ISI referat VeR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kini banyak sekali muncul kasus-kasus kejahatan yang diberitakan dengan

melibatkan harta benda bahkan nyawa seseorang. Untuk menelusuri kasus-kasus

tersebut pihak kepolisian melakukan penyidikan yang berakhir di peradilan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran

suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam

penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.1

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam: Undang-Undang RI No.4 Tahun

2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang

menyatakan: Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan

bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas

perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Dalam proses penyidikan maka penyidik

meminta bantuan dari ahli, seorang ahli yang dimaksud disini adalah dokter yang

menjalankan pekerjaannya untuk bersaksi.1 Keterangan ahli ini dalam bentuk

keterangan Visum et Repertum yang telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah.

Visum et Repertum merupakan salah satu pelayanan di bidang kedokteran

forensik yang dapat membantu dalam bidang hukum. 2

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis dari seorang dokter atas

permintaan resmi dari penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan

medik mengena perlukaan pada tubuh manusia yang berdasarkan keilmuannya

dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan. Pembuatan Visum et

Repertum tersebut dimaksudkan sebagai ganti barang bukti, karena barang bukti

yang diperiksa tersebut tidak bisa dihadapkan di sidang pengadilan dalam keadaan

sebagaimana adanya. Hal ini dikarenakan barang bukti tersebut hubungannya

dengan perlukaan pada tubuh manusia (luka, mayat atau bagian lainnya) yang

akan segera berubah menjadi sembuh atau membusuk.2

1

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk memberi penjelasan

mengenai Visum et Repertum dan bagaimana peranan visum et repertum

dalam peradilan.

1.2.2 Tujuan Khusus

- Mengetahui definisi dari visum et repertum.

- Mengetahui dasar hukum serta fungsi visum et repertum dalam

peradilan.

- Mengetahui prosedur permintaan visum et repertum.

- Mengetahui jenis dan bentuk dari visum et repertum.

- Mengetahui cara membuat visum et repertum beserta formatnya.

1.3 Manfaat

Secara teoritis penyusunan referat ini dapat dipergunakan bagi para

akademis dan para peneliti yang akan melakukan penulisan makalah semacam

ini. Secara praktis hasil penulisan makalah ini dapat dipergunakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan terutama pihak penyidik yang mempergunakan kajian

ini.

2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi

Visum et Repertum yakni berasal dari kata “visual” yang berarti melihat

dan “repertum” yaitu melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harfiah ini

adalah apa yang dilihat dan diketemukan sehingga Visum et Repertum merupakan

suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah,

mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik

ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan

yang sebaik-baiknya.3 Visum et Repertum adalah laporan tertulis untuk peradilan

yang dibuat dokter berdasarkan sumpah/janji yang diucapkan pada waktu

menerima jabatan dokter, memuat berita tentang segala hal yang dilihat dan

ditemukan pada barang bukti berupa tubuh manusia/benda yang berasal dari tubuh

manusia yang diperiksa sesuai pengetahuan dengan sebaik-baiknya atas

permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan.4

Visum et Repertum merupakan pengganti barang bukti, oleh karena

barang bukti tersebut berhubungan dengan tubuh manusia (luka, mayat atau

bagian tubuh). KUHAP tidak mencantum kata Visum et Repertum.4 Namun

Visum et Repertum adalah alat bukti yang sah seperti tercantum dalam undang-

undang yang menuliskan langsung tentang visum et repertum, yaitu pada

Staatsblad ( Lembaran Negara ) tahun 1937 No. 350 yang menyatakan :

Pasal 1 :

Visa reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang

diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun di

Indonesia, merupakan alat bukti yang syah dalam perkara-perkara pidana, selama

visa reperta tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan

ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.5

Bantuan dokter pada penyidik yaitu pemeriksaan Tempat Kejadian

Perkara (TKP), pemeriksaan korban hidup, pemeriksaan korban mati, penggalian

mayat, menentukan umur seorang korban / terdakwa, pemeriksaan jiwa seorang

terdakwa, pemeriksaan barang bukti lain (trace evidence).4

3

Yang berhak meminta visum et repertum adalah:6

1. Penyidik

2. Hakim pidana

3. Hakim perdata

4. Hakim agama

Yang berhak membuat surat keterangan ahli sesuai dengan KUHAP Pasal 133

ayat 1 yang berbunyi:

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang

korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang

merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli

kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.7

2.2 Dasar Hukum Visum et Repertum

Dalam undang-undang ada satu ketentuan hukum yang menuliskan

langsung tentang visum et repertum, yaitu pada Staatsblad (Lembaran Negara)

tahun 1937 No. 350 yang menyatakan : 8

Pasal 1

Visa reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan

pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia,

merupakan alat bukti yang syah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta

tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh

dokter pada benda yang diperiksa8

Pasal 2

(1) Pada Dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di Negeri

Belanda maupun di Indonesia, sebagai tersebut dalam Pasal 1 diatas, dapat

mengucapkan sumpah sebagai berikut :

“Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat

pernyatan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan

untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut

pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha

Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin”.8

4

Bila diperinci isi Staatsblad ini mengandung makna :

1. Setiap dokter yang telah disumpah waktu menyelesaikan pendidikannya di

Belanda ataupun di Indonesia, ataupun dokter-dokter lain berdasarkan

sumpah khusus ayat (2) dapat membuat visum et repertum.

2. Visum et repertum mempunyai daya bukti yang syah/ alat bukti yang syah

dalam perkara pidana.

3. Visum et repertum berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat,

ditemukan pada benda-benda/ korban yang diperiksa.8

Ketentuan pada staatsblad ini merupakan terobosan untuk mengatasi

masalah yang dihadapi dokter dalam membuat visum, yaitu mereka tidak perlu

disumpah tiap kali sebelum membuat visum. Setiap keterangan yang disampaikan

untuk pengadilan haruslah keterangan dibawah sumpah. Dengan adanya ketentuan

ini, maka sumpah yang telah diikrarkan dokter waktu menamatkan

pendidikannya, dianggap sebagai sumpah yang syah untuk kepentingan membuat

visum et repertum. Oleh karena itu sampai sekarang pada bagian akhir visum,

masih dicantumkan ketentuan hukum ini untuk mengingatkan yang membuat

maupun yang menggunakan visum et repertum, bahwa dokter waktu membuat

visum akan bertindak jujur dan menyampaikan tentang apa yang dilihat dan

ditemukan pada pemeriksaan korban menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.8

INSTRUKSI KAPOLRI

No. Pol. : Ins/ E/ 20/ IX/ 75

Tentang Tata Cara Permohonan/ Pencabutan Visum Et Repertum

(1) Mengadakan peningkatan penertiban prosedure permintaan/ pencabutan

Visum et Repertum kepada Dokter/ Ahli Kedokteran Kehakiman.

(2) Dalam mengirimkan seorang luka atau mayat ke Rumah Sakit untuk

diperiksa yang berarti pula meminta Visum et Repertum, maka jangan

dilupakan bersama-sama si korban.

(3) Dalam hal seseorang yang menderita luka tadi akhirnya meninggal dunia

maka harus segera mengajukan surat susulan untuk meminta Visum et

Repertum atas mayat, berarti mayat harus dibedah. Sama sekali tidak

5

dibenarkan permintaan Visum et Repertum atas mayat berdasarkan

pemeriksaan luar saja.

(4) Untuk kepentingan di Pengadilan dan mencegah kekeliruan dalam

pengiriman seorang mayat harus selalu diberi label dan segel pada ibu jari

kaki mayat. Pada label itu harus jelas disebutkan nama, jenis kelamin, umur,

bangsa, suku, agama, asal, tempat tinggal, dan tanda tangan dari petugas

Polri yang mengirimkannya.

(5) Tidak dibenarkan mengajukan Visum et Repertum tentang keadaan korban

atau mayat yang telah lampau yaitu keadaan sebelum permintaan Visum et

Repertum diajukan kepada Dokter mengingat rahasia jabatan.

(6) Bila ada keluarga korban/ mayat keberatan jika diadakan Visum et

Repertum bedah mayat maka adalah kewajiban dari petugas POLRI cq

pemeriksaan untuksegera persuasif memberikan penjelasan perlu

pentingnya otopsi untuk kepentingan penyidikan, kalau perlu bahkan

ditegakkannya pasal 222 KUHP.

(7) Pada dasarnya penarikan/ pencabutan kembali Visum et Repertum tidak

dapat dibenarkan. Bila terpaksa, Visum et Repertum yang sudah diminta

harus diadakan pencabutan/ penarikan kembali, maka hal tersebut hanya

dapat diberikan oleh Komandan-Komandan Kesatuan paling rendah tingkar

Komres dan untuk kota besar hanya oleh Dan Tabes. Wewenang penarikan/

pencabutan kembali Visum et Repertum tidak dapat dilimpahkan kepada

Pejabat/ Petugas bawahan.

(8) Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu Dokter yang memeriksa mayat

diberikan keterangan lisan tentang kejadian-kejadian yang berhubungan

dengan matinya orang/ korban tersebut. Petugas wajib datang menyaksikan

dan mengikuti jalannya pemeriksaan mayat/ otopsi yang dilakukan oleh

Dokter.

(9) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu melakukan

otopsi, pengamanan perlu dilakukan oleh POLRI setempat.

(10) Dalam hal orang luka atau mayat itu seorang ABRI, maka untuk meminta

Visum et Repertum hendaknya menghubungi Polisi Militer setempat dari

kesatuan si korban.9

6

KUHAP Pasal 133

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban

baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang

merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan

ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas

untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan

bedah mayat.

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada

rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan

terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak

dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain

badan mayat.7

KUHAP Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh Keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya.7

KUHAP PASAL 184

(1) Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.7

KUHP Pasal 222

7

Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan

pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.10

KUHAP Pasal 135

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian

mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133

ayat (2) dan Pasal

134 ayat (1) undang-undang ini.7

KUHAP Pasal 136

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam

Bagian Kedua Bab 14 ditanggung oleh negara.7

KUHAP Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undangundang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan

diatur Iebih lanjut dalam peraturan pemerintah.7

KUHAP Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena

kewajibannya mempunyai wewenang :

a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

8

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar

hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di

bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.7

KUHAP Pasal 10

(1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia

yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia

berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat Pasal ini.

(2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan

peraturan pemerintah.7

KUHAP Pasal 11

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1),

kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang

dari penyidik.7

KUHAP Pasal 186

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.7

9

KUHAP Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah

jabatan atau

dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas

dan tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam

tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan

bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta

secara resmi dan padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi

dari alat pembuktian yang lain.7

2.3 Prosedur Permintaan Visum Et Repertum

Tata cara permintaan visum et repertum sesuai peraturan perundang

undang adalah diminta oleh penyidik, permintaan tertulis, dijelaskan pemeriksaan

untuk apa, diantar langsung oleh penyidik, mayat dibuat label, tidak dibenarkan

visum et repertum diminta tanggal yang lalu.11

Seperti yang telah di cantumkan dalam pasal 133 KUHP ayat 1: Dalam hal

penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka,

keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak

pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran

kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Ayat 2: Permintaan keterangan ahli

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat

itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan

atau pemeriksaan bedah mayat. Ayat 3: Mayat yang dikirim kepada ahli

10

kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara

baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang

memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang diletakkan

pada ibu jari atau bagian lain badan mayat.8

2.4 Peranan dan Fungsi Visum Et Repertum

Peranan dan fungsi surat keterangan ahli (visum et repertum) adalah salah

satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHAP yang

berbunyi:7

(1) Alat bukti yang sah ialah:

a.keterangan saksi;

b.keterangan ahli;

c.surat;

d.petunjuk;

e.keterangan terdakwa.

Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara

pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana visum et repertum

menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di

dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti

barang bukti.4 Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter

mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian

kesimpulan. Dengan demikian visum et repertum secara utuh telah menjembatani

ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca visum et

repertum, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan

para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana

yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.12

2.5 Manfaat Visum Et Repertum

Manfaat dari visum et repertum ini adalah untuk menjernihkan suatu

11

perkara pidana, bagi proses penyidikan dapat bermanfaat untuk pengungkapan

kasus kejahatan yang terhambat dan belum mungkin diselesaikan secara tuntas.

Visum et repertum juga berguna untuk membantu pihak tersangka atau terdakwa

berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi ahli dan atau seseorang yang

memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang meringankan atau

menguatkan bagi dirinya yaitu saksi ahli.14

Visum et repertum ini juga dapat bermanfaat sebagai petunjuk, dimana

petunjuk itu adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya,

baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.6

2.6 Jenis-jenis Visum Et Repertum

Jenis visum et repertum berdasarkan waktu pemberiannya pada orang

hidup terdiri dari.12

1. Visum seketika adalah visum yang dibuat seketika oleh karena korban

tidak memerlukan tindakan khusus atau perawatan dengan perkataan lain

korban mengalami luka - luka ringan

2. Visum sementara adalah visum yang dibuat untuk sementara berhubung

korban memerlukan tindakan khusus atau perawatan. Dalam hal ini dokter

membuat visum tentang apa yang dijumpai pada waktu itu agar penyidik

dapat melakukan penyidikan walaupun visum lanjutan menyusul

kemudian

3. Visum lanjutan adalah visum yang dibuat setelah berakhir masa perawatan

dari korban oleh dokter yang merawatnya yang sebelumnya telah dibuat

visum sementara untuk awal penyidikan. Visum tersebut dapat lebih dari

satu visum tergantung dari dokter atau rumah sakit yang merawat korban.

Berdasarkan objek yang diperiksa, Visum et Repertum dibagi menjadi dua

yaitu:12

1. Objek psikis

Visum et Repertum berupa objek psikis ialah Visum et Repertum

psikiatrikum. Visum et Repertum ini perlu dibuat karena adanya pasal 44

(1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak

12

dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya

cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak

dipidana”.

Jadi yang dapat dikenakan pasal ini tidak hanya orang yang menderita

penyakit jiwa (psikosis), tetapi juga orang dengan retardasi mental.

Apabila penyakit jiwa (psikosis) yang ditemukan, maka harus

dibuktikan apakah penyakit itu telah ada sewaktu tindak pidana tersebut

dilakukan. Tentu saja, jika semakin panjang jarak antara saat kejadian

dengan saat pemeriksaan, maka akan semakin sulit bagi dokter untuk

menentukannya sehingga diperlukan pemeriksaan lanjutan. Demikian

pula jenis penyakit jiwa yang bersifat hilang timbul juga akan mempersulit

pembuatan kesimpulan dokter. 13

Visum et Repertum psikiatrikum dibuat untuk tersangka atau terdakwa

pelaku tindak pidana, bukan bagi korban sebagaimana Visum et

Repertum lainnya. Selain itu, Visum et Repertum psikiatrikum

menguraikan tentang segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga

manusia. Oleh karena Visum et Repertum psikiatrikum menyangkut

masalah dapat dipidana atau tidaknya seseorang atas tindak pidana yang

dilakukannya, maka lebih baik pembuat Visum et Repertum psikiatrikum

ini adalah dokter spesialis psikiatri yang bekerja di rumah sakit jiwa

atau rumah sakit umum.13

2. Objek fisik, yang dapat dibagi menjadi dua yaitu

A. Visum et Repertum orang hidup

a. Visum et Repertum perlukaan atau keracunan

Tujuan pemeriksaan kedokteran forensik pada korban hidup

adalah untuk mengetahui penyebab luka atau sakit dan derajat

parahnya luka atau sakitnya tersebut. Terhadap setiap pasien, dokter

harus membuat catatan medis atas semua hasil pemeriksaan

medisnya.12

Umumnya, korban dengan luka ringan datang ke dokter setelah

melapor ke penyidik atau pejabat kepolisian, sehingga mereka datang

dengan membawa serta surat permintaan Visum et Repertum.

13

Sedangkan para korban dengan luka sedang dan berat akan datang ke

dokter atau rumah sakit sebelum melapor ke penyidik, sehingga surat

permintaan Visum et Repertum-nya akan datang terlambat.

Keterlambatan surat permintaan Visum et Repertum ini dapat

diperkecil dengan diadakannya kerja sama yang baik antara dokter

atau institusi kesehatan dengan penyidik atau instansi kepolisian.12

Dalam membuat kesimpulan dalam kasus perlukaan dokter

sebaiknya menentukan juga derajat keparahan luka yang dialami

korban atau disebut juga derajat kualifikasi luka. Ini sebagai usaha

untuk membantu yudex facti dalam menegakkan keadilan. 4

b. Visum et Repertum korban kejahatan susila

Pada umumnya, korban kejahatan susila yang dimintakan Visum

et Repertum-nya kepada dokter adalah kasus dugaan adanya

persetubuhan yang diancam hukuman oleh KUHP. Persetubuhan yang

diancam pidana oleh KUHP meliputi perzinahan, pemerkosaan,

persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya, dan persetubuhan

dengan wanita yang belum cukup umur. 12

Untuk kepentingan peradilan, dokter berkewajiban untuk

membuktikan adanya persetubuhan, adanya kekerasan, serta usia

korban. Selain itu, dokter juga diharapkan memeriksa adanya penyakit

hubungan seksual, kehamilan, dan kelainan psikiatri atau kejiwaan

sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Dokter tidak dibebani

pembuktian adanya pemerkosaan karena istilah pemerkosaan adalah

istilah hukum yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. 12

B. Visum et Repertum orang mati (jenazah)

Visum et Repertum jenazah dibuat terhadap korban yang

meninggal. Tujuan pembuatan Visum et Repertum ini adalah untuk

menentukan sebab, cara, dan mekanisme kematian.4 Jenazah yang akan

dimintakan Visum et Repertum-nya harus diberi label yang memuat

identitas mayat, di-lak dengan diberi cap jabatan, yang dikaitkan pada ibu

jari kaki atau bagian tubuh lainnya. Pada surat permintaan Visum et

Repertum-nya harus jelas tertulis jenis pemeriksaan yang diminta, apakah

14

hanya pemeriksaan luar jenazah atau pemeriksaan bedah jenazah (autopsi)

(Pasal 133 KUHAP). 12

a. Visum et Repertum dengan pemeriksaan luar

Pemeriksaan luar jenazah adalah pemeriksaan berupa tindakan

tanpa merusak keutuhan jaringan jenazah. Pemeriksaan ini

dilakukan dengan teliti dan sistematik, serta kemudian dicatat secara

rinci, mulai dari bungkus atau tutup jenazah, pakaian, benda-benda di

sekitar jenazah, perhiasan, ciri-ciri umum identitas, tanda-tanda

tanatologi, gigi geligi, dan luka atau cedera atau kelainan yang

ditemukan di seluruh bagian luar.12

Apabila penyidik hanya meminta pemeriksaan luar saja, maka

kesimpulan Visum et Repertum menyebutkan jenis luka atau kelainan

yang ditemukan dan jenis kekerasan penyebabnya, sedangkan

sebab matinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan

pemeriksaan bedah jenazah. Bila dapat diperkirakan, lama mati sebelum

pemeriksaan (perkiraan waktu kematian) dapat dicantumkan dalam

bagian kesimpulan.4

b. Visum et Repertum dengan pemeriksaan luar dan dalam

Bila juga disertakan pemeriksaan autopsi, maka penyidik wajib

memberi tahu kepada keluarga korban dan menerangkan maksud dan tujuan

pemeriksaan. Autopsi dilakukan jika keluarga korban tidak keberatan,

atau bila dalam dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga korban

sesuai yang tercantum dalam Pasal 134 KUHAP yaitu:7

(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian

bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan

terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan

sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan

tersebut.

(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari

keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera

15

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3)

undang-undang ini.

Jenazah yang diperiksa dapat juga berupa jenazah yang didapat dari

penggalian kuburan (Pasal 135 KUHAP).

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan

penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.7

Pemeriksaan autopsi dilakukan menyeluruh dengan membuka rongga

tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Selain itu juga dilakukan

pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti pemeriksaan histopatologi,

toksikologi, serologi, dan lain sebagainya. Dari pemeriksaan dapat disimpulkan

sebab kematian korban, jenis luka atau kelainan, jenis kekerasan penyebabnya,

dan perkiraan waktu kematian. 5

2.7 Kualifikasi luka

Identifikasi dan deskripsi luka memiliki implikasi medikolegal yang serius

pada tahap berikutnya, dan sering setelah beberapa waktu yang cukup telah

berlalu sejak perlukaan tersebut berlaku. Oleh karena itu penting bahwa berbagai

jenis luka dapat diidentifikasi dan dijelaskan dengan benar, dengan deskripsi

lengkap yang dibuat dalam catatan yang diambil pada saat, atau segera setelah

pemeriksaan.14

Luka adalah istilah yang diberikan untuk kerusakan jaringan yang

disebabkan oleh kekuatan mekanik (juga disebut cedera atau trauma). Ini

termasuk luka akibat tusukan, trauma tumpul (ditinju, ditendang, dipukul dll),

cekik, gigit, tembak, jatuh dari ketinggian, ditabrak oleh kendaraan, dan trauma

ledakan dari bahan peledak.4

Deskripsi luka harus mencakup:14

16

1. Regio ( bagian tubuh)

2. Lokasi ( letak koordinat)

3. Jenis Luka

4. Bentuk Luka

5. Ukuran

6. Tepi luka (dinding luka)

7. Sudut luka

8. Dasar luka

9. Apa yang keluar dari luka

10. Daerah sekitarnya

Deskripsi luka memar atau lecet cukup poin 1-5.

Bila seseorang mati karena luka tusuk atau luka tembak harus di deskripsi

pula:14

1. Saluran luka: panjangnya, arah dan besar sudut terhadap kulit, serta

mengenai apa saja.

2. Ketinggian luka: jarak tumit dari luka diukur.

Deskripsi anak peluru meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk

2. Terbuat dari logam apa dan warnanya

3. Panjang

4. Diameter basis

5. Berat

6. Jumlah dan arah alur

7. Supaya tidak tertukar beri tanda dengan skalpel di basis dan dikirim ke

lembaga balistik setelah difoto.

Pada kesimpulan visum et repertum untuk orang/korban hidup, yaitu pada

visum et repertum lanjutan, harus dilengkapi dengan kualifikasi luka. Kualifikasi

luka ini akan memudahkan hakim untuk menjatuhkan pidana.6

Kualifikasi luka ini dapat berdasarkan:

17

1. KUHP pasal 351 ayat 1

Penganiayaan yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.10

2. KUHP pasal 351 ayat 2

Penganiayaan yang menimbulkan luka berat.10

3. KUHP pasal 352

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian (sebagai penganiayaan

ringan).10

Kata “penganiayaan” merupakan istilah hukum dan tidak dikenal dalam istilah

kedokteran. Dan karena penganiayaan biasanya menimbulkan luka, maka dalam

kesimpulan visum et repertum kata tersebut diganti “luka”. Kualifikasi luka pada

korban hidup:6

1. Luka ringan / luka derajat I/ luka golongan C

Luka derajat I adalah apabila luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau

tidak menghalangi pekerjaan korban. Hukuman bagi pelakunya menurut

KUHP pasal 352 ayat 1.10

2. Luka sedang / luka derajat II / luka golongan B

Luka derajat II adalah apabila luka tersebut menyebabkan penyakit atau

menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu. Hukuman bagi

pelakunya menurut KUHP pasal 351 ayat 1.10

3. Luka berat / luka derajat III / luka golongan A

Luka derajat III menurut KUHP pasal 90 ada 6, yaitu:

Luka atau penyakit yang tidak dapat sembuh atau membawa bahaya maut

Luka atau penyakit yang menghalangi pekerjaan korban selamanya

Hilangnya salah satu panca indra korban

Cacat besar

Terganggunya akan selama > 4 minggu

Gugur atau matinya janin dalam kandungan ibu10

2.8 Struktur Visum et Repertum

18

Unsur penting dalam Visum et Repertum yang diusulkan oleh banyak ahli

adalah sebagai berikut:6

1. Pro Justitia

Kata tersebut harus dicantumkan di kiri atas, dengan demikian Visum et

Repertum tidak perlu bermeterai.6

2. Pendahuluan

Pendahuluan memuat: identitas pemohon visum et repertum, tanggal dan

pukul diterimanya permohonan Visum et Repertum, identitas dokter yang

melakukan pemeriksaan, identitas subjek yang diperiksa : nama, jenis kelamin,

umur, bangsa, alamat, pekerjaan, kapan dilakukan pemeriksaan, dan tempat

dilakukan pemeriksaan.6

3. Pemberitaan (Hasil Pemeriksaan)

Memuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diamati,

terutama dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa.

Pemeriksaan dilakukan dengan sistematis dari atas ke bawah sehingga tidak ada

yang tertinggal. Deskripsinya juga tertentu yaitu mulai dari letak anatomisnya,

koordinatnya (absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat

adalah jarak antara luka dengan titik anatomis permanen yang terdekat), jenis luka

atau cedera, karakteristik serta ukurannya. Rincian tersebut terutama penting pada

pemeriksaan korban mati yang pada saat persidangan tidak dapat dihadirkan

kembali. Pada pemeriksaan korban hidup, bagian pemberitaan terdiri dari:6

a. Pemeriksaan anamnesis atau wawancara mengenai apa yang dikeluhkan dan

apa yang diriwayatkan yang menyangkut tentang penyakit yang diderita

korban sebagai hasil dari kekerasan/tindak pidana/didugakekerasan.

b. Hasil pemeriksaan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan

fisik maupun pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya.

Uraian hasil pemeriksaan korban hidup berbeda dengan pada korban mati,

yaitu hanya uraian tentang keadaan umum dan perlukaan serta hal-hal lain

yang berkaitan dengan tindak pidananya (status lokalis).

19

c. Tindakan dan perawatan berikut indikasinya, atau pada keadaan sebaliknya,

alasan tidak dilakukannya suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. Uraian

meliputi juga semua temuan pada saat dilakukannya tindakan dan perawatan

tersebut. Hal tersebut perlu diuraikan untuk menghindari kesalahpahaman

tentang tepat/ tidaknya penanganan dokter dan tepat/tidaknya kesimpulan

yang diambil.

d. Keadaan akhir korban, terutama tentang gejala sisa dan cacat badan

merupakan hal penting untuk pembuatan kesimpulan sehingga harus

diuraikan dengan jelas. Pada bagian pemberitaan memuat 6 unsur yaitu

anamnesis, tanda vital, lokasi luka pada tubuh, karakteristik luka, ukuran

luka, dan tindakan pengobatan atau perawatan yang diberikan.6

4. Kesimpulan

Memuat hasil interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah dari fakta yang ditemukan sendiri oleh dokter pembuat Visum et Repertum,

dikaitkan dengan maksud dan tujuan dimintakannya Visum et Repertum tersebut.

Pada bagian ini harus memuat minimal 2 unsur yaitu jenis luka dan kekerasan dan

derajat kualifikasi luka. Hasil pemeriksaan anamnesis yang tidak didukung oleh

hasil pemeriksaan lainnya, sebaiknya tidak digunakan dalam menarik kesimpulan.

Pengambilan kesimpulan hasil anamnesis hanya boleh dilakukan dengan penuh

hati-hati. Kesimpulan Visum et Repertum adalah pendapat dokter pembuatnya

yang bebas, tidak terikat oleh pengaruh suatu pihak tertentu. Tetapi di dalam

kebebasannya tersebut juga terdapat pembatasan, yaitu pembatasan oleh ilmu

pengetahuan dan teknologi, standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan Visum et Repertum harus dapat menjembatani antara temuan ilmiah

dengan manfaatnya dalam mendukung penegakan hukum. Kesimpulan bukanlah

hanya resume hasil pemeriksaan, melainkan lebih ke arah interpretasi hasil

temuan dalam kerangka ketentuan hukum-hukum yang berlaku.6

5. Penutup

Memuat pernyataan bahwa keterangan tertulis dokter tersebut dibuat dengan

mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan atau dibuat dengan

20

mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan

serta dibubuhi tanda tangan dokter pembuat Visum et Repertum.6

2.9 Tugas Profesi Dokter dan Pembuatan Visum et Repertum

Ada titik pertemuan antara profesi dokter dan profesi hukum dalam

mengadakan perlindungan terhadap tubuh manusia dan kesehatannya, yang dalam

profesi kedua-duannya dipandang penting. Kerjasama antara keduanya dalah

penting.15

Hubungan perikatan antara dokter dengan pasiennya pada hakikatnya

merupakan hubungan yang istimewa. Hal ini mengingat sifat dari perikatan yang

dibuat antara keduanya, menurut hukum hubungan antara dokter dan pasien

merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya

penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi terapeutik (penyembuhan), disebut

inspanningsverbintenis, yaitu diartikan sebagai transaksi antara dokter dengan

pasien untuk mencari/menemukan terapi yang paling tepat sebagai upaya

penyembuhan penyakit pasien oleh dokter.16 Disamping itu, transaksi terapeutik

diartikan sebagai suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha

keras.17

Bentuk prestasi yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam

transaksi terapeutik merupakan suatu upaya yang hasilnya tidak dapat dipastikan.

Hal ini berakibat pada hasil akhir dari suatu upaya yang dilakukan, yaitu

kemungkinan sembuh atau gagal yang merupakan resiko yang harus ditanggung

dalam transaksi terapeutik; sedangkan upaya kesehatan menurut Pasal 1 angka 2

UU No. 23/1992 tentang Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat/ swasta.18

Ditinjau dari sudut hukum, baik dari sudut keadilan, sebagai peraturan

perundang-undangan, maupun sebagai hak, pada asasnya bila dikaitkan dengan

hak-hak dasar yang telah melekat pada diri manusia sejak lahirnya, hukum

kedokteran bertumpu pada dua hak asasi manusia, ialah hak atas pemeliharaan

kesehatan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.18 Disamping itu, hubungan

antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik didasari oleh dua macam

hak asasi manusia, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk

21

mendapatkan imformasi yang kedua hak tersebut bertolak dari hak atas perawatan

kesehatan yang merupakan hak asasi individu.19

Berhubungan dengan masalah peranan penting dokter dalam membantu

menegakkan hukum pidana, yaitu dalam rangka pembuatan Visum et Repertum,

dalam kondisi tertentu dokter akan dihadapkan pada masalah upaya penyelamatan

pasien dan tugas membuat Visum et Repertum, karena pada hakikatnya

dibawanya seseorang yang diduga sebagai korban tindak pidana, di samping

untuk mendapatkan pertolongan yang bersifat darurat juga dalam rangka

pembuatan Visum et Repertum.19

Seorang dokter akan melakukan suatu kesalahan dalam profesi, apabila ia

tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang medikus yang baik. Bahwa

menjadi tugas pertama dari seorang dokter jikalau ia mengahadapi seorang pasien,

ia mengadakan suatu diagnosis dan kemudian mencari terapinya. Apakah dokter

tersebut akan berhasil untuk menetapkan diagnosis dan terapi yang baik,

tergantung dari pengetahuan yang wajar dan pengalaman yang ada, serta sarana

yang dikuasainya.20

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang dokter sebagai medikus

dalam melaksanakan profesinya, apakah dokter telah melakukan kesalahan profesi

atau tidak. Pelaksanaan tugas dokter dalam menjalankan profesinya ditentukan

dalam standar profesi medik. Unsur utama yang harus dipenuhi dalam standar

profesi medik adalah:20

a) Bekerja dengan teliti, hati-hati, dan saksama;

b) Sesuai dengan ukuran medis;

c) Sesuai dengan kemampuan rata-rata/ sebanding dengan dokter dengan

kategori keahlian medik yang sama;

d) Dalam keadaan yang sebanding;

e) Dengan sarana dan upaya yang sebanding wajar dengan tujuan konkret

tindak medik tersebut.

Seorang dokter yang menyimpang dari standar profesi medik dikatakan

telah melakukan kelalaian atau kesalahan, dan hal ini menjadi salah satu unsur

malpraktik medik, yakni apabila kesalahan atau kelalaian itu bersifat sengaja serta

menimbulkan akibat yang serius atau fatal pada pasien.21

22

Tindakan dokter sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat

dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan

pelaksanaan profesinya, dan tindakannya yang berkaitan dengan pelaksanaan

profesinya. Demikian pula berkaitan dengan tanggung jawab dokter yang

dibedakan antara tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan profesinya dan

yang tidak berkaitan dengan profesinya. Dalam hal tanggung jawab berkaitan

dengan pelaksanaan profesinya dibedakan antara tanggung jawab terhadap

ketentuan-ketentuan profesional, yaitu KODEKI dan tanggung jawab terhadap

ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi hukum administrasi, hukum pidana dan

hukum perdata.22

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Fungsi dari Visum et Repertum adalah berperan dalam proses pembuktian

suatu perkara pidana terhadap kesehatan, jiwa, dan juga orang yang telah

meninggal. Visum et Repertum juga dapat dianggap sebagai barang bukti yang

sah karena segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis telah diuraikan dalam

bagian pemberitaan. Serta keterbatasan barang bukti yang diperiksa pasti akan

23

mengalami perubahan alamiah sehingga tidak memungkinkan untuk dibawa

kepengadilan.

Struktur visum et repertum:

1. Pro justititia

2. Pendahuluan

3. Pemeriksaan

4. Kesimpulan

5. Penutup

3.2 Saran

Secara teoritis penyusunan referat ini dapat dipergunakan bagi para

akademis dan para peneliti yang akan melakukan penulisan makalah semacam ini.

Maka kami menyarankan bagi penyusun selanjutnya untuk lebih memperdalam

dan menambah referensi mengenai Visum et Repertum. Bagi pihak-pihak yang

berkepentingan terutama pihak penyidik dan dokter (saksi ahli) kami sarankan

untuk lebih memahami mengenai visum et repertum dan pembuatan visum et

repertum yang baik dan benar sehingga hukum dan kebenaran dapat ditegakkan.

24