mengapa praktik tidak sesuai dengan standar yaitu:

1) Di kebanyakan Negara, hukuman atas ketidakpatuhan dengan akuntansi resmi

cenderung lemah dan tidak efektif;

2) Secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak

daripada yang diharuskan;

5

Page 6: Isu isu penetapan sak

3) Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar

akuntansi jika dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan

akan tersajikan secara lebih baik;

4) Di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan

perusahaan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi.

Profesi auditing cenderung dapat mengatur sendiri di negara-negara yang

menganut penyajian wajar (khusus yang dipengaruhi Inggris) dan auditor lebih

dapat melakukan pertimbangan apabila tujuan audit adalah untuk melakukan

atestasi terhadap penyajian wajar laporan keuangan. Sedangkan di negara dengan

hukum kode, profesi akuntansi cenderung diatur oleh negara karena tujuan utama

audit adalah memastikan bahwa catatan dan laporan keuangan perusahaan sesuai

dengan ketentuan hukum.

4. Sistem Akuntansi di Beberapa Negara Maju

1) Jepang

Akuntansi dan Pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan

berbagai pengaruh domestik dan internasional, untuk memahami akuntansi

Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan sejarah Jepang.

Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki akuitas saham satu sama lain,

dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling

bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang

disebut sebagai keiretsu.

Modal usaha keiretsu, ini sedang dalam perubahan seiring dengan

reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi

yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnya

ekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukannya evaluasi

menyeluruh atas standar pelaporan keuangan Jepang.

a. Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi

Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan

terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga

undang-undang: Hukum Komersial, Undang-undang pasar modal dan

Undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur

6

Page 7: Isu isu penetapan sak

oleh Kementrian Kehakiman (MOJ), hukum tersebut merupakan inti dari

regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh besar.

Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam

undang-undang pasar modal yang diatur oleh kementrian keuangan dibuat

berdasarkan undang-undang pasar modal AS dan diberlakukan terhadap

Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan AS setelah perang

dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam

pengambilan keputusan.

b. Pelaporan Keuangan

Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan

untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam

rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal-hal berikut:

a) Neraca;

b) Laporan Laba rugi;

c) Laporan Usaha;

d) Proposal atas Penentuan Penggunaan (apropriasi) Laba ditahan;

e) Skedul Pendukung

Perusahaan yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan

keuangan sesuai dengan Undang-undang pasar modal yang secara umum

mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan Hukum komersial

ditambah dengan laporan arus kas.

c. Pengukuran Akuntansi

Hukum komersial mewajibkan perusahaan perusahaan besar untuk

menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus

menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan

secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya

prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduannya. Anak

perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan

tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya.

Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode

pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill

diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan

7

Page 8: Isu isu penetapan sak

diamortisasi selama maksimum 20 tahun, metode ekuitas digunakan untuk

mencatat usaha patungan.

2) Amerika Serikat

Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan

Standar Akuntansi Keuangan/FASB), hingga tahun 2002 Institut Amerika

untuk Akuntan Publik Bersertifikat.

a. Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) terdiri

dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus

diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan, laporan keuangan

seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan

hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima

secar umum.

b. Pelaporan keuangan

Laporan tahunan yang semestinya dibuat sebuah perusahaan AS yang

besar meliputi:

a) Laporan manajemen;

b) Laporan auditor independen;

c) Laporan keuangan utama (laporan laba rugi, arus kas, laba

komprehensif, ekuitas pemegang saham);

d) Diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi

keuangan;

e) Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling

penting terhadap laporan keuangan;

f) Catatan atas laporan keuangan;Perbandingan data keuangan tertentu

selama lima atau sepuluh tahun;

g) Data kuartal terpilih.

Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan AS

yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan

saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang

dikendalikan (yaitu, dengan kepemilikan yang melebihi 50 persen dari

saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun

operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan

8

Page 9: Isu isu penetapan sak

interim (kuartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat

pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan

keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara

singkat.

c. Pengukuran Akuntansi

Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan

bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya.

Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan

peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding.

Setelah memahami beberapa sistem akuntansi yang berlaku dibeberapa

negara maju sperti yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan diantaranya. Hal

ini disebabkan oleh faktor sejarah dan kebutuhan serta kondisi dimana

akuntansi itu tumbuh dan berkembang.

5. Perbedaan dan Persamaan Akuntansi di Negara Maju

Aturan dan sistem akuntansi di negara-negara maju memiliki perbedaan dan

juga persamaan sistem, di mana dalam setiap standar yang di gunakan oleh negara

tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam penerapan

sistem akuntansi di negaranya. Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di

negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara lain.

Peran profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih

banyak ditemukan di negara-negara yang telah memasukkan aturan-aturan

profesional dalam aturan-aturan perusahaan, seperti di Inggris dan Amerika

Serikat.

Christopher Nobes dan Robert Parker (1995:11) menjelaskan adanya tujuh

faktor yang menyebabkan perbedaan penting yang berskala internasional dalam

perkembangan sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain

adalah:

a) Sistem  hukum

Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan

prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di

suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol,

Belanda menganut Sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman

9

Page 10: Isu isu penetapan sak

law. Dalam codified law, aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan

keadilan, yang cenderung menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara

seperti Inggris, Amerika Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris

menganut sistem common law. Dalam common law, dicoba adanya suatu

jawaban untuk kasus-kasus yang spesifik dan tidak membuat suatu formulasi

umum.

b) Pemilik dana

Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan

menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang mendapatkan

sebagian besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal

(shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan yang mendapatkan

sebagian besar dananya dari bank, negara atau dana keluarga. Umumnya di

negara-negara dengan sebagian besar perusahaan yang dimiliki oleh

shareholders namun para shareholders ini tidak mempunyai akses atas

informasi internal, lebih banyak tuntutan atas adanya pengungkapan

(disclosure), pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak bias (fair

information).

c) Pengaruh sistem perpajakan

Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi

adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan

pengukuran akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan

menurut pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di

banyak negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk

Indonesia, terdapat aturan – aturan yang berbeda antara perpajakan dan

komersial perusahaan. Contoh yang paling jelas mengenai hal ini adalah

depresiasi.

d) Kemantapan profesi akuntan

Badan-badan yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata berbeda-

beda di setiap negara, dan hasil yang berupa aturan-aturan atau standar

dipengaruhi oleh bentuk, wewenang dan anggota dari badan-badan tersebut.

Di beberapa negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli

perpajakan atau hanya sebagai akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang

mengatur standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik

atau mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri,

10

Page 11: Isu isu penetapan sak

pemerintah dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman dalam

dunia praktis sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan

tersebut juga akan menentukan kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai

keluaran yang dihasilkan.

e) Inflasi

Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan

berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait, sementara di sisi

lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negar

dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan melakukan

berbagai perubahan harga ke dalam penghitungan keuangan mereka. Meksiko

dan beberapa negara Amerika Selatan menggunakan akuntansi tingkat umum

karena pengalaman mereke dengan hiperinflasi. Pada akhir tahun 1970-an,

sehubungan dengan tingkat inflasi yangtidak biasanya tinggi, AS dan Inggris

melakukan eksperimen dengan pelaporan pengaruh perubahan harga.

f) Teori akuntansi

Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan praktik-praktik

akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini para ahli teori

akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan mendapatkan

penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika akuntan

diperbolehkan untuk menggunakan judgment untuk memilih dan

menampilkan angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan

replacement cost information. Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi

terhadap praktik akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework.

g) Accidents of history

Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan

ekonomi di negara yang bersangkutan. Kejadian-kejadian tertentu biasanya

memberikan pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode tertentu.

Krisis ekonomi di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan

standar akuntansi yang mengharuskan adanya pengungkapan (disclosure) data

keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di pertengahan tahun 1997

menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi yang berkaitan dengan

penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta perlakuan atas

selisih kurs.

h) Kolonialisasi

11

Page 12: Isu isu penetapan sak

Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang diduduki dengan

sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang

mendudukinya. Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh

lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-

hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda

dengan di Negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan

perdagangan antar Negara serta munculnya perusahaan multinasional

mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang

berlaku secara luas di seluruh dunia.

6. Issue Perpajakan dalam Konvergensi IFRS di Indonesia

Saat ini isu konvergensi IFRS ke Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

sedang hangat-hangatnya. Seluruh pelaku dunia akuntansi menyiapkan diri untuk

menghadapi konvergensi tersebut. Dampak dari konvergensi IFRS tidak hanya

dirasakan oleh sektor bisnis melainkan juga pemerintah selaku regulator di dalam

negeri. Direktorat Jenderal Pajak mungkin yang paling terkena dampak dari

konvergensi IFRS ini. Selaku regulator di bidang perpajakan, sangatlah jelas

kaitannya dengan pelaporan keuangan entitas bisnis dalam pelaporan pajak.

Sesuai dengan hasil forum IFRS Regional Policy di Singapura pada 13 mei

2010, dimana Indonesia ikut serta dalam forum tersebut menyebutkan pada point

3 dan 5:

Point 3. Participants agrred that policy makers such as bank regulators and

tax authorities should more actively engage the IASB in the international

standard-setting process in a collective effort to promote greater transparency in

the global marketplace and in order to align policies more closely to new

standards.

Point 5. Participants suggested initiatives to educate key stakeholders such as

prepares, auditors, tax authorities, etc. On the rapid changes being to tha IFRS, to

facilitate better and adherence of the standards.

Berdasarkan forum tersebut maka otoritas pajak harus lebih aktif terlibat

dalam proses penetapan standar internasional dalam upaya untuk mempromosikan

transparansi yang lebih besar. Sehingga otoritas pajak melalui ketentuan

perpajakan yang ditetapkannya harus menyesuaikan dengan konvergensi IFRS

tersebut.

12

Page 13: Isu isu penetapan sak

Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sesuai dengan UU

KUP No 28/2007 pada pasal 28 ayat 7 menjelaskan tentang “ dengan demikian

pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di

Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan

perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”

Adapun perbandingan praktek Akuntansi Umum dengan Perpajakan yaitu :

AKUNTANSI UMUM PERPAJAKAN

Estimasi

- Impairment Loss

- Provisions

Realisasi

Peraturan pajak hanya mengakui

realisasi bukan nilai estimasi

Nilai Wajar (Fair Value)

- Aset Tetap

- Properti Investasi

- Instrumen Keuangan

Biaya Perolehan

Peraturan perpajakan belum

mengadopsi konsep nilai wajar

Substance over form

- Klasifikasi sewa

pembiayaan

- Definisi “pihak berelasi”

Form Over Substance

Memiliki syarat-syarat yang

memperhatikan status legal

Principle Based

- Umur manfaat (misalnya

aset tetap, aset tak berwujud)

Rule Based

Definisi dan ketentuan lebih detail

Konsep Materialitas Jumlah berapapun adalah material

Konsep Unit Moneter

Mata uang fungsional tidak harus sama

dengan mata uang penyajian (PSAK 10)

PMK 196/2007 pasal 2 dan 3

WP harus menggunakan mata uang

penyajian dengan Rupiah. Kecuali

WP tsb diatur pada pasal 3

Definisi Hubungan Berelasi (PSAK 7)

Entitas yang dikendalikan atau

dikendalikan bersama (principle based)

Definisi istilah hubungan istimewa

(UU NO. 36/2008)

Kepemilikan penyertaan modal lebih

dari 25 % (rule based)

PSAK 13 (Properti Investasi)

- Mengakui adanya

UU NO.36/2008 & PMK

No.79/PMK.03/2008

- Tidak membedakan

13

Page 14: Isu isu penetapan sak

pengakuan properti untuk investasi

- Pengukuran menggunakan

Model biaya dan model nilai wajar

(paragraf 33)

- Jika memenuhi sebagai aset

yang dimiliki untuk dijual maka

tidak disusutkan

properti investasi dari aktiva

tetap

- Model biaya (harga

perolehan adalah jumlah yang

sesungguhnya dikeluarkan)

pasal 10 UU no.36

- Disusutkan

menggunakan tarif sesuai

kelompok aset

PSAK 16 (Aset Tetap)

- Pengukuran menggunakan

model biaya dan model revaluasi

- Komponen biaya perolehan

termasuk estimasi awal biaya

pembongkaran dan pemindahan

aset dan restorasi

- Efek revaluasi bisa

mengakibatkan kenaikan atau

penurunan nilai aset (Par 39 dan

40)

- Revaluasi dilakukan secara

teratur dan cukup reguler

tergantung perubahan nilai wajar

(Par 31 dan 34)

UU NO.36/2008 & PMK

No.79/PMK.03/2008

- Pengukuran model

biaya menggunakan model

biaya

- Tidak mengakui biaya

estimasi

- Efek revaluasi

mengakibatkan kenaikan nilai

aktiva tetap

- Revaluasi dilakukan

terlebih dahulu melakukan

permohonan ke DJP (pasal 2)

dan dapat dilakukan kembali

dalam jangka waktu 5 tahun

(pasal 3)

Aset Biologis

Diukur dengan nilai wajar (IAS 41 dan

IAS 16)

Aset Biologis

Diukur dengan biaya perolehan

PSAK 19

Aset tak berwujud dengan umur manfaat

tidak terbatas

Par 88: aset tidak berwujud harus

ditentukan umur manfaatnya apakah

UU PPh No. 36 / 2008

Pasal 11A: umur manfaat aset tak

berwujud adalah maksimal 20 tahun

14

Page 15: Isu isu penetapan sak

terbatas atau tidak terbatas

PSAK 30

- Par 16 : Lessee mengakui

sewa pembiayaan sebagai aset pada

awal masa sewa

- Par 23 : Sewa pembiayaan

menimbulkan beban penyusutan

dalam setiap periode akuntansi

KMK No. 1169/KMK.01/1991

- Pasal 16: selama masa,

lessee tidak boleh melakukan

penyusutan sampai saat lessee

menggunakan hak opsi

- Setelah lessee

menggunakan hak opsi, lessee

melakukan penyusutan dan

dasar penyusutannya adalah

nilai sisa (residual value)

barang modal yang

bersangkutan.

PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset

- Paragraf 60, rugi penurunan

nilai segera diakui dalam laporan

laba

UU PPh No.36/2008 dan PMK

79/PMK.03/2008

Dalam ketentuan perpajakan tidak

mengatur rugi penurunan nilai pada

saat revaluasi aset.

Estimasi rugi penurunan nilai tidak

diakui dalam peraturan perpajakan

PSAK 55

- Premium, mengakui

adannya premium dalam

penghitungan metode suku bunga

efektif>> metode yang digunakan

untuk menghitung biaya perolehan

diamortisasi dari aset keuangan

atau kewajiban keuangan

- Paragraf 56: keuntungan

dan kerugian tersebut diakui pada

laporan laba rugi atau laporan

perubahan ekuitas sesuai

klasifikasinya

Aturan Perpajakan

- PP 16 /200 pasal 1-3

yang dikenai pajak final hanya

bunga dan diskonto. Premium

tidak diatur, sehingga tidak

dikenal pajak.

- PP 14/1997 pasal 1

ayat 2: besarnya pajak

penghasilan dihitung dari nilai

transaksi. Pajak tidak

mengakui keuntungan dan

kerugian yang disebabkan

karena perubahan nilai wajar

15

Page 16: Isu isu penetapan sak

namun dari nilai transaksi

penjualan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa antara standar dan aturan

perpajakan memiliki beberapa perbedaan dalam melakukan praktek akuntansi.

Jadi apakah seorang akuntan harus membuat dua buah laporan keuangan yang

satu versi standar akuntansi yang mengadopsi IFRS dan satunya lagi versi aturan

perpajakan? Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang akuntan baik itu

yang bergelut sebagai penyedia laporan keuangan ataupun regulator dalam

membuat peraturan perpajakan.

Opsi yang bisa diambil oleh regulator yaitu: (1) Adopsi penuh IFRS,

menyederhanakan laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang menganut IFRS.

(2) Tidak mengadopsi IFRS, sebagai regulor memiliki kewenangan untuk

menentukan aturan perpajakan sendiri tanpa harus mengikuti IFRS. Tapi tetap

dibutuhkan rekonsiliasi fiskal. (3) Mengadopsi sebagian IFRS, hanya yang penting

saja yang disesuaikan dengan IFRS tetap ada rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal laporan keuangan akan sangat menentukan penyelarasan

antara keduanya. Oleh karena itu, butuh suatu koordinasi dengan seluruh elemen

yang terkait guna merumuskan suatu ketentuan pajak yang berterima umum.

7. Audit Delay

Laporan keuangan adalah salah satu media komunikasi keuangan antara

manajemen perusahaan dan stakeholder. Menurut Standar Akuntansi Keuangan

yang dikeluarkan oleh IAI, tujuan dari sebuah laporan keuangan adalah

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar

pemakai dalam pengambilan keputusan. Suharli dan Rachpriliani (2006)

menyatakan bahwa laporan keuangan berguna untuk investor dan potensi kreditur

serta pengguna lain dalam membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan

sejenis yang rasional. Oleh karena itu, informasi yang diberikan manajemen harus

bersifat informatif dan terbuka atas semua informasi yang dituangkan dalam

sebuah laporan keuangan. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan

berbanding lurus dengan relevansi dan keandalan laporan keuangan. Jadi, semakin

16

Page 17: Isu isu penetapan sak

lama suatu perusahaan menerbitkan laporan keuangannya, semakin tidak relevan

dan tidak andal laporan keuangannya. Sehingga manfaat dari laporan keuangan itu

akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia pada waktunya. Ketepatan

waktu publikasi laporan keuangan merupakan salah satu elemen pokok yang harus

di perhatikan karena dapat memengaruhi nilai informasi yang tercantum dalam

laporan keuangan tersebut, bahkan manfaatnya sebagai alat bantu dalam

pengambilan keputusan juga dapat berkurang.

Berkaitan dengan tuntutan ketepatan waktu publikasi suatu laporan keuangan

yang telah terdaftar di BEI, telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK). BAPEPAM dan LK adalah sebuah

lembaga yang berfungsi memberikan pengawasan terhadap pasar modal dan

lembaga keuangan. Regulasi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada tahun

1996, BAPEPAM mengeluarkan lampiran keputusan Ketua BAPEPAM Nomor

Keputusan 80/PM/ 1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan

publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan

auditor independennya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 hari setelah

tanggal laporan tahunan perusahaan.

Namun sejak tanggal 30 September 2003, BAPEPAM semakin memperketat

peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan disertai

dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada

BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal

laporan keuangan tahunan. Jika regulasi dilanggar, akan dikenakan sanksi. Sanksi

dapat berupa peringatan, sanksi administratif, dan sanksi denda. Regulasi ini

diharapkan dapat membuat perusahaan untuk dapat menerbitkan laporan keuangan

tepat waktu. Namun kenyataannya, masih banyak perusahaan yang terlambat

menerbitkan laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa regulasi bukanlah

satu-satunya faktor yang dapat memengaruhi lamanya rentang waktu penerbitan

suatu laporan keuangan. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi

negatif dari pelaku pasar modal.

Dalam laporan keuangan audit berisi tentang informasi laba yang dihasilkan,

sehingga berdampak kepada keputusan para invenstor untuk membeli atau

menjual kepemilikan yang dimiliki. Artinya, informasi laba dari laporan keuangan

yang di publikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham.

17

Page 18: Isu isu penetapan sak

Subekti, Imam, dan Novi (2004) menunjukkan bahwa pengumuman laba yang

terlambat menyebabkan abnormal returns negatif sedangkan pengumuman laba

yang lebih cepat menyebabkan hal yang sebaliknya. Keterlambatan pelaporan,

secara tidak langsung juga diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi

perusahaan.

Oleh karena itu, diharapkan manajemen dapat menyeimbangkan manfaat

relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk

menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh

aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan

informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui

informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi

pengambilan keputusan. Mengingat pentingnya ketetapan waktu pelaporan

keuangan bagi pembuatan keputusan, menjadikan keterlambatan waktu

penyampaian laporan keuangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya dapat

menjadi salah satu objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini menjadi menarik

dikarenakan akhir-akhir ini IFRS menjadi salah satu isu yang cukup berkembang

di Indonesia. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana IFRS menjadi salah satu

faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan waktu penyampaian laporan

keuangan pada bursa.

1) Tinjauan Literatur

Yang dimaksud dengan Audit delay adalah rentang waktu antara

tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan laporan keuangan. Semakin lama

rentang audit delay, semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan

salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun

pada penerapan ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak kendala. Untuk

melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan

pelaporan (lag). Menurut Dyer dan McHugh, dalam Bandi dan Hananto

(2000), ada tiga kriteria keterlambatan, yaitu: keterlambatan audit (Auditors’

Report Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai

tanggal laporan auditor ditandatangani; keterlambatan Pelaporan (Reporting

Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan auditor ditandatangani

sampai tanggal pelaporan oleh BEJ; dan keterlambatan total (Total Lag) yaitu

interval jumlah hari antara tanggal periode laporan keuangan sampai tanggal

laporan dipublikasikan oleh bursa.

18

Page 19: Isu isu penetapan sak

2) Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan

keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat

yang lazim dan disampaikan kepada bapepam selambat-lambatnya pada akhir

bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dalam

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 disebutkan bahwa Laporan Keuangan yang

harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari: (1) neraca; (2) laporan laba rugi;

(3) laporan perubahan ekuitas; (4) laporan arus kas; (5) laporan lain serta

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya;

(6) catatan atas laporan keuangan. Faktor-faktor yang memengaruhi

keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah: pertama, penerapan

IFRS. IFRS adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global

dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi

keuangan. Penerapan IFRS dapat menjadi salah satu faktor terjadinya audit

delay di karenakan masih sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang IFRS

dan juga IFRS dalam penjelasannya masih menggunakan bahasa Inggris,

menganut prinsip base rules, banyak disclousure, banyak menggunakan fair

value, dan relatif baru untuk diterapkan. Untuk itu perusahaan memerlukan

banyak waktu untuk memahami dan mempelajarinya.

III. Kesimpulan

Akuntansi Indonesia mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai

faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Faktor tersebut

antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi.

Seperti yang diketahui, Indonesia telah mengalami perubahan dalam

lingkungan politik dengan ditandai pergantian kepemimpin yang memiliki karakter

berbeda. Perbedaan karakter kepemimpinan ini pada akhirnya akan mempengaruhi

model ekonomi negara serta mempengaruhi praktik akuntansi.

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar

akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard

Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting

Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar

19

Page 20: Isu isu penetapan sak

Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi

Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

DAFTAR PUSTAKA

Barth, W.R. Landsman, and M. Lang. 2005. “International Accounting Standards and

Accounting Quality.” Journal of Accounting Research 46: 467-498

Borooah, Vani, K. 2002. “Logit and probit: ordered and multinomial models,” Volume

138;Volume 2002.

Chamisa, E. (2000). The relevance and observance of the IASC standards in developing

countries and the particular case of Zimbabwe. The International Journal of

Accounting, 35(2), 267−286

Chen, Ding, Xu. 2009. Convergence of Accounting Standards and Foreign Direct Investment.

working paper

DiMaggio PJ, Powell WW. (1991). Introduction. The new institutionalism in organizational

analysis. Chicago: The University of Chicago Press; p. 1–40.

D. Zeghal, K. Mhedhbi. 2006. “An analysis of the factors affecting the adoption of

international accounting standards by developing countries,” The International

Journal of Accounting, 21, 373 – 386.

Gyazi, A.K. 2010 Adoption Of International Financial Reporting Standards In Developing

Countries- The Case Of Ghana, working paper.

Hope, O., J. Jin, and T. Kang. 2006. Empirical evidence on jurisdictions that adopt IFRS.

Journal of International Accounting Research 5: 1-20.

Iyoha, Jimoh, J. 2011. “Institutional Infrastructure and the Adoption of International

Financial Reporting Standards (IFRS) in Nigeria. School of Doctoral Studies

(European Union) Journal

Jensen, M. and W. Meckling, (1976). “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency

Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-

20

Page 21: Isu isu penetapan sak

360.Jones, J. (2005). Exploring the global marketplace: Succeeding locally

involves thinking globally, Journal of Accountancy, 2003(3), 100.

Jones, J. (2005). Exploring the global marketplace: Succeeding locally involves thinking

globally, Journal of Accountancy, 2003(3), 100

Kaufmann, D., A. Kraay, dan M. Mastruzzi (2008). “ Governance Matters VII: Aggregate

and Individual Governance Indicators 19965 – 2007.” The World Bank.

Nachrowi, D.N., Hardius Usman (2002). Penggunaan Teknik Ekonometri. Pendekatan

Populer dan Praktis Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data Dengan

Menggunakan Paket Program SPSS, PT Raja Grafindo Persada,

Nobes, C. Parker, R. (2010). Comparative International Accounting, Prentice Hall, 11th

edition. England 21 Perera, M. H. B. (1989). Accounting in developing countries:

a case for localized uniformity. British Accounting Review, 21, 141−158

Ramanna, K. Sletten, E. (2009). “Why do Countries adopt International Financial Reporting

Standard,” Working paper.

Santoso, Singgih. (2004). Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat. Elex Media Komputindo,

Jakarta.

Scott, W. Richard (2004). “Institutional theory” P408-14 in Encyclopedia of Social Theory,

George Ritzer, ed. Thousand Oaks, CA: Sage.

Scott, William. (2009). Financial Accounting Theory. Fifth edition. Pearson, Prentice Hall,

Canada, 2009

Street, D. L. 2002. GAAP Convergence 2002: A Survey of National Efforts to Promote and

Achieve Convergence with International Financial Reporting Standards

Talaga, J. A., dan Ndubizu, G. (1986). Accounting and economic development: relationships

among paradigms. International Journal of Accounting Education and Research,

21(2), 55−68.

UNTACD. (2008). “Practical Implementation of International Financial Reporting Standard:

Lesson Learned. Country case studies on IFRS. United Nation, New York and

Geneva.

Worldbank. (2006). „A Decade of Measuring the Quality of Governance. The International

Bank for Reconstruction and Development. The Worldbank, Washington.

21

Page 22: Isu isu penetapan sak

22