Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk ... · p & Kriteria RSPO untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia versi 01 ... • Perencanaan dan penilaian dampak ... sebelum

Indonesian Smallholder Working Group (INA-SWG)

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Petani Kemitraan Republik Indonesia Oktober 2009 Versi 01

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia versi 01 Oktober 2009 Kata Pengantar A. INA-SWG

Indonesian Smallholder Working Group, disingkat INA-SWG (sebelumnya bernama Indonesian Smallholder Task Force, INA-STF), dibentuk pada 18 Januari 2007, beranggotakan para pemangku kepentingan yang terlibat dan/ atau memiliki keterkaitan dengan petani kelapa sawit,termasuk sejumlah petani kemitraan maupun petani swadaya. INA-SWG dibentuk dengan tujuan untuk menyusun dan menguji coba Interpretasi Nasional RSPO Principles & Criteria (P&C) untuk petani kelapa sawit Indonesia, yang tanpa dokumen tersebut tidak mungkin dilakukan sertifikasi petani sebagai produsen sustainable palm oil. Pada Desember 2007, INA-SWG telah selesai menyusun dokumen final Interpretasi Nasional RSPO P&C untuk petani kemitraan di Indonesia. Dokumen disusun berdasarkan P&C RSPO generik dengan memperhatikan karakteristik petani kemitraan dan dampak sosial yang mungkin terjadi sewaktu digunakan.

B. Proses harmonisasi dengan 4th draft Generic Guidance on Scheme

Smallholders (disusun oleh Task Force on Smallholder)

INA-SWG telah mengirimkan dokumen final Interpretasi Nasional RSPO P&C untuk petani kelapa sawit Indonesia (INA-NI untuk petani) kepada sekretariat RSPO pada Desember 2007, namun persetujuannya menunggu finalisasi Panduan Generik untuk Petani Kelapa Sawit (Generic Guidance on Smallholder), yang disusun kemudian.

Untuk mempercepat persetujuannya dan memungkinkan upaya-upaya persiapan petani menuju sertifikasi RSPO, pada 23-25 April 2009 diselenggarakan pertemuan Steering Group Task Force on Smallholder (SG-TFS), yang beranggotakan perwakilan dari INA-SWG dan pokja petani dari Malaysia dan PNG, untuk membahas harmonisasi dokumen NI dan Panduan Generik untuk Petani. ProForest ditunjuk oleh Executive Board RSPO untuk mereview masing-masing NI dari Indonesia, Malaysia dan PNG terhadap Draft 3 Panduan Generik untuk Petani Kelapa Sawit dan hasil review itulah yang kemudian dibahas di dalam pertemuan tersebut untuk menghasilkan harmoni di antara dokumen. Pertemuan 23-25 April 2009 juga merevisi Draft 3 menjadi Draft 4 Panduan Generik, dimana berbeda dengan Draft 3, Draft 4 hanya mengatur panduan untuk petani kemitraan. Sedangkan panduan untuk petani swadaya akan diterbitkan terpisah.

C. Proses konsultasi publik ke-1 tanggal 25 Mei s/d tanggal 24 Juni 2009

Berangkat dari hasil pertemuan SG-TFS, kemudian INA-SWG mengadakan pertemuan pada tanggal 13 Mei 2009 untuk mendiskusikan hasil review ProForest serta mempertimbangkan perubahan pada Draft 4 Panduan Generik untuk Petani Kemitraan, dalam rangka mengharmonisasikan INA-NI dengan Panduan Generik. Dari pertemuan tersebut dihasilkan Dokumen Final INA-NI untuk Petani Kemitraan Kelapa

Halaman 2 dari 36

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia versi 01 Oktober 2009

Sawit Indonesia (terharmonisasi dengan Draft 4 Panduan Generik) yang selanjutnya di-posting di website RSPO untuk komentar publik selama 30 hari, mulai 25 Mei – 24 Juni 2009. Proses konsultasi publik ke-1 menerima beberapa komentar dari para pemangku kepentingan terhadap Dokumen Final INA-NI untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia (terharmonisasi dengan Draft 4 Panduan Generik) yang kemudian dibahas dalam pertemuan INA-SWG tanggal 24-25 Juni 2009. Pertemuan tersebut menghasilkan Dokumen Final INA-NI untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia (terharmonisasi dengan Draft 4 Panduan Generik) Hasil Konsultasi Publik ke-1.

D. Proses harmonisasi dengan Final RSPO Generic Guidance on Scheme

Smallholders (disusun oleh Task Force on Smallholder) dan masukan dari hasil trial audit di PT Hindoli.

Sementara itu dokumen Generic Guidance on Scheme Smallholder yang disusun oleh Task Force on Smallholder telah memasukan komentar-komentar dari proses konsultasi publik dari tanggal 27 April s/d 26 Juni 2009. Hasilnya kemudian di-endorse oleh Dewan Eksekutif RSPO pada tanggal 2 Juli 2009. Selain itu trial audit dengan menggunakan Dokumen Final INA-NI untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit hasil Konsultasi Publik ke-1 dilakukan di PT Hindoli dari tanggal 13-18 Juli 2009 oleh British Standard International. Dari trial audit tersebut, auditor dan auditee memberikan beberapa masukan terhadap dokumen yang diujicobakan tersebut. Oleh karena itu INA-SWG melakukan harmonisasi kembali dengan dokumen Final RSPO Generic Guidance on Scheme Smallholder yang telah di-endorse tersebut dan juga membahas masukan dari hasil trial audit pada rapat yang dilakukan tanggal 27 Juli 2009. Hasilnya yaitu Dokumen Final INA-NI untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia (terharmonisasi dengan Final RSPO Generic Guidance on Scheme Smallholder) yang kemudian telah diajukan untuk konsultasi publik ke-2 selama 30 hari dari 19 Agustus s/d 18 September 2009. Konsultasi publik ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan konsultasi publik selama 60 hari dalam sistem sertifikasi RSPO setelah konsultasi publik ke-1 yang telah berlangsung selama 30 hari. Masukan dari konsultasi publik ke-2 ini telah dibahas dalam rapat INA-SWG tanggal 7 Oktober 2009 yang menghasilkan dokumen final INA-NI Petani Kemitraan Oktober 2009 ver01.

E. Indikator

Berbeda dengan Panduan Generik, INA-NI telah memiliki set indikator tersendiri yang disusun oleh INA-SWG, berdasarkan RSPO P&C Generik dan dengan mempertimbangkan peraturan dan regulasi Indonesia serta karakteristik petani. Indikator tersebut juga telah direview oleh ProForest dan hasilnya disajikan dalam laporannya sebelum pertemuan SG-TFS. Adanya indikator memungkinkan dilakukannya trial audit oleh certification body untuk mengetahui gap pengelolaan perkebunan kelapa sawit petani dengan standar yang disyaratkan oleh RSPO.

F. Definisi petani kemitraan (scheme smallholder)

Petani kemitraan, walaupun beragam, secara umum memiliki karakteristik sebagai petani yang secara struktural terikat oleh kontrak, perjanjian kredit atau perencanaan

Halaman 3 dari 36

Interpretasi Nasional PrinsiOkto

p & Kriteria RSPO untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia versi 01 ber 2009

Halaman 4 dari 36

ke suatu pabrik kelapa sawit (PKS) tertentu. Petani kemitraan biasanya tidak bebas memilih jenis tanaman yang akan dikembangkan, dibantu dan dibina dalam penanaman dan teknik pengelolaannya, dan seringkali terorganisir, dibina atau dikelola langsung oleh pembina dari pabrik, kebun inti atau kelembagaan petani dimana secara struktur mereka terikat.

Contoh petani kemitraan di Indonesia adalah PIR-BUN, PIR-TRANS dan KKPA yang dikelola oleh petani (sedangkan skema KKPA yang 100% dikelola oleh perusahaan inti maupun skema petani berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No. 26/2007 disertifikasi menggunakan INA-NI untuk perusahaan besar).

G. Definisi pembina kemitraan (scheme manager)

Tanggungjawab untuk memastikan bahwa petani mampu memenuhi kriteria RSPO berada di pundak pembina kemitraan (scheme manager). Pembina kemitraan ini dapat berasal dari pemilik pabrik, manajer kebun inti, penyuluh pertanian dari pemerintah, kelembagaan petani, konsultan, bahkan pedagang.

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia versi 01 Oktober 2009 Prinsip 1 : Komitmen terhadap transparansi

Indikator Nasional

Kriteria

Major Minor

Panduan

Kriteria 1.1.Pihak Pembina kemitraan kelapa sawit memberikan informasi yang memadai kepada stakeholder lainnya mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kriteria RSPO dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.

1. Permintaan informasi dan pemberian tanggapan kepada stakeholder tercatat dan disimpan dengan masa simpan sesuai peraturan yang berlaku dan kepentingannya.

Petani kemitraan dan perusahaan pembina kemitraan memberikan respon konstruktif dan segera atas permintaan informasi dari stakeholder (lihat kriteria 1.2 untuk persyaratan terkait dokumentasi untuk publik). Informasi dan tanggapan dapat mencakup hal-hal berikut ini: • Kontrak antara pengelola kemitraan

dan petani (kriteria 1.2) • Surat tanah/sertifikat hak milik

(2.2) • Materi/bahan pelatihan mengenai

PHT dan penggunaan bahan kimia pertanian yang aman (4.6)

• Rencana kesehatan dan keselamatan (4.7).

• Perencanaan dan penilaian dampak berkaitan dengan dampak-dampak sosial dan lingkungan (5.1, 6.1, 7.1, 7.3).

• Rencana pencegahan pencemaran (5.6).

• Uraian lengkap pengaduan dan keberatan (6.3).

• Prosedur/tata-cara perundingan (6.4).

• Tata-cara untuk penghitungan harga, dan untuk menetapkan

Halaman 5 dari 36


Indikator Nasional

Kriteria

Major

Panduan

Minor

kualitas TBS (6.10) • Rekaman terkini hutang dan

pembayaran, potongan dan biaya (6.10)

• Rencana perbaikan terus-menerus (8.1).

Kriteria 1.2 Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.

1. Jenis informasi dan tanggapan yang diberikan mencakup dokumen sesuai peraturan nasional yang berlaku yaitu: • Legal: Surat keterangan

kepemilikan tanah berupa sertifikat

• Lingkungan: Dokumen AMDAL yang tersedia di kelembagaan petani

• Sosial: kelembagaan petani memiliki dokumen aktivitas organisasi dan sosial

Informasi yang diberikan termasuk, namun tidak terbatas pada: keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, produktivitas, lokasi kebun serta informasi yang berkaitan dengan isu legal, lingkungan dan sosial Dokumen analisa dampak lingkungan berupa AMDAL atau DPPL (jika relevan). Untuk petani kemitraan, dokumen mengenai legal, lingkungan dan sosial sudah terdapat dalam dokumen AMDAL perusahaan mitra (tergantung luasan total perkebunan plasma yang wajib AMDAL) yang dilakukan oleh perusahaan mitra dan dokumen tersebut disimpan di kelembagaan petani. Perusahaan mitra memfasilitasi proses legalisasi kepemilikan lahan (dalam bentuk sertifikat) untuk petani anggota kemitraan.

Halaman 6 dari 36


Prinsip 2 : Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Indikator Nasional

Kriteria

Major Minor

Panduan

Kriteria 2.1. Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.

1. Bukti kepatuhan terhadap peraturan-peraturan penting yang relevan dan terkait dengan perkebunan kelapa sawit.

Petani memahami dan mematuhi hukum penting yang relevan dan terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit termasuk peraturan yang terkait dengan hubungan kemitraan antara perusahaan dengan mitra petani. Manajer skema secara rutin menyediakan daftar terkini dari hukum dan peraturan yang berlaku Untuk kebun yang sudah dibangun (existing), ada beberapa hal yang dapat dijadikan perkecualian, yaitu jika pelaksanaan peraturan dapat menyebabkan dampak sosial yang besar (konflik), selain itu juga dalam kondisi dimana lahan petani terbatas. Jika pada saat replanting konflik sosial yang besar tersebut masih ada maka perkecualian.

Kriteria 2.2. Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.

1. Petani dapat menunjukkan surat keterangan kepemilikan tanah atau hak penggunaan lahan

1. Rekaman upaya penyelesaian keberatan dengan pihak lain, jika ada

Informasi mengenai status tanah yang disampaikan adalah status tanah saat ini atau yang sedang dalam tahap pengurusan. Sekiranya terdapat konflik mengenai status lahan yang akan digunakan, bukti-bukti tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan pihak-pihak yang

Halaman 7 dari 36


Indikator Nasional

Kriteria

Major

Panduan

Minor

terkait tersedia. Untuk setiap konflik atau perselisihan lahan, luasan areal yang diperselisihkan sebaiknya dipetakan dengan cara yang partisipatif. Surat kepemilikan tanah berupa sertifikat (lihat juga kriteria 1.2)

Kriteria 2.3. Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka.

1. Jika lahan berdasarkan hak legal dan hak tradisional telah diambil alih, tersedia catatan proses dan atau kesepakatan negosiasi antara pemilik hak tradisional dan petani yang dilengkapi denah lokasi dalam skala yang sesuai,

Jika dalam lahan terdapat suatu hak legal atau hak tradisional maka pihak petani harus dapat memperlihatkan bahwa hak-hak ini dipahami, dan tidak terancam atau dikurangi. Kriteria ini harus dilihat bersama kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6. Jika daerah hak tradisional ini tidak jelas, maka penentuannya paling baik dilakukan melalui kegiatan pemetaan bersama yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak maupun masyarakat sekitar. Kriteria ini memungkinkan adanya penjualan dan perjanjian imbalan berdasarkan negosiasi untuk memberikan kompensasi terhadap kehilangan keuntungan dan atau hak yang dilepaskan. Perjanjian yang dinegosiasikan harus dilakukan tanpa paksaan dan dibuat

Halaman 8 dari 36


Indikator Nasional

Kriteria

Major

Panduan

Minor

sebelum investasi baru atau operasi dilakukan dan didasarkan atas kesepakatan yang terbuka atas semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sesuai. Waktu yang memadai harus diberikan bagi pengambilan keputusan secara adat dan dapat dilakukan negosiasi berulang-ulang, jika diminta. Perjanjian yang telah dinegosiasi harus dapat mengikat semua pihak terkait, dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan. Menetapkan kepastian dalam negosiasi lahan merupakan suatu keuntungan jangka panjang bagi seluruh pihak terkait.

Halaman 9 dari 36


Prinsip 3 : Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang

Indikator

Kriteria

Major Minor

Panduan

Kriteria 3.1. Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang.

1. Tersedia dokumen rencana kerja operasional minimal 3 tahun

Rencana kerja operasional selama 3 tahun, minimal meliputi prediksi produksi kebun Kelembagaan petani bersama pembina kemitraan menyusun: : • prediksi produksi kebun • akses kepada informasi teknologi

baru dan informasi pasar/harga • faktor-faktor yang mempengaruhi

biaya produksi Kelembagaan petani terlibat dalam perhitungan kredit, perjanjian kerjasama dengan bank, mekanisme agunan, dll). Petani memperoleh pembinaan dari pembina kemitraan dalam hal pengelolaan kebun untuk mengoptimalkan produktivitas berkelanjutan.

Halaman 10 dari 36


Prinsip 4 : Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh pembina kemitraan

Indikator

Kriteria

Major Minor

Panduan

Kriteria 4.1. Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.

1. Tersedia manual GAP kegiatan penting (penggunaan bibit unggul, Pengelolaan Hama Terpadu (PHT), pemupukan, sistem panen)

1. Tersedia bukti hasil kegiatan penting tersebut

Petani kemitraan melaksanakan GAP sesuai dengan SOP perusahaan mitra atau Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan Departemen Pertanian Republik Indonesia.

Kriteria 4.2. Praktek-praktek mempertahankan kesuburan tanah, atau bilamana mungkin meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada tingkat yang memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan

1. Daftar jenis dan volume pupuk yang disalurkan kepada petani

2. Rekaman produktivitas 3 tahun terakhir

1. Rekaman aplikasi janjang kosong dan/atau pupuk kandang untuk petani kemitraan yang melaksanakannya

Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual GAP (lihat juga kriteria 4.1). Penggunaan pupuk organik, jika diperlukan, dapat digunakan untuk mempertahankan kesuburan tanah. Kelembagaan petani dianjurkan untuk menguji kualitas saprodi yang mereka terima sebelum disalurkan kepada petani anggotanya. Dalam hal ini, kelembagaan petani berkonsultasi dengan perusahaan mitra atau pabrik yang membeli TBS mereka mengenai kualitas saprodi. Perusahaan mitra atau pabrik yang membeli TBS petani sebaiknya membantu memfasilitasi petani mitranya untuk mendapatkan saprodi yang berkualitas. Kelembagaan petani dan perusahaan mitra membina anggotanya agar dapat melakukan pencatatan sederhana mengenai kegiatan perkebunannya.

Halaman 11 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

Pemanfaatan janjang kosong untuk petani kemitraan sepanjang tersedia di perusahaan mitra.

Kriteria 4.3. Praktek-praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah

1. Bukti pembuatan terassiring dan upaya konservasi lainnya pada daerah curam sebelum atau pada saat replanting

1. Bukti penggunaan tanaman penutup tanah untuk TBM

2. Bukti pembuatan drainase di daerah gambut dan areal rendahan

Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP budidaya perkebunan kelapa sawit (lihat juga kriteria 4.1). Petani melakukan upaya untuk mencegah erosi di pingiran sungai di daerah perkebunan mereka apabila luasan lahan yang dimiliki petani sangat terbatas. Jika luasan tanah memungkinkan untuk konservasi riparian, maka harus dilakukan konservasi. Penanaman di lahan gambut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku

Kriteria 4.4 Praktek-praktek mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.

1. Bukti pelatihan mengenai konservasi tanah dan air

1. Bukti upaya pencegahan erosi dan menjaga sumber air alamiah

2. Rekaman penggunaan pestisida dan pemupukan

Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP budidaya perkebunan kelapa sawit (lihat juga kriteria 4.1).

Kriteria 4.5. Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik

1. Laporan hasil pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit

1. Petani dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PHT dan mampu melaksanakannya.

Petani melaksanakan GAP sesuai dengan SOP perusahaan mitra.

Halaman 12 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.

Kriteria 4.6. Agrokimia digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan propilaktik (pencegahan) dari pada pestisida, kecuali dalam kondisi khusus sebagaimana dimuat dalam panduan praktk terbaik Apabila agrokimia yang digunakan tergolong sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, maka perkebunan secara aktif mencari alternatif dan proses ini dokumentasikan.

1. Bukti penggunaan agrokimia yang terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian dan tidak menggunakan agrokimia yang tergolong sebagai WHO Type 1A atau 1B atau bahan-bahan yang termasuk daftar konvensi Rotterdam dan Stockholm

2. Bukti bahwa aplikator menggunakan pestisida sesuai dengan target hama penyakit dan/atau gulma, dosis, cara dan waktu penggunaannya

3. Bukti penyimpanan pestisida dan pemusnahan bekas wadah pestisida sesuai dengan peraturan yang berlaku

1. Rekaman pengobatan bagi aplikator pestisida, jika terjadi kasus keracunan

2. Bukti pelatihan penggunaan pestisida terbatas

3. Daftar jenis dan volume pestisida yang disalurkan kepada petani

4. Tersedia alat keselamatan kerja yang memadai

Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP budidaya perkebunan kelapa sawit (lihat juga kriteria 4.1). Daftar agrokimia yang terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian telah mempertimbangkan larangan menggunakan agrokimia yang tergolong sebagai Type 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar konvensi Rotterdam atau Stockholm Kelembagaan petani memiliki daftar pestisida yang digunakan Kelembagaan petani disarankan berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Pestisida Daerah untuk tata cara pemusnahan limbah pestisida Gudang-gudang pestisida di kelembagaan petani dilengkapi dengan tanda-tanda peringatan Wanita hamil dan anak-anak tidak mengaplikasi pestisida Penggunaan paraquat diupayakan secara bertahap dikurangi dan

Halaman 13 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

digantikan dengan pestisida lain Pembina kemitraan menyalurkan pestisida kepada petani anggota kemitraan

Kriteria 4.7. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja didokumentasikan, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif.

1. Tersedia pedoman penanganan kesehatan dan keselamatan kerja petani yang dapat disusun oleh perusahaan mitra, kelembagaan petani atau instansi terkait

2. Bukti telah mendapat pelatihan mengenai praktek kerja yang aman

1. Bukti memahami dan/atau telah melaksanakan tindakan-tindakan darurat, prosedur dan penanganan bila terjadi kecelakaan

2. Rekaman kejadian kecelakaan, jika ada

3. Rekaman pertemuan membahas K3

4. Tersedia peralatan keselamatan kerja

Petani di dalam kriteria ini mencakup anggota keluarganya yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit mereka. Petani kemitraan seharusnya: • Mengetahui praktek pada

perkebunan yang mempunyai resiko tinggi dan menyusun cara kerja yang aman

• Membuat catatan penggunaan pestisida (merek, dosis, cara aplikasi).

• Melaksanakan aplikasi dengan cara-cara yang aman terhadap kesehatan pekerja dan lingkungan

Perusahaan mitra, koperasi, kelembagaan petani dan petani memantau pelaksanaannya.

Kriteria 4.8 Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor harus terlatih secara memadai.

1. Program pelatihan bagi setiap kelembagaan petani, yang disesuaikan dengan kebutuhan petani

1. Rekaman pelaksanaan pelatihan

Kelembagaan petani pada kriteria ini berupa kelompok tani atau KUD

Petani dapat menunjukan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan mengenai pekerjaan yang dilakukan dan pemahaman tentang RSPO

Halaman 14 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

Pekerja pada perkebunan kecil (perkebunan rakyat) memerlukan pelatihan dan peningkatan keahlian yang cukup yang dapat diperoleh melalui kegiatan penyuluhan dari: pekebun atau pengolah yang membeli TBS mereka, organisasi petani atau melalui kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain. Pencatatan dan dokumentasi pelatihan bagi petani tidak diharuskan, tetapi setiap pekerja di perkebunan harus mendapatkan pelatihan yang cukup untuk operasional kerja yang dilakukan Petani kemitraan seharusnya difasilitasi oleh perusahaan mitra dan/atau kelembagaan petani.

Halaman 15 dari 36


Prinsip 5 : Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati

Indikator

Kriteria

Major Minor

Panduan

Kriteria 5.1 Aspek manajemen Pembina kemitraan, termasuk replanting yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifkasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu.

1. Tersedia dokumen penilaian dampak lingkungan di kelembagaan petani dan disosialisasikan kepada anggota

2. Penyusunan penilaian dampak lingkungan melibatkan partisipasi petani

1. Tersedia rekaman pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan dampak lingkungan di kelembagaan petani

Petani diharapkan mengetahui dampak negatif dari kegiatan mereka dan mengetahui cara meminimalkannya dan melaksanakannya (terutama: pembersihan lahan, pemupukan, aplikasi pestisida, erosi pinggiran sungai) Untuk petani kemitraan, dokumen penilaian dan pengelolaan dampak lingkungan yang terdokumentasi berupa AMDAL dilakukan oleh perusahaan mitra. Karena petani kemitraan, maka lahannya umumnya merupakan hamparan yang menyatu dengan perkebunan inti sehingga AMDAL petani merupakan bagian dari AMDAL perusahaan inti

Kriteria 5.2. Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajamen dan atau kelembagaan petani.

1. Petani mampu menyebutkan nama jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi daerah setempat.

1. Jika terdapat spesies yang dilindungi dalam perkebunan, maka perlu ada petugas dalam kelembagaan petani untuk membina anggotanya dalam mengelola spesies yang dilindungi tersebut, termasuk mitigasi konfliknya

2. Terdapat bukti hasil identifikasi habitat bernilai

Informasi tentang spesies yang dilindungi dan habitat berkonservasi tinggi dapat diperoleh dari organisasi petani dan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Perkebunan/Penyuluh, BKSDA dan LSM yang berkompeten Pembina kemitraan membantu menyusun daftar spesies flora dan fauna langka (nama lokal dan nama latinnya)

Halaman 16 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

konservasi tinggi yang disimpan di kelembagaan petani (lihat juga kriteria 5.1)

Penyusunan informasi tentang identifikasi spesies yang dilindungi dan habitat bernilai konservasi tinggi telah dilaksanakan oleh perusahaan mitra sesuai dengan dokumen AMDAL.

Kriteria 5.3. Limbah dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial

1. Tersedia rencana pengelolaan limbah agrokimia

2. Petani dapat menerangkan cara pembuangan limbah agrokimia dan wadahnya sesuai dengan acuan yang ada dikemasan dan dapat menunjukkan bukti telah melaksanakannya.

1. Rekaman pengaduan masyarakat berkenaan dengan pembuangan limbah dan cara penyelesaiannya (jika ada).

Pengelolaan dan rencana pembuangan limbah agrokimia harus meliputi langkah-langkah: • Pembuangan limbah agrokimia

berbahaya dan wadahnya yang tepat.

• Kelebihan wadah agrokimia harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. (misalnya mengembalikan ke penjual atau melakukan pencucian tiga tahap), Air bekas pencucian tidak dibuang ke sumber air. Petunjuk pembuangan sebagaimana tertera pada label wadah harus dijadikan acuan

Kriteria 5.4. Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.

1. Pembina kemitraan membuat pedoman untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di perkebunan petani mereka

Efisiensi penggunaan energi di perkebunan petani meliputi misalnya penggunaan ternak dalam pengangkutan TBS dan penggunaan kotoran ternak untuk pupuk dan/atau biogas (apabila memungkinkan)

Halaman 17 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

Tidak berlaku bagi petani kemitraan yang hanya menggunakan tenaga manusia untuk memelihara dan memanen tanaman

Kriteria 5.5 Penggunaan api untuk pemusnahan limbah dan untuk penyiapan lahan, guna penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal serupa.

1. Pada saat replanting, petani dapat membuktikan tidak menggunakan api dalam penyiapan lahannya dan pemusnahan limbah, kecuali untuk membasmi hama penyakit dan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait

2. Petani mengetahui prosedur Tanggap Darurat untuk kebakaran lahan

1. Kelembagaan petani memiliki sarana dan prasarana sederhana penanggulangan kebakaran lahan.

2. Petani mendapatkan penyuluhan tentang penyiapan lahan tanpa bakar

Penggunaan api hanya dibolehkan jika penilaian menunjukkan bahwa metode itulah yang paling efektif dan merupakan pilihan yang paling sedikit menimbulkan resiko terjadinya kerusakan lingkungan, dan untuk meminimalkan eksplosi hama dan penyakit, dengan disertai bukti-bukti adanya pengontrolan yang cermat terhadap pembakaran. Pembakaran di lahan gambut harus dihindari

Kriteria 5.6. Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, disusun, diimplementasikan dan dimonitor.

1. Tersedia hasil identifikasi sumber polusi di perkebunan petani

2. Tersedia rencana pengurangan polusi

Pembina kemitraan seharusnya melakukan penilaian atas semua kegiatan kelompok petani yang berpolusi dan mengembangkan rencana untuk mengurangi polusi dan emisi yang dihasilkan dari budidaya kelapa sawit.

Halaman 18 dari 36


Prinsip 6 : Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari petani kemitraan

Indikator

Kriteria

Major Minor

Panduan

Kriteria 6.1 Aspek manajemen petani kemitraan termasuk replanting yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.

1. Tersedia dokumen penilaian dampak sosial di kelembagaan petani dan disosialisasikan kepada anggota

1. Petani kemitraan memiliki rekaman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak sosial yang tersedia di kelembagaan petani

2. Tersedia jadwal implementasi pengelolaan dampak sesuai dengan dokumen AMDAL

Analisis dampak sosial dan pengelolaan dampak yang terdokumentasi berupa dokumen AMDAL telah disusun oleh perusahaan mitra

Kriteria 6.2. Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan.

1. Kelembagaan petani mempunyai rekaman komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat

2. Tersedia rekaman pertemuan berkala antara kelembagaan petani dengan anggotanya

1. Kelembagaan petani memiliki rekaman aspirasi masyarakat dan tanggapan/tindak-lanjutnya

2. Kelembagaan petani memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan stakeholder.

Mekanisme komunikasi dan konsultasi dirancang oleh kelembagaan petani bersama masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau pihak berkepentingan lainnya. Mekanisme ini perlu mempertimbangkan penggunaan mekanisme dan bahasa setempat. Pertimbangan perlu diberikan kepada keberadaan forum multi pihak. Komunikasi perlu mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap informasi bagi kaum wanita dan pria, pemimpin desa dan buruh harian, kelompok masyarakat lama dan baru, dan berbagai kelompok etnis.

Halaman 19 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

Pertimbangan perlu diberikan untuk pelibatan pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat, LSM atau pemerintah (atau kombinasi dari ketiga kelompok ini) yang tidak memiliki kepentingan secara langsung, untuk memfasilitasi kemitraan petani dan masyarakat, dan pihak lainnya jika dibutuhkan, dalam komunikasi ini.

Kriteria 6.3. Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.

1. Kelembagaan petani menyediakan sistem untuk menerima keluhan

1. Kelembagaan petani mempunyai rekaman keluhan/keberatan, penanganan keluhan / keberatan, dan pelaporan

2. Dokumentasi proses dan hasil penyelesaian perselisihan,

jika ada

Mekanisme penyelesaian perselisihan harus dibuat lewat kesepakatan terbuka dengan pihak yang terkena dampak.

Kriteria 6.4. Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak tradisional dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder lain memberikan pandangan pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

1. Rekaman proses negosiasi dan/atau hasil kesepakatan kompensasi tersedia, jika ada

Pembayaran kompensasi perlu mempertimbangkan gender, penduduk asli dan pendatang. Masyarakat dapat menunjuk wakil mereka sendiri dalam proses negosiasi kompensasi Setiap pembayaran kompensasi atas pemindahan hak dari pihak lain harus dilakukan secara transparan, wajar dan tanpa tekanan sehingga tidak merugikan penduduk atau masyarakat yang memiliki hak atas

Halaman 20 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

lahan. Petani harus menunjukkan surat keterangan atas hak milik atau tradisional. Proses dan hasil dari setiap perjanjian yang disepakati didokumentasikan dan dilaksanakan secara terbuka

Kriteria 6.5 Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

1. Bukti pembayaran upah pekerja

1. Terdapat perjanjian kerja untuk pekerja tetap, jika ada

Kelembagaan petani harus memberikan informasi besarnya UMR pada daerah kebun tersebut berada secara periodik

Dalam hal tenaga kerja lepas, kondisi kerja dan upah sesuai perjanjian yang ditetapkan secara transparan dan tanpa paksa. Bukti pembayaran upah pekerja bisa didapat dari pengakuan beberapa pekerja

Kriteria 6.6 Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan

1. Bukti tidak terdapat larangan bagi pekerja dan kontraktor untuk menjadi anggota serikat

Hak pekerja dan kontraktor untuk berserikat dan melakukan negosiasi secara kolektif dengan pemberi kerja harus dihormati.

Halaman 21 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

memfasilitasi pendamping yang tidak berpihak, gratis dan melakukan tawar menawar bagi seluruh karyawan. Kriteria 6.7. Anak-anak tidak dipekerjakan dan dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan.

1. Petani dapat membuktikan penggunaan tenaga kerja anak-anak sesuai peraturan yang berlaku

Petani harus mempekerjakan pekerja mengacu pada usia kerja minimum dan anak-anak usia sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petani atau perkebunan keluarga boleh mempekerjakan anak-anak di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu pendidikan mereka, sesuai peraturan yang berlaku

Kriteria 6.8. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur dilarang

1. Bukti bahwa para pekerja dan kelompok pekerja, termasuk tenaga kerja pendatang, diperlakukan sama

Proses negosiasi juga harus melibatkan perempuan, penduduk asli dan suku minoritas Kelembagaan petani memilki prosedur penyampaian keluhan yang dapat dilaksanakan sesuai kriteria 6.3. Diskriminasi yang positif dalam penyediaan karyawan dan keuntungan untuk komunitas khusus, dapat diterima sebagai bagian dari perjanjian yang telah dinegosiasikan.

Kriteria 6.9. Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk

1. Tersedia dokumen atau himbauan kepada para anggotanya untuk tidak melakukan pelecehan seksual

Petani menghormati hak reproduksi tenaga kerjanya.

Halaman 22 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

melindungi hak reproduksinya, disusun dan diaplikasikan.

dan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan menghargai hak-hak reproduksi perempuan dan diimplementasikan

Kriteria 6.10 Pihak pembina kemitraan kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.

1. Bukti tidak terdapat perulangan keluhan yang sama dari perusahaan mitra dan atau mitra bisnis lokal lainnya, yang tersimpan di kelembagaan petani

2. Rekaman mekanisme penentuan harga dari Tim Penetapan Harga kepada kelembagaan petani dan bukti pembayaran TBS

1. Bukti kontrak kerjasama dengan mitra bisnis, jika ada.

2. Bukti pembayaran kontrak tepat waktu

3. Bukti pembayaran angsuran kredit, jika ada

4. Bukti pemeliharaan jalan dan transportasi, apabila petani membayar iuran terkait

5. Tersedia rencana peremajaan tanaman yang dilakukan dengan jeda waktu yang cukup

Kontrak yang dibuat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, harus bersifat adil, sah dan transparan. Semua biaya, komisi dan pungutan dijelaskan dan disetujui sebelumnya. Kelembagaan petani sebaiknya terlibat dalam penentuan harga TBS

Kriteria 6.11 Pembina kemitraan berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bilamana dianggap memadai.

1. Rekaman kontribusi kelembagaan petani dan/atau petani terhadap pembangunan lokal

Petani kemitraan pasca konversi berkontribusi terhadap pembangunan lokal melalui kelembagaan petani

Kelembagaan petani secara aktif melakukan perundingan dengan perusahaan mitra dalam hal penentuan pemotongan hasil penjualan TBS petani untuk kontribusi pembangunan lokal dan pengelolaannya

Halaman 23 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

Kelembagaan petani turut menentukan arah pemanfaatan dan pengelolaan dana kontribusi

Halaman 24 dari 36


Prinsip 7 : Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung Jawab

Indikator

Kriteria

Major Minor

Panduan

Kriteria 7.1 Dilakukan analisis dampak sosial dan lingkungan hidup secara komprehensif dan partisipasif sebelum membangun kebun atau operasi baru memperluas perkebunan yang sudah ada dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi.

1. Tersedia dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan. Analisis dampak sosial dan lingkungan dilakukan oleh perusahaan mitra.

2. Bukti analisis dampak dilakukan bersama masyarakat lokal

1. Bukti hasil analisis dampak digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan perkebunan

Petani kemitraan mengetahui dampak sosial dan lingkungan perkebunan mereka yang merupakan bagian dari AMDAL perusahaan mitra, dan petani aktif melaksanakan RKL/UPL. Dokumen AMDAL disimpan di kelembagaan petani Petani kemitraan berkonsultasi kepada perusahaan mitra dalam pengelolaan dampak perkebunan Sebagaimana diminta dalam prinsip dan kriteria serta pedoman RSPO, bahwa penilaian dampak sosial dan lingkungan memasukan pertimbangan secara partisipatif berikut ini: • Rencana pemanfaatan lahan

dan alokasi lahan bagi petani-petani kemitraan dan kesepakatan mengenai pembebasan lahan.

• Identifikasi dan pengurangan dampak lingkungan

• Rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan.

• Ketentuan hutang dan pembayaran, prosedur penetapan harga TBS, prosedur transportasi dan grading.

Halaman 25 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

• Nilai konservasi tinggi (lihat kriteria 7.3) yang mungkin terkena dampak negatif.

• Penilaian potensi dampak pada ekosistem alami dekat dari lahan yang akan dibangun kebun kemitraan, mencakup apakah pembangunan atau perluasan akan meningkatkan tekanan pada eksosistem alami terdekat.

• Identifikasi jalur-badan air dan penilaian potensi dampak pada tata-air (hidrologi) oleh pembangunan kebun petani mitra yang diusulkan. Upaya penanganan harus direncanakan dan dijalankan untuk memelihara kuantitas dan kualitas sumber air.

• Survei tanah dan informasi topograpi, mencakup identifikasi tanah marjinal dan rapuh, kawasan yang rentan erosi dan curam yang tidak sesuai untuk penanaman.

• Analisa terhadap jenis tanah yang digunakan (hutan, hutan terdegradasi, lahan terbuka).

• Analisa atas kepemilikan dan hak penggunaan lahan.

• Analisa pola penggunaan lahan yang ada.

• Penilaian potensi dampak sosial

Halaman 26 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

terhadap masyarakat sekitar perkebunan dan kebun petani mitra terkait, termasuk analisa perbedaan dampak terhadap perempuan dan laki-laki, suku etnis, pendatang (migran) dan penduduk yang telah tinggal lama.

Kriteria 7.2 Menggunakan survai tanah dan informasi topografi untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi

1. Tersedia hasil survey topografi dan kesesuaian lahan yang dilakukan oleh perusahaan mitra

2. Pembangunan perkebunan di lahan gambut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku

Untuk petani kemitraan pembangunan perkebunan disesuaikan dengan program kemitraan inti dan plasma

Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation value)

1. Petani dapat membuktikan bahwa lahan perkebunan mereka bukan berasal dari konversi hutan primer atau areal bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value, HCV)

Untuk petani kemitraan, perusahaan mitra akan melakukan identifikasi HCV di lahan petani peserta.

Kriteria 7.4 Dihindari memperluas perkebunan di atas lahan yang curam, dan atau di tanah marjinal serta rapuh.

1. Jika penanaman terbatas pada lahan curam dan/atau marginal tidak dapat dihindarkan, perusahaan mitra memberikan bimbingan teknis

Untuk petani kemitraan, perusahaan mitra bersama dengan petani yang akan menyusun program penanaman baru Penanaman pada lahan yang curam dan/atau tanah marjinal yang rapuh, yang diperuntukkan untuk

Halaman 27 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

petani, sebaiknya dihindari. Penanaman pada lahan yang curam dan/atau tanah marjinal yang rapuh seperti dimaksud di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kriteria 7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

1. Bukti tidak terdapat penolakan dari masyarakat adat dan lokal terhadap pembangunan perkebunan (Bukti dapat berupa surat persetujuan dari masyarakat adat atau masyarakat lokal yang diketahui atau disetujui oleh Ketua Adat/Kepala Desa atau sesuai dengan ketentuan di daerah setempat)

Pembina kemitraan sebaiknya mengidentifikasi cakupan lahan hak ulayat/adat yang diakui dan memetakannya. Pembina kemitraan melakukan pendekatan dengan masyarakat adat dan lokal dalam hal pembangunan perkebunan kelapa sawit, dan bila lahan tersebut milik dari masyarakat adat atau lokal harus dinegosiasikan untuk mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen sebagai bukti di kemudian hari.

Kriteria 7.6 Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan

1. Bukti kesepakatan yang telah diambil sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan (surat dokumentasi mengenai kesepakatan)

2. Bukti pelaksanaan kesepakatan sesuai perjanjian

Pembina kemitraan sebaiknya mengidentifikasi cakupan lahan hak ulayat/adat yang diakui dan memetakannya. Didahului proses pada kriteria 7.5, maka kompensasi dan pemenuhan kesepakatan lain dilaksanakan

Halaman 28 dari 36


Indikator

Kriteria

Major

Panduan

Minor

pada point 1.

sebelum pembangunan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan

Kriteria 7.7 Dilarang membuka perkebunan baru dengan membakar, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana dalam ASEAN Guidelines atau regional Best Practices lainnya

1. Petani mengetahui dan mampu melaksanakan teknik penyiapan lahan tanpa bakar

Petani mengetahui dan mematuhi undang-undang/peraturan yang melarang penggunaan api untuk penyiapan lahan. (misalnya petani mempunyai brosur / mengikuti pelatihan petunjuk teknik penyiapan lahan tanpa bakar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang

Instansi terkait atau petugas penyuluh lapangan memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik penyiapan lahan tanpa bakar. Penyiapan lahan petani kemitraan mengikuti teknik tanpa bakar yang dilaksanakan perusahaan mitra.

Halaman 29 dari 36

terpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia versi 01 Oktober 2009

Halaman 30 dari 36

Prinsip 8 : Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas

Indikator

Kriteria

Major Minor

Panduan

Kriteria 8.1 Pembina kemitraan kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi utama .

1. Pembina kemitraan bersama petani membuat rencana tindakan untuk perbaikan terus menerus, berdasarkan pertimbangan dampak utama sosial dan lingkungan serta peluang untuk perbaikan.

In

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia versi 01 Oktober 2009 LAMPIRAN 1 DEFINISI Masyarakat sebagai bagian dari stakeholder adalah masyarakat sekitar lokasi kebun yang terkena dampak operasional kebun secara langsung, dan terwakili dalam suatu kelembagaan yang sah sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak tradisional adalah hak-hak yang timbul karena serangkaian tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis HCV (High Conservation Value)/ NKT (Nilai Konservasi Tinggi) atau kawasan bernilai konservasi tinggi. Kawasan harus menjaga atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi: HCV1. Kawasan yang memiliki konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang secara global, regional atau nasional signifikan (misalnya endemisme, spesies-spesies yang terancam kepunahan). HCV2. Kawasan yang memiliki hutan dengan tingkat pertanaman yang tinggi yang secara global, regional atau nasional signifikan, dan yang di dalamnya terdapat, atau memiliki unit manajemen, dengan populasi hidup dari sebagian besar, jika tidak semua, spesies-spesies liar yang hidup dengan pola distribusi dan penyebaran alami. HCV3. Kawasan yang berada dalam atau memiliki ekosistem langka, terancam atau terancam punah. HCV4. Kawasan yang menyediakan pelayanan alami dasar dalam keadaan kritis (misalnya perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi). HCV5. Kawasan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat (misalnya mata pencaharian, kesehatan). HCV6. Kawasan yang penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat setempat (areal budaya, ekologi, ekonomi atau agama penting yang berhubungan dengan masyarakat setempat tersebut. (Lihat: ‘The HCVF Toolkit’–pada www.proforest.net) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah sebuah proses memprakirakan dan menilai dampak-dampak sebuah atau serangkaian tindakan terhadap lingkungan hidup dan sosial, kemudian menggunakan kesimpulannya sebagai sebuah sarana untuk merencanakan dan mengambil keputusan. Vegetasi alami adalah areal yang memiliki banyak karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur dan keragaman. Perkebunan adalah lahan yang ditanami kelapa sawit dan dengan penggunaan lahan terkait untuk prasarana (misalnya, jalan), wilayah tepian tebing dan pencadangan konservasi. Hutan primer adalah sebuah hutan dengan karakteristik utama ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur, dan keragaman serta pohon rindang yang berlimpah, yang relatif tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Propilaktik adalah sebuah perlakuan atau serangkaian tindakan yang digunakan untuk sebuah tindakan pencegahan Restorasi adalah mengembalikan areal yang mengalami degradasi atau telah diubah di dalam daerah perkebunan ke tingkat semi-alami. Petani adalah para petani yang menanam kelapa sawit, kadang-kadang bersamaan dengan tanaman lain sebagai mata pencaharian, yang sebagian besar pekerjanya adalah anggota keluarga dan perkebunan tersebut menjadi sumber utama mata pencaharian dan luas tanaman kelapa sawitnya maksimal 25 hektar.

Halaman 31 dari 36

http://www.proforest.net/

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia versi 01 Oktober 2009 Petani kemitraan adalah petani yang memiliki karakteristik sebagai petani yang secara struktural terikat oleh kontrak, perjanjian kredit atau perencanaan ke suatu pabrik kelapa sawit (PKS) tertentu. Petani kemitraan biasanya tidak bebas memilih jenis tanaman yang akan dikembangkan, dibantu dan dibina dalam penanaman dan teknik pengelolaannya, dan seringkali terorganisir, dibina atau dikelola langsung oleh pembina dari pabrik, kebun inti atau kelembagaan petani dimana secara struktur mereka terikat.

Petani swadaya adalah petani yang memiliki karakteristik sebagai petani yang memiliki kebebasan menggunakan lahan-lahan mereka, menentukan jenis tanaman yang akan ditanam dan bagaimana mengelolanya; mengatur, mengelola dan membiayai sendiri; dan tidak terikat secara kontrak kepada pabrik kelapa sawit (PKS) atau kelembagaan tertentu. Walaupun demikian, mereka dapat menerima dukungan atau penyuluhan dari pemerintah. Perusahaan mitra adalah kebun inti dan pabrik kelapa sawit (PKS), yang membangunkan perkebunan kelapa sawit, termasuk infrastrukturnya, untuk petani kemitraan. Setelah tanaman menghasilkan, biasanya perkebunan diserahkan kepada petani untuk dikelola secara mandiri dan perusahaan mitra menampung TBS yang dihasilkan kebun petani kemitraan tersebut. Kelembagaan petani adalah kelembagaan dimana secara struktur petani terikat, dapat merupakan kelompok tani, gabungan kelompok tani atau Koperasi Unit Desa (KUD) Pemangku kepentingan adalah perseorangan atau kelompok yang berkepentingan dengan, atau dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan sebuah organisasi dan akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan sumber-sumber daya hutan yang dapat diperoleh dari masyarakat adat, kesepakatan bersama, atau diberikan oleh badan lain yang memiliki hak akses. Hak-hak ini dapat membatasi penggunaan sumber daya tertentu pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik-teknik pemanenan tertentu.

Halaman 32 dari 36

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia versi 01 Oktober 2009 LAMPIRAN 2 DAFTAR REFERENSI PERATURAN

PRINSIP KRITERIA PERATURAN

1 1 1. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman. 2. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. 3. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. 4. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. 5. UU Ketenagakerjaan (tentang UMP, Umur, K3). .

2 1. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman. 2. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. 3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

2 1

1. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman 2. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal

6 ayat 2) 3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 4. UU No.1/1970 ttg Keselamatan Kerja 5. PP No.8/1981 Perlindungan Upah 6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan

Pembinaan Pengusaha Kecil No.: NO.: 73/Kpts/OT.210/2/98 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Perkebunan dengan Pola kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya

7. KepMenTan NO. : 60/Kpts/KB.510/2/98 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat, dll.

2 1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 2. PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007

3 1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 2. Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman

Penyelesaian masalah hak ulayat 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007

3 1 Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani

4 1 1. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta. 2006

2. Standar Pengolahan Kelapa Sawit 1993 dari Ditjen Pengolahan.

2 1. UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 3. PP No. 8, 2001 mengenai Pupuk budidaya tanaman . 4. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal

Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta. 2006

3 1. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta. 2006

4 1. UU 12, tahun 1992

2. UU 18, tahun 2004

5 1. UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 3. PP No. 6, 1995 mengenai Perlindungan tanaman.

Halaman 33 dari 36



4. Daftar penggunaan bahan kimia pertanian (agro kimia) yang diterbitkan oleh Komisi pestisida.

5. Pengendalian hama terpadu (Ditjenbun)

6 1. PP No. 18, 1999 junto PP No 85 mengenai Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. PP No. 74, 2001 mengenai Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 3. UU tentang K3. 4. PP No. 7, 1973 mengenai Pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan

pengunaan pestisida. 5. SK Menteri Pertanian No. 517/Kpts/TP.270/9/2002 mengenai Pengawasan

pestisida. 6. Daftar penggunaan bahan kimia pertanian (agro kimia) yang diterbitkan

oleh Komisi pestisida.

7 1. UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

8 Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani 5 1 Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani 2 1. PP No.7 Tahun 1999, Daftar Tanaman dan Hewan yang Dilindungi. 1

2. Panduan Ideintifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia, Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, Juni 2008

3 1. UU No. 23, 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 2. PP No. 18, 1999 junto PP No 85, 1999 mengenai Pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun. 2

4 Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani 5 1. UU No 18 tahun 2004 tentang perkebunan

2. PP No 04 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

6 Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani

6 1 1. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Pasal 25) 2. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

2 1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

3 1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

4 1. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman 2. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup 3. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan 4. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

5 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum

6 Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani 7 1. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Peraturan/Ketentuan mengenai wajib belajar. 3. Keputusan Menakertrans RI No 235/MEN 2003 Tentang Jenis-Jenis

Pekerjaan Yg Membahaya-kan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak. 4. Keputusan Menakertrans RI No 115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan

Bagi Anak Yg Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat & Minat.

8 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman 34 dari 36



9 Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani 10 Kep MenTan No 395 th 2005

11 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

7 1 1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal

6 ayat 2) 2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; Pasal 25 3. Menhut S.06/Menhut-VI/2006 tentang Hutan dengan Konservasi Tinggi 4. Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007

2 1. UU Perkebunan No. 18, 2004 2. Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Departemen Pertanian. Jakarta, 1997. 3. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun kelapa Sawit Direktorat Jenderal

Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta. (Akan dirilis tahun 2007)

3 1. UU No. 18/2004 tentang Perkebunan 2. Panduan Ideintifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia,

Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, Juni 2008

4 1. SK tentang Kemiringan Tanah, Dalamnya Gambut, PP Dirjen Perkebunan, 2. Kepres 32 , 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung 3. Kep Menhutbun No. 376/Kpts-II/1998, Psl. 2, Kesesuaian lahan yang

cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit.

5 1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2).

2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. 2

6 1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 2. Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman

Penyelesaian masalah hak ulayat 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007

7 1. UU 18/2004 tentang perkebunan 2. PP 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakna Dan Atau Pencemaran

Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lah an.

3. SK Mentan 357/19... Pembukaan lahan tanpa bakar 4. Peraturan terkait Kebakaran Lahan, KLH, Deptan, Dephut

8 1 1. UU No. 18, 2004 tentang Perkebunan

Halaman 35 dari 36

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia versi 01 Oktober 2009 LAMPIRAN 3

KAMUS

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Social and Environmental Impact Assessment)

ASEAN Association of South East Asia Nations B3 Bahan Beracun dan Berbahaya (hazardous waste) BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam CPO Crude Palm Oil atau minyak kelapa sawit mentah GAP Good Agricultural Practices (Praktek Pertanian yang Baik) HCV High Conservation Value IUP Izin Usaha Perkebunan (Plantation Operation Licence) K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Occupational Health and Safety) KKPA Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya LSM Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Governmental Organisation) PHT Pengelolaan Hama Terpadu (Integrated Pest Management) PIR Perkebunan Inti Rakyat RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil (Organisasi Minyak Sawit Berkelanjutan) RKL/RPL Rencana Kelola Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (Environmental

Management Plan/Environmental Monitoring Plan) SOP Standard Operating Procedures TFS Task Force on Smallholder (Gugus Tugas Petani) UKL/UPL Upaya Kelola Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (Environmental

Management Efforts/Environmental Monitoring Efforts)

Halaman 36 dari 36

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk ... · p & Kriteria RSPO untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia versi 01 ... • Perencanaan dan penilaian dampak ... sebelum

Documents