inspektorat.bppt.go.idinspektorat.bppt.go.id/attachments/article/27/Lakip Inspektorat... · bekerjasama dengan Inspektorat ... harus mampu merespon berbagai permasalahanan dan perubahan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum, tingkat realisasi terhadap 11 (sebelas) target sasaran strategis yang

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat BPPT adalah sebagai berikut:

1. Penurunan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPPT. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis ini dilakukan dengan cara

membandingkan prosentase ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku atas penyelenggaraan anggaran dan kinerja,

diperbandingkan dengan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Adapun

realisasi target dan capaiannya sebagai berikut:

1. Temuan hasil pengawasan BPK Tahun 2010 sebanyak 9 kejadian.

2. Temuan hasil pengawasan BPK Tahun 2011 sebanyak 6 kejadian.

Dengan gambaran hasil pengawasan tersebut, maka realisasi capaian untuk

penurunan penyimpangan sebesar 33,33% dapat direalisasikan melebihi dari

target yang direncanakan didalam Penetapan Kinerja yaitu 33%.

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. Kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan unit kerja dilakukan melalui

penerapan SPIP. Adapun penerapan SPIP sampai dengan Tahun 2011 berada

pada tahap pemetaan, yang dilakukan oleh Tim Satgas SPIP BPKP

bekerjasama dengan Inspektorat selaku Tim Counterpart SPIP BPPT.

Pemetaan SPIP tahun 2011 ditargetkan sebanyak 5 unit/satker, sedangkan

capaian realisasi sebanyak 9 Unit/Satker dilingkungan SETAMA dan

Kedeputian TPSA. Dengan demikian kegiatan penjaminan atas tercapainya

tujuan organisasi pada unit/satker dilingkungan BPPT dapat tercapai sesuai

dengan target yang telah direncanakan.

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2011 Halaman iii

3. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja. Jumlah temuan pada tahun 2011 adalah Rp.975.683.088,61 dari total jumlah

anggaran BPPT sebesar Rp 1.036.029.280.000,00 , maka perbandingan

antara temuan dan anggaran adalah sebesar 0,09%.

Dengan demikian target untuk peningkatan ketaatan terhadap peraturan dapat

tercapai bahkan terlampaui yaitu sebesar 0,09% dari target capaian yang

direncanakan sebesar 5%.

4. Peningkatan jumlah kegiatan pengawasan (Monev). Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 4 dilakukan dengan

cara menghitung prosentase jumlah kegiatan pengawasan setiap tahun

dibandingkan dengan kegiatan pengawasan tahun sebelumnya, dimana pada

tahun 2010 adalah 24 kegiatan sedangkan tahun 2011 sebesar 30 kegiatan.

Dengan demikian pencapaian Sasaran Strategis untuk peningkatan jumlah

kegiatan pengawasan telah terpenuhi sebesar 6 kegiatan pengawasan (25%),

meskipun belum mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 50%.

5. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit. Dari 16 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, telah selesai direalisasikan

sebanyak 13 rekomendasi, sedangkan 3 rekomendasi masih dalam proses

penyelesaian. Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.5 belum

sepenuhnya dapat dicapai, yaitu sebesar 81,25%.

6. Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tepat waktu. Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu pada tahun 2011

sebanyak 18 LHP dari total LHP yang dihasilkan (24 LHP).

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.6 belum sepenuhnya dapat

dicapai, yaitu sebesar 75%.

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2011 Halaman iv

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan waktu penyampaian hasil reviu. Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan Keuangan

Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan

dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester I dan

Semester II.

Hasil yang dicapai adalah 2 buah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan,

yaitu Laporan Semester I dan Semester II.

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.7 telah sepenuhnya dapat

dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 2 Laporan.

8. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja Evaluasi Lakip Unit/Satker dilingkungan BPPT. Hasil yang dicapai adalah terbitnya 6 buah Laporan Evaluasi LAKIP (LHE) yaitu

LHE UPT Hujan Buatan, LHE Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan &

Teknologi ; LHE Pusat Teknologi Sumberdaya Lahan, Wilayah dan Mitigasi

Bencana ; LHE Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi ; LHE Pusat

Teknologi Industri Proses ; LHE Pusat Teknologi Produksi Pertanian.

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.8 telah sepenuhnya dapat

dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 6 Laporan Hasil Evaluasi.

9. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan. Kondisi Auditor Inspektorat saat ini komposisinya kurang memadai untuk

membentuk Tim Mandiri, sehingga diperlukan penambahan jumlah Sumber

Daya Manusia (SDM) yang memenuhi syarat kualifikasi sebagai Auditor.

Berdasarkan Road Map Inspektorat, jumlah kebutuhan SDM sampai dengan

tahun 2014 adalah 42 orang dan pemenuhannya direncanakan secara

bertahap setiap tahun, yakni sebanyak 8 orang, sedangkan jumlah SDM yang

ditempatkan di Inspektorat tahun 2011 sebanyak 4 orang. Dengan demikian

target dari Sasaran Strategis No.9 belum dapat dicapai sepenuhnya, baru

sebesar 50%.

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2011 Halaman v

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2011 Halaman vi

10. Peningkatan Kompetensi Auditor Melalui Diklat Sertifikasi Pengawasan Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Jumlah Auditor yang telah mengikuti Diklat Pengawasan di BPKP pada tahun

2011 sebanyak 4 Auditor, sedangkan rencana yang ditargetkan berjumlah 4

Auditor. Dengan demikian prosentase capaian sasaran strategisnya adalah

100%.

11. Peningkatan Sistem di Bidang Pengawasan Peningkatan Sistem di bidang pengawasan dilaksanakan dengan cara

penyusunan Pedoman di bidang pengawasan dalam rangka memberikan

sarana dan media sebagai panduan bagi Auditor dilingkungan Inspektorat

dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan di lingkungan BPPT.

Pada tahun 2011, jumlah Pedoman/Kajian dibidang pengawasan yang

diterbitkan sebanyak 2 Buku yaitu Buku Pedoman Pelaksanaan Pemantauan

Program/Kegiatan di lingkungan BPPT dan Buku Pedoman Pelaksanaan

Evaluasi LAKIP Unit Kerja di lingkungan BPPT.

Adapun mengenai realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat

disampaikan sebagai berikut:

1. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2011 adalah sebesar

Rp. 2.224.480.470,- (98,77%) dari total anggaran DIPA Inspektorat sebesar

Rp.2.252.100.000,- sehingga masih terdapat saldo anggaran sebesar

Rp.27.619.530,- (1,23%)

2. Anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat setiap tahunnya, dipergunakan

untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan Inspektorat dan

peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana penunjang.

3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat tahun

2011 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target yang

direncanakan.

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2011 Halaman vii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR iIKHTISAR EKSEKUTIF iiiDAFTAR ISI viiDAFTAR GAMBAR viiiDAFTAR TABEL ix BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I - 11.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan I - 2

1. Kedudukan I - 2 2. Tugas Pokok I - 2 3. Fungsi I - 2 4. Kewenangan I - 2

1.3. Struktur Organisasi I - 31.4. Sumber Daya Dan Fasilitas I - 31.5. Sistematika Penyajian I - 9

Bab II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Nasional II - 12.2. Kebijakan Pengawasan Nasional Tahunan APIP II - 22.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai RENSTRA 2010-2014 II - 42.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 II - 52.5. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 II - 6

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2011

3.1. Pengukuran Kinerja III - 13.2. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis III - 33.3. Akuntabilitas Keuangan III - 10

Bab IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan IV - 14.2. Saran IV - 2

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Tim Penyusun LAKIP Inspektorat TA.2011 2. Keputusan Kepala BPPT No.065/Kp/KA/IV/2003 Tgl.29 April

2003

DAFTAR GAMBAR

Nomor : Judul Gambar: Halaman

1.1. Gambar Struktur Organisasi Inspektorat I - 3

1.2. Grafik Komposisi SDM Inspektorat I - 4

1.3. Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat I - 5

1.4. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) I - 6

1.5. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum I - 6

1.6. Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat

Pendidikan

I - 7

1.7. Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan

Ruang Kepangkatan

I - 8

_________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2011 Halaman viii

DAFTAR TABEL

Nomor: Judul Tabel: Halaman

1.1. Tabel Komposisi SDM Inspektorat I - 1

1.2. Tabel Komposisi Jabatan Struktural Inspektorat I - 2

1.3. Tabel Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) I - 4

1.4. Tabel Komposisi Jabatan Fungsional Umum I - 5

1.5. Tabel Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat

Pendidikan

I - 6

1.6. Tabel Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan

Kepangkatan

I - 6

2.1. Tabel Rencana Kinerja Tahunan II - 5

2.2. Tabel Penetapan Kinerja II - 7

_________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2011 Halaman ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting

dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah

harus mampu merespon berbagai permasalahanan dan perubahan yang terjadi

melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan

pengawasan nasional.

Arah kebijakan pengawasan nasional yang diuraikan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dinyatakan dengan :

1. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan

sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.

2. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan

pemeriksaan.

Untuk melaksanakan peran pengawasan secara optimal, Inspektorat BPPT

sebagai unit APIP Pusat menentukan prioritas sasaran pengawasan serta

melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan sesuai program

pengawasan yang telah ditetapkan. Program/Kegiatan Inspektorat BPPT juga

disesuaikan dengan kebijakan pengawasan nasional.

Sesuai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, Inspektorat

dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan

penjaminan kualitas (quality assurance) terhadap efektifitas Sistem

Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Intansi

Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, sehingga sasaran

program/kegiatan tahun 2011 diarahkan untuk dapat memantau dan mengawal

serta mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BPPT dengan

mempertimbangkan kemampuan sumber daya Inspektorat.

Inspektorat BPPT sebagai Unit Kerja Eselon II adalah unsur penyelenggara

pemerintahan negara yang berkewajiban mempertanggung-jawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2011 Halaman I - 1

sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana diatur

dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP) Satker/Unit Kerja.

1.2. Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,

Tanggal 21 April 2006, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan

Inspektorat adalah sebagai berikut :

1.2.1. Kedudukan Inspektorat

Unit Kerja Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala BPPT.

1.2.2. Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan BPPT.

1.2.3. Fungsi Inspektorat

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;

b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

1.2.4. Kewenangan Inspektorat a. Melaksanakan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai penugasan Kepala BPPT.

c. Melaksanakan pengawasan terhadap unit kerja dilingkungan BPPT.

d. Penyusunan Rencana Audit 5 Tahunan.

e. Penyusunan Rencana Audit Tahunan

f. Mengadakan Audit Khusus dibidangnya.

g. Melaksanakan administrasi Inspektorat.


1.3. Struktur Organisasi Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tanggal 21

April 2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi, maka struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai

berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat

(SK Ka.BPPT No.: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006)

Sub Bag.Tata Usaha

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

INSPEKTUR

Sesuai dengan gambar 1.1. diatas, dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur

membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi di lingkungan

Inspektorat

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

1.4. Sumber Daya Dan Fasilitas

1.4.1.Sumber Daya Manusia Inspektorat memiliki jumlah SDM yang kurang memadai dengan

komposisi disiplin ilmu yang terbatas. Sebagai gambaran tentang


kekuatan SDM Inspektorat posisi per 31 Desember 2011 dapat

disampaikan sebagai berikut :

a. Komposisi SDM Inspektorat

Tabel 1.1

Komposisi SDM Inspektorat

NO STATUS JUMLAH (Orang) 1 Jenjang Struktural 2

2 Fungsional Khusus (Auditor) 15

3 Fungsional Umum (staf) 9

TOTAL 26

Gambar 1.2. Grafik Komposisi SDM Inspektorat

-5

10 15 20 25 30

Struktural Fungsional Khusus (Auditor)

Fungsional Umum (staf)

Total

2

15

9

26

Juml

ah S

DM (O

rang

)

Status

b. Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

Tabel 1.2

Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH (Orang) 1 Inspektur 1

2 Ka. Sub. Bagian Tata Usaha 1

TOTAL 2


Gambar 1.3 Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

0

0.5

1

1.5

2

Inspektur Ka. Sub. Bagian Tata Usaha

Total

1 1

2

Jum

lah

SD

M (O

rang

)

Jabatan Struktural

c. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Tabel 1.3 Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat

NO JABATAN AUDITOR JUMLAH (Orang) A. AUDITOR AHLI : 1 Auditor Utama 0

2 Auditor Madya 5

3 Auditor Muda 0

4 Auditor Pertama 6

B. AUDITOR TRAMPIL : 1 Auditor Penyelia 3

2 Auditor Pelaksanan Lanjutan 1

3 Auditor Pelaksana 0

TOTAL (A + B) 15


Gambar 1.4

Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat

02468

10121416

Auditor Utama

Auditor Madya

Auditor Muda

Auditor Pratama

Auditor Penyelia

Auditor Pelaksanan

Lanjutan

Auditor Pelaksana

Total

0

5

0

6

31

0

15

Jum

lah

SDM

(Ora

ng)

Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

d. Komposisi Jabatan Fungsional Umum

Tabel 1.4

Komposisi Jabatan Fungsional Umum

NO NAMA INSTANSI PERBANTUAN JUMLAH (Orang) 1 Analisis Data 1

2 Pelaksana Urusan 8

3 Pembantu Pelaksana Urusan 0

TOTAL 9

Gambar 1.5 Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Analisis data Pelaksana urusan Pembantu Pelaksana Urusan

Total

1

8

0

9

Jum

lah

SDM

(Ora

ng)

Instansi Perbantuan


e. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.5 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

(Orang) S2 3

S1 18

D1 - D3 2

SLTA 3

TOTAL 26

Gambar 1.6 Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

0

5

10

15

20

25

30

S2 S1 D1 - D3 SLTA Total

3

18

2 3

26

Jum

lah

SDM

(Ora

ng)

Tingkat Pendidikan

f. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.

Tabel 1.6 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

NO GOLONGAN RUANG JUMLAH (Orang) 1 Golongan IV 8

2 Golongan III 18

3 Golongan II 0

4 Golongan I 0

TOTAL 26


Gambar 1.7 Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang

Kepangkatan

02468

1012141618

Gol I Gol II Gol III Gol IV

0 0

18

8

Jum

lah

SDM

(Ora

ng)

Golongan Ruang

Memperhatikan gambaran kondisi pegawai Inspektorat diatas, terlihat bahwa

komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh Inspektorat pada

saat ini menunjukkan telah terjadi kekurangan jabatan Auditor Ahli Pertama

dan Auditor Ahli Muda dengan peran sebagai Ketua Tim dan Anggota Tim.

Dalam mengatasi kekurangan tersebut diambil kebijakan memberdayakan

personil Subbagian Tata Usaha.

Untuk melaksanakan pengembangan SDM Inspektorat, dilakukan program

Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Teknis Substansi Pengawasan,

dan kegiatan workshop/seminar di bidang pengawasan.

1.5. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Unit Kerja Inspektorat TA.2011 berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan,

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Inspektorat serta

Struktur Organisasinya.



Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar

pelaksanaan program, kegiatan dan anggara Inspektorat TA.2011 meliputi

Rencana Strategis Inspektorat dan Penetapan Kinerja Insptektorat 2011.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011,

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Inspektorat dikaitkan dengan

pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun

2011.

Bab IV – Penutup,

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Tahun 2011 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi

perbaikan kinerja di masa datang.

_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2011 Halaman II - 1

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Nasional Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting

dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan Intern Pemerintah

harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan

perubahan yang terjadi, yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan.

APIP Pusat, yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Kementerian, Inspektorat

Utama/Inspektorat LPNK, dll. adalah unsur pengawasan Intern Pemerintah

yang mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin terwujudnya

kepemerintahan yang baik melalui pengawasan intern yang bertujuan

membantu unsur menajemen pemerintahan dalam meningkatkan kinerjanya.

Untuk menghindari tumpang tindih dan inefisiensi penggunaan sumberdaya

pengawasan antar unsur APIP tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara APIP

Pusat dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Hasil

koordinasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan

Tahunan APIP Pusat, sehingga tercipta sinergi, menghindari tumpang tindih,

kelancaran pelaksanaan tugas di instansi masing-masing maupun pada tingkat

nasional.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP Pusat ini merupakan acuan

bagi seluruh APIP Pusat dalam melakukan pengawasan. Demikian pula

dengan Inspektorat BPPT, perencanaan Program Pengawasannya disamping

mengacu pada Rencana Strategis BPPT, juga mengacu pada Peraturan

Pemerintah dan Kebijakan Pengawasan Nasional yang diatur dalam Peraturan

Menteri Negara PAN &RB sebagaimana tersebut dibawah ini:


1. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian

Intern Pemerintah Pasal 47 dan Pasal 48 dinyatakan bahwa:

a. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian

Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;

b. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam butir (a)

dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;

c. Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada

butir (b) melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/03.1/M.PAN/03/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; disebutkan bahwa arah kebijakan

pengawasan dinyatakan dengan :

a. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan

sinergi pengawasan intern, ekstern dan pengawasan masyarakat;

b. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan

pemeriksaan;

c. Pemberian sanksi yang sebesar-besarnya bagi para pelaku KKN

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. Kebijakan Pengawasan Nasional Tahunan APIP 1. Visi dan Misi Pengawasan

2. Tujuan

3. Arah Kebijakan

4. Program-program Pengawasan:

a. Kegiatan Utama

b. Kegiatan Penunjang

c. Koordinasi Pengawasan

2.2.1.Visi dan Misi Pengawasan Terwujudnya APIP yang profesional, independen dan mampu mendorong

penerapan prinsip kepemerintahan yang baik


2.2.2.Misi Pengawasan APIP melaksanakan pengawasan intern berdasarkan kode etik dan

standar pengawasan yang diakui bersama dalam rangka memberikan

jaminan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,

efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta

terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya penyimpangan

2.2.3.Tujuan - Menetapkan arah kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah (PIP)

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi PIP

- Menjadi dasar penyusunan kebijakan pengawasan Tahunan APIP

Pusat dan Daerah

2.2.4.Arah Kebijakan - Meningkatkan efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah (PIP).

- Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal

dan wasmas

- Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

- Pemberian dukungan bagi APH dalam percepatan pemberantasan

KKN

2.2.5.Program Pengawasan: 1. Kegiatan utama

a. Audit (Pemeriksaan)

b. Monitoring

c. Evaluasi

d. Reviu

e. Sosialisasi&Asistensi

2. Kegiatan Penunjang

a. Sinergi pelaksanaan kegiatan pengawasan

b. Penelitian,pengembangan&studi di bidang pengawasan

c. Diklat pengawasan


d. Pengembangan sistem informasi pengawasan

e. Pembinaan JFA

f. Kegiatan penunjang lainnya

3. Koordinasi Pengawasan

2.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai RENSTRA 2010 – 2014 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan efektif,

efisien dan akuntabel, Inspektorat berpedoman pada dokumen perencanaan

yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis BPPT Tahun 2010-2014

2. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2010-2014

3. Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2011.

Program / Kegiatan Inspektorat tahun 2010 – 2014 disusun dengan

memperhatikan kebijakan dan program pengembangan teknologi di

lingkungan BPPT serta mengacu pada visi dan misi Inspektorat yang

mencakup sasaran strategis sebagai berikut :

1. Penurunan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan

terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPPT;

2. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja;

3. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di

lingkungan BPPT;

4. Peningkatan jumlah kegiatan pengawasan (monev dan audit);

5. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan

kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi

temuan hasil audit;

6. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu;

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan

waktu penyamapaian hasil reviu;

8. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja;

9. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam

sistem pengawasan;


10. Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi pengawasan;

11. Peningkatan sistem di bidang pengawasan;

2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 Rencana Kerja Tahunan Inspektorat dibuat berdasarkan Peraturan Menteri

Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, Tanggal 31 Desember 2010 yaitu :

Tabel II - 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Inspektorat Tahun : 2011

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4)

1. Penurunan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPPT.

Prosentase capaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan target yang direncanakan.

33 % 33,33%

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT.

Jumlah pemetaan SPIP terhadap unit/satuan kerja di lingkungan BPPT.

5 Unit Kerja / Satker

9 Unit/Satker : - 2 Kedeputian :

(4 Pusat) ; - Setama: (5 Biro/

Pusat)

3. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja.

Prosentase jumlah penyimpangan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran yang diaudit.

5 % 0,09%

(semakin sedikit penyimpangan

yang terjadi

4. Peningkatan jumlah kegiatan pengawasan (Monev dan Audit).

Prosentase jumlah kegiatan pengawasan (Monev dan Audit) per tahun.

50 % 25%



(1) (2) (3) (4)

5. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit.

Prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut dengan jumlah rekomendasi.

100 % 81,25%

6. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.

Prosentase jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu dengan total LHA yang dihasilkan pertahun.

100 % 75%

7. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan waktu penyampaian hasil Reviu.

Laporan Hasil Reviu tepat waktu atas laporan keuangan

2 Laporan 2 Laporan

8. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja.

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP unit/satker.

6 LHE 6 LHE

9. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan.

Prosentase capaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA).

56 % 50%

10.Peningkatan kompetensi Auditor melalui diklat sertifikasi pengawasan.

Jumlah Auditor yang bersertifikasi.

4 Auditor 4 Auditor

11.Peningkatan sistem di bidang pengawasan.

Jumlah kajian sistem pengawasan yang dihasilkan.

2 Pedoman 2 Pedoman

2.4. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat dibuat sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 31 Desember

2010, yang terinci didalam tabel berikut ini :


Tabel II – 2 PENETAPAN KINERJA Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Inspektorat Tahun : 2011


(1) (2) (3) (4)

1. Penurunan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPPT.

Prosentase capaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan target yang direncanakan.

33 % 33,33%

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT.

Jumlah pemetaan SPIP terhadap unit/satuan kerja di lingkungan BPPT.

5 Unit Kerja / Satker

9 Unit/Satker : - 2 Kedeputian :

(4 Pusat) ; - Setama: (5 Biro/

Pusat)


Prosentase jumlah penyimpangan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran yang diaudit.

5 % 0,09%

(semakin sedikit penyimpangan

yang terjadi

4. Peningkatan jumlah kegiatan pengawasan (Monev dan Audit).

Prosentase jumlah kegiatan pengawasan (Monev dan Audit) per tahun.

50 % 25%

5. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit.

Prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut dengan jumlah rekomendasi.

100 % 81,25%

6. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.

Prosentase jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu dengan total LHA yang dihasilkan pertahun.

100 % 75%



(1) (2) (3) (4)

7. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan waktu penyampaian hasil Reviu.

Laporan Hasil Reviu (LHR) tepat waktu atas Laporan Keuangan

2 Laporan 2 Laporan

8. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja.

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP unit/satker.

6 LHE 6 LHE

9. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan.

Prosentase capaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA).

56 % 50%

10.Peningkatan kompetensi Auditor melalui Diklat Sertifikasi Pengawasan.

Jumlah Auditor yang bersertifikasi.

4 Auditor

4 Auditor

11.Peningkatan sistem di bidang pengawasan.

Jumlah kajian sistem pengawasan yang dihasilkan.

2 Pedoman 2 Pedoman

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2011

3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana atau target, dengan menggunakan indikator

kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pengukuran Kinerja Inspektorat dibuat dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010,

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, antara

lain sebagaimana tercantum dalam pasal 10, yaitu :

Pasal 10 (1) Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian

target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

(2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan

realisasi kinerja.

(3) Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan (2) diilustrasikan pada lampiran Lampiran III.

Pengukuran kinerja Inspektorat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Penurunan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan

terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPPT, pengukuran

dilakukan dengan cara membandingkan prosentase penyimpangan

dibandingkan dengan jumlah penyimpangan tahun sebelumnya;

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2011 Halaman III - 1

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di

lingkungan BPPT, pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah

unit kerja / satuan kerja di lingkungan BPPT yang telah dipetakan

terhadap penerapan SPIP;

3. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja, pengukuran dilakukan

dengan cara menghitung prosentase jumlah penyimpangan atas

peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran

yang di audit;

4. Peningkatan jumlah kegiatan pengawasan (monev dan audit),

pengukuran dilakukan dengan cara menghitung prosentase jumlah

kegiatan pengawasan setiap tahun dibandingkan dengan kegiatan

pengawasan tahun sebelumnya;

5. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan

kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi

temuan hasil audit, pengukuran dilakukan dengan cara menghitung

prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut dengan rekomendasi;

6. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu, pengukuran

dilakukan dengan cara memperbandingkan jumlah laporan hasil audit

tepat waktu dengan jumlah Laporah Hasil Audit (LHA) yang diterbitkan

per tahun;

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan

waktu penyampaian hasil reviu, pengukuran dilakukan dengan cara

menghitung jumlah laporan yang diterbitkan;

8. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja, pengukuran

dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporah Hasil Evaluasi (LHE)

yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit/satuan kerja;


9. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam

sistem pengawasan, pengukuran dilakukan dengan cara

memperbandingkan jumlah auditor yang bersertifikat dengan target

komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA);

10. Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi pengawasan,

pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah auditor yang

bersertifikasi;

11. Peningkatan sistem di bidang pengawasan, pengukuran dilakukan

dengan cara menghitung jumlah kajian sistem pengawasan yang

dihasilkan.

3.2. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

1. Penurunan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPPT. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui

permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan

kegiatan dan untuk mengetahui tercapainya kesesuaian pelaksanaan

kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak

pelaksana.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 1 yaitu dilakukan

dengan cara membandingkan prosentase ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan anggaran dan

kinerja, diperbandingkan dengan pelaksanaan kegiatan tahun

sebelumnya. Adapun realisasi target dan capaiannya sebagai berikut:

1. Temuan hasil pengawasan BPK Tahun 2010 sebanyak 9 kejadian dan

16 rekomendasi.

2. Temuan hasil pengawasan BPK Tahun 2011 sebanyak 6 kejadian dan

6 rekomendasi.


Dengan gambaran hasil pengawasan tersebut, maka realisasi capaian

untuk penurunan penyimpangan sebesar 33,33% dapat direalisasikan

melebihi dari target yang direncanakan didalam Penetapan Kinerja yaitu : 33%, dengan perhitungan sebagai berikut:

6 – (9-6 kejadian) Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x 100% =33,33% 9 kejadian

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. Kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan unit kerja dilakukan melalui

penerapan SPIP. Adapun penerapan SPIP sampai dengan Tahun 2011

masih dalam tahap pemetaan, yang dilakukan oleh Tim Satgas SPIP

BPKP bekerjasama dengan Inspektorat selaku Tim Counterpart SPIP

BPPT.

Kegiatan pemetaan dilakukan secara sampel yaitu pada Satker Setama

dan Kedeputian TPSA dengan ruang lingkup pemahaman konsepsi

pengendalian intern dan penerapan unsur-unsur SPIP yang mencakup

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian,

informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 2 yaitu dilakukan

dengan cara menghitung jumlah unit kerja / satuan kerja di lingkungan

BPPT yang telah dipetakan terhadap penerapan SPIP dengan hasil

sebagai berikut:

Pemetaan SPIP tahun 2011 ditargetkan sebanyak 5 unit/satker,

sedangkan capaian realisasi sebanyak 9 unit/satker dilingkungan

SETAMA dan Kedeputian TPSA. Dengan demikian kegiatan penjaminan

atas tercapainya tujuan organisasi pada unit/satker dilingkungan BPPT

dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan.



Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui

permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan

ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam

melaksanakan tercapainya kesesuaian pelaksanaan anggaran dan kinerja

dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak pelaksana.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 3 dilakukan

dengan cara menghitung prosentase jumlah penyimpangan atas

peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran

yang di audit; pada pelaksanaan program/kegiatan BPPT tahun anggaran

2011, dimana dengan semakin kecil perbandingan, semakin baik

kondisinya. Adapun hasil pembandingannya adalah sebagai berikut:

Jumlah temuan pada tahun 2011 adalah Rp.975.683.088,61 dari total

jumlah anggaran BPPT sebesar Rp 1.036.029.280.000,00 , maka

perbandingan antara temuan dan anggaran adalah sebesar 0,09%. Dengan demikian target untuk peningkatan ketaatan terhadap peraturan

dapat tercapai bahkan terlampaui yaitu sebesar 0,09% dari target capaian

yang direncanakan sebesar 5%.

4. Peningkatan jumlah kegiatan pengawasan (Monev). Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban Inspektorat dalam menjamin bahwa pelaksanaan

program telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran

yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring ini juga, persoalan

dan kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat ditengarai,

diantisipasi dan ditanggulangi.

Kegiatan Audit yang dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan yang

memadai atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan

anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan

rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh unit

kerja/satuan kerja.


dengan cara menghitung prosentase jumlah kegiatan pengawasan setiap

tahun dibandingkan dengan kegiatan pengawasan tahun sebelumnya,

dimana pada tahun 2010 adalah 24 kegiatan sedangkan tahun 2011


sebesar 30 kegiatan. Dengan demikian pencapaian Sasaran Strategis

untuk peningkatan jumlah kegiatan pengawasan telah terpenuhi sebesar

6 kegiatan pengawasan (25%), meskipun belum mencapai target yang

direncanakan yaitu sebesar 50%, dengan perhitungan dibawah ini:

(30 - 24) Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x 100% = 25% 24

5. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan

tindaklanjut oleh Auditan atas rekomendasi terhadap temuan hasil audit

dari pihak pengawas/auditor internal dan eksternal, sesuai dengan

Laporan Hasil Audit (LHA).


dengan cara menghitung prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut

dengan jumlah rekomendasi.

Dari 16 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, telah selesai

direalisasikan sebanyak 13 rekomendasi, sedangkan 3 rekomendasi

masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian target dari Sasaran

Strategis No.5 belum sepenuhnya dapat dicapai, yaitu sebesar 81,25%,

dengan perhitungan sebagai berikut:

81,25 % Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x 100% = 81,25% 100 %

6. Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tepat waktu.


Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui penyelesaian Laporan Hasil

Pengawasan tepat waktu oleh Auditor sesuai dengan yang telah

direncanakan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

Inspektorat.


dengan cara memperbandingkan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang

diterbitkan tepat waktu dengan total Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

yang diterbitkan per tahun.

Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu pada tahun 2011

sebanyak 18 LHP dari total LHP yang dihasilkan (24 LHP).

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.6 belum sepenuhnya

dapat dicapai, yaitu sebesar 75%, dengan perhitungan sebagai berikut:

18 Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x 100% = 75% 24

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan waktu penyampaian hasil reviu. Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib

melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L),

sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen

Perbendaharaan No.PER-44/PB/2006 tanggal 29 Agustus 2006.

Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan Keuangan

Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan

dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester

I dan Semester II.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan terbatas

mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga serta pengakuan, pengukuran dan

pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan

Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang

berkualitas.



dengan cara menghitung jumlah laporan yang diterbitkan.

Hasil yang dicapai adalah 2 buah Laporan Hasil Reviu Laporan

Keuangan, yaitu Laporan Semester I dan Semester II.

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.7 telah sepenuhnya

dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 2 Laporan.

8. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja Evaluasi Lakip Unit/Satker dilingkungan BPPT.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya: Evaluasi LAKIP

Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT, sesuai dengan Peraturan Menteri

PAN & RB No.13 Tahun 2010 yang ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA

tahun anggaran 2010 pada Unit/Satker di lingkungan BPPT ; Memberikan

penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP ; Memberikan saran

perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP ; Memberikan saran

perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja.

Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 8 dilakukan

dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang

diterbitkan per tahun atas LAKIP unit/satuan kerja.

Hasil yang dicapai adalah terbitnya 6 buah LHE sebagai berikut:

1. Laporan Evaluasi LAKIP UPT Hujan Buatan Tahun Anggaran 2010.

0.

n 2010.

2. Laporan Evaluasi LAKIP Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan

& Teknologi Tahun Anggaran 201

3. Laporan Evaluasi LAKIP Pusat Teknologi Sumberdaya Lahan,

Wilayah dan Mitigasi Bencana Tahun Anggara

4. Laporan Evaluasi LAKIP Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi

Energi Tahun Anggaran 2010 .

5. Laporan Evaluasi LAKIP Pusat Teknologi Industri Proses Tahun

Anggaran 2010.

6. Laporan Evaluasi LAKIP Pusat Teknologi Produksi Pertanian Tahun

Anggaran 2010.


Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.8 telah sepenuhnya

dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 6 Laporan Hasil

Evaluasi.

9. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan dikenal adanya Tim Mandiri yang

beranggotakan minimal 4 orang yang terdiri 1 orang Pengendali Teknis

(Auditor Madya), 1 orang Ketua Tim (Auditor Muda) dan 2 orang Anggota

Tim (Auditor Pertama dan/atau Auditor Terampil).

Kondisi Auditor Inspektorat saat ini komposisinya kurang memadai untuk

membentuk Tim Mandiri, sehingga diperlukan penambahan jumlah

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi syarat kualifikasi sebagai

Auditor.

Berdasarkan Road Map Inspektorat, jumlah kebutuhan SDM sampai

dengan tahun 2014 adalah 42 orang dan pemenuhannya direncanakan

secara bertahap setiap tahun, yakni sebanyak 8 orang.


dengan cara memperbandingkan jumlah kebutuhan SDM yang

direncanakan dengan jumlah penempatan SDM di Inspektorat. Adapun

jumlah SDM yang ditempatkan di Inspektorat tahun 2011 sebanyak 4

orang, dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.9 belum dapat

dicapai, yaitu sebesar 50%, dengan perhitungan sebagai berikut:

4 Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x 100% = 50% 8

10. Peningkatan Kompetensi Auditor Melalui Diklat Sertifikasi Pengawasan Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Untuk meningkatkan profesionalisme auditor dalam rangka pelaksanaan

tugas pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan


efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Diharapkan dengan adanya program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat

BPPT dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya dan

Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan

berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di

BPPT.


dengan cara menghitung jumlah auditor yang telah mengikuti Diklat

Pengawasan. Untuk memenuhi rencana telah diajukan 4 Auditor untuk

mengikuti Diklat Pengawasan di BPKP. Sehingga prosentase capaian

sasaran strategisnya adalah:

11. Peningkatan Sistem di Bidang Pengawasan Peningkatan Sistem di bidang pengawasan dilaksanakan dengan cara

penyusunan Pedoman di bidang pengawasan dalam rangka memberikan

sarana dan media sebagai panduan bagi Auditor dilingkungan Inspektorat

dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan di lingkungan BPPT.


dengan cara menghitung jumlah pedoman/kajian dibidang pengawasan

yang diterbitkan. Pada tahun 2011, jumlah Pedoman/Kajian dibidang

pengawasan yang diterbitkan sebanyak 2 Buku yaitu Buku Pedoman

Pelaksanaan Pemantauan Program/Kegiatan di lingkungan BPPT dan

Buku Pedoman Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Unit Kerja di lingkungan

BPPT.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2011 total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA

Inspektorat sebesar Rp. 2.502.100.000,- dan pada bulan Mei 2011 ada

kebijakan untuk penghematan belanja sebesar 10% (Rp. 250.000.000,-)

sehingga total anggaran Inspektorat menjadi Rp. 2.252.100.000,-



Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat

disampaikan sebagai berikut:

1. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2011 adalah

sebesar Rp. 2.224.480.470,- (98,77%) dari total anggaran DIPA

Inspektorat sebesar Rp.2.252.100.000,- sehingga masih terdapat saldo

anggaran sebesar Rp.27.619.530,- (1,23%)

2. Anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat setiap tahunnya,

dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan

Inspektorat dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana

penunjang.

3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat

tahun 2011 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target

yang direncanakan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 1. Keberadaan Inspektorat memiliki posisi yang sangat penting dan

strategis, mengingat keberadaannya berfungsi selaku pengawas intern

dalam rangka memantau dan mengevaluasi seluruh program/kegiatan di

lingkungan BPPT, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca

pelaksanaan, sehingga dapat dideteksi sedini mungkin ketidaksesuaian

antara tahap perencanaan dengan tahap pengimplementasiannya, serta

terhadap ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dengan adanya paradigma baru, Inspektorat tidak saja melakukan fungsi

pengawasan, namun dapat memberikan jasa konsultasi dalam upaya

peningkatan ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, serta

menjadi mitra kerja bagi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT dalam

mengawal program/kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka

pencegahan.

3. Ada 3 (tiga) peran Inspektorat BPPT, yaitu : sebagai early warning

systems ; mendorong pengendalian intern dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan anggaran dan pelaporan ; serta membantu Kepala BPPT

dalam evaluasi kinerja.

4. Dalam hal membantu Kepala BPPT untuk evaluasi kinerja sebagaimana

dimaksud diatas, dilakukan melalui mekanisme Evaluasi LAKIP. Perlu

diketahui bahwa secara nasional alat untuk melaksanakan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah yang digunakan adalah Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

5. Tujuan early warning system sebagaimana dimaksud pada butir (3) diatas

adalah memberikan masukan pada tahap perencanaan dan tahap

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2011 Halaman IV - 1

pelaksanaan (ex-ante dan interim audit) dalam bentuk evaluasi program

dan pelaksanaan yang bersifat antisipatif, memberikan umpan balik (feed

back) terhadap hasil pelaksanaan (ex-post audit) serta mendorong

pengendalian preventif.

6. Sedangkan yang dimaksud dengan mendorong pengendalian intern

dalam tahap perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan adalah

melalui pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang

RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara, lingkup pemeriksaan dibagi atas 3

(tiga) jenis pemeriksaan, yaitu : pemeriksaan keuangan (dilaksanakan

oleh instansi pengawas eksternal, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu (pemeriksaan diluar pemeriksaan keuangan dan

kinerja).

7. Dalam pengembangan koordinasi antar kelembagaan, Inspektorat terus

melakukan koordinasi dengan unit organisasi pengawasan eksternal

(BPKP, BPK, dll) agar pelaksanaan tugas pengawasan tidak tumpang

tindih (one gate policy) serta melakukan program kerja secara konkrit

dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan LPNK

yang terbentuk dalam Forum Inspektorat LPNK Ristek Indonesia (FILI),

dan forum antar Kementerian/Non-Kementerian yang terbentuk dalam

Forum Bersama (FORBES) APIP.

4.2. Saran 1. Berdasarkan komposisi JFA yang berupa kerucut yang terbalik, maka

perlu dilakukan penambahan SDM sesuai dengan golongan dan

kualifikasi yang dibutuhkan. Penambahan SDM Inspektorat ini perlu

mendapat perhatian mengingat beberapa pegawai Inspektorat akan

memasuki usia pensiun, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah

Auditor.

2. Dengan komposisi Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat saat ini yang

masih belum memadai, maka perlu dilakukan rekrutmen SDM Auditor



sesuai kualifikasi dan golongannya, agar secara bertahap mencapai

komposisi yang diperlukan kearah komposisi ideal.

3. Dalam rangka peningkatan profesionalitas Auditor Inspektorat perlu

dikirim untuk mengikuti Diklat-Diklat JFA, yaitu Diklat Peningkatan

Kompetensi, Program Sertifikasi, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan

penerapan proses learning organization. Agar diperoleh kemampuan

yang merata pada para Auditor, perlu dilakukan peningkatan frekuensi

keikutsertaan dalam Diklat Kompetensi secara menyeluruh dan lengkap

dalam jenis/bidang diklatnya.

inspektorat.bppt.go.idinspektorat.bppt.go.id/attachments/article/27/Lakip Inspektorat... · bekerjasama dengan Inspektorat ... harus mampu merespon berbagai permasalahanan dan perubahan

Documents