Top Banner
.. Kepada: KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 JAKARTA 12420 Jakarta, Januari 2016 Yth. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Agama SURAT EDARAN Nomor: 005 Tahun 2016 TENTANG DIGITALISASJ DOKUMEN DAN ENTRI DATA KE DALAM APLIKASI E-MPA OJ LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Berdasarkan PMA Nomor 47 Tahun 2014 tentang Electronic Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) pada Kementerian Agama, diinstruksikan kepada seluruh pimpinan satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Agama agar menunjuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melakukan digitalisasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran serta entri data ke dalam aplikasi e-MPA terkait pelaksanaan e- Audit. Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 41985031013 Tembusan Menteri Agama Republik Indonesia.
9

INSPEKTORATJENDERAL...Kepada: KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 JAKARTA 12420

Jul 19, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: INSPEKTORATJENDERAL...Kepada: KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 JAKARTA 12420

..

Kepada:

KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL

JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112

JAKARTA 12420

Jakarta, ~S Januari 2016

Yth. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Agama

SURAT EDARAN Nomor: 005 Tahun 2016

TENTANG DIGITALISASJ DOKUMEN DAN ENTRI DATA

KE DALAM APLIKASI E-MPA OJ LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Berdasarkan PMA Nomor 47 Tahun 2014 tentang Electronic Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) pada Kementerian Agama, diinstruksikan kepada seluruh pimpinan satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Agama agar menunjuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melakukan digitalisasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran serta entri data ke dalam aplikasi e-MPA terkait pelaksanaan e­Audit.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

41985031013 Tembusan

Menteri Agama Republik Indonesia.

Page 2: INSPEKTORATJENDERAL...Kepada: KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 JAKARTA 12420

PERATURAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pelaksanaan program dan anggara.J.l yang transparan, efisien, efektif, dan a_l.runtabel pada Kementerian Agama, perlu. dilakukan monitoring kinerja pelaksanaan program dan anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

Mengingat

f

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks'ttd dalam huruf a, perlu menetapkan Peratt.rran Menteri Agama tentang Monitoririg Pelaksanaan Anggaran Secara Elektronik Pada Kementerian Agama;

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentaug Keuangan Negara (Lembaran Negara Rep'ttblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Le~baran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

l

ten tang Republik

3 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaa.J.1 Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomoi 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5 . Undang-Undang Nomor 11 Tahw1. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Ta.hun 2008 tentang ~eterbukaan Informasi Publik (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Ta.hun 2008 Nomor 61, Tamba.han Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4846);

7 . Peraturan ...

- -------- - -·- - ·-·

Page 3: INSPEKTORATJENDERAL...Kepada: KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 JAKARTA 12420

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 ·Tahun 2006 tentang Tata Cara. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nemer 96, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor. 4663); ·

8. Peraturail. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 . Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nemer 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Nege.ra Republik Indonesia Nomor 5178);

10. Peraturan Presidert Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di1.1bah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta· Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi . Eselol'l I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraruran Presiden Nomor 24 Tah:un 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fm1.gsi Eselon I Kementerian_Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akt.mtabilitas Kine:rja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);.

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir deng9.11 Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tenta..Tlg Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom.or 1114);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi. Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTER! AGA.J.VJ.A TENTANG MONITORING PELAKSANAAN ANGGARA.N SECARA ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN AGAMA.

f_ BABI .. .

·----- --- ·-· - - · ··

Page 4: INSPEKTORATJENDERAL...Kepada: KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 JAKARTA 12420

BAB I KETENTU~ UMUM

Pasall

Dalam Peratura.."1. Menteri Aga.ma ici. yang dimaksud dengan:

1. Monitoring adalah kegiatan pengumpulan data perencanaan, pelaksanaan, dan p"ertanggungjawaban kegiatan dan anggaran, untuk mengideritifikasi pennasalahan sekaligus mengan.tisipasi permasalahan yang akan timbul.

2 . Monitoring Pelaksanaan Anggaran ·secara Elektronik pada Kementerian Agama yang sela.njutnya disebut e-MPA adalah suatu sistem pengendalian dan pemantauan kinerja perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran secara elektronik melalui aplikasi e-MPA.

3. Aplikasi e-MPA adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pelaksan.aan, pemantauan, pengendalian da.TJ. evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

4. Program adalah penjabaran dari kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Kementerian Agama yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I sela.ku penangungjawab program yang berisi kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan indikator kinerja yang terukur.

5. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas daJ.l fungsi satuan kerja atau penugasan tertentu yang berisi komponen kegiatan berupa sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa ·personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/ atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (entri) untuk menghasilkan keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah pelaksana kegiatan pada Kementerian Agama yat:J.g menyelenggarakan program dan kegiatan dengan menggunakan biaya APBN Kementerian Agama. ·

7. Kepala Satker adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Litbang dan Diklat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Lajnal1, Kepala Balai, Kepala Madrasab Negeri, · dan Kepala Kantor Ur1..1s8.1.1 Haji Indonesia.

Pasal2

e-MPA bertujuan untuk menyediakan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pe1nantauan., pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja pelaksanaan program dan angg9.!an yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. ·

Pasal3

e-MPA dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip partisipatif, efisien, efektif, mudah, handal, alrurat, cepat, dan a.man.

Pasal4 ...

-------- ···---·--·--··-

Page 5: INSPEKTORATJENDERAL...Kepada: KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 JAKARTA 12420

Pasal4

Ruang lli1.gkup e-MPA meliputi pengumpulan data, penyusunan ren_CaJ.'la, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pada seluruh satker Kementerian Agama.

Pasa15

Jenjang pengelolaan e-MPA terdiri dari:

a. tingka.t Kementerian Agama;

b. tingkat Unit Eselon I Pusat;

c. tingkat Kantor Wilayab. Kementerian Agama Provinsi;

d. tingkat Kantor Kementerian Agama KabfKota;

e. tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

f. tingkat Lajnah Pentash.ihan Mushaf al-Qur'an, Balai Litbang, Balai Diklat, dan Kantor Urusan Haji Indonesia; dan

~ a o· tingkat Madrasah Negeri.

Pengelola e-MPA terdiri dari: a. pena.nggung jawab; b. koordinator; dan c. operator

BAB II PENGELOLA e-MPA

Pasal6

Bagian Kesa:tu Penanggungjawab

Pasal 7

{1) Penanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Kementeria;n Agama adalah Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaks11d pada ayat (1) mempunyai tugas: . a: melakukan pembinaan pelaksanaan e-MPA;

b. melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e-MPA; dan

c. melakukan pengembangan, pemeliha.raan, dan pemutakhiran sistem e-MPA.

(3) Dala.rn rnelaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pa..da aya..t (2), Sekretaxis Jendc:ral clibantu oleh Tim Pengelola e-MPA.

(4) Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal8

(1) Penax1.ggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Unit Eselon I Pusat a.dalah Pimpinan Unit _Eselon I Pusat.

(2) Pimpinan ...

~·~---~------------------- ·-----~----------···· ·· ·--··--·· ··- ---

Page 6: INSPEKTORATJENDERAL...Kepada: KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 JAKARTA 12420

(2) Pimpinan ·unit Eselon I Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melaksanakan e-MPA dan melakukan pembinaan pelaksa:naan e-MPA;

b. melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan .e-MPA;

c. menyed.iakan dan memelihara sarana dan prasarana e-MPA; dan ,

d. mendorong Unit Eselon II untulc menyediakan data program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bahan input aplikasi e­MPA.

(3) Dalam melaksanakan tugas · sebagaimana dimaks1..1d pada ayat (2), Pimpinan Unit Eselon I Pusat dibantu ·oleh Tim Pengelola e-MPA yang paling sedikit terdiri atas Koordinator dan Operator. ·

(4) Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pi.mpinan Unit Eselon I.

Pasal9

(1) Perfanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Aga.ma Provinsi.

(2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaima.na dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melaksanakan e-MPA dan melakukan pembinaan pelaksanaan e-MPA;

b. melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e-MPA;

c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana e-MP:A; dan

d. mendorong Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pembimas untuk menyediakan data program dan kegiatan sesuai tugas dan: fungsinya sebagai bahan input aplikasi e-MPA.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim.aksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dibantu oleh Tim Pengelola e­MPA yang paling sedikit ter.diri atas Koordinator dan Opera~or.

(4) Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dima..~sud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

PasallO

(1) Penang~gjawab pengelola8.11. e-MPA tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten I Kota.

(2) Kepa.la Kantor Kementerian Aga.m.a Kabupatel'l/Kota. sebagairnana dimal<:Sl.'ld pada ayat (1) mempunyai tuga.s:

::-.. melaksanaka.I.'l e-MPA dan melakuls:an p~::mbinaan pelaksanaan. e-MPA;

b. melakukan monitoring, pengend.a}ian, dan evaluasi pelaksanaan e-MPA;

c . menyediakan dan memelihara sarana d8.n prasarana. e-MPA; dan

d. mendorong kepala Subba:gian, Kepala Seksi dan Penyelenggara untuk rnen.yediakan data program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bahan input aplika.si e-MPA.

(3) Dalarn ...

·----·-- -- -·

Page 7: INSPEKTORATJENDERAL...Kepada: KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 JAKARTA 12420

(3) Dalam melaksa.nakan tugas sr:baga.ima.na dirnaksud pada ayat (2), ~epala Kantor Kementerian Agama KabupatenfKota dibantu oleh Tim Pengelola e­MPA yang paling sedikit terdiri atas Koordinator dru1. Operator.

(4) Tirn Pengelola e·-MPA sebagairnana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kot.."'.. ·-

Pasalll

(1) Penanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri adalah Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

(2) Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaa.n Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a . melaksanakan e-MPA dan melakukan pembinaaJ.'l pelaksru1.aru1. e-MPA;

b. melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e-MPA;

c. ~enyediakan dan memelihara sarana dan prasaJ"ana e-MPA; dan

e. mendorong Kepala Biro, Kepala Pusat, Dekan, Kepala Bagian dan Ketua ,Jurusan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri untuk menyedia.'i<:an data program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bahan input aplikasi e-MPA.

(3) Dalam mela.'<:sanal<:an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)·, RektorfKetua Pergurua.n Tinggi Keagamaan Negeri dibantu oleh Tim Pengelola e-MPA yang paling sedikit terdiri atas Koordinator dan Operator.

(4) Tim Pengelola e-MPA sebaga.im.a.na dimaks1.1d pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor/Ketua Pergu...-uan Tinggi Keagamaan Negeri.

Pasal12

(1) Penanggungjaw~b pengelolaan e-MPA tingkat 'Lajnah 'Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Balai Litbang, Balai Diklat, dan Kantor Urusan Haji Indonesia adalah Kepala Lajnal1, KepaJa BaJai, dan Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia. ·

(2) Kepala Lajnah, Kepala Balai, dan Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ay,at (1) mempUn.yai tugas:

a . melaksanakan e-MPA dan melakukan pembinaan pelaksanaan e-MPA;

b . rnelakukan monitoring, pengendalian, dru1 evalu.asi pelaksanaan e-MPA;

c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana e-MPA.

d. mendorong Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi untuk m.enyediakan data program. dan kegiatan ses\.'1.ai tugas dan fungsinya sebagai bahan input aplikasi e-MPA. ·

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Kepala Laj~ah, Kepala Balai, dan Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia dibant\..1 oleh Tim Pengelola e-MPA yang paling sedikit terdiri atas Koordinator dan Operator.

(4) Tim ...

Page 8: INSPEKTORATJENDERAL...Kepada: KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 JAKARTA 12420

(4) Tim Peri.gelola e-MPA sebagairoana dimaksud pada ayat (3) ditetapka.n oleh Kepala Lajnah, Kepala Balai, dan Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia.

Pasal 13

(1) Penanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Madrasah Negeri. ··adalah Kepaia Madrasah NegerL

(2) Kepala Madrasah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melaksanakan e-MPA dan. m.ela.kukao pembinaan pelaksanaan e-MPA;

b. melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e-MPA; dan

c. menyediakan dan mem.elihara sarana dan prasarana e-MPA.

(3) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Madrasah Nege1i dibantu oleh Tim Pengelola e-MPA tingkat Madrasah Negeri yang paling sedikit terdiri atas Koordinator dan Operator.

"(4) Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Madrasah Negeri.

Bagian Kedua. Koordinator dan Operator

Pasall4

(1) Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan e-MPA pada satker masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks'ud pada ayat (1), Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a . penjaminan ketersediaan data e-MPA;

b. veriflkasi data dan laporan e-MPA pada satker di lingkungannya; dan

c. evah.1asi pelaksanaan e-MPA pada satker.

Pasal 15

(1) Operator mempunyai tugas melakukan-entri data ke dalam aplikasi e-MPA.

(2) Dalam melal<:sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operator menyelenggaraka.n fungsi:

a. penghimpunan data;

b. pengisian dan pemutakhiran data;

c. penya.jian data; dan

d. pendokumentasian data.

BAB lll ...

- ----- -"--------· ---· ·-------··- ·- .. .

Page 9: INSPEKTORATJENDERAL...Kepada: KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSPEKTORATJENDERAL JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO. BOX 3867 Telp. 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 JAKARTA 12420

I • o

BAB III . PELAPORAN

Pasall6

(1) Tim. pengelola e-MPA tingkat Kementerian wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala.

(2) Tim pengelola e-MPA tingkat Eselon I, tingk,at Kantor Wilayah Kementerian. Agama Provinsi, tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, tingkat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Bal~ Litbang, Balai 'Diklat, dan Kantor Urusan I-Iaji Indonesia, dan tingk?~.t Madrasah Negeri wajib berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaa.J.1. tugas kepada Kepala Satker rnasing-masing secara berkala.

(3) Kepala Satker wajib berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan e-MPA kepf).da Satker satu tingkat diatasnya secara berkala.

BABIV PENUTUP

Pasal17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Monitoring Pelaksanaan Anggaran Secara Elektronik pada Kementerian Agama ditetapkan oleh Sekretaris J enderal.

Pasal18

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu.ndangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dala.m Berita Negara Reptiblik Indonesia. ·

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2014

MEN-r:ERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tan.ggal 5 November 2014

MENTER! HUKUM DAN BAR: ASASI MANUSIA REPUBUK INDONESIA,

ttd YASONNA H . LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1768

Salinan sesuai dengan aslinya Kementeria:n Agama RI

Kepala Biro ~ukum dan Ke~a Sarna Luar Negeri

(\ ;

f!·of.Dr.H. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc: ~ 1 NIP. 196208101991031003