INTISARI HUKUM ACARA PERDATA GUGATAN PERWAKILAN …...Alat Bukti Jenis alat Bukti pada Hukum Acara Perdata* Hukum Acara Peradilan Perdata Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg / 164

INTISARI HUKUM ACARA PERDATA

& GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Disusun dalam rangka pelaksanaan small class pada Rangkaian Pelatihan Peradilan Semu (RPPS)

Fakultas Hukum Universitas Udayana

2016

Arahan Materi

• Konsep Hukum Acara Perdata

• Pengaturan Gugatan Class Action

• Konsep Gugatan Class Action

• Karakteristik Gugatan Class Action

• Syarat/Prosedur Pengajuan Gugatan Class Action

• Potensi Pengembangan Kasus Class Action

SISTEMATIKA MATERI HUKUM ACARA PERDATA

• Pendahuluan

• Tindakan Persiapan Sebelum Sidang

• Pemeriksaan Dalam Sidang

• Pembuktian

• Putusan

• Upaya Hukum (Biasa)

• Upaya Hukum (Luar Biasa)

• Eksekusi

Irisan Materi

1. Pendahuluan

• Pengertian*

• Sumber Hukum Acara Perdata*

• Asas-Asas Hukum Acara Perdata

• Susunan Badan Kekuasaan Pengadllan

• Kompetensi*

• Pejabat dilingkungan Badan Perdilan

2. Pemeriksaan Sebelum Sidang

• Perbedaan Gugatan dan Permohonan

• Isi Gugatan*

• Gugatan Tertulis dan Gugatan Lisan

• Penggabungan

• Tindakan Menjamin Hak

• Gugatan Perwakilan

3. Pemeriksaan Dalam Sidang

• Pemanggilan Secara Patut

• Acara Istimewa

• Mediasi Litigasi

• Perdamaian

• Perubahan dan Pencabutan Gugatan

• Jawaban Gugatan

• Replik Duplik

• Mengikutsertakan Pihak Ketiga

• Alur Proses Persidangan Perdata *

4. Pembuktian

• Pengertian

• Beban Pembuktian

• Alat-Alat Bukti*

5. Putusan

• Pengertian Putusan

• Sistematika Putusan

• Asas-Asas Putusan

• Jenis-Jenis Putusan

• Kekuatan Putusan

6. Upaya Hukum

• Upaya Hukum Biasa

• Upaya Hukum Luar Biasa

7. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

• Jenis-Jenis Eksekusi

• Perlawanan Terhadap sita eksekusi

• Pelaksanaan Eksekusi

Pendahuluan

• Pengertian Hukum Acara Perdata*

• Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata*

• Kompetensi Pengadilan*

Pengertian

• DENGAN MEMBEDAKAN HUKUM DARI SEGI FUNGSINYA

HUKUM MATERIIL ?

HUKUM FORMIL ?

HUKUM MATERIIL = Hukum, baik tertulismaupun tidak tertulis yang mengaturpergaulan hidup manusia dalammasyarakat

HUKUM FORMIL = aturan hukum untukmelaksanakan/menegakkan kaedah hukummateriil

Hubungan Hukum Perdata Formil dengan

Hukum Perdata Materiil

Hukum Perdata Formil tidak akan ada artinya tanpa Hukum Perdata Materiil

Hukum Perdata Materiil tidak akan dapat berfungsi dengan baik tanpa bantuan

Hukum Perdata Formil

Hukum Acara PerdataPeraturan hukum acara perdata

Mengatur bagaimana caranya mengajukan perkara kepengadilan,

Bagaimana caranya pihak tergugat mempertahankan diri,bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehinggamencerminkan keadilan,

Apa yang harus dilakukan pihak yang tidak puas denganputusan pengadilan,

Bagaimana cara melaksanakan putusan sehingga apa yangmenjadi hak pihak yang dimenangkan menurut huikum benar-benar dapat dinikmati

Sumber Hukum Acara Perdata

– HIR / Herziene Indonesisch reglement =Berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura

– R.Bg/ Reglemen Buitengenwesten=Berlaku untuk diluar Pulau Jawa dan Madura

– RV / BRV/ Reglement op de Burgelijk rechtvordering=Hukum Acara Perdata yang hanya berlaku untuk golongan Eropa

– RO = tentang organisasi kehakiman

– BW (KUHPerdata Buku IV)

– Yurisprudensi

– Adat Kebiasaan

– Traktat

– Doktrin Hukum yang sedang berkembang

– PERMA dan SEMA

– Dll

(Tahun 1967 pernah terbentuk Ranc. UU Acara Perdata dari BPHN)

Undang-Undang

UU No. 20/1947 = Acara Perdata dalam pengadilan tinggi

UU. 14/70 jo UU No. 4/2004 = Kekuasaan Kehakiman

UU No. 14/ 1985 jo. UU No. 5/2004 = Mahkamah Agung

UU 2/1985 jo UU No. 8/2004 = Peradilan Umum

UU No. 1/1974 + PP 9/75 dan 10/83 = Perkawinan

Kekuasaan Pengadilan

Kekuasaan = Kompetensi = Kewenangan

• Kompetensi peradilan dibagi menjadi : Kekuasaan Relatif dan KekuasaanAbsolut

• Kekuasaan Relatif : Kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan samatingkatannya, misalnya antara Pengadilan Negeri Tabanan denganPengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Agama Badung denganPengadilan Agama Gianyar. (Wilayah Hukum Tertentu) / Wilayah Yuridksi

• Kompetensi relative Kewenangan Nisbi menjawab pertanyaanpengadilan yang mana yang berwenang menerima dan memeriksa suatuperkara diantara pengadilan yang sejenis.

Kekuasaan Absolut (Atributie Van Rechtmacht)

kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenispengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenisperkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

• Contoh : pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagimereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam menjadikekuasaan pengadilan umum.

Pemeriksaan Sebelum Sidang

• Isi Gugatan*

Isi Tuntutan /Sistematika Gugatan

• Tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg

• Pasal 8 no 3 Rv menentukan sedikinya memuat 3 hal :

• Identitas para pihak

• Dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar sertaalasan –alasan dari pada tuntutan (fundamentum petendi/ posita /dasartuntutan)

• Tuntutan atau petitum

Sedangkan dalam rangcangan undang-undang hukum acaraperdata dalam Pasal 8 ada ditentukan bahwa surat gugathendaklah memuat :

1. Nama, tempat tinggal dan pekerjaan kedua belah pihakyaitu penggugat dan tergugat.

2. Hal-hal yang nyata atau peristiwa-peristiwa yang terjaditerutama dalam hubungan antara penggugat dengantergugat ; hal-hal yang bersifat hubungan hukum antarapenggugat dengan tergugat

3. hal-hal yang diminta oleh penggugat supaya hakim memberikan putusannya.

Identitas Para Pihak

Jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak baik penggugatmaupun tergugat, umur, status perkawinan, pekerjaan sertatempat tinggal masing-masing perlu pula dicantumkan.

Dasar-Dasar Tuntutan

Dasar-dasar tuntutan sebenarnya masih dapat dibagi lagimenjadi dua bagian yaitu :

a. Bagian yang menguraikan mengenai kejadian-kejadian atauperistiwa yang juga disebut dengan duduknya masalah, dan

b. Bagian yang menguraikan tentang hukum hubunganhukum baik antara subyek dengan subyek, ataupun subyekdengan obyek atau hubungan hukum dalam peristiwatersebut.

Tuntutan (Petitum)

Berupa permintaan atau tuntutan atau apa yang diminta olehpenggugat bagaimana nantinya diputus oleh hakim yangsenyatanya dapat dilihat dalam amar putusan

Catatan :

Perumusan petitum harus memiliki korelasi dengan posita tuntutan harus terlebih dahulu didasari dengan uraian posita tanpa itu menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapatditerima bahkan juga bisa ditolak.

PEMERIKSAAN DI MUKA SIDANG

Alur proses pemeriksaan dalam sidang perdata*

• Pembacaan gugatan

• Upaya damai tidak berhasil

• Jawaban gugatan

• Replik

• Duplik

• Pembuktian dari P dan T

• Kesimpulan

• Putusan Hakim

BAGAN :

• Majelis Hakim Pembacaan Gugatan upaya damai Jawaban GugatanReplik Duplik Pembuktian dari P dan T Kesimpulan Putusan Hakim

Mengikut sertakan Pihak Ketiga dalam Proses*

• Mengikut sertakan pihak ketiga dalam proses tidak diatur dalam R.Bg/HIR, namun diatur dalam Rv.

Ada 3 bentuk ikut sertanya pihak ketiga dalam proses yaitu :

• Vriwaring masuknya pihak ketiga atas dasar permohonan tergugat untuk melindungi kepentingan tergugat (diatur dalam Pasal 70-76 Rv)

• Voeginmg masuknya pihak ketiga atas permohonan sendiri untuk masuk dalam perkara yang sedang diproses untuk membela kepentingan salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat.

• Tusenkoms masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berja;an atas keinginan sendiri dan untuk kepentingan sendiri (hal inilah yang disebut dengan interventei)

Alat Bukti

Jenis alat Bukti pada Hukum Acara Perdata*

Hukum Acara Peradilan Perdata

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg / 164 HIR dalam hukum acara perdatadikenal adanya 5 alat bukti yaitu :

• Alat bukti tertulis (surat)

• Alat bukti saksi

• Alat bukti persangkaan

• Alat bukti pengakuan

• Alat bukti sumpah

Pasal 1866 KUH Perdata menentukan juga terdapat 5 macam alat bukti dalamhukum acara perdata yaitu :

• Bukti Tulisan

• Bukti dengan saksi-saksi

• Persangkaan-persangkaan

• Pengakuan

• Sumpah

Catatan :

Untuk materi

- Putusan

- Upaya hukum

- Pelaksanaan Putusan

Dibahas lebih lanjut (sementara dianggap clear)

Gugatan Perwakilan Kelompok

Sistematika Materi :

1. Latar Belakang

2. Pengertian

3. Pengaturan

4. Konsep Gugatan Class Action

5. Karakteristik Class Action

6. Syarat Pengajuan Gugatan Class Action

Latar belakang :

Dewasa ini persoalan-persoalan yang merugikan masyarakat dalam jumlahbesar semakin banyak terjadi di masyarakat

Tuntutan atas kerugian yang melibatkan masyarakat dengan jumlahbanyak kemudian dikenal dengan - class action dalam sistem hukumAglo Saxon

Tidak ada diatur dalam hukum acara yang berlaku saat ini baik HIR/R.Bg

Banyak gugatan perwakilan kelompok (class action) yang dilakukan olehmasyarakat selalu ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa hukum acaratidak mengatur tentang hal tersebut.

Perkembangan Pengaturan:

Akhirnya class action dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti : UU lingkungan hidup, UU Kehutanan, UUPerlindungan Konsumen

Namun masih sulit diterapkan karena dalam praktek pengadilan masihmengacu pada HIR / R.Bg yang tidak mengenal gugatan perwakilankelompok

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1 tahun 2002 tentang TataCara Gugatan Perwakilan Kelompok

Dasar Hukum

HIR, Rbg, UU PPLH, UU Perlindungan Konsumen, UU Kehutanan, UU Jasa Konstruksi, Perma No.1 Tahun 2002

Pengertian Gugatan Perwakilan

Suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana 1 orang atau lebi yangmewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri merekasendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyakyang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompokdan anggota kelompok yang dimaksud (Perma No.1 Tahun 2002)

Wakil Kelompok satu orang atau lebih yang menderita kerugian yangmengajukan gugatan mewakilik kelompok

Anggora Kelompok sekelompok orang dalam jumlah banyak yangmenjadi korban (menderita kerugian) yang kepentingannya diwakili

Sub Anggota Kelompok pengelompokan anggota kelompok dalamkelompok kecil berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan/kerugian

Karakteristik Class Action

Class Action

gugatan perwakilan jumlah banyak Korban/perwakilan korban mengajukan gugatan kesamaan fakta tuntutan ganti rugi

Gugatan Perdata biasa

Setiap yang dirugikan mengajukan gugatan sendiri-sendiri dengan membuat surat kuasa khusus untuk mempertahankan haknya

Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup

Organisasi lingkungan hidup memiliki hak menggugat ditentukan di AD/ART Sudah diaplikasikan 2 Tahun pengembalian Kondisi Lingkungan Hidup

Gugatan Warga Negara

Warga negara (bukan korban) punya hak menggugat terhadap permasalahan terkait kept.umum tujuan perbaikan aturan Sistem common law Belum diatur di Indonesia Tetapi sudah diterapkan dalam beberapa kasus

Gugatan Class Action

Pasal 3 Perma No.1 Tahun 2002

1. Selain harus memenuhi persyaratan formal surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok

b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu

c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan

d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang terindentifikasi dan tidak terindentifikasi yang dikemukakan secara jelas

e. Dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok jika tuntutan tidak sama bersadasarkan sifat dan kerugian

f. Tuntutan tentang ganti rugi harus jelas dan rinci memuat usulan mekanisme distribusi ganti rugi termasuk usulan pembentukan tim panel

Persyaratan Gugatan Class Action

Syarat Formil :

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak

2. Kesamaan fakta dan peristiwa

3. Kesamaan dasar hukum yang digunakan

4. Kesamaan Jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompok

5. Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili (Kelayakan Perwakilan)

Catatan :

- Untuk Contoh Surat Kuasa, Gugatan, Risalah Mediasi ditampilkan di Slide (Panitia)

- Untuk Alur proses penyelesaian perkara melalui Class Action dibahas lebih lanjut dalam pembahasan “Alur sidang” pada session lanjutan (namun bisa dijelaskan langsung pula bila waktu memungkinkan oleh masing-masing fasilitator)

Sekian

TERIMA KASIH

Alur Kasus Posisi Babak Penyisihan Piala Bulak Sumur III

Posisi Kasus

Jambi sebagian besar masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan

setiap tahun kawasan hutan berkurang dengan adanya alih fungsi hutan menjadi Hutan

Tanaman Industri (perkebunan kelapa sawit) Luas Provinsi Jambi 53.435 km2, 2015 luas

kawasan hutan diperkirakan hanya 1.3 juta ha, luas perkebunan kelapa sawit 400.168 ha

dengan nilai produsik 8.198.240 ton per tahun

Michael Handoko Group Tbk /MHG perusahaan induk pengelola kelapa sawit (jalan lubuk

ruso, batanhari jambi) sejak tahun 1998 dipimpin Michael Surya SE MBA Michael

Handoko Group memiliki beberapa anak usaha :

1. PT Tucunan Palm perkebunan kelapa sawit Kab Muaro dan Batanghari Jambi

kedudukan di Jalan yustitia Muara Batanghari Jambi Dipimpin oleh : Safitri Lutfianita

SE MM

2. PT Satya Palm perkebunan kelapa sawit Kedudukan dijalan Sosio Landak Kalbar

Kab Landak dan Melawi Kalbar Dipimpin oleh Anggara Ginting SE MM

3. PT Prima Sawit perkebunan kelapa sawit berkedudukan di Jambi

4. PT Sawit Jaya perkebunan kelapa sawit berkedudukan di Pontianak

*Michael Handoko group Tbk salah satu produsen minyak kelapa sawit mentah terbesar di

dunia dengan rata2 produksi 1 juta ton/tahunnya

Perkembangan Kasus :

Sektor Kelapa Sawit semakin strategis pemerintah mengembangkan bahan bakar alternatif

(BBN) peluang industri kelapa sawit semakin berkembang PT Michael Handoko Grup

menjadi perusahaan besar mendapat penghargaan terkait kinerja perusahaan dalam

pengelolaan lingkungan (peringkat emas/2010-2012)

Tahun 2013 Michael Handoko Gruop mengakuisisi PT Abadi Sawitt Lestari dan anak

perusahaan nya di Kalimantan Barat --> MHG memiliki rencana perluasan usaha kerjasama

dengan pemerintah daerah di Prov Jambi dan Prov Kalimantan Barat

Tahun 2014 PT Tacunan Palm (anak perusahaan I) dengan Pemerintah Kab Merangin Jambi-

-> melakukan kerjasama penanaman kelapa sawit diatas lahan Pemerintah Kab Merangin

yang tidak terpakai dan berada dikawasan lahan gambut 30%hasil produksi diserahkan pada

pemerintah

*dalam pembukaan lahan tersebut PT Tucunan Palm juga melakukan kerjasama penyertaan

modal asing dengan perusahaan Malaysia

Intisari Masalah :

1. Akibat pembukaan lahan tersebut sejumlah habitat satwa rusak LSM Semut Merah

(dibid perlindungan hutan dan satwa liar) menggugat PT Tucunan Palm ke PN Muara

Bulian Selesai dijalur “Mediasi”

2. Awal kerjasama berjalan lancar Februari 2015 akibat adanya banyaknya

permintaan yang harus dipenuhi dalam waktu cepat PT Tucunan Palm tidak

melakukan pembukaan lahan sebagaimana diperjanjian dengan Pemerintah Merangin

dilakukan pembakaran hutan tanpa mengindahkan aturan yang ada

Akibatnya tanah ulayat masy adat yang berada disekitar tanah milik pemerintah Kab

Merangin ikut terbakar asap menyelimuti beberapa daerah disekitar Kab.Merangin

PT Tucunan Palm berkilah terbakarnya lahan karena kelalaian Pemerintah Kab

Merangin dalam mengawasi perkebunan kelapa sawit di Kab Merangin.

Tindakan yang diambil :

Ratusan warga Kab Merangin (termasuk masyarakat adat) yang tinggal disekitar wilayah

gerakan protes kepada MHG Tbk dan PT Tucunan Palm karena masy dirugikan karena tidak

bisa berakifitas akibat kebakaran lahan Tidak ada tanggapan dari MHG dan PT Tucunan Palm

Pada tahun 2016 masyarakat mengajukan gugatan perwakilan kelompok Ke Pengadilan

Negeri Muara Bulian untuk meminta ganti rugi

*Pemerintah hadir sebagai pihak ketiga dalam persidangan perkara tersebut

Point- Point Penting Potensi Analisis Kasus :

Penggugat : Ratuan Masy Kab Merangin (termasuk masyarajat adat) disekitar wilayah (Class

Member) / Perwakilan Masy Kab Merangin (Class Representative)

Tergugat : Tergugat 1 PT Tucunan Palm Direksi (Safitri Lutfianita SE MM)

Tergugat 2 Michael Handoko Gruop Tbk Direksi (Michael Surya SE MBA)

*Tergugat 3 Presiden RI Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab Waringin (Bupati Waringin)

Pihak Ketiga : *Pemerintah Kab Waringin (jenis intervensi apa)

Kompentensi Peradilan : Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi (Ditentukan)

Beberapa pertanyaan sensitive/ kreatifitas kasus :

1. Apakah lokasi pengajuan gugatan sudah sesuai dengan kedudukan pihak-pihak dalam

kasus ? (

2. Siapakah yang mewakili / bertindak sebagai penggugat dalam class action sesuai kasus

(class member dan class representative) ?

3. Dapatkah MHG Tbk ikut digugat (sebagai tergugat) ? dua sisi (konsep badan hukum

dan single economy entity doktrin) dan bagaimana posisi anak perusahaan MHG yang

lain ? apakah terlibat ? bagaimana dengan PT yang diakuisisi ?

4. Bagaimana posisi pemerintah dalam kasus yang didalamnya terdapat pelanggaran

perjanjian kerjasama oleh pihak swasta? Apakah dapat dijadikan pihak tergugat karena

terdapat kelalaian mengawasi ? Apakah hanya intervensi ? apa ada upaya hukum

lainnya yang dapat dilakukan pemerintah diluar kasus ?

5. Dalam pembukaan lahan tersebut PT Tucunan Palm juga melakukan kerjasama

penyertaan modal asing dengan perusahaan Malaysia ? bagaimana pengaturannya dan

apa konsekuensinya terhadap kasus ?

6. Bagaimana menentukan besarnya kerugian untuk jenis kasus seperti diatas ?

7. Bagaimana membuktikan PT Tucunan Palm bersalah dalam kasus diatas ? apa yang

dapat dijadikan landasan/dasar penguat masing-masing pihak (konsep yang dapat

dipertentangkan)

8. Adakah potensi konsekuensi lain (tuntutan lain) yang dapat diajukan oleh penggugat

dengan mekanisme class action selain permintaan ganti kerugian ?

9. Kreasi dapat diambil dibeberapa segmen : legal standing penggugat, penentuan

tergugat, penentuan posisi pemerintah, pembuktian keterlibatan tergugat, notifikasi,

penyertaan modal asing, penentuan besarnya ganti rugi dll ?

bahan small class RPPS April 2016 Novarisna pg. 1

SESI II

BERKAS SIDANG & ALUR SIDANG

a.PROSES MEDIASI (RISALAH HASIL MEDIASI) (YH, 159)

Dalam Pasal 6 Perma diatur perihal penyelesaian melalui perdamaian; “Hakim berkewajiban

mendorong para pihak untuk menyelesaiakan perkara dimaksud melalui perdamaian baik pada

awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

hakim wajib menawarkan perdamaian, jika dari proses mediasi litigasi tsb para pihak setuju

untuk berdamai maka hakim dapat mencarikan medoator/

hal. 160 YH

b. GUGATAN

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat yg menuntut tuntutan hak

yg didalamnya berisi perkara> dlm gugagatan ini produk hukum yg dihasilkan adl putusan

hakim.

Permohonan adalah suatu surat permohonan yg didalamnya berisi tuntutan hak perdata yg

didalam kepentingannya itu bukan suatu perkara.

RUU HAPer Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengkta dan

diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

ciri-ciri gugatan:

perselisihan hukum yg diajukan ke pengadilan

sengketa terjadi diantara para pihak, min. diantara 2 pihak

brsifat partai dgn komposisi yg satu brkedudukan sbg penggugat & pihak lain sebagai

tergugat.

Bentuk gugatan:

tertulis (Ps 118HIR/142Rbg),

lisan ((Psl 120 HIR/144Rbg) > bila penggugat buta huruf, gugatannya dpt dimasukkan

dgn lisan kpd Ketua PN yg mncatat gugatan. dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim

lagi, bhkan mnrut yurisprudensiMA tgl 4-12-1975 No. 369 K/Sip/1973 orang yg

menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan scra lisan.

syarat sahnya suatu gugatan:

1.syarat formal meliputi: tempat & tgl pembuatan surat gugatan; materai; ttd

2.syarat substansial:

1. identitas para pihak:nama lengkap, umur/ ttl, pekerjaan, domisili;

2. posita: dalil2 ttg adanya hubungan yg mjdi dasar pengajuan suatu gugatan perdata, scr

garis besar terbagi mjdi 2: 1) uraian ttg kejadian yg mrupakan pnjelasan ttg duduknya

perkara 2). uraian ttg hukum yg merupakan pnjelasan ttg hub hukum sbg dasar yuridis

pengajuan suatu gugatan perdata.

bahan small class RPPS April 2016 Novarisna pg. 2

(posita harus mnguraikan objek, perkara, fakta2 hukum kualifikasi perbuatan tergugat)

3. petitum/ tuntutan: apa yg diminta oleh penggugat /diharapkan diputuskan oleh hakim.

Pendaftaran surat gugatan, selanjutnya aka nada jawaban atas gugatan

c. JAWABAN ATAS GUGATAN (EKSEPSI)

Jawaban tergugat atas gugatan dapat berupa “pengakuan”, “bantahan” dan dapat pula berupa

“tangkisan” (eksepsi).

Pengakuan adalah jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya apa yang digugatkan

terhadap tergugat diakui kebenarannya. Jika tergugat dalam jawaban pertama mengakui, maka

dalam jawaban berikutnya tergugat tetap terikat dengan pengakuan itu dan tidak dapat

menariknya kembali.

Bantahan adalah pernyatan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugatkan

terhadap penggugat, bantahan harus disertai alasan-alasan apa sebabnya tergugat membantah

gugatanya penggugat.

Apabila jawaban gugatan tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya

menyerahkan semuanya kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban yang demikian disebut

dengan “Referte”. Referte ini tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga jika gugatan

tersebut dikabulkan, maka tergugat masih berhak untuk mengajukan bantahan di tingkat akhir.

Tangkisan (eksepsi) adalah jawaban tergugat yang tidak menyinggung pokok sengketa, tetapi

semata-mata bertujuan agar pengadilan tidak menerima gugatan yang diajukan penggugat

tersebut, misalnya:

Eksepsi tentang hak wewenang mengadili;

Eksepsi tentang kadarluarsa (lewat waktu) penuntutan;

Eksepsi tentang sudah pernah diputusnya perkara dengan suatu putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “nebis in idem”.

d. REPLIK (TANGGAPAN ATAS JAWABAN GUGATAN)

Yang dimaksud Replik adalah jawaban yang diajukan secara tertulis oleh penggugat atas

jawaban dari tergugat.

e. DUPLIK (TANGGAPAN ATAS TANGGAPAN JAWABAN)

Duplik adalah jawaban kedua dari pihak tergugat setelah ada replik dari pihak penggugat.

adalah jawaban tergugat atas replik penggugat yg intinya membantah dalil2 penggugat dlm

repliknya serta menguatkan kembali dalil-dali tergugat dalam jawabannya.

bahan small class RPPS April 2016 Novarisna pg. 3

f. PUTUSAN SELA

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat

didalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau

penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili

perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Berdasarakan Pasal 185 ayat 1 HIR/ Pasal 196 ayat 1 Rbg, sekalipun harus diucapkan dalam persidangan,

tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam acara berita persidangan. Demikian halanya juga

ditegaskan dalam Pasal 190 ayat 1 HIR/ Pasal 120 ayat 1 Rbg, menentukan bahwa putusan sela hanya

dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir saja.

Dalam praktiknya di pengadilan, pada pokoknya putusan sela dapat dibagi sebagai berikut

PUTUSAN PREPATOIR

Putusan prepatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur

pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan prepatoir adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu

sendiri. Misalnya putusan yang menetapkan bahwa gugat balik (gugatan dalam rekonvensi)

PUTUSAN INTERLUKOTOIR

Putusan interlukotoir adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan

perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya putusan yang berisi perintah

untuk memberikan keterangan ahli, putusan tentang beban pembuktian kepada salah satu pihak agar

membuktikan suatu putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat

(descente).

PUTUSAN PROVISIONIL

Putusan provisional adalah putusan yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah

satu pihak yang berperkara (dalam hal ini dihubungkan karena adanya hubungan dengan pokok

perkara). Misalnya dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri, baik sebagai

penggugat maupun sebagai tergugat, istri mohon izin hakim agar meninggalkan rumah suaminya selama

berlangsung persidangan dan hakim dalam putusan provisional dapat menunjuk rumah dimana istri

harus tinggal (vide: Pasal 212 KUH Pdt atau Pasal 24 PP Nomor 9 Tahun 1979 atau Pasal 77 dan 78

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)

PUTUSAN INSIDENTIL

Putusan insidentil adalah putusan yang dijatuhkan hakim sehubungan adanya insiden, yang menurut

sIstem RV(Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) diartikan sebagai timbulnya kejadian yang

menunda jalannya perkara. Misalnya ketika pemeriksaan sidang berlangsung salah satu pihak mohon

agar saksinya didengar atau diperkenankan seorang pihak ketiga (interventie) masuk dalam perkara

perdata tersebut dalam bentuk voeging (menyertai) atautussenkomst (menengahi, vide: Pasal 279 –

282) dan bentuk lainnya adalah vrijwaring/ garansi/ penanggungan (vide: Pasal 70- 76 Rv),

g. ALAT BUKTI (PEMBUKTIAN)

bahan small class RPPS April 2016 Novarisna pg. 4

Alat bukti adalah sgala sesuatu yg oleh UU ditetapkan dapat dipakai membuktikan

sesuatu. alat bukti disampaikan dlm persidangan pemeriksaan perkara dlm tahap

pembuktian.

pembuktian adalah upaya yg dilakukan para pihak dlm berperkara untuk menguatkan

dan mebuktikan dalil2 yg diajukan agar dapat meyakinkan hakim yg memeriksa perkara.

alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

1. bukti surat: bukti yg berupa tulisan yg berisi ket. ttg suatu peristiwa , keadaan/ hal tttu.

ada 3 macam surat: surat biasa, akta otentik (akta yg dibuat oleh/ dhadapan pjbat yg

berwenang, kkuatan hukumnya sempurna spanjang tdk dpt dibuktikan lain, spt akte

nikah) akta dibawah tangan (akta yg tdk dbuat oleh/dihadapan pjabat yg brwenang,

kkuatan pmbuktian smpurna apabila isi & ttd diakui oleh para pihak

bukti surat yg djadikan alat bukti dfotocopy dlu, lalu dibubuhi materai & dilagalisasi d

kantor pos & ddaftr d kepaniteraan pngadilan untuk dilegalisasi baru dpt diajukan ke

siding pengadilan kpd MH

2. bukti saksi

adl orang yg melihat, mendengar & mengalami sendiri suatu peristiwa. unus testis nulus

testis, shingga 1 saksi harus didukung alat bukti lainnya, kesaksian dr orang lain bukan

mrupakan alat bukti.

yg tdk dpt mjdi saksi:

kluarga sedarah& semenda mnurut kturunan lurus dr salah satu pihak

suami/ istri slh satu pihak, walau telah bercerai

anak2 yg umurnya tidak diketahui dgn benar bhwa mreka telah 15 th

orgil, walaupun kdg ingatannya jelas

3. persangkaan

adl kesimpulan yg ditarik oleh UU/ MH trhadap suatu peristiwa yg terang, nyatam kea

rah peristiwa yg blum terang kenyataannya

adlah kesimpulan yg ditarik dari suatu pristiwa yg sudah trbukti kea rah pristiwa yg blum

terbukti.

ada 2 jenis persangkaan:

persangkaan UU

persangkaan hakim

4. pengakuan

pengakuan thd suatu peristiwa yg didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yg

didalilkan tsb. ada 2 macam pengakuan:

pengakuan d depan sidang: pngakuan yg dberikan oleh slh satu pihak dg

mmbnarkan/mngakui sluruhnya/sbagian sja. mrup.pembuktian yg sempurna

bahan small class RPPS April 2016 Novarisna pg. 5

pengakuan diluar sidang: pengakuan diluar baik scr tertulis/ lisan kekuatan

pmbuktiannya bebas tergantung pd penilaian hakim yg memeriksa.

5. sumpah

adl pernyataan yg diucapkan dgn resmi dan dgn bersaksi kpd Tuhan oleh salah satu pihak yg

berperkara bhwa apa yg dikatakan itu benar

h. KESIMPULAN

adalah kesimpulan-kesimpulan yg dibuat masing-masing pihak sesudah terjadinya jawab

menjawab dan pembuktian sehingga akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan .

i.PUTUSAN AKHIR

putusan hakim dapat berupa:

menerima gugatan

menolak gugatan

tidak diterimanya gugatan