ISI HERI - 2013.doc

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jakarta memiliki masalah yang sangat beragam dengan jumlah

penduduk yang cukup besar dengan luas lahan yang terbatas terutama

untuk menampung kegiatan yang beragam tersebut dengan keterbatasan

jumlah lahan Untuk mewujudkan Jakarta yang nyaman, aman dan

sejahtera untuk semua, maka perlu didukung dari semua sektor kegiatan

terutama sektor pembangunan sarana dan prasarana. Agar pembangunan

dapat menampung beragam kegiatan masyarakatnya terutama

pembangunan rumah tinggal diperlukan adanya perencanaan dan

pengawasan pembangunan rumah tinggal tersebut.

Agar pelaksanaan pembangunan rumah tinggal dapat berlangsung

dengan baik dan terciptanya tertib bangunan di Provinsi DKI Jakarta, maka

perlu adanya peningkatan kinerja pelaksanaan pengawasan pembangunan

rumah tinggal yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pengawasan dan

Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan dan penertiban

bangunan di Provinsi DKI Jakarta maka masyarakat harus memahami

tekhnis perencanaan pelaksanaan pembangunan rumah tinggal yang

sesuai dengan pedoman tekhnis dan ketentuan hukum yang berlaku, maka

1

diperlukannya suatu pedoman teknis tentang pelaksanaan pengawasan

pembangunan rumah tinggal.

Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota

Administrasi Jakarta Selatan merupakan salah satu unit kerja dalam

struktur organisasi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi

DKI Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan

pengawasan dan penertiban bangunan. Suku Dinas Pengawasan dan

Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari Sub

Bagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan Bangunan, Seksi Penertiban

Bangunan dan Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kecamatan.

Seksi Pengawasan dan Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota

Administrasi Jakarta Selatan salah satu kinerjanya adalah melaksanakan

kegiatan pengawasan pelaksanaan bangunan rumah tinggal. Untuk itulah

diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat akan

pentingnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun agar

terciptanya tata ruang perkotaan yang sesuai dengan RTRW di Kecamatan

Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan pada khususnya.

Pada dasarnya bangunan yang telah berdiri, dapat diajukan

permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nya, selama jenis

bangunannya sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Kota pada lokasi

bangunan tersebut . Sering terjadi bangunan rumah tinggal dengan luasan

tanah sekitar 100 - 200 M2, tetapi setelah di cek rencana kotanya,

2

peruntukan lokasi adalah WTm (Wisma Taman) yang mempunyai

persyaratan luas tanah minimum 500 M2 dan kepadatan bangunan (KDB)

maksimum 20%. Maka bangunan dimaksud akan kesulitan untuk

pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nya atau malah tidak dapat

diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikian juga jangan sampai peruntukan lokasi terkena rencana

jalan atau jalur hijau atau peruntukan yang berbeda dari jenis

bangunannya, sehingga lokasi tanah atau bangunan tidak dapat diajukan

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Masalah penggunaan bangunan, sesuai

ketentuan yang berlaku maka jenis penggunaan bangunan harus sesuai

dengan Peruntukan (Rencana Kota) lokasi dan IMB yang dimiliki. Dengan

demikian Rumah Tinggal tidak dapat digunakan untuk kegiatan Usaha

(Toko atau Kantor atau Industri atau Bengkel atau Klinik, dan sebagainya).

Ketidak sesuaian penggunaan dengan IMB dapat berakibat tidak dapat

dikeluarkannya perizinan berkaitan dengan usaha dimaksud.

Aparat pengawasan yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas

akan sangat memberikan dampak yang sama pula terhadap hasil kerja

pengawasan. Sementara itu proses pengawasan yang dilakukan oleh

aparat pengawasan itu sendiri menjadi semakin kurang berarti ketika tidak

adanya petunjuk pedoman pelaksanaan pengawasan, padahal

pengawasan bangunan rumah tinggal memerlukan pengawasan yang

sangat intens dan terpadu. Hal inilah yang menjadi sorotan akhir-akhir ini

3

mengapa produk pengawasan yang dihasilkan menjadi kurang optimal dan

tidak tepat.

Atas dasar itulah penulis memilih judul “ Rencana Kerja

Peningkatan Kinerja Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan Pembangunan Rumah Tinggal Pada Seksi Pengawasan

Dan Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota Admnistrasi Jakarta

Selatan“.

B. Isu Aktual

Agar pembahasan Kertas Kerja Perorangan ini menunjukan ruang

lingkup yang jelas dengan pengertian tidak menyimpang dari masalah yang

akan dikaji, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahannya

sebagai isu aktual yang berkembang di tempat penulis bekerja.

Adapun permasalahan yang dirumuskan sebagai isu aktual dalam

pembahasan pada bab selanjutnya yaitu “belum optimalnya pengawasan

pembangunan rumah tinggal pada Seksi Pengawasan dan Penertiban

Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan”.

Mengenai penyebab permasalahan hingga pemecahannya akan

dibahas lebih lanjut dalam penulisan Kertas Kerja Perorangan ini.

C. Perumusan Masalah

Dalam menyusun Kertas Kerja Perorangan ini, masalah yang akan

dirumuskan adalah pengawasan pembangunan rumah tinggal pada Seksi

4

Pengawasan dan Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi

Jakarta Selatan dapat menjadi lebih optimal agar tercapainya tujuan

diinginkan . Adapun pangkal masalah atau penyebab belum tercapainya

kondisi tersebut dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu :

1. Belum jelasnya metode pelaksanaan pembangunan rumah tinggal.

2. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap pengawasan pembangunan

rumah tinggal.

3. Belum memadainya kompetensi aparat pengawas.

Adapun faktor penyebab spesifik permasalahan tersebut diatas

sebagai indikator dari permasalahan pokok yang dominan pada point 2

(dua), adalah :

1. Belum sesuainya beban kerja.

2. Belum adanya pedoman kerja pengawasan pembangunan rumah

tinggal.

3. Belum terpenuhinya tenaga pengawas dan penertiban lapangan.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Kertas Kerja Perorangan ini, penulis

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data sekunder, selain berasal dari materi-materi pembekalan

selama mengikuti diktalpim IV angkatan 68 tahun 2013 juga berasal dari

kajian pustaka, dokumen dan peraturan perundang-undangan.

5

2. Data primer, berasal dari pengalaman kerja dan pengamatan

selama bertugas di Seksi Pengawasan dan Penertiban Kecamatan

Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

E. Pengertian dan Lingkup Bahasan

Dalam penulisan Kertas Kerja Perorangan ini akan dijumpai

beberapa pengertian serta pembatasan dalam lingkup bahasan berikut ini :

1. Pengertian

a. Rencana kerja adalah suatu proses mempersiapkan secara

sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebelum

pekerjaan dimulai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan

mengandung apa yang harus dilakukan, kapan kegiatan

dilaksanakan, dimana kegiatan dilaksanakan, bagaimana dan berapa

dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.

b. DPPB adalah Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi

DKI Jakarta.

c. Sudin P2B adalah Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban

Bangunan.

d. Seksi P2B adalah Seksi Dinas Pengawasan dan Penertiban

Bangunan.

e. Kasudin P2B adalah Kepala Dinas Suku Dinas Pengawasan dan

Penertiban Bangunan.

6

f. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau lebih satuan unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur dan terdiri dari sumber daya berupa SDM, literatur,

peraturan, dana.

g. Pengawas adalah suatu pengendalian pelaksanaan dari awal sampai

akhir kegiatan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya

masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

h. Pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan-

tindakan yang akan dilakukan serta melakukan monitoring terhadap

pelaksanaan tersebut.

i. Aparat Pengawasan adalah aparat fungsional yang memiliki tugas

untuk melakukan kegiatan pengawasan dari mulainya suatu kegiatan

sampai dengan selesainya suatu kegiatan.

j. Pembangunan rumah tinggal adalah suatu bagian ruang yang terdiri

dari daratan dan udara yang telah ditetapkan batasannya

k. Pedoman adalah arahan suatu petunjuk dalam melakukan kegiatan.

l. Peningkatan adalah merupakan upaya-upaya yang diusahakan untuk

mengubah kualitas pegawai dari yang kurang baik menjadi baik dari

yang baik menjadi lebih baik.

m. Tupoksi adalah tugas pokok dan fungsi.

n. IMB adalah ijin mendirikan bangunan.

7

o. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah

proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka

meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

p. SDM adalah Sumber Daya manusia yang telah yang telah memenuhi

syarat sesuai peraturan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan diserahi tugas sesuai jabatannya.

2. Lingkup Bahasan

Ruang lingkup bahasan dalam penulisan ini mengacu pada masalah

pokok yang dihadapi yaitu rendahnya pemahaman pegawai terhadap

pengawasan pembangunan rumah tinggal. Bertitik tolak dari hal tersebut,

lingkup bahasan terbatas pada upaya penyusunan buku pedoman

pelaksanaan pengawasan bangunan rumah tinggal pada Seksi


Jakarta Selatan.

F. Sistimatika Penulisan

Dalam penyusunan Kertas Kerja Perorangan ini, sistematika

penulisan yang digunakan terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, isu aktual, perumusan masalah,

metode pengumpulan data, pengertian dan lingkup bahasan,

8

serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN KEADAAN SEKARANG

Menjelaskan tentang visi dan misi, tugas pokok dan fungsi,

data pendukung, kondisi kerja saat ini dan kondisi kerja yang

diinginkan.

BAB III : MASALAH DAN PEMECAHANNYA

Berisi tentang identifikasi dan analisis masalah, sasaran,

alternatif kegiatan dan langkah-langkah kegiatan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan Bab Penutup.

9

BAB II

GAMBARAN KEADAAN SEKARANG

A. Visi dan Misi

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun

2009, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan mempunyai visi 2013 -

2017.

1. Visi Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta :

Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung di DKI Jakarta.

2. Misi Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta :

Untuk menuju pada terwujudnya visi tersebut, misi yang harus

dilaksanakan adalah :

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan bangunan

gedung.

b. Meningkatkan pelayanan perizinan bangunan gedung yang informatif,

cepat, tepat dan transparan.

c. Mewujudkan sistem informasi pelayanan perizinan, pengawasan dan

penertiban bangunan gedung yang terintegrasi.

d. Melaksanakan peraturan bangunan gedung dengan mengutamakan

pembinaan, pengawasan dan penertiban.

e. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dan akuntabel.

10

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 47

Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan dan

Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dan PERDA Provinsi DKI

Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Bentuk

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI

Jakarta, serta kebijakan ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Struktur Organisasi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta

11

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Pengawasan

dan Penertiban Bangunan (DPPB) Provinsi DKI Jakarta adalah :

Tugas :

Melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan gedung.

Fungsi :

1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas

pengawasan dan penertiban bangunan;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan penertiban

bangunan;

3. Pemeriksaan, penelitian, penilaian dokumen rencana teknis

perencanaan bangunan termasuk bangunan gedung pelestarian;

4. Pemeriksaan, penelitian, penilaian teknis pelaksanaan bangunan

gedung termasuk bangunan gedung pelestarian, dan kesesuaian

pelaksanaannya;

5. Pemeriksaan, penelitian, dan penilaian dokumen pemeliharaan,

pengkajian teknis dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung

termasuk bangunan gedung pelestarian;

6. Pemeriksaan dan penilaian kelaikan dan persyaratan teknis bangunan

gedung pada tahap pemanfaatan termasuk bangunan gedung

pelestarian;

7. Pemberian pertimbangan teknis dan persyaratan bangunan gedung

menjadi bangunan gedung pelestarian;

12

8. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, pemeliharaan, dan

pembongkaran bangunan gedung;

9. Penegakan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan

bangunan gedung;

10. Penyediaan, penggunaan, dan pemeliharaan peralatan bongkar

bangunan gedung;

11. Pendataan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi bangunan

gedung;

12. Pembinaan dan pengembangan tenaga teknis di bidang bangunan

gedung;

13. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian rekomendasi, standarisasi

dan/atau perizinan bangunan gedung;

14. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi bangunan gedung;

15. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan

perawatan prasarana dan sarana pengawasan dan penertiban

bangunan;

16. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat

daerah;

17. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan

dinas pengawasan dan penertiban bangunan; dan

18. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

13

Sedangkan Seksi Pengawasan dan Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota

Administrasi Jakarta Selatan mempunyai tugas dan fungsi (tupoksi) :

1. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas P2B sesuai dengan lingkup

tugasnya ;

2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas P2B

sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Melaksanakan dan melaporkan kegiatan patroli teritorial lapangan ;

4. Melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan bangunan rumah tinggal;

5. Melaporkan hasil temuan pelaksanaan kegiatan membangun tanpa izin ke

Suku Dinas P2B ;

6. Mengusulkan dan melaksanakan penghentian pekerjaan pembangunan

tanpa izin untuk semua jenis bangunan dan untuk bangunan rumah tinggal

yang tidak sesuai izin ;

7. Melaksanakan kegiatan tindakan pembongkaran bangunan rumah tinggal

dan bangunan tanpa izin ;

8. Melaksanakan penyuluhan ketentuan pengawasan dan penertiban

bangunan sesuai lingkup tugasnya ;

9. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan teknis kepada petugas

Seksi Dinas P2B Kecamatan ;

10.Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas P2B yang berkaitan dengan tugas

Seksi Dinas P2B Kecamatan ; dan

14

11.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Dinas

P2B kecamatan.

C. Data Pendukung

Dalam mewujudkan pengawasan yang berkualitas, maka proses

pengawasan harus dilengkapi dengan berbagai elemen yang menunjang

keberhasilan berupa Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran yang ada,

serta sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah

ini :

Tabel-1.

Data Pegawai Menurut Tingkatan

Pendidikan

SMA D III S1 S2 S3 JumlahStatus

Jumlah 2 - 1 - - 3

Tabel-2.

Biaya Honorarium Tindakan Penertiban Rumah Tinggal

No Nama Instansi Jumlah orang Jumalah (Rp) Keterangan1 DP2B Kecamatan 2 2 Polsek 5 3 Koramil 5 4 Banpol 5 5 Trantib 5

Jumlah 22 3,000,000

15

Tabel-3.

Data Perangkat Teknologi Informasi

No Jenis Peringkat Jumlah Keterangan1 Personal Komputer 1 2 Laptop 3 Printer 1 Laser Jet4 Infokus 5 Sanner 6 Telephone 1 7 Faksimile 8 Internet

Jumlah 3

Berdasarkan data diatas kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM),

anggaran yang ada serta sarana dan prasarana pada saat ini masih sangat

kurang dengan demikian pegawai kurang dapat melaksanakan fungsinya

dengan baik dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan rumah tinggal

pada Seksi Pengawasan dan Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi

Jakarta Selatan.

Tidak sebandingnya antara SDM dengan beban kerja pada SEksi

P2B Kecamatan Jagakarsa tentunya berdampak terhadap melakukan

pengawasan pembangunan rumah tinggal di Kecamatan Jagakarsa . Dari

sebanyak 2 (dua) orang SDM di Seksi P2B Kecamatan Jagakarsa maka

perlu diadakan penambahan petugas lapangan dan melakukan pelatihan

fungsional pengawasan sebagai salah satu kompetensi dibawah kendali

Kepala Seksi P2B Kecamatan Jagakarsa.

16

Anggaran merupakan salah satu penopang manajemen, melalui

anggaran yang ada maka pelaksanaan kegiatandapat berjalan sehingga

tujuan organisasi dapat diwujudkan. Pada Seksi P2B Kecamatan dari tahun

ke tahun telah mengalami perubahan dengan paradigm baru yang tidak lagi

cost center melainkan revenue centre dengan kata lain penertiban secara

keseluruhan didasari pada aturan honor yang sudah ditetapkan.

Sarana dan prasarana sebagai elemen pendukung keberhasilan

pengawasan, meliputi sarana perangkat lunak (software) dan perangkat

keras (hard ware). Melalui perangkat ini pelaksanaan kegiatan bidang

pengawasan dapat berjalan, karena semua rangkaian proses pengawasan

dimulai dari melakukan operasi pembangunan rumah tinggal pengawasan

dengan melakukan penindakan secara dini terhadap bangunan yang tidak

memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk diarahkan melakukan

perizinan. Proses pengawasan sangat bergantung sekali kepada pola

tingkah laku masyrakat setempat (behavior).

D. Kondisi Kinerja Saat Ini

Untuk melihat kondisi kinerja saat ini dapat diuraikan melalui alur

proses pengawasan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta sesuai

Peraturan Gubernur No. 123 tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Perangkat Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dimulai

secara berjenjang. Pelaksanaan dimulai pada tahap awal pelanggaran

17

bangunan di tingkat kecamatan, tahap ini dimulai dengan adanya

pelanggaran bangunan rumah tinggal. Atas dasar usulan tersebut Seksi

P2B Kecamatan melakukan proses penghentian pekerjaan atau kegiatan

penyelenggaraan bangunan yang melanggar peraturan.

Perizinannya dengan meminta surat-surat berupa sertifikat tanah

(yang telah dilegalisir oleh notaris), bukti pembayaran PBB tahun berjalan

serta fotokopi KTP atas nama pemohon selanjutnya hasil pemeriksaan

dokumen-dokumen tersebut melalui Building Inspector (BI) akan meninjau

lokasi bangunan tersebut bersama unsur teknis kecamatan dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Advice Planning (tata kota).

Pada umumnya masyarakat cenderung melakukan pelanggaran

terhadap mendirikan bangunan. Hal tersebut bias juga terjadi karena

ketidaktahuan masayarakat itu sendiri atau adanya unsur melanggar

peraturan yang ada berupa ketentuan melarang membangun di bawah

tegangan tinggi (sutet), dekat dengan situ (bendungan), dan jalur hijau, serta

yang paling penting adalah garis sepadan bangunan maupun garis sepadan

jalan.

Apabila terjadi pelanggaran tersebut maka Seksi P2B Kecamatan

Jagakarsa melakukan penertiban dengan mengusulkan Surat Perintah

Penghentian Pekerjaan, Surat Penyegelan (SP), dan Surat Perintah

Pembongkaran (SPB) ke Sudin P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal

ini dapat dilihat pada Gambar-1 berikut dibawah ini :

18

Gambar - 1

Alur Pikir Proses Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Rumah Tinggal Pada Seksi P2B Kecamatan Jagakarsa

Kota Adminitrasi Jakarta Selatan

Sumber : Kecamatan Jagakarsa 2013

Proses pengawasan seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya

memang cukup panjang bila akan dibahas satu persatu, oleh sebab itu

bahasan hanya dibatasi pada saat proses pengawasan pembangunan

rumah tingggal dimulainya dengan melakukan pengawasan dan langkah-

langkah penertiban bangunan sesuai dengan pola pikir pengawasan dan

penertiban bangunan.

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini, hendak dicapai secara

umum adalah keadaan yang diinginkan berupa terwujudnya pengawasan


Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan secara optimal, hal

19

JUSTISI

AMBIL TINDAKAN

USULAN SP1, SP2, SP3, DAN

SEGEL DAN SPB

PENERTIBAN BANGUNAN

RUMAH TINGGAL

KEPUTUSAN MELALUI

DIMULAI DENGAN

JIKA TERJADI PELANGGARAN

ini belum tercapai dikarenakan terdapat 3 (tiga) kendala masalah pokok

yaitu :



rumah tinggal.


E. Kondisi Kinerja Yang Diinginkan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka program yang akan

ditingkatkan adalah pengawasan pembangunan rumah tinggal pada Seksi


Jakarta Selatan dapat terpenuhi.

Dengan menggunakan metode paket kerja terpadu kegiatan

dilaksanakan secara efektif dan efisien serta terarah berdasarkan atas

analisis masalah, sasaran dan pemilihan alternatif kegiatan. Beberapa

kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain : pelaksanaan Rencana Kerja

(Renja) yang bergantung pada adanya buku pedoman pelaksanaan

pengawasan yang detil/rinci yang mampu memberikan arahan bagi

pengawas lapangan tentang keterkaitan antara kegiatan yang dibolehkan

dan tidak boleh dan koordinasi yang intens dilakukan oleh Sudin P2B Kota

Administrasi Jakarta Selatan, Seksi P2B Kecamatan Jagakarsa, Kepolisian

20

Sektor Jagakarsa dan Satpol PP Kecamatan serta diperlukan aparat

pengawasan dan penertiban yang handal dan kompetensi serta metode

pengawasan yang tepat.

Tercapainya optimalisasi pengawasan pembangunan rumah tinggal

pada Seksi Pengawasan dan Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota

Administrasi Jakarta Selatan adalah masalah pokok yang merupakan

sasaran yang paling dominan. Hal ini dapat terwujud apabila :

1. Terwujudnya metode pengawasan pembangunan rumah tinggal yang

jelas.

2. Terciptanya pemahaman pegawai terhadap pengawasan pembangunan

rumah tinggal.

3. Terwujudnya kompetensi aparat pengawasan.

21

BAB III

MASALAH DAN PEMECAHANNYA

A. Identifikasi dan Analisis Masalah

Pada dasarnya masalah yang dihadapi merupakan kesenjangan yang

terjadi antara gambaran keadaan sekarang dengan keadaan yang

diinginkan. Melalui teknik analisis manajemen yaitu Pola Kerja Terpadu

(PKT), pengkajian masalah, penyebab dan penentuan sasaran dapat

dilakukan secara sistematis dengan mengkaji hubungan sebab akibat antara

masalah yang dihadapi dengan penyebab timbulnya masalah.

Agar permasalahan yang ada pada Kertas Kerja Perorangan ini dapat

dicarikan solusinya, maka perlu dilakukan identifikasi dari masalah yang ada.

Dalam melakukan identifikasi masalah digunakan analisis USG untuk

menentukan tingkat kegawatan (urgency), mendesaknya (seriousness) dan

pertumbuhannya (growth), yaitu belum optimalnya pengawasan


Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, dari analisis

tersebut maka teridentifikasi penyebab masalah sebagai berikut :



rumah tinggal.


22

Dari ketiga masalah tersebut dilakukan pembobotan menggunakan

skala likert untuk dicarikan penyebab masalah yang paling dominan dan

dijadikan sebagai prioritas masalah. Hasil pembobotan menggunakan

analisis USG dapat dilihat pada tabel-4 berikut ini.

Tabel-4.

USG Analisa Terhadap Masalah Pokok

NO MASALAHKriteria

Score KetU S G

1.Belum jelasnya metode pelaksanaan pembangunan rumah tinggal

4 4 5 13 II

2.Rendahnya pemahaman pegawai terhadap pengawasan pembangunan rumah tinggal

5 5 4 14 I

3.Belum memadainya kompetensi aparat pengawas

3 4 5 12 III

Keterangan :5 = sangat mempengaruhi4 = mempengaruhi3 = cukup mempengaruhi2 = kurang mempengaruhi1 = tidak mempengaruhi

Berdasarkan total nilai yang tertinggi, maka masalah pokok yang

dominan adalah rendahnya pemahaman pegawai terhadap pengawasan

pembangunan rumah tinggal. Masalah pokok yang dominan ini terjadi karena

disebabkan oleh beberapa masalah spesifik, yaitu :

1. Belum sesuainya beban kerja.

23

2. Belum adanya pedoman kerja pengawasan pembangunan rumah

tinggal.

3. Belum terpenuhinya tenaga pengawas dan penertiban lapangan.

Untuk memilih satu yang paling dominan dari ketiga masalah spesifik

tersebut juga digunakan teknik analisis USG, seperti pada tabel-5 berikut ini.

Tabel-5.

USG Analisa Terhadap Masalah Spesifik

NO MASALAHKriteria

Score KetU S G

1. Belum sesuainya beban kerja 4 5 5 14 II

2.Belum adanya pedoman kerja pengawasan pembangunan rumah tinggal

5 5 5 15 I

3.Belum terpenuhinya tenaga pengawas dan penertiban lapangan

3 4 3 10 III

Keterangan :5 = sangat mempengaruhi4 = mempengaruhi3 = cukup mempengaruhi2 = kurang mempengaruhi1 = tidak mempengaruhi

Berdasarkan total nilai yang tertinggi, maka masalah spesifik yang

dominan adalah belum adanya pedoman kerja pengawasan pembangunan

rumah tinggal. Untuk lebih jelasnya maka dapat pula digambarkan dengan

menggunakan pohon masalah seperti pada gambar-2 berikut ini.

24

Gambar - 2

P O H O N M A S A L A H (Pernyataan Negatif)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

25

Belum jelasnya metode pelaksanaan pembangunan rumah

tinggal

Rendahnya pemahaman pegawai terhadap

pengawasan pembangunan rumah

tinggal

Belum memadainya kompetensi aparat pengawas

Belum optimalnya pelaksanaan tugas pada Seksi Pengawasan dan Penertiban

Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Belum optimalnya pengawasan pembangunan rumah tinggal pada Seksi Pengawasan dan

Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Belum sesuainya beban kerja

Belum adanya pedoman kerja pengawasan

pembangunan rumah tinggal

Belum terpenuhinya tenaga pengawas dan penertiban lapangan

AKIBAT

SEBAB

a b c

a b c

1

4

2

3

Keterangan :

1. Masalah yang dihadapi adalah No.1 (masalah utama)

2. Penyebab masalah No. 1 adalah masalah pokok No. 2b (masalah pokok)

3. Penyebab masalah No. 2b adalah masalah spesifik No. 3b (masalah spesifik)

4. Akibat masalah No.1 adalah masalah No.4

B. Analisis Sasaran

Setelah melihat pohon masalah, maka untuk mengetahui hasil yang

diinginkan adalah dengan menggunakan pohon sasaran dengan cara

merubah pernyataan negatif menjadi pernyataan positif.

Adapun sasaran utamanya adalah terwujudnya pengawasan


Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Hal ini dapat dicapai atau direalisasikan melalui tiga sasaran pokok, yaitu :

1. Terwujudnya metode pengawasan pembangunan rumah tinggal yang

jelas.

2. Terciptanya pemahaman pegawai terhadap pengawasan pembangunan

rumah tinggal.

3. Terwujudnya kompetensi aparat pengawasan.

26

Sasaran pokok yang dominan dari ke tiga sasaran pokok tersebut

diatas terciptanya pemahaman pegawai terhadap pengawasan


Untuk mencapai sasaran pokok dominan tersebut, dapat dicapai atau

direalisasikan melalui tiga sasaran spesifik, yaitu :

1. Terwujudnya produktifitas kerja yang tinggi.

2. Terciptanya pedoman kerja pengawasan pembangunan rumah tinggal.

3. Terwujudnya tenaga pengawas dan penertiban lapangan.

Sasaran spesifik yang dominan dari ke tiga sasaran spesifik tersebut

diatas adalah terciptanya pedoman kerja pengawasan pembangunan rumah

tinggal. Untuk lebih jelasnya maka dapat pula digambarkan dengan

menggunakan gambaran pohon sasaran seperti pada gambar-3 berikut ini.

27

Gambar - 3

P O H O N S A S A R A N (Pernyataan Positif)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

28

Terwujudnya metode pengawasan

pembangunan rumah tinggal yang jelas

Terciptanya pemahaman pegawai terhadap pengawasan pembangunan rumah

tinggal

Terwujudnya kompetensi aparat

pengawasan

Terwujudnya pelaksanaan tugas pada Seksi Pengawasan dan Penertiban Kecamatan

Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Terwujudnya pengawasan pembangunan rumah tinggal pada Seksi Pengawasan dan


Terwujudnya produktifitas kerja yang

tinggi

Terciptanya pedoman kerja pengawasan

pembangunan rumah tinggal

Terwujudnya tenaga pengawas dan

penertiban lapangan

AKIBAT

SEBABa b c

a b c

1

4

2

3

Keterangan :

1. Masalah yang dihadapi adalah No.1

2. Penyebab masalah No. 1 adalah masalah pokok No. 2b

3. Penyebab masalah No. 2b adalah masalah spesifik No. 3b

4. Akibat masalah No.1 adalah masalah No.4

C. Alternatif Kegiatan

Berdasarkan hasil analisis sasaran, dimana telah ditentukan sasaran

spesifik yang dominan, yaitu terciptanya pedoman kerja pengawasan


Untuk mencapai hal tersebut, maka ada beberapa alternatif kegiatan yang

perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan/materi tentang pengawasan pembangunan rumah

tinggal.

2. Menyusun buku pedoman tentang pengawasan pembangunan rumah

tinggal.

3. Mengirimkan pegawai mengikuti bimbingan teknis.

Yang paling dominan dari ketiga alternatif kegiatan tersebut adalah

menyusun buku pedoman tentang pengawasan pembangunan rumah

tinggal. Untuk lebih jelasnya maka dapat pula dilihat pada tabel-6.

29

Tabel-6.

Pemilihan Alternatif Kegiatan Dengan Teori Tapisan

No AlternatifTapisan

TotalKontribusi Biaya Kelayakan

1

Mengumpulkan bahan/materi tentang pengawasan pembangunan rumah tinggal

4 4 3 11

2

Menyusun buku pedoman tentang pengawasan pembangunan rumah tinggal

5 4 4 13

3Mengirimkan pegawai mengikuti bimbingan teknis

4 3 3 10

Dari pemilihan alternatif penyelesaian masalah di atas dengan teori tapisan

maka nilai terbesar adalah alternatif no. 2 yaitu : menyusun buku pedoman

tentang pengawasan pembangunan rumah tinggal.

Dan uraian diatas, untuk meningkatkan kinerja pada Seksi Pengawasan dan

Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka

yang perlu dilakukan dapat digambarkan dengan menggunakan gambaran

pohon alternatif seperti pada gambar-4 berikut ini.

30

Gambar - 4

P O H O N A L T E R N A T I F

31

Terwujudnya pelaksanaan tugas pada Seksi Pengawasan dan Penertiban Kecamatan

Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Terwujudnya pengawasan pembangunan rumah tinggal pada Seksi Pengawasan dan


Mengumpulkan bahan/materi tentang

pengawasan pembangunan rumah

tinggal

Menyusun buku pedoman tentang pengawasan pembangunan rumah

tinggal

Mengirimkan pegawai mengikuti bimbingan teknis

Terciptanya pemahaman pegawai terhadap pengawasan pembangunan rumah tinggal

Terciptanya pedoman kerja pengawasan pembangunan rumah tinggal

a b c

Sasaran Umum :

Terciptanya pedoman kerja pengawasan pembangunan rumah tinggal

melalui penyusunan buku pedoman tentang pengawasan pembangunan

rumah tinggal.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Permasalahan sasaran dan alternative kegiatan telah diuraikan oleh

penulis, maka untuk tercapainya validasi sasaran dilakukan dengan

Membuat Matrik Kerja (MRK), paket kerja dan rekapitulasi biaya serta

penjadwalan.

1. Membuat Matrik Rincian Kerja (MRK) yang berisi sasaran, kegiatan,

paket kerja, pokok akhir dan penanggung jawab yang menggambarkan

SiABIDiBa dengan membuat sasaran khusus. Kegiatan dibuat dengan

diperhitungkan saat dimulai dan berakhirnya, jumlah biaya, tempat

kegiatan, menetapkan unit menjadi penanggung jawab dan penanggung

gugat. Matrik Rincian Kerja (MRK) tersebut selanjutnya dilengkapi

dengan pokok kerja, pokok akhir dan penanggungjawab pada setiap

pokok akhir.

2. Membuat paket kerja yang berisi uraian kerja, penanggung jawab dan

penanggung gugat, waktu dan biaya.

3. Membuat rekapitulasi waktu dan biaya diambil dari setiap paket kerja

32

yang telah dibuat.

4. Membuat penjadwalan kerja mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan

dan pengendalian.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan ditempuh kegiatan yaitu membuat

1 (satu) buah buku pedoman tentang pelaksanaan pengawasan rumah

tinggal selama 13 hari dari tanggal 1 Agustus 2013 s/d 19 Agustus 2013

dengan biaya sebesar Rp. 7.010.000,- (tujuh juta sepuluh ribu rupiah) dari

anggaran rutin Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota

Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dan

Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

33

Gambar- 5.

MATRIK RINCIAN KERJA

Pelaksanaan Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Rumah Tinggal Pada Seksi Pengawasan Dan Penertiban Kecamatan Jagakarsa

Kota Admnistrasi Jakarta Selatan

SASARAN KEGIATAN POKOK KERJA SIABIDIBA

34

PENANGGUNG JAWAB

Kasudin P2B

Kasubbag TU

Kasie P2B Anwar Yani Iin Heri Bendahara Jlh

NO POKOK AKHIR

1Pembentukan tim kerja

PK1 - PK1 PK1 PK1 PK1 - PK1 6

2Pengajuan anggaran PK2 - PK2 PK2 - PK2 - PK2 5

3Pembahasan materi PK3 - PK3 PK3 PK3 PK3 PK3 PK3 7

4Pengetikan draft - - PK4 PK4 PK4 - PK4- PK4 5

5Percetakan - - PK5 - PK5 PK5 PK5 PK5 5

6Pendistribusian PK6 - PK6 - PK6 - - PK6 4

7Pemantauan - - PK7 - PK7 - - - 2

8Penilaian - PK8 PK8 - - - - - 2

9Pelaporan - PK9 PK9 PK9 - - - - 3

JUMLAH 4 2 9 5 6 4 3 6

Tersedianya 1 (satu) buku pedoman tentang pelaksanaan pengawasan rumah tinggal selama 13 hari dari tanggal 1 Agustus 2013 s/d 19 Agustus 2013 dengan biaya sebesar Rp. 7.010.000,- (tujuh juta sepuluh ribu rupiah) dari anggaran rutin Sudin P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan oleh Seksi P2B Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Membuat 1 (satu) buah buku pedoman tentang pelaksanaan pengawasan rumah tinggal selama 13 hari dari tanggal 1 Agustus 2013 s/d 19 Agustus 2013 dengan biaya sebesar Rp. 7.010.000,- (tujuh juta sepuluh ribu rupiah) dari anggaran rutin Sudin P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan oleh Seksi P2B Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Persiapan

Pelaksanaan

Pengendalian

Tabel-7.

PAKET KERJA

Pokok Akhir : Pembentukan tim kerja

Penanggung Gugat : Kasie P2B

Paket Kerja : No. 1

Penyelesaian : 2 hari (23 Juli - 24 Juli 2013)

No Uraian KerjaPenanggung

JawabWaktu(Hari)

Biaya(Rp)

1. Membuat konsep surat tim kerja

Kasie P2B

2. Mengetik surat tim kerja Anwar

3.Memeriksa ketikan dan membubuhkan paraf pada hasil final

Kasie P2B

4.Menandatangani surat tim kerja

Kasudin

2 hari

5.

Menggandakan, penomoran dan penyebaran surat undangan kepada pegawai/pejabat terkait

Yani 100.000,-

6. Memimpin rapat tim Kasudin

7. Menyediakan snack 2 hr x15 [email protected]

Iin

300.000,-

8. Membuat notulensi rapat koordinasi

Anwar

9.Menyelesaikan administrasi keuangan

Bendahara

Jumlah 6 Orang 2 hari 400.000,-

35

Tabel-8.

PAKET KERJA

Pokok Akhir : Pengajuan anggaran


Paket Kerja : No. 2

Penyelesaian : 2 hari (25 Juli – 26 Juli 2013)


JawabWaktu(Hari)

Biaya(Rp)

1.Membuat rancangan anggaran biaya

Anwar

2. Penelitian usulan biaya Kasie 2PB

3. Mengirim usulan biaya ke Kasudin

Kasie P2B

4. Menyetujui usulan biaya Kasudin2 hari

5.Membuat usulan dana pencairan ke Kasubbag TU

Kasie P2B

6.Mengambil dan mencairkan dana dari pemegang kas

Iin


Bendahara 1.000.000,-

Jumlah 5 Orang 2 hari 1.000.000,-

36

Tabel-9.

PAKET KERJA

Pokok Akhir : Pembahasan materi


Paket Kerja : No. 3

Penyelesaian : 3 hari (29 Juli – 31 Juli 2013)


JawabWaktu(Hari)

Biaya(Rp)

1.Membuat konsep rencana kerja

Anwar

2. Mengetik surat undangan Anwar

3.Menandatangani surat undangan

Kasudin

4. Menggandakan dan penomoran surat

Iin

5. Mendistribusikan surat undangan

Yani

6. Menyiapkan daftar hadir Heri

7.Mengecek kehadiran anggota tim kerja dan narasumber

Heri

8. Mengecek kelengkapan materi kerja

Heri 3 hari

9. Memimpin rapat Kasie P2B

10. Membayar honorarium tim 4 x 50.000

Yani 200.000,-

11. Menyediakan snack 3 hr x 7 [email protected]

Yani 210.000,-


Bendahara


37

Tabel-10.

PAKET KERJA

Pokok Akhir : Pengetikan draft


Paket Kerja : No. 4

Penyelesaian : 10 hari (1 Agustus - 14 Agustus 2013)


JawabWaktu(Hari)

Biaya(Rp)

1.Membuat konsep buku pedoman

Kasie P2B1 hari

2. Mengetik konsep buku pedoman

Anwar 1 hari

3. Mengedit buku pedoman Anwar1 hari

4.Memeriksa dan mengoreksi konsep buku pedoman

Heri 2 hari

5.Mengetik hasil koreksi buku pedoman

Heri

6.

Menggandakan dan mendistribusikan konsep buku pedoman kepada anggota tim

Yani 750.000,-

7. Memeriksa hasil koreksi dan masukan tim

Kasie P2B 1 hari

8. Memperbaiki konsep buku pedoman berdasarkan masukan koreksi tim

Kasie P2B

9. Mengetik draft akhir buku pedoman

Heri 2 hari 500.000,-

10. Memeriksa draft akhir buku pedoman

Kasie P2B 1 hari

11. Menyelesaikan administrasi keuangan

Bendahara 1 hari


38

Tabel-11.

PAKET KERJA

Pokok Akhir : Percetakan


Paket Kerja : No. 5

Penyelesaian : 2 hari (15 Agustus – 16 Agust 2013)


JawabWaktu(Hari)

Biaya(Rp)

1.Menghubungi percetakan

Heri

2. Memeriksa lay out Kasie P2B3. Menyetujui lay out Kasie P2B

4.Mengirim dokumen ke percetakan

Yani2 hari

5.Mengambil hasil cetakan

Yani

6. Membayar percetakan Iin 3.000.000,-


Bendahara


39

Tabel-12.

PAKET KERJA

Pokok Akhir : Pendistribusian


Paket Kerja : No. 6

Penyelesaian : 1 hari (19 Agustus 2013)


JawabWaktu(Hari)

Biaya(Rp)

1.Menerima dokumen hasil cetakan

Kasie P2B

2.Membuat hasil cetakan dan usulan pendistribusian ke Kasudin

Kasie P2B

3.Menyetujui hasil laporan dan pendistribusian dokumen

Kasudin 1 hari

4.Mendistribusikan dokumen prosedur SOP tentang pengawasan

Yani 200.000,-


Bendahara


40

Tabel-13.

PAKET KERJA

Pokok Akhir : Pemantauan


Paket Kerja : No. 7

Penyelesaian : 20 hari (23 Juli – 19 Agust 2013)


JawabWaktu(Hari)

Biaya(Rp)

1.Menentukan waktu pemantauan

Kasie P2B

2.Melaksanakan pencatatan

Yani

3. Mengolah hasil pencatatan

Kasie P2B

4. Pengetikan hasil pemantauan

Yani20 hari

5. Menandatangani hasil pemantauan

Kasie P2B

6. Melaporkan hasil pemantauan

Kasie P2B

Jumlah 2 Orang 20 hari

41

Tabel-14.

PAKET KERJA

Pokok Akhir : Penilaian


Paket Kerja : No. 8

Penyelesaian : 20 hari (23 Juli – 19 Agust 2013)


JawabWaktu(Hari)

Biaya(Rp)

1. Mempelajari hasil pemantauan

Kasie P2B

2. Melakukan uji petik ke lapangan

Kasie P2B

3. Mengecek waktu pelaksanaan

Kasie P2B 20 hari

4.Mengidentifikasi hambatan dan penyimpangan

Kasie P2B

5. Mengadakan koreksi bila ada penyimpangan

Kasubbag TU

6.Mengendalikan pelaksanaan di lapangan

Kasubbag TU


42

Tabel-15.

PAKET KERJA

Pokok Akhir : Pelaporan


Paket Kerja : No. 9

Penyelesaian : 22 hari (23 Juli- 21 Agust 2013)


JawabWaktu(Hari)

Biaya(Rp)

1.Menyiapkan bahan laporan

Kasie P2B

2.Membuat konsep laporan

Kasie P2B

3. Mengetik draft laporan Anwar

4. Meneliti (editing) draft laporan

Kasie PB 22 hari

5. Mengetik laporan final Anwar

6. Meneliti ketikan laporan final

Kasie P2B

7. Menandatangani laporan final

Kasubbag TU

8. Mengirim Laporan finalKasubbag TU


43

Tabel-16.

REKAPITULASI BIAYA

Pelaksanaan Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Rumah Tinggal Pada

Seksi Pengawasan Dan Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota Admnistrasi Jakarta Selatan

NO URAIAN KERJABIAYA(Rp.)

1 Pembentukan tim kerja Rp. 400.000,-

2 Pengajuan anggaran Rp. 1.000.000,-

3 Penyusunan materi Rp. 410.000,-

4 Pengetikan draft Rp. 1.250.000,-

5 Percetakan Rp. 3.000.000,-

6 Pendistribusian Rp. 200.000,-

7 Pemantauan -

8 Penilaian -

9 Pelaporan -

JUMLAH Rp. 7.010.000,-

44

Gambar-6.

Penjadwalan Pelaksanaan Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Rumah Tinggal Pada Seksi Pengawasan Dan

Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota Admnistrasi Jakarta Selatan

NO

Waktu

Bulan Juli 2013

Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


2Pengajuan anggaran

3Penyusunan materi

4Pengetikan draft

5 Percetakan

6 Pendistribusian

7 Pemantauan

8 Penilaian

9 Pelaporan

Gambar-7.

45

Penjadwalan Pelaksanaan Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Rumah Tinggal Pada Seksi Pengawasan Dan

Penertiban Kecamatan Jagakarsa Kota Admnistrasi Jakarta Selatan

NO

Waktu

Bulan Agustus 2013

Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


2Pengajuan anggaran

3Penyusunan materi

4Pengetikan draft

5 Percetakan

6 Pendistribusian

7 Pemantauan

8 Penilaian

9 Pelaporan

46

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai Bab III Kertas Kerja Perorangan

(KKP) ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Belum optimalnya pengawasan pembangunan rumah tinggal pada Seksi

P2B Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan karena belum

tersedianya tenaga pengawas lapangan yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan pengawasan.

Untuk membentuk pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien,

maka salah satu pemecahannya adalah dengan melakukan penyusunan buku

pedoman pelaksanaan pengawasan rumah tinggal pada Seksi P2B Kecamatan

Jagakarsa Kota Admisitrasi Jakarta Selatan.

Dengan demikian diharapkan melalui penyusunan buku pedoman

pelaksanaan pengawasan rumah tinggal akan menjadikan pelaksanaan

pengawasan menjadi efektif dan efisien sesuai kebutuhan yang diinginkan.

47

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pengawasan

Pelaksanaan Kegiatan Membangun di Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 24

Desember 2008 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan

Gedung.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.123 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan dan Penertiban

Bangunan.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.128 Tahun 2012 tentang Sanksi

PElanggaran PEnyelenggaraan Bangunan Gedung.

Modul Diklatpim IV “Kertas Kerja Perorangan (KKP)” Lembaga Administrasi

Negara Republik Indonesia Tahun 2008.

Modul Diklatpim IV “Pola Kerja Terpadu (PKT)” Lembaga Administrasi Negara

Republik Indonesia Tahun 2008

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Kertas Kerja

Perorangan, Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan, Modul

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkt IV.

48

ISI HERI - 2013.doc

Documents