Isi lakip bab i iv inspektorat 2015

LKIP Inspektorat Kab. Banjar Tahun 2015 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN A. Visi dan MIsi

1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan, yaitu lima tahun kedepan. Untuk

memberikan gambaran apa yang diinginkan lima tahun kedepan,

maka visi Inspektorat Kabupaten Banjar adalah :

Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Banjar

Melalui Pengawasan Yang Profesional

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan

sebelumnya, Misi dari Inspektorat Kabupaten Banjar adalah :

1) Meningkatkan peranan pengawasan untuk mendorong

terwujudnya akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah serta

terciptanya aparatur yang bersih

2) Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka meningkatkan

kinerja instansi Pemerintah.

3) Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan di lingkungan

Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah

4) Melaksanakan prinsip - prinsip Tata Pemerintahan yang baik (

Good Governance)

2. Tujuan dan Sasaran

Inspektorat Kabupaten Banjar menetapkan tujuan strategis

berdasarkan visi dan misi. Sasaran-sasaran strategis yang

merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis

organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah

ditetapkan.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan seperti tabel 1

berikut :


Tabel 1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Mewujudkan peran Inspektorat kabupaten Banjar

sebagai APIP yang efektifdan efisien, responsif,

antisipatif dan menjadi solusi dalam mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dan prima di

Kabupaten Banjar

Sasaran 1 Terwujudnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah

yang profesional

Sasaran 2 Terlaksananya Proses Pengawasan yang efektif

obyektif, profesional dan proposional guna dijadikan

dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat,

sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi

pemerintah dalam rangka memantapkan

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan

prima.

Sasaran 3 Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang

efektif, responsive dalam penanganan pengaduan

masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi

3. Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran Stratejik

Strategi pencapaian tujuan/sasaran Inspektorat Kabupaten Banjar

yang terdiri dari kebijakan dan program seperti tabel 2 berikut :


Tabel 2 Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program

No. Sasaran Strategi

Cara Pencapaian Sasaran/ Tujuan

Kebijakan No Program

1 2 3 4 . 5

01 Terwujudnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional

Penetapan aturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP)

Melaksanakan efektivitas pengawasan melalui dukungan administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana kantor

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03 Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Menetapkan dan menerbitkan Peraturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP)

04 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar

Mengirimkan Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mengikuti Bimbingan Teknis sera Pendidikan dan Latihan Teknis maupun Fungsional, Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

05

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan


02

Terlaksananya Proses Pengawasan yang efektif obyektif, profesional dan proposional guna dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima.

Laksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah secara regular, Laksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar,Laksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar,Laksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan pemerintahan Desa,Data Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah secara regular melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), Melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan tertentu, Melaksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar, Melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar, Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan pemerintahan Desa, Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) dan menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

06

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

03

Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi

Bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat,

07

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

4. Rencana Stratejik Tahun 2011 – 2015

Sebelum menguraikan Rencana Kinerja Tahunan, terlebih dahulu

dikemukakan Rencana Stratejik Tahun 2011 – 2015 seperti tabel 3

berikut :



B. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (strategic

issued)

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan setiap tahun

memuat tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana kebijakan yang

dikeluarkan selalu meningkat dan bertambah cakupan, kondisi

demikian membuat Inspektorat harus meningkatkan perannya.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Kabupaten kedepan antara lain :

- Melakukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi keuangan dan

barang.

- Melakukan pengawasan atas efisiensi anggaran dan transparansi

anggaran melalui review Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan review

atas Laporan Keuangan.

- Melakukan evaluasi/review atas kinerja

- Melakukan evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal

- Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat/

pemeriksaan khusus dan pemeriksaan terpadu.

- Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah

- Pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan baik internal

maupun eksternal.

- Pengarusutamaan gender.

- Melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi

- Monitoring kepatuhan Aparatur Sipil Negara atas penyampaian

LHKASN kepada Pimpinan


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan 2015

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2011 –

2015, disusunlah suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap

tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang

harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.

Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap

indikator kinerja, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran

keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode

pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini merupakan komitmen seluruh

anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan

sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian

seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional

lingkup Inspektorat Kabupaten Banjar sepenuhnya dapat dirujukkan

pada Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan

pada tabel 4 berikut :




B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)

yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Para pihak yang menyusun Perjanjian kinerja dan menandatangani

Perjanjian kinerja adalah Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah

(SKPD) yang kemudian ditandatangani oleh Atasan Langsung/Bupati,

selanjutnya disusun dan ditandatangani hingga Pejabat eselon IV.

Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015 disusun dengan penjelasan

sebagai berikut :

Penetapan Kinerja Tahun 2015 tertanggal 02 Januari 2015 dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 3.239.103.000 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh

sembilan juta seratus tiga ribu rupiah).

Pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015

dilakukan terhadap isi kegiatan tanpa dilakukan perubahan anggaran,

perubahan terhadap beberapa program dan kegiatan antara lain :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Perubahan disebabkan adanya peningkatan kebutuhan belanja

Perjalanan Dinas Luar Daerah, penambahan tersebut diimbangi

dengan pengurangan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH


Kegiatan pengawasan internal secara berkala pemerintah daerah.

Perubahan disebabkan adanya penggabungan Pemeriksaan Dengan

Tujuan Tertentu (PDTT) kedalam Pemeriksaan reguler, PDTT dan

Tematik, perubahan mengakibatkan adanya penambahan target

kinerja dari 150 kali pemeriksaan menjadi 152 kali pemeriksaan.

3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan. Perubahan disebabkan adanya peningkatan pada

belanja Narasumber dari Inspektorat dengan pengurangan belanja

pada Narasumber dari Luar Inspektorat.

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Tahun 2015 yang telah

ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Banjar melaksanakan program dan

kegiatan utama yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan.

Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran

strategis yakni terlaksananya proses pengawasan yang efektif

obyektif, profesional dan proposional guna dijadikan dasar untuk

pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan

kinerja instansi pemerintah dalam rangka memantapkan

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima dengan

indikator kinerja sebagai berikut :

1.1. Kepatuhan SKPD/entitas terhadap peraturan perundang-

undangan dengan target 100%. Kegiatan pengawasan yang

dilakukan bertujuan agar SKPD/entitas dalam pengelolaan

keuangan dan kinerja selalu berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

Pagu anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp.

2.094.570.000 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

pemerintah daerah, target kinerja kegiatan 152 kali/obrik


- Inventarisasi temuan pengawasan, target kinerja selama 4

triwulan.

- Tindak lanjut hasil pemeriksaan, target kinerja 80% dari

inventarisasi temuan.

- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, target

kineja selama 2 semester.

1.2. Temuan yang ditindak lanjuti dengan target 80%. Dari hasil

temuan pemeriksaan baik dari pemeriksaan eksternal

maupun internal dapat ditindaklanjuti minimal 80%.

2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat


strategis yakni terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang

efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,

antisipatif dan mampu menjadi solusi dengan target 80%

penyelesaian terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat.


69.300.000 dengan rincian kegiatan Pembentukan Unit Khusus

Penanganan Pengaduan Masyarakat, target kinerja kegiatan

penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 26 kasus.

3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan

Aparatur Pengawasan


strategis yakni terwujudnya aparat pengawas internal pemerintah

yang profesional dengan target peningkatan kompetensi sumber daya

manusia 75%.


320.200.000 dengan rincian kegiatan Pelatihan pengembangan

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, target kinerja kegiatan

pengiriman APIP untuk diklat/bimtek sebanyak 30 orang.

4. Program pendukung pelaksanaan pengawasan sebanyak 3 (tiga)

program dengan 15 (lima belas) kegiatan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 755.033.000, target kinerja kegiatan selama 1 (satu)

tahun.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1 Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar

Pengukuran atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

dilakukan analis capaian kinerja sebagai berikut :

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

c) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada)

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

h) Membanding antara target dan realisasi kinerja tahunan.

Membanding antara target dan realisasi kinerja tahunan adalah

dengan menggunakan realiasasi tahun 2015 terhadap target

tahun 2015, baik indikator kinerja sasaran program maupun

kinerja kegiatan

Analisis capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun

Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut :

1. Program utama yang dilaksanakan adalah Program

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan:


a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;

b. Inventarisasi temuan pengawasan;

c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;

d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Hasil dari kegiatan adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya pengawasan internal terhadap seluruh SKPD

Pemerintah Kabupaten Banjar termasuk Puskesmas.

Pembinaan juga dilaksanakan terhadap Desa.

- Terlaksananya reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Banjar

- Terlaksananya reviu terhadap laporan kinerja Pemerintah

Kabupaten Banjar

- Terlaksananya reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015

- Dilakukan evaluasi kinerja terhadap SAKIP SKPD Pemerintah

Kabupaten Banjar.

- Terselenggara Rapat Pemutakhiran Data Tingkat Provinsi

Kalimantan Selatan bertempat di Kabupaten Tapin.

- Telah dilakukan inventarisasi dan tindak lanjut hasil temuan

baik dari BPK, BPKP maupun hasil pengawasan internal.

- Koordinasi pelaksanaan penyusunan usulan Program Kerja

Pengawasan Tahunan serta koordinasi pelaksanaan

implementasi Good Governance baik ditingkat daerah,

provinsi maupun pusat.

Indikator keberhasilan sasaran di atas adalah empat indikator dari

empat kegiatan pada satu program utama

Adapun tingkat capaian Kinerja Sasaran Program Utama SKPD

(output dan out come) kegiatan diatas seperti tabel 5, 6 dan 7

sebagai berikut :


Tabel 5 Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (output)

No. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target Realisasi Realisasi Capaian Target

2015 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2011 2015

1 Terlaksananya pengawasan internal

152 obrik 184 obrik 215 obrik 191 obrik 160 obrik 121% 127% 127% 141% 152 obrik

2 Ter-inventarisasi hasil temuan pengawasan APIP

4 triw 4 triw 4 triw 4 triw 4 triw 100% 100% 100% 100% 4 triw

3 Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan

4 APIP 4 APIP 4 APIP 4 APIP 4 APIP 100% 100% 100% 100% 4 APIP

4 Koordinasi antar SKPD,LSM dan Organisasi Profesi tentang implementasi pelaksanaan Good Governance

2 semester

2 semester

2 semester

2 semester

2 semester

100% 100% 100% 100% 2 semester

Tabel 6 Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (out come)


2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015

1 % Kepatuhan SKPD/entitas terhadap peraturan perundang- undangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 % Temuan yang ditindak lanjuti

80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 80%


Tabel 7 Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (out come) terhadap Indikator Kinerja Pemerintah Daerah


2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015

1 Jumlah pemeriksaan internal

152 obrik 184 obrik 215 obrik 191 obrik 160 obrik 121% 127% 127% 141% 150 obrik

2 Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional

30 orang 32 orang 118% 78 % 87% 106% 167% 120% 134% 75%

3 Jumlah temuan pemeriksaan eksternal (Opini pemeriksaan BPK)

WTP belum WTP WTP WDP belum WTP WTP WDP WTP


Penjelasan atas tabel Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (output

dan out come) diatas sebagai berikut :

- Kegiatan utama Inspektorat adalah melakukan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan didaerah disamping melakukan

pembinaan. Penyelenggaran pengawasan dilakukan sesuai

Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menyesuaikan

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

serta Peraturan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan

Tahunan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengawasan reguler dilakukan terhadap seluruh SKPD

(Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Kelurahan) dan puskesmas serta

dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Pembinaan dilakukan terhadap pusat kesehatan masyarakat,

pemerintahan desa yang ada di Pemerintah Kabupaten Banjar.

Adapun rincian jumlah pemeriksaan sebagai berikut :

1. SKPD (Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Kelurahan) = 64

2. Puskesmas = 23

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) = 81

4. Desa = 16

Jumlah = 184

Keberhasilan atas pemenuhan target kinerja tersebut melalui

pengaturan pada target pengawasan dan pembinaan dengan

memperhatikan ketersediaan dana anggaran dan waktu/jadwal

pelaksanaan disamping ketepatan waktu pelaksanaan pengawasan

dan pembinaan oleh tim pemeriksa.

- Kegiatan inventarisasi temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

dilaksanakan untuk meng-inventaris hasil-hasil temuan baik dari

eksternal (BPK/BPKP/Itjen) maupun internal yang kemudian

ditindaklanjuti hasil temuan kepada SKPD terperiksa.


penyampaian secara kondusif dan terus-menerus kepada SKPD

terperiksa oleh bagian evaluasi dan pelaporan

- Koordinasi antara pusat/kementrian, provinsi dan daerah dalam

rangka sinergitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka

mencapai good governance.

Keberhasil atas pemenuhan target kinerja tersebut melalui

keikutsertaan dalam rapat-rapat kordinasi (pusat/provinsi/daerah)


dan tercapai kesepakatan bersama, pelaksanaan koordinasi

dilaksanakan oleh APIP Kabupaten Banjar

Penjelasan atas tabel Kinerja Sasaran Program Utama SKPD (output

dan out come) terhadap Indikator Pemerintah Daerah diatas sebagai

berikut :

- Jumlah pemeriksaan internal, dari target 152 kali pemeriksaan

dapat teralisasi pemeriksaan 184 kali atau 121%. Pencapaian

tersebut merupakan komitmen bersama APIP dalam melaksanakan

kegiatan pengawasan yang merupakan kegiatan utamanya.

Pemeriksaan reguler sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan

Tahun (PKPT) tahun 2015 dilakukan terhadap seluruh SKPD

kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembinaan terhadap

Desa

- Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang

profesional dari target 30 orang yang direncanakan mengikuti

diklat/bimtek dapat direalisasikan 32 orang dan 45 orang kali secara

kumulatif yang mengikuti diklat/bimtek. Pencapaian tersebut

merupakan kebijakan APIP dalam peningkatan sumber daya

manusia, pengiriman APIP untuk mengikuti diklat/bimtek bukan

hanya diluar daerah (BPK-RI/BPKP/Lembaga Lainnya) juga

memfokuskan diklat/bimtek dalam daerah yang secara pembiayaan

lebih efisien.

- Hasil pemeriksaan eksternal yang merupakan opini pemeriksaan

BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dari target opini

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) didapat

kembali hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian

tersebut bukan hasil kerja Inspektorat saja namun hasil kerja

seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Banjar untuk

memaksimalkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

daerah tahun 2014 sesuai ketentuan guna pemenuhan target yang

ditetapkan.

2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan

kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Hasil dari kegiatan adalah tertanganinya pengaduan masyarakat atas

kinerja aparatur maupun kinerja pemerintah daerah. Dengan pengaduan

yang ditindaklanjuti membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

pemeriksa semakin meningkat dibuktikan dengan jumlah banyak


partisipasi masyarakat yang menyampaikan pengaduan sehingga

perbaikan terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat. Indikator

keberhasilan sasaran di atas ada satu indikator dari sebanyak satu

kegiatan pada satu program

3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur

Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Hasil dari kegiatan diatas adalah

terealisasi pengiriman APIP baik jabatan fungsional khusus, jabatan

struktural dan jabatan fungsional umum/staf untuk mengikuti diklat/bintek

yang diselenggarakan didaerah maupun diluar daerah. Indikator

keberhasilan sasaran di atas ada satu indikator dari sebanyak satu

kegiatan pada satu program

Adapun tingkat capaian Kinerja Sasaran Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan (output

dan out come) kegiatan diatas seperti pada tabel 8, 9, 10 dan 11 sebagai

berikut :


Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tabel 8 Kinerja Sasaran Program SKPD (output)


2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015

1 Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

26 kasus 26 kasus 23 kasus 27 kasus 25 kasus 100% 100% 112% 120% 26 kasus

Tabel 9 Kinerja Sasaran Program SKPD (out come)


2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015

1 Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 125% 125% 125% 125% 80%

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan

Tabel 10 Kinerja Sasaran Program (SKPD) (output)


2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015

1 Jumlah peserta yang mengikuti diklat bintek

30 org kali

45 org kali

47 org kali

30 org kali

35 org kali

150% 167% 120% 134% 30 org kali


Tabel 11 Kinerja Sasaran Program SKPD (out come)


2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015

1 % peningkatan kompetensi sumber daya manusia (jumlah orang kali)

75 % 106 % 118 % 78 % 87% 106% 167% 120% 134% 75%


Penjelasan atas tabel Kinerja Sasaran Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan Masyarakat (output dan out come) diatas

sebagai berikut :

- Kegiatan tersebut adalah penanganan terhadap adanya pengaduan

masyarakat terhadap kinerja maupun penyelenggaran keuangan

pemerintah baik melalui surat aduan, berita koran, informasi lewat

media masa maupun merupakan perintah langsung dari pimpinan.

Penetapan target kegiatan guna penyiapan tersediaan dana

anggaran untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan dan

kegiatan tersebut sangat tergantung pada ada atau tidaknya

pengaduan/perintah pemeriksaan langsung (Bupati)


penyelesaian secara tuntas terhadap surat pengaduan/surat perintah

langsung dengan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi ataupun

saran dan dilaksanakan oleh tim pemeriksa

Penjelasan atas tabel Kinerja Sasaran Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan

(output dan out come) diatas sebagai berikut :

- Kegiatan bertujuan peningkatan ilmu pengetahuan dan

profesionalisme bagi APIP dalam mendukung kinerja pengawasan.

Indikator dari kegiatan adalah peningkatan pengetahuan bagi APIP

disertai dengan bukti keikutsertaan dalam diklat/bimtek dengan

adanya sertifikasi kelulusan.


pengaturan terhadap jadwal diklat/bimtek, prioritas kegiatan adalah

diklat/bimtek penjenjangan dan diklat teknis yang diselenggarakan

oleh BPK dan BPKP. Pelaksanaan diklat/bintek teknis lainnya sesuai

kebutuhan dengan lebih memperhatikan pada diklat/bimtek yang

diselenggarakan di daerah sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Selengkapnya program, kegiatan dan capaian kinerja sasaran dan

capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel 12 lampiran

Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS) dan tabel 13 Pengukuran

KinerjaKegiatan(PKK)





B. Realisasi Anggaran.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut diatas, pembiayaan

pembangunan bersumber pada dana APBD Kabupaten Banjar.

Secara rinci penerimaan, belanja dan realisasi efektivitas penggunaaan

tersebut dapat dijelaskan pada tabel 14 Realisasi Keuangan tahun 2015

sebagai berikut :

Tabel 14 Realisasi Keuangan Tahun 2015

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2015

No Program/Kegiatan

Anggaran (Rp) Serapan

Anggaran

(%)

Belanja Realisasi

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 II 1 2

III 1

IV 1 2 3 4

V 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawas.Internal secara berkala Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi Pengawasan Lebih Komprehensif Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3.190.000

40.000.000

19.050.000

18.715.000 34.585.000

5.500.000

3.300.000 8.900.000

50.918.000

215.000.000

215.925.000

61.950.000 60.000.000

6.200.000

2.001.870.000 14.500.000 28.000.000 50.200.000

320.200.000

3.183.000

31.579.668

11.470.000

16.222.000 34.444.550

5.122.000

3.288.400 8.400.000

47.881.500

190.667.602

202.304.000

61.813.500 51.107.884

6.200.000

1.852.540.000 11.950.000 20.090.000 27.830.000

315.160.318

99,78 78,95

60,21

86,86 99,65 93,13

99,46 94,38

94,04 88,68

93,69

99,78 85,18

100,00

92,54 82,41 71,75 55,44

98,43


No Program/Kegiatan

Anggaran (Rp) Serapan

Anggaran

(%)

Belanja Realisasi

VI 1

VII 1

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembentukan Unit Khusus Penanganan Masyarakat

11.800.000

69.300.000

9.000.000

68.625.000

76,27

99,03

Jumlah 3.239.103.000 2.978.879.422 91,97

Analisis atas penggunaan sumber daya keuangan Inspektorat

Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut :

a. Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Kabupaten Banjar

sebesar Rp 2.978.879.422,00 dibandingkan anggaran setelah

perubahan sebesar Rp 3.239.103.000,00 sehingga terdapat sisa

anggaran sebesar Rp. 260.223.578,00

b. Efisiensi penggunaan anggaran senilai Rp. 260.223.578,00 terdapat

pada belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai senilai Rp. 37.870.000 dengan keterangan

sebagai berikut :

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyediaan Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran, berupa honorarium Tim

Perhitungan Angka Kredit JFA, Tim LP2P, Bendahara

Pembantu dan Instruktur Senam.

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal Secara Berkala, berupa honorarium

Tim Ekspos dan Reviu Laporan Keuangan Kabupaten

Banjar

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Inventarisasi Temuan

Pengawasan, berupa honorarium Tim Pengujian Karya

Ilmiah Fungsional Auditor.

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Koordinasi

Pengawasan yg Lebih Komprehensif, berupa honorarium

Tim Good Governance dan Tim Penyelesaian Temuan BPK

RI.

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan, berupa honorarium narasumber baik dari

internal maupun eksternal Inspektorat Kabupaten Banjar.


- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan,

Sistem dan Prosedur Pengawasan, berupa honorarium Tim

Penyusunan Kebijakan dan Sistem Prosedur Pengawasan.

2. Belanja Barang Jasa senilai Rp. 216.540.578 dengan

keterangan sebagai berikut :

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berupa sisa

pembayaran rekening listrik dan rekening telepon.

Penggunaan listrik yang efisien merupakan hasil penggunaan

listrik yang sebagian sumber listrik dipergunakan berasal dari

solar cell.

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa pemeliharaan

dan perbaikan mesin tik, komputer, printer, AC dan jaringan

Simda.

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor, berupa pengadaan dan penggunaan alat tulis kantor

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman, berupa penggunaan dan peruntukan untuk

makan dan minum untuk tamu.

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke luar Daerah, berupa sisa belanja perjalanan

dinas (dalam daerah dan luar daerah) yang merupakan hasil

efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan

kebutuhan pelaksanaan kegiatan

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, berupa

penggunaan dana perbaikan, pengurusan surat-surat

kendaraan dan BBM yang merupakan hasil efisiensi

penggunaan BBM untuk kendaraan dinas dan operasional

kantor.

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal Secara Berkala, Tindak lanjut hasil

temuan pengawasan dan Koordinasi pengawasan yg lebih

komprehensif, berupa penggunaan dana perjalanan dinas

dalam daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan dan

konsultansi/koordinasi pengawasan.

- Terdapat sisa belanja pada Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur


Pengawasan, berupa penggunaan dana bimtek yang disesuai

dengan kebutuhan APIP.

3. Belanja Modal senilai Rp. 3.663.000 dengan keterangan sebagai

berikut :

- Terdapat sisa belanja modal yang merupakan hasil

pengadaan langsung barang serta hasil pelaksanaan

pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan data dalam tabel 14 Realisasi Anggaran Tahun 2015

(Penyerapan Anggaran), terdapat selisih antara penyediaan anggaran

dengan pembelanjaan anggaran yaitu Rp. 3.239.103.000,00 – Rp.

2.978.879.422,00 = Rp. 260.233.578,00 sebagai saldo atau sisa

anggaran dari kegiatan yang tidak terserap dan sebagai langkah dalam

upaya penghematan anggaran kegiatan. Sisa dana tersebut telah

dikembalikan ke Kas Daerah.

Dari tabel diatas didapat kesimpulkan bahwa semua kegiatan telah

dilaksanakan dengan penggunaan keuangan hampir semua terserap,

sebesar 91,97% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh tujuh

persen).


BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik

beberapa kesimpulan yang terkait dengan kinerja Inspektorat Kabupaten

Banjar Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dari rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjar

yang disusun pada Tahun Anggaran 2015 ini telah mengakomodasi

penerapan berbasis kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

2. Inspektorat Kabupaten Banjar telah menjalankan semua kegiatan

terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

menjalankan visi, misi yang diembannya serta mampu menghasilkan

penilaian capaian kinerja kegiatan output >100 % dan outcome

>100% sehingga termasuk kategori Sangat Baik.

3. Sementara itu untuk pencapaian target sasaran dari jumlah program

dan jumlah sasaran yang diiukur dengan jumlah indikator kinerja

yang direncanakan, dapat dicapai secara keseluruhan dengan

capaian kumulatif 100 % (kategori Sangat Berhasil).

4. Khusus sasaran program yang capaian penyerapan keuangan

dibawah 85% adalah Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan sebesar 76,27%

dimana dalam kegiatan tersebut terdapat belanja honorarium tim

pelaksana kegiatan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan,

sedangkan kegiatan kinerja yang terdapat pada kegiatan telah

dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.

5. Realisasi keuangan (dalam prosentasi) sampai dengan akhir tahun

2015 sebesar 91,97% yang berarti penggunaan sumber daya

keuangan secara umum terserap dengan baik secara efektif dan

efisien.

6. Berkaitan erat dengan hasil capaian atau realisasi yang telah

diperoleh menunjukan terjadinya perbaikan kinerja Inspektorat

Kabupaten Banjar untuk mampu bekerja secara profesional dengan

terus mengupayakan peningkatan, kemampuan sumber daya

nanusia, sistem atau mekanisme perencanaan sesuai dengan

tuntutan perkembangan. Capaian kinerja juga diimbangi dengan

upaya penghematan.


B. Saran-Saran

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : Per/20/Menpan PAB/11/2008 tentang Penyusunan

Indikator Kinerja Utama maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat

Kabupaten Banjar harus ditetapkan oleh Bupati Banjar.

Isi lakip bab i iv inspektorat 2015

Government & Nonprofit