Top Banner
1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA 2018 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG [Jl. Raya Soreang Km. 17, Soreang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat]
58

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

Feb 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

1

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BADAN KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA

2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG [Jl. Raya Soreang Km. 17, Soreang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat]

Page 2: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2018.

Dokumen LKIP 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban

lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu)

tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun

2018 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018.

Dokumen LKIP Tahun 2018 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan

pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun

selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung serta dapat lebih

mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPSDM dan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung demi tercapainya visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Bandung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga dokumen LKIP 2018 ini

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, Februari 2019

Plt KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,

DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

Dr. H. ERICK JURIARA, E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640603 198603 1 010

Page 3: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

ii

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang

memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja

masing-masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap

tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Tahun

2018 :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata cara

Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) Nomor

259/IX/6/8/2005 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Permenpan No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 Tentang

Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan

Daerah.

Page 4: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

iii

Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum BKPPD Kabupaten

Bandung menetapkan 8 (delapan) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan

yang menunjang pencapaian visi dan misi BKPSDM Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2018 BKPSDM masih menggunakan nomeklatur lama yaitu

BKPPD telah berusaha memenuhi indikator kinerja utama, yang pengukurannya

telah sesuai dengan sasaran, indikator, target yang ditetapkan, realisasi dan

pencapaian target. BKPSDM Kabupaten Bandung akan berusaha meningkatkan

kualitas kerja Sumber Daya Aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja

BKPSDM dalam pelayanan pengolahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung sesuai dengan amanat Undang-undang Aparatur Sipil

Negara. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja

BKPSDM berdasarkan perjanjian kinerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut

:

1. Dalam indikator prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi

Jabatan capaian kinerja pada periode tahun 2018 terlelaisasi sebesar

102.95 %. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Renstra

BKPSDM 2016-2021 telah mencapai 44.09 % Capaian Indikator ini pada

tahun 2018 melebihi target dikarenakan adanya pegawai yang mengikuti

diklat yang dibiayai oleh APBN dan anggaran dari Perangkat Daerah

Lainnya, selain itu banyaknya pegawai yang meningkatkan kompetensi

melalui pendidikan formal dengan biaya sendiri dan adanya peneriaan

CPNS Pada Tahun 2018.

2. Dalam Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian capaian kinerja

pada periode tahun 2018 terealisasi sebesar 118.70 %, atau Secara umum

untuk indikator Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian.

Walaupun capaian kinerja pada indicator ini melebihi target yang

ditetapkan dalam penyelesaiannya masih terdapat masalah yang

diantaranya adanya pengembalian usulan kenaikan pangkat fungsional

yang tidak memenuhi penetapan angka kredit, ada nya berkas usulan yang

dikembalikan karena tidak memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

3. Capaian kinerja Sasaran meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas

internal BKPPD yang terdiri dari dua indicator yaitu Capaian nilai Akip dan

Presentase Aset dalam kondisi baik. Walaupun Sasaran ini bukan

merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Page 5: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

iv

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena tidak berkaitan langsung

dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi sasaran ini ikut

menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas. Adapaun Capaian kinerja

Indikator Capaian nilai Akip BKPPD pada tahun 2018 adalah 104.11% hal

ini dikarenakan capaian target nilai AKIP BKPPD mencapai point 70,80

sementara target yang ditetapkan adalah 68 point. Sedangkan untuk

capaian kinerja indicator prosentase asset dalam kondisi baik pada tahun

2018 mencapai 100.72%.

4. Dari hasil kinerja tersebut dirata-ratakan capaian kinerja BKPSDM pada

tahun 2018 adalah sebesar 108, 02 % dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 terdapat

pelaksanaan 8 (Delapan) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan yang

dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung

sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar seratus empat juta delapan

ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), meliputi Belanja Tidak

Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar

lima ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh

puluh lima rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat

belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan

ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Anggaran yang direncanakan

sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua

puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan

ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar 90.48% .

Page 6: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

v

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR …..………...………………………………………………….....i

IKHTISAR EKSEKUTIF…....………………………………………………................ii

DAFTAR ISI………………….………………………………………………………….v

BAB I PENDAHULUAN………………………………..……………………………..I-1

A. GAMBARAN UMUM …………………………………...…………………I-1

B. ISU STRATEGIS………..…………………………………………………I-5

C. DASAR HUKUM…… ……………………………………………………. I-5

D. SISTEMATIKA PENULISAN………..……………….….……………….I-7

BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………………….….…….II-1

A. RENCANA STRATEGIS….……………………………………………II-1

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA………………...……………………..II-5

C. PERJANJIAN KINERJA……………………………….……………….II-8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………..…………………….III-1

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017…………………………………...III-2

B. REALISASI ANGGARAN……………………………...…………….III-15

BAB IV PENUTUP……………………………………………….…………………IV-1

LAMPIRAN

Page 7: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 I - 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung sebagaimana diubah menjadi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 sebagai Lembaga Teknis Daerah

(Lamtekda) berbentuk badan yang merupakan unsur perangkat daerah yang

menyelenggarakan fungsi-fungsi administrativ yang sekaligus menyusun konsep

dan gagasan serta terobosan-terobosan di bidang kepegawaian sesuai dengan

tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban harus mampu mewujudkan

pengelolaan manajemen kepegawaian secara optimal dalam upaya mewujudkan

sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak organisasi

pemerintahan di Kabupaten Bandung, dalam mewujudkan visi' “Memantapkan

Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan,

Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

Untuk mengoptimalkan Pengelolaan pegawai maka diperlukan

perencanaan dan evaluasi yang matang, sehingga sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Bandung menyusun indikator-indikator yang mendukung visi, misi,

tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam Rencana strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Bandung.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Bandung harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam

Page 8: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 2

memberikan pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai

maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk

menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada

masyarakat dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada

Pemerintah Kabupaten Bandung.

Adapun untuk pencapaian indikator-indikator sebagaimana tersebut di

atas, secara garis besar program-program kegiatan di Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung diarahkan kepada:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara;

2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;

3. Meningkatnya prestasi kinerja dan disiplin apartur sipil Negara;

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDMD melalui penyusunan

perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam rangka pencapaian vis, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan,

fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis kedalam struktur

organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Bandung, adapun struktur organisasi, strukturorganisasi Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah sebagai berikut

adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM 2018

Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia,

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

Page 9: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 3

kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian,

mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta

melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah :

• perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Berjalannya organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas

sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, BKPSDM didukung

oleh pegawa sebanyak 58 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar I.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

Page 10: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 4

Gambar I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Page 11: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 5

Gambar I. 5 Jumlah Komposisi Pegawai Bedasarkan Eselon

B. ISU STRATEGIS

Dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten

Bandung didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan

fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Bandung sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu

menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung di antaranya:

1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

2. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepegawaian;

4. Pembinaan Kepegawaian Secara Proposional dan Berkesinambungan.

C. DASAR HUKUM

Di samping laporan tahunan yang secara rutin disusun pada akhir

tahun anggaran, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-

Page 12: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 6

masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap

tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan

Pengembangan umber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung

Tahun 2018 :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di

ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-undang Nomor 14 Tah1950 Tentang Pembentukan

Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2018,

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 16 November

2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi badan daerah,

struktur organisasi.

Page 13: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 7

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2018 ini disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

B. ISU STRATEGIS

C. DASAR HUKUM

D. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

D. RENCANA STRATEGIS

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

F. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

C. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

D. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

Page 14: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 1

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi

pad a hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun s/d 5 (lima)

tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dokumen

Perencanaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun

2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah disahkan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya disebut Rencana

Strategis (RENSTRA) yang merupakan rencana 5 (lima) tahunan.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi

pemerintahan yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis,

Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaannya. Renstra BKPSDM Kabupaten Bandung merupakan

dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan foto permasalahan

unit organisasi BKPSDM dalam pengelolaan/ manajemen kepegawaian.

Adapun Visi Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 yaitu

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya

saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pemantapan

Pembangunan Perdesaan, berlandasan Religius, Kultural dan

Berwawasan Lingkungan”.

Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 5 Bupati Bandung

Page 15: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 2

yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”, dimana tujuan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung yang tertuang

dalam RPJMD periode 2016-2021 adalah “Meningkatkan kinerja aparatur dan

kelembagaan penyelenggara pelayanan publik”.

Sasaran dan indikatror Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka

di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Satuan

Kondisi

Kinerja

Pada

Awal

Periode

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

Pada Akhir

Periode

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik

Meningkatnya

kualitas kinerja

aparatur pemerintah

Prosentase

PNS yang

memenuhi

kompetensi

jabatan

Persen 18.22 32.24 42.55 52.55 59.55 64.55 64.55

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian Yang

Tepat Waktu

Prosentase

penyelesaian

administarsi

Kepegawaian

Tepat Waktu

Persen 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatkan

Kapabilitas

Internal Badan

Kepegawaian

dan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia

Kapupaten

Bandung

Meningkatkan

Akuntabilitas dan

Kapabilitas internal

BKPPD

Capaian Nilai

AKIP

Angka 65 67 68 69 70 71 71

Prosentase

Aset Dalam

Kondisi Baik

Nilai Rata-rata

SKP Pegawai

BKPPD

Prosen

Angka

90 91

85

93

85.2

94

85.5

95

85.7

95

86

95

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung yang

dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan

Daerah Tahun 2016 – 2021 merupakan arah yang berkesinambungan dengan

cara mengidentifikasi berbagai masalah, tantangan dan peluang pembangunan

pada umumnya dan khususnya mengenai kepegawaian secara internal maupun

eksternal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Page 16: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 3

Mengindentifikasi berbagai masalah, tantangan dan peluang khususnya

mengenai kepegawaian secara internal dan ekternal dengan cara menggunakan

Analisa SWOT (strength, weakness, oportunity, threats)

Berdasarkan hasil analisis SWOT, stategi yang dipilih adalah sebagai berlikut :

1. Terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan

pelatihan yang berkualitas, dengan strateginya sebagai Berikut :

a. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabat

b. Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

c. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsi

d. Jumlah PNS Yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar

2. Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Tepat

Waktu, dengan strategi sebagai berikut :

a. Jumlah SK kenaikan pangkat sesuai periode

b. Jumlah SK Pensiun tepat waktu

3. Terwujudnya Meningkatnya sasaran prestasi kerja pegawai minimal, dengan

strategi sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai yang memiliki dokumen penilaian kinerja

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021 merupakan rencana

yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai

tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diukur berdasarkan

potensi yang ada dan diimplementasikan melalui program dan kegiatan yaitu :

I. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

3. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat

4. Penyelenggaraan Assesment ASN

II. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

2. Seleksi penerimaan calon PNS

3. Penempatan PNS

4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

5. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian

daerah

6. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Page 17: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 4

7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

8. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

9. Formasi Pegawai

10. Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur

11. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

12. Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN

III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

12. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

13. Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

IV. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pembangunan gedung kantor

2. Pengadaan mobil jabatan

3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

7. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

V. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

VI. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

1. Pemulangan pegawai yang pensiun

2. Pemindahan tugas PNS

Page 18: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 5

VII. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

VIII. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur sejauh mana Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada

masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang

harus dicapai pada setiap tahunnya. Indikator kinerja masing-masing tujuan

tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2018

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Indikator Kinerja Utama ALASAN/ SUMBER DATA

1 Meningkatnya

kualitas kinerja

aparatur

pemerintah

Persentase ASN yang

memenuhi Standar

kompetensi

• Jumlah PNS yang

lulus diklat

• Jumlah PNS Yang

difasilitasi Tugas

Belajar dan Izin

Belajar

• Jumlah Pembinaan

Pegawai

Page 19: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 6

No Sasaran Indikator Kinerja Utama ALASAN/ SUMBER DATA

2 Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian Yang

Tepat Waktu

Prosentase penyelesaian

administarsi

Kepegawaian Tepat

Waktu

• Jumlah SK Kenaikan

Pangkat tepat waktu

• Jumlah SK Pensiun

tepat waktu

3 Meningkatkan

Akuntabilitas dan

Kapabilitas internal

BKPSDM

Capaian Nilai AKIP Hasil evaluasi dan penilaian

Inspektorat

Prosentase Aset Dalam

Kondisi Baik

Perbandingan Jumlah Aset

dalam kondisi baik terhadap

jumlah asset BKPSDM

1. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran

Sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan

terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu

5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui

serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu

Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan

fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5

(lima) tahun.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana

jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan

satuan kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian

tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang

Page 20: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 7

ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat

dicapai.

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja aparatur

pemerintah

Sasaran Indikator

Meningkatnya kualitas

kinerja aparatur

pemerintah

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan

Fungsi

Jumlah PNS Yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin

Belajar

Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir

Seleksi Penerimaan CPNS

Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional

dan sumpah jabatan

Jumlah ASN Yang Mendapatkan Penghargaan

Jumlah proses penanganan permasalahan

kepegawaian

Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani

dan rohani

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Profesi

ASN

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Yang Tepat Waktu.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Page 21: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 8

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Persentase penyelesaian administrasi

kepegawaian

Sasaran Indikator Kinerja

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Kepegawaian

Yang Tepat Waktu

JumlahSK Kenaikan Pangkat sesuai Periode

Jumlah SK Pensiun tepat waktu

Jumlah Pemutahiran Data ASN

Jumlah Dokumen Formasi PNS

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi

penerimaan Calon Praja.

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan Akuntabilitas dan Kapabilitas internal

BKPSDM.

Tujuan ini bukan merupakan kinerja utama BKPSDM namun termasuk dalam

rencana strategis BKPSDM, adapun Penjabaran dari tujuan ini secara lebih

spesifik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Indikator peningkatan Akuntabilitas dan Kapabilitas internal

BKPSDM

Sasaran Indikator

Meningkatkan Akuntabilitas dan

Kapabilitas internal BKPSDM

Capaian Nilai AKIP

Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian

Page 22: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 9

kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja. Dari 8

(Delapan) Program kegiatan yang berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) dengan total

belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar

seratus empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua

rupiah), meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar

Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar lima ratus sembilan belas juta seratus

empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), serta Belanja

Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat belas milyar lima ratus delapan

puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh

rupiah). Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas, terealisasi

sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua puluh sembilan milyar empat puluh sembilan

juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar

90.48% .

Secara formal, pernyataan kinerja/perjanjian kinerja BKPSDM yang pada

tahun 2018 masih menggunakan nomeklatur BKPPD yang mengacu pada

Peraturan Menteri dimaksud terdapat dalam daftar lampiran, dan secara ringkas

diilustrasikan dalam matriks berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya kualitas kinerja

aparatur pemerintah

Persentase ASN yang

memenuhi Standar

kompetensi

10.31 %

2 Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Kepegawaian

Yang Tepat Waktu

Prosentase penyelesaian

administarsi Kepegawaian

Tepat Waktu

100 %

3 Meningkatkan Akuntabilitas dan

Kapabilitas internal BKPPD

Capaian Nilai Akip 68 (B)

Page 23: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 10

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

Prosentase Aset Dalam

Kondisi Baik

93 %

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Keterangan

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.844.828.168,00 APBD

2. Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

2.129.974.312,00

APBD

3. Program peningkatan disiplin

aparatur

134.700.000,00

APBD

4. Program fasilitas pindah/purna

tugas PNS

581.350.000,00

APBD

5. Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

247.677.000,00

APBD

6. Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

101.688.149,00 APBD

7. Program peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur

4.430.164.000,00

APBD

8. Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

5.115.307.128,00

APBD

TOTAL 14.585.688.757,00

Page 24: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III - 1

Akuntanbilitas Kinerja

BAB III

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban

untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif

secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada

pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi

amanah. Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung selaku pengemban

amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai

ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan

gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran

srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, RKPD

Tahun 2018, Renstra BKPPD Tahun 22016-2021, Renja BKPPD Tahun 2018 dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Page 25: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 2

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui

selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih

kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk

peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Pada Tahun Anggaran 2018, Badan Kepegawaian Pendidikan, dan

Pelatihan Daerah telah menetapkan 4 sasaran dalam indikator kinerja utama yang

akan dicapai, ke 4 sasaran tersebut diukur dengan menetapkan 8 indikator kinerja

utama yang dilaksanakan oleh bidang-bidang di lingkungan BKPSDM.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan

apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang

bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan

dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang pada

tahun 2018 masih bernama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

untuk Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati

Bandung Nomor : 051/Kep.182- BKPPD/2018 tentang Penetapan

Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2016 – 2021. Pengukuran capaian kinerja pada BKPSDM Tahun

2018 masih mengunakan data dari BKPPD dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi capaian masing-masing

indikator kinerja dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 26: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 3

Tabel 3.1 Capaian Kinerja realisasi capaian masing-masing indikator kinerja

Pada Tahun 2018

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %

1 2 3 4 5 6

I Persentase ASN yang

memenuhi Standar

kompetensi

persen 10,31 10.61 102.95

II Prosentase penyelesaian

administarsi Kepegawaian

Tepat Waktu

Persen 100 118,70 118,70

III Capaian Nilai AKIP Point 68 70.20 103.32

IV Prosentase Aset Dalam

Kondisi Baik

Persen 93 93.7 100.72

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2018 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja

Utama (IKU) pada masing-masing sasaran. Penjelasan capaian IKU untuk

setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya kompetensi pegawai melalui pendidikan dan

pelatihan

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian

(expertise) yang lebih Dari sekedar keterampilan (skill) belaka. Kompetensi juga

merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan ,

tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta

berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang

tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi

antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk

menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang

menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat

diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar. Untuk itu,

dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Page 27: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 4

Pelatihan Daerah menuangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU),yang masing

masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Prosentase PNS yang memenuhi Syarat

kompetensi jabatan Tahun 2018

No Indikator Kinerja

Utama

Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

I Prosentase PNS

yang memenuhi

Syarat kompetensi

jabatan

Persen 10.31 10.61 102.95

A. Kompetensi Manajerial

Pendidikan dan

pelatihan struktural

bagi PNS Daerah

Orang 149 148 99,32

B. Kompetensi Teknis

Pendidikan dan

pelatihan teknis tugas

dasn fungsi bagi PNS

daerah

Orang 50 52 104

C. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Prosentase Jumlah

PNS yang difasilitasi

untuk tugas belajar

dan Ijin Belajar

Persen 100 123,47 123,47

Jumlah PNS yang

difasilitasi untuk tugas

& belajar Ijin Belajar

(Telah Mengikuti

UD/UPKP)

Orang 115 142 123.47

D. Pembinaan Pegawai

Persentase ASN

yang memenuhi

sasaran penilaian

Kinerja minimal

Persen 20 17,004 85,02

Page 28: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 5

No Indikator Kinerja

Utama

Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

Jumlah Laporan

Rencana Pembinaan

Karir

Dokumen 20 20 100,00

Seleksi Penerimaan

CPNS

Orang 10000 12853 128,53

Frekuensi Pelantikan

Pejabat Struktural,

fungsional dan

sumpah jabatan

Kali 11 11 100,00

Jumlah ASN Yang

Mendapatkan

Penghargaan

orang 418 6 1.44

Jumlah proses

penanganan

permasalahan

kepegawaian

Permasalahan 43 43 100,00

Frekuensi

pelaksanaan senam

kesegaran jasmani

dan rohani

Kali 56 56 100,00

Jumlah Kegiatan

Pembinaan

Kelembagaan Profesi

ASN

Kali 3 2 66,67

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya BKPSDM pada tahun

2018 dalam meningkatan kualitas SDM Aparatur dan melaksakan pembinaan

karier PNS. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dilaksanakan dengan

meningkatkan kemampuan SDM Aparatur di Kabupaten Bandung Melalui

Pendidikan dan Pelatihan, baik Diklat Struktural, Diklat Formal, Diklat Teknis dan

Page 29: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 6

Tugas belajar baik yang diselenggarakan oleh BKPPD maupun oleh SKPD

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Adapun pelaksanaan kediklatan yang dilaksanakan oleh BKPPD dan oleh

perangkat daerah lainnya pada tahun 2018, diantaranya kegiatan Diklat

Kepemimpinan, Diklat Teknis Tugas dan Fungsi, Diklat Formal dan Diklat Teknis

lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Kepemimpin 98 orang realisasi

98 orang

Terdiri dari :

• Diklat PIM Tingkat III Target 30 Orang Realisasi 30 Orang

• Diklat PIM Tingkat IV Target 80 Orang Realisasi 79 Orang

2. Diklat Teknis dan Pungsi serta Teknis Lainnya :

• Bimtek dan ujian sertifikasi barang danjasa sebanyak 22 Orang

• Pelatihan Reform Leader Academi 1 Orang (Dibiayani APBN)

• Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Tk Ahli 1 Orang

(Dibiayai APBN)

• Pelatihan Membaca cepat dan Mind Map 3 Orang

• Diklat PKB lanjutan III 1 Orang

• Pelathan Jabatan Fungsional Epideniologi 3 Orang

• Seminar Nasional 2 Orang

• Seminar Nasional 3 Orang (Dibiayai APBN)

• TOT Diklatpim Mendagri 1 Orang

• Diklat Fungsional PPNS 3 Orang

• Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Tk Ahli 1 Orang

(Dibiayai APBN)

• Bimtek Manajemen Diklat Pemda 4 Orang

• Diklat TOC 3 Orang (Dibiayai APBD Prov)

3. Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar target 20 Orang

Realiasasi 22 Orang

4. Jumlah pegawai yang difasilatasi ujian dinas kenaikan pangkat target

90 Orang realisasi 125 Orang

Untuk menjamin penyelenggaraan tugas dalam pemerintahan serta

pembangunan yang berdayaguna dan berhasil, lalu untuk mewujudkan Pegawai

Negeri Sipil yang professional, bertanggungjawab, jujur dan adil. Manajemen

Page 30: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 7

pembinaan harus dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier

yang menitikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan serta untuk memupuk

gairah dalam bekerja, kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil yang

dilaksanakan meliputi penetapan norma, standar, prosedur, formasi,

pengangkatan, pengembangan kualitas SDM Pegawai Negeri Sipil, pemindahan

gaji, tunjangan kinerja, pemberhentian, hak dan kewajiban serta kedudukan

hukum.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen

Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BKPSDM) bertugas dan memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan

penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan,

pengembangan kualitas SDM Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian,

pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi

kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan untuk kesejahteraan

Pegawai Negeri Sipil dan memberikan bimbingan teknis pada unit organisasi yang

menangani kepegawaian terhadap Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung.

Adapun gambaran pembinaan pegawai di kabupaten Bandung yang

tertuang dalam tabel 3.2 . menerangkan bahwa pada tahun 2018 BKPSDM

Kabupaten Bandung melaksakan:

1. Pembinaan Karier melalui sidang tim penilai kinerja (Baperjakat) pada

tahun 2018 menghasilkan 20 dokumen laporan.

2. Pada tahun 2018 BKPSDM kabupaten Bandung melaksakan seleksi CPNS

dengan Formasi 530 CPNS melalui sistem CAT dengan peserta 12835

dari target 10000. Peserta yang lulus sampai dengan akhir adalah 486

orang.

3. Pelantikan dan penempatan jabatan Administrator, pengawas dan jabatan

tinggi pratama serta jabatan fungsional dari hasil sidang tim penilai kinerja

selama tahun 2018 dilaksakan sebanyak 11 kali dari target 11 kali.

4. Pemberian penghargaan terhadap pegawai dilingkungan pemerintah

kabupaten Bandung pada tahun 2018 di berikan terhadap 6 orang dari

target 418 orang, hal ini dikarekan oleh tidak turunnya surat rekomendasi

dari sekretariat militer Republik Indonesia.

Page 31: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 8

5. Pembinaan melalui penyelesaian permasalahan kepegawaian

dilingkungan Kabupaten Bandung pada tahun 2018 menyelesaikan

sebanyak 43 permasalahan pegawai dari target 43 permasalahan.

6. Pembinaan jasmani dan rohani dilingkungan pemerintahan Kabupaten

Bandung dilaksakan sebanyak 56 kali dari target 56 kali, adapun

pembinaan jasmani yang dilaksakan adalah olahraga bersama (senam

sabilulungan) setiap hari jum’at sedangkan pembinaan rohani dilaksakan

acara siraman rohani yang dilaksakan setiap bulan sekali.

7. Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN yang dilaksakan selama tahun

2018 adalah sebanyak 2 kali dari target 3 kali adapun kegiatannya berupa

sosialisasi.

Tabel 3.3 Capaian peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan

pelatihan (Akumulatif)

Indikator Target

2018

Realisasi

2018

%

capaian Realisasi 2017

prosentase PNS yang

memenuhi Standar

Kompetensi Jabatan

10.31 10.61 102.95 % 15.23

Perbandingan atau perkembangan capaian kinerja pada tahun 2018

terhadap target Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Prosentase PNS yang

memenuhi Syarat kompetensi jabatan Tahun 2018

Page 32: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 9

Capaian kinerja pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan hal ini

disebabkan karena adanya PNS yang meningkatkan kompetensi melaui izin

belajar yang dibiayai mandiri oleh PNS dan adanya pengiriman diklat serta

bimbingan teknis yang dibiayai diluar APBD.

Capaian kinerja target Renstra Tahun 2016-2021 dengan indikator Grafik

Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sampai dengan Tahun

2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 3.2 Grafik Perkembangan Target Renstra 2016-2021 Prosentase

PNS yang memenuhi Syarat kompetensi jabatan Sampai Tahun 2018

Dari grafik di atas Capaian kinerja dengan indikator prosentase

peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun 2018 telah mencapai

44,09 % dari taget yang tertuang dalam renstra 42,55%.

Sasaran II : Meningkatnya Pelayananan Administrasi Kepegawaian Tepat

Waktu

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan

peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan BKPSDM.

BKPSDM melayani administrasi kepegawaian bagi para pegawai di lingkungan

Page 33: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 10

Pemerintah Kabupaten Bandung sejumlah 16.796 Pegawai (data per Desember

2018) diantaranya dalam pelayanan kenaikan pangkat, pensiun dengan mudah

cepat dan tepat.

Dalam tabel berikut dapat digambarkan realisasi atau capaian yang

dilaksanakan pada tahun 2018 :

Tabel 3.3

Capaian Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

I Prosentase

penyelesaian

administarsi

Kepegawaian Tepat

Waktu

Persen 100 118,70 118,70

• Jumlah SK pegawai

yang pensiun

SK 600 SK 764 SK 127,33

• Terbitnya sk

kenaikan pangkat

ASN

SK 1600 Sk 2360 SK 147,50

• Jumlah

Pemutahiran Data

ASN

Data 5000 Data 5000 Data 100

• Jumlah Dokumen

Formasi PNS

Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100

Adapun target jumlah Sk Kenaikan Pangkat yang diterbitkan disesuaikan

prediksi sesuai dengan data base dan usulan adalah sebanyak 1600 SK, pada

kenyataan nya pegawai di Kabupaten Bandung yang memproses kenaikan

pangkat selama tahun 2018 adalah berjumlah 2360 atau sebesar 147,50 %. Pada

indikator jumlah Sk pensiun tepat waktu setiap tahun disesuaikan dengan prediksi

sesuai data base dan usulan yang masuk. Tahun 2018 dari target 600 Sk

terealisasi sebanyak 764 Sk. Hal ini disebabkan oleh mulai ada nya pegawai yang

pensiun sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 50 Tahun

Page 34: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 11

2014,pemutakhiran data pada aplikasi simpeg yang dilaksakan BKPSDM dari

target 5000 data terselsaikan 5000 data atau 100%, pada tahun 2018 BKPSDM

telah menyelesaikan 1 dokumen formasi.

Secara akumulasi capaian kinerja berdasarkan penyelesaian administrasi

kepegawaian dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

Indikator Kinerja

Uraian Tahun 2018 Realisasi

2017

Target Realisasi % %

Persentase penyelesaian

administrasi kepegawaian 100 118,70 118,70 136.05

Untuk capaian kinerja rata-rata dengan indikator Persentase penyelesaian

administrasi kepegawaian pada tahun 2018 BKPSDM mencapai angka realisasi

sebesar 118.70 % dari target yang telah direncanakan, sedangkan realisasi pada

tahun 2017 adalah 136,05% dan pada tahun 2016 sebesar 117,33%.

Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Penyelesaian

Administrasi dari Tahun 2016-2018

Page 35: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 12

Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD

Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena tidak

berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi sasaran ini ikut

menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator

Kinerja, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

SKPD

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

I Meningkatnya

akuntabilitas Kinerja

SKPD

Persen 100 101.14 101.14

• Capaian Nilai Akip Point 68 67.21 100.31

• Prosentase Aset

Dalam Kondisi Baik

Persen 91 92.81 101.98

• Capaian Nilai Akip

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKPPD sebagai instansi

pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui

evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen

kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan

Kinerja serta Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi.

Page 36: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 13

Hasil evaluasi AKIP tahun 2017 yang dituangkan dalam bentuk nilai

dengan Kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung memperoleh nilai yaitu sebesar 70,20

(Tujuh puluh koma dua puluh point) kategori B dengan interpretasi Baik Perlu

adanya perbaikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, nilai Evaluasi AKIP

pada tahun 2018 Mengalami peningkatan sebesar 2,99.

Tabel 3.6 Capaian Nilai Akip dan Perbandingan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja

Uraian Tahun 2018 Realisasi 2017

Target Realisasi % Target Realisasi %

Capaian Nilai Akip 68 70.20 103.23 65 65.58 100.98

Gambar 3. 4 Capaian Nilai Sakip 5 Tahun Terakhir Dalam Point

• Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik

Jumlah Total Aset BKPSDM sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah

1.723 dengan rincian sebagai berikut:

Page 37: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 14

Tabel 3.7 Rekapitulasi Jumlah Aset Pada Tahun 2018

No Uraian Jumlah

1 Aset Dalam Kondisi Baik 1614

2 Aset Kurang Baik 29

3 Aset Rusak Berat 80

Jumlah Total 1723

Jika diuangkan jumlah total nilai aset BKPSDM pada akhir Desember 2018

berjumlah RP. 9.821.805.641,00,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Neraca Aset Tahun 2018

No Uraian Jumlah (Rp)

1 Tanah 3.826.972.150,00

2 Peralatan dan Mesin 6.541.515.302,00

3 Gedung dan Bangunan 2.994.869.539,00

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00

5 Aset Tetap Lainnya 201,278.921,00

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00

7 Akumulasi Penyusutan (3.742.830.2711,00)

Jumlah Total 9.821.805.641,00

Tabel 3.9 Capaian Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik dan Perbandingan

Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja

Uraian Tahun 2018 Realisasi 2017

Target Realisasi % Target Realisasi %

Prosentase Aset

Dalam Kondisi Baik 93 93.67 100.72 91 92.81 101.98

Page 38: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 15

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 terdapat

pelaksanaan 8 (Delapan) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan yang

dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung

sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar seratus empat juta delapan

ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), meliputi Belanja Tidak

Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar

lima ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh

puluh lima rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat

belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan

ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Anggaran yang direncanakan

sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua

puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan

ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar 90.48% . Realisasasi anggaran

Tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Pada Tahun 2018

No Nama Kegiatan / Jenis Belanja Anggaran Realisasi

%

(Rp) (Rp)

BELANJA DAERAH 32.104.835.532 29.049.739.801 90,48%

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.519.146.775 15.968.158.177 91,15%

1 BELANJA PEGAWAI 17.519.146.775 15.968.158.177 91,15%

a. Gaji dan Tunjangan 13.660.937.775 12.506.294.038 91,55%

b. Tambahan Penghasilan PNS 3.858.209.000 3.461.864.139 89,73%

II BELANJA LANGSUNG 14.585.688.757 13.081.581.624 89,69%

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.844.828.168 1.679.797.333 91,05%

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.800.000 45.415.000 91,19%

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

11.254.000 10.118.500 89,91%

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 82.000.000 81.202.300 99,03%

Page 39: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 16

No Nama Kegiatan / Jenis Belanja Anggaran Realisasi

%

(Rp) (Rp)

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor 138.789.094 114.569.840 82,55%

e. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

82.761.237 78.604.850 94,98%

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000 9.959.000 99,59%

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

966.022.000 921.403.300 95,38%

h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

20.085.000 18.310.000 91,16%

i. Penyediaan Makanan dan Minuman 56.893.200 29.110.000 51,17%

j. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

341.161.137 315.559.543 92,50%

k. rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

44.875.000 23.050.000 51,36%

l. Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Nasional

24.187.500 18.855.000 77,95%

m. Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

17.000.000 13.640.000 80,24%

2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

2.129.974.312 1.911.286.009 89,73%

a. Pembangunan Gedung Kantor 101.500.000 29.250.000 28,82%

b. Pengadaan Mobil Pejabat 550.000.000 498.295.577 90,60%

c. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

325.000.000 293.795.000 90,40%

d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

240.618.000 235.174.757 97,74%

e. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

238.080.000 225.402.419 94,68%

f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

56.903.000 51.385.000 90,30%

g. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung kantor

617.873.312 577.983.256 93,54%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

134.700.000 116.090.250 86,18%

a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

66.000.000 60.876.850 92,24%

b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

68.700.000 55.213.400 80,37%

4 Program fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

581.350.000 540.374.300 92,95%

a. Pemulangan pegawai yang pensiun 497.900.000 475.662.700 95,53%

b. Pemindahan tugas PNS 83.450.000 64.711.600 77,55%

5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

247.677.000 183.086.500 73,92%

Page 40: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 17

No Nama Kegiatan / Jenis Belanja Anggaran Realisasi

%

(Rp) (Rp)

a. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

98.400.000 34.886.500 35,45%

b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

149.277.000 148.200.000 99,28%

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuanngan

101.688.149 84.107.500 82,71%

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

48.226.587 37.031.500 76,79%

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran

40.000.000 35.059.000 87,65%

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

13.461.562 12.017.000 89,27%

7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

4.430.164.000 4.276.487.980 96,53%

a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

3.227.920.000 3.197.022.000 99,04%

b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

302.010.000 243.946.265 80,77%

c. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat

146.400.000 137.790.715 94,12%

d. Penyelenggaraan Assesment ASN 753.834.000 697.729.000 92,56%

8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5.115.307.128 4.290.351.752 83,87%

a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

1.286.293.628 1.025.766.666 79,75%

b. Seleksi penerimaan calon PNS 1.274.000.000 1.070.693.018 84,04%

c. Penempatan PNS 180.000.000 158.794.000 88,22%

d. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

318.230.000 305.007.000 95,84%

e. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

207.665.000 195.077.500 93,94%

f. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

320.939.000 216.159.500 67,35%

g. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

534.970.000 516.219.500 96,50%

h. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

427.734.000 370.435.568 86,60%

i. Formasi Pegawai 91.888.000 77.814.000 84,68%

j. Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur

357.269.000 303.902.400 85,06%

k. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

17.460.000 16.905.000 96,82%

l. Pembinaan kelembagaan profesi ASN 98.858.500 33.577.600 33,97%

Page 41: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 18

B.1. Analisa Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi

efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan

cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di

bawah100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2018

B.2 Analisa Efisiensi

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator

yang Dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input

No Sasaran

Capaian

Kinerja

%

Anggaran

Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Realisasi

% (Rp)

1 Meningkatnya

kualitas kinerja

aparatur

pemerintah

102,95 8.910.228.128 7.927.036.232 89,47

2 Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

Yang Tepat

Waktu

118,70 1.216.593.000 1.135.177.800 93,30

3 Meningkatkan

Akuntabilitas

dan Kapabilitas

internal BKPPD

102,41 4.588.676.290

3.974.367.592 86,61

Jumlah Dan Rata-

Rata Capaian 108,02 14.608.261.418 12.935.797.692 89,79

Page 42: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 19

tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai

keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya,

semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka

efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat

bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari

pada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian

kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi

anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada

realisasi capaian kinerjanya.

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator

Kinerja Utama

%

Capaian

Kinerja

(≥ 100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya kualitas

kinerja aparatur

pemerintah

Prosentase

PNS yang

memenuhi

kompetensi

jabatan

102,95 89,47 13,48

2 Meningkatnya Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian Yang

Tepat Waktu

Prosentase

penyelesaian

administarsi

Kepegawaian

Tepat Waktu

118,70 93,30 25,40

3 Meningkatkan

Akuntabilitas dan

Kapabilitas internal

BKPPD

Capaian Nilai

AKIP

102,41 86,61 15.80

Prosentase

Aset Dalam

Kondisi Baik

Page 43: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 20

Bagian yang disajikan pada tabel diatas terkait dengan efisiensi terliat

bahwa mayoritas sasaran menunjukan pencapaian yang sama atau lebih dari

100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat dilihat pada indicator Prosentase

penyelesaian administarsi Kepegawaian Tepat Waktu yang mencapai 25.40%,

sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukan pada indicator Prosentase

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah yang hanya memiliki tingkat

efisiensi 13,48%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang

efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi

atau pun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran

public dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang

salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Page 44: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 IV- 1

Penyusunan LKIP merupakan kegiatan rutin pada akhir tahun dan akhir

anggaran serta merupakan bagian dari kegiatan evaluasi kegiatan di SKPD.

Evaluasi merupakan siklus akhir dari fungsi manajemen, sehingga substansi dari

LKIP harus bisa menggambarkan kondisi organisasi dalam pelaksanaan kegiatan

tahunannya sebagai bahan evaluasi yang lebih detail dan spesifik.

Penyusunan LKIP oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM) selain sebagai bahan evaluasi juga sebagai bahan

pertanggungjawaban Dinas / Badan / Lembaga dalam penyusunan LKIP berupaya

menggambarkan secara lebih detail, transparan dan akuntabel dari hasil capaian

kegiatan. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam indikator prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi

Jabatan capaian kinerja pada periode tahun 2018 terlelaisasi sebesar

102.95 %. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Renstra

BKPSDM 2016-2021 telah mencapai 44.09 % Capaian Indikator ini

pada tahun 2018 melebihi target dikarenakan adanya pegawai yang

mengikuti diklat yang dibiayai oleh APBN dan anggaran dari Perangkat

Daerah Lainnya, selain itu banyaknya pegawai yang meningkatkan

kompetensi melalui pendidikan formal dengan biaya sendiri dan

adanya peneriaan CPNS Pada Tahun 2018.

2. Dalam Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian capaian

kinerja pada periode tahun 2018 terealisasi sebesar 118.70 %, atau

Secara umum untuk indikator Prosentase penyelesaian administrasi

Page 45: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 IV- 2

kepegawaian. Walaupun capaian kinerja pada indicator ini melebihi

target yang ditetapkan dalam penyelesaiannya masih terdapat

masalah yang diantaranya adanya pengembalian usulan kenaikan

pangkat fungsional yang tidak memenuhi penetapan angka kredit, ada

nya berkas usulan yang dikembalikan karena tidak memenuhi syarat

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Capaian kinerja Sasaran meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas

internal BKPPD yang terdiri dari dua indicator yaitu Capaian nilai Akip

dan Presentase Aset dalam kondisi baik. Walaupun Sasaran ini bukan

merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena tidak berkaitan

langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi

sasaran ini ikut menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas.

Adapaun Capaian kinerja Indikator Capaian nilai Akip BKPPD pada

tahun 2018 adalah 104.11% hal ini dikarenakan capaian target nilai

AKIP BKPPD mencapai point 70,80 sementara target yang ditetapkan

adalah 68 point. Sedangkan untuk capaian kinerja indicator prosentase

asset dalam kondisi baik pada tahun 2018 mencapai 100.72%.

4. Total Capaian kinerja Rata-rata dari seluruh indicator sasaran pada

tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia mencapai 108,02 %

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018

terdapat pelaksanaan 8 (Delapan) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan

yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung

sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar seratus empat juta delapan

ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), meliputi Belanja Tidak

Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar

lima ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh

puluh lima rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat

belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan

ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Anggaran yang direncanakan

sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua

Page 46: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 IV- 3

puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan

ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar 90.48% .

Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

yang direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, perlu adanya

kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta

fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang

memerlukan adanya kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan

kegiatan di masa yang akan datang.

Selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, diupayakan pula adanya

program dan kegiatan yang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan sumber

daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan diajukan

oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Bandung dalam perencanaan tahun selanjutnya agar mendapat pertimbangan

lebih lanjut.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang pada tahun 2018 menggunakan

Nomeklatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain

yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun

Kabupaten Bandung.

Page 47: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

3. Rencana Aksi Tahun 2018

Page 48: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang
Page 49: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang
Page 50: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran capaian kinerja BKPSDM Tahun 2018 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi capaian masing-masing indikator

kinerja dan dapat dilihat pada tabel berikut :

No Indikator Kinerja

Utama

Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

I Prosentase PNS

yang memenuhi

Syarat kompetensi

jabatan

Persen 10.31 10.61 102.95

A. Kompetensi Manajerial

Pendidikan dan

pelatihan struktural

bagi PNS Daerah

Orang 149 148 99,32

B. Kompetensi Teknis

Pendidikan dan

pelatihan teknis

tugas dasn fungsi

bagi PNS daerah

Orang 50 52 104

C. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Prosentase Jumlah

PNS yang

difasilitasi untuk

tugas belajar dan

Ijin Belajar

Persen 100 123,47 123,47

Jumlah PNS yang

difasilitasi untuk

tugas & belajar Ijin

Belajar (Telah

Mengikuti UD/UPKP)

Orang 115 142 123.47

D. Pembinaan Pegawai

Persentase ASN

yang memenuhi

sasaran penilaian

Kinerja minimal

Persen 20 17,004 85,02

Page 51: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

No Indikator Kinerja

Utama

Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

Jumlah Laporan

Rencana Pembinaan

Karir

Dokumen 20 20 100,00

Seleksi Penerimaan

CPNS

Orang 10000 12853 128,53

Frekuensi Pelantikan

Pejabat Struktural,

fungsional dan

sumpah jabatan

Kali 11 11 100,00

Jumlah ASN Yang

Mendapatkan

Penghargaan

orang 418 6 1.44

Jumlah proses

penanganan

permasalahan

kepegawaian

Permasalahan 43 43 100,00

Frekuensi

pelaksanaan senam

kesegaran jasmani

dan rohani

Kali 56 56 100,00

Jumlah Kegiatan

Pembinaan

Kelembagaan Profesi

ASN

Kali 3 2 66,67

II Prosentase

penyelesaian

administarsi

Kepegawaian Tepat

Waktu

Persen 100 118,70 118,70

• Jumlah SK

pegawai yang

pensiun

SK 600 SK 764 SK 127,33

Page 52: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

No Indikator Kinerja

Utama

Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

• Terbitnya sk

kenaikan pangkat

ASN

SK 1600 Sk 2360 SK 147,50

• Jumlah

Pemutahiran

Data ASN

Data 5000

Data

5000

Data

100

• Jumlah Dokumen

Formasi PNS

Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100

III Meningkatkan

Akuntabilitas dan

Kapabilitas internal

BKPSDM

Persen 100 101.14 101.14

• Capaian Nilai Akip Point 68 67.21 100.31

• Prosentase Aset

Dalam Kondisi Baik

Persen 91 92.81 101.98

Page 53: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang
Page 54: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang
Page 55: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang
Page 56: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang
Page 57: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang
Page 58: INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Sasaran:

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Tujuan Sasaran:Kegiatan :

Indikator :

Visi Misi Tujuan Bupati Sasar an Bupati Indikator Sasar an Bupati

Kegiatan :

1. Nilai SAKIP Kabupaten Indikator :

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Sasaran:Kegiatan :

Meningkatnya

sasaran penilaian

prestasi kerja PNS

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Tujuan : Sasaran:

Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas

internal

BKPPD

Meningkatkan

efektifitas tata

kelola Perangkat

Daerah BKPPD

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

Kegiatan :

Indikator :

POHON KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Peningkatan dan Pelatihan

Prajabatan Bagi PNS Daerah

Jumlah CPNS y ang mengikuti diklat

prajabatan

Pendidikan dan pelatihan struktural

bagi PNS DaerahJumlah PNS y ang mengikuti diklat

kepemimpinan

Program Peningkatan

Sumberday a Aparatur

Pendidikan dan pelatihan teknis

tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

Persentase ASN y ang

memenuhi Sy arat kompetensi

Jumlah PNS y ang mengikuti diklat

teknis tugas dan fungsi

Peny elenggaraan Assesment ASN

Jumlah ASN Yang Mengikuti

Assesment

Persentase PNS

y ang memenuhi

kompetensi jabatanMeningkatnya

kompetensi

pegawai dan

Pengembangan

Karir Pegawai

Perencanaan, Pengembangan dan

Ev aluasi Diklat

Jumlah Dokumen kebutuhan diklat

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Peny usunan rencana pembinaan

karir PNS

Pemberian penghargaan bagi PNS

y ang berprestasi

Jumlah PNS Yang Mendapatkan

Penghargaan

Proses penanganan kasus-kasus

Jumlah proses penanganan

permasalahan kepegaw aian

Pemberian bantuan tugas belajar dan

Jumlah PNS y ang difasilitasi untuk

Persentase ASN yang

memenuhi sasaran

penilaian Kinerja minimal

Jumlah Laporan Rencana

Pembinaan Karir

Seleksi penerimaan calon PNS

Seleksi Penerimaan Calon Pegaw ai

ASN

Penempatan PNS

Frekuensi Pelantikan Pejabat

Struktural, fungsional dan sumpah

jabatan

Program fasilitas

pindah/purna tugas PNS

Persentase fasilitas

pindah/purna tugas PNS

Penataan sistem administrasi

kenaikan pangkat otomatis PNS

Terbitny a sk kenaikan pangkat ASN

Persentase

peny elesaian

administarsi

Kepegaw aian Tepat

Waktu

Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Pembinaan Jasmani dan Rohani

bagi aparatur

Frekuensi pelaksanaan senam

kesegaran jasmani dan rohani

Pembinaan Kelembagaan Profesi

ASN

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Kelembagaan Profesi ASN

Pemulangan Pegaw ai y ang Pensiun

Jumlah pegaw ai y ang pensiun

Meningkatkan

Kinerja

Aparatur

Meningkatnya

Pelayananan

Administrasi

Kepegawaian Tepat

Waktu

Seleksi Penerimaan Calon Pegaw ai

ASN

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Pembangunan/Pengembangan

sistem informasi kepegaw aian

daerah"Memantapkan

Kabupaten

Bandung Yang

Maju, mandiri,

dan Berdaya

Saing, melalui

Tata Kelola

Pemerintahan

Yang Baik dan

Sinergi

Pembangunan

Perdesaan,

Berlandaskan

Religius, Kultural,

dan Berwawasan

Lingkungan"

Mewujudkan Tata

Kelola

Pemerintahan

Yang Baik dan

Bersih

Meningkatkan

Kinerja Aparatur dan

Kelembagaan

Penyelenggara

Pelayanan Publik

Meningkatnya

Kualitas Kinerja

Aparatur dan

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Persentase ASN yang

memenuhi sasaran

penilaian Kinerja minimal

Jumlah Laporan Rencana

Pembinaan Karir

Pemberian penghargaan bagi PNS

y ang berprestasi

Jumlah PNS Yang Mendapatkan

Penghargaan

Persentase Pegaw ai

y ang memenuhi

sasaran penilaian

prestasi kerja minimal

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

Persentase ASN yang

memenuhi sasaran

penilaian Kinerja minimal

Jumlah proses penanganan

permasalahan kepegaw aian

Jumlah Pemutahiran Data ASN

Formasi Pegaw ai

Jumlah Dokumen Formasi ASN

Fasilitasi Peny elenggaraan

Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan

DinasJumlah peserta y ang mengikuti

seleksi penerimaan Calon Praja

Peny usunan rencana pembinaan

karir PNS

Peny usunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Jumlah dokumen laporan akhir

keuangan

Pembinaan Jasmani dan Rohani

bagi aparaturFrekuensi pelaksanaan senam

kesegaran jasmani dan rohani

Pembinaan Kelembagaan Profesi

ASNJumlah Kegiatan Pembinaan

Kelembagaan Profesi ASN

Peny usunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan,

Pelaporan dan Ev aluasi

Peny ediaan jasa surat meny urat

Jumlah surat y ang tertata selama 1

tahun

Peny ediaan jasa komunikasi,

sumber day a air dan listrik

Jumlah peny ediaan tenaga

perbaikan listrik, peny ediaan listrik,

air minum/air bersih, telekomunikasi

dan internet

Peny ediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah pelay anan kebersihan kantor

dan halaman

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Peny usunan laporan keuangan

semesteran

Persentase ketersediaan

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Jumlah laporan keuangan

semesteran

Nilai Akuntabilitas

kinerja BKPPD

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Peny ediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Persentase Pemenuhan

Operasional Administrasi

Perkantoran

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor

Peny ediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang - undangan

Peny ediaan alat tulis kantor

Jumlah peny ediaan alat tulis kantor

Peny ediaan barang cetakan dan

Jumlah Peny ediaan barang cetak

dan penggandaan

Peny ediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat-alat listrik dan elektronik

Jumlah pegaw ai memenuhi

undangan dan kunjungan kerja ke

w ilay ah Kabupaten Bandung

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar

Bersejarah

Jumlah peran serta BKPPD dalam

peringatan hari bersejarah

Penataan Peny elesaian Sistem

Administrasi Kepegaw aian

Jumlah dokumen Perencanaan,

Pelaporan dan Ev aluasi

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapanny a

Jumlah peny ediaan bahan bacaan

Peny ediaan makanan dan minuman

Jumlah peny ediaan makan minum

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Jumlah pegaw ai memenuhi

undangan dan kunjungan tingkat

prov insi, luar kabupaten dalam

prov insi dan ibu kota negara dan luar

prov insi Jaw a BaratRapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Tersediany a Kendaraan Dinas

Operasional

Pengadaan kendaraan Jabatan

Tersediany a Kendaraan Dinas

Jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah pemeliharaan gedung dan

halaman kantor

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapanny a

Program peningkatan

disiplin aparatur

Persentase penunjang

kerja aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Terpenuhiny a pakaian olahraga,

batik dan korpri bagi aparatur BKPPD

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor Yang

Dibangun

Persentase aset

dalam kondisi baik

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Jumlah pemeliharaan kendaraan

roda 4 dan roda 2

Persentasi pemenuhan

sarana dan prasarana

penunjang aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantorJumlah pemeliharaan rutin bekala

perlengkapan gedung kantor

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. ERICK JURIARA. E, M.SiPembina Utama Madya

Nip. 19640603 198603 1 010