BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahDemokrasi adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan ciri rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi juga bermakna bahwa kekuasaan dalam sistem politik negara berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Demokrasi tidak sekedar bentuk pemerintahan, tetapi merupakan sistem politik yang ditandai dengan adanya prinsip-prinsip demokrasi.
Proses menegakkan demokrasi suatu negara dinamakan demokratisasi. Negara demokrasi adalah negara yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara. Negara demokrasi menjalankan pemerintahan yang bersifat demokratis. Negara otoriter dan totaliter adalah negara yang menjalankan pemerintahan nondemokratis atau prinsip-prinsip otoritarian dalam penyelenggaraan bernegara. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang didasarkan atas Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.
Dalam makalah ini akan dipaparkan mengenai sistem demokrasi yang ada di negara Indonesia serta budaya demokrasi yang meliputi konsep, prinsip dan praktik budaya demokrasi di Indonesia. Dipaparkan juga mengenai masyarakat madani yang ada hubungannya dengan budaya demokrasi di Indonesia. Diharapkan dengan kita mengetahui sistem demokrasi dan budaya demokrasi yang ada di Indonesia, kita mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2.1 Tujuan Penulisan Makalaha. Untuk bahan pemahaman mengenai pengertian demokrasi.b. Untuk bahan pemahaman mengenai pengertian budaya demokrasi.c. Untuk mengetahui sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.d. Untuk mengetahui prinsip-prinsip demokrasi.e. Untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi.
BAB IIDEMOKRASI DAN PERANAN NEGARA
A. Demokrasi dan ImplementasinyaTelaah antara peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah demokrasi, karena dua alasan. Pertama, hamper semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertinggi tapi ternyata demokrasi itu berjalan pada route yang berbeda-bedaMinimal ada tiga route yang sampai saat inibisa dicatat tentanag upaya menuju demokrasi modern yaitu revolusi borjuis yang ditandai dengan kapitalisme dan parlementerisme (Prancis, Inggris). Revolusi dari atas yang juga kapitalis dan reaksioner yang berpuncak pada facisme (Jerman), dan revolusi petani seperti terlihat pada rute komunis yang sampai tahap tertentu disokong oleh kaum buruh (seperti di Rusia dan Cina).Dengan dua alasan tersebut menjadi jelas bahwa asas demokrasi yang hamper sepenuhnya disepakati sebagai modal terbaik bagi dasar penyelenggaraan Negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda diantara pemakai-pemakainya bagi peranan negara.
B. Arti dan PerkembangannyaDemokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi dijamin. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara member pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negarayang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Hendri B. Mayo memberikan pengertiannya sebagai berikut : A democratic political system is one which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic election which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom. Yang artinya kurang lebih : sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM sampai abad ke-6 Masehi. Dilihat dari pelaksanaannya demokrasi yang dilakukan adalah demokrasi langsung (direct democracy) artinya hak untuk membuat keputusan-keputusan dilakukan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatan lenyap dari muka dunia barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Yang dicirikan oleh struktur social yang feodal, kehidupan spiritual dikuasaioleh paus dan pejabat-pejabat agama, kehidupan politiknya ditandai perebutan kekuasaan oleh para bangsawan. Dan selanjutnya abad ini disebut juga masa kegelapan. Kedanti begitu ada sesuatu yang penting dengan demokrasi pada abad itu, yaitu lahirnya dokumen magna charta (piagam besar) yaitu suatu piagam yang berisikan perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja Jhon di Inggris bahwa Raja mengakui dan mengakui beberapa hak dan previleges bawahannya sebagai imbalan untuk menyerahkan dana dari keperluan perang dan lain-lain.Munculnya kembali prinsip demokrasi di Eropa Barat sangat didorong oleh terjadinya perubahan sosial dan kultural yang berintikan pendekatan pada pemerdekaan akal dari bebagai pembatasan. Dua kejadian besar yakni Renaissance dan Reformasi telah menandai dua perubahan besar tersebut.
C. Demokrasi dan Negara Hukum1. Negara Hukum Formal (Demokrasi Abad XIX)Pada kemunculannya kembali asas demokrasi di Eropa, hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu maka timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di dalam konstitusi inilah bisa ditemukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah yang kemudian dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu ciri penting dalam negara yang menganut konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) yang hidup pada abad ke-19 ini adalah bahwa sifat pemerintah yang pasif, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Di sini peranan negara lebih kecil dibanding peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) untuk menjadi keputusan parlemen. Carl J. Friedrick mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tunduk kepada beberapa pembatasan dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.Jika dikaitkan dengan trias politika dalam konsep Montesquieu maka tugas pemerintah dalam konstitutionalisme ini hanya terbatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat. Dengan demikian pemerintahan dalam demokrasi yang demikian mempunyai peranan yang terbatas pada tugas eksekutif. Dalam kaitannya dengan hukum konsep demikrasi konstitusional abad ke-19 yang member peranan yang sangat terbatas pada negara ini disebut negara hukum formal (klasik). Dalam klasifikasi yang oleh Arif Budiman didasarkan kriteria kenetralan dan kemandirian negara konsep demokrasi konstitusional abad ke-19 atau negara hukum formal ini bisa disebut sebagai negara pluralisme, yaitu negara yang tidak mandiri yang hanya bertindak sebagai penyaring berbagai keinginan dari dalam masyarakatnya.Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang ditandai dengan pemberian istilah rechtsstaat atau rule of law, yang di Indonesia diterjemahkan dengan negara hukum ini pada masa abad ke-19 sampai dengan abad ke-20 disebut sebagai negara hukum klasik dengan ciri-ciri tersendiri.Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri rechtsstaat sebagai berikut.
a. Hak-hak asasi manusiab. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai trias politika.c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur).d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.Sedangkan AV Dicey dari kalangan ahli anglo saxon memberikan ciri rule of law sebagai berikut.a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.c. Tejaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.2. Negara Hukum Material (Demokrasi Abad XX)Konsep negara hukum formal (klasik) yang mempunyai ciri-ciri pemerintahan seperti tersebut di muka, mulai digugat menjelang pertengahan abad ke-20, tepatnya sesudah perang dunia. Beberapa faktor yang mendorong lahirnya kecaman atas negara hukum formal yang pluralis liberal ini, seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, antara lain adalah ekses-ekses dalam industrialisasi dan system kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi bergeser kea rah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai sebagai penjaga malam, melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Demokrasi dalam gagasan baru ini, harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi terutama harus mampu mengatasi ketidak merataan distribusi kekayaan di alangan masyarakat. Gagasan baru ini biasanya disebut sebagai gagasan welfare state atau Negara Hukum Material (dinamis) dengan ciri-ciri yang berbeda dengan yang dirumuskan dalam konsep negara hukum klasik (formal). Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh Stahl dan Dicey kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintah yang tidak boleh lagi bersifat pasif. Internasional Comission of Jurists pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi, sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi. Komisi ini dalam konferensi tersebut juga merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut.a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.c. Pemilihan umum yang bebas.d. Kebebasan menyatakan pendapat.e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.f. Pendidikan kewarganegaraan.Dari pencirian seperti itu menjadi jelas bahwa ada pengakuan tentang perlunya perluasan tegas eksekutif agar menjadi lebih aktif, bukan lagi bersikap pasif. Pemerintah dalam negara modern diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara dalam menjalankannya.D. Demokrasi di Indonesia1. Tabiat persekutuan masyarakat tradisionalPara ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip hidup bernegara seperti terumuskan dalam pancasila telah lama dipraktekan dalam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Mattulada mengemukakan bahwa dalam kehidupan masyarakat nusantara dikenal adanya kelompok-kelompok masyarakat yang disebutkaum atau anang (bugis) atau marga (batak) yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain oleh hubungan kekerabatan yang ketat. Secara perorangan warga kaum adalah merdeka dan wajib menghormati, malahan melindungi kemerdekaan sesama warganya.Dalam masyarakat kaum ini tidak terdapat tingkatan-tingkatan yang berdasarkan asal keturunan yang membedakan seorang dengan orang lainnya, dan ini menjadi corak kerakyatan dalam kehidupan masyarakat kaum zaman purba nusantara. Berkaitan dengan itu, mattulada menulis kalau demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan, sesuatu persekutuan yang berPemerintah sendiri dimana sebagian besar warganya turut mengambil bagian, maka dalam persekutuan kaum ini, walaupun masih sederhana, ciri tersebut sudah ditemui. Dengan demikian ternyata dalam masyarakat purba nusantara sudah dikenal system hidup berkelompok yang demokratis. Corak ini menurut Mattulada mulai berubah ketika agama hindu dating di Nusantara. Dari peradaban Hindu inilah mulai dikenal adanya lapisan-lapisan social yang diprakarsai oleh golongan yang memegang tampuk kepemimpinan kerajaan yang menyebabkan persekutuan kaum mengalami deskriminasi dari lapisan penguasa yang datang dari luar.Goncangan atas corak kerakyatan dalam kehidupan kaum oleh peradaban Hindu ini kemudian ditolong oleh hadirnya kerajaan Islam Nusantara. Dalam masyarakat dan kerajaan-kerajaan islam inilah segenap unsur kerakyatan / demokrasi memperoleh pengembangannya kembali. Perkembangan kembali unsur kerakyatan ini didukung oleh kerajaan islam nusantara yang kondusif kerena dengan islam sebagai agama yang resmi maka kehidupan rakyat diliputi dengan suasana kebebasan. Semangat kebebasan ini memang mendapat tempat utama dalam syariat islam sebab islam telah menempatkan manusia sebagai mahluk Allah yang semuanya berderajat sama.Semangat kebebasan dan kesamaan derajad sesame manusia inilah yang telah membawa perubahan besar dan menghidupkan kembali prinsip kerakyatan dalam kehidupan kaum sebagai tabiat persekutuan dalam masyarakat tradisional. Maka tidak berlebihan jika Takdir Alisyahbana mengemukakan bahwa dalam lapangan hokum, ekonomi dan kemasyarakatan, ajaran islam telah membawa perubahan-perubahan besar, karena sifatnya yang praktis dan mengutamakan akal terhadap hidup. 2. Konsepsi dalam Indonesia merdekaTabiat demokratis masyarakat nusantara seperti telah dikemukakan diatas adalah tabiat atau corak hidup masyarakat tradisional dari berbagai kelompok masyarakat sebelum adanya konsep bangsa Indonesia. Konsep tentang bangsa Indonesia baru lahir pada awal abad ke-20 ini ketika pergerakan kemerdekaan bangsa dan tuntutan mendirirkan Negara Indonesia diatas wilayah jajahan hindia belanda bergelora.Awal abad ke-20 inilah konsep bangsa dalam indnesia modern mulai muncul yang secara resmi ditandai dengan berdirinya Budi Oetomo pada tanggal 20 mey 1908. Dalam konsep bangsa Indonesia inilah dicakup suku bangsa-suku bangsa yang sebelumnya berjuang secara local dengan identitas bangsa yang masih terikat dengan suku atau wilayah masing-masing. Puncak pernyatan identitas bangsa Indonesia terjadi pada tahun 1928 ketika pada tanggal 28 oktober terjadi sumpah pemuda yang berikrar untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa Satu ; Indonesia.Meskipun begitu, sumpah pemuda 28 oktober 1928 belum berhasil merumuskan secara final tentang konsep bangsa ini, sebab ternyata sesudah itu masih terlihat penggunaan istilah bangsa secara berbeda menurut ideology atau etnis tertentu. Dikalangan kaum muslimin misalnya, pada tahun 1930an pernah dipakai istilah kebangsaan musilimin seperti yang dikemukakan penulis muda bernama Is. Bahkan istilah bangsa jaw ate;ah pula dipakai ketika pada tahun 1918 didirikan komite untuk kebangsaab jawa oleh orang-orang jawa yang tergolong dalam organisasi Jawi Hisworo.3. Demokrasi Sosial Ekonomi Soekarno-HattaPada masa kemerdekaan, istilah yang sering dipakai untuk menyebut demokrasi adalah istilah kedaulatan rakyat. Pernyataan resmi tentang demokrasi ini pernah dikemukakan oleh HOS Tjokroaminoto pemimpin sarekat islam, pada tahun 1918 di depan volksraad ketika mengajukan mosi tentang pembentukan parlemen di negeri jajahan Hindia-Belanda. Mosi yang kemudian diikuti oleh berbagai organisasi kebangsaan ini dianggap sebagai pikiran resmi pertama tentang pemikiran demokrasi di Indonesia modern. Jika ditempatkan dalam kerangka konsep demokrasi seperti telah dikemukakan sebelumnya maka konsep parlementarisme Tjokroaminoto ini mendekati konsep demokrasi liberal seperti yang banyak dkembangkan di eropa barat waktu itu.Artinya demokrasi dalam keinginan tjokroaminoto adalah demokrasi dalam rangka pluralism yang harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi peranan rakyat untuk menentukan jalannya Negara. Pemikiran senada pernah pula dikemukakan oleh soekarno-hatta, yaitu dua tokoh yang kemudian memperoleh gelar proklamator di Indonesia. Dalam kaitannya dengan paham demokrasi pluralistic soekarno menulis :lagi pula di suatu negri yang ada demokrasi, yang ada perwakilan rakyat yang benar mewakili rakyat, di negri yang demikian itu rakyatnya toh dapat memsukkan segala paham keagamaannya ke dalam tiap-tiap tindakan Negara, kedalam tiap-tiap undang-undang yang dipakai dalam Negara, ke dalam tiap-tiap politik yang dilakukan oleh Negara, walaupun agama disitu dipisahkan dari Negara.asal sebagian besar dari anggota parlemen politiknya politik islam, maka tidak akan dapat berjalanlah satu usul juapun yang tidak bersifat islam.Tetapi disamping sikapnya yang pluralistic seperti terlihat dalam pernyataannya yang dikutip di atas, bersama hatta, ia pernah menyatakan penolakannya terhadap demokrasi liberal (pluralissme) seperti yang ada di eropa barat. Menurut soekarno dan hatta, demokrasi liberal seperti di eropa barat hanyalah demokrasi politik yang dibidang social dan ekonomi merugikan rakyat. Betapapun bertentangan dengan hakikat bahwa demokrasi politik sebenarnya mencakup arti demokrasi ekonomi dan bidang-d\bidang lainnya.Dari pernyataan-pernyataan soekarno yang dikemukakan di atas terlihat bahwa angan-angan soekarno tentang peranan Negara dalam Negara demokrasi masih mendua; disatu sisi dia menganut garis pluralism, namun disisi lain dia juga menekankan pada pentingnya peranan Negara untuk menjalankan demokrasi social ekonomi. Dari persspektif the true off law dan welfare state dapat dikatakan bahwa soekarno menganut keduanya secara sama (pluralism dan organism). Sikap soekarno yang mendua tampak pula ketika 1 juni 1945 ia berpidato didepan BPUPKI dan mengusulkan pancasila sebagai dasar Negara. Pada bagian pidatonya soekarno mengatakan : saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Untuk pihak islam, inilah tempat terbaik memelihara agama jika memang kita rakyat islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang sebagian besar rakyat islam, dan jikalau memang islam disini agama yang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin mengerahkan sebanyak mungkin utusan islam ke dalam badan perwakilan ini.Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan Negara Indonesia memuat injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, - fair play. Kutipan tersebut jelas menggaabrkan paham liberalism atau pluralism karena parlemen (badan perwakilan rakyat) diletakkan pada posisi sentral sebagai pembuat aturan yang harus ditaati oleh Negara, artinya Negara harus tunduk kepada kemauan mayoritas rakyat yang tercermin dari kehendak mayoritas parlemen. Tetapi pada bagian lain dari pidatonya, soekarno mengemukakan tentang pentingnya peranan Negara untuk membangun kesejahteraan rakyat seraya mengecam demokrasi parlementer yang kapitalistik. Soekarn mengemukakan hal ini sperti berikut :maka prinsip kita harus : apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hdup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup member sandang, pangan kepadanya ? mana yang kita pilih saudara-saudara ? jangan saudar kira bahwa kalau badan pewakilan rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Saudara-saudara saya usulkan: kalau kita mencari demokrasi, hendaklah bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang member hidup, yakni politieke economischedemokratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan social. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip ; rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.Dari kutipan tersebut jelas bahwa paham demokrasi pluralistic atau dalam perspektif Negara hukum dikenal dengan Negara hokum formal (Negara hanya sebagai wasit yang netral) dan paham welfare state atau Negara hokum material (Negara berperan aktif untuk membangun kesejahteraan social) yang lebih bersifat organistik sama-sama terdapat didalam pandangan dan sikap soekarno.
4. Staatside integralistik Prof. SoepomoStudi tentang ketatanegaraan yang berkaitan dengan peranan Negara,selain di telusuri dari ide demokrasi yang di kemukakan oleh Tjokrominoto.Sebagaimana di kemukakan oleh supomo pada tanggal 31 Mei 1945 di depan sidang paripurna BPUPKI.Supomo yang berbicara pada hari ketiga sidang 1 BPUPKI itu mengemukakan bahwa yang pertama harus di bicarakan, dan di sepakati dulu oleh BPUPKI sebelum membahas peraturan Negara dengan agama,bentuk Negara serikat republic atau monarki,adalah soal pengertian Negara dasar pengertian yang di anut oleh Negara tersebut atau staatsidee di kemukakan bahwa terdapat beberapa aliran pemikiran tentang Negara tersebut.
1. Aliran pemikiran atau faham individualism, seperti yang di ajarkan oleh Thomas Hobbes dan Jhon Locke (abad ke-17), aliran faham ini berpendapat bahwa Negara didirikan atas dasar teori perseorangan, yang membentuk masyarakat hokum yang disusun atas perjanjian antara semua orang dalam masyarakat itu seperti yang terdapat dalam susunan hokum Negara di eropa barat dan amerika.2. Aliran pemikiran atau faham golongan (class-theory) seperti yang di ajarkan oleh Karl Mark ,Engels dan Lenin.aliran faham ini berpendapat bahwa Negara di anggap sebagai alat dari golongan suatu kelas untuk menindas golongan kelas lain.3. Aliran pemikiran atau faham integralistik, seperti di ajarkan oleh Spinoz Adam Muller,Hagel, dan lain-lain. (abad ke-18).aliran faham ini berpendapat bahwa Negara bukan di maksudkan untuk menjamin kepentingan seseorang maupun golongan, melainkan dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.
Menurut Soepomo dari berbagai aliran pikiran dan contoh-contoh di berbagai Negara di dunia maka aliran pikiran nasional sosialis,yaitu prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat serta persatuan dalam Negara seluruhnya merupakan aliran yang cocok dengan aliran pikiran ketimuran dan corak masyarakat Indonesia.
Menurut faham integralistik member arti bahwa Negara merupakan bangsa yang teratur, persatuan rakyat yang tersusun sehingga di dalamnya tidak ada dualism mengenai stat dan individual tidak ada pertentangan antara susunan stat dengan susunan hokum individu,sebab individu tidak lain suatu bagian organic dari Negara yang mempunyai kedudukan kewajiban tersebdiri untuk turut menyelenggarakan kemajuan Negara begitu pula sebaliknya,karena Negara bukan merupakan merupakan badan kekuasaan atau raksasa politik yang berdiri di dalam lingkungan suasana kemerdekaan seseorang.
5. Kristalisasi dan Konstitusi
Studi tentang pemikiran politik yang berkaitan dengan demokrasi dan staatsidee yang mendasari berdirinya Negara tidak dapat lepas pula dari sorotan terhadap konstitusi yang berlaku. Sebab sebuah konstitusi atau undang-undang dasar tentulah merupakan kristalisasi dari berbagai pemikiran politik ketika Negara akan didirikan atau ketika konstitusi itu di susun. Setelah itu UUD mempunyai kedudukan sangat penting karna ia harus menjadi landasan penyelenggaraan Negara dari berbagai segi sehingga setiap tingkah laku atau kebijaksanaan politik dari setiap pemimpin Negara senantiasa akan di lihat relevansinya dengan ketentuan UUD. Dalam kaitan dengan studi tentang peranan Negara dari persepktif ide demokrasi atau staatsidee yang mendahului lahirnya Negara Indonesia dapat pula di lihat di dalam UUD 1945 sebagai hokum dasar tertulis yang berlaku , sebab UUD 1945 juga merupakan kristalisasi dari ide-ide tentang Negara yang di perdebatkan menjelang lahirnya Negara Indonesia. 6. Demokrasi Pancasila Demokrasi secara resmi mengkristal didalam UUD 1945 dan yang saat ini berklaku di Indonesia biasa disebut Demokrasi Pancasila. Meskipun dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965. Tetapi istilah Demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahir orde baru (1966).Konsep Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat , tetapi pemimpin tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal mufakat bulat tidak tercapai. Untuk mengatasi kemacetan karena tidak tercapainya mufakat bulat maka jalan voting (pemungutan suara) bisa ditempuh sesuai dengan prosedur yang dikehendaki Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Teknis procedural upaya memberikan pengertian bagi Demokrasi Pancasila sudah banyak dikemukakan. Pejabat Presiden Soeharto pada pidato kenegaraanya tanggal 16 Agustus 1967, antara lain mengemukakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan memprsatukan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan social. Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara , dimana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perorangan dijamin , dan dimana penyalagunaan kekuasaan dapat dilahirkan secara institusional. Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan-ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (depersonalization, intitusionalization).Wilopo mengemukakan bahwa didalam system UUD 1945 jelas ada keseimbangan atau checks and balances yang khas antara Presiden dan DPR; DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh Pemerintah dan pula Pemerintah kuat karena tidak dapat dijatuhkan oleh DPR.
BAB IIIBUDAYA DEMOKRASI
A. Makna DemokrasiSecara etimologis, dekmokrasi berasal arti bahasa Yunani demos dan kratos artinya rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat atau rakyatlah yang berkuasa pada dasarnya adalah pilihan dari rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara, serta mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan untuk rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.
1. Bentuk-bentuk Pemerintahan Bentuk bentuk pemerintahan menurut Plato meliputi:a. Monarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.b. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.c. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dikalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
Tiga bentuk pemerintahan di atas baik atau ideal. Ketiga bentuk pemerintahan tersebut dapat menjadi bentuk pemerintahan yang buruk seperti :a. Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadib. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.c. Monokrasi / okhlokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki.
Arti kata demokrasi dikemukakan oleh Abraham Linclon bahwa demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.Pemerintahan dari rakyat adalah pemerintah Negara itu mendapat mandate dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Seorang pemimpin seperi presiden, gubernur, bupati/walikota, Kepala desa, pemimpin politik yang telah dipilih oleh rakyat berarti telah mendapat mandate yang sah dari rakyat sehingga pemerintahan yang dijalankannya adalah pemerintahan demokrasi. Selain itu, pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan Negara itu diawasi oleh rakyat. Dalam Negara demokrasi, pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang disebut wakil rakyat. Wakil rakyat inilah yang akan memilih dan menentukan pemerintahan Negara sekaligus yang akan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya membentuk pemerintahan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Inilah yang disebut demokrasi secara tidak langsung.
2. Demokrasi sebagai Sistem PolitikBentuk pemerintahan sekarang mengikuti pembagian secara modern menurut Nocollo Machiavelli, meliputi :a. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin Negara umumnya bergelar raja, kaisar dan sultan.b. Republic adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri.
Penggolongan bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau pertunjukan pemimpin Negara. Apabila penunjukkan pemimpin Negara berdasarkan keturunan atau perwarisan maka bentuk pemerintahannya monarki, sedangkan apabila penunjukkan pemimpin Negara berdasarkan pemilihan maka bentuk pemerintahannya republic.Berdasarkan klasifikasi bentuk pemerintahan diatas, demolrasi sekarang ini tidak hanya sekedar bentuk pemerintahan, tetapi telah menjadi system politik. System politik yaitu system politik denokrasi yang memiliki cirri dan nilai-nilai demokrasi. Ada Negara dengan bentuk pemerintahan monarki, tetapi demokrastis misaknya Inggris, belanda , Swiss dan Denmark. Ada pula Negara yang bentuknya republic yang demokratis seperti Amerika Serikat, India, Prancis dan Indonesia.Demokrasi sekarang ini merupakan lawan dari system politik otoriter, absolute dan totaliter sehingga ada Negara demokrasi sehingga ada Negara otoriter dan Negara absolute. Negara dengan bentuk pemerintahan republic ataupun monarki dapat saja menjadi Negara otoriter dan Negara totaliter.Henry B. Mayo menyatakan system politik demokratis adalah system politik yang kebikajsanaan unumny dibuat berdasarkan prinsip mayoritas okleh para wakil rakyat dalam suatu pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip persamaan politik dan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.Samuel Huntington mengatakan suatu system politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil.Munculnya system politik demokrasi pada awalnya untuk memulihkan hak asasi manusia, mengangkat harkat dan derajat manusia serta menberi kekuasaan pada rakyat. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dan system politik sangat diharapkan oleh banyak Negara.
3. Demokrasi sebagai Pandangan HidupDewasa ini demokrasi dipahami tidak hanya merupakan bentuk pemerintahan dan system politik tetapi demokrasi merupakan sebuah pandangan atau sikap hidup demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbagsa dan bernegara. Demokrasi sebagai sikap hidup yang berisi nilai-nilai demokrasi yang dapat dimiliki, dihayati dan diamalkan oleh semua orang.Menurut John Dewey, Ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam menbebtuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila dikalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokratis.B. Nilai dan Budaya Demokrasi1. Nilai DemokrasiSelain prinsip atau unsur yang ada dalam negara demokrasi, sistem politik demokrasi perlu juga memiliki nilai-nilai demokratisasi. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi landasan atau pedoman berperilaku dalam negara demokrasi. Adapun nilai-nilai demokratisasi banyak disebutkan oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut.a. Henry B. MayoHenry B. Mayo mengidentifikasi adanya delapan nilai demokrasi, yaitu penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, pergantian penguasa secara teratur, penggunaan paksaan sedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, penegakan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan, dan pengakuan penghormatan atas kebebasan.b. Rusli KarimRusli Karim menyebutkan bahwa perlunya kepribadian yang demokratis, meliputi inisiatif, disposisi resiprositas, toleransi, kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen dan tanggung jawab, serta kerjasama keterhubungan.c. ZamroniZamroni menyatakan bahwa demokrasi akan tumbuh kokoh bila dikalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yaitu toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan.2. Budaya DemokrasiBudaya demokrasi dimasyarakat akan terbentuk apabila nilai-nilai demokrasi itu sudah berkembang luas, merata, dihayati dan dijalankan sebagai sikap dan perilaku hidup. Budaya demokrasi mengembangkan nilai demokrasi. Contohnya, masyarakat yang sudah memiliki budaya demokrasi akan menentang segala bentuk kekerasan terhadap sesama karena kekerasan bertentangan dengan penyelesaian secara damai sebagai salah satu nilai demokrasi.Budaya demokrasi tidak hanya dikembangkan pada masyarakat atau warga negara biasa. Warga negara yang memangku jabatan dipemerintahan atau parapenyelenggara negara mutlak memilik budaya demokrasi. Sebab dengan memiliki nilai dan budaya demokrasi, mereka akan mampu menjalankan lembaga-lembaga pemrintahan yang ada secara demokratis pula. Selain itu, buadaya demokratis yang tumbuh dikalangan penyelenggara dapat menjadi contoh bagi mayarakat kebanyakan atau warga negara.Membangun budaya demokrasi lebih sulit dibanding dengan mambangun pemerintahan yang demokratis. Hali ini dikarenakan harus menyadarkan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai demokrasi serta kesediaan masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai itu. Disamping lebih sulit, juga dibutuhkan waktu yang lama. Sebaliknya, untuk membangun pemerintahan demokrasi relatif lebih mudah. Misalnya, dilakukan dengan cara membuat pembagian kekuasaan, mengadakan pemilu, membatasi kekuasaan presiden, mendirikan banyak partai politik, dan membuat badan perwakilan. Dalam rangka membangun sistem pemerintahan dan budaya demokrasi ini dilakukan melalui apa yang dinamakan demokratisasi.3. Pengertian DemokratisasiDemokratisasi adalah proses mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara. Tanpa usaha mengimplementasikan atau melembagakan demokrasi maka mustahil sistem politik demokrasi itu menjadi terbentuk. Proses melembagakan demokrasi itulah yang kita sebut sebagai demokratisasi sehingga demokrasi selalu berkaitan erat dengan demokratisasi.Mirriam Budiardjo menyatakan bahwa dalam sistem politik demokrasi perlu dibentuk lembaga-lembaga demokrasi untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Contohnya adalah lembaga demokrasi itu adalah pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik, pers dan lembaga peradilan. Dalam sistem politik demokrasi terdapat dua hal, yaitu :a. Lembaga-lembaga demokrasi atau disebut struktur demokrasib. Nilai-nilai demokrasi atau disebut kultur demokrasiDemokratisasi bertujuan menghasilkan demokrasi yang mengacu pada dua hal tersebut di atas. Pertama, demokratisasi berarti proses membentuk dan menegakkan lembaga politik demokrasi sehingga terbentuk pemerintahan dan negara demokrasi. Jadi, negara yang menginginkan menjadi negara demokrasi perlu membentuk pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik, pers, lembaga peradilan, dan lembaga lain yang demokratis. Kedua, demokratisasi berarti proses mengadopsi, mengembangkan, dan menegakkan ide, nilai, dan kultur demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga terbentuk sistem politik yang demokratis.Berkaitan dengan kedua hal di atas, negara yang menginginkan demokrasi harus membangun dan mengembangkan toleransi, kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan diri kepada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, rasa kebersamaan, dan nilai demokrasi lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Dalam demokratisasi, baik membangun lembagademokrasi maupun mengembangkan nilai demokrasi sama pentingnya. Namun, membentuk lembaga demokrasi lebih mudah daripada menumbuhkan niali-nilai demokrasi. Misalnya, untuk menjadi negara demokrasi dibentuk pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik, dan pemilu. Sebaiknya, menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di masyarakat lebih sulit dan membutuhkan waktu panjang untuk berhasil. Misalnya, menegmbangkan sikap toleransi, saling menghargai, dan sikap anti pada kekerasan akan sulit daripada membentuk partai politik.Membentuk lembaga demokrasi harus disertai dengan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Pemilu tidak akan berlangsung demokratis apabila dalam masyarakat masih berkembang sikap-sikap yang tidak demokratis, seperti saling hujat, saling curiga, tidak menghargai dan mengedepankan kekerasan. Adanya nilai-nilai demokrasi di masyarakat perlu dilanjutkan dengan pembentukan lembaga demokrasi. Tanpa adanya lembaga-lembaga demokrasi maka nilai-nilai yang telah berkembang tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Demokratisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.a. Proses yang tidak pernah selesaiUntuk menjadi negara demokrasi, harus melalui proses yang terus menerus, bertahap, dan berkesinambungan. Negara berusaha memenuhi dan melengkapi agar sesuai dengan ciri-ciri negara demokrasi.b. Bersifat evolusionerDemokratisasi dilakukan secara perlahan, pelan, bagian demi bagian sehingga berlangsung lama. Demokratisasi tidak dilakukan denga cepat dan revolusioner justru dapat menggagalkan demokratisasi.c. Proses perubahan yang bersifat damaiDemokratisasi dilakukan secra damai tidak melalui kekerasan dan di bawah ancaman. Demokratisasi berjalan melalui cara musyawarah. Perbedaan-perbedaan yang ada diselesaikan dengan musyawarah bukan dengan kekerasan. Apabila cara kekerasan yang dipakai, akan timbul anarki.
C. Masyarakat Madani (Civil Society)Demokratisasi yang dijalankan bertujuan membentuk Negara demokratis. Negara demokratis tidak hanya lembaga-lembaga negaranya dibentuk dan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi masyarakat di Negara tersebut adalah masyarakat demokratis. Meskipun pemerintahan Negara yang bersangkutan dijalankan menurut prinsip demokrasi, tetapi masyarakatnya belum demokratis maka demokrasi negara tersebut sulit diwujudkan. Demokrasi akan kuat dan kokoh jika didukung oleh masyarakat demokratis yang memiliki kebebasan dan sekaligus tanggung jawab bagi kelangsungan bangsa dan negara.Masyarakat demokratis disebut juga dengan istilah civil society atau masyarakat madani. Jadi, demokratisasi mengarah pada terbentuknya masyarakat madani atau civil society. Istilah masyarakat madani itu mula-mula dimaksudkan sebagai pengganti istilah masyarakat sipil yang merupakan terjemahan civil society dalam bahasa inggris.Istilah masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society diperkenalkan pertama kali oleh mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Istilah masyarakat madani sampai sekarang tersebar luas. Namun demikian, selain diterjemahkan sebagai masyarakat madani, istilah civil society juga diartikan sebagai berikut.1. Civil Society diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Kata madani merujuk pada kota Madinah (kota kelahiran Nabi Muhammad saw). Madinah berasal dari kata madaniyah yang berarti peradaban. Masyarakat madani berarti masyarakat yang beradaban.2. Civil Society diartikan sebagai masyarakat kota. Hal ini dikarenakan Madaniah adalah sebuah Negara atau kota yang mengingatkan kita pada polis di zaman Yunani Kuno. Masyarakat kota sebagai model masyarakat yang beradab.3. Civil Society diterjemahkan dengan istilah masyarakat yang beradab atau berkeadaan. Hal ini merupakan terjemahan dari civilized (beradab) dan society (masyarakat). Masyarakat beradab sebagai kebalikan dari masyarakat yang tidak beradab (uncivilized society).4. Civil Society diterjemahkan dengan istilah masyarakat sipil. Civil berarti sipil, sedangkan society berarti masyarakat5. Civil Society diterjemahkan sebagai masyarakat warga atau kewargaan. Masyarakat di sini adalah pengelompokkan masyarakat yang bersifat otonom dari Negara.
Masyarakat demokratis yang diharapkan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki kebebasan terutama bebas dari ancaman, pengendalian, dan paksaan dari negara. Negara demokrasi memberikan kebebasan kepada warganya. Sebaliknya, negara yang tidak demokratis berusaha mengendalikan dan mengatur segala aspek kehidupan warganya. Dengan adanya kebebasan dalam negara demokrasi, masyarakat dapat mengembangkan dirinya dan tidak selalu bergantung pada negara. Masyarakat dapat berpartisipasi secara luas berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan tanpa campur tangan negara.Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi memengaruhi kebijakan politik karena partisipasi sangat penting dalam negara demokrasi. Hal itu adalah wujud tanggung jawab warga negara terhadap pemerintahan demokrasi. Di negara nondemokrasi, partisipasi masyarakat dianggap tidak penting sebab semuanya sudah direncanakan dan disiapkan oleh pemerintah negara itu. Dengan adanya kebebasan dan partisipasi masyarakat itu, demokrasi di negara akan semakin kuat.Kebebasan dan tanggung jawab masyarakat perlu dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa demokratisasi merupakan upaya mewujudkan lembaga pemerintahan yang demokratis dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Masyarakat yang bebas, tetapi tidak memiliki nilai-nilai demokrasi dapat berakibat menyalahgunakan kebebasan tersebut atau muncul kebebasan yang tanpa batas. Contoh nilai-nilai demokrasi adalah toleransi, menghargai pendapat, keterbukaan, mengakui perbedaan, dan antikekerasan. Jika masyarakat memiliki dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, demokrasi tidak akan memunculkan masyarakat yang mau menang sendiri, anarki, dan suka kekerasan. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang beradab bukan masyarakat yang tidak memiliki peradaban. Dengan demikian, demokratisasi yang berjalan secara baik akan memunculkan masyarakat mandiri, memiliki kebebasan, dan tanggung jawab, serta memiliki peradaban. Masyarakat itu dalah masyarakat madani atau civil society.Ciri-ciri masyarakat madani di Indonesia menurut Prof. DR. A.S Hikam:a. Kesukarelaan: suatu masyarakat madani bukanlah masyarakat paksaan atau karena indoktrinisasi.b. Keswasembadaan: seperti yang kita lihat, keanggotaan yang sukarela untuk hidup bersama tentunya tidak akan menggantungkan kehidupan kepada orang lain. Dia tidak tergantung pada negara dan lembaga-lembaga atau organisasi lain. Setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, yang percaya pada kemampuan sendiri untuk berdiri sendiri bahkan untuk membantu sesame yang kekurangan. Keanggotaan yang penuh percaya diri tersebut adalah anggota yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakatnya.c. Kemandirian yang tinggi terhadap negara: berkaitan dengan cirri diatas, para anggota masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepada perintah orang lain termasuk negara.d. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama: hal ini berarti suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan.
Ciri-ciri masyarakat madani secara umum:a. Kepentingan warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara atau penguasa sehingga antara kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa membedakan agama, ras, keturunan dan pandangan politiknya, serta tumbuhnya sikap saling menghormati antara kelompok yang kecil dan kelompok yang besar.b. Rakyat atau warga dapat dengan bebas memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil guna membentuk pemerintahan yang demokratis.c. Dalam menyelenggarakan pemerintahan selalu dipelihara tiga aspek, yaitu kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian yang memungkinkan dibangunnya perdamaian yang abadi.d. Di dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat hak-hak asasi manusia di akui dan di lindungi sehingga kesewenangan penguasa maupun anarki diantara masyarakat tidak terjadi.
D. Prinsip Demokrasi dan NondemokrasiPada bagian sebelumnya telah dinyatakan bahwa demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang harus terselenggara dalam kehidupan bernegara. Negara demokrasi adalah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Negara yang menjalankan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip demokrasi disebut negara otoriter atau negara totaliter. Dengan demikian, ada perbedaan antara negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dengan negara yang menganut prinsip-prinsip otoriter atau totaliter.
1. Prinsip Pemerintahan DemokrasiPrinsip-prinsip pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.a. Adanya pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Setiap kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh organ tersendiri.b. Pemerintahan konstitusional, yaitu pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara.c. Rule of law atau prinsip negara hukum yang ditandai dengan supremasi hukum dan kesamaan didepan hukum.d. Pembentukan pemerintahan melalui permufakatan dengan damai tanpa kekerasan.e. Adanya pemilihan umum yang bebas atau pemilu yang demokratis.f. Adanya beberapa partai politik.g. Manajemen dan kepemimpinan yang terbuka dan bertanggung jawab.h. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas.i. Adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers.j. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.k. Badan peradilan yang merdeka dan independent.l. Kontrol atau pengendalian terhadap administrasi.m. Adanya mekanisme dalam kehidupan politik dan social yang dapat berubah.n. Prinsip persetujuan atau kompromi.
2. Prinsip Pemerintahan OtoriterPrinsip pemerintahan otoriter adalah sebagai berikut.a. Adanya pemusatan terhadap tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja.b. Pemerintahan tidak berdasar konstitusional, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.c. Rule of Power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum.d. Pembentukan pemerintahan melalui keputusan dan dekret tanpa pemufakatan terlebih dahulu.e. Adanya pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu hanya dijalankan untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.f. Adanya satu partai politik, yaitu partai pemerintah atau ada beberapa partai, tetapi ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan.g. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab.h. Pemerintah menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.i. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers. Kalaupun ada pers maka pers tersebut akan dibatasi.j. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia.k. Badan peradilan yang tidak bebas dan bias diintervensi oleh penguasa.l. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau ke seluruh wilayah kehidupan bermasyarakat.m. Mekanisme dalam kehidupan politik dan social tidak dapat berubah dan bersifat sama.n. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.
E. Prinsip-prinsip Demokrasi dan Demokrasi PancasilaPelaksanaan demokrasi pada suatu negaraharus berpedoman pada beberapa prinsip demokrasi1. Prinsip-prinsip Demokrasiprinsip-prinsip demokrasi ada Sembilan. Berikut dijelaskan Sembilan prinsip demokrasi tersebut.a. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawabPemerintahan terbuka adalah pemerintahan yang bersedia menyebarluaskan berbagai informasi yang di butuhkan masyarakat luas. dalam Negara demokrasi setiap pemerintah yang dipilih rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya.b. Dewan perwakilan rakyat yang representativeDewan perwakilan rakyat merupakan pelembagaan dari demokrasi tidak langsung. Dalam melaksanakan tugas perwakilan, dewan perwakilan rakyat harus bias bertindak secara representative, artinya benar-benar mewakili rakyat yang telah memilihnya.c. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdekakaBadan kehakiman atau peradilan merupakan lembaga yang menegakkan hokum. Negara demokrasi adalah Negara hokum, yaitu adanya supremasi hokum dalam segala bidang. Badan kehakiman atau peradilan yang tidak ada campur tangan dari lembaga lain.d. Pers yang bebasLembaga pers merupakan cerminan dari adanya kebebasan berpendapat para warga Negara. Pers yang bebas dapat turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan, member masukan atau kritik dan penilaian terhadap berbagai kebijakan yang di buatnya.e. Prinsip Negara hukumnNegara hokum berarti kekuasaan Negara terikat pada hokum. namun, bukan berarti Negara hokum sama dengan Negara demokrasi. Negara hokum tidak mesti demokratis.f. Sistem dwipartai atau multipartaiSistem dwipartai adalah adanya dua partai besar yang saling berkompotisi. system multipartai adalah system dengan banyak partai. Partai-partai itu saling bersaing untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilu.g. Pemilihan umum yang demokratisPemilu adalah adanya demokrasi. Namun, adanya pemilu belum dapat menunjukkan sebagai Negara demokrasi. Agar Negara dianggap benar-benar demokrasi, pemilu harus di jalankan dengan cara yang demokratis.h. Prinsip mayoritasPrinsip mayoritas adalah pengambilan keputusan oleh badan perwakilan rakyat yang dilakukan secara kompromi, kesepakatan, dan musyawarah. Kalau kesepakatan tersebut tidak tercapai maka dilakukan dengan suara terbanyak.i. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritasDalam Negara demokrasi, setiap warga Negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Hak-hak dasar warga Negara itu dijamin sepenuhnya oleh konstitusi Negara. Jaminan hak-hak dasar itu meliputi :1. Hak asasi manusia2. Hak menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat dan kebebasan pers3. Hak mendapatkan informasi alternatif.
2. Kaitan antara Prinsip Demokrasi dengan Demokrasi Pacasila Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang dijalankan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar dan falsafah bangsa sehingga menjiwai setiap aspek kehidupan bangasa Indonesia termasuk kehidupan berdemokrasi.Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Menurut Mohammad Hatta, desa-desa di Indonesia sud menjalankan demokasi, misalnya dalam pemilihan kepala desa dan rembug desa. Itulah yang disebut demokrasi asli. Demokrasi desa memiliki lima unsur atau anasir, yaitu: a. Rapat;b. Mufakat;c. Gotong royong;d. Hak mengadakan protes bersama;e. Hakmenyingkir dari kekuasaan raja absolut.
Kelima unsur demokrasi desa tersebut dikembangkan menjadi konsp demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern menurut Moammad Hatta harus meliputi: a. Demokrasi di bidang politik b. Demokrasi di bidang ekonomic. Demokrasi di bidang sosial
Nilai-nilai dari setiap sila Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi,Pancasila sangat cocok untukmenjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan prinsip-prinsipdemokrasi modern. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagai berikut : a. Kedaulatan Rakyat Hal ini didasarkanpada bunyi pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu ...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang bekedaulatan Rakyat... Kedaulatan rakyat adalah esensi dari demokrasi.
b. Republik Hal ini didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alenia IV yang berbunyi ...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia... Republik berarti res publika atau negara untuk kepentingan umum.
c. Negara Berdasar atas Hukum Hal ini didasarkan pada kalimat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, ...Negara Indonesia yang melindugi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.... Negara hukum Indonesia menganut hukumdalam arti luas atau materil.
d. Pemerintahan yang Konstitusional Berdasarkan pada kalimat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, ...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.... UUD negara Indonesia 1945 adalah konstitusi negara.
e. Sistem Perwakilan Berdasarkan pada sila keempat pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
f. Prinsip Musyawarah Berdasarkan pada sila keempat pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai-nilai demokrasi tersebut sangat ideal dan masih umum. Nilai-nilai demokrasi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Aturan-aturan berdemokrasi yang tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945 pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dengan dasar UUD 1945 itulah bangsa Indonesia menjalankan praktek pemerintahan demokrasi. Nilai-niai demokrasi pancasila tidak bertentangan dengan prinsip prinsip demokrasi sekarang ini. Dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. F. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan seusia dengan Republik Indonesia itu sendiri. Membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia. Mirriam Budiardjo (1977) menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai dengan masa Orde Baru dapatdibagi dalam tiga masa, yaitu: 1. Masa republik I yang dinamakan masa demokrasi parlementer2. Masa republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin3. Masa republik III, yaitu masa dmokrasi pancasila yang menonjolkan sistem presidensialAffan Gaffar (1999) membagi alur periodesasi demokrasi Indonesia dalam empat periode, yaitu: 1. Periode masa revolusi kemerdekaan 2. Periode masa demokrasi parlementer3. Periode masa demokrasi terpimpin 4. Periode pemerintahan Orde BaruPelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam lima periode:1. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi tahun 1945-19502. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Lamaa. Masa demokrasi liberal tahun 1950-1959b. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959-19653. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru tahun 1966-19984. Pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998-19995. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1999-sekarang
1. Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi Tahun 1945-1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Berlanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pasa masa itu penyelenggaraan pemerintahan demokrasi Indonesia masih belum berjalan baik. Hal itu disebabkan masih adanya revolusi fisik. Berasarkan pada konstitusi negara yaitu, yaitu UUD 1945, Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Masa pemerintahan tahun 1945-1950 mengidentifikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis.
Pada awalnya, pemerintahan Indonesia menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan pada diri presiden sehubungan belum terbentuknya lembaga-lembaga politik demokrasi, misalnya MPR dan DPR. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara absolut, pemerintahan melakukan serangkaian kebijakan untuk menciptakan pemerintahan demokratis. Kebijakan tersebut sebagai berikut. a. Maklumat pemerintahan NO. X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan KNIP menjadi Fungsi Parlemen. b. Maklumat pemerintahan tanggal 3 Nobember 1945 mengenai Pembentukan Partai Politik. c. Maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 mengenai Perubahan dari Kabinet Presidensial ke Kabinet Parlementer.
Dengan kebijakan tersebut, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem pemerintahan perlementer. Cita-cita dan proses demokrasi masa itu terhambat oleh revolusi fisik menghadapi Beanda dan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pada masa-masa krtis tersebut, kepemimpinan dwitunggal Sukarno-Hatta berperan kembali dalam apemerintahan nasional. Pada akhir tahun 1945, pemerintahan kembali ke sistem pemerintahan presidensial.
2. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama
a. Masa Demokrasi Liberal Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Masa demokrasi parlementer dapat dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi karena pada hampir semua unsur-unsur demokrasi dapat ditemikan dalam perwujudannya. Unsur-unsur tersebut, meliputi peranan sangat tinggi pada parlemen, akunbtabilitas politis yang tinggi, berkembangnya partai-partai politik, pemilu yang bebas, dan terjaminnya hak politik rakyat. Namun, proses demokrasi masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik, kelangsungan pemerintahan dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Kegagalan praktik demokrasi parlementer atau liberal tersebut tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Domainnya politik aliran, artinya berbagai folongan politik dan partai politik sangat mementingkan kelomok alirannya sendiri daripada mengutamakan kepentingan bangsa. 2. Landasan sosial ekonomi rakyat masih rendah. 3. Tidak mampunya para anggota konstituante bersidang dalam menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlaut-larut. Hal ini menjadikan Presiden Sukarno segera mengeluarkan Dekret Prasiden tanggal 5 Juli 1959.
Dekret Presiden 1959 berisi tiga keputusan, yaitu :1) Menetakan pembubaran Konstituante. 2) Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali ebagai konstitusi negara dan tidak berlakunya UUDS 1950. 3) Pembentukan MPRS dan DPAS.
Dengan turunya Dekret Presiden tersebut, berkakhirlah masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia. Selanjutnya Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin.
b. Masa Demokrasi Terpimpin Masa antara 1959-1965 adalah peirode demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh presiden Sukarno. Demokrasi terpimpin timbul berawal dari ketidaksenangan Presiden sukarno terhadap patrai-partai politik yang dinilai lebih mengedepankan kepentingan partai dan ideologinya masing-masing, serta kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas. Adapun ciri-ciri dari demokasi terpimpin adalah sebagai berikut. 1) Dominasi presiden, artinya Presiden Sukarno sangat berperan dan menentukan penyelenggakraan pemerintahan negara. 2) Terbatasnya peran partai politik 3) Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.
Demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Presiden Sukarno ternyata menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi. Penyimpangan tersebut antara lain.1) Mengaburnya sistem kepartaian dan lamahnya peranan partai politik. 2) Peranan parlemen yang lemah. 3) Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah. Terjadi sentarilasi kekuasaan pada hubungan antara pusat dan daerah. 4) Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak yang diberhangus atau tidak boleh terbit, misalnya Harian abadi dan Harian Pedoman.
Akhir dari masa demokrasi terpimpin memuncak dengan adanya pemberontakan G-30-S/PKI demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan Presiden sukarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada disisinya, yaitu PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh. Saat itu PKI ingin membentuk angkatan kelima, sedangkan militer tidak menyetujui pembentukan tersebut. Akhir dari masa demnokrasi terpimpin ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 1 Maret 1966 dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto untuk mengatasi keadaan.
3. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru Masa orde baru dimulai tahun 1966. Pemerintahan Orde Baru mengawali jalannya pemerintahan dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang dijalankan dinamakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dari sila-sila pada Pancasila.
Pelaksanaan Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Suharto. Suharto diangkat sebagai presiden sejak tahunb 1998. Orde baru melanjutkan pembangunan demokrasi berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.
Semua lembaga negara seperti MPR dan DPR dibentuk. Orde Baru juga berhasil menyelenggarakan pemilihan umum secara perodik yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Untuk menjalankan demokrasi pemerintah Orde baru menyusun mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun. Dengan berjalannya mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun, pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan menyelenggarakan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan tersebut ditandai, antara lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan warga negara, pembangunan infrastuktur, berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal-hal tersebut memang diakui merupakan keberhasilan pembangunan masa Orde Baru. Namun dalam perkembangan selanjutnya pemerintahan orde baru mengarah pada pemerintahan yang sentralis. Demokrasi masa Orde Baru bercirikan pada kuatnya kekuasaan prasiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik. Sejumlah indikator yang menyebabkan demokrasi tidak terjadi pada masa Orde baru, yaitu a. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dapat dikatakan tidak ada. b. Rekutmen politik yang tertutup.c. Pemilu yang jauh dari semangat demokrasi. d. Pengakuan terhadap hak-hak dasar yang terbatas.
Beberapa hal tentang sebab-sebab jatuhannya Orde baru adalah sebagai berikut. a. Hancurnya ekonomi nasional yang ditandai dengan adanya krisis mata uang dan krisis ekonomi.b. Terjadinya krisis politik dan runtuhnya legitimasi politik. c. Tidak bersatunya lagi pilar-pilar pendukung Orde Baru . d. Desakan semangat dari para pendukung demokrasi. Pemerintahan Orde Baru berakhir pada saat Presiden Suharto mengumumkan pengunduran diri dari kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya Orde Baru membuka jalan bagi munculnya masa transisi dan masa reformasi yang saat ini sedang berjalan.
4. Pelaksanaan Demokrasi Masa TransisiMasa transisi berlangsung antara tahun 1998-1999.Presiden Suharto selaku pemimpin Orde Baru menyatakan berhenti dan menyerahan kekuasaannya kepada wakil presiden B.J.Habibie pada tanggal 12 Mei 1998.Pergantian presiden tersebut didasarkan pada pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan bahwa jika presiden mangkat,berhenti,atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatannya,ia di ganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya.Disebut masa transisi karena merupakan masa perpindahan pemerintahan.Pada masa transisi banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan negara demokratis.Beberapa pembangunan ke arah demokratis ,antara lain sebagai berikut.a.Keluarnya ketetapan-ketatapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan November 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara konstutional.b.Ditetapkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.c.Keluarnya Undang-Undang Politik.d.Melakukan proses peradilan bagi para pejabat negara dan pejabat lainnya yang terlibat korupsi,kolusi,dan nepotisme,serta penyalahgunaan kekuasaan.e.Adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luas.f.Pembebasan sejumlah narapidana politik Orde Baru.g.Melaksankan pemilihan umum 1999 yang bebas dan demokratis dengan diikuti banyak partai politik.h.Kebebasan pers yang luas termasuk tidak adanya pencabutan SIUPP(Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).i.Terbukanya kesempatan yang luas dan bebas untuk warga negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang.Demokrasi saat itu menjadi harapan banyak orang sehingga disebut euforia demokrasi.Pada masa transisi ini juga banyak terjadi pertentangan,perbedaan pendapat yang kerap menimbulkan kerusuhan dan konflik antar bangsa sendiri.Bebeerapa kasus kerusuhan tersebut antara lain:a.kerusuhan di Acehb.kerusuhan dan pertentangan di wilayah Timor Lestec.konflik di Ambon dan MalukuDemokrasi yang diperjuangkan di masa transisi ternyata membutuhkan pngorbanan dan menimbulkan kerusuhan di mana-mana.Hal itu tentu dapat memperlemah stabilitas politik dan nasional Indonesia.Tanpa sikap hidup demokrasi dan berpegang pada nilai-nilai demokrasi maka demokrasi yang diperjuangkan justru mengundang timbulnya anarki dan kerusuhan.Era transisi berakhir dengan munculnya kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan wakil presiden Megawati Sukarnoputri di anggap sebagai kepemimpinan demokratis yang dihasilkan oleh para anggota MPR hasil pemilu 1999.Sejak saat itu Indonesia memasuki masa Reformasi.5. Pelaksanaan Demokrasi Masa ReformasiSetelah mengalami pemerintahan dan masa transisi, Indonesia melanjutkan pembangunan demokrasi masa reformasi.Masa reformasi dimulai tahun 1999 sampai sekarang.Dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, pembangunan demokrasi dilanjutkan dan dikembangkan secara luas. Beberapa tuntutan reformasi diupayakan penyelesaiannya, seperti:a.pengadilan bagi para pejabat yang korupsi;b.pemberian prinsip otonomi yang luas kepada daerah otonomi;c.pengadilan bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia.Pada masa reformasi ini juga terdapat peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang penting,yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Pada bulan Juli 2001 melalui sidang Istimewa MPR,Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR dan digantikan oleh wakil persiden Megawati Sukarnoputri.sedangkan jabatan wakil presidennya digantikan oleh Hamzah Haz untuk masa bakti 2001-2004.Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting di masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap UUD 1945.Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi.Proses amandemen terhadap UUD 1945,yaitu;1)amandemen pertama tahun 19992)amandemen kedua tahun 20003)amandemen ketiga tahun 20014)amandemen ke empat tahun 2002Dengan amandemen tersebut,berarti keseluruhan lembaga negara dan mekanisme penyelenggaraan negara disesuaikan dan berdasar pada UUD 1945 yang telah di amandemen.G. Pemilihan Umum sebagai Perwujudan DemokrasiBerbagai pendapat para ahli politik menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu criteria penting untung mengukur kadar demokratisasi suatu system politik Negara. Pemilu menjadi alat penting untuk menilai demokratis tidak nya suatu Negara.Mencermati praktik-praktik pemilu di berbagai Negara, Eep Saefulloh Fatah membedakan adanya dua tipe pemilu :1. Pemilu sebagai Formalitas PolitikArtinya hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan non-demokratis. Pemenang Pemilu kadang telah diketahui sebelum pelaksanaan nya sendiri sehingga system politik demikian sulit untuk dikategorikan demokratis.
2. Pemilu sebagai alat DemokrasiPada Pemilu dinegara demokratis sebagai alat demokrasi dijalankan secara adil, jujur, bersih, bebas, dan kompetitif. Pemilu tersebut justru ,menghasilkan rotasi penggantian kekuasaan sesuai dengan kehendak rakyat. Sehingga pemilu menjadi alat ukur valid untuk menentukan kualitasn demokrasi sebuah sitem politik.
Rusli Karim mengemukakan adanya tiga corak Pemilu sbb:
1. Pemilu kompetitif dalam suatu system demokratis yang dicirikan yaitu a. Legitimasi politik pemerintahan terdiri dari satu atau koalisi partaib. Rekrutmen elite politikc. Reprepresentasi pendapat dan kepentingan para pemilihd. Mempertautkan lembaga politik dengan pilihan pemilihe. Peningkatan kesadaran politik rakyat melalui kejelaskan problem dan alternative politikf. Mendorong kompetisi bagi kekuasaan politikg. Pembentukan suatui oposisi yang mampu menjalankan controlh. Kesiapan bagi perubahan kekuasaan
2. Pemilu semi kompetitif dalam suatu sitem otoritarian yang dicirikan yaitu a. Upaya pegelitimasian bagi kekuasaan yang adab. Memperoleh reputasi diluar negric. Manifestasi dan integrasi parsial partai politikd. Penyesuaian kekuasaan yang dirancang untuk menstabilkan system
3. Pemilu non-kompetitif dan system totalitarian yang dicirikan yaitu a. Mobilisasi seluruh kekuatan sosialb. Penjelasan kriteria kebijakan pemerintahanc. Memperoleh persatuan moralm dan politik rakyatd. Pendokumentasian adanya dukungan bagi PemerintahDalam sistem politik demokratis, tentunya pemilu benar-benar sebagai alat demokrasi yang dilaksanakan secara jujur, bersih, kompetitif, dan adil.Agar Negara dianggap benar-benar demokrasi, pemilu harus dijalankan dengan cara yang demokratis. Ada tiga macam pemilu yaitu 1. Pemilu yang kompetitif, yaitu pemilu dalam system Negara demokrasi2. Pemilu yang semi kompetitif, yaitu pemilu dalam system Negara otoritarian3. Pemilu yang non kompetitif, yaitu pemilu dalam system Negara totalitarianPemilu sebagai sarana demokrasi politik memiliki empat (4) fungsi yaitu sbb :1. Prosedur Rakyat dalam Memilih dan Mengawasi PemerintahanPemilu sebagai prosedur atau cara rakyat memilih pemerintahan dan para wakilnya yang akan memilih dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilui merupakan cara yang demokratis dalam memilih organ-organ pemerintahan.2. Legitimasi PolitikPemilu memiliki fungsi legitimasi politik, sehingga pemerintahan yang terbentuk memang menjadi pilihan rakyat yang memiliki keabsahan. Pemerintah yang absah akan merumuskan suatu program, hukum, dan kebijakan yang akan ditaati rakyat.
3. Mekanisme Pergantian Elite PolitikPergantian pemerintahan melalui pemilu dapat berlangsung secara sehat, aman, adil, dan rutin. Selain itu pemilu juga mengalihkan perbedaan dan konflik kepentingan dari tingkat rakyat ke tingkat parlemen sehingga integrasi di pihak bawah terjaga.
4. Pendidikan PolitikFungsi pendidikan politik melalui pemilu merupakan pendidikan yang bersifat langsung, terbuka, dan missal yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.
H. Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan PemiluDalam pemilu yang demokrasi atau pemilu yang kompetitif kita dapat mewujudkan prinsip-prinsi demokrasi. Pemilu yang semi atau non kompetitif justru dapat meniadakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi akan terwadahi dalam pemilu demokratis, sedangkan pemilu demokratis akan mengembangkan dan melanggengkan prinsip-prinsip demokrasi.
Menurut Eep Saefullah Fatah, pemilu yang demokratis membutuhkan beberapa persyaratan yaitu :1. Adanya pengakuan hak milih yang universal2. Adanya kekuasaan tempat penampungan bagi aspirasi rakyat3. Rekrutmen yang terbuka bagi beberapa calon4. Ada kebebasan pemilih bagi menentukan calon5. Adanya komite atau panitia pemilihan yang independent6. Ada kekuasaan kontestan dalam berkampanye7. Perhitungan suara yang jujur8. Netralitas birokrasiPemilu demokratis juga menerapkan asas pemilu yang memberi kebebasan kepada pemilih untuk memilih tanpa ada pakasaan atau mobilisasi. Dalam pemilu yang tidak demokratis pemilih dipaksa atau ditakut-takuti agar tidak memilih suatu partai. Para pemilih bahkan disuruh memilih partai tertentu dengan imbalan. Dengan demikian pemilu demokratis mampu berfungsi sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan dapat mengembangkan nilai-nilai demokrasi.I. Pemilu di IndonesiaUntuk mewujudkan diri sebagai negara demokrasi, indonesia mengadakan pemilihan umum (pemilu). Sampai saat ini pemilu di indonesia telah dilaksanakan sembilan kali.1. Pemilu masa Orde Lama, yaitu Pemilu 19552. Pemilu masa Orde Baru, yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.3. Pemuli masa reformasi, yaitu pemilu 1999, dan pemuli 2004.Pemilu terakhir kali adalah pemilu 2004 yang terdiri atas dua tahap pemilihan, yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, yaitu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pemilu untuk memilih Presiden dan wakil presiden. Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, pemilu mendatang akan dilaksanakan pada tahun 2009. Ketentuan konstitusional mengenai pemilihan umum ini diatur dalam UUD 1945 amandemen ke 3 pasal 22e sebagai berikut. 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah Partai politik. 4. Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-undang.Adapun undang-undang yang mengatur mengenai pemilu adalah sebagai berikut.1. Undang-undang no 12 th 2003 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.2. Undang-undang no 23 th 2003 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI th 1945. Pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD anggota Provinsi dan anggota DPRD kabupaten atau kota.Pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. a. Langsung, artinya sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. b. Umum, artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.c. Bebas artinya setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.didalam pelaksanaan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.d. Rahasia , artinya dalam memberikan suaranya, pemilihan dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.e. Jujur , artinya adalah penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih ,serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan,f. Adil , artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurang pihak manapun.
J. Prilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi.Kalian telah mengenal prinsip-prinsip demokrasi. Banyak sekali prinsip-prinsip demokrasi yang disampaikan oleh para ahli. Prinsip demokrasi berbeda dan bertolak belakang dengan prinsip non demokrasi. Suatu Negara dikatakan Negara demokrasi jika Negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Sebaliknya Negara yang menerapkan prinsip-prinsip non demokrasi merupan Negara otoriter atau totariter.
Prinsip-prinsip demokrasi berusaha ditegakkan oleh penyelenggara Negara. Namun tegaknya prinsip demokrasi perlu didukung warga atau masyarakat Negara itu. Demokarasi dapat berjalan jika didukung oleh warga Negara yang demokratis. Dukungan warga Negara itu dapat ditunjukan dengan prilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi warga Negara harus berprilaku yang demokratis untuk mendukung tegaknya prinsip-prinsip dinegaranya.
Apakah prilaku demokratis itu ? prilaku demokratis adalah prilaku yang dilandasi oleh nilai nilai demokrasi. Demokrasi tidak hanya membentuk pemerintahan Negara, tetapi juga merupakan sikap hidup yang dilandasi oleh nilai demokrasi. Nilai demokrasi merupakan sesuatu yang baik, yang diyakini bermanfaat bagi terciptanya Negara demokrasi.
Beberapa cintoh nilai demokrasi adalah adil, terbuka, menghargai, mengakui perbedaan, tanggung jawab kepercayaan dan kerja sama. Berdasar dari nilai-nilai demokrasi tersebut , prilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi adalah : a. Berusaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah secara damai bukan dengan kekerasan;b. Menerima kekalahan secara dewasa bila telah diputuskan secara demokratis ;c. Menangani tindak criminal sesuai jalur hokum, bukan dengan main hakim sendiri;d. Menghargai orang lain yang berbeda pendapat bukan dengan memusuhinya;e. Menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati;f. Bersedia bertanggung jawab atas apa yang dikemukakan dan dilakukan secara bebas;g. Member pendapat, kritik, ide, masukan bagi tegaknya demokrasi;
K. Penerapan budaya demokrasi dilingkungan sekitarMasyarakat yang memiliki budaya demokrasi akan sangat mendukung kelangsungan hidup Negara demokrasi tidak hanya membutuhkan Negara yang demokratis, tetapi juga budaya demokrasi dikalangan warga Negara pemerintahan yang demokrasi membutuhkan nilai dan budaya demokrasi yang senantiasa diimplementasikan warganya dalam kehidupan bernegara.
Oleh karena itu, tugas bersama kita adalah menanamkan, meyakini, dan menerapkan budaya demokrasi dilingkungan kehidupan.Demokrasi tidak dating dengan sendirinya demikian pula budaya demokrasi tidak muncul dengan begitu saja. Budaya demokrasi harus ditanamkan sejak dini mulai dari lingkungan kecil seperti keluarga sampai dilingkungan besar, yaitu Negara, bahkan dalam hubungn internasional.
Budaya demokrasi adalag berkembangnya Negara-negara demokrasi dimasyarakat dan dijalankannya prilaku hidup demokratis yang berdasarkan pada nilai-nilai itu. Jadi, untuk menerapkan budaya demokrasi adalah dengan cara menjalankan nilai demokrasi dalam sikap maupun dalam prilaku keseharian kita. Budaya demokrasi dapat dilakukan dalam kehidupan.
1. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan keluarga, misalnya :a) Kesedian untuk menerima kehadiran saudara-saudaranya sendiri.b) Menghargai pendapat orang tua dan saudara;c) Musyawarah untuk pembagian kerja;d) Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama;e) Bertanggung jawab atas perbuatannya.2. Contoh penerapan budaya demokrasi dilingkungan masyarakat, misalnya :a) Kesedian hidup bersama dengan semua warga tanpa membeda-bedakan;b) Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kesepakatan; c) Tidak merasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain;d) Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;e) Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya.3. Contoh penerapan budaya demokrasi dilingkungan sekolah, misalnya :a) Kesedin bergaul dengan teman sekolah tanpa deskriminasi;b) Menerima teman yang berbeda latar belakang suku, budaya, ras, dan agama;c) Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah;d) Menghargai pendapat teman lain, meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;e) Menerima dengan iklas hasil kesepakatan.
L. Penerapan budaya demokrasi dikehidupan bernegara Dalam kehidupan bernegara, penerapan budaya demokrasi dapat dilakukan oleh mereka para pemegang pemerintahan atau para pemimpin politik.tingkah laku para pemimpin sangat penting sebab merekalah yang sehari-hari menjalankan pemerintahan nrgara ataupun lembaga-lembaga Negara.
Apabila tingkah laku atau cara bertindak dalam menyelenggarakan pemerintah maka pemerintahan maupun lembaga-lembaga Negara dapat berjalan secara demokratis pula. Sebaliknya, apabila tingkah laku para pemimpun jauh dari budaya demokrasi maka lembaga-lembaga Negara itu meskipun sudah dibuat demokratis, tidak bias berjalan secara baik.
Disamping itu, pemimpin yang berprilaku baik akan menjadi contoh dari masyarakat. Masyarakat mendapatkan contoh bagaimana prilaku dan budaya yang demokratis itu dari para pemimpin Negara.sebaliknya masyarakat dapat berprilaku tidak demokratis karena para pemimpin juga berprilaku demikian.
Contoh penerapan budaya demokrasi didalam lingkungan kehidupan bernegara, misalnya :1) Bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan iklas;2) Kesedian para pemimpin intuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya;3) Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada public;4) Mengutamakan musyawarah, atau kesepakatan bersama unruk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan;5) Prilaku taat pada hokum dan peraturan perundang-undangan bukan kekuasaan 6) Sikap mengedepankan kedamaian dan kesejukan pada masyarakat;7) Sikap tebuka dan tidak suka berbohong kepada public;8) Tidak saling menghujat,memfitnah, mengatakan buruk kepada sesame pemimpin;9) Tidak mencontohkan prilaku kekerasan kepada warga;10) Berani bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan yang dijalankan.
Jadi dalam kehidupan bernegara, tidak hanya lembaga perintahannya saja yang dibuat demokrasi, tetapi prilaku para pemimpin harus demokratis pula. Pemimpin yang berbudaya demokrasi sangat mendukung pemerintahan demokrasi. Demikian pula pemimpin yang berbudaya demokrasi akan member contoh sehingga dapat memupuk budaya demokrasi dikalangan rakyat.
BAB IVKESIMPULAN
1. Demokrasi adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan ciri rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi juga bermakna bahwa kekuasaan dalam sistem politik negara berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat yang ditandai dengan adanya prinsip-prinsip demokrasi.2. Budaya demokrasi adalah perilaku masyarakat yang terbentuk apabila nilai-nilai demokrasi sudah berkembang luas, merata, dihayati dan dijalankan sebagai sikap dan perilaku hidup masyarakat.3. Sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah sistem Demokrasi Pancasila seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.4. Prinsip-prinsip demokrasi antara lain: negara hukum, Sistem dwipartai atau multipartai, Pemilihan umum yang demokratis, dewan perwakilan rakyat yang representative dan lain-lain.5. Nilai-nilai demokrasi antara lain: toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dalam berkomunikasi dan lain sebagainya.
40
