Top Banner
INTERNATIONAL TRADE LAW ADE MAMAN SUHERMAN FACULTY OF LAW JSU-PWT
31

International trade law

Jun 24, 2015

Download

Business

ganangsetiadi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1. INTERNATIONAL TRADE LAWADE MAMAN SUHERMAN FACULTY OF LAW JSU-PWT

2. Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak terlepas darikeberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut di dalamperdagangan internasionalkejayaan Cina masa lalu tidak terlepas dari kebijakan dagangyang terkenal dengan nama Silk Route atau jalansuteranya. Silk Route tidak lain adalah rute-rute perjalananyang ditempuh oleh saudagar-saudagar Cina untukberdagang dengan bangsa-bangsa lain di dunia.menyusul negara-negara lain seperti Spanyol dengan Spanish Conquistadors-nya, Inggris dengan The British Empire-nya (besertaperusahaan multinasionalnya yang pertama di dunia, yakni the East-India Company, Belanda dengan VOC-nya, dll. 3. nusantara Amanna Gappa, seorang kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang (dan pelayaran)bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku bugisdalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu bugisyang kecil telah mengarungi lautan luas hingga keMalaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia). 4. Definisi Schmitthoff Definisi pertama adalah definisi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya tahun 1966. Definisi ini sebenarnya adalah definisi buatan seorang guru besarternama dalam hukum dagang internasional dari City of London College, yaitu Professor Clive M. Schmitthoff. Sehingga dapat dikatakan bahwa definisi yang tercakup dalam Laporan Sekretaris Jenderal tersebut tidak lain adalah laporan Schmitthoff 5. Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: ... the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations. Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut: 1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata, 2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara 6. First, the modern law of international trade is not abranch of international law; it does not form part ofthe jus gentium, but it is applied in every nationaljurisdiction by tolerance of the national sovereignwhose public policy may override or qualify aparticular rule of that law. 7. Rafiqul Islam(International Trade Law, NSW: LBC, 1999, hlm. 1.Sarjana-sarjana dewasa ini cenderung untuk membagi ruang lingkupperdagangan internasional ke dalam dua bagian:perdagangan barang danjasa "... a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies and States". "international trade and finance law is a body of rules, principles, norms and their associated paymentssystems, with a controlling impact on the commercial behaviourof the trading entities"). 8. Sanson can be defined as the regulation of the conduct ofparties involved in the exchange of goods, services andtechnology between nations. 9. Hercules Booysen sarjana Afrika Selatan menyadari bahwa ilmu hukum sangatlahkompleks. Karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum,termasuk hukum perdagangan internasional, sangatlah sulit dan jarang tepat. 10. (1) Hukum perdagangan internasional dapatdipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukuminternasional (international trade law may also be regarded as a specialised branch ofinternational law) 11. 2. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadapperdagangan barang, jasa dan perlindungan hak ataskekayaan intelektual (HAKI). (International trade law can be described as thoserules of international law which are applicable to tradein goods,services and the protection of intellectualproperty). Bentuk-bentuk hukum perdagangan internasional 12. misalnya aturan-aturan WTO, perjanjian multilateral mengenai perdagnagan mengenai barang seperti GATT, perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa (GATS/WTO, dan perjanjia mengenai aspek-aspek yang terkait dengan HAKI (TRIPS). 13. negara bukanlah semata-mata pelaku utama dalambidang perdagangan internasional. Negara lebihberperan sebagai regulator (pengatur). Karena ituhukum perdagangan internasional juga mencakupaturan-aturan internasional mengenaitransaksitransaksi nyata yang bersifat internasionaldari para pedagang (international law merchants).Karenanya, international law merchants ini adalahbagian dari hukum perdagangan internasional. 14. 3. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruhlangsung terhadap perdagangan internasional secaraumum. Karena sifat aturan hukum nasionaltersebut, maka atura-aturan tersebut merupakanbagian dari hukum perdagangan internasional.Contoh dari aturan hukum nasional seperti itu adalahperundangundangan yang ekstrateritorial (theextraterritorial legislation). 15. Interdisipliner terkait dengan bidang pengangkutan (darat, udara dan khususnya laut). Halini membutuhkan bantuan dan pemahaman disiplin ilmu pelayaran. Keterkaitan dengan pembayaran dalam perdagangan internasional akan terkait dengan praktik perbankan dan lembaga keuangan lainnya.Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman disiplin ilmu perbankan dan keuangan. Keterkaitan dengan perdagangan itu sendiri akan terkait dengan praktik dan teknik-teknik perdagangan. Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman ilmu praktik perdagangan. Disiplin-disiplin ilmu lainnya yang terkait lainnya misalnya adalahteknologi, ekonomi. Yang juga penting adalah ilmu politik, yaitu bagaimanakebijakan politik suatu negara yang berpengaruh terhadap kebijakan dagangsuatu negara 16. Prinsip-prinsip Dasar HukumPerdagangan Internasional Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yangdikenal dalam hukum perdagangan internasionaldiperkenalkan oleh Aleksancer Goldtajn. 3 (tiga)prinsip dasar tersebut, yaitu (1)prinsip kebebasan parapihak dalam berkontrak (the principle of the freedomof contract); (2) prinsip pacta sunt servanda; dan (3) prinsip penggunaan arbitrase. 17. The autonomy of the parties will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has,..., no objection that in that area an autonomous law of international trade is developed by the parties, provided always that that law respects in every national jurisdiction the limitations imposed by public policy. 18. Prinsip kedua pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yangtelah ditandatangani harus dilaksanakan dengansebaik-baiknya (dengan itikad baik = good faith). Prinsip ini pun sifatnyauniversal. Setiap sistem hukum di dunia menghormatiprinsip ini. 19. Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian pengakuan Goldtajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan. 20. Prinsip ke 4 Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi) Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar lainnya yang menurut penulis relevan adalah prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasonal, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi (dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi). Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau Lihat secarakhusus, Rene David, Arbitration in International Trade, The Hague: Kluwer, 1985 (membahas panjang lebar tentang peran arbitrase dalam perdagangan internasional). Aleksander Goldtajn, The New Law ofMerchant, (1961) JBL 12.komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melaluisarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum (internasional) memfasilitasi kebebasan ini. 21. Tujuan hukum perdagangan internasionalT ujuan GATT (General Agreement on Tariffs andTrade, 1947) yang termuat dalam Preambule-nya. (a)untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. (b)untuk meningkatkan volume perdaganan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara; (c)meningkatkan standar hidup umat manusia; dan (d) meningkatkan lapangan tenaga kerja. Tujuan lainnya yang juga relevan adalah: (e)untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara; dan (f)meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. 22. PerkembanganDikelompokkan ke dalam 3 tahap, yakni: (1) Hukum perdagangan internasional dalam masaawal pertumbuhan. Hukum perdaganganinternasional lahir pada awalnya dari praktek parapedagang. Hukum yang diciptakan oleh parapedagang ini lazim disebut pula sebagai lex mercatoria(law of merchant). 23. Lex Mercatoria tumbuh dari adanya 4 faktor berikut: (a) lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaandalam berbagai pekan raya (the law of the fairs); (b) lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut; (c) lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul daripraktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidangperdagangan; dan (d) berperannya notaris (public notary) dalammemberi pelayanan jasa-jasa hukum(dagang 24. (2) Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukumnasional Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulaisadar perlunya pengaturan hukum perdaganganinternasional. Mereka lalu mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalamkitabundang-undang hukum (perdaganganinternasional) mereka. Aturanaturan tersebut sedikitbanyak adalah aturan-aturan yang mereka adopsi darilex mercatoria. Misalnya saja Perancis membuat Kitab Undang-undang Hukum Dagang-nya (code decommerce) tahun 1807, Jerman menerbitkanAllgemeine Handelsgezetbuch tahun 1861, dll. 25. (3) Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan Munculnya Lembaga-lembaga Internasional yang mengurusi Perdagangan Internasional.Dalam perkembangan ketiga ini, aturan-aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. 26. Unifikasi dan Harmonisasi Hukum PerdaganganInternasionalDalam resolusi Majelis Umum PBB No 2102 (XX), PBB menyatakan bahwa: "Conflicts and divergencies arising from the laws of different states in matters relating to international trade constitute an obstacle to the development of world trade." 27. ada 3 teknik yang dapat dilakukan. Pertama, negara-negara sepakat untuk tidak menerapkanhukum nasionalnya. Sebaliknya mereka menerapkan hukumperdagangan internasional untuk mengatur hubungan-hubungan hukum perdagangan mereka. Kedua, apabila aturan hukum perdagangan internasional tidak ada danatau tidak disepakati oleh salah satu pihak, maka hukumnasional suatu negara tertentu dapat digunakan. Cara penentuanhukum nasional yang akan berlaku dapat digunakan melaluipenerapan prinsip choice of laws. Choice of Laws adalah klausulpilihan hukum yang disepakati oleh para pihak yang dituangkandalam kontrak (internasional) yang mereka buat. 28. Ketiga,teknik yang dapat ditempuh adalah dengan melakukanunifikasi dan harmonisasi hukum aturan-aturansubstantif hukum perdagangan internasional.Teknikketiga ini dipandang cukup efisien. Cara inimemungkinkan terhindarnya konflik di antara sistem-sistem hukum yang dianut oleh masing-masingnegara. 29. HARMONISASI DAN UNIFIKASI Kedua kata ini hampir sama maksudnya, namun ada nuansa atau perbedaan yang perlu untuk dicatat. Kedua kata sama-sama berartiupaya atau proses menyeragamkan substansi pengaturan sistemsistemhukum yang ada. Penyeragaman tersebut mencakup pengintegrasiansistem hukum yang sebelumnya berbeda. Perbedaan kedua kata tersebut terletak pada derajat penyeragamantersebut. Dalam unifikasi hukum, penyeragaman mencakuppenghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistemhukum yang baru. Contohnya adalah pemberlakuan PerjanjianTRIPS/WTO. Dengan diperkenalkannya substansi bidang-bidangperjanjian TRIPS/WTO yang mencakup ketentuan mengenai hakcipta, merek dagang, indikasi geografis, disainindustri, paten, dll., meletakkan kewajiban kepada negara anggotauntuk membuat aturanaturan HAKI nasionalnya yang sesuai dengansubstansi perjanjian TRIPS/WTO. 30. Harmonisasi hukum tidak sedalam unifiksi hukum. Tujuan utama harmonisasi hukum hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip- prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan). 31. End of first session