INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK Disampaikan oleh : Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc DIREKTUR BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN Pada : Seminar “Pengembangan Monorel Sebagai Bagian Dari Sistem Transportasi Publik Jakarta” Fakultas Tehnik Universitas TARUMANEGARA, 2 April 2013 1 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
36
Embed
INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK Disampaikan oleh : Dr . Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN. INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK Disampaikan oleh : Dr . Ir. DJOKO SASONO, M.Sc DIREKTUR BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN Pada : - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK
Disampaikan oleh :
Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.ScDIREKTUR BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
Pada :Seminar “Pengembangan Monorel Sebagai Bagian Dari Sistem Transportasi Publik Jakarta”
Fakultas Tehnik Universitas TARUMANEGARA, 2 April 2013
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
2
OUTLINE
1. LANDASAN HUKUM KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI;2. KONSEP INTEGRASI ANGKUTAN UMUM; 3. POLA DAN KEBUTUHAN PERJALANAN DI JABODETABEK;4. RENCANA INTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL
UU No. 33 Tahun 2004 Tentang JALAN; UU No. 23 Tahun 2008 Tentang PERKERETAAPIAN; UU No. 1 Tahun 2009 Tentang PENERBANGAN; UU No. 17 Tahun 2009 Tentang PELAYARAN; UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.
5
UU NO. 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN
Pasal 3 ayat (2) :
Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
Pasal 4 ayat (4) : Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.
Pasal 6 ayat (2) : Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu padarencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikanketerhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasanperkotaan, dan kawasan perdesaan.
6
UU NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
Pasal 2 :
Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan :a. Asas manfaat;b. Asas keadilan;c. Asas keseimbangan; d. Asas kepentingan umum;e. Asas keterpaduan;f. Asas kemandirian;g. Asas transparansi;h. Asas akuntabilitas; dani. Asas berkelanjutan.
7
UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
Pasal 2 :Pelayaran diselenggarakan berdasarkan:a. asas manfaat;b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;c. asas persaingan sehat;d. asas adil dan merata tanpa
diskriminasi;e. asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan;f. asas kepentingan umum;g. asas keterpaduan;h. asas tegaknya hukum;i. asas kemandirian;j. asas berwawasan lingkungan hidup;k. asas kedaulatan negara; danl. asas kebangsaan.
Pasal 5 ayat (6) huruf b :
Pembinaan pelayaran dilakukan denganmemperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk : meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan,keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaibagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkanperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8
UU NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
Pasal 2 :Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas:a. manfaat;b. usaha bersama dan kekeluargaan;c. adil dan merata;d. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;e. kepentingan umum;f. keterpaduan;g. tegaknya hukum;h. kemandirian;i. keterbukaan dan anti monopoli;j. berwawasan lingkungan hidup;k. kedaulatan negara;l. kebangsaan; danm. kenusantaraan.
Pasal 10 ayat (6) huruf b :
Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk: meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9
UU NO 22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 2Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:a. asas transparan;b. asas akuntabel;c. asas berkelanjutan;d. asas partisipatif;e. asas bermanfaat;f. asas efisien dan efektif;g. asas seimbang;h. asas terpadu; dani. asas mandiri.
Pasal 3Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
10
UU NO 22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 14(1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
(2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 144Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:a. tata ruang wilayah;b. tingkat permintaan jasa angkutan;c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;e. kesesuaian dengan kelas jalan;f. keterpaduan intramoda angkutan; dang. keterpaduan antarmoda angkutan.
11
KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI
• UU NO.33/2004 TENTANG JALAN• UU NO.22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN• UU NO.23/2008 PERKERETAAPIAN• UU NO.17/2009 TENTANG PELAYARAN• UU NO.1/2009 TENTANG PENERBANGAN
1. TATARAN TRANSPORTASI NASIONAL (TATRANAS)
2. TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH (TATRAWIL)
3. TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK)
BLUE PRINT TRANSPORTASI:
1. JALAN;
2. PERKERETAAPIAN;
3. PELAYARAN;
4. PENERBANGAN.
UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI
TATARAN TRANSPORTASIMODA TRANSPORTASI
KELEMBAGAAN
TERPADU
12
2. KONSEP INTEGRASI ANGKUTAN UMUM
13
SEMUA YANG MENGUDARA PASTI MENDARAT
SEMUA YANG MELAUT PASTI BERLABUH
14
PELAYANAN ANGKUTAN
15
INTEGRASI ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
INTEGRASI FISIK
INTEGRASI PEMBAYARAN
INTEGRASI JADWAL
TRANS JOGJA
BATIK SOLO TRANS
KA. PRAMEKS
• Aktivasi• Integrasi Sistem• Penjualan• Isi Ulang
PERBANKAN
KEBIJAKAN INTEGRASI
16
INTEGRASI ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
• Integrasi fisik, yang memungkinkan penumpang berpindah intra dan /atau antar moda transportasi lainnya secara mudah;
• Integrasi jadwal, berupa kesuaian jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan umum yang terinformasi dengan baik, serta memungkinkan berkurangnya waktu tunggu penumpang pada saat berpindah intra dan/ atau antar moda transportasi;
• Integrasi pembayaran, yaitu pembayaran dengan menggunakan smartcard, yang memungkinkan satu kartu untuk beberapa jenis layanan.
17
3. POLA DAN KEBUTUHAN PERJALANAN DI JABODETABEK
18
TOTAL KEBUTUHAN PERJALANAN PERHARI DI WILAYAH JABODETABEK
TAHUN 2010
Jenis Moda Total Perjalanan Antar Zona (Kab./Kota)
Internal Zona (Kab. /Kota)
Perjalanan OrangDengan Sepeda Motor
28,123,863 9,411,513 18,712,350
Perjalanan Orang Dengan Kendaraan Pribadi 10,501,094 3,063,945 7,437,150
Perjalanan Orang Dengan Angkutan Umum 14,426,818 5,177,538 9,249,280
Total Perjalanan Seluruh Moda 53,051,776 17,652,996 35,398,780
(Sumber : JAPTRAPIS, 2012)
POLA PERJALANAN HARIAN DI WILAYAH JABODETABEK (DENGAN SEMUA MODA TRANSPORTASI)
(Sumber : JAPTRAPIS, 2012)
2,5212,195
2,246
113
634
Total PerjalananLintas Provinsi:7,709 Juta Trip
19
18,775
8,8627,139
9,964
KEBUTUHAN PERJALANAN DI JABODETABEK
• Kebutuhan perjalanan di wilayah Jabodetabek:• 53 juta perjalanan pada tahun 2010;• 64 juta perjalanan pada tahun 2020.
• Jika tidak ada pengembangan jaringan dan pelayanan transportasi perkotaan hingga pada tahun 2020:• modal share untuk angkutan umum akan berkurang dan
kondisi lalu lintas akan semakin parah.
20
4. RENCANA INTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL JABODETABEK