Library Manager
DateSignature
BUKU KEGIATANPROGRAM PENDIDIKAN KEPANITRAAN KLINIK
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGALUntuk Memenuhi Sebagai
Syarat
Mengikuti Ujian Akhir Kepanitraan Klinik
Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
Oleh:IRWAN MUHAEIMIN H.M.
N 111 12 004Pembimbing Klinik:
dr. Annissa Anwar Muthaher, S.H, M.Kes, Sp.F
Supervisor:
dr. Annissa Anwar Muthaher, S.H, M.Kes, Sp.FDIBAWAKAN DALAM
RANGKA TUGAS KEPANITERAAN KLINIKBAGIAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN
MEDIKOLEGAL
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2014
BAB I
PENDAHULUANKematian di penjara yaitu kematian yang terjadi di
penjara atau fasilitas tahanan lainnya, termasuk kematian yang
terjadi selama pemindahan/ transfer ke/ dari penjara/ fasilitas
tahanan lainnya, atau difasilitas kesehatan mengikuti pemindahan
dari penjara.Di Indonesia jumlah kematian narapidana dan tahanan di
penjara mengalami peningkatan pada tahun 2009. Total 778 orang
meninggal di rumah tahanan dan lernbaga pemasyarakatan sepanjang
tahun 2009. Jumlah tersebut terdiri atas 514 narapidana dan 264
tahanan. Jumlah tersebut meningkat dari jumlah tahun 2008 yang
berjumlah 750 orang meninggal di penjara, terdiri dan 548
narapidana dan 202 tahanan.
Penyebab kematian tahanan dan narapidana di penjara ini
bermacam-macam. Mulai dari masalah kelebihan kapasitas penjara
hingga penyakit. Terdapat 509 orang meninggal pada masa tinggal
satu hingga enam bulan di penjara, terdapat 166 orang meninggal
dengan masa tinggal tujuh hingga 12 bulan dalam penjara. Sebanyak
103 orang meninggal dengan masa tinggal lebih dari 1 tahun.Catatan
kematian individu yang dikumpulkan oleh Death in Custody Reporting
Act of 2000 menerangkan bahwa di Amerika Serikat, antara tahun
2001-2004, penjara negara otoritas nasional melaporkan total 12.129
kematian tahanan negara ke Deaths in Custody Reporting Program
(DCRP). Sembilan dari 10 kematian (89%) akibat kondisi medis, bunuh
diri (6%), pembunuhan (2%), alkohol (1%), obat (1%), dan cedera
(1%).Diantara kematian tahanan negara setengahnya adalah hasil dari
penyakit jantung dan kanker, dua pertiga melibatkan narapidana usia
45 tahun atau lebih, sisanya adalah hasil dari masalah medis yang
hadir pada saat penerimaan. Perbandingan angka kematian menunjukkan
tahanan pria memiliki tingkat kematian 72% lebih tinggi dan tahanan
perempuan.
Berdasarkan uraian di atas mengenai angka kematian tahanan di
penjara, maka perlu diketahui hal-hal yang berkaitan dengan
kematian tahanan dalam penjara, mulai dari penyebab kematian,
penanganan tahanan yang meninggal, dan pemeliharaan kesehatan
tahanan.BAB II
TINJAUAN PUSTAKAA. TERMINOLOGI4,5Mati di penjara berasal dari
Royal Cominision into Aboriginal Deaths in Custody (RCIADIC),
yaitu:a. Death in prison custodyAdalah kematian yang terjadi di
penjara atau fasilitas tahanan lainnya, termasuk kematian yang
terjadi selama pemindahan/ transfer ke/ dan penjara/ fasilitas
tahanan lainnya, atau di fasilitas kesehatan mengikuti pemindahan
dari penjara.b. Death in police custodyDibagi menjadi dua kategori
utama, antara lain:a. Kategori 11) Kategori 1a: Kematian dalam
institutional setting (misalnya kantor polisi, mobil polisi, rumah
sakit selama pemindahan dan atau ke institusi/ mengikuti pemindahan
dan institusi).2) Kategori lb: Kematian lainnya dalam operasi
polisi dimana petugas mempunyai kontak erat, termasuk kematian yang
berhubungan dengan pengejaran dan penembakan oleh polisi. Tidak
termasuk pengepungan dengan parameter yang telah ditetapkan tetapi
petugas tidak memiliki kontak dekat dengan orang yang dapat
mengontrol tindakan seseorang.
b. Kategori 2: Kematian lain selama operasi polisi termasuk
pengepungan dan kasus dimana petugas berusaha menahan
seseorang.
B. HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN DAN PENJAGA TAHANANPemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 tentang
syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan
tanggung jawab perawatan tahanan.1. Hak dan kewajiban perawat
tahanan (pasal 3 dan 4)a. Berwenang melakukan penerimaan,
pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan.b. Berwenang
mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/ Cabang RUTAN.c.
Berwenang melakukan pelayanan dan pengawasan.d. Berwenang
menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang
rnelanggar peraturan tata tertib.e. Bertugas melaksanakan program
perawatan, menjaga agar tahanan tidak melarikan diri dan membantu
kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
pengadilan.
f. Wajib memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia,
asas praduga tak bersalah dan asas pengayoman, persamaan perlakuan
dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan
martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan
dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hak seorang tahanana. Hak untuk beribadah (pasal 11-13)
b. Hak perawatan jasmani dan rohani (pasal 14-19)c. Hak mendapat
pendidikan dan pengajaran (pasal 20)d. Hak mendapat pelayanan
kesehatan dan makanan (pasal 21-33)e. Hak untuk memberikan keluhan
(pasal 34)f. Hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa
(pasal 35-36)g. Hak untuk mendapatkan kunjungan (pasal 37-40)h.
Hak-hak lain seperti hak politik dan keperdataan sesuai
undang-undang yang berlaku (pasal 41)
3. Kewajiban seorang tahanana. Wajib mengikuti program dan
perawatan (pasal 9-10)b. Wajib mengikuti bimbingan dan pendidikan
agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.c. Wajib
mematuhi tata tertib RUTAN/ Cabang RUTAN atau LAPAS/ Cabang LAPAS
selama mengikuti program perawatan.C. KLASIFIKASI KEMATIAN DI
PENJARAMati di penjara dibagi menjadi dua kategori dan
didefinisikan sebagai benkut:71. Kategori 1: Seseorang meninggal
ketika ditahan di kantor polisi atau tempat lainnya (kecuali di
dalam pengadilan setelah didakwa), ketika ditahan sementara di
kepolisian, ketika di rumah sakit atau mobil polisi.2. Kategori 2:
Seseorang meninggal ketika sudah berada ditangan polisi maupun
akibat tindakan polisi dalam usaha pengejaram/ penangkapan/
menjalankan tugasnva, termasuk ketika seorang suspek meninggal saat
di wawancara walaupun belum ditahan, berusaha melankan diri, sudah
ditahan, berada dalam pengepungan.D. PENYEBAB KEMATIAN TAHANAN1.
Penyebab kematian berdasarkan pelanggaran terhadap hak asasia.
Merupakan eksekusi langsung tanpa diadili.b. Disebabkan akibat
penyiksaan.c. Disebabkan karena kondisi penjara yang buruk dan
pengabaian akan kondisi kesehatan narapidana.
d. Disebabkan akibat penggunaan kekerasan yang berlebihan2.
Penyebab kematian yang perlu dicurigaiPenyebab alami, penyakit atau
kecelakaan yang dapat menutupi fakta pelanggaran hak asasi
manusia.3. Asfiksia traumatik
Seringkali terjadi ketika petugas gagal dalam menguasai tahanan.
Terjadi akibat asfiksia traumatik yang disebabkan kompresi dada dan
menghalangi gerak pernapasan.114. Penguncian lengan dan memegang
leherBahaya yang terjadi adalah kompresi dan depan atau samping
leher dan kematian dapat terjadi baik karena reflek vagus atau
karena iskemia serebri saat terjadi kompresi karotis, atau asfiksia
karena obstruksi jalan napas.5. Trauma tumpulDapat terjadi karena
penggunaan kepalan tangan, siku, kaki, atau penggunaan senjata.
Pukulan pada samping leher dapat menimbulkan refleks cardiac arrest
atau perdarahan subaraknoid akibat kerusakan pembuluh darah
vertebrobasiler. Pukulan pada perut juga dapat menimbulkan
perdarahan intraperitoneal yang terjadi karena robeknya
mesentrium.6. Kadar alkohol yang meningkatKadar alkohol diatas 350
mg per 100 ml darah dapat menyebabkan peningkatan resiko koma dan
depresi pusat pernapasan.7. Bunuh diriBunuh diri di penjara
biasanya dilakukan dengan cara gantung. Alasan tahanan untuk
mengakhiri hidupnya bisa karena mengalami kekerasan di penjara atau
gangguan psikiatri.8. Kematian alami karena penyakitBiasanya karena
akibat penyakit kardiovaskular. Penyakit diabetes, epilepsi, dan
asma potensial menyebabkan kematian mendadak atau tidak terduga.9.
Sudden In-Custody Death SyndromeKombinasi keberadaan delirium
tereksitasi dikombinasikan dengan faktor lain yaitu alkohol atau
penggunaan obat-obatan, kondisi fisik dari tahanan, dan kekerasan
fisik yang dapat mencetuskan kondisi berpotensi fatal yang dikenal
sudden in-custody death syndrome. Salah satu bentuknya adalah
:Restraint asphyxia atau asfiksia posisiKematian akibat asfiksia
yang terjadi saat posisi prone atau hog-tied yang dapat menimbukan
gangguan pernapasan.
Gambar1. Posisi prone dan hog-tiedPada posisi ini dapat menekan
pernapasan dan menyebabkan terganggunya fungsi jantung pada pasien
yang mengalami kejang. E. GAGGUAN KESEHATAN YANG DAPAT DI ALAMI
SEORANG TAHANAN DIDALAM PENJARA
1. HIV/ AIDS2. Tuberculosis (TB)3. Penyalahgunaan Obat-obatan4.
Gangguan kesehatan mental5. Womens health6. Co-morbidity and mental
health7. Young offenders8. OvercrowdingF. PERAWATAN
TAHANANBerdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 1999, perawatan tahanan di RUTAN/ Cabang RUT AN atau LAPAS/
Cabang LAPAS atau di tempat tertentu bertujuan antara lain untuk:1.
Memperlancar proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun
pada tahap penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan.2.
Melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak kejahatan
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan.3.
Melindungi pelaku tindak pidana dan ancaman yang mungkin akan
dilakukan oleh keluarga korban atau kelompok tertentu yaitu terkait
dengan tindak pidana yang dilakukan. Program perawatan tahanan akan
berakhir dengan sendirinya apabila tahanan yang bersangkutan telah
mendapat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap. Sedangkan bagi tersangka yang dijatuhi pidana,
pembinaan lebih lanjut akan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan
sebagai proses akhir dan sistem pemidanaan. Dengan adanya berbagai
tempat tenentu yang digunakan sebagai tempat penahanan dan tempat
tersebut belum ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara, maka agar
perawatan tahanan tidak diterlantarkan, maka pelaksanaan wewenang,
tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan dalam Peraturan
Pemerintah ini dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan
penahanan. Apabila tahanan yang bersangkutan diserahkan ke Rumah
Tahanan Negara, maka tanggung jawab perawatannya ada pada Kepala
Rumah Tahanan Negara dan tanggung jawab yuridisnya ada pada pejabat
yang memerintahkan penahanan. Isi dari Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 58 tahun 1999 mengenai perawatan tahanan
sebagai berikut :Ketentuan umum perawatan tahananPasal 1Dalam
Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1) Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang
dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan2) Pengeluaran
tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN)3) Tahanan adalah
tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/ Cabang RUT
AN.4) Petugas RUTAN/ Cabang RUTAN adalah Petugas Pemasyarakatan
yang diberi tugas untuk melakukan perawatan5) Tahanan di RUTAN/
Cabang RUTAN.6) Menteri adalah Menteri yang lingkup, tugas dan
tanggung jawabnya meliputi bidang Perawatan Tahanan.Pasal 4
1) Kepala RUTAN/ Cabang RUTAN, Kepala LAPAS/ Cabang LAPAS dan
pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas RUTAN/
Cabang RUTAN, LAPAS/ Cabang LAPAS dan tempat penahanan tertentu
bertugas :a. Melaksanakan program perawatan;b. Menjaga agar tahanan
tidak melarikan diri; danc. Membantu kelancaran proses penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.2) Pejabat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib
memperhatikan :a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;b. Asas
praduga tak bersalah; danc. Asas pengayoman, persamaan perlakuan
dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan
martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan
dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.1. Perawatan
tahanana. Bagian Pertama Penerimaan
Pasal 51) Setiap penerimaan tahanan di RUTAN/ Cabang RUTAN,
LAPAS/ Cabang LAPAS atau tempat tertentu wajib:a) Didaftarb)
Dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat
yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan yang
bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.2) Penerimaan
tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi tahanan
sipil.b. Bagian Kedua Pendaftaran
Pasal 61) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf a meliputi:a) Pencatatanb) Surat perintah atau surat
penetapan penahananc) Jati dirid) Barang dan uang yang dibawa.e)
Pemeriksaan kesehatanf) Pembuatan pasphotog) Pengambilan sidik
jarih) Pembuatan Berita Acara Serah Terima Tahanan.
2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus
dilakukan dalam buku register yang disediakan sesuai dengan tingkat
pemeriksaannya.c. Bagian ketiga penempatanPasal 7Penempatan tahanan
ditentukan berdasarkan penggolongan:1) Umur2) Jenis kelamin3) Jenis
tindak pidana4) Tingkat pemeriksaan perkara5) Untuk kepentingan
tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.d. Bagian
keempat tata cara penerimaan, pendaftaran dan penempatanPasal
8Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, pendaftaran
dan penempatan tahanan di RUTAN/ Cabang RUTAN, LAPAS/ Cabang LAPAS
dan tempat tertentu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.e.
Bagian kelima program perawatan
Pasal 9Perawatan tahanan meliputi perawatan jasmani dan rohani
yang dilaksanakan berdasarkan program perawatan.
Pasal 101) Program perawatan bagi tahanan harus sesuai dengan
bakat, minat, dan bermanfaat bagi tahanan dan masyarakat.2) Program
perawatan bagi tahanan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) jam
sehari.3) Program perawatan tahanan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.2. Berakhirnya Masa Perawatan TahananPasal 481)
Perawatan tahanan berakhir karena:a. Adanya putusan hakim yang
membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.b.
Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap
terdakwa telah diaksekusi untuk menjalani pidana di LAPAS.c. Masa
penahanan habis atau perpanjangan penahanannya telah habis.d.
Meninggal dunia.2) Tahanan yang telah berakhir masa perawatannya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:a. Dikeluarkan dari
RUTAN/ Cabang RUTAN atau LAPAS/ Cabang LAPAS.b. Dicatat dalam buku
register.c. Diambil sidik jarinya.3) Pencatatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:a. Putusan hakim yang
membebaskan atau melepaskan terdakwa, putusan hakim yang
menjatuhkan pidana.b. Terdakwa diperintahkan menjalani pidana,
Keputusan Kepala RUTAN/ Cabang RUTAN atau LAPAS/ Cabang LAPAS.c.
Yang membebaskan terdakwa atau surat keterangan kematian yang
dibuat oleh dokter.
d. Jati diri.
e. Berita acaraG. Memonitor Kematian Dalam PenjaraMemonitor
adalah observasi jangka panjang dan analisis tentang situasi hak
asasi di sebuah negara atau wilayah. Tiga langkah utama dalam
memonitor kematian dalam penjara:101. Mengumpulkan informasi hukum,
situasi politik, kriminalitas, dll2. Mencatat dan menindak lanjuti
tuduhan terhadap individu yang mengalami kematian dalam penjara3.
Analisa informasi dan tuduhan dan mengidentikasi pola.
1. Mengumpulkan informasi umuma. Hukum dan data kelembagaan1)
Apakah undang-undang yang mengatur perlindungan tahanan dalam
segala bentuk penahanan dan aturan untuk perlakuan terhadap
tahanan?2) Apakah ada kode etik bagi polisi atau militer pasukan
yang mengatur mengenai perlakuan terhadap tahanan? Apakah yang
dimaksudkan oleh kode sebenarnya?3) Apakah polisi atau kekuatan
militer mendapatkan pelatihan? Jenis pelatihan?4) Apa saja rantai
komando?b. Informasi politik1) Lacak pernyataan yang dibuat oleh
pejabat pemerintah tentang penyiksaan dan kematian dalam tahanan.2)
Simpan semua catatan tentang kasus individu, dugaan atau komentar
umum tentang tahanan pada umumnya.
c. Informasi sosial
1) Melalui pemantauan media, mampu mencari tahu tentang perasaan
masyarakat umum terkait tahanan dan kriminalitas.2) Apakah
masyarakat atau media boleh melakukan panggilan untuk pengobatan
yang lebih berat terhadap tahanan?d. KriminalitasMelacak informasi
tentang kriminalitas :1. Apakah terdapat peningkatan atau
penurunan?2. Apakah tindakan kriminal utama?3. Apakah dakwaannya?
Hukumannya?2. Catatan dan tindak lanjut kasus individuMozambican
League for Human Rights melakukan investigasi terhadap tahanan di
Mozambik. Kisah tahahan yang disiksa hingga meninggal oleh petugas
polisi adalah hal yang umum di Mozambik. Sejak didirikan,
Mozambican League for Human Rights mendokumentasikan berbagai
kasus-kasus dan dalam banyak hal pelakunya telah dihukum.Adapun
berdasarkan pengalaman sebelumnya Mozambican League for Human
Rights mengetahui berdasarkan pengalaman sebelumnya, bahwa: 1.
Kematian di penjara adalah hal umum, dan 2. Kekebalan hukum adalah
lazim. Melalui organisasi atau tindakan memonitor hak asasi manusia
dapat dicapai kesimpulan dengan mengidentifikasi dan menindak
lanjuti semua kasus yang menjadi perhatian mereka. Untuk
memfasilitasi tugas tersebut, disarankan merancang formulir untuk
mencatat kasus dugaan kematian dalam tahanan.3. Identifikasi
PolaMelalui identifikasi pola akan memungkinkan untuk mendapatkan
gambaran situasi secara keseiuruhan tentang kematian tahanan yang
bersangkutan dan membantu anda di masa depan. Pola yang berkaitan
dengan kematian tahanan adalah :a. Pola identitas yang kebanyakan
kematian dalam tahanan adalah anggota dari:1) Partai politik
tertentu2) Bidang sosial tertentu3) Kelompok etnis4) Kelompok
agama5) Dugaan pidanab. Apakah sebagian besar kasus kematian dalam
tahanan didahului oleh kesamaan terjadinya peristiwa :1)
Undang-undang baru2) Deklarasi suatu keadaan darurat3) Pemilihan
umum4) Pengumuman rapat atas permintaan otorisasi5) Pertemuan6)
Demonstrasi, kerusuhan7) Intimidasi dan atau ancaman kematianc.
Pola lokasi kematian :1) Penjara khusus2) Barak militer khusus3)
Pusat penahanan rahasiad. Pola identitas para tersangka :1) Petugas
keamanan khusus2) Penjara khusus3) Cabang keamanan4) Peringkat
serupae. Pola penyebab dan cara kematian :1) Luka tembakan2)
Penyiksaan3) Kurangnya obat-obatan dan perawatan medisf. Pola musim
kematianInisalnya musim panas atau musim hujan yang ditandai dengan
kelaparan, peningkatan malaria atau TB diseluruh negara.
Respon pemerintah untuk kasus dugaan kematian dalam penjara
:
1) Penolakan pengembalian jenazah pada keluarga2) Ketiadaan
investigasi yang independen dan tidak memihak3) Ketiadaan otopsi4)
Prosedur otopsi dan investigasi tidak memenuhi standar
internasional5) Tidak ada penangkapan, pencobaan, atau penilaian.H.
PENANGANAN TAHANAN YANG MENINGGAL DI PENJARA1. Pemeriksaan
sistematik post-mortem kepada semua tahanan yang meninggal atau
baru saja dibebaskan karena alasan apapun.2. Semua pemeriksaan
post-mortem dilakukan oleh patologis forensik yang sesuai dengan
standar internasional.
3. Apapun kasus kematian dalam tahanan:a. Mintakan investigasi
secara mandiri dan netralb. Mintakan pemeriksaan autopsi yang
dilakukan secara terpisahc. Memberitahukan keluarga tentang hak
mereka; yakinkan mereka untuk melakukan pemeriksaan post-mortemd.
Hindari pemakaman dini terhadap jenazah
e. Yakinkan mereka untuk mengembalikan jenazah kepada
keluarga.f. Berkas pembuktian4. Pernyataan atau isu5. Otorisasi
untuk investigasi tempat tahananI. PENCEGAHAN KEMATIAN1. Akses
terhadap tahanan, tanyakan kepada mereka apakah terdapat akses
untuk mendupatkan obal dan pelayanan kesehatan.
2. Lakukan kampanye untuk peningkatan kondisi tahanan (sesuai
dengan Peraluran Standar Minimum mengenai Perlakuan terhadap
Tahanan (United Nation Standard Ininimum Rules for the Treatment of
Prisoners)).
3. Minta semua tahanan ditahan dipusat tahanan resmi.4. Minta
daftar semua tempat penahanan resmi dipublikasikan.
5. Mendirikan badan independen yang bertangung jawab untuk
mengunjungi tempat tahanan secara regular, yang akan
merekomendasikan untuk meningkatkan kualitas penjara.
Selain strategi pencegahan di atas, dapat juga dilakukan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:1. Pelatihan medis untuk petugas
keamanan.2. Pelatihan terhadap keadaan darurat, sehingga petugas
dapat mengidentifikasi gejala awal sehingga mereka dapat segera
menghubungi dokter atau paramedis. Yang perlu diperhatikan adalah
frekuensi nadi, warna (bibir, wajah, dan mata) dan pemeriksaan
refleks. Mampu melakukan pemeriksaan fisik dini yaitu temperatur
dan tekanan darah, mengenal berbagai tingkat kesadaran sehingga
perlu dibekali keterampilan medis darurat kepada petugas.3.
Akomodasi disertai fasilitas medis yang mampu menangani tahanan
yang mengalami mabuk, obat-obatan atau trauma minor.4. CCTV dapat
membantu petugas untuk mengetahui tanda bahaya, dan penempatan
lebih bermanfaat bila dipasang pada sel tahanan yang beresiko
dibandingkan pada koridor.BAB IIIPENUTUPA. KesimpulanKematian di
penjara yaitu kematian yang terjadi di penjara atau fasilitas
tahanan lainnya, termasuk kematian yang terjadi selama pemindahan/
transfer ke/ dari penjara/ fasilitas tahanan lainnya, atau
difasilitas kesehatan mengikuti pemindahan dari penjara.Meski
seorang tahanan di dalam pengawasan polisi, bukan berarti seorang
tahanan tidak memiliki hak apapun. Peraturan Pemerintah nomor 58
Tahun 1999 berisi tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan
wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan.Kematian
tahanan dapat dibedakan menjadi alami dan tidak alami, terdapat
pelanggaran terhadap hak asasi dan tidak. Beberapa penyebab antara
lain karena penyakit, bunuh diri, kecelakaan, pembunuhan,
kekerasan, over dosis obat, gantung, senjata api, dan kematian
mendadak.Penanganan terhadap kematian tahanan adalah dengan
pemeriksaan sistematik post mortem, semua pemeriksaan post mortem
dilakukan oleh patologi forensik, pemeriksaan otopsi, hindari
pemakaman dini, investigasi tempat tahanan dan lokasi
kematian.Upaya pencegahan kematian tahanan dapat dilakukan dengan
akses terhadap tahanan, peningkatan kondisi tempat tahanan, tahanan
ditahan di pusat tahanan resmi. Minta daftar semua tempat penahanan
resmi, dan mendirikan badan independen yang bertanggung jawab untuk
mengunjungi tempat tahanan secara reguler.DAFTAR PUSTAKA1. Kematian
di penjara. Diunduh dari www.vivanews.com.2. Arti kata Indonesia.
Diunduh dan www.artikata.com3. Departemen Pendidikan Nasional.
Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa. Jakarta: Gramedia;
2008.4. Institute for Criminal Justice Reform. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999. Diunduh dari
www.icjr.or.id.5. Callamard, Agnes et al. Monitoring and
investigating death in custody. Amnesty International and CODESRIA.
Amsterdam. 2000. Diunduh dari www.amnesty.nl6. WHO. Prisons and
health. Diunduh dari www.euro.who.int.7. Budiayanto Arif.,Widiatama
W., Sudiono S.,dkk. Ilmu kedokteran Forensik. Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia. 1997