Internet Otonomi Daerah

8/16/2019 Internet Otonomi Daerah

1/25

Sri Argarini Blog ne cuma buat coret-coretanku saja, maklum kalau isinya gaje...

Jumat, 25 Mei 2012

Otonomi Daerah

OTONOMI DAERAH

Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap

mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa

kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di

daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya

suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap

terawasi dari pusat. Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang

memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di bawah

pengawasan pemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai munculnya

ancamanancaman terhadap keutuhan NK!I, hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah

daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan !epublik Indornesia."umber dayaalam daerah di Indoinesia yang tidak merata juga merupakan salahsatu penyebab

diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaan sumber daya alam

yang merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional. "ebab

seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang pembangunannya memang

harus lebih cepat daripada daerah lain. Karena itulah pemerintah pusat membuat suatu sistem

pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut otonomi daerah. #ada

kenyataannya, otonomi daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan begitu saja pada pemerintah

daerah. "elain diatur dalam perundangundangan, pemerintah pusat juga harus mengawasi

keputusankeputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. $pakah sudah sesuai dengan

tujuan nasional, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah !epublik Indonesia yang

berdasar pada sila Kelima #ancassila, yaitu Keadilan "osial %agi "eluruh !akyat Indonesia.

A. HAKIKAT OTONOMI DAERAH

&. #engertian

http://sriargarini.blogspot.co.id/http://sriargarini.blogspot.co.id/2012/05/otonomi-daerah.htmlhttp://sriargarini.blogspot.co.id/2012/05/otonomi-daerah.htmlhttp://sriargarini.blogspot.co.id/


2/25

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kemajuan daerah otonomi untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang menpunyai batas daerah

tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan !epublik

Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem #emerinth Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada

daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan !epublik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada guberur sebagi

wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan

dari daerah ke desa untuk melaksankan tugas tertentu yang diserta pembiayaan, sarana dan

prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajibannya kepada yang menugaskan.

"ebelum membahas lebih jauh sebaiknya perhatikan dahulu ketentuan pasal &' dan &'

% UUD &()* mengenai hakikat otonomi daerah sebagai berikut +

&. #asal &'

at & +Negara Kesatuan !epublik Indonesia dibagi atas daerah daerah pro-insi dan daerah

pro-insi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap pro-insi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah , yang diatur dengan undangundang.

at + #emerintahan daerah pro-insi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

at / + #emerintahan daerah pro-insi , daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan #erwakilan

!akyat Daerah yang anggotaanggotaya dipilih melalui pemilihan umum.

at ) +0ubernur, %upati, dan 1alikota masing masing sebagai kepala daerah pro-insi ,

kabupaten , dan kota dipilih secara demokratis .

at * +#emerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

at 2 +#emerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain

untuk melaksnakan otonomi dan tugas pembantuan.

at 3 +"usunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang

. #asal &'%


3/25

t & +Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang.

at +Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

dan prinsipNegara Kesatuan !epublik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.

%erdasarkan ketentuan #asal &' $yat & dan $yat UUD &()* tersebut, Negara

Kesatuan !eplublik Indonesia dibagi atas daerahdaerah pro-insi, dan daerah pro-insi dibagi

atas daerah kabupaten dan kota. 4iaptiap pro-insi, kabupaten, dan kota ini mempunyai

pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asaa

otonomi dan tugas pembantuan.

5leh karena itu, Negara !epublik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas

desentralisasi dalam penyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

%erdasarkan UndangUndang Nomor 4ahun &((( tentang #emerintahan Daerah,

yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasrkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. "edangkan yang dimaksud daerah

otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan !epublik Indonesia.

Dengan otonomi daerah maka daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan

bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan,

pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan

daerah, sesuai dengan prinsipprinsip demokrasi, kesetaraan, pemerataan, dan kaedilan, serta

potensi dan kesadaran akan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangkan

Negara Kesatuan !epublik Indonesia,yaitu semangat %ineka 4unggal Ika.

%erdasarkan penjelasan UndangUndang Nomor tahun &((( tentang

#emerintahan Daerah , dijelaskan maksud kewenangan otonomi luas, otonomi nyata, dan

otonomi yang bertanggung jawab.

&. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan

yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewnangan di bidang

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fisikal, agama, serta

kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintahan.


4/25

. 5tonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan

pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh , hidup

dan berkembang di daerah.

/. 5tonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai

konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan

kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi,

berupa, yaitu.

a. #eningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang sedemikian baik6

b. #engembangan kehidupan demokrasi , keadilan, dan pemerataan6 serta

c. #emeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka

menjaga keutuhan Negara Kesatuan !epublik Indonesia.

"ebelum ditetapkan UndangUndang Nomor 4ahun &((( ini , UndangUndang

yang berlaku untuk mengatur pemerintahan daerah adalah UndangUndang Nomor * 4ahun

&(3) tentang #okok#okok #emerintahan di Daerah. UndangUndang Nomor * 4ahun &(3)

ini sudah tidak berlaku lagi , dan sekarang yang berlaku adalah UndangUndang Nomor

4ahun &((( tentang #emerintahan Daerah. #erbedaan penting antara kedua UndangUndang

tersebut antara lain sebagai berikut.

No Berdasarkan No !

Tahun "#$%

Berdasarkan No && Tahun

"###

& #emeritah pusat adalah

perangkat Negara Kesatuan

!epublik Indonesia yang

terdiri dari #residen beserta

para pembantunya.

#emerintah pusat adalah

#erangkat Negara Kesatuan

!epublik Indonesia yang terdiri

dari #residen beserta para

menteri.

#emerintah daerah adalah

Kepala Daerah dan D#!D

#emerintah Daerah adalah

Kepala Daerah beserta perangkat

daerah otonom yang lain sebagai

%adan 7ksekutif Daerah.

/ D#!D termasuk %adan

7ksekutif karena masuk

bagian dalam #emerintah

Daerah sehingga kurang

berfungsi sebagai lembaga

yang mengawasi jalannya

pemerintahan di daerah.

D#!D adalah %adan 8egislatif

Daerah berkedudukan sejajar dan

menjadi mitra dari pemerintah

Daerah.


5/25

9enurut penjelasan UndangUndang Nomor 4ahun &(((, #rinsip #enyelenggaraan

#emerintah Daerah adalah sebagi berikut +

&. Digunakannya asas desentralisasi , dekonsentrasi, dan tugas pembantuan6

. #enyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota6 dan

/. $sas tugas pembantuan yang dapat dilaksakan di Daerah #ro-insi, Daerah Kabupaten,

Daerah Kota, dan Desa.

$dapun yang dijadikan dasar atau landasan pelaksanaan otonomi daerah adalah

Ketetapan 9#! No. :;< 9#!


6/25

mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. @adi darri uraian ini

dapat disimpulkan, bahwa pemerintah pusat hanya berperan sebagai super-isor, pemantau,

pengawas dan penilai.

%erkaitan dengan pengertian desentralisasi di atas, 8it-ack A "eddon >&((+?,

sebagaimana dikutip oleh 1asistono >==+&3&'? menyatakan desentralisasi adalah the

transfer of authority and responsibility for publik function from central government to

subordinator quasi independent government organization or he private sector.

Dengan demikian, yang dimaksud desentralisasi adalah transfer kewenangan dan

tanggung jawab fungsifungsi publik. 4ransfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak

lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi membahas ataupun

kepada sektor swasta. "elanjtnya menurut Bheema A !ondinelli >&('/? sebagaimana dikutip

1asistono >==+&'? membagi desentralisasi menjadi empat tipe, yaitu+

a. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di

masyarakat.

b. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu+ desentralisasi, delegasi

dan de-olusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan

efisien.

c. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali

berbagai sumber dana.

d. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang

berkaitan sektor publik ke sektor pri-at.

9enurut "yaukani dkk, >==+ &3/&')? -isi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam

tiga ruang lingkup interaksinya yang utama, yaitu+ #olitik, 7konomi serta "osial dan %udaya.

Di bidang politik, karena otonomi harus dipahami sebagai proses untk membuka ruang bagi

lahirnya kepala pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan

memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas

pertanggungjawaban publik.

0ejala yang muncul dewasa ini, khususnya dalam pemilihan Kepala Daerah, baik

pro-insi, kabupaten maupun kota bagitu besar partisipasi masyarakat. Ini bisa dibuktikandari

membanjirnya caloncalon Kepala Daerah dalam setiap pemilihan, baik di tingkat pro-insi

maupun kabupaten atau kota. %ahkan yang berminat dan mendaftarkan diri untuk menjadi

bakal calon Kepala #emerintah Daerah, bukan hanya datang dari lapisan masyarakat tertentu

saja, tetapi juga datang dari berbagai lapisan, mulai dari partai politik, pegawai pemda,

pegawai dari kantor lainnya, pegawai swasta, wiraswasta, bahkan ada juga dari unsur abang


7/25

becak dan lainlain. Ini mendakan, bahwa kehidupan demokrasi di negara kita sudah semakin

terbuka dan berkembang dengan pesat.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di sau pihak harus menjamin lancarnya

pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi

pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan

pendayagunaan potensi ekonomi daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan

memungkinkan lahirnya berbagi prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas

in-estasi, memudahkan proses pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas in-estasi,

memudahkan proses periCinan usaha, dan membangun berbagi infrastruktur yang menunjang

perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa

masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi

menciptkan harmonisasi sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilainilai lokal

yang dipandang kondosif terhadap kemampan masyarakat dalam merespon dinamika

kehidupan di sekitarnya.

B. PERM'AN KEBI(AKAN PB)IK DI DAERAH

&. #engertian

Kebijakan adalah kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu atau konsep yang menjadi

garis besar dan dasar rencana dilaksanakan suatu pekerjaan atau pedoman untuk mencapai

sasaran. #ublik adalah orang banyak atau umum atau semua orang. Kebijakan publik adalh

pedoman untuk mencapai sasaran bagi warga negara atau konsep dasar yang dilaksanakan

untuk mengatur warga negara.

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi yang dijalankan oleh negara Indonesia

adalah demokrasi #ancasil, demokrasi #ancasila menghargai pendapat rakyat. Dalam UU No.

tahun &(((, tentang partai politik yang disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah

melaksanakan pendidikan politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakatdalam pembuatan

kebijakan publik melalui mekanisme badanbadan permusyawaratan9#!?.

b. Dewan #erwakilan !akyat >D#!?.

c. Dewan #erwakilan !akyat Daerah pro-insi.

d. Dewan #erwakilan !akyat Daerah kabupaten


8/25

#endapat seseorang harus kita hargai, suara masyarakat sangatlah berharga bagi

perkembangan negara. Usulan dari masyarakat bawah merupakan masukan untuk menetukan

kebijakan publik atau peraturan perundangundangan lebih lanjut.

$dapun uruturutan menyampaikan aspirasi yang pada akhirnya dijadikan sebagai

suatu keputusan secara nasional adalah, sebagai berikut6

a. #endapat atau aspirasi seseorang dari tingkat paling bawah disalurkan kepada pengurus dan

menjadi keputusan dari bawah yang merupakan kesepakatan bersama.

b. Keputusan yang merupakan kesepakatan bersama itu dibawa ke tingkat anggota D#!D

Kabupaten


9/25

c. 4erjaminnya hakhak manusia oleh UndangUndang serta keputusankeputusan pengadilan.

9aksudnya hak setiap warga negara diatur, dijamin, dan dilindungi oleh UndangUndang.

/. Dewan #erwakilan !akyat Daerah >D#!D?

D#!D adalah %adan 8egislatif Daerah yang berkedudukan di Daerah Kabupaten atau

Daerah Kota, yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, bersamaan dengan

pemilihan anggota D#! !I. D#!D memiliki tugas, wewenang, adapun tugas dan wewenang

dari D#!D berdasarkan pada pasal ) UU No. / tahun ==) tentang #emerintahan Daerah

adalah sebagai berikut+

a. 9embentuk #eraturan Daerah >#erda? yang dibahas dengan kepala daerah untuk

mandapatkan persetujuan.

b. 9embahas dan menyetujui rancangan #erda tentang $#%D bersama dengan kepala daerah.

c. 9elaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan #erda dan peraturan perundangundangan

lainnya, peraturan kepala daerah, $#%D, krbijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan

program pembangunan dan kerjasama internasionaldi daerah.

d. 9engusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah


10/25

$dalah hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau

mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai rekomendasi penyelesaiannya

atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

*. PENTIN+N,A PARTI'IPA'I MA',ARAKAT DA)AM PERM'AN KEBI(AKAN

PB)IK DI DAERAH

9elalui otonomi daerah maka daerah diberi kewenangan yang lebih luas dalam

mengelola daerahnya masingmasing, baik dalam pengelolaan sumber daya manusia dan

sumber daya alam lainnya untuk kemajuan kesejahteraan di wilayahnya.

%erdasarkan ketetapan 9#! Nomor + I;


11/25

Dasar, undangundang, peraturan pemerintah terutama yang berhubungan dengan

penyelenggaraaan otonomi daerah. #eraturan perundangan tersebut dijabarkan dalam bentuk

peraturan daerah.

#eraturan daerah dibuat oleh kepala daerah dengan persetujuan D#!D. #eraturan

daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah. #eraturan Daerah >#erda? untuk tiap daerah tidak sama

karena disesuaikan dengan kondisi dan dinamika daerah masingmasing. Untuk

melaksanakan peraturan daerah maka kepala daerah menerapkan keputusan kepala daerah.

#eraturan daerah dan keputusan kepala daerah dibuat dalam rangka mengatur

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah oleh karena #erda

dan keputusan kepala daerah menyangkut kebijakan publik, maka setiap warga negara dapat

memberikan masukan dalam perumusan kebijakan publik.ang dimaksud dengan kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut

kepentingan orang banyak atau masyarakat umum.

9aksud dari pembuatan kebijakan publik adalah+

&. 9ewujudkan ketertiban dalam masyarakat

. 9elindungi hakhak masyarakat

/. 9ewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, serta

). 9ewujudkan kesejahteraan masyarakat

Kebijakan publik yang diambil pemerintah daerah sebaiknya melibatkan masyarakat

agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan protes dari masyarakat. 9asukan dari

masyarakat sangat penting dalam perumusan kebijakan publik karena pemerintah dapat

mengambil kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. #eran serta masyarakat

dapat dilakukan dengan memberikan masukan berupa usul, saran, atau memberikan

gambaran dampak negati-e atau positif daerah kebijakan publik tersebut.

Usul, saran atau pendapat masyarakat dapat disampaikan kepada D#!D melalui temu

wicara dengan anggota Dewan, menyampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah atau

D#!D, menulis di media massa dan sebagainya.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah antara lain berikut ini.

&. #enetapan pajak daerah meliputi pajak hotel, restoran, hiburan reklame, penerangan jalan,

pajak parkir dan lainlain.

. #enetapan retribusi, misalnya retribusi jasa umum, jasa usaha, periCinan tertentu dan lain

lain.

/. #enetapan larangan pedagang kaki lima berjualan di trotoar.

). #enetapan jalur bus kota dan antarkota.


12/25

#enetapan kebijakan umum ini bisa menimbulkan protes dari sebagian masyarakat,

terutama masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut, misalnya

penetapan jalur bus kota sering menimbulkan protes dari kalangan penjual jasa angkutan

karena merasa dirugikan. 9ereka melakukan demonstrasi dengan mogok bekerja atau tidak

mengoperasikan kendaraannya. $kibatnya, masyarakat umum dirugikan dengan aksi tersebut.

Disinilah peran masyarakat, baik pengguna maupun penjual jasa sangat penting dalam

perumusan kebijakan agar setelah kebijakan itu diputuskan dan dilaksanakan tidak

menimbulkan gejolak yang merugikan semua pihak.

D. KON'EKEN'I TIDAK AKTI-N,A MA',ARAKAT DA)AM PERM'AN DAN

PE)AK'ANAAN KEBI(AKAN PB)IK DI DAERAH

9enurut pasal && UU No. 4ahun &(((, bidang pemerintahan yang wajib

dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi bidang berikut, yakni+

&. #ekerjaan umum

. Kesehatan

/. #endidikan dan kebudayaan

). #ertanian

*. #erhubungan

2. Industri dan perdagangan

3. #enanaman modal

'. 8ingkungan hidup(. #ertanahan

&=. Koperasi

&&. 4enaga kerja

%idang pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah kewenangan dalam

bidang berikut, yakni+

&. #olitik luar negeri

. #ertahanan keamanan

/. #eradilan

). 9oneter dan fiskal*. $gama dan kewenangan bidang lain

"eperti diuraikan di atas bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah,

pemerintah daerah menetapkanperaturan daerah atas persetujuan D#!D sebagai penjabaran

peraturan perundangan yang lebih tinggi. #eraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala

daerah D#!D tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain,

dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan peraturan daerah, kepala

daerah menetapkan keputusan kepala daerah. Keputusan kepala daerah tersebut tidak boleh


13/25

bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan

peraturan daerah.

#eraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur diundangkan

dengan menetapkannya dalam lembaran daerah. Hal ini sesuai dengan #asal 3/ $yat >? UU

No. 4ahun &(((. #eraturan daerah dan keputusan kepala daerah termasukkebijakan publik,

artinya peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tersebut menyangkut dan

diperuntunkan untuk orang banyak atas masyarakat luas. Karena kebijakan publik tersebut

diperuntukannya untuk masyarakat luas, maka masyarakat wajib berperan serta dalam

perumusan dan pelaksaan kebijakan tersebut.

$pabila kebijakan publik itu hanya dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan

masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaannya, kebijakan publik itu akan dapat

menimbulkan dampak negatif, antara lain+

&. $kan menimbulkan protes atau penolakan dari masyarakat

. Kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik

/. %isa menimbulkan kecemasan dan keresahan masyarakat

). 4urunnya kewajiban pemerintah, serta

*. 4urunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

5leh karena dampak negatifnya sangat luas bila masyarakat tidak aktif dalam

perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, maka peran aktif dari masyarakat sangat

dibutuhkan. Konsekuensi dari tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan

kebijakan publik adalah sebagai berikut.

&. Kebijakan publik yang dibuat pemerintah belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat.

. Kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh orangorang yang tidak bertanggungjawab.

/. Kebijakan tersebut dapat dipergunakan kepentingan kelompok atau golongannya.

). Kebijakan publik itu tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

$pabila hal ini yang terjadi, maka masyarakat sendiri yang akan rugi. 5leh karena itu,

diperlukan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan yang diambil pemerintah sesuai

dengan harapan masyarakat. Kita sebagai warga negara mempunyai tanggungjawab dan

kewajiban turut serta mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. %entuk partisipasi tersebut

dapat dilakukan dengan memberikan masukan kepada pemerintah dalam perumusan

kebijakan publik dan mengontrol pelaksaan kebijakan publik.

Kontrol masyarakat atas pelaksanaan kebijakan publik sangat penting karena tanpa

adanya kontrol dari masyarakat, kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknumoknum

yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengejar untuk kepentingan sendiri.


14/25

9asukan dari masyarakat sangat berharga bagi pemerintah. Daerah banyaknya

masukan dari masyarakat maka pemerintah dapat menyaring dan memisahkan mana usulan

atau saran yang hanya untuk perjuangan kepentingan kelompok atau golongan, mana yang

bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Kita harus menghindari masuknya saran atau

usul oleh orangorang yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mengejar kepentingan

sendiri atau golongannya. $pabila hal ini terjadi maka pemerintah tidak dapat mewujudkan

suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat.

Dengan otonomi daerah maka perkembangan daerah sangat tergantung dari daerah

masingmasing dalam merncanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan. #artisipasi

aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memajukan daerah.

&. Kehidupan masyarakat yang perlu dihindari

Dalam kehidupan masyarakat taat dan patuh terhadap peraturan sangat bermanfaat

untuk menciptakan suasana aman, tenteram, terbit dan teratur dalam hidup bermasyarakat. Di

mana ada masyarakat, di situ ada hukum atau peraturan. #eraturanlah yang mengatur agar

hubungan antar sesama manusia dapat berjalan dengan tertib dan teratur, sehingga tidak ada

anggota masyarakat yang berbuat sewenangwenang terhadap orang lain.

Dalam rangka mewujudkan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, kita perlu

menghindari sikapsikap yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

$dapun sikap yang perlu kita hindari adalah, sebagai berikut+

a. 9enutup diri dari pergaulan dan kegiatan masyarakat. b. 9engabaikan serta malanggar peraturan


15/25

&? 8etak geografis Indonesia pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dan

berbentuk negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih &/. 233 pulau. Hal ini

memungkinkan banyak kejahatan yang terjadi, seperti penyelundupan, bajak laut, dan lain

lain.

? Kekayaan alam yang melimpah ruah, baik potensial maupun efektif memungkinkan

timbulnya keinginan untuk memiliki dan menguasai.

/? Keanekaragaman yang ada di Indonesia, baik suku, agama, adatistiadat


16/25

ini tentu dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, dan teratur dalam

melaksanakan suatu kebijakan publik.

/. Usaha menjaga pelaksanaan kebijakan publik

Untuk menjaga agar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh

pemerintah yang berwenang tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat, maka

masyarakat hendaknya bersikap aktif dalam mengikuti setiap perkembangan yang ada.

Bara mengikuti setiap perkembangan pelaksanaan kebijakan publik, antara lain+

a. 9engikuti beritaberita melalui masmedia>tele-isi, radio, surat kabar, dan lailain?.

b. 9enyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat yang duduk di D#! maupun D#!D.

c. 9elaksanakan kebijakan publik penuh dengan tanggungjawab.

d. 9emberikan masukan yang berharga melalui surat pembaca di koran atau majalah.

$pabila masyarakat tidak diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan suati kebijakan

publik, dapat mengakibatkan masyarakat tidak merasa memiliki rencana pelaksanaan suatu

usaha pemerintah. Hal ni akan lebih parah akibatnya, jika ada oknum salah satu anggota

masyarakat yang melakukan suatu pro-okasi untuk menolak pelaksanaan suatu kebijakan

publik itu.

%ahkan pernah terjadi demonstrasi dan pemogokan dari kalangan buruh di Indonesia,

ketika D#! dan pemerintah hendak mengesahkan dan memberlakukan suatu peraturan

perundangan Ketenagakerjaan yang dirasa tidak memihak kaum buruh, tetapi sangat

menguntungkan kalangan pengusaha. ang disebabkan karena pada saat menrencanakan dan

merumuskan peraturan perundangundangan tentang ketenagakerjaan tidak melibatkan kaum

buruh atau organisasi serikat buruh yang ada, sehingga melakukan protes ketika akan

diundangkan.

E. PE)AK'ANAAN OTONOMI DAERAH

9elalui otonomi daerah, maka daerah Kabupaten dan Kota diberi kewenangan yang

lebih luas dalam pengelolaan potensi yang dimiliki masing masing daerah. #engelolaan

potensi yang dimilikiantara lain kekayaan sumber daya alam yang ada serta potensi sumber

daya manusia. "ehingga diharapkan dengan diberlakukkannya otonomi daerah akan terjadi

peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing masing dalam kerangka Negara

Kesatuan !epublik Indonesia. 9enurut UUD &()* #$"$8 &' dan Undang undang nomor

/ tahun==) tentang pemerrintahan daerah, negara indonesia menganut asas desentralisasi

dalam pelaksanaan pemerintahan. ang dimaksud desentralisasi adalah penyerahan

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah 5tonomi dalam kerangka Negara

Kesatuan !epublik Indonesia. #elimpahan wewenang kepada pemerintah semata mata

dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

$dapun tujuan desentralisasi +


17/25

a. 9encegah adanya pemusatan keuangan di pemerintah pusat.

b. 9engikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelanggaraan pemerintahan.

Ketetapan 9#! No. I; < 9#! < ===, yang isinya mengatur tentang rekomendasi

kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah, memperkuat kedudukan Undang undang No.

/ tahun ==), mengatur tentang pemerintahan daerah. ang selanjutnya pemerintah daerah

di beri hk untuk mengatur dan mengurusi rumah tangga daerahnya sendiri yang disebut hak

otonomi daerah.

Dalam ketetapan 9#! Nomor I; < 9#! < ===, kebijakan otonomi daerah diarahkan

untuk mencapai sasaran sasaran yaitu +

a. #eningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreati-itas masyarakat serta apatur

pemerintah di daerah otonomi.

b. Hubungan yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.c. 9enjamin peningkatan rasa kebangsaan,demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.

d. 9enciptakan kemandirian daerah otonomi yang lebih luas.

Dengan pemberian hak otonomi bagi daerah merupakan upaya dari pemerintah untuk

dapat menyeimbangkan pembangunan yang dilaksanakan di masing masing daerah oleh

pemerintah itu sendiri. #emberian otonomi daerah sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi,

pemerataaan pembangunan , keadilan dan potensi keanekaragaman daerah.

5tonomi daerah yang diatur dengan UU No. 4ahun &(((, pelaksanaanya lebih

lanjut di atur dengan peraturan pemerintah, yaitu sebagai berikut.

&. #eraturan pemerintah No. * 4ahun === tentang Kewenangan #emerintah dan Kewenangan

#emerintah #ropinsi sebagai Daerah 5tonom.

. #eraturan pemerintah No. ') 4ahun === tentang #edoman 5rganisasi #erangkat Daerah

/. #eraturan pemerintah No. &=) 4ahun === tentang Dana #erimbangan

). #eraturan pemerintah No. &=* 4ahun === tentang #engelolaan dan #ertanggung @awaban

Keuangan Daerah

*. #eraturan pemerintah No. &=2 4ahun === tentang #engelolaan Dan #ertanggung @awaban

Keuangan dalam #elaksanaan Dekonsentrasi dan 4ugas #embantuan

2. #eraturan pemerintah No. &=3 4ahun === tentang #injaman Daerah.

"ebagai dampak atas penyelenggaraan otonomi daerah, masingmasing daerah

diberikan kewenangan untuk menyusun rencana induk pelaksanaan otonomi daerahnya

dengan mempertimbangkan, antara lain tahaptahap pelaksanaan, keterbatasan kelembagaan,

kapasitas, dan prasarana, serta system manajeman anggaran dan manajemen public.

#emberian wewenang otonomi daerah diserahkan melalui %adan #erwakilan Daerah masing

masing sehingga bentuk dan susunan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut.

&. 4ingkat #ropinsi atau Kabupaten


18/25

a. Di daerah dibentuk Dewan #erwakilan !akyat Daerah sebagai badan legislati-e dan

pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah.

b. #emerintah Daerah terdiridari kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Kedudukan Dewan #ewakilan !akyat Daerah adalah sebagai berikut.

a. Dewan #erwakilan !akyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerahmerupakan

wahana melaksanakan demokrasi berdasarkan #ancasila >#asal &2 ayat & UU Nomor

4ahun &(((?.

b. Dewan #erwakilan !akyat Daerah sebagai badan legislati-e di daerah berkedudukan sejajar

dan menjadi mitra dari pemerintah daerah >#asal &2 ayat UU Nomor 4ahun &(((?.

$lat kelengkapan Dewan #erwakilan !akyat Daerah >#asal &3 ayat UU Nomor

4ahun &(((? adalah sebagai berikut.

a. #impinan

b. Komisikomisic. #anitiapanitia

Dewan #erwakilan !akyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang >#asal &' ayat & UU

Nomor 4ahun &(((? sebagai berikut.

a. 9emilih gubernur < wakil gubernur, bupati < wakil bupati, dan walikota < wakil walikota.

b. 9emilih anggota 9ajelis #ermusyawaratan !akyat utusan daerah.

c. 9engusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur < wakil gubernur, bupati < wakil

bupati, dan walikota < wakil walikota.

d. %ersama dengan gubernur, bupati, atau walikota membentuk peraturan daerah.

e. 9elaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundangan

lainnya, pelaksanaan keputusan gubernur, bupati, dan walikota, pelaksanaan $nggaran

#endapatan %elanja Daerah, Kebijakkan pemerintah daerah, pelaksanaan kerjasama

internasional di daerah.

f. 9enampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

. 4ingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan

#enyelenggaran otonomi daerahdalam bidang pemerintahan bukan hanyadiberikan

pada tingkat pro-insi atau kabupaten, melainkan sampai tingkat desa. Di desa dibentuk

pemerintahan desa dan badan perwakilan desa yang merupakan pemerintahan desa

>%erdasarkan UU Nomor 4ahun &(((?. %adan perwakilan desa memiliki fungsi, yaitu+

a. 9engayomi adat istiadat

b. 9embuat peraturan desa

c. 9enampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta

d. 9elakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hak dan Kewajiban Daerah Dalam 5tonomi Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak +

a. 9engatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.


19/25

b. 9emilih pemimpin daerah

c. 9engelola aparatur daerah

d. 9engelola kekeyaan daerah

e. 9emugut pajak daerah dan retribusi daerah

f. 9endapatkan bagi hasil dan pengelolaaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang

berada di daerah

g. 9endapatkan sumber sumber pendapatan lain yang sah

h. 9endapatkan hak lainnya yang di atur dalam peraturan perundang undangan

"elain memiliki hak, daerah otonomi juga memiliki kewajiban kewajiban yang

harus dilaksanakan. $dapun kewajiban itu adalah +

a. 9elindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta

keutuhan Negara Kesatuan !epublik Indonesia.

b. 9eningkatkan kwalitas kehidupan masyarakat

c. 9engembangkan kehidupan demokrasid. 9ewujudkan keadilan dan pemerataan

e. 9menyadiakan meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

f. 9enyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

g. 9enyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

h. 9engembangkan sistem jaminan sosial

i. 9enyusun perencanaan dan tata ruang daerah

j. 9engembangkan sumber daya produktif di daerah

k. 9elestarikan lingkungan hidup

l. 9engelola administrasi kependudukan

m. 9elestarikan nilai sosial budaya

n. 9embentuk dan menerapkan peraturan perundangundangan.o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

p.

-. )AN+KAH)AN+KAH AKTI- DA)AM MEME*AHKAN MA'A)AH

MA'A)AH BERKENAAN DEN+AN PE)AK'ANAAN OTONOMI DAERAH

%anyak masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Di antara

masalah yang timbul adalah pemilihan kepala daerah, peningkatan #$D >#endapatan $sli

Daearh?, mobilisasi #N", dan meningkatnya KKN.

&. #emilihan Kepala Daerah#emilihan kepala daerah sering menimbulkan kerawanan karena adanya sikapsikap

arogan yang dilakukan oleh pendukung calon belum dewasa dalam berdemokrasi. "ebagai

masyarakat belum siap menerima kekalahan dalam suatu pemilihan kepala daerah sehingga

masih sering muncul keributan yang dapat menyulut perpecahan dalam masyarakat.

Untuk menghindari adanya sifat arogansi masyarakat maka diperlukan pendidikan

politik bagi masyarakat. #ara elit politik hendaknya tidak menjadi pro-okator, tetapi

memberikan contoh berdemokrasi yang benar.

. Usaha 9eningkatkan #endapatan $sli Daerah >#$D?


20/25

Dengan berlakunya otonomi daerah , maka daerah seakan berlomba untuk menggali

potensinya demi peningkatan pendapatan asli daera. %agi daerah yang kaya akan sumberdaya

alam akan mudah mendapatkan #$D, tetapi bagi daerah yang miskain akan sumberdaya alam

akan sulit meningkatkan pendapatan dearah. Daerah itu akan terus tertinggal dengan daerah

lain karena kemampuan untuk membiayai pembangunan sangat terbatas. $pabila hal ini

berjalan terus maka tidak mungkin akan terjadi kesenjangan yang jauh antara daerah yang

kaya dan daerah yang miskin sumber daya alam.

Daerah dapat ditingkatkan antara lain dengan menaikan pajak daerah , retribusi daerah,

dan meningkatkan pendapatan perusahaan daerah, seperti #D$9, %ank pasar, dan

sebagainya.

/. 9obilisasi #N"

#erpindahan pegawai negeri dari daerah satu kedaerah lainnya sekarang ini dirasakan

sangat sulit. "ulitnya perpindahan #N" antar daerah akan membawa permasalahan pada

pemerataan sumber daya manusia. Daerah daerah yang memiliki pegawai yang sumber daya

manusianya berkualitas tidak akan mengijinkan pegawainya pindah kedaerah lain. Hal ini

akan dapat mendorong timbulnya sikap daerahisme yang akhirnya akan melunturkan

wawasan kebangsaan.

9inimnya rekrutmen calon #N" oleh daerah dengan alasan tidak mampu memberikan

gaji setiap bulannya. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain pengangkatan guru

kontrak dan pegawai kontrak.). 9eningkatnya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme >KKN?

9eningkatnya kewenangan yang di berikan pada daerah yang mendorong munculnya

kolusi,korupsi dan nepotisme, seperti meningkatnya anggaran anggaran dewan,

penumpukan fasilitas penjabat, penyimpangan $#%D >$nggaran #endapatan %elanja

Daerah?, dan sebagainya. #raktikpraktik KKN yang muncul apabila tidak disikapi oleh

aparat penegak hukum maka pelaksanaan otonomi daerah hanya dinikmati oleh oknum

oknum tertentu yang mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya.

9asyarakat perlu berperan aktif dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah. #eran aktif tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut ini

yakni +

a? 9elaporkan penjabat daerah yang sewenangwenang pada rakyat,

b? 9elaporkan penjabat daerah yang melaksanakan KKN,

c? 9emberikan masukan kepada peerintahdalam perencanaan pembangunan,

d? 9embantu memberantas kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan, serta

e? 9embantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

8angkahlangkah 9emecahkan 9asalah %erkenaan dengan #elaksanaan 5tonomi

Daerah+


21/25

&. "ebagai 1arga negara Indonesia

9enurut UUD &()* pasal 2 ayat &, yang menjadi warga negara ialah orangorang

Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai

warga negara. 5rangorang bangsa lain yang dimaksud adalah warga negara Indonesia

keturunan asing yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

serta tidak dibedakan dalam pengakuan hak dan kewajiban sebagai warga negara. "edangkan

rakyat suatu negara meliputi semua penduduk dan warga negara yang bertempat tinggal

dalam suatu negara dan taat pada hukum yang berlaku.

#emerintah telah mengatur kehidupan setiap warga negara, maka diperlukan suatu

peraturan yang bertujuan untuk membuat kehidupan warga negaranya menjadi lebih baik.

%erhasil tidaknya pemerintah melaksanakan peraturan tergantung dari sikap warga negara

untuk menjalankan peraturan tersebut. "etiap warga negara mempunyai hak untukmenyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui lembaga penyalur aspirasi yang kita

kenal yaitu lembaga legislatif. %ahkan diharapkan dari warga negara untuk ikut serta

berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan

warga negaranya. Dengan berpartisipasi aktif dalam setiap pembuatan kebijakan, maka sudah

barang tentu warga negara akan selalu mendukung kebijakan pemerintah yang dikeluarkan

untuk mengatur kepentingan warga negara.

. #embinaan dan #engawasan serta 8angkah "trategis

ang dimaksud dengan pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam

upaya penyelengaraan 5tonomi Daerah, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada

pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonomi dalam

mengambil keputusan serta memberikan peran kepada D#!D dalam mewujudkan fungsinya

sebagai badan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, peraturan daerah yang

ditetapkan daerah otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang

berwenang.

#enyelenggaraan pemerintah daerah mewujudkan berbagai langkah telah ditempuh

oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan desentralisasi, antara lain+

a. #embentukan Dewan #ertimbangan 5tonomi Daerah >D#5D?

b. %erbagai langkahlangkah pengaturan dengan menetapkan Keppres dan peraturan

pemerintah, baik dengan keputusan 9enteri sebagai tindak lanjut UndangUndang N=. /

tahun ==).

c. #enataan kewenangan antara #usat, #ro-insi dan Kabupaten atau Kota.

d. #enataan personil sesuai dengan struktur kelembagaan yang telah ditata kembali.

e. #engembangan kapasitas daerah.

/. 8angkah aktif dalam memecahkan masalah berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah

Dengan diberlakukan UndangUndang Nomor / tahun ==), tentang #emerintah

Daerah dan UndangUndang Nomor // tahun ==), tentang #erimbangan Keuangan antara


22/25

#emerintah #usat dan Daerah, maka memberi peluang bagi setiap pemerintah daerah yang

telah mendapat hak otonomi daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan bagi

daerahnya sendiri seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

#elaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah

membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. 9aka dibutuhkan perencanaan anggaran untuk

menyelenggaraan tugastugas pemerintah otonomi dan pembiayaan yang lain disebut

$nggaran #endapatan dan %elanja Daerah >$#%D?. %adan anggaran pendapatan dan belanja

daerah diambilkan dari sumber pendapatan daerah.

$dapun sumber pendapatan daerah terdiri atas+

a. #endapatan asli daerah yang disingkat #$D, yang meliputi+

&? Hasil dari pajak daerah.

? Hasil dari retribusi daerah.

/? Hasil dari perusahaan milik daerah A hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan6

)? 8ainlain pendapatan asli daerah yang sah.

*? Dana perimbangan.

b. Dana perimbangan

c. 8ainlain pendapatan

9enurut undangundang nomor // tahun ==), tentang #erimbangan Keuangan antara

#emerintah #usat dan Daerah dan ditegaskan pada UndangUndang Nomor / tahun ==),

tentang #emerintah Daerah bahwa setiap pemerintah otonomi daerah mendapatkan dana

perimbangan yang telah dianggarkan melalui anggaran pendapatandan belanja negara

>$#%N?. Dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah otonomi tidak sama,

besar kecilnya dana perimbangan ditentukan besar kecilnya pemasukan kepada

ang dimaksud dengan dana perimbangan terdiri atas+

a. Dana bagi hasil

b. Dana alokasi umum >berasal dari $#%N?

c. Dana alokasi khusus.


23/25

8ampiran "oal

&. #eraturan daerah dan keputusan kepala daerah mempunyai kekuatan hokum dan mengikat

setelah diundangkan dalam . . . .

a. !apat #aripurna D#!D

b. 9edia cetak

c. 8embaran Negara

d. 8embaran daerah

. Kewenangan pemerintah dan kewenangan pro-insi sebagai daerah otonom diatur dalam. . . .

a. #eraturan #emerintah !I Nomor 4ahun ===

b. #eraturan #emerintah !I Nomor / 4ahun ===

c.

#eraturan #emerintah !I Nomor ) 4ahun ===d. #eraturan #emerintah !I Nomor * 4ahun ===

/. %erikut ini yang bukan badan legislatif daerah adalah. . . .

a. D#!

b. D#!D pro-insi

c. D#!D kabupaten


24/25

2. 4ujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain sebagai

berikut, kecuali. . . .

a. Desentralisasi

b. Demokratisasi

c. #emerataand. Keadilan

3. Hakekat otonomi daerah sesuai era reformasi. . . <

a. Kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu secara nyata

b. Kewenangan daerah otonomi untuk mengatur A mengurus kepentingan masyarakat setempat

c. Kewenangan daerah otonomi yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan saja.

d. Kewenangan daerah sebagai konsekuensi pemberian hak kepada daerah dan wujud tugasnya.

'. #enyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam UUD &()* pada. . . .

a. #asal &3 UUD &()*

b. #asal &' UUD &()*c. #asal &( UUD &()*

d. #asal = UUD &()*

(. %erikut bukan merupakan hak oyonomi daerah untuk meningkatkan peranan dan fungsi

%adan 8egislatif daerah atau D#!D, adalah. . . .

a. %ersamasama #residen membuat undangundang

b. 9engawasi penyelenggaraan pemerintah daerah

c. 9emilih dan melantik kepala daerah

d. 9embawa aspirasi dari masyarakat

&=. #engetian dar kewenangan otonomi lua adalah keleluasaan daerah untuk a mencakup

kewenangan bidang pemerintahan , kecuali. . . .

a. Kewenangan bidang politik luar negeri, hankam, peradilan

b. Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang ttertentu

yang secara nyata dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah

c. Kewenangan daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan

d. Kewenangan kepada daerah dalam wujud 4ugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh

daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat


25/25

KUNBI @$1$%$N

&. $

. $

/. D

). B

*. B

2. D

3. %

'. %

(. $

&=. $

Internet Otonomi Daerah

Documents