Internal Audit Charter PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)

Daftar Isi

Kata Pengantar 1 BAB I : Pendahuluan .. 2

BAB II : Visi dan Misi, Fungsi . 2 Ruang lingkup, Hak Tujuan dan Sasaran

Satuan Pengawasan Intern 4 2.1. Visi dan Misi ......... 4 2.2. Fungsi 5 2.3. Ruang Lingkup . 5 2.4. Hak 6 2.5. Tujuan 6 2.6. Sasaran .. 6

BAB III : Struktur Organisasi

Satuan Pengawasan Intern .. . 8

BAB IV : Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab

Satuan Pengawasan Intern .. . 13 4.1. Tugas Satuan Pengawasan Intern . 13 4.2. Wewenang Satuan Pengawasan Intern 14

4.3. Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern 15

BAB V : Standar Profesi dan Kode Etik

Satuan Pengawasan Intern 16 5.1. Standar Profesi . 16 5.2. Kode Etik . 16

Internal Audit Charter PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)

BAB VI : Norma Audit (Pemeriksaan)

Satuan Pengawasan Intern 19 6.1. Norma Audit (Pemeriksaan) . 19 6.2. Norma Umum Audit (Pemeriksaan) . 21

BAB VII : Pola Hubungan Satuan Pengawasan Intern

Dengan Beberapa Pihak 24 A. Hubungan Bagian SPI dengan Auditee 24 B. Hubungan Bagian SPI dg Auditor eksternal 24

C. Hubungan Bagian SPI dengan Komite Audit 25

D. Hubungan Bagian SPI dengan Direksi 25

BAB VIII : Penutup . 27

Internal Audit Cahter PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)

1

Internal Audit Cahter PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)

2

BAB I.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi PT Perkebunan Nusantara XII

(Persero) untuk menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing

tinggi dan mampu tumbuh kembang berkelanjutan dengan motto

Tumbuh, Lestari dan Bermakna dan selalu menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai SPIRIT - Sinergi, Profesionalitas, Integritas, Responbilitas, Inovasi dan Transparansi serta mewujudkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-01/MBU/2011

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate

Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tgl. 01

Agustus 2011 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan :

Pasal 67.

~ Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat Pengawasan Intern Perusahaan.

~ Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada

Direktur Utama.

Pasal 68.

Atas permintaan tertulis Komisaris / Dewan Pengawas Direksi

memberikan keterangan hasil audit atau hasil pelaksanaan tugas

Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 69.

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah

yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap

laporan hasil audit yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Internal Audit Cahter PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)

3

Dalam rangka mewujudkan suatu sistem dan untuk menjaga serta

mengamankan harta kekayaan dan kegiatan perusahaan sesuai

kebijakan dan peraturan perusahaan yang berlaku, diperlukan adanya

pedoman yang mengatur kedudukan, ruang lingkup, hak dan

kewajiban, kewenangan & tanggung jawab profesi, metode kerja,

pelaporan dan kode etik untuk Satuan Pengawasan Intern (SPI)

sebagai Bagian yang independen dan professional. Agar pelaksanaan

audit internal berjalan sesuai dengan tujuan yang dapat diterima serta

didukung oleh unit kerja lainnya di perusahaan, maka diperlukan

Internal Audit Charter.

Pedoman ini dimaksudkan untuk mendukung fungsi dan misi Bagian

Satuan Pengawasan Intern PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero),

guna mendorong :

Terciptanya tingkat efisiensi sumber daya yang optimal dan efektivitas hasil yang maksimal (konstruktif).

Dimanfaatkannya rekomendasi Satuan Pengawasan Intern sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan

organisasi (konsultatif / preventif).

Terciptanya ketaatan pada kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku (protektif).

Agar diperoleh kesamaan sikap dan pandangan yang konsisten

mengenai fungsi Pengawasan Intern, maka Internal Audit Charter

wajib dipahami dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas oleh

seluruh jajaran Satuan Pengawasan Intern atau pihak-pihak terkait di

PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).

Internal Audit Cahter PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)

4

BAB II

VISI DAN MISI, FUNGSI, RUANG LINGKUP

HAK, TUJUAN DAN SASARAN

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pada dasarnya tugas pokok Satuan Pengawasan Intern berfungsi

sebagai pembantu Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XII

(Persero) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

berkaitan dengan pengawasan dan service to management terhadap

proses Laporan Keuangan Perusahaan, Sistem Pengendalian Intern,

tingkat kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, manajemen resiko dan review/evaluasi aktivitas

operasional majemen. Selanjutnya dalam mengaktualisasikan, Satuan

Pengawasan Intern telah merumuskan Visi Dan Misi, Ruang Lingkup,

Hak, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :.

2.1. V i s i D a n M i s i

V i s i

Memposisikan Satuan Pengawasan Intern sebagai bagian dari

organisasi perusahaan yang independen dan mandiri dalam

membantu Manajemen untuk mengefektifkan fungsi pengawasan

dan pengendalian intern, sehingga tercipta Tata Kelola

Perusahaan yang baik dalam mendukung peningkatan kinerja PT

Perkebunan Nusantara XII (Persero).

M i s i Menjadi mitra strategis Manajemen dalam memberikan nilai

tambah pada proses bisnis perusahaan, membantu Manajemen

mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas terhadap

pelaksanaan kegiatan perusahaan dan mendorong Manajemen

Internal Audit Cahter PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)

5

meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

yang baik.

2.2. F u n g s i Dalam melaksanakan tugasnya Bagian SPI menjalankan fungsi

sebagai berikut :

Memberikan kenyakinan (assurance) kepada Direksi, Komite Audit dan unit kerja/ bagian terkait atas efektivitas sistem

manajemen risiko.

Merupakan mitra dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan, memberikan nilai tambah melalui rekomendasi

atas hasil audit yang dilakukannya.

Mendorong peran serta karyawan /SDM dan masyarakat dalam rangka terciptanya sistem pengawasan dini.

Merupakan konsultan dalam rangka : Peningkatan penerapan manajemen resiko dan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance.

Pengembangan Teknologi Informasi.

2.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup audit Bagian Satuan Pengawasan Internal

mencakup pemeriksaan, pengkajian dan evaluasi atas kecukupan

dan efektivitas dari sistem pengendalian internal perusahaan

dan mutu kinerja dari pelaksanaan tanggung jawab yang

ditetapkan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan resiko.

Bagian SPI berhak menerima informasi atau penjelasan apa saja

yang dianggap perlu guna memenuhi tanggung jawabnya.

Internal Audit Cahter PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)

6

2.4. H a k. Memiliki akses yang tidak terbatas dalam memeriksa catatan,

aset-aset dan sumber daya perusahaan, serta hal-hal yang dianggap

perlu. Hal ini semua harus dilaksanakan dengan tanggung jawab

penuh terutama dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaannya.

2.5. TUJUAN Membantu Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XII

(Persero) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang

berhubungan dengan pengelolaan perusahaan, yaitu :

Memberdayakan sumber daya pengawasan secara optimal sehingga terwujudnya operasional excellence.

Laporan keuangan dan berbagai informasi keuangan lain yang memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Sistim pengendalian intern perusahaan yang terkait dengan masalah-masalah keuangan, akuntansi serta kepatuhan kepada

aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek manajemen resiko melalui pengawasan resiko. Tercapainya tujuan strategis perusahaan melalui sistim

pengendalian manajemen.

2.6. S a s a r a n Mendorong penyempurnaan kebijakan perusahaan yang strategis

dan disusun dengan berbasis risiko sehingga fokus audit menjadi

lebih terarah ke area layak audit dengan bobot risiko tinggi

mencakup :

Menyakinkan bahwa risiko bisnis utama telah dikelola secara baik dan sistem pengendalian internal perusahaan telah

berjalan efektif dan berfungsi secara berkesinambungan.

Internal Audit Cahter PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)

7

Penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai produksi serta penggunaan biaya

produksi yang terkendali berdasarkan RKAP yang telah

ditetapkan, sehingga perusahaan dapat tumbuh, berkembang,

lestari dan bermakna.

Terciptanya sistem pengawasan dini dengan mengoptimalkan peran serta karyawan/ SDM dan masyarakat disekitar

perusahaan.

Terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG) dengan nilai yang optimal.

Terlaksananya pengembangan