INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 … · 2018-11-28 · Click to edit Master title style17 STANDAR LPSE STANDAR LPSE 2014 1. Standar Kebijakan Layanan 2. Standar Pengorganisasian

Click to edit Master title style

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Click to edit Master title style Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

NO AKSI PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

1 2 3 4 5

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa

Seluruh Kementerian/ Lembaga

LKPP Transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement

1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan

2. Diumumkannya rencana umum pengadaan di SiRUP agar dapat dilaksanakannya konsolidasi

3. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui SPSE

4. Diterapkannya penggunaan e-catalogue

Click to edit Master title style Terlaksananya PBJP melalui SPSE

UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06)

PENCAPAIAN KETERANGAN/DATA DUKUNG

6 7 8

B03 Bagi Pemda : LPSE memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 6 Standar) Bagi Kementerian/Lembaga: LPSE memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 9 Standar)

LPSE memenuhi Standar Hijau: Pemda >5, K/L >8 Kuning: Pemda,K/L > 2 Merah: Belum memiliki

Sertifikat Standar LPSE:2014

B06 LPSE memperbaharui Kesepakatan Tingkat Layanan dengan LKPP (SLA versi tahun 2016) LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4

Hijau: Ada SLA Kuning: - Merah: Belum SLA Hijau: SPSE v.4 Kuning: - Merah: SPSE v.3

Scan SLA LPSE dan LKPP tahun 2016 Screen Capture Pengumuman Lelang menggunakan SPSE v.4

Click to edit Master title style Terlaksananya PBJP melalui SPSE

UKURAN KEBERHASILAN (B09, B12)

% PENCAPAIAN KETERANGAN

6 7 8

B09 Pembentukkan Kelembagaan LPSE secara Permanen (untuk Pemerintah Daerah)

Hijau: Organisasi LPSE Permanen Kuning: Organisasi LPSE Adhoc Merah: Tidak memiliki LPSE

Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota/Peraturan Gubernur terkait SOTK LPSE

B12 Bagi Pemda : LPSE memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 9 Standar) Bagi Kementerian/Lembaga: LPSE memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 12 Standar)

LPSE memenuhi Standar Hijau: Pemda >8, K/L >11 Kuning: Pemda,K/L > 2 Merah: Pemda,K/L < 3

Sertifikat Standar LPSE:2014

Click to edit Master title style 17 STANDAR LPSE

STANDAR LPSE 2014

1. Standar Kebijakan Layanan

2. Standar Pengorganisasian Layanan

3. Standar Pengelolaan Aset Layanan

4. Standar Pengelolaan Risiko Layanan

5. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk

6. Standar Pengelolaan Perubahan

7. Standar Pengelolaan Kapasitas 8. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia

9. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat 10. Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan

11. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan

12. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan

13. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan

14. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan

15. Standar Pengelolaan Hubungan Dengan Pengguna Layanan

16. Standar Pengelolaan Kepatuhan

17. Standar Penilaian Internal

Click to edit Master title style Contoh Sertifikat Standar LPSE

Click to edit Master title style Contoh Service Level Agreement

Click to edit Master title style Contoh Screen Capture SPSE V.4

Click to edit Master title style

Terima kasih