Islam dan kedaulatan rakyat

RAKOR FUNGSIONAL MAJELIS SYURO-MPW SE INDONESIA,PARTAI BULAN BINTANG,Jakarta, 5-6 Maret 2011

Mewujudkan Hak & Kewajiban Kedaulatan

Rakyat, (Menurut Tuntunan Syari’ah)

Fuad Amsyari, Ph.D

I. CATATAN PERMASALAHAN

1). Masih banyak rakyat yang tidak tahu atau mengerti tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara

2). Tantangan Operasional yang dihadapi bangsa:

Bagaimana implementasi hak dan kewajiban kedaulatan rakyat dalam: 1). Penegakan hukum dan keadilan 2). Bidang pangan sehingga terjamin ketersediaan dan kecukupan pangan, dan keterjangkauannya (harga) oleh seluruh rakyat

3). Perlindungan keamanan dan jaminan rasa aman, serta terbebas dari rasa takut4). Pendidikan yang cukup dan layak tanpa beban biaya yang berat 5). Kemandirian, percaya diri, memiliki harga dan kehormatan diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban kedaulatan

rakyat

6). Pengelolaan kekayaan alam yang menjadi hajat hidup orang banyak dengan penuh tanggung jawab agar hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan diberkahi Allah 7). Pengelolaan tanah agar terhindar dari berbagai bentuk intervensi dan campur tangan

asing

II. MAKNA KEDAULATAN RAKYAT

KEDAULATAN RAKYAT:

Rakyat menjadi Penentu BAGAIMANA SEBUAH NEGARA ITU DIATUR dan DIKELOLA demi nasib mereka sendiri

Bagaimana Mekanismenya?

Rakyat Menentukan Pengelola Negara:

1). Berhak Mendudukkan2). Berhak Memberhentikan

Bagaimana Prosesnya?

Proses yang bisa dilakukan:

1. Melalui Pemilihan ‘Wakil’ Rakyat untuk Kepemimpinan dalam lembaga: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif(Sistem REPUBLIK)2. Penunjukan Rakyat pada SEORANG PEMIMPIN dan menyerahkan sepenuhnya masalah Pengelolaan Negara pada Kebijakan Pemimpin itu.(Sistem KERAJAAN)

POKOK PERMASALAHANNYA:

Apakah Rakyat mampu menunjuk Pemimpin (tingkat manapun) yang ‘BAIK’

Pemimpin yang BAIK:

Figur yang akan bekerja dengan ‘BENAR’ untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Rakyat

Ada 2 Dimensi Pemimpin BAIK:

1). Niat yang Ihlas dari Hati Nurani2). Cara/Metoda yang BENAR dalam upaya memajukan & menyejahterakan

(Salah satu saja tidak cukup)

DALAM PROSES PELAKSANAANNYA TERDAPAT DILEMA BESAR OLEH DUA SISI:

1. Kualitas Rakyat

2. Kualitas Pemimpin Keduanya saling terkait.

Siklus Positif vs Negatif:

1. Rakyat berkualitas baik ---> Pemimpin yang baik ---> Rakyat semakin baik

2. Rakyat berkualitas lemah ---> Pemimpin yang buruk --->Rakyat semakin rusak

3. Rakyat berkualitas baik ---> Pemimpin yang buruk ---> Rakyat menjadi rusak

4. Rakyat berkualitas lemah ---> Pemimpin yang baik --->Rakyat lalu terproses membaik

KATA KUNCINYA:

PEMIMPIN Harus Berkualitas ‘Baik’

dan

SISTEM-KEBIJAKAN yg dijalankan Harus ‘Benar’

III. ISLAM DAN SUBSTANSI KEDAULATAN RAKYAT

ISLAM MEMBERI TUNTUNAN TENTANG MASALAH KEPEMIMPINAN:

1). Kriteria Pemimpin yang Baik untuk dipilih rakyat

2). Sistim Pemilihan Seorang Pemimpin

ISLAM MEMBERI tuntunan SYARIAT tentang Kebijakan Nasional agar PEMIMPIN & RAKYATNYA TIDAK CELAKA

Ini yang sering disebut dengan ‘KEDAULATAN DI TANGAN TUHAN’

ISLAM SEBAGAI AGAMA YANG SEMPURNAMEMBERI TUNTUNAN TENTANG

SEMUA KEBUTUHAN HIDUP MANUSIA:

1. PENGELOLAAN INDIVIDU

2. PENGELOLAAN KELUARGA

3. PENGELOLAAN BANGSA-NEGARA

Tuntunan Islam terkait Pengelolaan BANGSA-NEGARA (Syariat Sosial-Kenegaraan Islam):

Meliputi tuntunan Islam tentang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan-Ketertiban Negara

(‘SYARIAT POLEKSOSBUDHANKAM’)

IV. APLIKASI ‘KEDAULATAN RAKYAT YANG ISLAMI’ DI INDONESIA

KASUS INDONESIA dalam proses melakukanPengelolaan Bangsa-Negara:

-Sejak merdeka, bangsa-negara Indonesia tidak pernah dikelola dengan menggunakan SYARIAT ISLAM.

-Negeri ini umumnya dikelola dengan metoda SEKULER ala negara Barat yg diinspirasi pola pikir non-muslim.

DAMPAK TERHADAP UMAT DAN BANGSA INDONESIA:

MUSIBAH selalu menimpa Bangsa-Negara :

- Krisis Multidimensi (dekadensi moral, kemiskinan, kriminalitas, kekayaan negara

terkuras, hutang menumpuk, didikte asing, dll) - Bencana Alam silih berganti

Syariat Sosial-Kenegaraan Islam masihdiabaikan dalam pengelolaan Indonesiakarena:

1). Ketidak-tahuan pemimpin bangsa bahwa Islammemberi tuntunan tentang cara pengelolaan suatubangsa-negara;

2). Karena pemimpin yang terpilih selama ini memangmereka yang tidak berminat mengetrapkan syariat Islamdalam mengelola negerinya karena permasalahankeimanan Islamnya.

BAGAIMANA PROSES YANG RASIONAL UNTUK MEMBUAT SYARIAT SOSIAL-KENEGARAAN ISLAM BISA MENJADI CARA MENGELOLA INDONESIA?

“PRESIDEN INDONESIA SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN HARUS FIGUR YANG TAAT SYARIAT SECARA KAAFFAH” (tidak cukup Figur yg hanya taat dlm ibadah mahdhah dan berakhlak baik)

BAGAIMANA CARA UNTUK MEMILIKI PRESIDEN

INDONESIA YANG TAAT SYARIAT?

Seluruh Umat & Orpol-Ormas-LSM Islam bertanggung jawab untuk tujuan itu, MEREKA MENDUKUNG CAPRES TAAT SYARIAT DALAM PILPRES

DALAM ‘SISTEM REPUBLIK’ MAKA HARUS DIBANGUN

LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:

1. Didirikan PARTAI BerASAS ISLAM (seterusnya disebut Partai Islam)

2. Partai Islam harus teguh dalam memperjuangkan IDEOLOGI ISLAM (dalam menghadapi Partai Sekuler) dan dikelola PROFESIONAL oleh PIMPINANNYA (menggunakan kaedah Islami dalam manajemen Partai Politik)

3. Program kerjanya memFOKUS pada pemenangan Pemilu dengan cara:

1). Tidak melakukan kebijakan bersifat sub-ordinatif pada Partai Sekuler 2). Menyadarkan/Menarik umat Islam (dengan atau tanpa melalui Ormas-LSM Islam) untuk memihak-memilih Partai Islam sebagai KEWAJIBAN SYAR’I SEORANG MUSLIM

3). Melakukan aktifitas nyata membela kepentingan umat dan rakyat yang lemah/didholimi 4). Memberi perhatian penuh pada kepentingan dunia Islam 5). Menjaga Citra Islami dengan ketat pada semua Fungsionaris dan Pejabat Publiknya

6). Memberikan Koreksi dalam bentuk Cara alternatif Islami pada Kebijakan Nasional oleh Partai Sekuler 7). Membersihkan dengan tegas unsur KEDHOLIMAN pada proses pelaksanaan Pemilu.

V. JAWABAN TEHNIS TERHADAP TANTANGAN KRISIS MULTI DIMENSI DI INDONESIA

PRESIDEN INDONESIA BERKEWAJIBAN:

Mengelola Indonesia sesuai dengan syariat sosial-kenegaraan yang diajarkan oleh Allah swt, sejak dari awal pemerintahannya.

SUBSTANSI SYARIAT SOSIAL-KENEGARAAN ISLAM DALAM PEMERINTAHAN:

1. POKOK2 KEBIJAKAN NASIONAL ISLAMI DALAM PENGELOLAAN BANGSA-NEGARA 2. ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM POLEKSOSBUDHANKAM YANG ISLAMI

1. POKOK2 KEBIJAKAN NASIONAL ISLAMI DALAM PROSES

PENGELOLAAN BANGSA-NEGARA

1. Rakyat diurus agar taat ibadah sehingga memiliki ketahanan internal untuk kokoh, berakhlak mulia, dan tidak berbuat jahat-asosial.

2. Pejabat Tinggi Negara dan Eksekutif BUMN hidup sederhana dengan Gaji dan Fasilitas ‘secukupnya’ (maximum 40 x UMR),

3. Prioritas Pembangunan adalah Pemberdayaan Rakyat Lemah melalui pendidikan/pelatihan, pengadaan lapangan kerja, modal usaha, layanan kesehatan yang memadai agar mereka cepat menjadi mandiri dan berkemampuan

4. Lembaga keuangan yang diberlakukan harus bebas riba dan komoditas ekonomi yang beredar dilarang bagi komoditas maksiyat-merusak.

5. Substansi Hukum disesuaikan dengan prinsip syariat dan diberlakukan secara adil untuk mencegah menyebarnya kejahatan dan praktek ketidak adilan. Pajabat yang berlaku kriminal dihukum lebih berat.

6. Pelayanan publik pada masyarakat harus baik mutunya dan bebas uang suap dan pungutan liar

7. Penunjukan Pejabat yang akan menduduki jabatan dalam sistem birokrasi dilakukan sesuai prinsip syariat, yakni: beriman, bertaqwa, jujur, amanah, fathonah, dan tabligh.

8. Pajak, zakat, infaq ditarik terintegrasi dan besarnya disesuaikan pendapatan-kekayaan. Warga negara kaya diwajibkan menunjang kehidupan rakyat miskin di kalangan keluarganya agar cepat mandiri (prinsip ekonomi waris).

9. Membuat lingkungan hidup baik fisik, biologis, dan sosial memberi suasana sehat-harmonis, jauh dari pengaruh yang merusak kesehatan dan peradaban bangsa yang luhur. Media masa harus mengikuti prinsip ini.

10. Meningkatkan ketahanan nasional melalui profesionalisme militer dan meningkatkan kemampuan warga-negara dalam bela negara dengan wajib militer bagi warga usia 17-25 tahun. Kedaulatan dijaga ketat agar tidak dintervensi untuk kepentingan asing dan merusak bangsa.

2. ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM POLEKSOSBUDHANKAM YANG ISLAMI

1. Politik-Hukum2. Ekonomi-keuangan3. Sosial-Budaya4. Pertahanan-Keamanan-Ketertiban5. Lingkungan Hidup

A. KEBIJAKAN BIDANG POLITIK-HUKUM

1. Stabilitas politik dalam negeri:a. Asas keterbukaan antara pemerintah-rakyatb. Aspirasi politik rakyat lewat partai politik,c. Aspirasi sosial-budaya lewat ormas-profesi.d. Semua lembaga diatur oleh UU sesuai Syariat

2. Kebijakan politik luar-negeri:a. Asas kemanfaatan bagi kepentingan nasionalb. Menuju tatanan dunia yg diridhoi Allah swtc. Kerjasama bilateral dan multilateral dilakukan

berorientasi membawa citra baik bagi Indonesia didunia internasional.

3. Pembenahan aparat pemerintahan pusat dan daeraha. Terbentuk birokrasi yg bersih dan efektif-efisienb. Ditegakkan asas reward-punishment secara tegas,

bahkan sanksi lebih berat perlu diberlakukanterhadap pejabat yang telah diberi wewenangkekuasaan besar namun berlaku curang.

4. Substansi hukum yang diberlakukan:a. Memenuhi hajat hidup yang membawa keamanan

dan kesejahteraan rakyat.b. Mengganti semua produk hukum yang tidak sesuai

dengan ajaran agama, tidak mampu menjaminkeamanan, apalagi jika berpeluang untuk aparathukum bertindak eksploitatif terhadap rakyat.

5. Menegakkan Keadilan:a. Difokuskan pada pengetrapan hukum secara adil

dan tidak memihak, termasuk pada para pejabatnegara dan pada aparat hukum itu sendiri.

b. Hukuman pelanggaran oleh para penguasa danpejabat hukum harus dilipatgandakan.

c. Keputusan perdata maupun pidana ditetapkan olehminimal tiga orang hakim

6. Penyederhanaan proses Peradilan:a. Mempercepat penyelesaian perkara hukumb. Pembela cukup di peradilan pidanac. Banding hanya sekali dan untuk perkara pidana.

7. Eksekusi keputusan pengadilan oleh fihak eksekutif(pemerintah pusat atau daerah) dan segera dilakukansetelah ada keputusan tetap.

B. KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI-KEUANGAN

1. Pemerintah mencanangkan pemberlakuan “ekonomiwaris (clan economic) ”.

2. Pemerintah melarang bisnis dan produksi-peredarankomoditas ekonomi yang berpotensi merusakmasyarakat, seperti miras-narkoba, perdagangan sex-pelacuran, perjudian, produk pornografi, dan bisnishiburan yang merusak akhlak bangsa.

3. Pemerintah melarang bunga bank pada setiap kegiatanlembaga keuangan yang dikembangkan masyarakat.Aktifitas lembaga keuangan di masyarakat seperti bankharus diperlakukan sebagai kegiatan ekonomi swastalainnya, dan tidak ada dukungan khusus atau campurtangan keuangan negara.

4. Bank Sentral tidak memberi jaminan keuangan padanasabah bank manapun, tidak lagi mengeluarkanSerifikat Bank Indonesia (SBI) ataupun Obligasi yangberupa hutang pemerintah ke fihak lain dengan janjipemberian bunga sekecil apapun..

5. Pendapatan Negara hanya diperoleh dari pemasukanyang dibenarkan prinsip agama.

6. Pengeluaran Negara disusun dengan meminimalkanpengeluaran rutin, khususnya gaji-tunjangan pejabattinggi negara. Prioritas tinggi disiapkan untuk programpengentasan kemiskinan dan pemberdayaan pendudukyang lemah dan miskin yang tidak bisa diatasi olehsistem ekonomi waris yang sedang berjalan.

7. Sistem penggajian harus berorientasi untuk kehidupanminimal sebuah keluarga, yakni 5 kali kebutuhanprimer seorang pekerja yang terdiri dari kebutuhanpangan, sandang, dan papan, sedang gaji maksimum(katakanlah gaji presiden) adalah 40 kali gaji minimalyang diterima oleh seorang pegawai terendahpemerintah.

8. Pemberian pekerjaan harus memprioritaskan kepadakepala keluarga yang sedang menganggur dibandingdengan kepada anggauta keluarga yang kepalakeluarganya sudah bekerja.

9. Memberantas pemborosan belanja negara, seperti a.l.penyambutan-pengamanan berlebihan pd pejabatnegara, seremoni pembukaan proyek pembangunan,pengadaan fasilitas perumahan-kendaraan mewah bagipejabat, dll. Pelanggarannya akan dikenakan sanksipidana, bukan hanya pemecatan.

9. Penyusunan APBN diusahakan memiliki neraca positipuntuk menambah kekayaan negara. Penghematandilakukan melalui mekanisme kearah menekanpengeluaran rutin dan non-rutin.

10. Kebijakan moneter ditekankan pada kestabilanperedaran uang kartal dengan penjaminan kekayaannegara secara nyata dalam bentuk emas agarmasyarakat memperoleh kestabilan harga danmeningkatkan daya beli masayarakat.

11. Perdagangan luar-negeri harus berasas kepentinganmanfaat rakyat banyak, mengendalikan impor bahankonsumtif mewah, memiliki neraca positip, danmenggunakan sistem nilai tukar yang stabil dalambentuk jaminan emas/perak. Dalam transaksiperdagangan internasional tidak menggunakan nilaitukar mata uang asing yang nilainya tidak stabilterhadap harga emas/perak.

C. KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL-BUDAYA

1. Agama menjadi acuan dlm proses pemerintahan:a. Semua tuntunan hidup bermasyarakat-berbangsa-

bernegara yang diajarkan agama harus ditaati.b. Departemen agama berperan mengkaji substansi

agama terkait cara hidup dalam lingkup sosial-kenegaraan untuk diterapkan dalam berbagaikebijakan nasional.

c. Departemen agama juga berperan mendorong danmemantau ketaatan beragama bangsa Indonesia agarmenjadi bangsa yang agamis karena penduduk yangtidak taat beragama mudah terjerumus berperilakumunafik, sekular, materialistik, dan hedonistik,cenderung berbuat kejahatan yang mengakibatkanterjadinya kerusakan-kehancuran sosial yang besar.

2. Pendidikan penduduk ditargetkan minimal setingkatlulusan menengah pertama, disubsidi pemerintah bagikeluarga belum mampu dengan orientasi wajib belajar 12tahun. Subsidi silang antara keluarga yang kaya danmiskin juga dikembangkan.

3. Pelayanan kesehatan dijamin oleh Pemerintah bagikeluarga yang tidak mampu melalui Puskesmas danRumah Sakit Pemerintah. Penekanan pada efektif-efisiensimelalui rasionalisasi yang ketat terhadap penggunaan obatmahal dan tindakan medis yang kompleks. Subsidi silangjuga digerakkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

4. Pemerintah memberikan informasi dan penerangankepada seluruh bangsa melalui media masa yang dikelolapemerintah tentang seluruh perkembangan bangsa danprogram pembangunan yang dilaksanakan.

5. Mediamasa swasta dikoordinasi pemerintah agarmendukung terciptanya kondisi akhlak-moral bangsasesuai dengan ajaran agama, tidak mempromosikankebohongan dan tidak menyebar-luaskan perilakumaksiat dan mungkar. Pelanggaran asas itu akandipertanggung-jawabkan secara hukum oleh pemilikmedia tersebut.

6. Mediamasa harus bersifat nirlaba, bukan industri yangberorientasi profit dengan misi meningkatkankecerdasan dan akhlak bangsa melalui prosespenyebaran informasi yang benar dan berkualitas.

7. Dana sosial untuk mengatasi akibat bencara mendadakdisiapkan Pemerintah dan juga melalui penggalangandana khusus yang dikumpulkan melalui cara yang halalserta dikontrol dengan ketat.

D. KEBIJAKAN BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN-KETERTIBAN

1. Peningkatan profesionalisasi polisi dan militer melaluiperbaikan sistem pendidikan dan pelatihan

2. Melengkapi kebutuhan sarana penunjang, khususnyapengadaan sarana berteknologi modern.

3. Mengetrapkan wajib militer kepada warga-negaraberusia 17-25 th agar mereka memiliki kesiapanmembela negara bila sewaktu-waktu diperlukan.

4. Menindak tegas gerakan separatis yang mengancamintegritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Menindak tegas pelaku terorisme yang mengancamkeamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia,bukan untuk kepentingan negara asing.

E. KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Menata ruang Indonesia sesuai dengan kaidah ekosistemKarena Indonesia adalah negara kepulauan maka perluada penataan lingkungan (tata-ruang nasional) yangberpedoman pada konsep ekosistem pulau. Mengacu itumaka dilakukan pula rehabilitasi wilayah yang rusak,seperti rehabilitasi hutan lindung dan penempatan ulangwilayah industri-pemukiman yang tidak sesuai.

2. Mengatasi pencemaran melalui program rehabilitasilingkungan. Lingkungan tercemar akan memberi dampakluas pada kesehatan penduduk yang pada gilirannya jugamenghambat produktifitas ekonomi masyarakat.

3. Menjaga dan merawat kekayaan tanah air, khususnyasumber daya alam yang tidak terbaharukan agar bisadimanfaatkan seefesien dan efektif mungkin untukkepentingan rakyat.

4. Penjagaandan kontrol ketat agar sumber daya alamIndonesia tidak dilarikan dan dieksploitasi fihak asing.

5. Kesenian dikembangkan untuk memberi nuansa indahpada kehidupan masyarakat namun harus selarasdengan ajaran agama.

6. Kreatifitas dalam kesenian tidak boleh digunakanalasan untuk menyebar-luaskan pornografi dankebrutalan yang berakibat rusaknya budaya bangsa.

SEKIAN,

WASSALAAM