Home >Documents >INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)...

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2019-09-10 · ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)...

Date post:21-Feb-2020
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1

    LAPORAN KINERJA

    INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

    BADAN KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA

    2018

    PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG [Jl. Raya Soreang Km. 17, Soreang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat]

  • i

    KATA PENGANTAR

    Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Laporan

    Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan

    Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2018.

    Dokumen LKIP 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

    Daya Manusia ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban

    lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu)

    tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun

    2018 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018.

    Dokumen LKIP Tahun 2018 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan

    pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun

    selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan Kepegawaian dan

    Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung serta dapat lebih

    mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPSDM dan di lingkungan

    Pemerintah Kabupaten Bandung demi tercapainya visi dan misi Pemerintah

    Kabupaten Bandung.

    Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga dokumen LKIP 2018 ini

    dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

    Soreang, Februari 2019

    Plt KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,

    DAN PENGEMBANGAN SUMBER

    DAYA MANUSIA

    Dr. H. ERICK JURIARA, E., M.Si

    Pembina Utama Madya

    NIP. 19640603 198603 1 010

  • ii

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang

    memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah

    dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang

    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja

    masing-masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap

    tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

    Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan

    Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Tahun

    2018 :

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata cara

    Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

    2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas

    Kinerja Instansi Pemerintah.

    3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) Nomor

    259/IX/6/8/2005 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

    4. Permenpan No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem

    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

    5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 Tentang

    Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan

    Daerah.

  • iii

    Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum BKPPD Kabupaten

    Bandung menetapkan 8 (delapan) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan

    yang menunjang pencapaian visi dan misi BKPSDM Kabupaten Bandung.

    Pada tahun 2018 BKPSDM masih menggunakan nomeklatur lama yaitu

    BKPPD telah berusaha memenuhi indikator kinerja utama, yang pengukurannya

    telah sesuai dengan sasaran, indikator, target yang ditetapkan, realisasi dan

    pencapaian target. BKPSDM Kabupaten Bandung akan berusaha meningkatkan

    kualitas kerja Sumber Daya Aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja

    BKPSDM dalam pelayanan pengolahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah

    Kabupaten Bandung sesuai dengan amanat Undang-undang Aparatur Sipil

    Negara. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja

    BKPSDM berdasarkan perjanjian kinerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut

    :

    1. Dalam indikator prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi

    Jabatan capaian kinerja pada periode tahun 2018 terlelaisasi sebesar

    102.95 %. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Renstra

    BKPSDM 2016-2021 telah mencapai 44.09 % Capaian Indikator ini pada

    tahun 2018 melebihi target dikarenakan adanya pegawai yang mengikuti

    diklat yang dibiayai oleh APBN dan anggaran dari Perangkat Daerah

    Lainnya, selain itu banyaknya pegawai yang meningkatkan kompetensi

    melalui pendidikan formal dengan biaya sendiri dan adanya peneriaan

    CPNS Pada Tahun 2018.

    2. Dalam Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian capaian kinerja

    pada periode tahun 2018 terealisasi sebesar 118.70 %, atau Secara umum

    untuk indikator Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian.

    Walaupun capaian kinerja pada indicator ini melebihi target yang

    ditetapkan dalam penyelesaiannya masih terdapat masalah yang

    diantaranya adanya pengembalian usulan kenaikan pangkat fungsional

    yang tidak memenuhi penetapan angka kredit, ada nya berkas usulan yang

    dikembalikan karena tidak memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan

    yang berlaku.

    3. Capaian kinerja Sasaran meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas

    internal BKPPD yang terdiri dari dua indicator yaitu Capaian nilai Akip dan

    Presentase Aset dalam kondisi baik. Walaupun Sasaran ini bukan

    merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan

  • iv

    Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena tidak berkaitan langsung

    dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

    Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi sasaran ini ikut

    menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

    Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas. Adapaun Capaian kinerja

    Indikator Capaian nilai Akip BKPPD pada tahun 2018 adalah 104.11% hal

    ini dikarenakan capaian target nilai AKIP BKPPD mencapai point 70,80

    sementara target yang ditetapkan adalah 68 point. Sedangkan untuk

    capaian kinerja indicator prosentase asset dalam kondisi baik pada tahun

    2018 mencapai 100.72%.

    4. Dari hasil kinerja tersebut dirata-ratakan capaian kinerja BKPSDM pada

    tahun 2018 adalah sebesar 108, 02 % dari target yang telah ditetapkan.

    Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

    Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

    Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 terdapat

    pelaksanaan 8 (Delapan) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan yang

    dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung

    sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar seratus empat juta delapan

    ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), meliputi Belanja Tidak

    Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar

    lima ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh

    puluh lima rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat

    belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan

    ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Anggaran yang direncanakan

    sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua

    puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan

    ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar 90.48% .

  • v

    DAFTAR ISI

    HALAMAN

    KATA PENGANTAR …..………...………………………………………………….....i

    IKHTISAR EKSEKUTIF…....………………………………………………................ii

    DAFTAR ISI………………….………………………………………………………….v

    BAB I PENDAHULUAN………………………………..……………………………..I-1

    A. GAMBARAN UMUM …………………………………...…………………I-1

    B. ISU STRATEGIS………..…………………………………………………I-5

    C. DASAR HUKUM…… ……………………………………………………. I-5

    D. SISTEMATIKA PENULISAN………..……………….….……………….I-7

    BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………………….….…….II-1

    A. RENCANA STRATEGIS….……………………………………………II-1

    B. INDIKATOR KINERJA UTAMA………………...……………………..II-5

    C. PERJANJIAN KINERJA……………………………….……………….II-8

    BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………..…………………….III-1

    A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017…………………………………...III-2

    B. REALISASI ANGGARAN……………………………...…………….III-15

    BAB IV PENUTUP……………………………………………….…………………IV-1

    LAMPIRAN

  • LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 I - 1

    PENDAHULUAN

    A. GAMBARAN UMUM

    Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

    Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

    Kabupaten Bandung sebagaimana diubah menjadi Badan Kepegawaian dan

    Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Daerah

    Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 sebagai Lembaga Teknis Daerah

    (Lamtekda) berbentuk badan yang merupakan unsur perangkat daerah yang

    menyelenggarakan fungsi-fungsi administrativ yang sekaligus menyusun konsep

    dan gagasan serta terobosan-terobosan di bidang kepegawaian sesuai dengan

    tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban harus mampu mewujudkan

    pengelolaan manajemen kepegawaian secara optimal dalam upaya mewujudkan

    sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak organisasi

    pemerintahan di Kabupaten Bandung, dalam mewujudkan visi' “Memantapkan

    Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata

    Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan,

    Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

    Untuk mengoptimalkan Pengelolaan pegawai maka diperlukan

    perencanaan dan evaluasi yang matang, sehingga sesuai dengan tugas pokok

    dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

    Kabupaten Bandung menyusun indikator-indikator yang mendukung visi, misi,

    tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam Rencana strategis (Renstra) dan

    Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

    Kabupaten Bandung.

    Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka

    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

    Bandung harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 2

    memberikan pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai

    maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk

    menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada

    masyarakat dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada

    Pemerintah Kabupaten Bandung.

    Adapun untuk pencapaian indikator-indikator sebagaimana tersebut di

    atas, secara garis besar program-program kegiatan di Badan Kepegawaian dan

    Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung diarahkan kepada:

    1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara;

    2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;

    3. Meningkatnya prestasi kinerja dan disiplin apartur sipil Negara;

    4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDMD melalui penyusunan

    perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

    serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

    Dalam rangka pencapaian vis, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan,

    fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis kedalam struktur

    organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

    Kabupaten Bandung, adapun struktur organisasi, strukturorganisasi Badan

    Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah sebagai berikut

    adalah sebagai berikut:

    Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM 2018

    Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia,

    mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 3

    kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian,

    mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta

    melaksanakan ketatausahaan Badan.

    Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

    Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah :

    • perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

    • pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

    sesuai dengan lingkup tugasnya;

    • pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai

    dengan tugas dan fungsinya.

    Berjalannya organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

    Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas

    sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan

    fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, BKPSDM didukung

    oleh pegawa sebanyak 58 orang, dengan rincian sebagai berikut:

    Gambar I.2

    Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 4

    Gambar I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

    Gambar I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 5

    Gambar I. 5 Jumlah Komposisi Pegawai Bedasarkan Eselon

    B. ISU STRATEGIS

    Dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten

    Bandung didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan

    fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

    Kabupaten Bandung sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu

    menyelesaikan masalah yang dihadapi.

    Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan

    Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung di antaranya:

    1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

    2. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;

    3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepegawaian;

    4. Pembinaan Kepegawaian Secara Proposional dan Berkesinambungan.

    C. DASAR HUKUM

    Di samping laporan tahunan yang secara rutin disusun pada akhir

    tahun anggaran, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

    Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 6

    masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap

    tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

    Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan

    Pengembangan umber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung

    Tahun 2018 :

    1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang

    Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

    (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di

    ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

    Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

    mengubah Undang-undang Nomor 14 Tah1950 Tentang Pembentukan

    Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

    Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

    2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

    Kinerja Instansi Pemerintah;

    3. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi

    Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

    Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

    4. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi

    Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

    Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi

    Pemerintah;

    5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi

    Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

    Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

    6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

    7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2018,

    Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12

    Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

    8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 16 November

    2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi badan daerah,

    struktur organisasi.

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 I - 7

    D. SISTEMATIKA PENULISAN

    Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

    Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2018 ini disusun dengan

    sistematika penulisan sebagai berikut:

    BAB I PENDAHULUAN

    A. GAMBARAN UMUM

    B. ISU STRATEGIS

    C. DASAR HUKUM

    D. SISTIMATIKA PENULISAN

    BAB II PERENCANAAN KINERJA

    D. RENCANA STRATEGIS

    E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

    F. PERJANJIAN KINERJA

    BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

    C. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

    D. REALISASI ANGGARAN

    BAB IV PENUTUP

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 1

    A. RENCANA STRATEGIS

    Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi

    pad a hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun s/d 5 (lima)

    tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan

    potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dokumen

    Perencanaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun

    2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah disahkan oleh

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya disebut Rencana

    Strategis (RENSTRA) yang merupakan rencana 5 (lima) tahunan.

    Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi

    pemerintahan yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis,

    Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam

    pelaksanaannya. Renstra BKPSDM Kabupaten Bandung merupakan

    dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan foto permasalahan

    unit organisasi BKPSDM dalam pengelolaan/ manajemen kepegawaian.

    Adapun Visi Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 yaitu

    “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya

    saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pemantapan

    Pembangunan Perdesaan, berlandasan Religius, Kultural dan

    Berwawasan Lingkungan”.

    Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka Badan

    Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

    menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 5 Bupati Bandung

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 2

    yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”, dimana tujuan Badan Kepegawaian

    dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung yang tertuang

    dalam RPJMD periode 2016-2021 adalah “Meningkatkan kinerja aparatur dan

    kelembagaan penyelenggara pelayanan publik”.

    Sasaran dan indikatror Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

    Daya Manusia Kabupaten Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka

    di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

    Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2016-2021

    Tujuan Sasaran Indikator

    Sasaran Satuan

    Kondisi

    Kinerja

    Pada

    Awal

    Periode

    Target Capaian Setiap Tahun

    Kondisi

    Kinerja

    Pada Akhir

    Periode

    Tahun 2017 2018 2019 2020 2021

    Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik

    Meningkatnya

    kualitas kinerja

    aparatur pemerintah

    Prosentase

    PNS yang

    memenuhi

    kompetensi

    jabatan

    Persen 18.22 32.24 42.55 52.55 59.55 64.55 64.55

    Meningkatnya

    Pelayanan

    Administrasi

    Kepegawaian Yang

    Tepat Waktu

    Prosentase

    penyelesaian

    administarsi

    Kepegawaian

    Tepat Waktu

    Persen 100 100 100 100 100 100 100

    Meningkatkan

    Kapabilitas

    Internal Badan

    Kepegawaian

    dan

    Pengembanga

    n Sumber

    Daya Manusia

    Kapupaten

    Bandung

    Meningkatkan

    Akuntabilitas dan

    Kapabilitas internal

    BKPPD

    Capaian Nilai

    AKIP

    Angka 65 67 68 69 70 71 71

    Prosentase

    Aset Dalam

    Kondisi Baik

    Nilai Rata-rata

    SKP Pegawai

    BKPPD

    Prosen

    Angka

    90 91

    85

    93

    85.2

    94

    85.5

    95

    85.7

    95

    86

    95

    Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung yang

    dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan

    Daerah Tahun 2016 – 2021 merupakan arah yang berkesinambungan dengan

    cara mengidentifikasi berbagai masalah, tantangan dan peluang pembangunan

    pada umumnya dan khususnya mengenai kepegawaian secara internal maupun

    eksternal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 3

    Mengindentifikasi berbagai masalah, tantangan dan peluang khususnya

    mengenai kepegawaian secara internal dan ekternal dengan cara menggunakan

    Analisa SWOT (strength, weakness, oportunity, threats)

    Berdasarkan hasil analisis SWOT, stategi yang dipilih adalah sebagai berlikut :

    1. Terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan

    pelatihan yang berkualitas, dengan strateginya sebagai Berikut :

    a. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabat

    b. Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

    c. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsi

    d. Jumlah PNS Yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar

    2. Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Tepat

    Waktu, dengan strategi sebagai berikut :

    a. Jumlah SK kenaikan pangkat sesuai periode

    b. Jumlah SK Pensiun tepat waktu

    3. Terwujudnya Meningkatnya sasaran prestasi kerja pegawai minimal, dengan

    strategi sebagai berikut :

    a. Jumlah pegawai yang memiliki dokumen penilaian kinerja

    Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021 merupakan rencana

    yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai

    tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diukur berdasarkan

    potensi yang ada dan diimplementasikan melalui program dan kegiatan yaitu :

    I. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

    1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

    2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

    3. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat

    4. Penyelenggaraan Assesment ASN

    II. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

    1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

    2. Seleksi penerimaan calon PNS

    3. Penempatan PNS

    4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

    5. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian

    daerah

    6. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 4

    7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

    8. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

    9. Formasi Pegawai

    10. Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur

    11. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

    12. Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN

    III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    1. Penyediaan jasa surat menyurat

    2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

    4. Penyediaan alat tulis kantor

    5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

    6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

    8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

    9. Penyediaan makanan dan minuman

    10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

    11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

    12. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

    13. Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

    IV. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

    1. Pembangunan gedung kantor

    2. Pengadaan mobil jabatan

    3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

    4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

    6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

    7. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

    V. Program peningkatan disiplin aparatur

    1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

    2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

    VI. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

    1. Pemulangan pegawai yang pensiun

    2. Pemindahan tugas PNS

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 5

    VII. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

    1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

    2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

    VIII. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

    kinerja dan keuangan

    1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

    SKPD

    2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

    3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

    B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

    Untuk mengukur sejauh mana Badan Kepegawaian Pendidikan dan

    Pelatihan Daerah telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada

    masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang

    harus dicapai pada setiap tahunnya. Indikator kinerja masing-masing tujuan

    tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan

    Pelatihan. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2018

    dapat dijelaskan sebagai berikut:

    Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

    No Sasaran Indikator Kinerja Utama ALASAN/ SUMBER DATA

    1 Meningkatnya

    kualitas kinerja

    aparatur

    pemerintah

    Persentase ASN yang

    memenuhi Standar

    kompetensi

    • Jumlah PNS yang

    lulus diklat

    • Jumlah PNS Yang

    difasilitasi Tugas

    Belajar dan Izin

    Belajar

    • Jumlah Pembinaan

    Pegawai

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 6

    No Sasaran Indikator Kinerja Utama ALASAN/ SUMBER DATA

    2 Meningkatnya

    Pelayanan

    Administrasi

    Kepegawaian Yang

    Tepat Waktu

    Prosentase penyelesaian

    administarsi

    Kepegawaian Tepat

    Waktu

    • Jumlah SK Kenaikan

    Pangkat tepat waktu

    • Jumlah SK Pensiun

    tepat waktu

    3 Meningkatkan

    Akuntabilitas dan

    Kapabilitas internal

    BKPSDM

    Capaian Nilai AKIP Hasil evaluasi dan penilaian

    Inspektorat

    Prosentase Aset Dalam

    Kondisi Baik

    Perbandingan Jumlah Aset

    dalam kondisi baik terhadap

    jumlah asset BKPSDM

    1. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran

    Sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

    merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan

    terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu

    5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui

    serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu

    Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan

    fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi

    dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5

    (lima) tahun.

    Sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

    merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Badan

    Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan merupakan dasar yang kuat untuk

    mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Kepegawaian,

    Pendidikan dan Pelatihan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana

    jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan

    satuan kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

    Daerah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian

    tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 7

    ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat

    dicapai.

    Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah.

    Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

    Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja aparatur

    pemerintah

    Sasaran Indikator

    Meningkatnya kualitas

    kinerja aparatur

    pemerintah

    Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan

    Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat

    Kepemimpinan

    Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan

    Fungsi

    Jumlah PNS Yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin

    Belajar

    Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir

    Seleksi Penerimaan CPNS

    Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional

    dan sumpah jabatan

    Jumlah ASN Yang Mendapatkan Penghargaan

    Jumlah proses penanganan permasalahan

    kepegawaian

    Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani

    dan rohani

    Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Profesi

    ASN

    Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

    Yang Tepat Waktu.

    Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 8

    Tabel 2.4 Indikator Kinerja Persentase penyelesaian administrasi

    kepegawaian

    Sasaran Indikator Kinerja

    Meningkatnya Pelayanan

    Administrasi Kepegawaian

    Yang Tepat Waktu

    JumlahSK Kenaikan Pangkat sesuai Periode

    Jumlah SK Pensiun tepat waktu

    Jumlah Pemutahiran Data ASN

    Jumlah Dokumen Formasi PNS

    Jumlah peserta yang mengikuti seleksi

    penerimaan Calon Praja.

    Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan Akuntabilitas dan Kapabilitas internal

    BKPSDM.

    Tujuan ini bukan merupakan kinerja utama BKPSDM namun termasuk dalam

    rencana strategis BKPSDM, adapun Penjabaran dari tujuan ini secara lebih

    spesifik adalah sebagai berikut:

    Tabel 2.5 Indikator peningkatan Akuntabilitas dan Kapabilitas internal

    BKPSDM

    Sasaran Indikator

    Meningkatkan Akuntabilitas dan

    Kapabilitas internal BKPSDM

    Capaian Nilai AKIP

    Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik

    C. PERJANJIAN KINERJA 2018

    Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

    Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

    Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

    dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

    rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

    kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 9

    kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan

    antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

    tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

    Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang

    mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja. Dari 8

    (Delapan) Program kegiatan yang berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) dengan total

    belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar

    seratus empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua

    rupiah), meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar

    Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar lima ratus sembilan belas juta seratus

    empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), serta Belanja

    Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat belas milyar lima ratus delapan

    puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh

    rupiah). Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas, terealisasi

    sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua puluh sembilan milyar empat puluh sembilan

    juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar

    90.48% .

    Secara formal, pernyataan kinerja/perjanjian kinerja BKPSDM yang pada

    tahun 2018 masih menggunakan nomeklatur BKPPD yang mengacu pada

    Peraturan Menteri dimaksud terdapat dalam daftar lampiran, dan secara ringkas

    diilustrasikan dalam matriks berikut :

    Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja

    No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

    (1) (2) (3) (4)

    1 Meningkatnya kualitas kinerja

    aparatur pemerintah

    Persentase ASN yang

    memenuhi Standar

    kompetensi

    10.31 %

    2 Meningkatnya Pelayanan

    Administrasi Kepegawaian

    Yang Tepat Waktu

    Prosentase penyelesaian

    administarsi Kepegawaian

    Tepat Waktu

    100 %

    3 Meningkatkan Akuntabilitas dan

    Kapabilitas internal BKPPD

    Capaian Nilai Akip 68 (B)

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 II- 10

    No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

    (1) (2) (3) (4)

    Prosentase Aset Dalam

    Kondisi Baik

    93 %

    No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Keterangan

    1. Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran

    1.844.828.168,00 APBD

    2. Program peningkatan sarana

    dan prasarana aparatur

    2.129.974.312,00

    APBD

    3. Program peningkatan disiplin

    aparatur

    134.700.000,00

    APBD

    4. Program fasilitas pindah/purna

    tugas PNS

    581.350.000,00

    APBD

    5. Program peningkatan

    kapasitas sumber daya

    aparatur

    247.677.000,00

    APBD

    6. Program peningkatan

    pengembangan sistem

    pelaporan capaian kinerja dan

    keuangan

    101.688.149,00 APBD

    7. Program peningkatan

    kapasitas sumberdaya

    aparatur

    4.430.164.000,00

    APBD

    8. Program Pembinaan dan

    Pengembangan Aparatur

    5.115.307.128,00

    APBD

    TOTAL 14.585.688.757,00

  • LKIP BKPPD KAB. BANDUNG TAHUN 2017 III - 1

    Akuntanbilitas Kinerja

    BAB III

    Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban

    untuk menjawab dari perorangan,

    badan hukum atau pimpinan kolektif

    secara transparan mengenai

    keberhasilan atau kegagalan dalam

    melaksanakan misi organisasi kepada

    pihak-pihak yang berwenang menerima

    pelaporan akuntabilitas/pemberi

    amanah. Badan Kepegawaian dan

    Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung selaku pengemban

    amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian

    Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai

    ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang

    Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara

    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

    tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara

    Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan

    gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran

    srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, RKPD

    Tahun 2018, Renstra BKPPD Tahun 22016-2021, Renja BKPPD Tahun 2018 dan

    Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 2

    Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

    indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui

    selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih

    kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk

    peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

    Pada Tahun Anggaran 2018, Badan Kepegawaian Pendidikan, dan

    Pelatihan Daerah telah menetapkan 4 sasaran dalam indikator kinerja utama yang

    akan dicapai, ke 4 sasaran tersebut diukur dengan menetapkan 8 indikator kinerja

    utama yang dilaksanakan oleh bidang-bidang di lingkungan BKPSDM.

    A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

    1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

    Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih

    meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

    pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu

    pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan

    apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang

    bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan

    dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah

    merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

    instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

    keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan

    Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang pada

    tahun 2018 masih bernama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

    Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

    untuk Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati

    Bandung Nomor : 051/Kep.182- BKPPD/2018 tentang Penetapan

    Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan

    Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung

    Tahun 2016 – 2021. Pengukuran capaian kinerja pada BKPSDM Tahun

    2018 masih mengunakan data dari BKPPD dilakukan dengan cara

    membandingkan antara target dengan realisasi capaian masing-masing

    indikator kinerja dan dapat dilihat pada tabel berikut :

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 3

    Tabel 3.1 Capaian Kinerja realisasi capaian masing-masing indikator kinerja

    Pada Tahun 2018

    No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %

    1 2 3 4 5 6

    I Persentase ASN yang

    memenuhi Standar

    kompetensi

    persen 10,31 10.61 102.95

    II Prosentase penyelesaian

    administarsi Kepegawaian

    Tepat Waktu

    Persen 100 118,70 118,70

    III Capaian Nilai AKIP Point 68 70.20 103.32

    IV Prosentase Aset Dalam

    Kondisi Baik

    Persen 93 93.7 100.72

    2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

    Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

    Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2018 dilakukan dengan

    cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja

    Utama (IKU) pada masing-masing sasaran. Penjelasan capaian IKU untuk

    setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

    Sasaran I : Meningkatnya kompetensi pegawai melalui pendidikan dan

    pelatihan

    Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian

    (expertise) yang lebih Dari sekedar keterampilan (skill) belaka. Kompetensi juga

    merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan ,

    tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta

    berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang

    tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi

    antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk

    menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang

    menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.

    Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat

    diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar. Untuk itu,

    dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 4

    Pelatihan Daerah menuangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU),yang masing

    masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini:

    Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Prosentase PNS yang memenuhi Syarat

    kompetensi jabatan Tahun 2018

    No Indikator Kinerja

    Utama

    Satuan Target Realisasi Capaian

    %

    1 2 3 4 5 6

    I Prosentase PNS

    yang memenuhi

    Syarat kompetensi

    jabatan

    Persen 10.31 10.61 102.95

    A. Kompetensi Manajerial

    Pendidikan dan

    pelatihan struktural

    bagi PNS Daerah

    Orang 149 148 99,32

    B. Kompetensi Teknis

    Pendidikan dan

    pelatihan teknis tugas

    dasn fungsi bagi PNS

    daerah

    Orang 50 52 104

    C. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

    Prosentase Jumlah

    PNS yang difasilitasi

    untuk tugas belajar

    dan Ijin Belajar

    Persen 100 123,47 123,47

    Jumlah PNS yang

    difasilitasi untuk tugas

    & belajar Ijin Belajar

    (Telah Mengikuti

    UD/UPKP)

    Orang 115 142 123.47

    D. Pembinaan Pegawai

    Persentase ASN

    yang memenuhi

    sasaran penilaian

    Kinerja minimal

    Persen 20 17,004 85,02

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 5

    No Indikator Kinerja

    Utama

    Satuan Target Realisasi Capaian

    %

    1 2 3 4 5 6

    Jumlah Laporan

    Rencana Pembinaan

    Karir

    Dokumen 20 20 100,00

    Seleksi Penerimaan

    CPNS

    Orang 10000 12853 128,53

    Frekuensi Pelantikan

    Pejabat Struktural,

    fungsional dan

    sumpah jabatan

    Kali 11 11 100,00

    Jumlah ASN Yang

    Mendapatkan

    Penghargaan

    orang 418 6 1.44

    Jumlah proses

    penanganan

    permasalahan

    kepegawaian

    Permasalahan 43 43 100,00

    Frekuensi

    pelaksanaan senam

    kesegaran jasmani

    dan rohani

    Kali 56 56 100,00

    Jumlah Kegiatan

    Pembinaan

    Kelembagaan Profesi

    ASN

    Kali 3 2 66,67

    Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya BKPSDM pada tahun

    2018 dalam meningkatan kualitas SDM Aparatur dan melaksakan pembinaan

    karier PNS. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dilaksanakan dengan

    meningkatkan kemampuan SDM Aparatur di Kabupaten Bandung Melalui

    Pendidikan dan Pelatihan, baik Diklat Struktural, Diklat Formal, Diklat Teknis dan

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 6

    Tugas belajar baik yang diselenggarakan oleh BKPPD maupun oleh SKPD

    dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

    Adapun pelaksanaan kediklatan yang dilaksanakan oleh BKPPD dan oleh

    perangkat daerah lainnya pada tahun 2018, diantaranya kegiatan Diklat

    Kepemimpinan, Diklat Teknis Tugas dan Fungsi, Diklat Formal dan Diklat Teknis

    lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

    1. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Kepemimpin 98 orang realisasi

    98 orang

    Terdiri dari :

    • Diklat PIM Tingkat III Target 30 Orang Realisasi 30 Orang

    • Diklat PIM Tingkat IV Target 80 Orang Realisasi 79 Orang

    2. Diklat Teknis dan Pungsi serta Teknis Lainnya :

    • Bimtek dan ujian sertifikasi barang danjasa sebanyak 22 Orang

    • Pelatihan Reform Leader Academi 1 Orang (Dibiayani APBN)

    • Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Tk Ahli 1 Orang

    (Dibiayai APBN)

    • Pelatihan Membaca cepat dan Mind Map 3 Orang

    • Diklat PKB lanjutan III 1 Orang

    • Pelathan Jabatan Fungsional Epideniologi 3 Orang

    • Seminar Nasional 2 Orang

    • Seminar Nasional 3 Orang (Dibiayai APBN)

    • TOT Diklatpim Mendagri 1 Orang

    • Diklat Fungsional PPNS 3 Orang

    • Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Tk Ahli 1 Orang

    (Dibiayai APBN)

    • Bimtek Manajemen Diklat Pemda 4 Orang

    • Diklat TOC 3 Orang (Dibiayai APBD Prov)

    3. Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar target 20 Orang

    Realiasasi 22 Orang

    4. Jumlah pegawai yang difasilatasi ujian dinas kenaikan pangkat target

    90 Orang realisasi 125 Orang

    Untuk menjamin penyelenggaraan tugas dalam pemerintahan serta

    pembangunan yang berdayaguna dan berhasil, lalu untuk mewujudkan Pegawai

    Negeri Sipil yang professional, bertanggungjawab, jujur dan adil. Manajemen

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 7

    pembinaan harus dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier

    yang menitikberatkan pada sistem prestasi kerja.

    Dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan serta untuk memupuk

    gairah dalam bekerja, kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil yang

    dilaksanakan meliputi penetapan norma, standar, prosedur, formasi,

    pengangkatan, pengembangan kualitas SDM Pegawai Negeri Sipil, pemindahan

    gaji, tunjangan kinerja, pemberhentian, hak dan kewajiban serta kedudukan

    hukum.

    Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen

    Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

    Manusia (BKPSDM) bertugas dan memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan

    penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan,

    pengembangan kualitas SDM Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian,

    pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi

    kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan untuk kesejahteraan

    Pegawai Negeri Sipil dan memberikan bimbingan teknis pada unit organisasi yang

    menangani kepegawaian terhadap Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung.

    Adapun gambaran pembinaan pegawai di kabupaten Bandung yang

    tertuang dalam tabel 3.2 . menerangkan bahwa pada tahun 2018 BKPSDM

    Kabupaten Bandung melaksakan:

    1. Pembinaan Karier melalui sidang tim penilai kinerja (Baperjakat) pada

    tahun 2018 menghasilkan 20 dokumen laporan.

    2. Pada tahun 2018 BKPSDM kabupaten Bandung melaksakan seleksi CPNS

    dengan Formasi 530 CPNS melalui sistem CAT dengan peserta 12835

    dari target 10000. Peserta yang lulus sampai dengan akhir adalah 486

    orang.

    3. Pelantikan dan penempatan jabatan Administrator, pengawas dan jabatan

    tinggi pratama serta jabatan fungsional dari hasil sidang tim penilai kinerja

    selama tahun 2018 dilaksakan sebanyak 11 kali dari target 11 kali.

    4. Pemberian penghargaan terhadap pegawai dilingkungan pemerintah

    kabupaten Bandung pada tahun 2018 di berikan terhadap 6 orang dari

    target 418 orang, hal ini dikarekan oleh tidak turunnya surat rekomendasi

    dari sekretariat militer Republik Indonesia.

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 8

    5. Pembinaan melalui penyelesaian permasalahan kepegawaian

    dilingkungan Kabupaten Bandung pada tahun 2018 menyelesaikan

    sebanyak 43 permasalahan pegawai dari target 43 permasalahan.

    6. Pembinaan jasmani dan rohani dilingkungan pemerintahan Kabupaten

    Bandung dilaksakan sebanyak 56 kali dari target 56 kali, adapun

    pembinaan jasmani yang dilaksakan adalah olahraga bersama (senam

    sabilulungan) setiap hari jum’at sedangkan pembinaan rohani dilaksakan

    acara siraman rohani yang dilaksakan setiap bulan sekali.

    7. Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN yang dilaksakan selama tahun

    2018 adalah sebanyak 2 kali dari target 3 kali adapun kegiatannya berupa

    sosialisasi.

    Tabel 3.3 Capaian peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan

    pelatihan (Akumulatif)

    Indikator Target

    2018

    Realisasi

    2018

    %

    capaian Realisasi 2017

    prosentase PNS yang

    memenuhi Standar

    Kompetensi Jabatan

    10.31 10.61 102.95 % 15.23

    Perbandingan atau perkembangan capaian kinerja pada tahun 2018

    terhadap target Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini

    Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Prosentase PNS yang

    memenuhi Syarat kompetensi jabatan Tahun 2018

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 9

    Capaian kinerja pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan hal ini

    disebabkan karena adanya PNS yang meningkatkan kompetensi melaui izin

    belajar yang dibiayai mandiri oleh PNS dan adanya pengiriman diklat serta

    bimbingan teknis yang dibiayai diluar APBD.

    Capaian kinerja target Renstra Tahun 2016-2021 dengan indikator Grafik

    Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sampai dengan Tahun

    2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

    Gambar 3.2 Grafik Perkembangan Target Renstra 2016-2021 Prosentase

    PNS yang memenuhi Syarat kompetensi jabatan Sampai Tahun 2018

    Dari grafik di atas Capaian kinerja dengan indikator prosentase

    peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun 2018 telah mencapai

    44,09 % dari taget yang tertuang dalam renstra 42,55%.

    Sasaran II : Meningkatnya Pelayananan Administrasi Kepegawaian Tepat

    Waktu

    Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan

    peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan BKPSDM.

    BKPSDM melayani administrasi kepegawaian bagi para pegawai di lingkungan

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 10

    Pemerintah Kabupaten Bandung sejumlah 16.796 Pegawai (data per Desember

    2018) diantaranya dalam pelayanan kenaikan pangkat, pensiun dengan mudah

    cepat dan tepat.

    Dalam tabel berikut dapat digambarkan realisasi atau capaian yang

    dilaksanakan pada tahun 2018 :

    Tabel 3.3

    Capaian Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

    No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

    %

    1 2 3 4 5 6

    I Prosentase

    penyelesaian

    administarsi

    Kepegawaian Tepat

    Waktu

    Persen 100 118,70 118,70

    • Jumlah SK pegawai

    yang pensiun

    SK 600 SK 764 SK 127,33

    • Terbitnya sk

    kenaikan pangkat

    ASN

    SK 1600 Sk 2360 SK 147,50

    • Jumlah

    Pemutahiran Data

    ASN

    Data 5000 Data 5000 Data 100

    • Jumlah Dokumen

    Formasi PNS

    Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100

    Adapun target jumlah Sk Kenaikan Pangkat yang diterbitkan disesuaikan

    prediksi sesuai dengan data base dan usulan adalah sebanyak 1600 SK, pada

    kenyataan nya pegawai di Kabupaten Bandung yang memproses kenaikan

    pangkat selama tahun 2018 adalah berjumlah 2360 atau sebesar 147,50 %. Pada

    indikator jumlah Sk pensiun tepat waktu setiap tahun disesuaikan dengan prediksi

    sesuai data base dan usulan yang masuk. Tahun 2018 dari target 600 Sk

    terealisasi sebanyak 764 Sk. Hal ini disebabkan oleh mulai ada nya pegawai yang

    pensiun sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 50 Tahun

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 11

    2014,pemutakhiran data pada aplikasi simpeg yang dilaksakan BKPSDM dari

    target 5000 data terselsaikan 5000 data atau 100%, pada tahun 2018 BKPSDM

    telah menyelesaikan 1 dokumen formasi.

    Secara akumulasi capaian kinerja berdasarkan penyelesaian administrasi

    kepegawaian dapat digambarkan pada tabel berikut :

    Tabel 3.4 Capaian peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

    Indikator Kinerja

    Uraian Tahun 2018 Realisasi

    2017

    Target Realisasi % %

    Persentase penyelesaian

    administrasi kepegawaian 100 118,70 118,70 136.05

    Untuk capaian kinerja rata-rata dengan indikator Persentase penyelesaian

    administrasi kepegawaian pada tahun 2018 BKPSDM mencapai angka realisasi

    sebesar 118.70 % dari target yang telah direncanakan, sedangkan realisasi pada

    tahun 2017 adalah 136,05% dan pada tahun 2016 sebesar 117,33%.

    Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Penyelesaian

    Administrasi dari Tahun 2016-2018

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 12

    Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD

    Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Badan

    Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena tidak

    berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

    Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi sasaran ini ikut

    menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

    Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas.

    Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Pendidikan

    dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator

    Kinerja, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini:

    Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

    SKPD

    No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

    %

    1 2 3 4 5 6

    I Meningkatnya

    akuntabilitas Kinerja

    SKPD

    Persen 100 101.14 101.14

    • Capaian Nilai Akip Point 68 67.21 100.31

    • Prosentase Aset

    Dalam Kondisi Baik

    Persen 91 92.81 101.98

    • Capaian Nilai Akip

    Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKPPD sebagai instansi

    pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui

    evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang

    Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

    Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen

    kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan

    Kinerja serta Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi.

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 13

    Hasil evaluasi AKIP tahun 2017 yang dituangkan dalam bentuk nilai

    dengan Kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

    Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung memperoleh nilai yaitu sebesar 70,20

    (Tujuh puluh koma dua puluh point) kategori B dengan interpretasi Baik Perlu

    adanya perbaikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, nilai Evaluasi AKIP

    pada tahun 2018 Mengalami peningkatan sebesar 2,99.

    Tabel 3.6 Capaian Nilai Akip dan Perbandingan Tahun Sebelumnya

    Indikator Kinerja

    Uraian Tahun 2018 Realisasi 2017

    Target Realisasi % Target Realisasi %

    Capaian Nilai Akip 68 70.20 103.23 65 65.58 100.98

    Gambar 3. 4 Capaian Nilai Sakip 5 Tahun Terakhir Dalam Point

    • Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik

    Jumlah Total Aset BKPSDM sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah

    1.723 dengan rincian sebagai berikut:

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 14

    Tabel 3.7 Rekapitulasi Jumlah Aset Pada Tahun 2018

    No Uraian Jumlah

    1 Aset Dalam Kondisi Baik 1614

    2 Aset Kurang Baik 29

    3 Aset Rusak Berat 80

    Jumlah Total 1723

    Jika diuangkan jumlah total nilai aset BKPSDM pada akhir Desember 2018

    berjumlah RP. 9.821.805.641,00,- dengan rincian sebagai berikut:

    Tabel 3.8 Neraca Aset Tahun 2018

    No Uraian Jumlah (Rp)

    1 Tanah 3.826.972.150,00

    2 Peralatan dan Mesin 6.541.515.302,00

    3 Gedung dan Bangunan 2.994.869.539,00

    4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00

    5 Aset Tetap Lainnya 201,278.921,00

    6 Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00

    7 Akumulasi Penyusutan (3.742.830.2711,00)

    Jumlah Total 9.821.805.641,00

    Tabel 3.9 Capaian Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik dan Perbandingan

    Tahun Sebelumnya

    Indikator Kinerja

    Uraian Tahun 2018 Realisasi 2017

    Target Realisasi % Target Realisasi %

    Prosentase Aset

    Dalam Kondisi Baik 93 93.67 100.72 91 92.81 101.98

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 15

    B. REALISASI ANGGARAN

    Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

    Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

    Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 terdapat

    pelaksanaan 8 (Delapan) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan yang

    dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung

    sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar seratus empat juta delapan

    ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), meliputi Belanja Tidak

    Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar

    lima ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh

    puluh lima rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat

    belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan

    ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Anggaran yang direncanakan

    sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua

    puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan

    ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar 90.48% . Realisasasi anggaran

    Tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel berikut:

    Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Pada Tahun 2018

    No Nama Kegiatan / Jenis Belanja Anggaran Realisasi

    %

    (Rp) (Rp)

    BELANJA DAERAH 32.104.835.532 29.049.739.801 90,48%

    I BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.519.146.775 15.968.158.177 91,15%

    1 BELANJA PEGAWAI 17.519.146.775 15.968.158.177 91,15%

    a. Gaji dan Tunjangan 13.660.937.775 12.506.294.038 91,55%

    b. Tambahan Penghasilan PNS 3.858.209.000 3.461.864.139 89,73%

    II BELANJA LANGSUNG 14.585.688.757 13.081.581.624 89,69%

    1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    1.844.828.168 1.679.797.333 91,05%

    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.800.000 45.415.000 91,19%

    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    11.254.000 10.118.500 89,91%

    c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 82.000.000 81.202.300 99,03%

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 16

    No Nama Kegiatan / Jenis Belanja Anggaran Realisasi

    %

    (Rp) (Rp)

    d. Penyediaan Alat Tulis Kantor 138.789.094 114.569.840 82,55%

    e. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

    82.761.237 78.604.850 94,98%

    f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

    10.000.000 9.959.000 99,59%

    g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    966.022.000 921.403.300 95,38%

    h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

    20.085.000 18.310.000 91,16%

    i. Penyediaan Makanan dan Minuman 56.893.200 29.110.000 51,17%

    j. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

    341.161.137 315.559.543 92,50%

    k. rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

    44.875.000 23.050.000 51,36%

    l. Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Nasional

    24.187.500 18.855.000 77,95%

    m. Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

    17.000.000 13.640.000 80,24%

    2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

    2.129.974.312 1.911.286.009 89,73%

    a. Pembangunan Gedung Kantor 101.500.000 29.250.000 28,82%

    b. Pengadaan Mobil Pejabat 550.000.000 498.295.577 90,60%

    c. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

    325.000.000 293.795.000 90,40%

    d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

    240.618.000 235.174.757 97,74%

    e. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

    238.080.000 225.402.419 94,68%

    f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

    56.903.000 51.385.000 90,30%

    g. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung kantor

    617.873.312 577.983.256 93,54%

    3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

    134.700.000 116.090.250 86,18%

    a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

    66.000.000 60.876.850 92,24%

    b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

    68.700.000 55.213.400 80,37%

    4 Program fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

    581.350.000 540.374.300 92,95%

    a. Pemulangan pegawai yang pensiun 497.900.000 475.662.700 95,53%

    b. Pemindahan tugas PNS 83.450.000 64.711.600 77,55%

    5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

    247.677.000 183.086.500 73,92%

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 17

    No Nama Kegiatan / Jenis Belanja Anggaran Realisasi

    %

    (Rp) (Rp)

    a. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

    98.400.000 34.886.500 35,45%

    b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

    149.277.000 148.200.000 99,28%

    6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuanngan

    101.688.149 84.107.500 82,71%

    a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

    48.226.587 37.031.500 76,79%

    b. Penyusunan laporan keuangan semesteran

    40.000.000 35.059.000 87,65%

    c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

    13.461.562 12.017.000 89,27%

    7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

    4.430.164.000 4.276.487.980 96,53%

    a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

    3.227.920.000 3.197.022.000 99,04%

    b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

    302.010.000 243.946.265 80,77%

    c. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat

    146.400.000 137.790.715 94,12%

    d. Penyelenggaraan Assesment ASN 753.834.000 697.729.000 92,56%

    8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

    5.115.307.128 4.290.351.752 83,87%

    a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

    1.286.293.628 1.025.766.666 79,75%

    b. Seleksi penerimaan calon PNS 1.274.000.000 1.070.693.018 84,04%

    c. Penempatan PNS 180.000.000 158.794.000 88,22%

    d. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

    318.230.000 305.007.000 95,84%

    e. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

    207.665.000 195.077.500 93,94%

    f. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

    320.939.000 216.159.500 67,35%

    g. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

    534.970.000 516.219.500 96,50%

    h. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

    427.734.000 370.435.568 86,60%

    i. Formasi Pegawai 91.888.000 77.814.000 84,68%

    j. Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur

    357.269.000 303.902.400 85,06%

    k. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

    17.460.000 16.905.000 96,82%

    l. Pembinaan kelembagaan profesi ASN 98.858.500 33.577.600 33,97%

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 18

    B.1. Analisa Efektivitas

    Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

    telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi

    efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan

    cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di

    bawah100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat

    pada tabel di bawah ini:

    Tabel 3.11 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

    Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung

    Tahun 2018

    B.2 Analisa Efisiensi

    Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator

    yang Dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input

    No Sasaran

    Capaian

    Kinerja

    %

    Anggaran

    Pagu Anggaran

    (Rp)

    Realisasi Realisasi

    % (Rp)

    1 Meningkatnya

    kualitas kinerja

    aparatur

    pemerintah

    102,95 8.910.228.128 7.927.036.232 89,47

    2 Meningkatnya

    Pelayanan

    Administrasi

    Kepegawaian

    Yang Tepat

    Waktu

    118,70 1.216.593.000 1.135.177.800 93,30

    3 Meningkatkan

    Akuntabilitas

    dan Kapabilitas

    internal BKPPD

    102,41 4.588.676.290

    3.974.367.592 86,61

    Jumlah Dan Rata-

    Rata Capaian 108,02 14.608.261.418 12.935.797.692 89,79

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 19

    tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai

    keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya,

    semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka

    efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

    Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum

    menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat

    bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari

    pada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian

    kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi

    anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada

    realisasi capaian kinerjanya.

    Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

    No Sasaran Indikator

    Kinerja Utama

    %

    Capaian

    Kinerja

    (≥ 100%)

    %

    Penyerapan

    Anggaran

    Tingkat

    Efisiensi

    1 2 3 4 5 6

    1 Meningkatnya kualitas

    kinerja aparatur

    pemerintah

    Prosentase

    PNS yang

    memenuhi

    kompetensi

    jabatan

    102,95 89,47 13,48

    2 Meningkatnya Pelayanan

    Administrasi

    Kepegawaian Yang

    Tepat Waktu

    Prosentase

    penyelesaian

    administarsi

    Kepegawaian

    Tepat Waktu

    118,70 93,30 25,40

    3 Meningkatkan

    Akuntabilitas dan

    Kapabilitas internal

    BKPPD

    Capaian Nilai

    AKIP

    102,41 86,61 15.80

    Prosentase

    Aset Dalam

    Kondisi Baik

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 III- 20

    Bagian yang disajikan pada tabel diatas terkait dengan efisiensi terliat

    bahwa mayoritas sasaran menunjukan pencapaian yang sama atau lebih dari

    100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat dilihat pada indicator Prosentase

    penyelesaian administarsi Kepegawaian Tepat Waktu yang mencapai 25.40%,

    sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukan pada indicator Prosentase

    Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah yang hanya memiliki tingkat

    efisiensi 13,48%.

    Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang

    efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi

    atau pun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran

    public dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang

    salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam

    mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 IV- 1

    Penyusunan LKIP merupakan kegiatan rutin pada akhir tahun dan akhir

    anggaran serta merupakan bagian dari kegiatan evaluasi kegiatan di SKPD.

    Evaluasi merupakan siklus akhir dari fungsi manajemen, sehingga substansi dari

    LKIP harus bisa menggambarkan kondisi organisasi dalam pelaksanaan kegiatan

    tahunannya sebagai bahan evaluasi yang lebih detail dan spesifik.

    Penyusunan LKIP oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

    (BKPSDM) selain sebagai bahan evaluasi juga sebagai bahan

    pertanggungjawaban Dinas / Badan / Lembaga dalam penyusunan LKIP berupaya

    menggambarkan secara lebih detail, transparan dan akuntabel dari hasil capaian

    kegiatan. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

    1. Dalam indikator prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi

    Jabatan capaian kinerja pada periode tahun 2018 terlelaisasi sebesar

    102.95 %. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Renstra

    BKPSDM 2016-2021 telah mencapai 44.09 % Capaian Indikator ini

    pada tahun 2018 melebihi target dikarenakan adanya pegawai yang

    mengikuti diklat yang dibiayai oleh APBN dan anggaran dari Perangkat

    Daerah Lainnya, selain itu banyaknya pegawai yang meningkatkan

    kompetensi melalui pendidikan formal dengan biaya sendiri dan

    adanya peneriaan CPNS Pada Tahun 2018.

    2. Dalam Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian capaian

    kinerja pada periode tahun 2018 terealisasi sebesar 118.70 %, atau

    Secara umum untuk indikator Prosentase penyelesaian administrasi

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 IV- 2

    kepegawaian. Walaupun capaian kinerja pada indicator ini melebihi

    target yang ditetapkan dalam penyelesaiannya masih terdapat

    masalah yang diantaranya adanya pengembalian usulan kenaikan

    pangkat fungsional yang tidak memenuhi penetapan angka kredit, ada

    nya berkas usulan yang dikembalikan karena tidak memenuhi syarat

    dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    3. Capaian kinerja Sasaran meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas

    internal BKPPD yang terdiri dari dua indicator yaitu Capaian nilai Akip

    dan Presentase Aset dalam kondisi baik. Walaupun Sasaran ini bukan

    merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan

    dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung karena tidak berkaitan

    langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

    Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung akan tetapi

    sasaran ini ikut menunjang kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan

    dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas.

    Adapaun Capaian kinerja Indikator Capaian nilai Akip BKPPD pada

    tahun 2018 adalah 104.11% hal ini dikarenakan capaian target nilai

    AKIP BKPPD mencapai point 70,80 sementara target yang ditetapkan

    adalah 68 point. Sedangkan untuk capaian kinerja indicator prosentase

    asset dalam kondisi baik pada tahun 2018 mencapai 100.72%.

    4. Total Capaian kinerja Rata-rata dari seluruh indicator sasaran pada

    tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

    Manusia mencapai 108,02 %

    Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian,

    Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018

    terdapat pelaksanaan 8 (Delapan) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan

    yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung

    sebesar Rp. 32.104.835.532 (Tiga puluh dua milyar seratus empat juta delapan

    ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), meliputi Belanja Tidak

    Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 17.519.146.775 (Tujuh belas milyar

    lima ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh

    puluh lima rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 14.585.688.757 (Empat

    belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan

    ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Anggaran yang direncanakan

    sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 29.049.739.801,- (dua

  • LKIP BKPSDM KAB. BANDUNG TAHUN 2018 IV- 3

    puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan

    ribu delapan ratus satu rupiah), atau sebesar 90.48% .

    Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Badan

    Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

    yang direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, perlu adanya

    kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta

    fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang

    memerlukan adanya kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan

    kegiatan di masa yang akan datang.

    Selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, diupayakan pula adanya

    program dan kegiatan yang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan sumber

    daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan diajukan

    oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

    Bandung dalam perencanaan tahun selanjutnya agar mendapat pertimbangan

    lebih lanjut.

    Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

    Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

    ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian dan

    Pengembangan Sumber Daya Manusia yang pada tahun 2018 menggunakan

    Nomeklatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

    Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain

    yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun

    Kabupaten Bandung.

  • 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

    2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

    3. Rencana Aksi Tahun 2018

  • Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

    Pengukuran capaian kinerja BKPSDM Tahun 2018 dilakukan dengan cara

    membandingkan antara target dengan realisasi capaian masing-masing indikator

    kinerja dan dapat dilihat pada tabel berikut :

    No Indikator Kinerja

    Utama

    Satuan Target Realisasi Capaian

    %

    1 2 3 4 5 6

    I Prosentase PNS

    yang memenuhi

    Syarat kompetensi

    jabatan

    Persen 10.31 10.61 102.95

    A. Kompetensi Manajerial

    Pendidikan dan

    pelatihan struktural

    bagi PNS Daerah

    Orang 149 148 99,32

    B. Kompetensi Teknis

    Pendidikan dan

    pelatihan teknis

    tugas dasn fungsi

    bagi PNS daerah

    Orang 50 52 104

    C. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

    Prosentase Jumlah

    PNS yang

    difasilitasi untuk

    tugas belajar dan

    Ijin Belajar

    Persen 100 123,47 123,47

    Jumlah PNS yang

    difasilitasi untuk

    tugas & belajar Ijin

    Belajar (Telah

    Mengikuti UD/UPKP)

    Orang 115 142 123.47

    D. Pembinaan Pegawai

    Persentase ASN

    yang memenuhi

    sasaran penilaian

    Kinerja minimal

    Persen 20 17,004 85,02

  • No Indikator Kinerja

    Utama

    Satuan Target Realisasi Capaian

    %

    1 2 3 4 5 6

    Jumlah Laporan

    Rencana Pembinaan

    Karir

    Dokumen 20 20 100,00

    Seleksi Penerimaan

    CPNS

    Orang 10000 12853 128,53

    Frekuensi Pelantikan

    Pejabat Struktural,

    fungsional dan

    sumpah jabatan

    Kali 11 11 100,00

    Jumlah ASN Yang

    Mendapatkan

    Penghargaan

    orang 418 6 1.44

    Jumlah proses

    penanganan

    permasalahan

    kepegawaian

    Permasalahan 43 43 100,00

    Frekuensi

    pelaksanaan senam

    kesegaran jasmani

    dan rohani

    Kali 56 56 100,00

    Jumlah Kegiatan

    Pembinaan

    Kelembagaan Profesi

    ASN

    Kali 3 2 66,67

    II Prosentase

    penyelesaian

    administarsi

    Kepegawaian Tepat

    Waktu

    Persen 100 118,70 118,70

    • Jumlah SK

    pegawai yang

    pensiun

    SK 600 SK 764 SK 127,33

  • No Indikator Kinerja

    Utama

    Satuan Target Realisasi Capaian

    %

    1 2 3 4 5 6

    • Terbitnya sk

    kenaikan pangkat

    ASN

    SK 1600 Sk 2360 SK 147,50

    • Jumlah

    Pemutahiran

    Data ASN

    Data 5000

    Data

    5000

    Data

    100

    • Jumlah Dokumen

    Formasi PNS

    Dokumen 1

    Dokumen

    1

    Dokumen

    100

    III Meningkatkan

    Akuntabilitas dan

    Kapabilitas internal

    BKPSDM

    Persen 100 101.14 101.14

    • Capaian Nilai Akip Point 68 67.21 100.31

    • Prosentase Aset

    Dalam Kondisi Baik

    Persen 91 92.81 101.98

  • Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Sasaran:

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Tujuan Sasaran:Kegiatan :

    Indikator :

    Visi Misi Tujuan Bupati Sasar an Bupati Indikator Sasar an Bupati

    Kegiatan :

    1. Nilai SAKIP Kabupaten Indikator :

    2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Sasaran:Kegiatan :

    Meningkatnya

    sasaran penilaian

    prestasi kerja PNS

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Tujuan : Sasaran:

    Meningkatnya

    kapasitas dan

    kapabilitas

    internal

    BKPPD

    Meningkatkan

    efektifitas tata

    kelola Perangkat

    Daerah BKPPD

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    Kegiatan :

    Indikator :

    POHON KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

    Peningkatan dan Pelatihan

    Prajabatan Bagi PNS Daerah

    Jumlah CPNS y ang mengikuti diklat

    prajabatan

    Pendidikan dan pelatihan struktural

    bagi PNS DaerahJumlah PNS y ang mengikuti diklat

    kepemimpinan

    Program Peningkatan

    Sumberday a Aparatur

    Pendidikan dan pelatihan teknis

    tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

    Persentase ASN y ang

    memenuhi Sy arat kompetensi

    Jumlah PNS y ang mengikuti diklat

    teknis tugas dan fungsi

    Peny elenggaraan Assesment ASN

    Jumlah ASN Yang Mengikuti

    Assesment

    Persentase PNS

    y ang memenuhi

    kompetensi jabatanMeningkatnya

    kompetensi

    pegawai dan

    Pengembangan

    Karir Pegawai

    Perencanaan, Pengembangan dan

    Ev aluasi Diklat

    Jumlah Dokumen kebutuhan diklat

    Program Pembinaan dan

    Pengembangan Aparatur

    Peny usunan rencana pembinaan

    karir PNS

    Pemberian penghargaan bagi PNS

    y ang berprestasi

    Jumlah PNS Yang Mendapatkan

    Penghargaan

    Proses penanganan kasus-kasus

    Jumlah proses penanganan

    permasalahan kepegaw aian

    Pemberian bantuan tugas belajar dan

    Jumlah PNS y ang difasilitasi untuk

    Persentase ASN yang

    memenuhi sasaran

    penilaian Kinerja minimal

    Jumlah Laporan Rencana

    Pembinaan Karir

    Seleksi penerimaan calon PNS

    Seleksi Penerimaan Calon Pegaw ai

    ASN

    Penempatan PNS

    Frekuensi Pelantikan Pejabat

    Struktural, fungsional dan sumpah

    jabatan

    Program fasilitas

    pindah/purna tugas PNS

    Persentase fasilitas

    pindah/purna tugas PNS

    Penataan sistem administrasi

    kenaikan pangkat otomatis PNS

    Terbitny a sk kenaikan pangkat ASN

    Persentase

    peny elesaian

    administarsi

    Kepegaw aian Tepat

    Waktu

    Pengadaan Aparatur Sipil Negara

    Pembinaan Jasmani dan Rohani

    bagi aparatur

    Frekuensi pelaksanaan senam

    kesegaran jasmani dan rohani

    Pembinaan Kelembagaan Profesi

    ASN

    Jumlah Kegiatan Pembinaan

    Kelembagaan Profesi ASN

    Pemulangan Pegaw ai y ang Pensiun

    Jumlah pegaw ai y ang pensiun

    Meningkatkan

    Kinerja

    Aparatur

    Meningkatnya

    Pelayananan

    Administrasi

    Kepegawaian Tepat

    Waktu

    Seleksi Penerimaan Calon Pegaw ai

    ASN

    Program Pembinaan dan

    Pengembangan Aparatur

    Pembangunan/Pengembangan

    sistem informasi kepegaw aian

    daerah"Memantapkan

    Kabupaten

    Bandung Yang

    Maju, mandiri,

    dan Berdaya

    Saing, melalui

    Tata Kelola

    Pemerintahan

    Yang Baik dan

    Sinergi

    Pembangunan

    Perdesaan,

    Berlandaskan

    Religius, Kultural,

    dan Berwawasan

    Lingkungan"

    Mewujudkan Tata

    Kelola

    Pemerintahan

    Yang Baik dan

    Bersih

    Meningkatkan

    Kinerja Aparatur dan

    Kelembagaan

    Penyelenggara

    Pelayanan Publik

    Meningkatnya

    Kualitas Kinerja

    Aparatur dan

    Penyelenggaraan

    Pelayanan Publik

    Persentase ASN yang

    memenuhi sasaran

    penilaian Kinerja minimal

    Jumlah Laporan Rencana

    Pembinaan Karir

    Pemberian penghargaan bagi PNS

    y ang berprestasi

    Jumlah PNS Yang Mendapatkan

    Penghargaan

    Persentase Pegaw ai

    y ang memenuhi

    sasaran penilaian

    prestasi kerja minimal

    Program Pembinaan dan

    Pengembangan Aparatur

    Proses penanganan kasus-kasus

    pelanggaran disiplin PNS

    Persentase ASN yang

    memenuhi sasaran

    penilaian Kinerja minimal

    Jumlah proses penanganan

    permasalahan kepegaw aian

    Jumlah Pemutahiran Data ASN

    Formasi Pegaw ai

    Jumlah Dokumen Formasi ASN

    Fasilitasi Peny elenggaraan

    Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan

    DinasJumlah peserta y ang mengikuti

    seleksi penerimaan Calon Praja

    Peny usunan rencana pembinaan

    karir PNS

    Peny usunan pelaporan keuangan

    akhir tahun

    Jumlah dokumen laporan akhir

    keuangan

    Pembinaan Jasmani dan Rohani

    bagi aparaturFrekuensi pelaksanaan senam

    kesegaran jasmani dan rohani

    Pembinaan Kelembagaan Profesi

    ASNJumlah Kegiatan Pembinaan

    Kelembagaan Profesi ASN

    Peny usunan laporan capaian kinerja

    dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

    Jumlah dokumen Perencanaan,

    Pelaporan dan Ev aluasi

    Peny ediaan jasa surat meny urat

    Jumlah surat y ang tertata selama 1

    tahun

    Peny ediaan jasa komunikasi,

    sumber day a air dan listrik

    Jumlah peny ediaan tenaga

    perbaikan listrik, peny ediaan listrik,

    air minum/air bersih, telekomunikasi

    dan internet

    Peny ediaan jasa kebersihan kantor

    Jumlah pelay anan kebersihan kantor

    dan halaman

    Program peningkatan

    pengembangan sistem

    pelaporan capaian kinerja

    dan keuangan

    Peny usunan laporan keuangan

    semesteran

    Persentase ketersediaan

    pelaporan capaian kinerja

    dan keuangan

    Jumlah laporan keuangan

    semesteran

    Nilai Akuntabilitas

    kinerja BKPPD

    Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran

    Peny ediaan peralatan dan

    perlengkapan kantor

    Persentase Pemenuhan

    Operasional Administrasi

    Perkantoran

    Jumlah peralatan dan perlengkapan

    kantor

    Peny ediaan Bahan Bacaan dan

    Peraturan perundang - undangan

    Peny ediaan alat tulis kantor

    Jumlah peny ediaan alat tulis kantor

    Peny ediaan b

of 58/58
1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA 2018 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG [Jl. Raya Soreang Km. 17, Soreang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat]
Embed Size (px)
Recommended