INSPIRASI KEBIJAKAN SATU PETA INDONESIA UNTUK …vokasibkm.ac.id/download/berita/Kebijakan Satu Peta.pdf · IGD •Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan dan ... PROSES BISNIS BIG

INSPIRASI KEBIJAKAN SATU PETA INDONESIA UNTUK KESATUAN ASEAN

PRIYADI KARDONOKEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

SEKILAS TENTANGBADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) DAN UU NO. 4 TAHUN 2012

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

| Halaman 3

Peran Badan Informasi Geospasial (BIG) Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2011

BIG memiliki TUGAS POKOK dan FUNGSI yang LEBIH LUAS; tidak sekedar mengkoordinasikan dan melaksanakan

kegiatan survei pemetaan untuk menghasilkan peta namun membangun Informasi Geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses

BIG penyusun kebijakan dan pembuat perundang-undangan terkait penyelenggaraan pembangunan IG

REGULATOR

BIG Mengkoordinasikan pembangunan IG dalam hal Pengintegrasian InformasiGeospasial Tematik (IGT), Pasal23 dan Pasal 24.

KOORDINATOR

BIG Penyelenggara Tunggal InformasiGeospasial Dasar(IGD), Pasal 22.

EKSEKUTOR

• IGD merupakan acuandasar dalampenyelenggaraan IG Nasional untukmenjamin integritas IG yang dihasilkan.

Penyelenggaraan IGD

• Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan dan pengintegrasian IGT oleh K/L / Pemda BIG sesuai dengan NSPK yang ditetapkan.

PenyelenggaraanIGT

• DiperlukanInfrastruktur berbasisICT untuk berbagai-pakai danpenyebarluasan IG (PerPres No.27/2014)

PenyelenggaraanIIG

Rujukan dalam Pembangunan IGT

Pembinaan dan Pengintegrasian IGT

Berbagi-pakai dan Penyebarluasan IG

| Halaman 4

Geospatial Information

Base Geospatial Information

Base Maps

Topographic

Coastal Environment

National Marine

Environment

Geodetic Control Network

Horizontal

Vertical

Gravity & Ocean Tide

Thematic Geospatial

Information

Natural Resources Maps

Spatial Planning Maps & Atlas

Maps for Business, etc.

PROSES BISNIS BIG DALAM UU 4/2011

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SATU PETA

Luas hutan dalam juta hektar

27.2 32.6 11.619.8 92.6 8.0

Hutan PrimerHutan Primer dan Hutan Sekunder

Menurut KLHCombined

Peta Hutan, 2009

KEBIJAKAN SATU PETA DIPICU OLEH KETIADAAN STANDAR DAN REFERENSI GEOSPASIAL

MenurutKemenhut

Menurut KLHMenurutKemenhut

7

Hutan Lindung dan Konservasi

Area HPH dan HTI

Perkebunan

Area Pertambangan

KETIADAAN STANDAR DAN REFERENSI BERAKIBAT TUMPANG TINDIH PENGGUNAAN LAHAN

TUMPANG TINDIH PERIJINAN MULTI SEKTOR DI KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR

Peta Rupabumi Indonesia

Izin Sektor Minerba

Izin Sektor Kehutanan

Izin Sektor Pertanahan

Sumber : 1. Peta Dasar RBI Indonesia Skala 1 : 50.000 digeneralisasi2. Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan, KLHK3. Peta konsesi pertambangan, Kementerian ESDM4. Peta Hak Atas Tanah, Kementerian ATR/BPN

MODEL SINKRONISASI KEBIJAKAN SATU PETA

Tanah Grogot

Kehutanan -

BPN

ESDM – BPN -

Kehutanan

ESDM - BPN

| Halaman 9

“ONE MAP POLICY”Statement of the President of

the Republic of Indonesia

Geospatial data are needed by all government institutions and communities to improve quality of decisions making in all aspects of national developments.

Geo_REFERENCE

Geo_STANDARD

Geo_DATABASE

Geo_PORTAL

ONE

“... Geospatial information required by government agencies and the community at all levels to improve the quality of decision making in all aspects of national development.”

| Halaman 10

INVESTASIINVESTASI

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI No. VIII

“Menteri KoordinatorPerekonomian”

INVESTASI

ONE MAP POLICY

PENINGKATAN PERTUMBUHAN

EKONOMI

PERIZINAN PENGGUNAAN LAHAN BERBASIS INFORMASI

GEOSPASIAL

AKTIVITAS PEMBANGUNAN

EKONOMI

National Economic Policy Volume VIII is a policy to accelerate National Economic Growth by introducing the implementation of One Map Policy (OMP) solution.

KETAHANAN NASIONAL

STRATEGI

KOMUNIKASI

85PETA TEMATIK

PRODUKSATUPETA19

KEMENTERIANLEMBAGA

34PROVINSI

TUJUAN

REFERENSI

2016 2017 2018 2019

KOMPILASI

INTEGRASI

SINKRONISASI

STANDAR

BASIS DATA

GEO-PORTAL

MANFAAT

• Acuan perbaikan Data Spasial• Akurasi Perencanaan Tata Ruang

• Akurasi dalam Penyusunan Kebijakan

dan Pengambilan Keputusan

1SEBAGAI ACUAN UNTUK:

KEGIATAN

KOMPILASI

TARGETPENCAPAIAN

17 peta 53 peta 77 peta 85 peta

1Pengumpulan peta tematik oleh K/L

INTEGRASI2Superimpose peta tematik di atas Peta RBI 1: 50.000

SINKRONISASI3Penyelesaian isu terkaittumpang tindih peta

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SATU PETA(Perpres no 9 Tahun 2016)

12

Provinces MapsONE MAP

for decision makingand land use planning

Institutions34

ProvincesInstitutions

74.574Villages Institutions

8.678City/

Municipality

Target Kebijakan Satu Peta

INSPIRASI UNTUK KESATUAN ASEAN

| Halaman 14

PERMASALAHAN ASEAN

ISU

LINGKUNGAN

KONFLIK

SOSIAL

TURISME

IMPLEMENTASI

UU KIP

PENANGANAN

BENCANA

DEMOGRAFI

BUDAYA

RESPON

KRISIS

EKOOMI

PERBATASAN

DENGAN CINA

PERTAHANAN

PENGGUNDULAN

HUTAN DAN

DEGRADASI TANAH

KEAMANAN

SARS

MONITORING

PERBATASAN

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

TERORISME

LOGISTIK

GOOD

GOVERNANCE

KETERLIBATAN

MASYARAKAT

KETAHANAN

PANGAN

PERBATASAN

NEGARA ASEAN

KOLABORASI DAN SINERGI DARI ANGGOTA ASEAN ADALAH PRASYARAT MUTLAK! KESEMPATAN UNTUK PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT ASEAN UNTUK BERPERAN

DALAM HUBUNGAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

| Halaman 15

INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK SOLUSI PERMASALAHAN ASEAN

• HIDROGRAFI

• BANGUNAN DAN

FASILITAS UMUM

• TRANSPORTASI

• TUTUPAN LAHAN

• HYPSOGRAFI

• BATAS ADMINISTRASI

• GARIS PANTAI

• REFERENSI

GEOSPASIAL

• TOPONIM/GAZETTEERS

• CITRA SATELIT

DA

TA

SE

T F

UN

DA

ME

NT

AL

± 65% kegiatan pemerintah memakai Elemen Geospasial sebagai pengenal utama

• GEOLOGI

• PERTAMBANGAN

• KONSESI HUTAN

• TANAH

• KERAGAMAN-

HAYATI

• TURISME

• BENCANA

• PERENCANAAN

WILAYAH

• PERKEBUNAN DA

TA

SE

T T

EM

AT

IK

± 90% kegiatan

pemerintah memiliki Elemen

GeospasialPENANGANAN

BENCANA

PERBATASAN

NEGARA

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

TURISME

ON

E M

AP

PO

LIC

Y

ONE REFERENCE

• Satu referensi untuk wilayah perbatasannegara ASEAN

ONE STANDARD

• Satu standard untuk peta tematik bersama(misal: Peta Penutup Lahan ASEAN)

• Satu standard untuk kompetensi kerjasurveying

STANDARD KOMPETENSI KERJA SURVEYING

APA ITU STANDAR KOMPETENSI KERJA

adalah rumusan

kemampuan kerja yang

mencakup aspek

pengetahuan,

keterampilan dan/atau

keahlian serta sikap kerja

yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan

syarat jabatan yang

ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku.

Task skills

Task Management

Skills

Work Place

KNOWLEDGE

SKILL

ATTITUDE

KOMPETEN

KOMPONEN KOMPETENSI

STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) BIDANG IG

• MENJAMIN KUALITAS DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI INDONESIA

• PENGEMBANGAN SDM

• PENINGKATAN KUALIFIKASI INDUSTRI IG

JENJANG

KUALIFIKASIKANDUNGAN UNSUR

KOMPETENSI EDUCATIONAL

KANDUNGAN UNSURKOMPETENSI OCCUPATIONAL

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

PETA SKKNI

PendidikanKualifikasi Pelatihan / Pengalaman

Akademik Vokasi/Profesi

S3 Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2

IX Ahli 3

S2 Master Terapan/Pend.

Spesialis 1

VIII Ahli 2

Pend. Profesi VII Ahli 1

S1 D4 VI Teknisi / Analis 3

D3 V Teknisi / Analis 2

D2 IV Teknisi / Analis 1

D1 III Operator 3

SMA SMK II Operator 2

SD-SMP I Operator 1

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator Utama 4

4 Analis Muda 4

5 Analis Madya 1

6 Analis Utama 5

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator Utama 4

4 Analis Muda 5

5 Analis Madya 6

6 Analis Utama 6

7 Ahli Muda 6

8 Ahli Madya 6

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator Utama 3

6 Analis Utama 1

7 Ahli Muda 1

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator Utama 4

6 Analis Utama 2

7 Ahli Muda 1

8 Ahli Madya 4

9 Ahli Utama 2

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator Utama 1

4 Analis Muda 2

6 Analis Utama 6

7 Ahli Muda 2

8 Ahli Madya 5

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator Utama 3

4 Analis Muda 3

5 Analis Madya 3

6 Analis Utama 8

7 Ahli Muda 3

8 Ahli Madya 1

B I G

Lembaga Pengembangan JasaInformasi Geospasial

L P J I G

Akreditasi

SKKNI

Kemenaker

LembagaSertifikasi

Badan Usaha

LembagaSertifikasi

Badan Usaha

LembagaSertifikasi Badan

Usaha

LembagaSertifikasi

Kompetensi

LembagaSertifikasi

Kompetensi

LembagaSertifikasi

Kompetensi

LembagaPelatihan/K

ursus

LembagaPelatihan/K

ursus

LembagaPelatihan/

Kursus

Sertifikat Pelatihan/

Kursus

Sertifikat SDM Kompeten

Sertifikat Badan Usaha

SKEMA IMPLEMENTASI SKKNI BIDANG IG

LembagaSertifikasi

Kompetensi

LembagaSertifikasi

Kompetensi

LembagaSertifikasi

Instrumentasi

LembagaSertifikasi

Kompetensi

LembagaSertifikasi

Kompetensi

LembagaSertifikasi

Produk

Sertifikat Instrumentasi

Sertifikat Produk

26

MENGAPA STANDAR KOMPETENSI DIBUTUHKAN

Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

• Memberikan informasi untuk pengembangan program dan

kurikulum

• Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi

Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

• Membantu dalam rekrutmen

• Membantu penilaian unjuk kerja

• Dipakai untuk membuat uraian jabatan

• Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar

kebutuhan dunia usaha/industri

Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

• Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi

sesuai dengan kulifikasi dan levelnya.

• Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan

sertifikasi

Untuk Menjamin Kualitas Data /Informasi Geospasial

| Halaman 29

Ina-GeoPortal http://tanahair.indonesia.go.id or http://maps.ina-sdi.or.id

Primary Function of Ina-Geoportal: Search Integrate Analyze Sharing Create Map Publish

ONE GEO.PORTAL :

BASISDATA GEOSPASIAL PRODUKSI

& PUBLIKASI

Produksi

Publikasi

ONE GEOPORTALONE MAP, ONE GATE, ONE SOLUTION

FUNGSI UTAMA:

PENCARIAN

INTEGRASI

BERBAGI DATA

BERBAGI APLIKASI

PENYUSUNAN PETA

PUBLIKASI PETA

AKSES VIA MULTI-MEDIA

• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ASEAN UNTUK MENGGUNAKAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG AKURAT DAN AKUNTABEL

BASISDATA GEOSPASIAL PRODUKSI

& PUBLIKASI

Produksi

Publikasi

INA-SDI: INA-GEOPORTALCONTOH PENERAPAN IG UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN

http://geoservice.bakosurtanal.go.id:State Border; Provincial Border; Land Cover; Gazetteer

http://geoservices.ina-sdi.or.id:Power Plant 10.000MW Phase I (ESDM); Spatial Planning

http://sigi.pu.go.id:Road Network

http://geoservices.ina-sdi.or.id:Environment-Ecoregion

http://geoservices.ina-sdi.or.id Poverty Line (BPS)

BAPPENAS

| Halaman 32

CONTOH PENERAPAN APLIKASI IG KEBENCANAAN VIA INA-GEOPORTAL

MEMFASILITASI SEMUA TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK BERKOLABORASI DENGAN INFORMASI GEOSPASIAL AKURAT DAN AKUNTABEL

TERIMA KASIH