Home >Documents >INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN EKPPD.pdf · PDF fileEVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN...

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN EKPPD.pdf · PDF fileEVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN...

Date post:11-Apr-2019
Category:
View:222 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

PETUNJUK PELAKSANAAN

EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR

TAHUN, 2014

INSPEKTORAT PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700/ 176 /ITPROV/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah,

perlu dilakukan kegiatan evaluasi atas laporan dimaksud;

b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan sekaligus untuk

mendorong adanya peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten/Kota,

maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi

Kalimantan Timur sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil

evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan standar evaluasi, perlu

menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan

Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/7303/OTDA

tanggal 26 Desember 2012 perihal Pedoman Penyusunan LPPD

Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi

Kalimantan Timur.

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana

dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI

c. BABA III : PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

d. BAB IV : PENUTUP

Ketiga : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana

dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,

M. SADUDDIN, Ak.CA Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................. i

BAB I PENDAHULUAN . 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Evaluasi ...... 1

C. Maksud dan Tujuan ... 1

D. Ruang Lingkup Evaluasi ... 2

E. Pelaksana Evaluasi .. 2

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI . 3

A. Metodologi Evaluasi .... 3

B. Instrumen Evaluasi .. 3

C. Prinsip Dasar Evaluasi .... 3

D. Prosedur Evaluasi .... 10

E. Dasar Penugasan dan Pemringkatan.... 11

BAB III PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD).....

13

A. Format Laporan Hasil Evaluasi .. 13

B. Distribusi Laporan . 13

C. Pelaporan EKPPD oleh TIMDA .. 13

D. Pelaporan EKPPD oleh Tim Teknis EKPPD 13

BAB IV PENUTUP . 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa sumber informasi utama untuk melakukan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Peraturan Pemerintah ini merupakan

pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur beberapa hal yang menyangkut evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD), yaitu:

1. EPPD di tingkat kabupaten/kota pada satu provinsi dilaksanakan oleh Tim Daerah yang

terdiri dari Gubernur selaku penanggungjawab, Sekretaris Daerah selaku Ketua

merangkap anggota, Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap

anggota, Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota, Kepala Perwakilan BPKP sebagai

anggota, Kepala BPS Provinsi sebagai anggota, dan Pejabat daerah lainnya.

2. Tim Teknis dan Tim Daerah EPPD bertugas melakukan EKPPD terhadap

penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang berpedoman kepada Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 2008 besera ketentuan pelaksanaannya.

3. Tim Teknis EPPD dalam pelaksanaannya, dibantu oleh sekretariat Tim Teknis yang

keanggotaannya terdiri dari para pejabat yang merepresentasikan keanggotaan

TimTeknis.

B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

1

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/7303/OTDA tanggal 26 Desember

2012 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2012.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman/panduan/acuan bagi para evaluator dan Tim

Daerah dalam melaksanakan EKPPD.

Tujuan diterbitkannya Pedoman/Panduan/Acuan ini, agar terdapat kesamaan pemahaman

bagi para evaluator untuk mendapatkan kepastian dalam pelaksanaan EKPPD, sesuai

dengan langkah-langkah dan tahapan yang telah ditetapkan sehingga diperoleh hasil evaluasi

yang berkualitas dan akurat.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Pemerintah

Kabupaten dan Kota yang sudah berusia di atas 3 tahun setelah Kepala Daerah definitif.

E. PELAKSANA EVALUASI

Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Daerah yang

keanggotaannya terdiri dari, Sekretariat Daerah Provinsi, Inspektorat, dan BPKP Perwakilan

di Provinsi

2

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

EKPPD dilakukan dengan tahapan :

1. Mencermati Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah

Kabupaten dan Kota;

2. Melakukan klarifikasi dan validasi data lapangan;

3. Melakukan common sense terhadap daerah yang berdasarkan hasil sementara EKPPD dinilai

berkinerja terbaik sesuai penilaian Tim Teknis EPPD.

A. Metodologi Evaluasi

Metode Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) kabupaten/kota,

dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama

yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi.

B. Instrumen Evaluasi

Kebijakan penilaian atas aspek-aspek yang dievaluasi dilakukan dengan pemberian bobot.

Pemberian bobot per IKK tiap aspek didasarkan banyaknya IKK dan tingkat pentingnya IKK

tersebut .

C. Prinsip Dasar Evaluasi

EKPPD dilaksanakan dengan memberi penilaian prestasi untuk masing-masing IKK yang

terdiri dari prinsip umum dan khusus. Prinsip Umum merupa

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended