Isi Makalah Skenario 5

BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar belakangDi dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran, profesionalisme, dll. Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika. Aspek etik kedokteran yang mencantumkan juga kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian perilaku etik seseorang dokter yang diadukan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian perilaku profesinya. Etik yang memiliki sanksi moral dipaksa berbaur dengan keprofesian yang memiliki sanksi disiplin profesi yang bersifat administrative. Keadaan menjadi semakin sulit sejak para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan standar pelayanan medis dianggap sebagai domain hukum, padahal selama ini profesi menganggap bahwa memenuhi standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan sikap profesional. Dengan demikian pelanggaran standar profesi dapat dinilai sebagai pelanggaran etik dan juga sekaligus pelanggaran hukum. 1.2 TujuanUntuk menghindari hal-hal di atas, jelaslah bahwa profesi kedokteran membutuhkan pedoman sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Pedoman yang demikian dikenal dengan nama Kode Etik Kedokteran. Untuk menjalankan dan mengamalkan kode etik tersebut seorang dokter juga harus sudah dibekali dengan wawasan keagamaan yang kuat karena dalam ilmu agama sudah tercakup pengetahuan mengenai moral dan akhlak yang baik antara sesama manusia. Seorang dokter harus menghayati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran dalam menjalankan profesinya. Dengan berpedoman pada kode etik tersebut diharapkan seorang dokter dapat menjalankan profesinya dengan baik sehingga martabat profesi kedokteran dapat lebih terjaga. Dalam makalah ini akan dibahas skenario seperti berikut: Seorang pasien berumur 62 tahun datang ke rumah sakit dengan karsinoma kolon yang telah terminal. Pasien masih cukup sadar, berpendidikan cukup tinggi. Ia memahami benar posisi kesehatannya dan keterbatasan kemampuan ilmu kedokteran saat ini. Ia juga memiliki pengalaman pahit sewaktu kakaknya menjelang ajalnya dirawat di ICU dengan peralatan bermacam-macam tampak sangat menderita, dan alat-alat tersebut tampaknya hanya memperpanjang penderitaannya saja. Oleh karena itu, ia meminta kepada dokter apabila dia mendekati ajalnya agar menerima terapi yang minimal saja (tanpa antibiotika, tanpa peralatan ICU, dan lain-lain), dan ia ingin mati dengan tenang dan wajar. Namun, ia tetap setuju apabila ia menerima obat-obatan penghilang rasa sakit bila memang dibutuhkan. Mengingat pentingnya kejadian yang dialami oleh pasien di atas dan melihat seringnya kasus yang terjadi dan banyak muncul pada masyarakat, maka saya menyusun makalah ini dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai masalah tersebut baik dari aspek hukum dan prosedur medikolegal, etika profesi kedokteran, rekam medis, dan prosedur tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter dalam menangani kasus penyakit seperti pasien alami di atas.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1 Karsinoma KolonCarsinoma colon atau kanker usu besar adalah suatu bentuk keganasan yang terjadipada kolon, rektum, dan appendix (usus buntu). Di negara maju, kanker ini mendudukiperingkat ke tiga yang paling sering terjadi, dan menjadi penyebab kematian yang utama didunia barat.Mula-mula gejalanya tidak jelas, seperti berat badan menurun (sebagai gejala umumkeganasan) dan kelelahan yang tidak jelas sebabnya. Setelah berlangsung beberapa waktubarulah muncul gejala-gejala lain yang berhubungan dengan keberadaan tumor dalam ukuranyang bermakna di usus besar. Makin dekat lokasi tumor dengan anus biasanya gejalanyamakin banyak. Bila kita berbicara tentang gejala tumor usus besar, gejala tersebut terbagitiga, yaitu gejala lokal, gejala umum, dan gejala penyebaran (metastasis).Gejala lokalnya adalah, antara lain :1a. Perubahan kebiasaan buang air. b. Perubahan frekuensi buang air, berkurang (konstipasi) atau bertambah (diare). Sensasi seperti belum selesai buang air, (masih ingin tapi sudah tidak bisa keluar) dan perubahan diameter serta ukuran kotoran (feses). Keduanya adalah ciri khas dari kanker kolorektal.c. Perubahan wujud fisik kotoran/feses. Feses bercampur darah atau keluar darah dari lubang pembuangan saat buang air besar, feses bercampur lendir. d. Feses berwarna kehitaman, biasanya berhubungan dengan terjadinya perdarahan disaluran pencernaan bagian atas.e. Timbul rasa nyeri disertai mual dan muntah saat buang air besar, terjadi akibatsumbatan saluran pembuangan kotoran oleh massa tumor.f. Adanya benjolan pada perut yang mungkin dirasakan oleh penderita.g. Timbul gejala-gejala lainnya di sekitar lokasi tumor, karena kanker dapat tumbuh mengenai organ dan jaringan sekitar tumor tersebut, seperti kandung kemih (timbul darah pada air seni, timbul gelembung udara, dan lain-lain), vagina (keputihan yang berbau, muncul lendir berlebihan, dan lain-lain). Gejala-gejala ini terjadi belakangan, menunjukkan semakin besar tumor dan semakin luas penyebarannya.

2.2 Etika Profesi KedokteranEtika adalah disiplin ilmu yang mempelajari baik buruk atau benar-salahnya suatu sikap dan atau perbuatan seseorang individu atau institusi dilihat dari moralitas. Penilaian baik-buruk dan benar-salah dari sisi moral tersebut menggunakan pendekatan teori etika yang cukup banyak jumlahnya. Terdapat dua teori etika yang paling banyak dianut orang adalah teori deontologi dan teleologi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa, Teori deontologi mengajarkan bahwa baik-buruknya suatu perbuatan harus dilihat dari perbuatannya itu sendiri, sedangkan teleologi mengajarkan untuk menilai baik-buruk tindakan dengan melihat hasilnya atau akibatnya. Deontologi lebih mendasarkan kepada ajaran agama, tradisi dan budaya, sedangkan teleologi lebih ke arah penalaran (reasoning) dan pembenaran (justifikasi) kepada azas manfaat (aliran utilitarian).2Etika adalah cabang ilmu yang mempelajari baik buruk atau benar salahnya suatu sikap atau perbuatan dilihat dari moralitas. Etik deskriptif yaitu bidang sains yang mempelajarimoralitas merupakan pengatuan empiris tentang moralitas dan menjelaskan pandangan moral tentang isu-isu yang terjadi pada ketika itu. Etika sendiri terbagi kepada :2a. Etika normatif : Penegakan terhadap apa yang benar secara moral dan mana yang salah secara moral dalam kaitannya.b. Etika meta etik: Memperlihatkan analisis dari kedua konsep moral yang telah disebutkan.World Medical Association dalam Deklarasi Geneva pada tahun 1968 membuat sumpah dokter (dunia) dan Kode Etik Kedokteran Internasional. Kode Etik Kedokteran Internasional berisikan tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama dan kewajiban terhadap diri sendiri. Selanjutnya, Kode Etik Kedokteran Indonesia dibuat dengan mengacu kepada Kode Etik Kedokteran Internasional. Dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran) pasal 2 dijelaskan bahwa: seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi tertinggi. Jelasnya bahwa seorang dokter dalam melakukan kegiatan kedokterannya sebagai seorang profesi dokter harus sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, hukum dan agama.KODEKI pasal 7d juga menjelaskan bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup insani. Artinya dalam setiap tindakan dokter harus bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaaan manusia. Jadi dalam menjalankan profesinya, seorang dokter tidak boleh melakukan:2a. Pengguguran kandungan (Abortus Provocatus). b. Mengakhiri kehidupan seorang pasien yang menurut ilmu dan pengetahuan tidakmungkin akan sembuh lagi (euthanasia).Sumpah dokter yang paling banyak dikenal adalah sumpah Hippocrates yang berisikan kewajiban dokter dalam berperilaku dan bersikap seperti code ofconduct bagi dokter. Kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) dibuat dengan mengacu kepada Kode Etik Kedokteran Internasional yang berunsurkan tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajipan terhadap sesama dan kewajipan terhadap diri sendiri. KODEKI berisikan:2a. Kewajiban Umum Pasal 1:Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Pasal 2:Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standarprofesi yang tertinggi. Pasal 3: Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi olehsesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4: Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Pasal 5: Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisikhanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien. Pasal 6: Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal 7: Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 7a: Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yangkompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang(compassion) dan penghormatan atas martabat manusia. Pasal 7b: Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, danberupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien. Pasal 7c: Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien Pasal 7d: Setiap dokten harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Pasal 8: Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya. Pasal 9: Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

b. Kewajiban dokter terhadap pasien Pasal 10: Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib menujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Pasal 11: Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya. Pasal 12: Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien,bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Pasal 13: Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan,kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

c. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat Pasal 14: Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 15: Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman sejawat, kecuali denganpersetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

d. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri Pasal 16: Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. Pasal 17: Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.Bioetika adalah salah satu cabang dari etik normatif di atas. Bioetik atauBiomedicalethics adalah etik yang berhubungan dengan praktek kedokteran dan atau penelitian di bidang biomedis. Beberapa contoh pertanyaan di dalam bioetika adalah: Apakah seorang dokter berkewajiban secara moral untuk memberitahukan kepada seorang yang berada dalam stadium terminal bahwa ia sedang sekarat? Apakah membuka rahasia kedokteran dapat dibenarkan secara moral? Apakah aborsi ataupun euthanasia dapat dibenarkan secara moral? Pertanyaan bioetik juga dapat menyangkut tentang dapat dibenarkan atau tidaknya suatu hukum dilihat dari segi etik, seperti: Apakah dapat dibenarkan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seseorang untuk menerima tindakan medis yang bersifat life saving, meskipun bertentangan dengan keinginannya? Apakah dapat dibenarkan secara etik apabila dibuat suatu hukum yang mengharuskan memasukkan seseorang sakit jiwa ke dalam rumah sakit, meskipun bertentangan dengan keinginan pasien?Apakah dapat dibenarkan membuat suatu peraturan yang membolehkan tindakan medis apasaja yang diminta oleh pasien kepada dokternya, meskipun sebenarnya tidak ada indikasi? Di dalam menentukan tindakan di bidang kesehatan atau kedokteran, selain mempertimbangkan keempat kebutuhan dasar di atas, keputusan hendaknya juga mempertimbangkan hak-hak asasi pasien. Pelanggaran atas hak pasien akan mengakibatkanjuga pelanggaran atas kebutuhan dasar di atas terutama kebutuhan kreatif dan spiritual pasien. Untuk mencapai ke suatu keputusan etik diperlukan 4 kaidah dasar moral (moral principle) dan beberapa rules dibawahnya. Ke-4 kaidah dasar moral tersebut adalah :3a. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hakotonomi pasien ( the rights to self determination). Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin informed consent.b. Prinsip beneficence yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Dalam beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar daripada sisi buruknya. c. Prinsip non-maleficence, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai "primum non nocere" atau" above all do no harmd. Prinsipjustice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice). Sedangkan rules derivatnya adalah veracity (berbicara benar, jujur dan terbuka), privacy (menghormati hak privasi pasien), confidentiality (menjaga kerahasiaan pasien) danfidelity (loyalitas dan promise keeping). Selain prinsip atau kaidah dasar moral di atas yang harus dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan klinis, profesional kedokteran juga mengenal etika profesi sebagai panduan dalam bersikap dan berperilaku (code of ethical conduct). Sebagaimana diuraikan pada pendahuluan, nilai-nilai dalam etika profesi tercermin di dalam sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Sumpah dokter berisikan suatu "kontrak moral" antara dokter dengan Tuhan sang penciptanya, sedangkan kode etik kedokteran berisikan "kontrak kewajiban moral"antara dokter dengan peer-group-nya, yaitu masyarakat profesinya. 2.3 Aspek HukumPERMENKES No.1419/MENKES/PER/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi pasal 17 menyebutkan dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahlu harus memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan dan mendapat persetujuan pasien. Pasien berhak menolak tindakan yang dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.3Pemberian obat-obatan juga harus dengan persetujuan pasien dan bila pasien meminta untuk dihentikan pengobatan, maka terapi harus dihentikan kecuali dengan penghentian terapi akan mengakibatkan keadaan gawat darurat atau kehilangan nyawa pasien. Dalam Pedoman Penegakkan Disiplin Kedokteran tahun 2008 seorang dokter dapat dikategorikan melakukan bentuk pelanggaran disiplin kedokteran apabila tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran.2.3.1 Hak Pasien atas Informasi Penyakit dan Tindakan Medis dari Aspek Hukum Kedokteran. Menerima pelayanan praktik kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan diterimanya (Undan-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 52). Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup:1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan3. Alternatif tindakan lain dan resikonya4. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. (Pasal 45 ayat 3). Dalam praktek kedokteran dikenal dua macam euthanasia yaitu:4a. Euthanasia pasif: Ialah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Alasan yang lazim dikemukakan dokter ialah bahwa pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien, tidak mengurangi keadaan sakitnya yang memang sudah parah.b. Euthanasia pasif: Tindakan dokter berupa penghentian pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Penghentian pemberian obat ini berakibat mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan ialah karena keadaan ekonomi pasien yang terbatas, sementara dana yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan cukup tinggi, sedangkan fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi. Tindakan upaya dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut penelitian medis masih mungkin bisa sembuh. Umumnya alasannya adalah ketidakmampuan pasien dari segi ekonomi padahal biaya pengobatannya yang dibutuhkan sangat tinggi. Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri (voluntary euthanasia). Pasal 344 KUHP. Yang menyatakan : Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara palinglama dua belas tahun. Maka disimpulkan, bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan tidak dimungkinkan dilakukan pengakhiran hidup seseorang sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP secara tegas dinyatakan, Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 340 KUHP menyatakan, Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa oranglain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pasal 356 (3) KUHP Penganiayaan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum. Pasal 304 KUHP dinyatakan, Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pasal 306 (2) KUHP dinyatakan, Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal sembilan tahun. KUHP hanya melihat dari sisi dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif dan dianggap sebagai pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Akibatnya, dokter sering dipersalahkan dalam tindakan euthanasia, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut, tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya. Di lain pihak, hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seseorang yang masih segar bugar yang tentunya masih ingin hidup, dan tidak menghendaki kematiannya seperti pasien yang sangat menderita tersebut, tanpa dijerat pasal-pasal dalam undang-undang dalam KUHP. Beberapa pasal KUHP yang berkaitan dengan euthanasia antara lain 338, 340, 344, 345, dan 359. Hubungan hukum dokter-pasien juga dapat ditinjau dari sudut perdata, antara lain pasal 1313, 1314, 1315, dan 1319 KUH Perdata. Secara formal tindakan euthanasia di Indonesia belum memiliki dasar hukum sehingga selalu terbuka kemungkinan terjadinya penuntutan hukum terhadap euthanasia yang dilakukan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berperan dalam menghadapi perkembangan iptekdok, telah menyiapkan perangkat lunak berupa SK PB IDI no.319/PB/4/88 mengenai Pernyataan Dokter Indonesia tentang Informed Consent. Disebutkan di sana, manusia dewasa dan sehat rohani berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walau untuk kepentingan pasien itu sendiri. Kemudian SK PB IDI no.336/PB/4/88 mengenai Pernyataan Dokter Indonesia tentang Mati. Sayangnya SKPB IDI ini tidak atau belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan IDI sendiri maupun di kalangan pengelola rumah sakit. Sehingga, tiap dokter dan rumah sakit masih memiliki pandangan dan kebijakan yang berlainan.Masalah euthanasia dapat menyangkut dua aturan hukum, yakni pasal 338 dan 344 KUHP. Dalam hal ini terdapat apa yang disebut concursus idealis yang diatur dalam pasal 63 KUHP, yang menyebutkan bahwa: (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Pasal 63 (2) KUHP ini mengandung asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu peraturan yang khusus akan mengalahkan peraturan yang sifatnya umum.2.4 Persetujuan tindakan medisPeraturan menteri kesehatan No 585/MenKes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medis: Pasal 1. Pemenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989 mengatakan:21. Persetujuan tindakan medik/informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut;2. Tindakan medik adalah suatu tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik;3. Tindakan invasif adalah tindakan medik yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh;4. Dokter adalah dokter umum/spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau praktek perorangan atau bersama. Pasal 2. Pemenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989:21. Semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.2. Persetujuan dapat diberi secara bertulis atau lisan3. Persetujuan sebagaiman dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta risiko yang dapat ditimbulkannya.4. Cara penyampaian dan isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi dan situasi pasien. Pasal 3. Pemenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989:1. Setiap tindakan medis yang berisiko tinggi harus dengan persetujuan bertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Pasal 4. Pemenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989:1. Informasi tentang tindakan medik harus diberi kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta.2. Dokter harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi. Pasal 5. Pemenkes No 585/MenKes/Per/IX/1989:1. Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang kan dilakukan, baik diagnostik maupun terapeutik2. Informasi diberikan secara lisan3. Informasi harus diberiakn jujur dan benar kecuali bila dokter menilai bahwa hal itu dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien,4. Dalam hal dimaksud dalam ayat (3) dokter dengan persetujuan pasien dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat pasien. Pasal 8. Pemenkes No 585/MenKes/Per/IX/19891. Persetujuan diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sadar dan sehat mental.2. Pasien dewasa yang dimaksud ayat (1) adalah yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah. 2.4.1 Panitia Pertimbangan Dan Pembinaan Etik KedokteranPeraturan menteri kesehatan No 554/MenKes/Per/XII/1982 tentang Panitia pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran dalam: Pasal 8 Permenkes No 554/MenKes/Per/XII/1982: Panitia Pertimbangan Dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK) Pusat dalam persoalan Etik Kedokteran dan khusunya dalam menangani pelanggaran kode etik masing-masing bekerjasam dengan IDI atau PDGI. Pasal 22 Permenkes No 554/MenKes/Per/XII/19821. P3EK Propinsi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) mengusulkan kepada Kakanwil DepKes Propinsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap dokter atau dokter gigi yang bersngkutan.2. Kakanwil DepKes Propinsi dapat mengambil tindakan berupa peringatan atau tindakan administratif terhadap dokter atau dokter gigi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Dalam aspek hukum kesehatan, hubungan dokter dengan pasien terjalin dalam ikatan transaksi atau kontrak terapeutik. Tiap-tiap pihak, yaitu yang memberi pelayanan (medical providers) dan yang menerima pelayanan (medical receivers) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Dalam ikatan demikianlah masalah Persetujuan Tindakan Medik atau yang sekarang disebut Persetujuan Tindakan Kedokteran (PTM) ini timbul. Artinya, di satu pihak dokter (tim dokter) mempunyai kewajiban untuk melakukan diagnosis, pengobatan, dan tindakan medik yang terbaik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya (mereka), dan di lain pihak pasien atau keluarga pasien memiliki hak untuk menentukan pengobatan atau tindakan medik apa yang akan dilaluinya. Masalahnya adalah, tidak semua jalan pikiran dan pertimbangan terbaik dari dokter akan sejalan dengan apa yang diinginkan' atau dapat diterima oleh pasien atau keluarga pasien. Hal ini dapat terjadi karena dokter umumnya melihat pasien hanya dari segi medik saja, sedangkan pasien mungkin melihat dan mempertimbangkan dari segi lain yang tidak kalah pentingnya, seperti keuangan, psikis, agama, dan pertimbangan keluarga. Perkembangan terakhir di Indonesia mengenai PTM adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik (informed consent).

2.5 Informed ConcernYang dimaksud dengan informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau walinya yang berhak kepada dokter untuk melakukan suatu tindakan medis terhadap pasien sesudah pasien atau wali itu memperoleh informasi lengkap dan memahami tindakan itu. Dengan kata lain, informed consent juga disebut persetujuan tindakan medis. Persetujuan (consent) dapat dibagi menjadi 2, yaitu:21. expressed, dapat secara lisan atau secara tulisan, dan2. implied, yang dianggap telah diberikan.Persetujuan yang paling sederhana ialah persetujuan yang diberikan secara lisan, misal untuk tindakan-tindakan rutin. Tindakan-tindakan, yang lebih kompleks yang mempunyai risiko yang kadang-kadang tidak dapat diperhitungkan dari awal dan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau cacat permanen, memperoleh persetujuan yang tertulis agar suatu saat apabila diperlukan persetujuan itu dapat dijadikan bukti.Namun, persetujuan yang dibuat secara tertulis tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat untuk melepaskan diri dari tuntutan apabila terjadi suatu yang merugikan pasien. Hal ini harus diingat karena secara etik dokter diharapkan untuk memberikan yang terbaik bagi pasien. Apabila dalam suatu kasus ditemukan unsur kelalaian dari pihak dokter, maka dokter tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Begitu pula dari pihak pasien; mereka tidak bisa langsung menuntut apabila terjadi hal-hal di luar dugaan karena harus ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya kelalaian. Dalam hal ini, harus dibedakan antara kelalaian dan kegagalan. Apabila hal tersebut merupakan risiko dari tindakan yang telah disebutkan dalam persetujuan tertulis, maka pasien tidak bisa menuntut. Oleh sebab itu, untuk memperoleh persetujuan dari pasien dan untuk menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan, dokter wajib memberikan informasi sejelas-jelasnya agar pasien dapat mempertimbangkan apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Biasanya informasi itu meliputi:2a. sifat dan tujuan tindakan medik;b. keadaan pasien yang memerlukan tindakan medis;c. risiko dari tindakan itu apabila dilakukan atau tidak.Implied consent adalah peristiwa yang terjadi sehari-hari. Misalnya, seorang ibu datang ke poliklinik kebidanan dengan keluhan terasa ada yang aneh pada alat-alat genital. Dalam hal ini, ia dianggap telah memberikan persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Meskipun demikian, secara etik/santunnya dokter diharapkan meminta persetujuan lisan.Implied consent juga dapat terjadi pada keadaan gawat darurat apabila pasien dalam keadaan tidak sadar, kritis, sementara persetujuan dari wali tidak diperoleh karena tidak ada di tempat. Dalam hal ini dokter secara etik berkewajiban menolong pasien jika memang diyakini tidak ada orang lain yang sanggup.Dalam memberikan informasi tentang tindakan medis yang akan dilakukan, harus diingat kondisi pasien pada saat itu. Mengingat pasien biasanya datang dalam keadaan yang tidak sehat, diharapkan dokter tidak memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pasien karena dalam keadaan yang demikian itu pikiran pasien tersebut mudah terpengaruh. Atau apabila kondisi pasien tidak memungkinkan untuk menerima informasi tersebut, diharapkan wali yang berhak dapat menggantikannya. Apabila wali tidak ada dan kondisi pasien kritis, maka implied consent dapat diambil sebagai pegangan untuk melakukan tindakan medis.Selain terhadap kondisi pasien pada saat ia datang, dokter juga harus dapat menyesuaikan diri terhadap tingkat pendidikan pasien agar pasien mengerti dan memahami pembicaraan. Pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan dokter berkewajiban menyampaikan informasi tersebut, baik diminta atau tidak, kecuali jika penyampaian informasi tersebut akan memperburuk kondisi pasien. Ini sesuai dengan hak dan kewajiban dokter dan pasien.Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat. Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan dapat menyebabkan guncangan psikis pada pasien.Suatu informed consent harus meliputi dokter harus menjelaskan pada pasien mengenai tindakan, terapi dan penyakitnya, pasien harus diberitahu tentang hasil terapi yang diharapkan dan seberapa besar kemungkinan keberhasilannya, pasien harus diberitahu mengenai beberapa alternatif yang ada dan akibat apabila penyakit tidak diobati, pasien harus diberitahu mengenai risiko apabila menerima atau menolak terapi. Risiko yang harus disampaikan meliputi efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat atau tindakan pemeriksaan dan operasi yang dilakukan.Hal-hal yang harus diinformasikan kepada pasien yaitu: 1. Hasil Pemeriksaan. Pasien memiliki hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Misalnya perubahan keganasan pada hasil Pap smear. Apabila infomasi sudah diberikan, maka keputusan selanjutnya berada di tangan pasien.2. Resiko tindakan atau terapi. Risiko yang mungkin terjadi dalam terapi harus diungkapkan disertai upaya antisipasi yang dilakukan dokter untuk terjadinya hal tersebut. Reaksi alergi idiosinkratik dan kematian yang tak terduga akibat pengobatan selama ini jarang diungkapkan dokter. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kemungkinan tersebut juga harus diberitahu pada pasien. Jika seorang dokter mengetahui bahwa tindakan pengobatannya berisiko dan terdapat alternatif pengobatan lain yang lebih aman, ia harus memberitahukannya pada pasien. Jika seorang dokter tidak yakin pada kemampuannya untuk melakukan suatu prosedur terapi dan terdapat dokter lain yang dapat melakukannya, ia wajib memberitahukan pada pasien.3. Alternatif terapi. Dokter harus mengungkapkan beberapa alternatif dalam proses diagnosis dan terapi. Ia harus dapat menjelaskan prosedur, manfaat, kerugian dan bahaya yang ditimbulkan dari beberapa pilihan tersebut. Dokter harus menjelaskan prosedur, keberhasilan dan kerugian serta komplikasi yang mungkin timbul.4. Rujukan/ konsultasi. Dokter berkewajiban melakukan rujukan apabila ia menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki kurang untuk melaksanakan terapi pada pasien-pasien tertentu. Pengadilan menyatakan bahwa dokter harus merujuk saat ia merasa tidak mampu melaksanakan terapi karena keterbatasan kemampuannya dan ia mengetahui adanya dokter lain yang dapat menangani pasien tersebut lebih baik darinya.5. Prognosis. Pasien berhak mengetahui semua prognosis, komplikasi, sekuele, ketidaknyamanan, biaya, kesulitan dan risiko dari setiap pilihan termasuk tidak mendapat pengobatan atau tidak mendapat tindakan apapun. Pasien juga berhak mengetahui apa yang diharapkan dari dan apa yang terjadi dengan mereka. Semua ini berdasarkan atas kejadian-kejadian beralasan yang dapat diduga oleh dokter. Kejadian yang jarang atau tidak biasa bukan merupakan bagian dari informed consent.

2.6 Rekam MedisDalam pelayanan kedokteran/kesehatan, terutama yang dilakukan para dokter baik di rumah sakit maupun praktik pribadi, peran pencatatan rekam medis (RM) sangat penting dan sangat melekat dengan kegiatan pelayanan tersebut. Dengan demikian, ada ungkapan bahwa rekam medis adalah orang ketiga pada saat dokter menerima pasien. Hal tersebut dapat dipahami karena catatan demikian akan berguna untuk merekam keadaan pasien, hasil pemeriksaan serta tindakan pengobatan yang diberikan pada waktu itu. Catatan atau rekaman itu menjadi sangat berguna untuk mengingatkan kembali dokter tentang keadaan, hasil pemeriksaan, dan pengobatan yang telah diberikan bila pasien datang kembali untuk berobat ulang setelah beberapa hari, beberapa bulan, bahkan setelah beberapa tahun kemudian. Dengan adanya rekam medis, ia bisa mengingat atau mengenali keadaan pasien saat diperiksa sehingga lebih mudah melanjutkan strategi pengobatan dan perawatannya. Namun, kini makin dipahami bahwa peran rekam medis tidak terbatas pada asumsi yang dikemukakan di atas, tetapi jauh lebih luas. Oleh karena itu, para tenaga kesehatan masa kini harus memahami dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan rekam medis.Dalam Undang-undang Kesehatan, walaupun tidak ada bab yang mengatur tentang rekam medis secara khusus, secara implisit Undang-undang ini jelas membutuhkan adanya rekam medis yang bermutu sebagai bukti pelaksanaan pelayanan kedokteran/ kesehatan yang berkualitas.Kewajiban dokter untruk membuat rekam medis dalam pelayanan kesehatan dipertegas dalam UUPK seperti terdapat pada pasal 46: (1). Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Selanjutnya dalam pasal 79 diingatkan tentang sanksi hukum yang cukup berat, yaitu denda paling banyak Rp.50.000.000,- bila dokter terbukti sengaja tidak membuat rekam medis.3,5Dalam Permenkes No. 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang RM, disebut pengertian RM adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.2Di rumah sakit didapat dua jenis RM, yaitu:61. RM untuk pasien rawat jalan. Untuk pasien rawat jalan, termasuk pasien gawat darurat, RM memiliki informasi pasien, antara lain: Identitas dan formulir perizinan (lembar hak kuasa) Riwayat penyakit (anamnesis) tentang : keluhan utama, riwayat sekarang, riwayat penyakit yang pernah diderita, riwayat keluarga tentang penyakit yang mungkin diturunkan. Laporan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, scanning, MRI, dan lain lain. Diagnosis dan/atau diagnosis banding. Instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan pejabat kesehatan yang berwenang.2. RM untuk pasien rawat inapUntuk rawat inap, memuat informasi yang sama dengan yang terdapat dalam rawat jalan, dengan tambahan : Persetujuan tindakan medik Catatan konsultasi Catatan perawat dan tenaga kesehatan lainnya Catatan observasi klinik dan hasil pengobatan Resume akhir dan evaluasi pengobatan.Secara umum kegunaan RM adalah:61. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberi pelayanan, pengobatan dan perawatan pasien. Dengan membaca RM, dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam merawat pasien (misalnya, pada pasien rawat bersama atau dalam konsultasi) dapat mengetahui penyakit, perkembangan penyakit, terapi yang diberikan, dan lain-lain tanpa harus berjumpa satu sama lain. Ini tentu merupa-kan sarana komunikasi yang efisien.2. Sebagai dasar untuk perencanaan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada pasien. Segala instruksi kepada perawat atau komunikasi sesama dokter ditulis agar rencana pengobatan dan perawatan dapat dilaksanakan.3. Sebagai bukti tertulis atas segala pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di rumah sakit. Bila suatu waktu diperlukan bukti bahwa pasien pernah dirawat atau jenis pelayanan yang diberikan serta perkembangan penyakit selama dirawat, tentu data dari RM dapat mengungkapkan dengan jelas.4. Sebagai dasar analisis, studi, evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Baik buruknya pelayanan yang diberikan tercermin dari catatan yang ditulis atau data yang didapati dalam RM. Hal ini tentu dapat dipakai sebagai bahan studi ataupun evaluasi dari pelayanan yang diberikan.5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Bila timbul permasalahan (tuntutan) dari pasien kepada dokter maupun rumah sakit, data dan keterangan yang diambil dari RM tentu dapat diterima semua pihak. Di sinilah akan terungkap aspek hukum dari RM tersebut. Bila catatan dan data terisi lengkap, RM akan menolong semua yang terlibat. Sebaliknya, bila catatan yang ada hanya sekedarnya saja, apalagi kosong pasti akan merugikan dokter dan rumah sakit. Penjelasan yang bagaimanapun baiknya tanpa bukti tertulis, pasti sulit dipercaya.6. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Setiap penelitian yang melibatkan data klinik pasien hanya dapat diper-gunakan bila telah direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, RM di rumah sakit pendidikan biasanya tersusun lebih rinci karena sering digunakan untuk bahan penelitian.7. Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik pasien. Bila pasien mau dipulangkan, bagian administrasi keuangan cukup melihat RM, dan segala biaya yang harus dibayar pasien/keluarga dapat ditentukan.8. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan.Data dan infomasi yang didapat dari RM sebagai bahan dokumentasi, bila diperlukan dapat digunakan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban atau laporan kepada pihak yang memerlukan masa mendatang.2.7 Prosedur terapi yang dapat diberikan kepada pasien dengan diagnosa karsinoma kolonTujuan pengobatan kanker ada dua, yaitu kuratif dan paliatif. Pengobatan kuratifmerupakan upaya yang ditujukan untuk mencapai kesembuhan penyakit kanker. Sementara pengobatan paliatif ditujukan pada penderita kanker yang sudah tidak memungkinkan kembali dicapainya kesembuhan. Di antara pilihan terapi untuk penderitanya, pilihan operasi masih menduduki peringkat pertama, dengan ditunjang oleh kemoterapi dan/atau radioterapi (mungkin diperlukan). Pemeriksaan yang dapat dilakukan pada pasien dengan diagnosis carcinoma kolon adalah:1 Pemeriksaan Fisik Tanda-tanda Ca Colon tergantung pada letak tumor. Tanda-tanda yang biasanya terjadi adalah perdarahan pada rectal, anemia, perubahan feces. Kemungkinan darah ditunjukan sangat kecil atau lebih hidup seperti mahoni atau bright-red stooks. Darah kotor biasanya tidak ditemukan tumor pada sebelah kanan kolon tetapi biasanya (tetapi bisa tidak banyak) tumor disebelah kiri kolon dan rectum. Pemeriksaan rektal dengan jari (Digital Rectal Exam), di mana dokter memeriksa keadaan dinding rektum sejauh mungkin dengan jari; pemeriksaan ini tidak selalu menemukan adanya kelainan, khususnya kanker yang terjadi di kolon saja dan belum menyebar hingga rectum. Hal pertama yang ditunjukkan oleh Ca Colon adalah teraba massa,pembuntuan kolon sebagian atau seluruhnya, perforasi pada karakteristik kolon dengan distensi abdominal dan nyeri. Ini ditemukan pada indikasi penyakit Cachexia. Pemeriksaan Psikososial. Orang-orang sering terlambat untuk mencoba perawatan kesehatan karena khawatir dengan diagnosa kanker. Kanker biasanya berhubungan dengan kematian dan kesakitan. Banyak orang tidak sadar dengan kemajuan pengobatan dan peningkatan angka kelangsungan hidup. Deteksi dini adalah cara untuk mengontrol Ca Colon dan keterlambatan dalam mencoba perawatan kesehatan dapat mengurangi kesempatan untuk bertahan hidup dan menguatkan kekhawatiran klien dan keluarga klien. Orang-oarang yang hidup dalam gaya hidup sehat dan mengikuti oedoman kesehatan mungkin merasa takut bila melihat pengobatan klinik, klien ini mungkin merasa kehilangan kontrol, tidak berdaya dan shock. Proses diagnosa secara umum meluas dan dapat menyebabkan kebosanan dan menumbuhkan kegelisahan pada pasien dan keluarga pasien. Perawat membolehkan klien untuk bertanya dan mengungkapkan perasaanya selama proses ini. Pemeriksaan laboratorium. Nilai hemaglobin dan Hematocrit biasanya turun dengan indikasi anemia. Hasil tes Gualac positif untuk accult blood pada feces memperkuat perdarahan pada GI Tract. Pasien harus menghindari daging, makanan yang mengandung peroksidase (Tanaman lobak dan Gula bit) aspirin dan vitamin C untuk 48 jam sebelum diberikan feces spesimen. Perawat dapat menilai apakah klien pada menggumakan obat Non steroidal anti peradangan (ibu profen) Kortikosteroid atau salicylates. Kemudian perawat dapat konsul ke tim medis tentang gambaran pengobatan lain. Makanan-makanan dan obat-obatan tersebut menyebabkan perdarahan. Bila sebenarnya tidak ada perdarahan dan petunjuk untuk kesalahan hasil yang positif. Dua contoh sampel feses yang terpisah dites selama 3 hari berturut-turut, hasil yang negatif sama sekali tidak menyampingkan kemungkinan terhadap Ca Colon. Carsinoma embrionik antigen (CEA) mungkin dihubungkan dengan Ca Colon, bagaimanapun ini juga tidak spesifik dengan penyakit dan mungkin berhubungan dengan jinak atau ganasnya penyakit. CEA sering menggunakan monitor untuk pengobatan yang efektif dan mengidentifikasi kekambuhan penyakit. Pemeriksaan radiografi. Pemeriksaan dengan enema barium mungkin dapat memperjelas keadaan tumor dan mengidentifikasikan letaknya. Tes ini mungkin menggambarkan adanya kebuntuan pada isi perut, dimana terjadi pengurangan ukuran tumor pada lumen. Luka yang kecil kemungkinan tidak teridentifikasi dengan tes ini. Enema barium secara umum dilakukan setelah sigmoidoscopy dan colonoscopy. Computer Tomografi (CT) membantu memperjelas adanya massa dan luas dari penyakit. Chest X-ray dan liver scan mungkin dapat menemukan tempat yang jauh yang sudah metastasis. Pemeriksaan diagnosa lainnya. Tim medis biasanya melakukan sigmoidoscopy dan colonoscopy untuk mengidentifikasi tumor. Biopsi massa dapat juga dilakukan dalam prosedur tersebut.Rencana Terapi. Perawatan penderita tergantung pada tingkat staging kanker itu sendiri dan komplikasi yang berhubungan. Endoskopi, ultrasonografi dan laparoskopi telah terbukti berhasil dalam pentahapankanker kolorektal pada periode praoperatif. Metode pentahapan yang dapat digunakan secara luas adalah klasifikasi Duke:1 Kelas A: tumor dibatasi pada mukosa dan sub mukosa. Kelas B: penetrasi melalui dinding usus. Kelas :Invasi ke dalam sistem limfe yang mengalir regional. Kelas D: Metastasis regional tahap lanjut dan penyebaran yang luas Terapi akan jauh lebih mudah bila kanker ditemukan pada stadium dini. Tingkat kesembuhan kanker stadium 1 dan 2 masih sangat baik. Namun bila kanker ditemukan pada stadium yang lanjut, atau ditemukan pada stadium dini dan tidak diobati, maka kemungkinan sembuhnya pun akan jauh lebih sulit. Di antara pilihan terapi untuk penderitanya, operasi masih menduduki peringkat pertama, dengan ditunjang oleh radiasi dan kemoterapi mungkin juga digunakan untuk membantu pembedahan, untuk mengontrol dan mencegah kekambuhan kanker.Pelaksanaan tanpa pembedahan. Tim medis dapat menilai kanker tiap pasien untuk menentukan rencana pengobatan yang baik dengan mempertimbangkan usia, komplikasi penyakit dan kualitas. a. Terapi radiasi. Persiapan penggunaan radiasi dapat diberikan pada pasien yang menderita Ca kolorektal yang besar, walaupun ini tidak dilaksanakan secara rutin. Terapi ini dapat menyebabkan kesempatan yang lebih banyak dari tumor tertentu, yang mana terjadi fasilitas reseksi tumor selama pembedahan. Radiasi dapat digunakan post operatif sampai batas penyebaran metastase. Sebagai ukuran nyeri, terapi radiasi menurunkan nyeri, perdarahan, obstruksi usus besar atau metastase ke paru-paru dalam perkembangan penyakit. Perawat menerangkan prosedur terapi radiasi pada klien dan keluarga dan memperlihatkan efek samping (contohnya diare dan kelelahan). Perawat melaksanakan tindakan untuk menurunkan efek samping dari terapi. b. Kemoterapi. Obat non sitotoksik memajukan pengobatan terhadap Ca kolorektal kecuali batas tumor pada anal kanal. Bagaimanapun juga 5 fluorouracil (5-FU,Adrucil) dan levamisole (ergamisol) telah direkomendasikan terhadap standar terapi untuk stadium khusus pada penyakit (contoh stadium III) untuk mempertahankan hidup. Kemoterapi juga digunakan sesudah pembedahan untuk mengontrol gejala-gejala metastase dan mengurangi penyebaran metastase. Kemoterapi intrahepatik arterial sering digunakan 5 FU yang digunakan pada klien dengan metastasis liver.Penatalaksanaan dengan Pembedahan. Tindakan ini dibagi menjadi curative, palliative, bypass, fecal diversion, dan open-and-close.a. Bedah kuratif, dikerjakan apabila tumor ditemukan pada daerah yang terlokalisir. Intinya adalah membuang bagian yang terkena tumor dan sekelilingnya. Pada keadaan ini mungkin diperlukan suatu tindakan yang disebut TME (Total Mesorectal Excision), yaitu suatu tindakan yang membuang usus dalam jumlah yang signifikan. Akibatnya kedua ujung usus yang tersisa harus dijahit kembali. Biasanya pada keadaan ini diperlukan suatu kantong kolostomi, sehingga kotoran yang melalui usus besar dapat dibuang melalui jalur lain. Pilihan ini bukanlah suatu pilihan yang enak akan tetapi merupakan langkah yang diperlukan untuk tetap hidup, mengingat pasien tidak mungkin tidak makan sehingga usus juga tidak mungkin tidak terisi makanan / kotoran; sementara ada bagian yang sedang memerlukan penyembuhan. Apa dan bagaimana kelanjutan dari kolostomi ini adalah kondisional dan individual, tiap pasien memiliki keadaan yang berbeda-beda sehingga penanganannya tidak sama. b. Bedah paliatif, dikerjakan pada kasus terjadi penyebaran tumor yang banyak, dengan tujuan membuang tumor primernya untuk menghindari kematian penderita akibat ulah tumor primer tersebut. Terkadang tindakan ini ditunjang kemoterapi dapat menyelamatkan jiwa. Bila penyebaran tumor mengenai organ-organ vital maka pembedahan pun secara teknis menjadi sulit, sehingga dokter mungkin memilih teknikk bedah bypass atau fecal diversion (pengalihan tinja) melalui lubang. Pilihan terakhir pada kondisi terburuk adalah open and close, di mana dokter membuka daerah operasinya, kemudian secara de facto melihat keadaan sudah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dilakukan apa-apa lagi atau tindakan yang akan dilakukan tidak memberikan manfaat bagi keadaan pasien, kemudian di tutup kembali. Tindakan ini sepertinya sudah tidak pernah dilakukan lagi mengingat sekarang sudah banyak tersedia laparoskopi dan radiografi canggih untuk mendeteksi keberadaan dan kondisi kanker jauh sebelum diperlukan operasi.1,7Penatalaksanaan pada pasien karsinoma kolon terminal, pembedahan merupakan pilihan terbaik untuk memperpanjangkan jangka hayat hidup pasien. Melalui pembedahan dokter akan membuang bagian tumor kolon dan mencantumkan bagian yang sehat bersama. Pilihan lain adalah cryotherapy yaitu membekukan dan membuang tumor tersebut. Kemudian, kemoterapi dilakukan untuk membunuh sel-sel yang tersisa setelah pengangkatan dan biasanya ditujukan pada organ yang terinfeksi. Metode yang digunakan adalah heptic artery infusion di mana targetnya langsung ke hati. Prognosis tergantung dari ada tidaknya metastasis jauh, yaitu k1asifikasi tumor dan tingkat keganasan sel tumor. Untuk tumor yang terbatas pada dinding usus tanpa penyebaran, angka kelangsungan hidup lima tahun adalah 80%, yang menembus dinding tanpa penyebaran 75%, dengan penyebaran kelenjar 32%, dan dengan metastasis jauh satu persen. Bila disertai diferensiasi sel tumor buruk, prognosisnya sangat buruk.1,7

BAB IIIPENUTUP3.1 KesimpulanPada kasus di atas, yang terpenting sebenarnya adalah rambu-rambu etika, moral maupun humum yang tegas bagi para dokter, agar terdapat kejelasan tentang euthanasia. Seorang dokter itu haruslah memastikan dirinya berada dalam keadaan yang optimum dengan senantiasa menerapkan etika profesi kedokteran yang berlandaskan konsep dasar moral yaitu prinsip otonomi, prinsip beneficence, prinsip non-maleficence, dan prinsip justice. Suatu tindakan medis terhadap pasien tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pasien tersebut dapat dianggap sebagai penyerangan atas hak orang lain atau melanggar hukum. Namun, euthanasia dari segi hukum yang antaranya dibahas pada Pasal 338, 340, 344, 345, dan 359, tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan tidak dimungkinkan dilakukan pengakhiran hidup seseorang sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Munculnya permintaan tindakan medis euthanasia hakikatnya menjadi indikasi, betapa masyarakat sedang mengalami pergeseran nilai kultural. Namun tetap saja pasien memiliki hak autonomi dimana pasien berhak menentukan apa yang terbaik untuk dirinya, sehingga dengan adanya hak autonomi tersebut seorang pasien boleh meminta eutanashia kepada dokter yang merawatnya. Namun tindakan tersebut harus tetap dengan indikasi dan alasan yang tepat dan didiskusikan oleh tim dokter dari berbagai bidang spesialis yang menangani pasien dengan berbagai macam pertimbangan sesuai dengan tingkat keparahan penyakit. Selain harus dengan indikasi dan alasan yang jelas, tim dokter yang melakukannya harus melakukan informed consent sejelas-jelasnya kepada pasien maupun keluarganya serta menyimpan rekam medic pasien dari awal pasien berobat sehingga keputusan untuk melakukan tindakan euthanasia tersebut tidak dapat dibawa ke meja hukum.

Daftar Pustaka1. Sudoyo A W, Setiyohadi B, Alwi I, Simadabrata M, Setiati S (editor). Buku ajar ilmu penyakit dalam. Jakarta: Interna Publishing;2014.h.567-75.2. Sampurna B, Syamsu Z, Siswaja D T. Bioetik dan hukum kedokteran: pengantar bagi mahasiswa kedokteran dan hukum. Jakarta: Pustaka Dwipar;2007.h.77-83.3. Safitry O. Kompilasi peraturan perundang-undangan terkait praktik kedokteran. Jakarta: Departemen Ilmu kedokteran forensic FKUI;2014.h.65-109.4. Achadiat C M. Dinamika etika dan hukum kedokteran dalam tantangan zaman. Jakarta: EGC;2007.h.180-8.5. Redaksi Best Publisher. Undang-undang kesehatan dan praktik kedokteran. Yogyakarta: Best Publisher;2009.h.128.6. Hanafiah M J, Amir A. Etika kedokteran dan hukum kesehatan. Edisi ke-4. Jakarta: EGC;2008.h.258-9.7. R. Sjamsuhidajat & Wim De Jong, Buku ajar ilmu bedah, Edisi revisi, Jakarta: Buku Kedokteran EGC;1997.h.646 63.

23