Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Kisah Sukses Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komunitas Pemenang AMPL Award

Inovasi PembangunanAir Minum dan Sanitasidi IndonesiaPembelajaran dari Kisah SuksesPemerintah Kabupaten/Kota dan KomunitasPemenang AMPL Award

3Daftar Singkatan

Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia

Inovasi PembangunanAir Minum dan Sanitasidi Indonesia

Pembelajaran dari Kisah SuksesPemerintah Kabupaten/Kota dan KomunitasPemenang AMPL Award

i

ii

Diterbitkan OlehKelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

(Pokja AMPL) bekerjasama dengan WASPOLA Facility

Penanggung JawabNugroho Tri Utomo

(Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas)

RedakturOswar Mungkasa, Eko Wiji Purwanto

EditorMaraita Listyasari, Yudi Wijanarko

Tata Letak dan Desain GrafisAsep Muhaemin, Darajat Mulyanto

Staf ProduksiNur Aini, Almuzammil Putra, Iswanto, Agus Syuhada

Penulis dan FotoNur Aisyah Nasution, Aldy Mardikanto, Nissa Cita, Darajat Mulyanto,

Louise Desrainy, Adhitya Wirayasa, Rozi Kurnia, Cheerli, Nur Apriatman, Alma Arief, Dyota Condrorini, Herry Widjanarko, Wiwit

Heris, Hendra Murtidjaja, Adam Dwi, Arie Yudhistira, Nury Sybli, Arie Yudhistira

Kontributor Data Udin Hianggio (Walikota Tarakan), Irwan Yuwanda (Dinkes Tarakan), Kartiko Edhy dan Iwan

(Bappeda Tarakan), Sonya Wijayanti (DKPP Tarakan), Niken Setyawati dan Heri Suswanto (Dinas PU Tulungagung), Agus Priyanto (Dinkes Tulungagung), Sukarno (HIPPAM Sumbersongo), Pan Budi Marwoto (BKP Bangka), Irzoni (Bappeda Bangka), Anggia Murni dan Susilawati (Dinkes Bangka), Petrus Sukrislisbagyo (Kominfo Setda Bangka), Sakban Siregar (HIPPAM Aloe Pochiek), Bachtiar

Ismail (Bappeda Kota Malang), Jemianto (PDAM Kota Malang), Enny Sekar Rengganingati dan Karbi (Dinkes Kota Malang)

iii

Foto

iv

Pembangunan air minum dan sanitasi telah berlangsung lama, dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas masyarakat. Sepanjang perjalanannya banyak pembelajaran dan praktik terbaik yang dapat diambil. Salah satu upaya untuk mengapresiasi pihak-pihak yang telah melaksanakan pembangunan air minum dan sanitasi adalah dengan menyelenggarakan suatu kompetisi dalam bentuk AMPL Award pada tahun 2011.

Dari kompetisi tersebut kemudian terpilih 6 Kabupaten/kota dan 5 komunitas yang dinilai berhasil dalam melaksanakan pembangunan AMPL, dilihat dari berbagai bidang. Agar hal-hal yang telah dilakukan oleh para pemenang AMPL Award dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi pihak lain, Pokja AMPL Nasional mencoba merekam dan mengulas kembali kisah-kisah keberhasilan dengan segala tantangan yang dihadapi oleh para pemenang AMPL Award.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menambah pengetahuan dan inspirasi pembaca, serta memberi manfaat bagi peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia

Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas

Nugroho Tri Utomo

Kata Pengantar

v

Foto

vi

Daftar IsiKata Pengantar ............................................................................................................................................... vDaftar Isi .......................................................................................................................................................... vii

Bagian 1 Pendahuluan .................................................................................................. 1Bagian 2 Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Air Minum dan Sanitasi ................................................................................................... 17

Bab 1 Memperbaiki Wajah Kota Tarakan melalui Peraturan Daerah ..................................... 19Bab 2 Regulasi Menjaga Kelangsungan Layanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Bima ........................................................................................................................... 41Bab 3 Tiga Pilar Keberhasilan Program STBM di Kabupaten Sumedang .............................. 61Bab 4 Komitmen Kabupaten Malang untuk Inisiasi dan Inovasi Sanitasi ............................ 83Bab 5 Revolusi Data dari Kabupaten Bangka ............................................................................... 103Bab 6 Layanan Zona Air Minum Prima Kota Malang ................................................................. 127

Bagian 3 Peran Komunitas dalam Pembangunan Air Minum dan Sanitasi ........... 145

Bab 7 HIPPAM Wambuloli, Buton : Dana dari Warga, Air untuk Semua ............................... 147Bab 8 HIPPAM Sumbermaron, Malang : Bangkit dari Keterpurukan dengan Mikrohidro ................................................................................................................... 169Bab 9 HIPPAM Cibodas, Bandung Barat : Menjaga Alam, Menjaga Kehidupan ................. 191Bab 10 HIPPAM Sumbersongo, Tulungagung : Dari Layanan Air Bersih hingga Kebangkitan Ekonomi Warga ................................................................................................ 213 Bab 11 HIPPAM Mata Le Aloe Poechiek, Aceh Besar : Sentuhan Perempuan dalam Perkumpulan Mata le Alue Poechik ..................................................................................... 233

Bagian 4 Penutup ..................................................................................................... 255

Daftar Singkatan ....................................................................................................................................... 258

vii

viii

Bagian 1 Pendahuluan

1

2

Bagian 1 Pendahuluan 3


Award Inisiatif Pembangunan AMPL Terbaik ini pertama kali dilaksanakan dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) tahun 2011. Award ini juga dimaksudkan untuk memotret perkembangan sektor AMPL setelah 8 (delapan) tahun Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarkat diluncurkan. Kompetisi ini lebih dilakukan dalam upaya memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya inisiatif AMPL dan bukan dimaksudkan untuk mengukur kinerja AMPL secara menyeluruh

Gebrakan AMPL Kompetisi Inisiatif Terbaik

Pembangunan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) di Indonesia hingga saat ini belum ideal. Namun bukan berarti hal itu tidak mungkin dicapai. Sejumlah Kabupaten/Kota dan Komunitas melakukan beberapa inisiatif terobosan AMPL yang bisa menjadi bahan pembelajaran.

Bagian 1 Pendahuluan4


Otonomi daerah memberikan mandat bahwa salah satu urusan wajib pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi). Namun kondisi yang ada masih jauh panggang dari api. Untuk kewenangan yang satu ini sebagian besar pemerintah kabupaten/kota masih banyak yang menyepelekannya. Mereka jarang menjadikan AMPL sebagai prioritas pembangunan daerah. Salah satu buktinya, terlihat dari rendahnya anggaran pembiayaan AMPL yang masih dibawah 2 % dari rata-rata APBD di daerah (dari hasil Studi World Bank tahun 2005).



Hal tersebut di atas tentunya menjadi kontradiktif apabila dikaitkan dengan RPJMN (2010-2014) yang menargetkan 70% penduduk Indonesia terlayani air minum dan sanitasi. Pemenuhan layanan air minum dan sanitasi dasar juga merupakan salah satu target MDG dengan komitmen pemerintah Indonesia “akan mengurangi setengah proporsi penduduk yang tidak mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi dasar yang berkelanjutan pada tahun 2015”.



Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong komitmen pemerintah daerah, sekaligus mengembangkan inisiatif dan inovasi yang layak. Di antaranya adalah dengan pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di tingkat Pusat. Hal itu kemudian diikuti dengan pembentukan di 33 provinsi dan lebih dari 200 Pokja AMPL di Kabupaten/Kota. Pokja AMPL merupakan wadah koordinasi dan sinergi dari lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Bappenas di tingkat pusat, dengan agenda penting yaitu mengarusutamakan sektor AMPL dalam agenda pembangunan. Berbagai program di sektor AMPL yang dikawal kelembagaan adhoc seperti Pokja AMPL menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Termasuk juga inisiasi berbagai program yang berbasis masyarakat.



Gebrakan AMPL melalui Kompetisi Penghargaan Inisiatif AMPL untuk Kabupaten/Kota dan untuk Komunitas Pengelola Sarana Air Minum di tingkat masyarakat adalah salah satu pemicu untuk peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi. Award ini diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) didukung oleh WASPOLA (Water Supply and Sanitation Policy and Action Planning) Facility yang didanai oleh AusAID (The Australia Agency for International Development) dan Pemerintah Indonesia.



Sebelas penghargaan telah diberikan kepada kabupaten/kota dan komunitas/pengelola air minum mandiri yang telah memberikan kontribusi penting dalam upaya pemenuhan akses dan layanan air minum dan sanitasi di daerahnya.

Hal menarik dari kompetisi ini adalah ditemukannya beberapa inovasi dan terobosan yang unik dari berbagai kabupaten/kota yang pantas diangkat sebagai pembelajaran keberlanjutan AMPL. Temuan lainnya adalah adanya konsistensi pembangunan AMPL di daerah yang sangat ditentukan oleh kekuatan dan komitmen dari Pokja AMPL dalam mengawal proses. Sedangkan dari sisi komunitas, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat mampu membiayai dan mengelola secara profesional pelayanan air minum. Artinya masyarakat mampu untuk mengelola secara mandiri.

Penghargaan untuk kategori kabupaten/kota terbaik, ditinjau berdasarkan kriteria penilaian yaitu (i) yang meliputi perencanaan yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), termasuk upayanya dalam menyinergikan rencana pembangunan sektor AMPL, (ii) kelembagaan koordinasi lintas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta memiliki regulasi yang jelas, (iii) pembiayaan pembangunan AMPL dengan kecenderungan meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk meningkatnya proporsi yang berasal dari APBD, (iv) mengoptimalkan pelibatan peran perempuan dan masyarakat, (v) penerapan teknologi yang tepat guna dan inovasi di bidang AMPL serta (vi) adanya monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara rutin dengan pelibatan masyarakat dan stakeholder, termasuk dalam hal ini pengelolaan data terkelola dengan baik.



Kabupaten Malang menerima penghargaan inisiatif terbaik untuk pengembangan teknologi sanitasi. Sampai tahun 2011, angka cakupan layanannya untuk air minum 42% dan 72% untuk sanitasi. Diantara inovasi unggulannya yaitu pengelolaan sampah pada sumbernya (inovasi multy drum composter), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu – Reduce, Reuse dan Recycle (TPST – 3R) berbasis masyarakat. TPA Sampahnya juga dikemas sebagai Wisata Edukasi, selain ada pula Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat. Inovasi paling menonjol dari Kabupaten Malang yaitu penerapan teknologi energi alternatif untuk mendapatkan energi listrik microhydro, dan mampu mengintegrasikan dengan kegiatan pelayanan kesehatan dasar.



Kabupaten Bima menerima penghargaan inisiatif terbaik untuk regulasi di bidang AMPL. Kabupaten ini memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Perda ini menempatkan masyarakat sebagai peran utama dan menjamin pembangunan AMPL berkelanjutan. Keunggulan Kabupaten Bima ini terutama dari proses penyusunan Perda yang partisipatif. Dilakukan melalui serangkaian pertemuan koordinasi dan konsultasi publik. Forum uji publik dihadiri unsur Pokja, LSM terkait, Perguruan Tinggi, Pers, tokoh masyarakat, perwakilan Kelompok Pengelola sarana AMPL (KPP), perwakilan camat dan kepala desa.



Kota Tarakan menerima penghargaan inisiatif terbaik bidang kelembagaan dan regulasi Kesehatan Lingkungan. Sampai tahun 2011, angka cakupan layanannya 64% untuk air minum dan 73% untuk sanitasi. Keunggulan Tarakan dalam pelembagaan terutama karena Perencanaan AMPL sejak awal termuat dalam RPJMD. Sasaran, kebijakan, dan program sesuai RPJMD diformulasikan ke dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sampai tahun 2014. Kemudian secara operasional dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Badan Lingkungan Hidup Daerah dengan target terukur. Untuk partisipasi warga, tidak kurang dari 32 Badan Keswadayaan Masyarakat terlibat dalam menjaring aspirasi dan implementasi.



Kabupaten Bangka menerima penghargaan inisiatif terbaik untuk monitoring dan evaluasi serta kesetaraan gender. Keunggulan kota ini tampak dari sistem perencanaan pembangunan AMPL yang terencana dan didukung data akurat. Kota Bangka telah memiliki SIM (Sistem Informasi Managemen) data AMPL yang dapat diperbaharui setiap saat. Berdasarkan data inilah dilakukan benchmarking dan pembangunan dapat tepat sasaran. Kelebihan lain Kota Bangka yaitu setiap program selalu mengacu atau didasarkan pada pendekatan Pengarusutamaan Jender (Gender Mainstreaming).



Kota Malang menerima penghargaan inisiatif terbaik untuk kelembagaan dan inovasi di bidang air minum. Sampai tahun 2011, angka cakupan layanan air minum mencapai 74% dan 60% untuk sanitasi. Keunggulan Kota Malang terletak pada koordinasi kelembagaan dan pelayanan Zona Air Minum Prima (ZAMP). Koordinasi kelembagaan dan pelayanan air minum dipayungi Perda terkait AMPL 13 buah, Peraturan Walikota (Perwali) 5 buah dan Surat Keputusan (SK) Pokja Sanitasi tahun 2011. Melalui ZAMP, Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Malang juga mengklaim layanan air minum pada beberapa zona dinyatakan bebas bakteri sehingga layak minum.



Kabupaten Sumedang menerima penghargaan terbaik untuk sinergi Sanitasi Total Terbasis Masyarakat (STBM). Untuk memicu kesadaran warga akan pentingnya sanitasi, Sumedang menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 113/2009. Substansinya memberikan penekanan bahwa Sumedang Puseur Budaya Sunda untuk memperkuat pelaksanaan STBM di lapangan. Sebagai Puseur artinya pusat budaya sunda warga Sumedang selayaknya menjunjung nilai budaya yang cinta kebersihan dan hidup sehat. Identitas bersih dan sehat diyakini sejak lama menjadi nilai keseharian rakyat Sunda yang berpusat di Sumedang. Tradisi budaya lain yang mendukung STBM di kabupaten Sumedang antara lain longser STBM dari desa Cibungur, Rancakalong, Tarawangsa. Terbukti sejak 2006 sampai 2011 capaian Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Sumedang melonjak tajam.



HImpunan Penduduk Pemakai Air MInum (HIPPAM) Sumber Songo, Kabupaten Tulung Agung, mendapatkan predikat terbaik untuk inisiatif pengelolaan dan perluasan cakupan layanan. Perluasan layanan mencapai 3.344 Sambungan Rumah (SR) atau 27.000 jiwa dan mampu menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif.

BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi) Cibodas, Kabupaten Bandung Barat dinilai bagus dalam perencanaan, kelembagaan dan pengelolaan kelembagaan berusia 24 tahun, mampu mengembangkan keberlanjutan dan memperluas layanan lintas desa dan telah banyak memberikan kontribusi pendapatan desa.

Sebanyak 5 (lima) komunitas/pengelola air minum di tingkat masyarakat sebagai penerima Penghargaan Inisiatif Pembangunan AMPL Terbaik tahun 2011. Keempat komunitas/pengelola air minum mandiri tersebut telah memenuhi kategori inisiatif proyek kemitraan dengan pemerintah maupun proyek terkait AMPL, dan satu komunitas memenuhi kategori sebagai inisiatif community self finance terbaik.

1

2



Masih di wilayah Provinsi Jawa Timur BPSABS Sumber Maron, Kabupaten Malang adalah contoh terbaik teknologi energi alternatif microhydro dan integrasi program kegiatan pelayanan kesehatan dasar.

BPSABS Wambuloli Bone Warambe Kabupaten Buton mendapatkan penghargaan khusus inisiatif community self financing (CSF) Penghargaan ini diberikan khusus daerah terpencil dan miskin yang mampu swadaya dan swakelola

Perkumpulan Mata Ae Aloe Poechiek, Kabupaten Aceh Besar menarik perhatian dewan juri dalam hal penerapan kesetaraan gender untuk pengelolaan sarana dan mampu pendanaan subsidi silang.

3

5

4

Melalui buku ini, Anda akan mendapat pembelajaran luar biasa dari para pemenang yang diuraikan secara menarik oleh tim penulis buku AMPL Award. Selamat membaca, semoga memberikan inspirasi dan memicu kita semua untuk kearah perubahan AMPL yang lebih baik.

Bagian 2 Upaya pemerintah daerahdalam pembangunanair minum dan sanitasi

17

1818

19Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi


Bab 1 Memperbaiki Wajah Kota Tarakan Melalui Peraturan Daerah

Dalam peta kabupaten/kota di Indonesia yang memberi perhatian pada pembangunan sektor AMPL, Kota Tarakan menampakkan dirinya dengan tegas. Sebuah Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan telah dimiliki dan dimplementasikan. Derajat kesehatan warga meningkat, wajah kota pun tertata

20 Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi


Letak geografis Kota Tarakan sangat strategis. Kota pulau ini menjadi wilayah transit perdagangan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Posisinya yang strategis menempatkannya sebagai salah satu kota terdepan di Indonesia. Kota Tarakan juga kaya akan sumber daya minyak bumi dan gas, sehingga tak mengherankan banyak kabupaten di sekitarnya bergantung padanya.

Areal pusat perbelanjaan. Ikon terbaru Kota Tarakan

Tak hanya jalan dan sekolah, sudut-sudut pelabuhan di Kota Tarakan dijaga kebersihannya



Namun posisi dan peran strategis itu tidak diimbangi dengan sarana air minum dan sanitasi, terutama sarana persampahan yang layak. Hal itu berakibat pada menurunnya derajat kesehatan warga dan buruknya wajah kota karena sampah yang tak terolah. Hal itulah yang melatari Kota Tarakan menyusun Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kesehatan Lingkungan. Tak hanya sekedar menyusun, peraturan yang sangat komprehensif terkait dengan lingkungan ini juga diimplementasikan dengan baik melalui penegakan hukum yang juga tegas.

Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan Tarakan



Hasilnya dapat dilihat, Kota Tarakan menjadi salah satu kota yang memiliki lingkungan bersih dan teratur. Derajat kesehatan warga pun meningkat. Akhirnya, berbagai penghargaan pun berhasil diraih, termasuk AMPL Award.

Kondisi jalan Kota Tarakan. Bersih, indah dan bebas sampah

Pantai Amal yang menjadi kebanggaan Kota Tarakan



Kondisi air minum dan sanitasi di Kota Tarakan sungguh ironis dengan kekayaan sumber minyak bumi dan gas yang dimiliki. Kondisi sumber air minum di sana sangat minim. Mayoritas warga di sana sampai saat ini masih bergantung pada air hujan sebagai sumber air minum. Posisi Kota Tarakan di pulau yang relatif kecil juga menyebabkan sulitnya memperoleh sumber air bersih dari mata air. Hampir di setiap rumah, terutama di kawasan pinggir perkotaan, memiliki tempat Penampungan Air Hujan (PAH) yang tersambung langsung dari talang di atap rumah.

Kondisi Air Minum dan Sanitasi Tidak Mendukung

Gambaran nyata menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air di Kota Tarakan



Sumber air PDAM pun berasal dari air hujan yang ditampung di beberapa embung. Kondisi ini menyebabkan cakupan pelayanan PDAM Kota Tarakan sampai saat ini baru mencapai 47,5 persen. Sesungguhnya Kota Tarakan dibelah oleh 24 sungai, namun hanya 4 sungai yang sampai saat ini dimanfaatkan sebagai air baku PDAM. Keempat sungai itu adalah Sungai Kampung Bugis, Sungai Persemaian, Sungai Binalatung dan Sungai Semunti. Meski memiliki sumber air permukaan, namun PDAM masih kekurangan sumber air baku. Hal ini karena kapasitas sungai yang relatif kecil, dan banyak sungai yang tidak menjamin kontinuitas ketersediaan air. Kapasitas air baku yang kecil semakin diperparah dengan beberapa parameter kualitasnya melebihi ambang batas. Salah satunya adalah teridentifikasinya bakteri E. Coli dalam air. Rendahnya kualitas dan kuantitas air sungai sebagai sumber air baku menunjukkan bahwa sungai yang ada tidak dapat dijadikan tulang punggung sumber air baku di Tarakan.

Drainase yang melewati jalan-jalan desa



Selain air, keterbatasan juga dihadapi dalam pengelolaan sampah. Data terakhir dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman mencatat bahwa timbulan sampah yang muncul setiap harinya mencapai 63,43 ton per hari. Dari jumlah tersebut, jumlah yang terangkut baru mencapai 47 ton per hari. Dengan demikian masih ada lebih dari 16 ton sampah yang diolah oleh masyarakat sendiri setiap harinya. Tingginya timbunan sampah tanpa ada penanganan yang berarti tentu akan berdampak pada kesehatan lingkungan masyarakat.

Timbunan sampah di Kota Tarakan



Berbagai keterbatasan tersebut membuat pemerintah menyadari pentingnya pengaturan lingkungan, salah satunya melalui Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan. Inisiatif awal dilakukan tahun 2006 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Namun pada awalnya poin-poin yang diatur hanya hal-hal yang terkait dengan makanan dan minuman, dengan nama Peraturan Higiene, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. Karena dirasa terlalu sempit, pokok peraturan pun diperluas dengan penambahan hal-hal terkait kualitas udara, pengelolaan sampah, dan lingkungan permukiman.

Solusi Melalui Regulasi

Perilaku hidup bersih dan sehat ditegakkan di sekolah, seperti halnya di SMP Negeri 1 Tarakan



Proses penyusunan regulasi itu pun dimulai. Mekanisme penyusunan Perda Kesehatan Lingkungan dimulai dengan identifikasi permasalahan. Kerjasama dengan Universitas Borneo pun dijalin untuk dapat menonjolkan landasan teori dan fakta-fakta yang berkembang di Kota Tarakan. Hal ini bertujuan memperkuat advokasi ke berbagai pihak, terutama legislatif. Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi secara ilmiah, seluruh pemangku kepentingan sadar bahwa urusan kesehatan lingkungan di Kota Tarakan membutuhkan penanganan segera.

Pemaparan Perda Kesehatan Lingkungan Kota Tarakan



Penyusunan Perda Kesling ini berlangsung panjang dan lama serta penuh liku. Perjalanannya mencapai waktu lima tahun! Perda yang diinisiasi sejak tahun 2006 itu baru disahkan tahun 2011. Panjangnya masa penyusunan itu dilandasi sebab internal Dinas Kesehatan yang menjadi pengusul Perda tersebut. Ketika itu Dinas Kesehatan masih menitikberatkan diri pada persiapan penilaian standar kualitas kinerja pada tahun 2009. Hal inilah yang membuat proses penyusunan Perda terkendala. Namun pergeseran prioritas ini ternyata berbuah baik. Dinas Kesehatan Kota Tarakan pada akhirnya memperoleh ISO 9001-2008 yang menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik lagi, termasuk dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah (Raperda) hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kesehatan Lingkungan (Perda Kesling).

“Perda Kesehatan Lingkungan Kota Tarakan menitikberatkan pada 8 (delapan) pokok sasaran, yaitu pengelolaan makanan, pengawasan kualitas air, depot air minum, kualitas udara dan kebisingan, pestisida, pengelolaan sampah, lingkungan permukiman, dan lingkungan tempat umum,” ujar Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Irwan Yuwanda.

“Perda Kesehatan Lingkungan Kota Tarakan menitikberatkan pada 8 (delapan) pokok sasaran, yaitu pengelolaan makanan, pengawasan kualitas air, depot air minum, kualitas udara dan kebisingan, pestisida, pengelolaan sampah, lingkungan permukiman, dan lingkungan tempat umum,”



Upaya penataan lingkungan dan peningkatan kesehatan masyarakat di Kota Tarakan tidak berhenti pada penyusunan regulasi. Tahap berikutnya adalah implementasi dan penegakan hukumnya. Di sisi ini, Kota Tarakan mengedepankan penegakan hukum, misalnya tentang pengaturan pembuangan sampah. Sesuai Perda Kesling, masyarakat dilarang membuang sampah di luar jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan, yaitu pukul 17.00-20.00 di Tempat Pengolahan Sementara (TPS) dan diangkut oleh petugas ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) pada pukul 21.00-04.00.

Perbaikan Sarana Air Minum dan Sanitasi



Apabila hal itu dilanggar, Pemerintah tidak segan-segan memberikan sanksi. Namun di sisi lain pemerintah juga memberikan solusi atas hal ini. Untuk mengurangi sampah terbuang, masyarakat dianjurkan untuk melakukan upaya 3R, pengomposan, pengemasan sampah secara rapi, dan tidak membakar sampah. Di samping itu juga diluncurkan Program Tabungan Lingkungan atau Taling. Program yang serupa dengan Bank Sampah di tempat lain ini lebih menyasar ke sekolah-sekolah sejak bulan Februari 2012. Sampai dengan bulan Agustus, 27 sekolah telah melaksanakan program ini.

Wujud nyata perilaku hidup bersih dan sehat siswa SMP Negeri 1 Kota Tarakan



Program Taling telah memberi dampak positif baik bagi masyarakat atau siswa maupun secara umum pada kondisi kesehatan lingkungan di Kota Tarakan. Dampak yang terjadi pada siswa

misalnya adanya perubahan pola pikir siswa terhadap sampah. Perubahan pola pikir ini membuat siswa memahami bahwa sampah sebenarnya memiliki nilai yang dapat diuangkan. Antusiasme siswa dalam pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa program ini cukup realistis dan dapat dilaksanakan di seluruh tingkatan. Untuk mendukung keberlanjutan program, sinergi dengan Dinas Pendidikan juga dilakukan, salah satunya adalah dengan memasukkan program Taling menjadi salah satu muatan lokal pendidikan lingkungan hidup.

Spanduk Program Tabungan Lingkungan di SMP Negeri 1 Tarakan

Sebagian tabungan sampah yang sudah dikumpulkan



Di sisi lain, masyarakat terbantu dalam hal edukasi lingkungan hidup. Adanya Taling memberikan nuansa lain dalam lingkungan masyarakat yang sebelumnya juga telah menerapkan program Green and Clean. Program ini juga secara efektif mengurangi sampah non-organik yang dibuang sampai mencapai 3,2 persen per 1 harinya. Hal ini

menunjukkan bahwa program Taling memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pengelolaan sampah anorganik di Kota Tarakan.Program Taling ke depan akan diwajibkan untuk seluruh sekolah dan kantor, baik negeri maupun swasta. Selain itu, pengembangan juga akan dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Mandiri.

Jenis-jenis sampah yang bisa kumpulkan

Sampah-sampah yang telah berhasil dipilah



Masih terkait dengan perbaikan pengelolaan sub sektor persampahan, Pemerintah Kota Tarakan menelurkan program pembuatan kompos (composting). Untuk menyukseskan program itu, Pemerintah kota Tarakan membangun sejumlah Depo Sampah untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Sampai saat ini terdapat 5 unit depo yang tersebar di Kelurahan Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Karang Anyar Pantai, Juwata Laut, dan Mamburungan. Rata-rata setiap depo mampu mengelola sampah sebanyak 100 kilogram setiap harinya. Pemerintah Kota Tarakan menargetkan mereduksi sampah organik hingga 20 persen pada tahun 2020.

Kelompok masyarakat pendukung Tabungan Lingkungan



Depo Sampah dikelola secara swadaya oleh masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sosialisasi dan upaya pemberdayaan masyarakat memakan waktu yang tidak sebentar. Setidaknya pemerintah membutuhkan waktu hingga 2 tahun menggunakan prinsip “safari gotong royong” untuk melakukan sosialisasi tersebut. Hasil kompos itu selain dijual kepada masyarakat, juga dibeli beberapa perusahaan swasta melalui program Corporate Social Rersponsibility (CSR). Salah satu perusahaan yang aktif memanfaatkan kompos itu adalah Medco. Perusahaan yang bergerak di bidang minyak ini memiliki program penghijauan dan reklamasi lahan bekas penambangan.

Area pengomposan di salah satu depo sampah Kota Tarakan

Pupuk kompos organik hasil pengolahan sampah Kota Tarakan



Berkaitan dengan minimnya sarana dan layanan air minum, Pemerintah kota Tarakan telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan itu. Upaya tersebut antara lain dengan mengupayakan pemanfaatan sumber air tanah dan perbaikan embung. Pengambilan air tanah di Kota Tarakan melalui pengeboran telah cukup intensif dilakukan baik melalui pengeboran dangkal (< 40 m) maupun pengeboran dalam (>40 m). Di Kota Tarakan tercatat tidak kurang 26 buah sumur bor dalam dan lebih dari 80 buah sumur bor dangkal.

Tabel Inventarisasi Sungai Kota Tarakan



Selain itu, kebutuhan air bersih di Kota Tarakan pada tahun 2010 juga disuplai dari embung yang kemudian dikelola oleh PDAM Tarakan. Jumlah embung saat ini sebanyak 2 buah yaitu Embung Persemaian dengan kapasitas 95 ribu meter kubik danEmbung Binalatung dengan kapasitas 472 ribu meter kubik. Daya tampung embung yang cukup besar ditambah dengan curah hujan yang tinggi hingga mencapai 4.000 mm/tahun diperkirakan cukup untuk menampung air sampai tahun 2025. Meskipun demikian, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan Embung Bengawan dengan kapasitas 174 ribu meter kubik. Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Tarakan dengan Bulungan juga akan dimanfaatkan untuk menyambung pipa suplai air minum dari daratan utama Kalimantan.

Embung Persemaian, salah satu dari dua embung yang dikelola oleh PDAM Tarakan



Melihat pergerakan pembangunan sektor AMPL di Kota Tarakan, berbagai pihak memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan. Di samping AMPL Award, salah satu yang terbaru adalah penghargaan Pilot City Award for Excellence dari Democratic Local Governance in South East Asia (DELGOSEA). Penghargaan ini dianugerahkan di Bangkok, pada bulan Agustus 2012. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan juga terus diraihnya berkat komunitas Forum Kota Sehat (Forkohat).

Apresiasi dan Penghargaan

Sumber : www.delgosea.eu



Menyikapi hal itu, Walikota Tarakan, Udin Hianggio mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan bukan semata-mata hanya untuk meraih penghargaan. Pihaknya yakin, penghargaan akan datang dengan sendirinya jika kita serius memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, terutama di bidang air minum dan sanitasi. Oleh karena itu, Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan selalu memberikan dukungan dan dorongan terhadap berbagai ide pembangunan AMPL yang muncul. Hal ini dirasa sangat penting, mengingat AMPL berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Termasuk dukungan penuh untuk program Tabungan Lingkungan (Taling).Udin Hianggio, Walikota Tarakan



Sekali lagi, Kota Tarakan telah membuktikan, bahwa kerja keras dan semangat melayani warga akan menemukan muaranya. Kesehatan lingkungan terjaga, kesehatan warga pun meningkat. Bermula dari regulasi, perbaikan sarana air minum dan sanitasi terus diperbaiki.

...pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan bukan semata-mata hanya untuk meraih penghargaan....

Pertemuan Tim Penyusun Buku AMPL Award dengan Walikota Tarakan, Udin Hianggio

Pemaparan program-program kesehatan lingkungan Kota Tarakan

40



Bab 2 Regulasi Menjaga Kelangsungan Layanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Bima

Di Indonesia, belum banyak daerah yang berperhatian pada sektor sanitasi. Minimnya dukungan kebijakan maupun pendanaan adalah buktinya. Oleh karenanya, apa yang telah dilakukan Kabupaten Bima adalah sebuah lompatan besar dan bersejarah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima telah memiliki Peraturan Daerah tentang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Perda AMPL)



Lahirnya Perda AMPL di Kabupaten Bima didasari keinginan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi di sana. Data tahun 2011 menyebutkan, capaian akses masyarakat terhadap air minum mencapai 62,56%. Sedangkan akses sanitasi sebesar 54,52%. Agar angka capaian itu bisa ditingkatkan dan bisa mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, Kelompok Kerja (Pokja AMPL) Kabupaten Bima menyimpulkan perlunya keberlanjutan program dan layanan sektor AMPL. Untuk menjaganya, ketersediaan sebuah regulasi di bidang AMPL menjadi kebutuhan.



Titik penting Peraturan Daerah (Perda) AMPL Kabupaten Bima, terletak pada peran utama masyarakat dalam pembangunan AMPL. Perda juga menekankan keberlanjutan pembangunan AMPL dan pentingnya pengelolaan paska pembangunan. Di samping itu, selama ini pembangunan AMPL cenderung bersifat sektoral. Pembangunan AMPL belum memperhatikan prinsip-prinsip untuk menjamin keberlanjutan. Di sisi lain, AMPL belum menjadi isu utama dalam prioritas pembangunan daerah dan masyarakat belum berperan maksimal.

Demikian halnya dengan isu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum terintegrasi dalam sistem pendidikan sekolah tingkat dasar. Selain itu, sinergitas peran pemerintah kabupaten dan kecamatan belum maksimal dalam pengeloaan AMPL. Hal penting lain adalah upaya percepatan pencapaian target RPJMD, RPJMN, dan MDG’s. Titik-titik krusial Perda itu dirumuskan dan disusun oleh Pokja AMPL sebagai penggagas utama. Di samping peran penting Komisi II DPRD Kabupaten Bima dan fasilitasi UNICEF (United Nations Children’s Fund) dan WASPOLA Facility.

Proses Penyusunan Perda



Sebelum Perda disusun dan disahkan, Pokja AMPL mendapatkan gambaran yang mengejutkan ketika memetakan persoalan AMPL di Kabupaten Bima. Ditemukan fakta bahwa belum adanya upaya keberlanjutan program di setiap sarana yang telah terbangun. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengancam pembangunan AMPL ke depan. Oleh karenanya, Pokja melakukan kajian evaluasi, yang akhirnya merumuskan perlunya regulasi bidang AMPL.

Rumusan perlunya sebuah regulasi di bidang AMPL terus dibahas dalam berbagai kesempatan. Hal itu menjadi isu sentral dalam Lokakarya Exit Strategi WSLIC2 (Second Water and Sanitation for Low Income Communities) tanggal 20-22 September 2010. Lokakarya menghasilkan beberapa hal penting yaitu. Pertama, pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyediaan sarana air dan sanitasi tingkat masyarakat. Kedua, pentingnya memperkuat Pokja AMPL sebagai lembaga adhoc yang membantu

... Ditemukan fakta bahwa belum adanya upaya berkelanjutan program di setiap sarana yang telah terbangun. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengancam pembangunan AMPL ke depan .... Rumusan perlunya sebuah regulasi di bidang AMPL terus dibahas dalam berbagai kesempatan.



dan mengoordinasikan SKPD terkait AMPL dalam pelaksanaan pembangunan AMPL di lapangan. Ketiga, pentingnya memperkuat kelembagaan AMPL tingkat kecamatan dan desa, Keempat, pola pembangunan AMPL berbasis masyarakat.

Kebutuhan akan adanya regulasi sektor AMPL makin mengemuka. Sampai pada akhirnya dibentuklah Tim Penyusun Materi Perda. Termasuk di dalamnya Tim Kecil Penyusunan Draft Awal RanPerda AMPL. Anggota tim terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, serta perguruan tinggi yang diwakili oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bima.

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Muhammad Farid



Sebuah proses pun dimulai. Pendeskripsian latar belakang dan rasional penyusunan Perda AMPL, serta uraian mengenai substansi materi Perda AMPL ditelaah oleh berbagai pihak. Konsultasi dan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah juga dilakukan. Hal itu untuk mendapatkan masukan mengenai proses penyiapan Perda dan materi substansi yang akan diusulkan. Untuk memberikan justifikasi kepada rancangan Perda yang telah disusun, diperlukan kajian akademis sehingga regulasi yang lahir dapat dipertanggung jawabkan.

Pembersihan WC di SDN II Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang melibatkan para siswa



Dalam berbagai forum pembahasan, disepakati bahwa nantinya Perda AMPL akan mengatur bagaimana pengelolaan air minum dan lingkungan yang baik. Proses pengawasan dari pemerintah, termasuk mengatur tentang sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran tentang semua hal yang berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan. Diskusi dan masukan berbagai pihak kemudian dikembangkan menjadi Rancangan Perda AMPL. Raperda itu dibahas melalui berbagai pertemuan yang dihadiri unsur Pokja AMPL, SKPD terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta tokoh masyarakat.

Pembahasan rancangan Ranperda menjadi Ranperda dan akhirnya menjadi Perda berjalan panjang. Serangkaian diskusi, lokakarya hingga konsultasi dilakukan dengan berbagai pihak. Pembahasan rancangan Ranperda pertama kali berlangsung tanggal 12 November 2010. Setelah pertemuan itu, masih dilakukan sedikitnya lima kali pembahasan hingga akhirnya menjadi Ranperda untuk diserahkan kepada DPRD. Sebelum diserahkan ke DPRD dilakukan Konsultasi Publik yang melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bima.

Rancangan Perda sebagai hasil dari Konsultasi Publik secara substansial mengatur tentang pengelolaan air harus berwawasan lingkungan, pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan keberpihakan pada masyarakat miskin. Di samping juga menempatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, perlunya akuntabilitas program pembangunan, peran serta masyarakat serta penerapan prinsip nilai budaya setempat.



Proses perbaikan naskah akademis dan Ranperda AMPL dilakukan secara maraton sejak pertengahan November 2010 sampai 8 Februari 2011. Sebelum dibahas di DPRD, Ranperda AMPL diajukan oleh bagian Hukum Setda untuk masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda), serta mengajukan Ranperda AMPL pada masa sidang pertama tahun 2011.

Ranperda AMPL untuk pertama kali dibahas dalam sidang paripurna I tanggal 23 Februari 2011. Kemudian disahkan menjadi Perda No 7 Tahun 2011 dalam Sidang Paripurna tanggal 30 April 2011. Meskipun proses di DPRD hanya memakan waktu sekitar 2 bulan, namun proses yang terjadi cukup rumit dan melelahkan. Di samping dibahas dalam empat kali sidang paripurna, Ranperda juga dibahas dalam rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus). Pembentukan Pansus Perda AMPL sendiri terjadi pada saat Sidang Paripurna yang ketiga tanggal 3 Maret 2011.

Jadwal sidang sebagai bagian dari proses pengesahan Ranperda menjadi Perda dilakukan dalam empat kali sidang paripurna. Sidang Paripurna Kesatu tanggal 23 Februari 2011 membahas tentang naskah akademis yang disampaikan oleh Bupati. Kemudian Sidang Paripurna Kedua tanggal 1 Maret 2011 beragendakan pertanyaan-pertanyaan fraksi terhadap naskah akademis.



Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi 49

Pada Sidang Paripurna Ketiga tanggal 3 Maret 2011 Bupati menjawab pertanyaan yang diajukan fraksi. Dalam Sidang Paripurna Ketiga ini pula, Ketua DPRD, H Muhdar Arsyad membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas secara khusus Ranperda AMPL. Anggota Pansus ditetapkan 9 orang yang merupakan perwakilan dari Komisi.

Pembahasan oleh Pansus berlangsung mulai 18 Maret hingga 26 April 2011. Selama rentang waktu itu, di samping mengadakan rapat pembahasan Pansus juga melakukan sejumlah kegiatan lain seperti konsultasi kepada Pokja AMPL Nasional pada tanggal 25 Maret 2011. Di samping itu, Pansus juga Studi Banding ke Kabupaten Takalar tanggal 15 April 2011.



Hal yang menjadi sorotan Pansus adalah pasal 8 tentang pengintegrasian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam mata pelajaran umum di sekolah dasar dan menengah. Selain itu, pasal 12 tentang peran pemerintah sebagai fasilitator. Berbagai masukan dari konsultasi ke Pokja AMPL Nasional dan studi banding ke Takalar menjadi bahan penting dalam rapat-rapat lanjutan Pansus dalam finalisasi penyusunan Ranperda AMPL sebelum ditetapkan sebagai Perda dalam Sidang Paripurna tanggal 30 April 2011. Akhirnya, dalam sidang paripurna yang disepakati lewat forum lobi,

Peringatan HCTPS yang dihadiri juga oleh Bupati Bima H Ferry Zulkarnain. ST



Ranperda disahkan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2011. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2011 Perda dituangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 06 Tahun 2011.

Sampai di sini, selesaikah tugas Pokja AMPL mengawal lahirnya regulasi AMPL? Ternyata belum. Pokja masih melakukan pekerjaan lanjutan dengan melakukan penyusunan Perbup AMPL sebagai penjabaran teknis Perda AMPL. Penyusunan dan pembahasan Perbup AMPL dilakukan sejak tanggal 9 hingga 30 Mei 2011. Berbagai pertemuan lanjutan terus dilakukan, hingga diperoleh Rancangan Final Perbup AMPL untuk dimasukkan ke dalam proses legalisasi di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima. Akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2011 tersusunlah Perbup Nomor 14 Tahun 2011, dan dicantumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2011.



Kemajuan dan perbaikan kondisi pembangunan AMPL pasca disahkannya Perda, terjadi di semua lapisan. Baik di tata pemerintahan maupun praktik di lapangan. Di level perencanaan dan program pembangunan, misalnya, Pembangunan AMPL menjadi prioritas Pembangunan Daerah. Hal ini terjadi karena terbangun keterbukaan antara eksekutf dan legislatif melalui emotional aproach. Saat ini usulan sektor AMPL mudah masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Program AMPL juga tidak lagi tumpang tindih, karena Bappeda mulai menerapkan perencanaan AMPL berbasis masyarakat Perkembangan yang signifikan, misalnya terjadi dalam aspek pendanaan sektor AMPL dalam APBD Kabupaten Bima. Dalam tahun 2010 belanja sektor AMPL sebesar Rp. 3.032.597.000. Tahun 2011 naik menjadi Rp. 3.657.713.291. Prosentase pembiayaan AMPL untuk kedua tahun itu diperkirakan sekitar 2% dari belanja publik.

Pembangunan AMPL Paska Pemberlakuan Perda



Pada aspek kelembagaan, posisi Pokja AMPL yang sejak awal mengawal kelahiran Perda AMPL posisinya semakin kuat. Mutasi yang sering terjadi di lingkungan birokrasi tidak mempengaruhi kinerja Pokja. Pasalnya, kemampuan para anggota Pokja baik yang lama maupun baru relatif sama di bidang AMPL. Kemajuan yang terjadi di level pemerintahan adalah program pembangunan AMPL di SKPD/Dinas terkait mendapatkan porsi yang besar. Misalnya saja program dan kegiatan terkait AMPL di Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Dinas Pendidikan dan Olahraga.

Aktivitas warga dalam membangun MCK komunal



Kemajuan juga terjadi di tataran praktis pembangunan yang terimplementasi di lapangan. Hal itu mulai terlihat misalnya saja status ODF yang disandang kecamatan Wawo. Selain itu, telah terbangun sistem air limbah perpipaan di desa Sari Sape. Kemajuan lainnya adalah AMPL menjadi bagian dari Bulan Bakti Gotong Royong, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) memasukkan AMPL sebagai menu program, sedang dibangun TPA sanitary landfill di Keli dan PHBS terintegrasi dalam kurikulum pendidikan kesehatan jasmani.

Kemajuan sektor AMPL yang juga telah terjadi di Bima misalnya, AMPL menjadi indikator Lomba Desa dan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera), Dinas Kesehatan membuat Jamban Percontohan dan aspirasi masyarakat tentang AMPL masuk melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), anggota dewan terlibat mulai di tingkat kecamatan. Di Kecamatan Wawo misalnya, sebagian besar desanya mulai memiliki Perdes (Peraturan Desa) AMPL. Perkembangan menggembirakan lainnya adalah saat ini sudah ada 40 SD (sekolah Dasar) mengikuti Lokakarya Penyusunan Kurikulum tentang AMPL terintegrasi dalam pendidikan kesehatan lingkungan dan keagamaan.

Keberadaan Perda dirasakan juga sangat membantu dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat masyarakat. Perencanaan berlangsung secara bottom up, mulai dari Musrenbang di tingkat desa, forum Musrenbang tingkat Kecamatan. Dalam proses tersebut, SKPD terkait dan anggota DPRD dari Dapil (Daerah Pemilihan) setempat terlibat aktif menjelaskan dan memberi arahan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pembangunan AMPL.



Aspek regulasi pun berkembang ke tingkatan bawah. Paska adanya Perda AMPL, regulasi AMPL di tingkat desa bermunculan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Sebagai contoh Desa Pai Wera dan Sari di Kecamatan Sape dan Kambilo di Wawo telah memiliki Perdes Kebersihan Lingkungan.



Selalu ada tokoh di balik semua kesuksesan. Demikian halnya dengan kelahiran Perda AMPL di Kabupaten Bima, serta pesatnya perkembangan sektor AMPL di sana.

Sebagai produk legislasi, munculnya Perda AMPL tidak dapat dilepaskan dari peran DPRD Kabupaten Bima. Ketua DPRD Drs. H Muhdar Arsyad, Ketua Pansus Harsam, S.E. dan Sekretaris Pansus Ir. Suryadin, bersama-sama berperan mengawal proses penyusunan Perda AMPL, dan selanjutnya mengawal pengajuan dan pembahasan anggaran melalui Banggar DPRD Kabupaten Bima

Selain Legislatif, nama-nama di jajaran Eksekutif juga berperan aktif. Untuk sekedar menyebut beberapa, Amar Ma’ruf S.H., sekarang Kabid Sosbud/Ketua Pokja

Tokoh Dibalik Kesuksesan

Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi56



AMPL, dan H Nasrullah S.Sos., sekarang sebagai Sekretaris Bappeda, serta Iwan Susanto P, S.K.M., M.P.A. sebagai staf, adalah nama-nama yang tidak bisa dilepaskan perannya. Mereka adalah Koordinator Tim Penyusunan Perda AMPL dan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Perda (Perbup). Berkat komitmen serta perjuangan mereka, maka proses pengawalan ditiap tahapan proses penyusunan, sosialisasi serta implementasi lapangan dapat berjalan baik.

Para tokoh di luar Bappeda seperti Tasmin Bukhori S.K.M. sebagai Kabid P2PL Dinkes, Moh. Farid S.Sos. sebagai Kasi Penyehatan Lingkungan, serta Heru Joko Sutiyono, S.K.M. Mereka berperan dalam proses awal penyusunan, pelaksanaan sosialisasi serta implementasi STBM. Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tersebutlah As’ari, S.E. Kasubag Penyusunan Program dan Arsyad HAR, S.pd., M.Pd. Keduanya berperan dalam proses penyusunan, sosialisasi serta implementasi yaitu memfasilitasi/menyiapkan dan melatih para guru SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) di lingkup Kabupaten Bima tentang cara pengintegrasian materi PHBS ke dalam mata pelajaran umum

Para tokoh lain yang berjasa di antaranya Burhan, S.T., Agus Surgawan, Staf Pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Samsurizal, S.Sos., Chairy Chalidiyanto, S.Sos., Wahyu Arif Setiawan S.E., Staf pada Bidang Kelembagaan, Pengembangan Adat dan Sosbud Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya Zulkifli, S.H., M.hum., Kasubag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima. Suryadin, S.S., Kasubag Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah serta Camat Wawo Drs. Muhammad Rum M.si., dan Kapolsek Wawo Yahya Baharudin, S.H., M.Sc. Tidak ketinggalam nama Camat Lambitu Kurniawan, S.E. dan Fasilitator Kelembagaan Pokja AMPL, Buyung Nasution, S.S.



Kelahiran Perda AMPL di Kabupaten Bima memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Banyak nilai-nilai yang dapat dipetik. Di samping tentang semangat dan komitmen kuat pada sektor AMPL, beberapa titik penting yang perlu dijadikan pelajaran misalnya tentang pentingnya advokasi terhadap DPRD untuk dukungan penyusunan Perda. Kesamaan dalam pemahaman dan persepsi yang sama dari pemangku kepentingan akan pentingnya pembangunanya AMPL yang berkelanjutan menjadi faktor utama

Pembelajaran dan Tantangan



Peran Kepala Daerah juga sangat penting. Bupati Bima selalu berbicara tentang pentingnya AMPL dalam setiap kesempatan. Dampak positifnya, pembangunan AMPL menjadi prioritas pembangunan daerah. Setelah terbitnya Perda AMPL, isu AMPL masuk dalam pembahasan prioritas KUA PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran- Program Prioritas Anggaran Sementara) tahun 2011 dan KUA PPAS tahun 2012.

Adapun tantangan yang dihadapi misalnya penyusunan peraturan turunan dari Perda dan Perbup AMPL. Hal ini dilakukan dengan meneruskan inisiasi penyusunan Perdes secara lebih luas di Kabupaten Bima, sehingga ada kewajiban bagi desa untuk menyusun Peraturan Desa. Tantangan lain adalah melakukan sosialisasi peraturan di seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat dengan mempromosikan isi Perda dan Perbup AMPL. Implementasi kaidah Perda dan Perbup AMPL terutama tentang norma yang terkait perubahan perilaku masyrakat, dan penerapan sanksi hukum dimulai dengan penerapan sanksi sosial.

Acara Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi PPSP Kabupaten BimaFoto :www.ntbterkini.com



Tantangan lain yang disadari oleh Pokja AMPL adalah terdapat 10 agenda dalam Perda dan Perbup AMPL yang menunjuk Pokja AMPL dan jajaran SKPD terkait untuk segera menyusun pedoman pelaksanaannya agar dapat implementatif di lapangan. Selain itu, dalam tataran pengelolaan Data AMPL diperlukan upaya untuk menyepakati bersama definisi operasional dan tata cara penghitungannya, sehingga diperoleh data akurat untuk perencanaan.

Kerja keras seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bima dalam peningkatan pembangunan sektor AMPL terus berlanjut. Komitmen dan kerja keras yang telah terbina di sana memberi pemahaman kepada kita, suksesnya AMPL adalah kesuksesan yang harus diraih bersama. AMPL menjadi urusan bersama!



Bab 3 Tiga Pilar Keberhasilan Program STBMdi Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang adalah gambaran ideal implementasi integrasi dalam pembangunan sektor sanitasi. Komitmen, semangat dan kerja keras melebur dengan dukungan kebijakan dan pendanaan. Kesuksesan program Sanitasi Total Berbasis Masyatakat (STBM) adalah salah satu buktinya. Kabupaten Sumedang membuktikan betapa komitmen semua pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan.



Keberhasilan Program STBM di Kabupaten Sumedang adalah bertemunya tiga kata ini: komitmen, regulasi dan pendanaan. Ketiga bertemu dalam satu tarikan nafas tekad untuk menjadikan Sumedang sehat. Fakta yang terjadi, ketiga kata memiliki daya dorong yang sangat kuat untuk keberhasilan STBM di sana.

Salah satu indikator penting keberhasilan Program STBM di Kabupaten Sumedang adalah desa yang terbebas dari kebiasaan warga melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Jumlah desa yang dinyatakan bebas BABS di Kabupaten Sumedang tahun 2012 sebanyak 114 desa dan 983 Rukun Warga (RW). Kabupaten Sumedang pun menjadi kabupaten penyumbang terbanyak jumlah desa bebas BABS di Jawa Barat.

Bangga. Papan ucapan selamat datang menandai Desa Sukawening, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang sudah bebas buang air besar sembarangan



Kata integrasi seringkali hanya menjadi tagline atau semboyan mati. Tapi di Kabupaten Sumedang, kata itu sangat luar biasa sakti dan terimplementasi. Hal itu terjadi hampir di semua lini pembangunan, termasuk untuk sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

Pokja AMPL sebagai garda terdepan pembangunan sektor AMPL melakukan sinergi dan integrasi dengan berbagai pihak. Hal itu dapat dilihat sebagai salah satu contoh dengan penerapanan perencanaan one plan for all. Upaya itu dimulai tahun 2011 dan diterapkan untuk semua sektor pembangunan, termasuk untuk program STBM. Dalam praktiknya, semua pelaku pembangunan telah memanfaatkan Forum Ngadu Bako sebagai media untuk melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antarprogram, termasuk STBM.

Integrasi Komitmen, Regulasi dan PendanaanAktivitas 3R di Desa Sukawening



Untuk tercapainya optimalisasi pembangunan, integrasi kegiatan semua pelaku pembangunan sanitasi di Sumedang juga dilakukan dengan skema Pembangunan Integratif melalui Program INTEGRASI. Artinya, semua program yang terkait sanitasi, dan atau program yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sanitasi, semua pelakunya diajak untuk beintegrasi sejak perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan sampai pengawasan dan pertanggungjawaban.

Praktik yang terjadi, program STBM menjadi salah satu program strategis yang dimasukkan ke dalam mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan sejak di tingkat desa. Hasilnya, STBM menjadi salah satu program prioritas pembangunan. Skema tersebut mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kepentingan pemenuhan janji politik dan kebutuhan teknokratik birokratik. Proses ini menjadikan program STBM-AMPL menjadi salah satu prioritas pembangunan yang termuat dalam APBD.

Instalasi tradisional saluran air bersih



Di samping kuatnya integrasi dan komitmen, dukungan yang sangat menonjol untuk Program STBM adalah adanya Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda. Regulasi ini memperkuat pelaksanaan pembangunan, termasuk program STBM. Para pemangku kepentingan pembangunan di Sumedang mengembangkan sistem nilai untuk memperkuat pelaksanaan STBM di lapangan. Nilai budaya Sunda atau dikenal dengan nama Rawayan Jati Sunda diimplementasikan dalam pendekatan STBM mulai perencanaan, implementasi dan juga monitoring dan evaluasi.

Tak hanya lewat papan-papan himbauan, masyarakat diajak berperilaku hidup bersih sehat melalui kesenian daerah



Dukungan regulasi untuk Program STBM lebih kuat lagi dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang STBM. Perbup ini memuat target Sumedang Sehat 2013. Dalam upaya mencapai target tersebut, salah satu agenda besar yang dilakukan adalah bersinergi dengan PNPM Perdesaan. Sinergi STBM dengan PNPM Perdesaan terjadi dengan memasukkan menu STBM dalam kegiatan-kegiatan PNPM.

Inovasi regulasi terus terjadi. Setelah lahirnya kedua kebijakan di atas, Kabupaten Sumedang masih menerbitkan regulasi berikutnya. Regulasi ketiga untuk dukungan pada sektor sanitasi dan khususnya Program STBM adalah Perbup Nomor 4 Tahun 2012 tentang RAD (Rencana Aksi Daerah) AMPL. Beberapa poin penting dalam Perbup ini adalah penjelasan dokumen–dokumen perencanaan terkait sanitasi yang sudah dibuat Sumedang, seperti Renstra AMPL, BPS (Buku Putih Sanitasi), SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota), RAD AMPL adalah berkedudukan setara

Himbauan untuk selalu menjaga kebersihan di pasang di sudut-sudut jalan. Tak heran Kabupaten Sumedang tampak cantik



Di samping itu, pembiayaan program fisik sanitasi apapun yang masuk ke kabupaten Sumedang hanya bisa dilakukan terhadap masyarakat pada tangga sanitasi kedua, artinya pada tangga sanitasi pertama (belum ODF/SBS) harus dipicu dengan (CLTS) Community Led Total Sanitation.

Dukungan regulasi belum selesai sampai di sini. Saat ini kabupaten Sumedang tengah menyusun rancangan Perda tentang Lingkungan Hidup. Perda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dan menguatkan Perbup Nomor 30 Tahun 2010 dan Perbup Nomor 4 Tahun 2012. Rancangan Perda ini mencantumkan sanksi hukum bagi setiap pelaku pembangunan maupun individu masyarakat yang membuang limbah ke lingkungan tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan (termasuk limbah tinja dan sampah domestik). Di samping itu, disusun rancangan Perda Tata Kelola Rumah Tangga, termasuk STBM menjadi salah satu indikator Rumah Tangga Sehat di kabupaten Sumedang.

Semangat membuang sampah pada tempatnya disebarkan di tiap rumah



Hal yang perlu dicatat pula adalah adanya regulasi dalam tingkatan operasional langsung menyentuh Program STBM. Regulasi itu adalah SK Bupati no 147.2/681/BPMPD/2011 tanggal 31 Juli 2010 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program SAUYUNAN, ditetapkan kegiatan bidang kesehatan termasuk STBM dengan alokasi anggaran 10% dari alokasi dana kegiatan program SAUYUNAN.



Regulasi yang mendukung Program STBM masih ditambah dengan disusunnya dengan Perbup Nomor 68 tahun 2011 yang disahkan pada tahun 2012. Perbup ini berisi tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal), dengan STBM menjadi indikator program kesehatan lingkungan.

Selanjutnya, setelah adanya dukungan regulasi, bentuk dukungan pendanaan adalah tahap penting berikutnya. Dukungan pendanaan menunjukkan kecenderungan yang sangat fenomenal. Pada tahun 2006 dana untuk kegiatan STBM berjumlah Rp 28 juta. Tahun 2007 naik menjadi Rp 100 juta. Tahun 2008 lebih besar lagi dengan jumlah Rp 238 juta.

Keramik filter, salah satu inovasi air bersih yang diterapkan di Desa Sukawening



Tahun 2009 Program STBM dikucuri dana Rp 379, 2 juta. Kemudian tahun 2010 Rp 365 juta, tahun 2011 naik signifikan menjadi Rp 651 juta dan akhirnya tahun 2012 ini jumlahnya “menggila” menjadi Rp 1,8 Miliar!

Keberhasilan capaian baik komitmen, regulasi dan investasi juga tidak dapat dilepaskan dari aktifnya advokasi yang dilakukan. Advokasi Program STBM dan AMPL secara luas disasarkan kepada semua kalangan mulai dari Bupati, DPRD, jajaran SKPD sampai tingkat masyarakat.

Barang buangan yang disulap jadi peluang. Pot-pot cantik hasil karya kelompok 3R



Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi 71

Perjalanan Program STBM di Kabupaten Sumedang terbaca dari catatan yang tertulis mulai dari masa rintisan hingga sekarang. Periode tahun 2006 – 2008 menjadi mula. Ketika itu pelaksanaan STBM banyak diinisiasi secara kelembagaan melalui Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan memanfaatkan program Desa Siaga sehingga bisa langsung menyentuh masyarakat di bawah. Lokasi yang pertama kali disasar adalah Desa Sukawangi Pamulihan. Desa ini dipilih karena cakupan sarana sanitasinya rendah, IPM terendah dan desa paska KLB diare. Dua bulan paska pemicuan yang dilakukan dalam pelatihan bulan Agustus tersebut, desa Sukawangi Pamulihan menjadi desa pertama yang bebas BABS dengan jumlah jamban terbangun sebanyak 287 buah. Pemicuan awal dilakukan di 2 RW rawan tetapi berhasil memicu 11 RW lain sehingga tercapai ODF desa.

Kilas Balik Program STBM



Tahun 2007 Sumedang mendapatkan PPK–IPM (Program Pengembangan Kompetensi–Indeks Prestasi Manusia) dengan kegiatan CLTS dimasukkan sebagai salah satu kegiatannya. Periode ini telah berhasil dilatih kader CLTS sebanyak 86 kader dari 43 desa binaan PPK-IPM yang kemudian berlanjut dengan pelaksanaan pemicuan secara swadaya oleh kader tersebut. Pada tahun ini desa ODF jumlah 6 desa.

Tahun 2008 Program PAMSIMAS masuk ke Sumedang. Pamsimas membawa misi kunci 5 pilar STBM. Adanya Pamsimas menambah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan STBM. Pada tahun ini desa ODF berjumlah 10 desa.



Babak berikutnya atau tahun 2009. Pada babak ini, motor penggerak tidak hanya satu dinas saja, melainkan lintas sektor. Pembentukan Pokja AMPL Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 menaikkan kelas perhatian dari satu lembaga menjadi lintas lembaga/dinas. Tercatat 8 SKPD terkait, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Masyarakat (Ormas), Asosiasi terlibat dalam Pokja AMPL ini. Berdirinya Pokja AMPL membuat program STBM semakin moncer dan dapat bersinergi dengan program lain seperti PNPM bahkan Forum CSR. Pada tahun ini 35 desa bebas BABS. Pada tahun 2010, dalam kerangka pengembangan program STBM di Sumedang, disadari bahwa koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor sangat penting sehingga dibentuklah Pokja AMPL Sumedang sejak 2009 dan diresmikan oleh Bupati Sumedang bulan Mei 2010.



Dengan koordinasi terpadu Pokja AMPL mencoba menjadi wadah integrasi, wadah informasi terkait Air Minum Penyehatan Lingkungan. Kegiatan fasilitasi STBM dilaksanakan pula melalui berbagai program rutin pengembangan Klinik Sanitasi maupun integrasi dengan program lain. Pada tahun ini desa ODF berjumlah 43 desa.

Wujud perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Sukawening



Di tahun 2011 integrasi program dilaksanakan dalam upaya keterpaduan program STBM maupun Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) melalui PNPM Integrasi. Integrasi ini menjadikan kegiatan STBM masuk dalam Musrenbang di tingkat kecamatan dan kabupaten. Melalui pengembangan Klinik Sanitasi, STBM dilaksanakan melalui metode CLTS dan MPA PHAST. Selain juga pada tahun ini mulai penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). dalam upaya ekspose BPS dan SSK, Pokja AMPL berkolaborasi dengan Forum Integrasi melaksanakan sebuah kegiatan Bursa Sanitasi dan RPJMDes dengan nuansa budaya. Tahun ini pula dimulai sebuah kegiatan Laboratorium STBM (pilar 4 khususnya) untuk wilayah industri yaitu CSR dari Coca Cola Company (Coke Farm). Pada tahun ini desa ODF berjumlah 104.

Produk tas dari program 3R yang berasal dari bungkus kopi instan

Produk kerajinan dari koran bekas



Dukungan anggaran APBD Kabupaten tahun 2012 untuk fasilitasi STBM sangat besar. Melalui proses fasilitasi yang dilakukan sampai dengan akhir Juni 2012, terdapat kenaikan desa Stop BABs dari 104 desa pada akhir tahun 2011, menjadi 112 desa. Sedangkan target Stop BABS seluruh desa atau 283 desa/kelurahan akan dicapai pada November 2012 (Hari Kesehatan Nasional).

Selain itu, tahun 2012 dibentuk Forum CSR Kabupaten yang salah satu program prioritasnya adalah Penyehatan Lingkungan (AMPL). Selain juga mulai aktifnya bank sampah yang tersebar di beberapa desa/kelurahan yang ada.

Antrian warga untuk menyetorkan berbagai jenis limbah kertas ke Bank Sampah



Untuk itu, POKJA AMPL Kabupaten Sumedang mengembangkan sebuah Gandrung Sanitas yaitu sebuah usaha proaktif dalam mengembangkan sanitasi mulai dari lingkungan sendiri sebagai sebuah pusat pembelajaran (society learning) di tingkat Kabupaten Sumedang. Diharapkan Gandrung Sanitas tingkat Kabupaten ini dapat menjadi percontohan dan rujukan dari Gandrung Sanitas yang ada di tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa/Kelurahan. Pengelolaan Gandrung Sanitas Pokja AMPL Sumedang, di bawah koordinator sekretariat Pokja AMPL, di awali dengan modal tabungan pokok 7 orang anggota pokja AMPL @ Rp 50.000,- dan tabungan rutin setiap bulan @Rp 25.000,- ditambah dengan pinjaman kas HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) sebesar Rp 1.500.000,- sehingga modal awal berjumlah Rp 2.025.000,- .

Memberikan pelayanan pada warga. Petugas Bank Sampah membantu warga memilah sampah rumah tangga yang akan disetor



Tak mudah menyebut satu persatu para kampiun atau pemrakarsa serta pejuang suksesnya Program STBM di Kabupaten Sumedang. Pasalnya, kesuksesan itu adalah buah kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Mulai dari Bupati Dr. H. Don Murdono, S.H., M.Si., hingga masyarakat.

Jika harus disebutkan, maka pihak-pihak seperti Sekretaris Daerah (Setda) Ir. H. Atje Arifin, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati hingga DPRD juga ikut aktif ambil bagian. Daftar itu masih ditambah dengan jajaran SKPD/Dinas mulai dari Bappeda, Dinas Kesehatan, DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Dinas Perdagangan dan Perindustrian, BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pihak lainnya di antaranya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), LSM, PNPM, Kecamatan, Sanitarian, Kepala Desa sampai ke kader kesehatan di desa. Seluruh pihak memegang peran dan tugas masing-masing dengan tujuan sama, yakni suksesnya Program STBM di Sumedang.

Kampiun



Sebuah keberhasilan akan meninggalkan nilai-nilai positif. Nilai-nilai itu bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi pihak lain, ketika ingin melakukan hal yang sama. Untuk kesuksesan Program STBM di Kabupaten Sumedang nilai-nilai yang dapat diterapkan di lain tempat misalnya adanya kesungguhan dalam mewujudkan keberhasilan program. Hal ini terlihat dari tanggungjawab dan kerelaan dalam bekerja/ketulusan masih tinggi yang diperlihatkan semua pihak, baik pejabat tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa.

Pembelajaran yang Dapat Diraih

Acara Innovative Government Award 2012 yang dilangsungkan di Jakarta



Nilai penting lainnya adalah sinkronisasi dan kebersamaan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Hal itu juga terjadi dalam proses integrasi Program STBM dengan Program PNPM. Selain itu, pentingnya internalisasi program STBM ke dalam program pemerintah daerah melalui jalur Musrenbang adalah menjadi nilai lebih. Nilai penting lain adalah pemanfaatan sumber dana lain di luar dana pemerintah seperti dana CSR. Meskipun dukungan dana dari APBD juga cukup mendukung.

Pada titik lainnya, kreatifitas dan kemauan yang kuat dari pelaku kegiatan, baik pemerintahan dan masyarakat dari level kabupaten sampai ke desa juga menjadi nilai penting. Dukungan dana yang tak memadai pada tahap awal kegiatan tidak menutup kreatifitas tersebut.

keberhasilan Sumedang meraih penghargaan Innovative Goverment Award kategori daya saing daerah



Keberhasilan Program STBM di Kabupaten Sumedang sudah diakui banyak kalangan, tidak saja pada tingkat lokal atau regional, bahkan keberhasilan itu sudah diakui secara nasional. Meski demikian, untuk keberlanjutan ke depan, beberapa tantangan yang mesti dihadapi dan dicarikan solusi.

Dalam konteks keberlanjutan, perlu adanya aturan baku serta penghargaan dan hukuman untuk kelanjutan program. Di samping tentu saja monitoring dan evaluasi. Tantangan lainnya adalah menjadikan kesuksesan pencapaian Program STBM menjadi indikator kinerja bagi setiap pejabat di semua level. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sanitarian dari kondisi yang ada saat ini.

Tantangan ke Depan

Murid SDN Cileuweung Kecamatan Ganeas sedang memilah sampah



Bagian 2 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi82

Program advokasi dan atau sosialisasi juga perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memanfaatkan atau kerja sama dengan media lokal, baik cetak, audio maupun visual untuk kampanye terus menerus berperilaku hidup bersih dan sehat. Untuk dukungan regulasi draft Perbup Tata Kelola Rumah Tangga dapat dimanfaatkan sebagai panduan internalisasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Terkait dengan sistem pendataan diperlukan pengolahan data cakupan bebas BABS tidak hanya tentang cakupan desa bebas BABS tetapi juga dusun. Titik krusial lain berkaitan dengan keberhasilan Program STBM di Kabupaten Sumedang adalah saat ini Kabupaten Sumedang menjadi lokasi pembelajaran dari daerah lain. Tapi di sisi lain, Sumedang belum banyak mendapatkan pembelajaran dari kabupaten/kota lain yang sudah berhasil. Hal ini memberi kesan Program STBM berjalan berdasarkan inovasi internal saja. Pengayaan dari wilayah lain akan semakin memperkaya inovasi Program STBM.



Bab 4 Komitmen Kabupaten Malang untuk Inisiasi dan Inovasi Sanitasi

Pembangunan sanitasi akan selalu menghadapi banyak persoalan apabila hanya dibicarakan. Mulai dari keterbatasan anggaran, kurangnya perhatian pemangku kepentingan serta sekian banyak alasan. Namun jika dikerjakan, sanitasi akan melahirkan banyak inisiasi serta inovasi. Kabupaten Malang sudah membuktikan!



Berawal hanya dari satu kata: komitmen! Pembangunan sanitasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengalami perkembangan yang menakjubkan. Penanganan dua subsektor sanitasi, yakni persampahan dan limbah cair domestik, setidaknya dapat memberi gambaran keberhasilan sebuah gerakan yang diawali dari munculnya sebuah komitmen. Perkembangan berikutnya adalah berkembangnya inisiasi dan inovasi. Jika di kabupaten/kota lainnya pembangunan sanitasi masih diwacanakan, di Kabupaten Malang hal itu sudah diimplementasikan.

Implementasi yang dilakukan dengan penuh komitmen tanpa keriuhan. Namun di lapangan hasilnya nyata. Keberhasilan itu setidaknya dapat diukur dari apresiasi yang diberikan dalam bentuk penghargaan Inisiatif Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award tahun 2011. Sebuah penghargaan berstandar nasional untuk bidang Air Minum dan Sanitasi.



Sebuah langkah penting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dimulai dari dibentuknya wadah para pemerhati dan penggiat sektor air minum dan sanitasi di lingkungan birokrasi. Wadah tersebut berupa Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Keberadaan Pokja AMPL dilegitimasi dengan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 180/318/KEP/421.013/2011. Pokja dimaksudkan sebagai institusi yang akan mengawal segala kegiatan berkaitan dengan sektor air minum dan sanitasi. Anggotanya lintas sektoral/SKPD sebagai bentuk kebersamaan dalam pengelolaan sektor air minum dan sanitasi.

Sejatinya, itu bukan langkah awal wujud komitmen Pemkab Malang dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Beberapa tahun sebelumnya, sekitar tahun 2009, wujud komitmen itu sudah nampak. Bekerjasama dengan Environmental Services Program (ESP), sebuah program bantuan USAID (United States Agency for International Development), cikal-bakal pembangunan air minum dan sanitasi dimulai. Dua sub sektor yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah dan air limbah domestik

Bermula dari Komitmen Pemda



Kecerdasan dan jiwa inovatif yang dimiliki pecinta sanitasi di jajaran Pemkab Malang terlihat dari lokasi yang dipilih untuk kedua kegiatan tersebut. Fokus kegiatan dipusatkan di wilayah-wilayah sekitar Sungai Brantas. Bantuan dari fasilitasi pengolahan sampah dan MCK Komunal ESP diletakkan di lokasi sekitar Sungai Brantas. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dan secara perlahan menghilangkan perilaku mandi dan buang air besar secara terbuka di Sungai Brantas. Namun di samping untuk wilayah bantaran sungai, penyediaan jamban keluarga juga dibangun di daerah permukiman. Bantuan dari ESP itu tidak dilihat sebagai bantuan semata, namun dimaknai sebagai sebuah proyek uji coba yang kelak akan direplikasi dan dibangun di wilayah yang lain.

Rencana replikasi sarana sanitasi itu dituangkan dalam dokumen Buku Putih Sanitasi/Strategi Sanitasi Kota (BPS/SSK) yang disusun dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Langkah dan tahapan penyusunan BPS/SSK pun dilalui mulai dari studi Environmental Health and Risk Assessment (EHRA) hingga penyusunan Memorandum Program.



Setelah rencana disusun, kegiatan berlanjut pada promosi dan advokasi. Bappeda melakukan langsung kegiatan tersebut. Sasarannya adalah para pengambil kebijakan dan masyarakat luas. Bappeda juga mendorong masyarakat untuk menjadikan pembangunan sanitasi sebagai salah satu isu utama yang diikutsertakan dalam perencanaan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Melalui hal ini, diharapkan adanya usulan-usulan pembangunan di sektor air minum dan sanitasi, terutama di kecamatan-kecamatan yang sudah maju.

Bappeda juga menekankan, dalam hal pengajuan usulan pembangunan air minum dan sanitasi, masyarakat tidak perlu mempersoalkan ketersediaan dana. Pasalnya, apabila APBD tidak dapat mengakomodir usulan yang ada, Pemkab akan tetap mengupayakan pendanaan melalui berbagai alternatif yang tersedia. Selain itu, Pemkab juga berjanji akan selalu menyediakan bantuan teknis kepada masyarakat luas.



Komitmen Pemkab Malang juga sangat terlihat dari upaya-upaya pendanaan sektor sanitasi. Keterbatasan dana APBD tidak dijadikan halangan untuk memberikan pelayanan pembangunan sanitasi kepada masyarakat. Pemkab menggali dana dari sumber-sumber alternatif. Salah satu alternatif pendanaan adalah melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Usulan-usulan kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui APBD, namun masuk sebagai potensi CSR akan langsung ditawarkan ke perusahaan untuk dibantu melalui dana CSRnya. Selain itu, alokasi dana CSR ini juga sedang dalam proses penyusunan Perda. Tujuannya adalah untuk mengarahkan dan menata bantuan masyarakat supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Setiap kerja keras pasti akan ada hasilnya. Kabupaten Malang mengalami hal itu. Keberanian dalam berinovasi menjadi salah satu kekuatan dari Kabupaten Malang. Beberapa contoh keberhasilan dapat dilihat dalam pengelolaan sampah di TPST dengan metode 3R, pengelolaan TPA Sampah serta pengelolaan air limbah domestik berbasis masyarakat.

Melihat Hasil Kerja Keras dari TPST 3R, Wisata Edukasi TPA hingga Pengelolaan Air Limbah



Kabupaten Malang melihat masyarakat sebagai pihak yang memiliki potensi besar untuk dilibatkan dalam pengelolaan sampah. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini salah satunya diwujudkan dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R Mulyoagung Bersatu.

TPST Mulyoagung Bersatu saat ini menjadi salah satu lokasi TPST percontohan di tingkat nasional. TPST ini melayani 5.000 KK dari 3 desa di Kabupaten Malang dan 1 desa di Kota Batu dan telah berhasil memberikan lapangan kerja bagi 64 keluarga miskin.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu



Mereka dilibatkan dalam pengelolaan TPST sebagai karyawan dengan gaji berkisar antara Rp. 650.000 – Rp. 950.000 bergantung kepada masa kerja karyawan bersangkutan.Teknis operasional TPST dimulai dari pengambilan sampah dari rumah-rumah warga yang dilakukan setiap hari sepanjang tahun dan tidak ada hari libur. Masyarakat yang dilayani dipungut retribusi untuk pengelolaan TPST. Retribusi ini dikelola sendiri oleh TPST dan tidak dibayarkan kepada Pemerintah Daerah. Pemkab Malang membebaskan setoran retribusi ini sebagai bentuk penghargaan bagi masyarakat yang telah mau mengelola sampahnya. Retribusi dari pemerintah baru dibebankan pembuangan residu dari TPST ke TPA.

TPST Mulyoagung Bersatu menerapkan beberapa tahapan proses dari sampah yang masuk. Pertama, sampah dipilah oleh para petugas pemilah. Dari hasil pemilahan itu, sampah dikelompokkan berdasarkan jenisnya: botol, plastik, karet, sampah sisa nasi, sampah yang bisa dikompos, dan seterusnya. Sampah yang masuk dalam satu hari harus bisa diproses sampai dengan selesai. Sehingga tidak menimbulkan bau. Selain itu, untuk menurunkan populasi lalat, di daerah sekitar TPST dibangun sebuah kolam ikan. Belatung yang ada di sampah dijadikan makanan ikan.

Hasil pengomposan saat ini dijual kepada petani. Dalam rangka memperbaiki kualitas komposnya, pengelola TPST 3R Mulyoagung Bersatu ini menjalin kerjasama dengan Trubus dan Petrokimia Gresik.



Malang tidak hanya dikenal karena buah apelnya. Dalam konteks sanitasi, wisata edukasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah adalah sesuatu yang hanya ada di sana. Lokasinya di TPA Talangagung. TPA tersebut saat ini dinamakan TPA Wisata Edukasi. Hal ini karena TPA Talangagung menjadi sebuah wahana edukasi karena banyak sekali daerah lain yang berkunjung untuk belajar, termasuk guru-guru dalam rangka mendukung Adiwiyata. Salah satu sekolah yang cukup berhasil dalam mengupayakan program Adiwiyata adalah SMP Negeri 5. Saat ini, SMP 5 telah memperoleh penghargaan Adiwiyata Mandiri. Lebih dari itu, komitmen kuat Kepala Sekolah SMPN 5 ini mendorong penularan semangat ke sekolah-sekolah lainnya, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah.

Hanya Ada di Malang: Wisata Edukasi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah



Ketika belajar ke TPA Wisata Edukasi, pengunjung akan disuguhi tempe metan dan kopi/teh metan. Dinamakan demikian karena proses pembuatannya menggunakan bahan bakar yang berasal dari gas metan yang dihasilkan dari TPA. Gas metan ditangkap dan disalurkan ke dapur untuk bahan bakar kompor. Selain penangkapan gas metan, di TPA ini juga dilakukan pengomposan dengan metode multi-drum composter. Sampah yang akan dijadikan kompos dimasukkan ke dalam drum. Masing-masing drum memiliki perbedaan lama pengomposan, mulai dari 1 minggu hingga 4 minggu. Gas metan yang dihasilkan dari proses pengomposan juga ditangkap dalam tabung dan disalurkan untuk kompor sederhana.



“Sementara itu, jika dikelola oleh Dinas, seluruh UPTD bisa membuang sampah ke TPA yang tersedia. UPTD sendiri mengelola pengangkutan sampah. Di Kabupaten Malang, terdapat 7 UPTD untuk 33 Kecamatan. Masing-masing UPTD membawahi 3-5 Kecamatan,”jelas Renung.

TPA Wisata Edukasi dikelola oleh Dinas Cipta Karya, di bawah bidang Kebersihan dan Pertamanan. Renung Rubiyatadji, Kepala Bidang Permukiman, Dinas Cipta Karya, menjelaskan bahwa pengelolaan TPA ini tidak dilaksanakan oleh UPTD (Unit Pengelola Teknis Daerah). Salah satu alasannya adalah adanya kendala administrasi. Jika TPA dikelola oleh UPTD, maka UPTD lain tidak dapat membuang sampahnya ke lokasi TPA yang dikelola UPTD lainnya.



Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Malang diinisiasi melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Salah satu contoh keberhasilan dari program SANIMAS di Kabupaten Malang adalah pengelolaan air limbah komunal di Ardiredjo. Ada keterkaitan langsung antara TPA Wisata Edukasi dengan Sanimas Ardiredjo. Sanimas Ardiredjo dikelola oleh KSM di bawah pimpinan Rudy Santoso. Dia adalah juga pengurus TPA Wisata Edukasi. Sanimas di desa Ardiredjo menggunakan sistem jaringan air limbah yang kemudian disalurkan ke instalasi pengolahan limbah komunal yang melayani 68 KK.

Pengelolaan Air Limbah Domestik di Ardiredjo



Para PemrakarsaSuatu keberhasilan tak lepas dari upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak. Mereka adalah para pemrakarsa, perintis dan pelaku yang tidak ada habis-habisnya memperjuangkan sesuatu hingga sampai pada titik keberhasilan. Mereka memiliki kapasitas yang mampu menggerakkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai sebuah tujuan. Mereka adalah para champion/kampiun.

Kabupaten Malang memiliki beberapa kampiun untuk pembangunan air minum dan sanitasi. Di tingkat Pemerintah Daerah, setidaknya ada tiga individu yang memiliki perhatian tinggi terhadap kondisi sanitasi di daerahnya. Mereka adalah Renung Rubiyatadji, Koderi dan Dwi Siswahyudi.



Renung Rubiyatadji adalah Kepala Bidang Permukiman di Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Koderi berasal dari Dinas Lingkungan Hidup sedangkan Dwi Siswahyudi merupakan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Dari pemikiran dan tangan mereka bertiga inisiasi dan inovasi sanitasi bermunculan dan bermuara pada ide-ide kreatif.Inovasi dan ide kreatif Renung dan Koderi di antaranya dapat dilihat pada TPA Talangagung di Kota Kepanjen. Tantangan yang munculsaat itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan TPA Talangagung Kepanjen dari open dumping menjadi controlled landfill. Selain penutupan harian, penangkapan gas metan menjadi salah satu isu yang harus dihadapi. Koderi dan Renung, pada saat itu, melakukan eksperimen dengan menggunakan AC di kantor yang sudah tidak lagi terpakai. Dengan AC bekas tersebut, mereka mencoba untuk membuat sebuah lab-scale model untuk penangkapan gas metan dan mengkonversikan gas tersebut dalam bentuk cair yang kemudian bisa disimpan dalam tabung-tabung gas. Menariknya, kendaraan milik Koderi dimodifikasi supaya dapat menggunakan bahan bakar gas hasil dari penangkapan gas metan di TPA.

Kepala Bidang Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Malang, Renung Rubiyatadji



Melihat potensi dari eksperimen dan inovasi yang dilakukan Koderi dan Renung, Dwi Siswahyudi melihat peluang dan masuk dalam “lingkaran kreatifitas” itu. Dwi mencoba mendorong peningkatan dari inovasi tersebut. Upaya untuk mendorong implementasi lebih luas dari inovasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan diskusi dengan masyarakat, sosialisasi dan presentasi kepada para pemangku kepentingan melalui musrenbang, dan berbagai upaya lainnya.

Ketiga individu ini memiliki hubungan baik sehingga komunikasi yang terjalin selalu berjalan mulus. Hubungan itu diwujudkan dalam pemutusan rantai birokrasi saat mereka bertiga berkreasi. Mereka mengakui bahwa salah satu faktor yang mendukung keberhasilan koordinasi adalah suasana informal yang tercipta di antara para individu.

“Sebagai contoh, hanya dengan undangan melalui telepon, siapapun akan dengan sukarela datang untuk menghadiri rapat atau kegiatan diskusi mengenai air minum dan sanitasi,” ujar ketiganya kompak.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Dwi Siswahyudi



Namun bukan berarti ketiganya adalah rule breakers. Langkah-langkah birokratis tetap dilakukan, namun juga didukung oleh upaya-upaya informal. Keikhlasan bekerja untuk pembangunan air minum dan sanitasi serta komitmen kuat akan muncul ketika dalam diri masing-masing individu memiliki passion terhadap hal yang dilakukan.

Di samping aparat pemerintah, maraknya inovasi sanitasi di Kabupaten Malang juga bersumber dari kader-kader di masyarakat. Kabupaten Malang memiliki kader-kader lingkungan yang mengelola sarana pengolahan air limbah, sarana air bersih dan pengelolaan sampah. Supadi dan Rudy Santoso merupakan sebagian dari kader-kader lingkungan yang bergerak untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Kabupaten Malang.

Pengelola TPA Wisata Sampah Edukasi dan Ketua KSM pengelola sarana air bersih dan sanitasi di Desa Ardiredjo, Rudy Santoso



Supadi saat ini menjabat sebagai Ketua KSM yang mengelola TPST Mulyoagung Bersatu. Kesehariannya Supadi bekerja sebagai pegawai Tata Usaha di Universitas Brawijaya. Sementara Rudy Santoso merupakan pengelola TPA Wisata Sampah Edukasi dan Ketua KSM pengelola sarana air bersih dan sanitasi di Desa Ardiredjo.

Dedikasi dan kontribusi keduanya untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Malang sangat luar biasa. Dampak lanjutannya menjadikan mereka ahli dalam bidang sanitasi. Bahkan untuk sektor sanitasi, mereka cukup sering diminta untuk berbicara di berbagai forum tentang pengalamannya dalam pembangunan sektor sanitasi. Forum yang dihadiri tak hanya di dalam negeri, mereka bahkan tampil hingga ke luar negeri.

Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu, Supadi



Inovasi Kabupaten Malang dalam pembangunan sanitasi tidak berhenti, bahkan semakin melebar dengan bidang garapan yang lebih luas. Perkembangan bidang garapan tersebut dapat dilihat dengan upaya munculnya program Sanitasi untuk Pesantren (SANITREN) dan Sanitasi untuk kompleks perumahan Angkatan Darat (SANIDAD). Kedua program itu juga cukup menarik dan unik dan belum banyak dilakukan di lain tempat.

Program SANIDAD dirintis sejak tahun 2009. Pemilihan lokasi di lingkungan asrama tentara didasari kenyataan bahwa banyak perumahan prajurit yang tidak disertai dengan layanan sanitasi yang layak. Program ini dalam perkembangannya pernah tertunda dan dilanjutkan kembali dengan Infanteri 502 yang ingin belajar mengenai pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup menyambut baik hal itu dan memberikan bantuan alat pencacah sampah. Kerjasama dengan Pemkab Malang berkembang tidak hanya dalam pengelolaan sampah namun juga pengelolaan air limbah domestik. Sasaran utama dari pengelolaan air limbah ini adalah barak-barak prajurit. Pemkab Malang mengganti tangki septik yang ada dikomplek perumahan tentara itu dengan sistem sewerage dan pengolahan limbah komunal.

Sanitasi Kabupaten Malang ke Depan



Selain perbaikan kualitas lingkungan di kawasan militer, Pemkab Malang juga memiliki inisiatif lain dalam pembangunan sanitasi. Upaya kerjasama dengan kementerian Perumahan Rakyat sudah mulai digagas. Hal yang ingin dicapai adalah mendorong implementasi sistem tangki dengan instalasi pengolahan air limbah komunal bagi kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang.

Kabupaten Malang membuktikan tentang sebuah komitmen yang berujung pada inisiasi kreasi dan inovasi sanitasi. Daya dukung yang ada, baik jajaran Pemerintahan maupun Masyarakat telah menjadikan Kabupaten Malang sebagai tempat belajar dan menjadi inspirasi pembangunan sanitasi di tanah air!



Bab 5 Revolusi Data dari Kabupaten Bangka

Data sudah sejak lama menjadi persoalan di Indonesia. Masalah tidak saja berkutat pada akurasinya, keberadaan data itu sendiri menjadi sesuatu yang langka. Kabupaten Bangka berbenah memperbaikinya. Hasilnya, sebuah revolusi dalam bidang data telah menghasilkan sistem data yang membuat banyak pihak ternganga!



Kabupaten Bangka merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang sudah memiliki data air minum dan sanitasi hingga ke tingkat rumah tangga. Pada awalnya hal itu tak ubahnya hanya mimpi, mengingat persoalan data adalah masalah bersama di negeri ini. Namun mimpi itu akhirnya menjadi nyata.

Kejadian langka ini tidak didapatkan dalam waktu singkat dan secara cuma-cuma, namun melalui serangkaian proses dan perjuangan panjang. Kunci kesuksesan itu ada di dua titik, yakni pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat daerah dan koordinasi horizontal dan vertikal. Keberhasilan Kabupaten Bangka dalam mewujudkan angan-angan tidak sekedar kompilasi data saja, namun menciptakan sistem pendataan yang cepat, akurat dan spesifik hingga ke tingkat rumah tangga

Atas inovasi langka ini Kabupaten Bangka mendapatkan apresiasi berupa AMPL Award dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum tahun 2011. Kategori yang diraih adalah Kabupaten/Kota Terbaik dalam Sistem Informasi Manajemen Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.



Namanya pendek, SIMPUS. Namun sejarah dan perjalanan berikutnya cukup panjang berliku. SIMPUS dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Inovasi manajemen pendataan ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2004. Kebutuhan adanya data rekam medis masyarakat untuk indikator penentuan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Masyarakat Sepintu Sedulang) menjadi pendorong terciptanya SIMPUS.

Mengenal SIMPUS AMPL



Inisiasi ini sejalan dengan konsep e-government yang dicanangkan oleh Bupati terpimpin saat itu. Untuk mewujudkannya, Dinas Kesehatan dan Bagian Telkominfo Setda Kabupaten Bangka bekerjasama untuk mengembangkan sistem informasi data terkomputerisasi hingga ke tingkat individu. Melalui sistem ini, setiap orang bisa mengakses dan mengetahui perkembangan kondisi kesehatan masing-masing rumah tangga dan seluruh anggota keluarganya. Seiring dengan diperkenalkannya AMPL di Kabupaten Bangka yang difasilitasi oleh Waspola Facility pada tahun 2009, Pokja AMPL Kabupaten Bangka berinisiasi untuk mengintegrasikan kebutuhan data air minum dan sanitasi ke dalam Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS).



Keistimewaan SIMPUS terletak pada kecepatan dan keakuratan dalam menjawab kondisi kesehatan dan AMPL hingga ke tingkat individu. Kondisi data seperti ini tidak dapat dijawab oleh data yang sebelumnya dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Menariknya, pengembangan sistem hardware dan software tersebut tidak memerlukan biaya yang besar. Hal ini menjadikan keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang Pokja AMPL Kabupaten Bangka dalam mewujudkan pengembangan manajemen data AMPL.

Demi pengembangan SIMPUS, Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan berbagai upaya. Misalnya saja untuk software, SIMPUS pada awalnya mengadaptasi sistem percontohan nasional dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Namun karena kebutuhan datanya berbeda, maka Kabupaten Bangka mengembangkan kembali sistem tersebut dari awal. Untuk hardware, awalnya hanya menggunakan komputer yang sudah ada, sebagian merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui program Decentralized Health Services (DHS). Seiring dengan manfaat yang didapat dan SIMPUS telah dilegalisasi melalui Peraturan Bupati, pengadaan hardware berasal dari APBD. Bahkan sekarang sudah merambah pada swadana oleh masing-masing Puskesmas.



Integrasi data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ke dalam SIMPUS dilakukan melalui serangkaian tahapan. Tahapan itu dimulai dari penyamaan persepsi tentang pentingnya data AMPL. Kondisi sebelumnya, banyak SKPD di Kabupaten Bangka terlibat dalam pengelolaan data Air Minum dan penyehatan lingkungan. Meskipun banyak instansi yang terlibat tetapi tidak ada kesepakatan yang diacu tentang kebutuhan data perencanaan. Untuk itu, pada tahap ini dibangun suatu kesepahaman bersama bahwa data air minum dan penyehatan lingkungan merupakan hal yang penting dan diperlukan dalam menyusun perencanaan dan juga pemantauan. Proses penyamaan persepsi ini dilakukan melalui sebuah lokakarya yang terstruktur antar seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pembangunan air minum dan sanitasi.Tahap berikutnya adalah penyepakatan konsep praktis yang kemudian menjadi acuan dalam pengelolaan data AMPL di Kabupaten Bangka. Beberapa aspek yang disepakati yaitu penentuan variabel data prioritas. Diskusi dan serangkaian pertemuan tentang variabel akhirnya menyesuaikan dengan skala kebutuhan, yaitu kebutuhan bagi perencanaan.

Perencanaan dan Pengembangan Sistem



Penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan

Kesepahaman antar stakeholder terbangun

Pertukaran informasi proses pengumpulan data cakupan AMPL

Kejelasan tentang : maksud data AMPL dikumpulkan, dikelola, dan dipublikasi

Kesepakatan tentang konsep pengelolaan data AMPL

Enumerator dan sanitarian terlatih serta uji coba konsep di lapangan

Rencana kerja implementasi pengelolaan data AMPL

Rangkaian TOT (Training Of the Trainer)/pelatihan dan praktik pengumpulan data

Identifikasi kebutuhan pengelolaan data AMPL(Variabel data, pengumpulan, pengelolaan, dan publikasi)

Implementasi pengelolaan data AMPL di kab. Bangka(Strategi peningkatan kapasitas pengumpulan dan konsolidasi data)

Penyepakatan konsep praktis pengelolaan data AMPL kab. Bangka(Variable data, mekanisme pengumpulan dan pengelolaan serta monitoring data)

Memahami pengelolaan data AMPL saat ini

Sumber : Buku Pendataan AMPL : Lesson Learn Merawang Kabupaten Bangka, 2009



Tahapan yang dilakukan kemudian adalah menentukan skala dan metode pendataan. Inovasi pendataan Kabupaten Bangka lahir atas dasar kebutuhan data yang tidak dapat disediakan oleh Data Susenas karena cakupannya hanya hingga tingkat kecamatan. Bagi Kabupaten Bangka, data AMPL pada tingkat desa mutlak diperlukan, sehingga proses perencanaan dan pemantauan dapat dilakukan dengan benar. Oleh sebab itu, pada tahap ini disepakati bahwa pendataan akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan yang kemudian dikonsolidasi menjadi data Kabupaten. Metode yang digunakan adalah metode registrasi rumah tangga bagi wilayah dengan ukuran jumlah penduduk kecil, dan uji petik (sampling) bagi wilayah dengan jumlah penduduk relatif besar.

Proses pelatihan dan praktik pengumpulan data kepada enumerator (kader masyarakat)



Langkah selanjutnya dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan dan pembagian peran. Pemerintah Kabupaten Bangka berprinsip bahwa keberlanjutan sistem pengelolaan data dapat terjadi jika pada setiap prosesnya melibatkan peran lokal yaitu kader masyarakat serta perangkat Puskesmas. Kader masyarakat/Posyandu dilibatkan sebagai enumerator (aparat pendata) di desa, sedangkan para bidan dan sanitarian menjadi supervisor dalam pendataan.

Proses registrasi data puskesmas



Proses pencacahan atau registrasi data dilakukan secara berjenjang yang pada akhirnya dikonsolidasikan di tingkat kabupaten. Pada praktiknya, registrasi data di tingkat masyarakat dilakukan di Puskesmas, yaitu berdasarkan pendaftaran pasien serta pencatatan rekam medis. Namun, untuk mendata secara menyeluruh, registrasi juga dilakukan di tingkat rumah tangga oleh enumerator. Kedua sistem registrasi data ini sifatnya saling melengkapi untuk mendapatkan pendataan di tingkat kecamatan secara menyeluruh

Implementasi Registrasi Data Air Minum dan Sanitasi: Sebuah tantangan!



Registrasi data di Puskesmas dilakukan dalam beberapa tahap yaitu melalui loket pendaftaran yang kemudian dilanjutkan melalui pencatatan rekam medis pada setiap poli, salah satunya yaitu Poliklinik Sanitasi. Setiap Puskesmas memiliki pola alur yang berbeda bergantung dari hardware dan teknologi yang digunakan namun prinsip dan sistem software yang digunakan tetap sama.

Tahap 1 : Pencatatan keluhan penyakit akibat sanitasi buruk di klinik



Puskesmas Sungailiat merupakan Puskesmas pertama yang menjadi percontohan SIMPUS di Kabupaten Bangka. SIMPUS diperkenalkan pertama kali di sana pada tahun 2008 dengan mengadaptasi SIMPUS dari Kabupaten Ngawi. Melalui serangkaian evaluasi, perubahan dan perkembangan sistem, pada tahun 2010 sistem tersebut betul-betul digunakan secara efektif oleh petugas Puskesmas Sungailiat. Manfaat yang dirasakan sangat besar. Jumlah pasien di Puskesmas Sungailiat mencapai sekitar 300 pasien per hari. Dengan adanya SIMPUS, maka proses pelayanan pasien dapat dilakukan secara lebih cepat karena tidak lagi menggunakan kartu pasien secara manual. Seluruh sistem sudah terkomputerisasi mulai dari proses registrasi, pencatatan rekam medis/ keluhan oleh dokter hingga rujukan obat. Bahkan melalui pencatatan rekam medis per jiwa yang sangat

Tahap 2 : Pencatatan rekam medis klinik sanitasi direkapitulasi setiap hari dimasukkan dan diserahkan kepada staf puskesmas untuk diinput dalam sistem SIMPUS

Tahap 3 : Input rekam data medis dalam sistem SIMPUS



baik, data SIMPUS seringkali digunakan sebagai data bagi forensik.Kendala dalam melakukan registrasi data di Puskesmas adalah perlu memberikan pelatihan kembali serta pemahaman kepada petugas Puskesmas. Mengubah pola kerja yang sudah ada tidaklah mudah dan membutuhkan proses dan waktu yang lama. Berbeda dengan Puskesmas Sungailiat, untuk Puskesmas Kenanga, memakan waktu sekitar 6 bulan sampai sistemnya betul-betul stabil. Kendala lainnya ada pada sistem operasional yaitu masalah padamnya listrik dan server. Beberapa Puskesmas sudah menggunakan genset. Untuk Puskesmas yang belum dilengkapi dengan genset biasanya alternatif yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem manual terlebih dahulu kemudian baru dimasukkan kembali setelah listrik menyala.

Tahap 4 : Monitoring berkala setiap bulan oleh petugas Dinas Kesehatan kepada kepala Puskesmas terkait dengan hasil pendataan SIMPUS



Kabupaten Bangka memiliki 12 Puskesmas, 11 puskesmas sudah dapat menjalankan SIMPUS dengan baik, satu puskesmas masih akan dikembangkan karena Puskesmas masih baru. Setiap bulan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyelenggarakan koordinasi rutin antar Puskesmas. Koordinasi ini dilakukan untuk membahas isu yang terjadi, salah satunya untuk mengevaluasi sistem pendataan. Hal ini penting dalam memantau proses registrasi data di tingkat Puskesmas



Proses registrasi di rumah tangga dilakukan oleh kader masyarakat sebagai enumerator. Kader masyarakat ini merupakan tokoh yang aktif dalam kegiatan Puskesmas. Jumlah enumerator di setiap kecamatan berbeda-beda tergantung dari jumlah rumah tangganya. Puskesmas Sungailiat merupakan salah satu dari Puskesmas dengan jangkauan pelayanan terbanyak di Kabupaten Bangka. Jumlah kader masyarakat yang terlibat dalam registrasi di rumah tangga sebanyak 40 orang.

Sedangkan untuk puskesmas dengan jangkauan pelayanan lebih kecil, salah satunya yaitu Puskesmas Kenanga. Di sana jumlah kader masyarakat sebanyak 9 orang. Proses registrasi kader masyarakat di setiap Puskesmas pertama kalinya memakan waktu selama 2 bulan dengan masing-masing kader menangani sekitar 12 sampai dengan 15 rumah tangga per hari. Proses ini memakan waktu yang cukup lama sebab merupakan pendataan baseline sehingga diperlukan sensus.



Manfaat yang diperoleh dari SIMPUS telah melebihi perkiraan sebelumnya. SIMPUS saat ini dimanfaatkan secara lintas sektor oleh dinas/badan perangkat daerah untuk menentukan program daerah. Perangkat daerah Kabupaten Bangka justru merasa bahwa data SIMPUS lebih representatif dalam menunjukkan kondisi masyarakat Kabupaten Bangka dibandingkan dengan sistem pendataan lainnya. Karena sifatnya yang sensus dan terkomputerisasi sehingga lebih akurat, on-time, dan tidak rentan akan manipulasi data. Pemanfaatan data AMPL dalam SIMPUS secara formal dilaksanakan 2 kali dalam setahun sebagai dasar penyusunan program dan anggaran. Hal yang menarik, beberapa kampiun Pokja AMPL Kabupaten Bangka ternyata aktif juga sebagai anggota panitia penentuan anggaran daerah sehingga hasil analisis data dari SIMPUS AMPL lebih terjamin pemanfaatanya dalam penentuan program daerah.

SIMPUS dan Manfaatnya



Lahirnya SIMPUS tidak dihasilkan oleh orang per orang. Namun dari kerjasama tim dan kesadaran para pihak yang terkait dengan kebutuhan data air minum dan sanitasi di Kabupaten Bangka. Para pemrakarsa mulai dari pejabat nomor satu di Kabupaten Bangka hingga ke staf teknis di Dinas/SKPD terkait.

Bupati Yusroni Yazid memerintah Kabupaten Bangka pada periode tahun 2008 – 2012. Visi yang diemban adalah “Ideal dalam Pelayanan, Amanah dalam Pemerintahan dan Anti terhadap Kemiskinan”. Selama memimpin, Bupati memiliki banyak terobosan. Salah satu terobosannya adalah dengan menerapkan grand strategy yang dilengkapi oleh sasaran kinerja dan indikator yang terukur. Konsekuensinya, seluruh program dilaksanakan dalam koridor pencapaian sasaran kinerja dan target-target kuantitatif yang menyertainya. Hal ini dianggap penting untuk melakukan monitoring hasil pembangunan pada setiap tahapan secara berkesinambungan. Indikator-indikator kinerja tersebut tentu saja mensyaratkan data yang memiliki validitas tinggi

Tentang Para Pemrakarsa

Bupati Kabupaten Bangka Periode 2008 - 2012,Yusroni Yazid Z



Masih menurut Bupati Bangka, data yang valid akan menghasilkan pembangunan yang valid, sedangkan data yang salah akan menghasilkan pembangunan yang salah. Oleh karena itu, pada periode pemerintahan 2008 - 2012, persoalan data menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Bangka. Dalam konteks inilah, Yusroni Yazid menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan e-government dengan meningkatkan kinerja, khususnya dalam pendataan dan informasi.



Selain Bupati, Kepala Dinas Kesehatan saat itu, Dr. Hendra Kusumajaya M. Epid juga menjadi tokoh pemrakarsa atau inisiator SIMPUS. SIMPUS AMPL pertama kali diinisiasi atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan kepada Bagian Kominfo Kabupaten Bangka untuk menjadi basis bagi penentuan jaminan kesehatan masyarakat. Dengan adanya dukungan dan komitmen yang besar, data rekam medis masyarakat Kabupaten Bangka berhasil diwujudkan.

Tokoh lainnya adalah M. Kamil Abubakar, SH, Kepala Bappeda. Kontribusi serta peran Kepala Bappeda Kabupaten Bangka sangat besar dalam mewujudkan SIMPUS AMPL terutama dalam hal mengintegrasikan sistem informasi yang tadinya hanya mengakomodasi data kesehatan kemudian menjadi terintegrasi dengan data air minum dan sanitasi. Tidak hanya itu, peran Bappeda dalam melaksanakan koordinasi lintas sektor dinilai sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keaktifan Pokja AMPL Kabupaten Bangka yang sangat tinggi.

M. Kamil Abubakar, SH, mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bangka yang berkontribusi besar dalam mewujudkan SIMPUS AMPL



Sekretaris Bappeda Kabupaten Bangka, Panbudi Marwoto

Di samping para pejabat di tingkatan Kepala Dinas, para pihak yang terlibat aktif membidani SIMPUS adalah para pejabat di tingkatan teknis. Mereka di antaranya adalah Sekretaris Bappeda, Panbudi Marwoto. Panbudi merupakan motor dan penggerak kegiatan Pokja AMPL Kabupaten Bangka. Perannya sangat penting dalam mengkoordinasikan rumusan kebijakan dan kegiatan Pokja AMPL Kabupaten Bangka. Di samping Panbudi, drg. Mulyono Susanto MHSM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit, Dinas Kesehatan dan Kabupaten Bangka menelurkan Ide pembuatan sistem pendataan yang terkomputerisasi dan berbasis web.



Saat itu Mulyono terinspirasi dari keberhasilan pendataan kesehatan di Australia. Melihat adanya sistem pendataan terkomputerisasi di Puskesmas setempat membuat Mulyono ingin mewujudkan hal yang sama di daerah tempat tinggalnya. Dengan adanya komitmen dan dukungan penuh dari Kepala Dinas Kesehatan saat itu, dilakukanlah kerjasama dengan bagian Telkominfo Setda Kabupaten Bangka. Saat ini Mulyono telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

Nama-nama lain yang ikut berjasa dengan kelahiran SIMPUS adalah Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah, Kabupaten Bangka Petrus Sukrislisbagyo. Petrus merupakan otak dari lahirnya perangkat lunak SIMPUS.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, drg. Mulyono Susanto MHSM



Perannya dalam kaderisasi dan pelatihan kepada pegawai teknis di setiap Puskesmas yang bertugas untuk melakukan registrasi data. Di samping itu, peran aktif perangkat teknis Dinas Kesehatan juga berperan aktif melatih sanitarian dan kader masyarakat. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari Susilawati, SKM selaku staf pelaksana seksi penyehatan lingkungan serta Anggia Murni kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Kesehatan, semangat inisiasi SIMPUS yang ada di tingkat pemerintah daerah tidak akan dapat dipindahkan dengan baik pada tingkat perangkat puskesmas dan kader masyarakat. Mereka sangat berperan dalam melakukan pembinaan serta supervisi secara berkala kepada sanitarian dan kader masyarakat yang melakukan registrasi data. Tidak hanya itu, mereka juga berperan dalam melakukan rumusan konsep, analisis serta diseminasi pemanfaatan hasil pendataan SIMPUS.



Sesuatu bisa dimulai dari mimpi! Itulah barangkali gambaran yang pas untuk kelahiran SIMPUS. SIMPUS pada awalnya hanya mimpi untuk kebutuhan pendataan data Jaminana Kesehatan Daerah (Jamkesda). Siapa sangka akhirnya merambah hingga ke integrasi data dengan sektor lain termasuk sektor air minum dan penyehatan lingkungan. Petrus Sukrislisbagyo, mengungkapkan, mimpi terbesar Pokja AMPL Kabupaten Bangka adalah mengintegrasikan sistem pendataan ini dengan sektor lain yang lebih luas.

Rencana pengembangan selanjutnya atau mimpi yang akan diwujudkan adalah menjadikan sistem pendataan ini sebagai data interoperabilitas. Tahap awal aktualisasi mimpi itu akan dilakukan dengan “mengawinkan” SIMPUS dengan data kependudukan serta catatan sipil. Selain itu, akan dikembangkan juga sistem informasi spasial atau yang biasa dikenal dengan GIS (Geographic Information System). Melalui GIS, basis data statistik yang selama ini sudah terkomputerisasi dengan baik dapat disilangkan dengan fitur spasial dan pola ruang.

Mimpi dan Rencana ke Depan



”Jangan Pernah Menyepelekan Mimpi”

Benar kata orang bijak, “Jangan Pernah Menyepelekan Mimpi”. Berkat kerja keras, komitmen, inovasi dan semangat melayani, Pemerintah Kabupaten Bangka sudah mewujudkan sebuah mimpi, yang agaknya, agak sulit hadir di tempat lain!



Bab 6 Layanan Zona Air Minum PrimaKota Malang

Pelayanan air siap minum atau air minum prima belum banyak dirasakan pelanggan PDAM di Indonesia. Di Kota Malang, Jawa Timur, PDAM setempat telah mampu memberikan pelayanan air siap minum kepada 87 persen pelanggannya. Kuncinya, kolaborasi antarinstansi dan dukungan pemangku kepentingan dengan menomorsatukan pelayanan.



Kota Malang, Jawa Timur, dianugerahi Tuhan sumber air berlimpah dengan kualitas prima. Anugerah air yang berlimpah itu mampu dikelola dengan baik oleh PDAM sebagai penyedia layanan dengan dukungan Dinas/SKPD terkait lainnya. Hasilnya, mayoritas warga pelanggan PDAM sudah menikmati air siap minum.

Sumber Mata Air Wendit



Keberlimpahan sumber air di Kota Malang dapat dibayangkan dari besarnya sumber air baku yang dimiliki, yakni memiliki kapasitas 1.235 liter/detik. Dari sumber air yang tersedia, pada tahun 2011 produksi air bersih PDAM Kota Malang mencapai 42.074.109 m3 untuk melayani 113.697 pelanggan. Di samping jumlahnya yang berlimpah, kualitas airnya terjaga. Kualitas air PDAM Kota Malang telah memenuhi standar kualitas air minum atau sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.416/Menkes/Per/IX/1990.

Mengapa Zona Air Minum Prima?



Pengambilan Sampel air dan langsung diikuti dengan pemeriksaan kualitas air di Laboratorium



PDAM Kota Malang telah melakukan pemeriksaan laboratorium pada air hasil olahannya. Pemeriksaan meliputi tiga parameter utama yaitu parameter fisik, kimia dan biologi. Hasil uji parameter untuk fisika berupa bau, kadar TDS 120, dengan tingkat kekeruhan satu dan tidak berasa. Hal ini menunjukkan bahwa dari parameter ini sudah masuk dalam standar baku mutu. Pemeriksaan parameter kimia menunjukkan bahwa tidak ada bahan kimia berbahaya misalnya air raksa, alumunium, fluoride dan berbagai kimia berbahaya lainnya. Untuk pemeriksaan mikrobiologi berupa koliform tinja dan total koliform tidak ditemukan di dalam air PDAM Kota Malang.

Kualitas air yang demikian bagus ini menginspirasi munculnya Program ZAMP. ZAMP atau Zona Air Minum Prima, merupakan sebuah kawasan pelayanan dari PDAM yang kualitas airnya setara dengan kualitas air minum. Artinya pelanggan dapat langsung minum air PDAM tanpa perlu dimasak terlebih dahulu

Laboratorium PDAM Kota Malang



Program ini dinisiasi sejak tahun 2004. Ketika itu terdapat program CATNIP (Certification and Training for Network Improvement Project) hasil kerjasama Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (PERPAMSI) dengan USAID. Program berlangsung sekitar bulan Juni 2003 – September 2004. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air minum melalui program sertifikasi dan pelatihan untuk perbaikan jaringan perpipaan PDAM.

PDAM yang mendapatkan bantuan Program CATNIP untuk pembentukan ZAMP ada tiga yaitu, PDAM Kota Malang, Medan dan Bogor. Ketiga PDAM menjadi wilayah proyek percontohan ZAMP di Indonesia. Pembentukan ZAMP dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan air yang bisa langsung diminum di kawasan yang sudah ditentukan. Keikutsertaan ketiga daerah tersebut diharapkan dapat dijadikan contoh pengembangan pelayanan air minum yang diharapkan akan mengarah pada tercapainya target MDGs.

Suasana peluncuran kran air siap minum



Sistim Zona Induk Pelaynan Reservoir Mojolangu Sumber : Dokumen ZAMP Direktur Teknik PDAM Kota Malang

Untuk mengimplementasikan ZAMP, PDAM Kota Malang melakukan serangkaian tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari pemilihan lokasi ZAMP. Sejumlah kriteria untuk memilih lokasi ZAMP di antaranya adalah adanya dukungan masyarakat serta konsumsi air rata-rata di atas 20 m3/bulan/rumah. Di samping beberapa standar teknis harus dipenuhi, seperti material pipa harus sesuai dengan spesifikasi untuk air minum. Selain



Uji coba ZAMP pertama kali dilakukan di kompleks Perumahan Pondok Blimbing Indah (PBI), Kota Malang. Perumahan PIB merupakan sub zona dari zona induk Reservoir Mojolangu, dengan jumlah pelanggan kurang lebih sebanyak 2.000 pelanggan. Menurut Kepala Bappeda Kota Malang, Bachtiar Ismail, pemilihan PBI sebagai lokasi pertama ZAMP karena perumahan tersebut adalah areal perumahan baru. Pada lokasi tersebut, jaringan perpipaannya masih baru dan dalam kondisi yang bagus.

Dimulai dari Pondok Blimbing Indah

adanya ketersediaan suplai air distribusi alternatif serta kebocoran air (fisik) harus bisa ditekan.

Tahapan selanjutnya adalah membentuk sistem Zona Induk Pelayanan dan membentuk Isolasi Sistem Jaringan Distribusi. Di samping mengupayakan suplai air dan penyediaan reservoir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan total pelanggan dengan aliran 24 jam. Tahap berikutnya yang juga dilakukan adalah menyiapkan fasilitas guna kemudahan operasi dan pengendalianPenyiapan fasilitas ini meliputi BO = 8 lokasi ( 1 BO/2000 SR), Hydrant = 20 Lokasi (1 Hydrant/750 SR), BR = 75 Lokasi (1 BR/200 SR), Residual Chlorine Monitoring plus kran air minum langsung untuk umum = 6 lokasi (1 RMC/2.500 SR), Titik Pengambilan Sampel = 19 Lokasi (KEPMENKES RI TH 2002) dan Titik Pengukuran Tekanan = 150 Lokasi (1 tekanan/100 SR). Fasilitas lainnya meliputi disinfeksi dengan instalasi Chlorinator di unit Produksi, Reservoir dan Distribusi serta sertifikasi laboratorium.



Setelah berhasil diterapkan di PIB, pada tahun-tahun berikutnya ZAMP dikembangkan ke perumahan/perkampungan lainnya. Pada saat itu, cakupan layanannya sudah mencapai 35% dari 92.000 pelanggan. Cakupan layanan ZAMP pada perkembangannya terus meluas dan pada tahun 2010, cakupan ZAMP telah mencapai daerah pelayanan Reservoir Mojolangu di daerah Dinoyo. Catatan jumlah pelanggan ZAMP ketika itu mencapai 60% dari total 103.000 pelanggan. Di tahun 2011, perkembangan pelanggan sedikit ditekan demi perbaikan kualitas layanan.

Pengecekan dan pembersihan kran air siap minum satu minggu sekali



“Target kami pasti akan 100 persen, namun itu akan dicapai secara bertahap. Untuk tahun 2013, target capaian kami sekitar 97 persen”

Direktur Utama PDAM Kota Malang, HM Jemianto, mengatakan, pihaknya lebih memfokuskan pada peningkatan dan perbaikan kualitas. Hal ini membuat pihaknya tidak memperluas pelanggan secara agresif. Meskipun demikian, hingga tahun ini (2012) jumlah pelanggan ZAMP sudah hampir 87 persen. “Target kami pasti akan 100 persen, namun itu akan dicapai secara bertahap. Untuk tahun 2013, target capaian kami sekitar 97 persen,”katanya.

Kawasan ZAMP Juli 2012Sumber : Dokumen ZAMP Direktur Teknik PDAM Kota Malang



Antusiasme warga Kota Malang akan hadirnya ZAMP disambut baik PDAM. Setelah melayani perumahan dan perkampungan, PDAM menambah wilayah layanan ke sejumlah sekolah. Salah satu sekolah yang sudah dilayani ZAMP adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tunjung Sekar 1. Salah seorang pengajar di SD tersebut, Yani, mengatakan sarana atau fasilitas ZAMP di sekolahnya sudah terpasang sejak tahun 2007. Pada waktu itu, katanya, setelah memenangkan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Kota Malang, pihaknya ditunjuk PDAM Kota Malang menjadi lokasi ZAMP di sekolah. Peralatan yang dipasang berupa water tap dan chiller.

Hadirnya ZAMP disambut antusias oleh masyarakat Kota Malang. Meski pada awalnya banyak yang belum tahu, namun saat diberitahu mengenai ZAMP dan manfaatnya warga merasa senang. Di lokasi–lokasi penempatan chiller, warga tanpa ragu-ragu mengisi botol-botol bekas air mineral dengan air ZAMP. Jumlah chiller yang disediakan oleh PDAM Kota Malang berjumlah 8 buah dan tersebar di beberapa lokasi.

Dari Perumahan ke Sekolah

Direktur Utama PDAM Kota Malang, HM Jemianto



Keberhasilan ZAMP di Kota Malang tidak berdiri sendiri. Di samping faktor sumber daya, adanya dukungan penuh dari instansi lain juga menjadi kunci dari keberhasilan program ini. Dukungan datang dari Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, seperti Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan Kota Malang.

Adanya sarana ZAMP di sekolah tentu saja disambut baik para murid dan guru serta karyawan lainnya. Mereka mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi air dari fasilitas ZAMP tersebut. Setiap setelah beraktivitas, mereka tanpa ragu minum air ZAMP. Mereka juga mengakui bahwa dengan adanya fasilitas ZAMP, persoalan kebersihan dan kesehatan utamanya untuk air bisa lebih terjamin.

Daya Dukung Pemangku Kepentingan

Murid dan Guru SDN Tunjung Sekar II menggunakan Fasilitas ZAMP



Menurut Bachtiar, Bappeda memberikan dukungan penuh program ini dari aspek regulasi. Dikatakan, kontribusi Bappeda diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal. Melalui Perda tersebut, PDAM Kota Malang sebagai BUMD dapat mengajukan modal pengembangan kepada Pemerintah Kota melalui dana APBD. Keuntungan yang didapat sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah, sebagian lagi diambil oleh PDAM Kota Malang untuk dipakai dalam rangka pengembangan PDAM sendiri.

Proses Pembangunan ZAMP Kota Malang Sumber : Dokumen ZAMP Direktur Teknik PDAM Kota Malang

Komitmenpelayanan

ZAMP

SOP/IK ZAMP

SosialisasiZAMP

Pemilihanlokasi

Kontruksi ZAMP :

• Disinfeksi di unit Produksi, Reservoir, dan Distribusi

• Isolasi jaringan ZAMP

• Perbaikan sistem distribusi ZAMP (K3)

Sertifikasi ZAMP :

• ISO 9001:2008• FORKAMI

standard C



Dukungan lain terhadap program ZAMP juga diberikan secara nyata oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang. Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes Kota Malang Drs. Karbi, MM mengatakan bahwa PDAM Kota Malang meminta Dinkes untuk mengadakan pengawasan kualitas eksternal. Langkah yang kemudian dilakukan Dinkes adalah mengambil sampel ZAMP atau air minum secara keseluruhan baik yang teraliri dengan ZAMP maupun bukan ZAMP.

“Setiap tahun rata-rata 990 sampel. Sebanyak 900 sampel diperiksa secara mikrobiologi, sementara yang 90 sampel diperiksa secara kimia. Pengambilan sampel dilakukan di titik–titik pelanggan yang menyebar ke seluruh Kota Malang,” jelas Karbi.

Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes Kota Malang Drs. Karbi, MM



PDAM Kota Malang berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Malang, meskipun tidak sedikit hambatan menghadang. Di antara hambatan yang terjadi adalah kebocoran pipa. Menurut Jemianto, kebocoran pipa ini mengakibatkan tercampurnya air dengan bahan-bahan lainnya. Meskipun secara kuantitas sudah tercapai, namun dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, selama ini masih dijumpai kebocoran yang kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi air.

Agar masalah pipa tidak menghambat pelayanan, jalan keluar yang dilakukan adalah penggantian jenis pipa. PDAM Kota Malang sampai saat ini masih menggunakan pipa PVC (Polyvinyl chloride) sekitar 20 persen. Untuk peningkatan kualitas layanan, secara bertahap pipa-pipa PVC tersebut akan digantikan dengan pipa yang kualitasnya lebih baik lagi, yaitu pipa polietilena (PE).

Antara Tantangan, Hambatan dan Target Pelayanan



Penggantian pipa disamping karena faktor seringnya terjadi kebocoran juga terkait dengan pernyataan World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa ketika mencapai suhu tertentu saat terkena panas, bahan kimia yang ada di pipa PVC akan mengurai. Dari zat penguraian itu akan tercampur ke dalam air dan jika dikonsumsi dalam waktu yang lama akan menyebabkan kanker.

Besarnya dana yang dibutuhkan menyebabkan penggantian pipa tidak bisa dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, penggantian pipa hanya bisa dilakukan secara bertahap. Namun PDAM Kota Malang menargetkan 20 persen pipa PDAM yang masih menggunakan pipa PVC sudah bisa diganti dengan pipa PE.

Pipa penyalur air



Meskipun masih dibayangi sejumlah tantangan dan hambatan, PDAM Kota Malang telah mematok target 100% layanan ZAMP untuk seluruh Kota Malang. Beberapa persiapan sarana dan prasarana dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu langkah yang dipersiapkan adalah rencana untuk mengeksploitasi mata air Sumberpitu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Nota kesepahaman antara Walikota Malang dan Bupati Malang telah ditandatangani pada bulan November 2011. Pemerintah Pusat juga telah menyetujui jika pengelolaan sumber air tersebut dilakukan oleh dua PDAM yaitu PDAM Kota Malang dan PDAM Kabupaten Malang.

Kran Air Siap minum di Kelurahan Tunjungsekar



Apa yang dilakukan PDAM Kota Malang beserta jajaran Pemerintah Kota Malang layak direplikasi PDAM dan Pemerintah Daerah lainnya. Betapa pelayanan prima kepada masyarakat atau pelanggan harus menempati peringkat pertama, apapun tantangan dan hambatannya!

Peran komunitas dalam pembangunanair minum dan sanitasi

Bagian 3

145

146

147Bagian 3 Peran komunitas dalam pembangunan air minum dan sanitasi


Bab 7 Dana dari Warga, Air untuk Semua

Kemiskinan tidak menghalangi semangat memperbaiki keadaan. Berbekal gotong royong dan pengumpulan dana melalui iuran warga, Desa Wambuloli dan Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, terbebas dari kekurangan air bersih. Warga berupaya, semua sejahtera.

148 Bagian 3 Peran komunitas dalam pembangunan air minum dan sanitasi


148


Bagian 3 Peran komunitas dalam pembangunan air minum dan sanitasi

Dulu, air bersih adalah barang langka dan mahal bagi warga Desa Wambuloli dan Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Warga tidak memiliki sarana air bersih. Untuk sekedar mendapatkan air bersih, warga harus menyeberang teluk menggunakan perahu. Untuk kebutuhan mandi dan mencuci, mereka melakukannya di kolam pemandian. Praktis, air bersih dan sehat benar-benar sulit didapatkan.



Keadaan berubah mulai tahun 2003, ketika LSM Sintesa cabang Buton peduli pada kedua desa tersebut dan menawarkan program air bersih dengan mekanisme pinjaman dana investasi atau Community Self Financing (CSF). Tawaran itu langsung disambut warga dengan antusias, meskipun mereka harus mengeluarkan biaya untuk mendukung pembangunan sarana air bersih. Kerja keras mereka tak sia-sia, kini seluruh warga di dua desa tersebut sudah bisa menikmati air bersih.



Tak hanya bisa menikmati air bersih berkecukupan, Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSABS) Wambuloli-Bonemarambe bahkan dihadiahi penghargaan AMPL Award pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2011 untuk kategori inisiatif community self-financing. Kategori khusus ini diberikan sebagai penghargaan atas keberhasilan masyarakat membangun dan mengelola sarana air minum dengan mekanisme swadana. Sarana dibangun oleh masyarakat atas dukungan LSM Sintesa Buton dengan pendanaan dari Komite Jerman. Sebagian besar biaya konstruksi sarana kemudian dikembalikan oleh masyarakat dengan cara mencicil melalui pembayaran iuran rutin setiap bulan



Sungguh tak mudah mencapai Desa Wambuloli dan Desa Bonemarambe. Lokasi kedua desa tersebut berjarak sekitar 73 km dari Kota Baubau yang dapat ditempuh selama 2,5-3 jam menggunakan sepeda motor. Waktu tempuh semakin lama jika menggunakan kendaraan roda empat. Penyebabnya kondisi jalan yang rusak bahkan sebagian ruas jalan di wilayah Mawasangka sudah tidak beraspal.

Untuk menyeberang dari Kota Baubau di Pulau Buton ke wilayah Pulau Muna tersedia pilihan ferry atau perahu penumpang kayu dengan waktu penyeberangan 30 menit hingga 1 jam. Alternatif lain adalah menggunakan perahu penumpang cepat (speed boat) dari Kota Baubau langsung ke Ibukota Kecamatan Mawasangka Timur dan sebaliknya, dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Namun moda ini hanya tersedia 1 hari sekali setiap pagi pukul 6.30 dan biasanya penuh penumpang.

Mandi di Kolam



Wambuloli-Bonemarambe berada di pesisir pantai di Teluk Wambuloli yang berhadapan langsung dengan Laut Flores. Dahulu Desa Wambuloli berada jauh di daratan di tengah hutan dengan wilayah yang luas mencakup area Kecamatan Mawasangka Timur saat ini. Sekitar tahun 1968 pemerintah memindahkan lokasi desa ke pesisir untuk memudahkan akses. Desa Wambuloli pun dimekarkan menjadi 6 desa, Desa Bonemarambe adalah salah satu desa pemekaran yang lokasinya bersebelahan dengan desa induk Wambuloli.

Tipologi tanah yang berbatu dan tebing patahan di belakangan pemukiman tidak banyak menyediakan lahan untuk bertani. Kebun-kebun masyarakat umumnya masih berada di sekitar wilayah desa asal yang cukup jauh dan relatif sulit aksesnya. Sebagian penduduk beralih profesi menjadi nelayan dan beberapa tahun belakangan ini banyak yang bertani rumput laut, namun banyak pula yang merantau karena penghidupan dari laut tidak bisa selalu dilakukan sepanjang tahun.

152





Sebelum tersedia sarana air perpipaan, masyarakat menggunakan kolam pemandian yang berasal dari mata air untuk mandi dan mencuci. Terdapat tiga kolam pemandian seperti ini. Untuk air minum, sebagian masyarakat membeli dari desa lain yang berada di daratan seberang yang terpisah oleh Teluk Wambuloli. Sulit untuk membuat sumur gali di wilayah ini karena tanahnya dipenuhi batu-batu yang sangat keras.

Perubahan terjadi pada tahun 2003 saat LSM Sintesa cabang Buton menawarkan program air bersih dengan mekanisme pinjaman dana investasi atau Community Self Financing (CSF).



154


Bagian 1 Upaya pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi

Setelah terjadi kesepakatan, proses dimulai dengan pencarian sumber air, perencanaan teknis dan pelatihan bagi masyarakat. Proses pembangunan sarana dimulai tahun 2004 dikerjakan oleh seluruh masyarakat dua desa selama 9 bulan. Total biaya investasi sebesar Rp. 643.506.005. Masyarakat berkontribusi dalam bentuk dana swadaya sebesar Rp. 25 juta dan Rp. 95.840.000 dalam bentuk natura (benefit in-kind)



Sarana air bersih Wambuloli-Bonemarambe merupakan sarana air bersih perpipaan gravitasi dengan pemompaan yang melayani dua desa yaitu Desa Wambuloli dan Desa Bonemarambe. Sumber air berasal dari mata air di wilayah Wambuloli yang berada di dalam gua berbatu sedalam 55 meter. Air dipompa dengan tenaga mesin diesel ke bak penampung yang kemudian disalurkan secara gravitasi ke rumah-rumah warga di dua desa tersebut dengan sistem sambungan rumah tanpa ada keran umum.

Tantangan Kondisi Alam



Kondisi alam di kedua wilayah desa memang sangat berat. Untuk sampai ke sumber air, pemasangan pompa dan pipa transmisi masuk ke dalam gua yang di beberapa bagian sangat curam dan sempit. Ini adalah proses terberat, terlebih semua itu hanya diterangi oleh cahaya senter. Pada awal terbangun, sarana menggunakan pompa celup (submersible) dengan kapasitas 7,5 KW, yang digerakkan oleh listrik melalui kabel dengan ukuran 4x35 mm sepanjang 250 meter dari generator yang menggunakan mesin diesel merek Perkins. Rumah genset dengan ukuran 4x6 meter dan bak penampung dengan ukuran 6x6x3 meter atau berkapasitas 108 meter kubik melengkapi sarana ini.

Jaringan distribusi menggunakan pipa besi GIP (galvanished iron) kualitas medium B dengan total panjang 5.682 meter. Sebagian besar pipa tidak ditanam di dalam tanah karena permukaan tanah yang berbatu sangat sulit untuk digali, namun di lokasi persimpangan dengan jalan dan perlintasan sungai diberi pengamanan yang cukup memadai. Masyarakat pun sudah terlatih untuk bisa memperbaiki jaringan pipa jika terjadi kerusakan.



Kelembagaan pengelola sarana dibentuk berdasarkan kesepakatan melalui pertemuan yang melibatkan masyarakat kedua desa. Peran dan fungsi lembaga tersebut adalah memastikan layanan dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, peran lainnya berupa mengumpulkan dan mengelola keuangan dari iuran air masyarakat, membimbing dan mengawasi pemakaian air sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama, dan mengembangkan kegiatan usaha yang memanfaatkan layanan untuk menunjang kegiatan operasional sarana dan kesejahteraan pengurus.

Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat



Struktur lembaga terdiri dari Ketua, Sekretaris/Bendahara, Teknisi/Operator, Kolektor iuran, dan Tenaga Sanitasi. Seluruh aturan kelembagaan dan operasional diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), begitu pula anggota pengurus yang dipilih langsung melalui mekanisme musyawarah masyarakat dua desa tersebut. Untuk memperkuat legalitas, pengurus Sarana Air Bersih (SAB) terpilih pada setiap periode ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa setempat.

Keterlibatan masyarakat sangat tinggi, sejak tahap perencanaan dan pembangunan hingga kini pada tahap operasi dan pemeliharaan. Pemilihan teknologi dan perencanaan teknis dimusyawarahkan bersama-sama,

termasuk layanan yang hanya menyediakan sambungan rumah. Kesepakatan untuk tidak menyediakan keran umum dalam rangka mengantisipasi kendala pengelolaan di masa datang.

Peran dan fungsi lembaga adalah memastikan layanan dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, peran lainnya berupa mengumpulkan dan mengelola keuangan dari iuran air masyarakat, membimbing dan mengawasipemakaian air sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama.



Pertimbangan utama dalam pemilihan teknologi dan layanan adalah kualitas, daya tahan dan keterjangkauan dari segi harga. Dengan desain seperti ini diharapkan layanan akan bertahan setidaknya hingga 20 tahun. Satu-satunya kerusakan parah adalah saat terjadi petir yang menyebabkan panel pada rumah genset terbakar. Kerusakan ini menyebabkan pompa tidak dapat digunakan lebih dari 1 bulan. Kondisi ini cukup membuat warga kesulitan sehingga berinisiatif untuk menyediakan suku cadang jika suatu saat terjadi kerusakan serupa. Tidak hanya itu, warga pun sudah mengumpulkan dana dan membeli pompa cadangan yang lebih besar untuk antisipasi.

Keterlibatan masyarakat sangat tinggi, sejak tahap perencanaan dan pembangunan hingga kini pada tahap operasi dan pemeliharaan.



Penentuan tarif dan iuran juga memperhitungkan biaya operasional pengelolaan sarana dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kesepakatan, pengelolaan hasil iuran digunakan 70% untuk pengembalian investasi, 20% untuk insentif pengelola BPSABS, 5% untuk dana cadangan, dan 5% sisanya disetor ke desa sebagai kontribusi dana kegiatan pembangunan desa. Dengan tingkat pembayaran iuran diatas 95%, setiap bulan rata-rata BPSABS memperoleh pendapatan 5 juta rupiah.

Sejak September 2011 terjadi penambahan 47 Sambungan Rumah (SR) baru, sehingga saat ini jumlah pelanggan air di dua desa tersebut sebanyak 324 pelanggan dari total 343 rumah yang ada. Terdapat 19 rumah yang tidak memiliki SR karena penghuninya merantau atau rumah tersebut hanya ditempati orang tua jompo yang dapat mengakses air dari rumah keluarga disebelahnya. Tidak berlebihan jika dikatakan cakupan dan akses air sudah mencapai 100%. Selain itu, air juga disalurkan ke mesjid, sekolah dan Puskesmas Pembantu (Pustu) tanpa dipungut iuran.



Berdasarkan hasil kesepakatan warga, BP-SABS akan mengganti mesin diesel penggerak pompa dengan tenaga listrik untuk meringankan biaya rutin dan perawatan mesin diesel. Dana yang dibutuhkan untuk memasang instalasi listrik dengan daya lebih dari 10 ribu watt adalah Rp 32,5 juta. Warga sepakat untuk swadaya iuran sebesar Rp 105.000 per sambungan rumah. BPSABS memberikan subsidi Rp 31.500 per pelanggan dari cadangan iuran meteran sehingga setiap pelanggan hanya perlu menyumbang Rp 73.500. Dalam tiga bulan seluruh dana terkumpul dan biaya pemasangan instalasi listrik sudah lunas dibayarkan, tinggal menunggu jadwal penambahan daya dari PLN. Rencana ke depan setelah listrik untuk pompa terpasang, masyarakat kembali sepakat untuk swadaya membeli pompa air cadangan. Pengalaman pompa yang pernah terbakar sehingga selama beberapa hari tidak ada air rupanya dirasakan sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan oleh warga.



162



Walaupun belum mendapat dukungan dari pemerintah daerah, keberhasilan pembangunan sarana air bersih di Wambuloli-Bonemarambe memicu pembangunan sarana air bersih di desa-desa lain. Pengelolaan sarana oleh masyarakat terbukti dapat berjalan dan berkelanjutan. Laporan pertanggungjawaban pengelola SAB kepada masyarakat selalu dijalankan dua kali dalam setahun. Selain itu, terlaksana musyawarah warga yang diadakan setidaknya tiga kali dalam setahun untuk memastikan keberlanjutan sarana. Tidak hanya itu, mekanisme pengelolaan yang melibatkan seluruh masyarakat melalui musyawarah seperti ini juga kemudian diterapkan pada pelaksanaan program-program lain.



Keberhasilan pembangunan dan pengelolaan sarana air bersih di kedua desa berdampak baik terhadap tingkat kesehatan masyarakat kedua desa. Kesadaran akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) semakin meningkat. Saat ini akses dan kepemilikan jamban di Desa Wambuloli sudah mencapai 100%, sedangkan di Desa Bonemarambe kepemilikan jamban masih sekitar 50%. Di kedua desa kebiasaan buang air besar di sembarang tempat sudah tidak ada lagi. Pencapaian ini jauh berbeda dengan kondisi sebelum tersedia sarana air. Saat itu, sebagian besar masyarakat masih buang air besar sembarangan, di kebun atau di pantai. Jangankan WC, kamar mandi di rumah pun belum banyak yang memiliki.

Desa ODF Pertama



Keberhasilan ini tidak lepas dari program PHBS yang merupakan bagian dari pembangunan sarana air bersih yang didukung oleh LSM Sintesa. Masyarakat selain diberi tanggung jawab memelihara sarana air juga difasilitasi untuk membangun jamban keluarga. Bahkan tersedia juga subsidi bagi yang tergolong kesejahteraan rendah melalui kredit jamban bergulir yang dapat dicicil bersamaan dengan iuran air setiap bulannya.



Keberhasilan Wambuloli mencapai 100% akses jamban pribadi menginisiasi pencanangan Desa Sadar Jamban sebagai penghargaan atas pencapaian tersebut sekaligus mendorong desa-desa lain untuk melakukan hal serupa. Pencanangan tersebut dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Buton tanggal 21 Oktober 2012. Desa Sadar Jamban Wambuloli merupakan desa pertama di Sulawesi Tenggara yang mencapai status ODF (Open Defecation Free), walau belum ada program STBM di provinsi tersebut.

Keterlibatan masyarakat sangat tinggi, sejak tahap perencanaan dan pembangunan hingga kini pada tahap operasi dan pemeliharaan.



Saat ini di Bonemarambe terdapat Program Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (PPIP) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya – Pekerjaan Umum (DJCK-PU) yang sedang dalam tahap perencanaan masyarakat. Untuk mendukung rencana pengembangan pemukiman yang akan dilakukan, BPSAB sudah membuat rencana perluasan jaringan perpipaan agar dapat menjangkau wilayah baru tersebut. Pendanaan untuk perluasan jaringan perpipaan akan diusulkan melalui mekanisme PNPM Perdesaan Tahun Anggaran (TA) 2014.



Salah seorang tokoh kunci dari keberlangsungan sarana air ini adalah Ketua BPSABS, Hudin, yang juga merupakan Sekretaris Desa Bonemarambe. Selain kesibukannya sebagai nelayan, saat ini Hudin menjadi salah satu orang penting di Kecamatan Mawasangka Timur dan sekitarnya. Terlihat dari sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengatasi sarana air di desa lain yang mengalami kerusakan. Bahkan pembangunan sarana baru di desa lain pun sudah menggunakan jasanya, karena keterampilan dan peralatan yang dimiliki. Ringan tangan, sigap dan ramah adalah karakter kesehariannya. Rasa bangga akan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat untuk mengelola sarana air bersih memberikan kebahagian tersendiri baginya.

Hudin, ketua BPSABS Desa Wambuloli dan Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara



Peran penting juga diemban oleh LSM Sintesa yang konsisten mengedepankan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Salah seorang personil yang menangani program sarana air bersih dan lingkungan adalah Manan. Komitmen dan kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi semangat kesehariannya. Walau harus menempuh ratusan kilometer mengelilingi Kabupaten Buton mendampingi masyarakat dalam mewujudkan sarana air bersih yang dibutuhkan.

Kesadaran tinggi Warga Desa Wambuloli dan Bonemarambe memberikan inspirasi, bahwa kesulitan seberapa pun beratnya, bisa diatasi dengan kerja keras dan gotong royong.

Rasa bangga akan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat untuk mengelola sarana air bersih memberikan kebahagiaan tersendiri baginya- Ketua BPSABS Hudin. E -



Bab 8 Bangkit dari Keterpurukan dengan Inovasi Pembangkit Listrik MikrohidroWarga Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, Jawa Timur, tak pernah membayangkan bisa menikmati sarana air bersih dan sanitasi seperti sekarang. Apalagi bisa membantu warga di desa-desa sekitarnya. Mereka mengelola sarana air minum sendiridengan semangat kebersamaan, kerja keras, inovasi dan kreatifitas. Hasilnya, mereka bisa mengelola sarana air minum secara mandiri dan bahkan menghasilkan inovasi teknologi Pembangkit Listrik Mikro Hidro. Untuk menjamin keberlanjutan, lembaga pengelola sarana pun didirikan.



170



Sebelum tahun 2005, Desa Karangsuko adalah potret desa dengan kondisi kekurangan air bersih dan sanitasi. Sarana air bersih ataupun MCK tak ada di desa seluas 399 hektar itu. Warga buang air dan mandi di pekarangan atau sungai. Akibatnya, banyak warga menderita diare dan penyakit kulit. Kini kondisi 4.914 jiwa di Karangsuko berubah drastis. Swadaya dan semangat warga dibarengi inovasi teknologi membangkitkan mereka dari keterpurukan.



Desa Karangsuko terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun Adiluwih. Topografi Desa Karangsuko berupa dataran tinggi, sehingga warga kerap menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air minum untuk keperluan sehari-hari. Warga mampu di sana memiliki sarana air bersih dari sumur gali atau dongki. Tapi mayoritas miskinnya mengambil air dari mata air yang cukup jauh dari tempat tinggalnya dan bertumpu dari air irigasi. Intinya, warga kekurangan air bersih.

Kondisi ini berdampak buruk. Banyak warga menderita diare dan penyakit kulit karena terbiasa mengonsumsi air yang tidak higienis. Sumber air yang ada telah terkontaminasi karena warga Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sungai dan pekarangan. Kebiasaan ini dilakukan karena tidak adanya sarana Mandi, Cuci dan Kakus (MCK). Dampak lain yang sering terjadi adalah terjadinya perkelahian antarwarga memperebutkan air saat musim kemarau. Maka, lengkap sudah keterpurukan warga Karangsuko akibat ketiadaan sarana air bersih dan sanitasi layak.

Air dan Sanitasi Buruk: dari Diare hingga Perkelahian Antarwarga



Sesungguhnya, kondisi kurang air bersih itu menjadi sebuah ironi besar bagi warga Karangsuko. Pasalnya, desa itu memiliki potensi sumber daya air. Desa Karangsuko merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Pagelaran yang memiliki potensi mata air terbesar. Setidaknya ada 4 (empat) mata air dengan debit besar di Karangsuko yaitu Mata Air Sumber Taman, Sumber Maron, Sumber Jeruk, dan Sumber Pinang. Bahkan selain keempatnya masih ada beberapa mata air lainnya dengan debit yang lebih kecil.



Kekayaan sumber air itu tidak termanfaatkan oleh warga karena berbagai persoalan. Di antaranya mereka tidak tahu sumber air yang ada harus diapakan dan bagaimana caranya agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga.

Titik terang perubahan mulai menyingkap sekitar tahun 2005. Ketika itu Desa Karangsuko menjadi salah satu lokasi sasaran program Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC)-II di Provinsi Jawa Timur. WSLIC adalah program pinjaman dari Bank Dunia dalam menyediakan sarana air minum dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Desa Karangsuko merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Pagelaran yang memiliki potensi mata air terbesar



Kehadiran program WSLIC II tidak disia-siakan warga. Mereka bersemangat dan sangat aktif mengikuti program tersebut. Mereka ingin segera berubah dari kondisi yang buruk. Oleh karena itu, berbagai upaya mereka lakukan agar ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi mereka segera menjadi kenyataan.

Warga secara gotong royong dan berkesadaran penuh bersedia berkontribusi untuk pendanaan pembangunan sarana air minum. Hasil swadaya warga dalam bentuk iuran berupa uang mencapai Rp. 10 juta dan iuran non-uang sebanyak Rp.67,4 juta.

Swadaya Dana dan Tenaga

Hasil pembangunan Program WSLICII



Agar semangat dan keswadayaan itu berlangsung efektif, atas dasar musyawarah warga, sistem iuran untuk swadaya dikategorikan menjadi 3 kelompok berdasarkan strata ekonomi. Tingkatan iuran itu terdiri dari Rp. 30 ribu, Rp. 35 ribu dan Rp. 50 ribu. Kontribusi tersebut untuk mengimbangi bantuan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 175 juta/desa dan dana dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 25 juta.

Peresmian Pembangkit Listrik Mikrohidro Sumbermaron



Kerja pun dimulai. Didahului proses pelaksanaan Methodology for Participatory Assessment-Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (MPA-PHAST) dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), masyarakat Karangsuko menyepakati untuk membangun sarana air minum dengan mempergunakan potensi mata air Sumber Maron. Saat itu, teknologi terpilih untuk pendistribusian air adalah dengan pompanisasi dan gravitasi

Dekan FT UMM, Sudarman meletakkan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Mikrohidro Sumber MaronSumber www.umm.ac.id



Kerja keras dan gotong royong itu bermuara pada bulan Maret 2006. Ketika itu, untuk pertama kalinya sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) di Karangsuko bisa menikmati air bersih dari dari mata air Sumber Maron melalui sarana yang mereka bangun sendiri dengan fasilitasi WSLIC II. Mata air Sumber Maron memiliki kapasitas 70 liter/detik, debit yang terpakai baru sebesar 12 liter/detik. Besarnya debit andalan Sumber Maron menjadikan mata air ini kemudian difungsikan juga menjadi sarana rekreasi air bagi masyarakat Kabupaten Malang.




Sebagai bentuk kepedulian serta melanggengkan sikap gotong royong serta menjamin keberlanjutan layanan, pada tahun 2006 itu pula warga membentuk Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BP-SABS) Sumber Maron. Pembentukan lembaga tersebut berlangsung sukses berkat dukungan Kepala Desa dan tokoh masyarakat. Paska pembentukan, pengurus BP-SABS langsung menyusun program kerja untuk peningkatan akses masyarakat miskin di Karangsuko terhadap sarana air bersih yang telah ada.

Mata air Sumbermaron memiliki kapasitas 70 liter/detik, sementara debit yang terpakai baru sebesar 12 liter/detik



Warga Karangsuko benar-benar memiliki komitmen tinggi melayani. Pengurus BP-SABS yang tekah dilantik melahirkan program-program yang berpihak pada warga miskin di sana. Program-program ”pro-miskin” itu antara lain memberikan bantuan jamban dan biaya sambungan rumah (SR) gratis, pemasangan meter air di tempat umum seperti masjid, sekolah, mushola dan pondok pesantren. Di samping itu, tersedia program-program yang secara langsung tidak berkaitan dengan air bersih seperti bantuan santunan anak yatim serta pengadaaan batu nisan dan tlesik gratis.

Pengurus BP-SABS pun tidak terlalu membebani warga pengguna dalam soal iuran. Besarnya iuran dihasilkan lewat forum musyawarah antara pengurus BP-SPABS dan warga. Hasil musyawarah menyepakati tarif yang diberlakukan adalah Rp. 9 ribu/KK/bulan bagi warga Karangsuko dan Rp. 11 ribu/KK/bulan bagi warga luar Desa Karangsuko yang ingin menyambung.



Adanya peluang bagi warga di luar Desa Karangsuko itu menarik minat desa-desa tetangga. Tahun 2006-2008 dilakukan perluasan jaringan distribusi ke desa di luar Karangsuko. Sampai pada akhirnya hingga saat ini, terdapat 6 (enam) dusun pemanfaat yang tersebar di 4 (desa) yaitu Desa Karangsuko dan Desa Sukosari, Desa Gondanglegi Kulon dan Desa Panggungrejo di Kecamatan Gondanglegi. Total pemanfaat saat ini mencapai 4.660 jiwa (1.265 KK). Kondisi ini memberi banyak manfaat bagi warga. Di samping hilangnya kebiasaan BABS, warga tidak lagi terlibat perkelahian karena perebutan pemakaian air.



Waktu berjalan, kondisi kesehatan warga Karangsuko dan sekitarnya telah membaik seiring dengan terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi. Jumlah pelanggan yang dilayani BP-SABS Sumber Maron pun terus bertambah. Seiring dengan itu, permasalahan mulai timbul, utamanya terkait dengan teknologi yang dipilih untuk distribusi. BP-SABS Sumber Maron menggunakan pompa untuk proses distribusi. Akibatnya, biaya listrik yang setiap bulan harus dikeluarkan sangat besar. Menurut Ketua BP-SABS Sumber Maron, Sayid Muhammad, setiap bulan pihaknya membayar tagihan listrik sedikitnya Rp. 9 - Rp10 juta. Mahalnya biaya listrik itu disebabkan karena tarif dasar listrik (TDL) yang dikenakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah tarif untuk unit usaha.

Melayani dan Berinovasi



Menghadapi masalah itu, kata Sayid Muhammad, pihaknya mulai memikirkan alternatif teknologi untuk menekan biaya tersebut. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kabupaten Malang, Renung Rubiyatadji, bahwa Dinas Pengairan melaksanakan Forum Berbagi dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Forum tersebut membahas mengenai alternatif teknologi tepat guna yang dapat dipergunakan untuk menggerakkan air di antaranya melalui teknologi Mikro Hidro. Dari forum tersebut, terinisiasi keinginan adanya kerjasama antara BP-SABS Sumber Maron dengan UNM.

Apa yang terjadi di Desa Karangsuko bukan saja tentang keberhasilan mengatasi persoalan air minum dan sanitasi. Nilai yang sangat penting adalah kuatnya kerjasama, gotongroyong, komitmen serta sikap pantang menyerah dengan kondisi yang ada. Terbukti, semua itu bisa membangkitkan masyarakat dari keterpurukan!



Keinginan Sayid Muhammad dan segenap pengurus BP-SABS Sumber Maron terlepas dari masalah mahalnya biaya listrik PLN seperti menemukan jalan. Pada saat yang bersamaan, Australian Aid (AusAid) melalui proyek Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) bersama dengan Water and Sanitation Program (WSP)-Bank Dunia sedang melakukan penilaian bagi Community Based Organization (CBO) atau dikenal dengan nama BP-SABS di Jawa Timur dan Jawa Barat dalam rangka implementasi proyek Second Generation Project-Upgrading Community Based Piped Water Services with Private Sector Support atau SGP.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sarana air minum bagi ±10.000 penduduk di 2-5 kabupaten di Jawa

Barat dan Jawa Timur. Proyek tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas BP-SABS melalui implementasi proyek yang terstruktur baik termasuk pelaksanaan kerjasama dengan

pihak swasta, pemerintah daerah dan BP-SABS.

Ketua BP-SABS Sumber Maron, Sayid Muhammad



Setelah melalui serangkaian proses, BP-SABS Sumber Maron akhirnya terpilih sebagai lokasi implementasi proyek SGP. Pada tanggal 1 November 2010, proyek resmi diimplementasikan. Perkembangan selanjutnya, kata Sayid Muhammad, dalam rangka membahas kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan layanan BP-SABS melalui skema Public Private Partnership (PPP) dilakukan market sounding pada bulan Januari 2011.

Berdasarkan diskusi terdapat 3 (tiga) opsi PPP yang paling diminati oleh BP-SABS, yakni perluasan jaringan melalui mekanisme Build-Lease-Transfer (BLT), Bulk Water Supply dan Maintenance Service Contract. Untuk menyiapkan proyek yang dapat diminati swasta, IndII dan WSP membantu BP-SABS dalam menyusun Surat Izin Pengusahaan-Sistem Penyediaan Air Minum (SIP-SPAM), Pre-Feasibility Study dan Detailed Financial Analysis.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sarana air minum bagi kurang lebih 10.000 penduduk di 2-5 kabupaten di Jawa Barat dan Jawa Timur.



”Tapi karena Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur belum mengatur PPP dalam skala kecil, akhirnya disepakati oleh Pemerintah Pusat untuk mendesain kerjasama PPP melalui skema Business to Business (B to B). Skema tersebut mensyaratkan kontrak akan ditandatangani oleh Ketua BP-SABS, Kepala Desa sebagai penasihat panitia tender dan pihak swasta terpilih,” jelas Sayid.



Masih menurut Sayid, pihaknya dibantu IndII dan WSP untuk menentukan tipe kontrak yang sesuai dan membantu dalam proses tender serta dalam pembuatan draft dokumen tender. Setelah melewati serangkaian proses, pihak yang terpilih sebagai pemenang tender kerjasama dengan BP-SABS Sumber Maron adalah PT. Mitra Lingkungan Duta Consult Jakarta.

”Kontrak kerjasama ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2011 dan tipe kontrak yang dipilih adalah BLT. Tipe tersebut dipilih dikarenakan BP-SABS Sumber Maron tidak memiliki dana untuk memperluas jaringan distribusinya dan menambah SR baru. Selain itu BLT dipilih karena BP-SABS dapat berhubungan langsung dengan konsumen dalam hal pengumpulan dan penagihan,”katanya.



Bersama dengan UMM, IndII dan WSP serta pemerintah daerah setempat, BP-SABS Sumber Maron mengembangkan penggunaan teknologi alternatif dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Teknologi tersebut dipilih guna menggantikan teknik pompanisasi yang membutuhkan daya listrik besar. Perencanaan PLTMH tersebut dibantu oleh mahasiswa teknik pengairan UNM sementara IndII dan WSP memberikan pelatihan teknis dan pendanaan bagi para pengurus BP-SABS Sumber Maron.

IndII, senior staf dan koordinator proyek WSP bersama staf Pemda melihat Mikrohidro

sumber : www.indii.co.id



Kini BP-SABS Sumber Maron telah menggunakan PLTMH dalam melayani pelanggannya. Keberhasilan pelaksanaan PPP dan penggunaan teknologi alternatif itu menurut Sayid Muhammad tidak terlepas dari faktor pendukung seperti komitmen dan dukungan penuh dari Kepala Desa, adanya asosiasi BP-SPABS di Kabupaten Malang sehingga BP-SABS dapat mengakses bantuan perawatan teknis serta sumber air yang mencukupi untuk menjalankan layanan yang efektif.

Seain itu juga detail dari justifikasi teknis yang diselesaikan sebelum masa penawaran tender juga sangat mempengaruhi proses yang berlangsung selain mekanisme B to B yang straight forward, sehingga dapat diimplementasikan dalam kerangka PPP di Indonesia.

Pemda, WSP, Kepala BPR, Kepala CBO dan tim IndII saat acara peresmian pembangkit listrik mikrohidro Sumber Maron



Apa yang terjadi di Desa Karangsuko bukan saja tentang keberhasilan mengatasi persoalan air minum dan sanitasi. Nilai yang sangat penting adalah kuatnya kerjasama, gotongroyong, komitmen serta sikap pantang menyerah dengan kondisi yang ada. Terbukti, semua itu bisa membangkitkan masyarakat dari keterpurukan!

Pembangkit Tenaga Listrik Mikrohidro Sumber Maron


190



Bab 9 Menjaga Alam, Menjaga Kehidupan

Alam sekitar Desa Cibodas penuh keberlimpahan sumber daya. Hutan yang lebat dan sumber air yang besar menemani kehidupan warga di sana. Warga memanfaatkan dan mengelola karunia itu dengan kearifan setempat. Kebutuhan air bersih tercukupi, alam pun tetap lestari



Potensi besar Desa Cibodas di antaranya adalah sumber air dan hutan yang masih terjaga kelestariannya. Potensi sumber air ini berhasil dimanfaatkan untuk hidup dan kehidupan masyarakat setempat. Pemanfaatan sumber daya itu dilakukan secara baik dan terarah lewat kelembagaan masyarakat bernama Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BP-SABS) Cibodas.

BP-SABS Cibodas memiliki sejarah panjang. Dibentuk sejak tahun 1988 dan terus berkembang hingga saat ini. Komitmen, keteguhan dan kegotongroyongan dalam pelayanan sarana air bersih dan sanitasi oleh BP-SABS Cibodas ini, mengantarkannya meraih penghargaan sebagai Kelompok Komunitas Pengelola Sarana Air Minum Terbaik dalam KSAN 2011.

Peta Wilayah Administrasi Desa Cibodas



Kunci keberhasilan masyarakat Desa Cibodas mengelola sumber air, membangun sarana dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak lepas dari semangat gotong royong warga untuk menjaga dan merawat lingkungan tempat mereka tinggal. Kepedulian menjaga sumber daya hutan dan air adalah bentuk syukur warga atas karunia alam yang menyimpan potensi dan memberikan kehidupan untuk mereka.

Kegotongroyongan Merawat Lingkungan

Sumber : www.antara.com



Kepala Desa Cibodas, Sukaya, menuturkan, berkembangnya pemanfaatan air dan sanitasi di lingkungan warga Cibodas tidak lepas dari keseharian warga Cibodas yang memperoleh hidup dan kehidupannya dari alam sekitar. Air bersih yang tersedia sangat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat. Menurutnya, pada awalnya masyarakat Cibodas mengalami kesulitan air sehingga mengambil air di tempat yang sangat jauh dan harus dipikul untuk mendapatkannya.

“Masyarakat di sini bisa saling isi mengisi dengan alam. Atau istilahnya kami sharing dengan alam. Air diperoleh dari hijaunya alam sekitar. Sementara masyarakat membalas alam sekitar yang telah memberi nikmat air dengan menjaga lingkungan agar tetap lestari dan alami,”ujarnya.

Cibodas adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terletak 1.260 meter di atas permukaan laut (DPL) dan memiliki luas wilayah 1.273,4 ha. Sebelah utara dibatasi oleh Desa Wangunharja, sebelah selatan Desa Ciburial, sebelah barat Desa Langensari, dan sebelah timur Desa Suntenjaya.

Air bersih yang tersedia sangat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat. Pada awalnya masyarakat Cibodas mengalami kesulitan air sehingga mengambil air di tempat yang sangat jauh dan harus dipikul untuk mendapatkannya.



Desa Cibodas adalah salah satu desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Lembang yang didominasi oleh daerah perbukitan dengan keadaan tanah yang umumnya subur. Tanah di sana berwarna merah kehitaman sampai dengan hitam. Desa Cibodas berpenduduk 9.898 jiwa atau 2.981 kk dengan komposisi laki-laki 4.927 laki-laki dan 4.971 perempuan. Berdiam di 3 wilayah dusun, 17 wilayah Rukun Warga (RW) dan 66 wilayah Rukun Tetangga (RT).

Di samping terkenal akan sifat kegotongroyongannya, Desa Cibodas juga kerap menjadi juara lomba antardesa yang marak dilakukan pada jaman Orde Baru. Prestasi yang pernah diraih di antaranya tahun 1984 menjadi juara desa tingkat provinsi dan juara dua Desa Swasembada Tingkat V Priangan. Sedangkan di tahun 1985 menjuarai Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dan Gaya Hidup Sehat (GHS) tingkat provinsi.



Cikal bakal berdirinya BP-SABS Cibodas dimulai sejak tahun 1986. Ketika itu, tercatat telah terbangun sarana air bersih di RW II. Pembangunan sarana air bersih itu dilaksanakan secara gotong royong dan swadaya masarakat. Setahun sebelumnya, Desa Cibodas mendapatkan bantuan penerangan listrik dan sarana air bersih dari Gubernur Jawa Barat Aang Kunaefi. Hadiah itu semakin mendorong minat dan keteguhan warga untuk membangun sarana air bersih.

Keberadaan sarana air bersih di RW II menarik perhatian pemerintah. Gubernur Jabar pada bulan Desember 1987 menyampaikan surat kepada Bupati Bandung agar LSM Internasional CARE menindaklanjuti memfasilitasi bantuan sarana air bersih di Desa Cibodas

BP-SABS Cibodas Melintas Sejarah

Disamping terkenal dengan akan sifat kegotongroyongannya, desa cibodas juga kerap menjadi juara lomba antar desayang marak dilakukan pada jaman orde baru. Prestasi yang pernah diraih, diantaranya tahun 1984 menjadi juara desa tingkat provinsi dan juara 2 Des Swasembada Tingkat V Priangan.



Setelah dilakukan penjajagan kelayakan ke lapangan bersama masyarakat, pada bulan Januari 1988 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung dan CARE membuat kesepakatan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat di Cibodas. CARE memfasilitasi pelatihan masyarakat dalam pembangunan sarana SABS, baik secara teknis maupun administrasinya.

Paska fasilitasi pelatihan masyarakat pada aspek teknis dan administrasi, dibentuklah kelompok atau kepanitiaan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi yang sering disebut dengan PPABS (Panitia Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi). Orang-orang yang duduk dalam PPABS ini merupakan cikal bakal munculnya kampiun pembangunan sarana air bersih dan sanitasi desa Cibodas.

Pentingnya air bagi kehidupan sangat dirasakan warga Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Sebelumnya, ribuan warga desa yang tinggal di sekitar Bandung Utara itu hidup di tengah krisis air. Untuk mendapatkan setetes air, warga Cibodas harus turun naik lembah dan berjalan sekitar enam hingga tujuh kilometer.(Republika, 21 Maret 2003)



Fasilitasi yang dilakukan CARE di Desa Cibodas berjalan selama 4 tahap khususnya setelah persiapan sosial atau social preparation diselesaikan. Tahapan itu meliputi, tahap pertama berhasil dibangun 4 buah PMA, 1 buah bak pembagi, 3 buah bak penampung masing-masing dengan kapaistas 80 m2 dan 2 buah jembatan untuk pipa. Kemudiah tahap kedua adalah pembelian tambahan pipa induk sepanjang 8.040 meter untuk penyambungan ke RW-RW di lingkungan Desa Cibodas.

Kantor BPABS Desa Cibodas yang bersebelahan dengan Gedung Serba guna Desa Cibodas



Tahap selanjutnya meliputi pengadaan pipa sepananjang 16,05 km untuk sambungan rumah. Saat itu tersambung 242 konsumen dan tahap keempat adalah terbangunnya sarana MC sebanyak 37 buah, dan 15 buah bak penampung.

Pendampingan CARE berlanjut memfasilitasi pelatihan untuk operasi dan pemeliharaan. Fasilitasi ini melibatkan peran aktif pemerintahan desa. Penekanan pada pendampingan ini sama dengan pelatihan yang dilaksanakan di awal sebelum pembangunan yaitu TST dengan pendekatan partisipatif. Hanya yang membedakan adalah materi pelatihannya saja. Pelatihan di awal lebih menekankan pada aspek pembangunan fisiknya, sedangkan setelah atau pasca pembangunan penekanannya pada upaya-upaya pengoperasian dan pemeliharaan. Lokasi pembayaran Air bersih Desa Cibodas



Setelah pelatihan tersebut kemudian terbentuk Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi atau disingkat dengan BP-SABS Desa Cibodas. Selain pembentukan lembaga, pasaca pelatihan ini muncul rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BP-SABS pasca pembangunan terkait dengan operasi dan pemeliharaan termasuk juga upaya pengembangannya.

Setelah terbentuknya BP-SABS Desa Cibodas, sarana ABS dapat dikembangkan terus dengan tetap menjaga kelestarian sumber air. Hutan sekitar desa tetap dijaga kelestariannya Selain itu seksi teknis di BP-SABS mampu memperbaiki dan memelihara sarana yang rusak.



Kelahiran BP-SABS Cibodas langsung diikuti kiprah luar biasa bagi masyarakat. Peningkatan cakupan layanan mengalami jumlah cukup signifikan. Jika pada tahun 1988 hanya ada 595 sambungan rumah (SR) dan 19 bak penampung. Pada periode 1999–2000 jumlahnya meningkat menjadi 1.435 SR. Namun pada periode itu 37 MC ditiadakan. Karena sudah banyak konsumen yang memiliki sarana mandi cuci dan kakus sendiri.

Perkembangan terus terjadi pada periode berikutnya, yakni tahun 2008 sampai 2009 di mana terjadi penambahan konsumen sambungan rumah menjadi 2.109 pada tahun 2008 dan ada 2.129 konsumen di tahun 2009.

Prestasi yang ditunjukkan oleh Desa Cibodas dan BP-SABS ini menarik kepedulian Bank Jawa Barat (BJB). BJB mengulurkan bantuan pipanisasi untuk irigasi dan air bersih. Bantuan ini diberikan oleh Pimpinan Grup CSR BJB pada hari Jum’at tanggal 6 Juli 2012 kepada Ade Rohendi selaku Ketua Panitia Pembangunan Irigasi Pertanian Desa Cibodas. Penyerahan bantuan yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Cibodas, D Sukaya, berlangsung di Kantor Pusat BJB di Bandung.

Perkembangan BP-SABS Cibodas



Waktu berlalu, hari berlari. BP-SABS Cibodas terus memberikan pelayanan kepada warga. Titik penting dari pelayanannya adalah konsep partisipatif. Konsep ini diterapkan pada saat penyusunan rencana program, penetapan pengurus, penentuan tarif air dan pemantauan yang juga melibatkan masyarakat kelompok sasaran. Hal ini merupakan pengejawantahan dari, untuk dan oleh masyarakat. Prinsip-prinsip ini dituangkan dalam AD/ART BP-SABS Cibodas. Sehingga semua pengurus wajib untuk mengikutinya.

Di samping partisipatif, BP-SABS juga menerapkan transparansi. Laporan keuangan disampaikan secara terbuka kepada para warga. Sehingga tidak ada kecurigaan antara pengurus BPABS dengan warga sebagai konsumen. Hal ini membuat BP-SABS dapat bersinergi dengan Pemerintahah Desa Cibodas. Bahkan sebagian pendapatan dari iuran air bersih para konsumen diperuntukkan sebagai pendapatan asli desa. Pendapatan

Serah terima dana CSR Bank BJB kepada Panitia Pembangunan Irigasi Pertanian Desa Cibodas Kecamatan Lembang (Sumber www.bankbjb.co.id)



ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes.

Anggaran APBDes ini kemudian dibelanjakan untuk pembangunan sarana yang berguna bagi masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat Cibodas saja melainkan juga bagi warga di luar Cibodas. Misalnya dengan dibangunnnya SMP Negeri 4 Lembang yang terletak di atas tanah seluas 6.500 m2 yang dibeli dari dana BP-SABS. Kemudian gedung olah raga dan tempat peribadatan serta kantor desa yang berguna bagi masyarakat luas. Anggaran APBDes Desa CIbodas



Keberhasilan BP-SABS Cibodas tidak dapat dilepaskan dari para tokoh yang membidani, merawat dan membesarkannya. Salah seorang tokoh yang terus dikenang masyarakat setempat adalah Almarhum H. Otoy Patrianegara. Beberapa warga menyebutkan, hingga kini belum dapat ditemukan tokoh seperti Almarhum.

Alamarhum gigih menjadi motivator warga. Meskipun Almarhum dikenal otoriter, namun semua yang dilakukannya demi kelancaran dan keberhasilan pembangunan SABS di Desa Cibodas. Almarhum juga dikenal konsisten dengan sikapnya. Konsitensi itu ditunjukkan dengan pengorbanan tenaga, fikiran, bahkan pengorbanan dana pribadi.

Para Kampiun di Balik BP-SABS Cibodas



Banyak hal yang masih dikenang warga tentang sikap ringan tangan almarhum. Misalnya saja, saat di awal kegiatan yaitu ketika survey awal di mana saat itu belum ada dana dan belum terbentuk Panitia Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi (PPABS). Ketika itu Pak Otoy, panggilan yang melekat pada dirinya, almarhum merelakan uangnya untuk biaya makan siang bagi warganya yang membantu melakukan survey dan pengadaan peralatan. Kemudian merelakan mobilnya untuk pengangkutan material, selain juga menelantarkan lahan pertaniannya. Bahkan ketika menjabat sebagai Ketua BP-SABS Pak Otoy beberapa kali harus menanggung uang iuran yang diselewengkan oleh anggota pengurus BP-SABS yang lain.

Pak Otoy juga ringan tangan untuk membantu desa lain. Salah satu desa yang dibantunya Desa Mekarwangi. Di sana Pak Otoy ikut serta melakukan survey kelayakan teknis yang mata airnya berada di Desa Cibodas. Mata air yang berada di Desa Cibodas ini secara geografis lebih layak dipergunakan oleh warga Desa Mekarwangi dibandingkan warga Desa Cibodas. Kesanggupan beliau yang sangat tulus juga ditunjukkan dengan kesediaannya menyisihkan waktunya untuk menerima sejumlah rombongan tamu dari luar daerah.



Di samping Pak Otoy, kebesaran BP-SABS juga tidak terlepas dari peran penting beberapa nama lain seperti Pak Atja, Bu Neneng dan Pak Ade. Selain mereka juga ada Ade Rohendi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan Desa Cibodas. Sedangkan Ketua BP-SABS Cibodas saat ini adalah H. Ayi Ido.

H. Ayi Ido sebagai Ketua BPABS Cibodas, pengurus pada periode setelah Alm. H. Otoy Patrianegara, menyampaikan bahwa semangat, tekad, dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada BPABS Cibodas adalah modal utama. Rasa memiliki yang sangat tinggi dari masyarakat,

Pemerintah Desa Cibodas dan aparatnya menjadikan SABS bisa terpelihara dan berkembang. Dari air mampu menyumbang mewujudkan gedung serba guna, sarana peribadatan, tanah untuk pembangunan sekolah.



Kepergian Pak Otoy memutus mata rantai gaya kepemimpinan di BP-SABS Cibodas. Pengurus baru di bawah pimpinan H. Ayi Ido kurang bisa meneruskan model kepemimpinan lama. Akibatnya, terjadi krisis kepemimpinan yang berakibat pada menurunnya kinerja pengurus. Dampak lanjutannya, pengurus kurang dipercaya masyarakat dan hal itu berakibat pada rendahnya uang iuran para pemakai air.

Tidak ingin lama dalam kondisi seperti ini, pengurus akhirnya menyerahkan roda kepemimpinan kepada Kepala Desa Cibodas. Kepengurusan pun dipegang oleh Pemerintah Desa Cibodas. Para pengurus inti saat ini sudah tidak aktif lagi. Namun petugas di lapangan seperti pos Teknis Lapangan, Pembantu Administrasi, Petugas Buka Tutup Saluran Air, Petugas Baca Meter, dan Penjaga Mata Air personilnya masih tetap sama.

BP-SABS Cibodas Menghadapi Tantangan Zaman



Kondisi krisis kepemimpinan ini mendorong tokoh lama turun gunung seperti halnya Sugandhi. Pada awal pembangunan sarana dia adalah Koordinator Pekerjaan Lapangan, khusunya di Seksi Teknis Panitia Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi (PPABS) Desa Cibodas di tahun 1987–1998. Agar kondisi segera membaik, Pemerintah Desa berencana akan segera melakukan pemilihan kepengurusan BP-SABS kembali.

Di samping krisis kepemimpinan, tantangan aspek non teknis lainnya adalah mulai berkurangnya debit air. Hal ini terjadi akibat pembelian air oleh para pengembang perumahan di sekitar Cibodas. Hal ini berpengaruh pada sisa volume debit air yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh warga desa Cibodas.

Pengurus baru di bawah kepemimpinan H. Ayi Ido kurang bisa meneruskan model kepemimpinan lama. Akibatnya terjadi krisis kepemimpinan yang berakibat pada menurunnya kinerja pengurus. Dampak lanjutannya, pengurus kurang dipercaya masyarakat dan hal itu berakibat pada rendahnya uang iuran para pemakai air.



Kondisi keuangan di BP-SABS Cibodas saat ini juga perlu mendapatkan penanganan serius. Pasalnya ketersediaan dana semakin menipis, akibat beban biaya semakin besar namun pemasukan tetap dan bahkan berkurang. Meningkatnya beban biaya itu terjadi untuk retribusi ke pemilik/lokasi sumber air dan desa yang dilewati pipa air setiap tahun mengalami kenaikan. Beban biaya itu misalnya pembayaran retribusi ke Perhutani sebesar Rp. 1.000.000, lalu ke PTP VIII Rp. 1.200.000 dan kepada Desa Suntenjaya sebesar Rp. 1.500.000.

Disamping krisis kepemimpinan, tantangan aspek non teknis lainnya

adalah mulai berkurangnya debit air. Hal ini terjadi akibat pembelian air

oleh para pengembang perumahan di sekitar Cibodas



Di sisi lain harga air ke konsumen tarifnya belum pernah naik yaitu Rp. 2.000,-/m3. Terlebih meteran air yang terpasang di konsumen sebagian besar sudah rusak. Kondisi seperti ini tidak menguntungkan, karena volume air yang digunakan oleh konsumen setiap bulannya cenderung flat. Akibat kurangnya dana yang tersedia berakibat tersendatnya pengembangan cakupan layanan. Saat ini masih ada sekitar 900 KK di Desa Cibodas yang belum terlayani air bersih.

Tantangan lain yang dihadapi dan harus segera diselesaikan adalah aspek teknis terkait dengan kebocoran air dan kondisi meteran air yang sudah tua. Kebocoran air terjadi karena pipa yang sudah tua. Selain itu meteran air yang sudah tua dan sudah tidak presisi lagi serta tanpa segel mengakibatkan banyak air yang hilang. Sehingga mengurangi pendapatan BPABS Cibodas

Tumpukan sampah mengotori meteran air



BP-SABS Cibodas saat ini sedang mencatatkan sejarahnya sendiri. Kelak akan bisa terbaca dalam riwayatnya, bagaimana mereka melewati masa-masa sulit atau bahagia. Sebuah lembaga yang hebat, bukanlah lembaga yang lempang melewati jaman tanpa persoalan, namun ia mampu melewati apapun yang terjadi. Dan BP-SABS Cibodas sedang mengalami hal itu.

Apapun, BP-SABS Cibodas telah memberi inspirasi tentang indahnya bersahabat dengan alam. Betapa, sesungguhnya, menjaga alam adalah menjaga kehidupan.

Meteran air yang masih dalam kondisi bagus, terpasang pada setiap sudut rumah penduduk

212



Bab 10 Dari Layanan Air Bersih hingga Kebangkitan Ekonomi WargaKrisis air bersih dan kemiskinan seperti dua sisi dalam sekeping mata uang. Di banyak tempat, krisis air bersih seringkali terjadi di wilayah kantung-kantung kemiskinan. Kecamatan Tanggunggunung pernah mengalami hal itu. Sekitar sepuluh tahun lalu, tujuh desa di sana kekurangan air bersih. Ekonomi warga terpuruk karena tidak dapat bekerja atau berusaha, penyakit diare pun mewabah. Kemiskinan menjadi wajah keseharian warga di sana.



Warga ketujuh desa yakni Desa Jengglungharjo, Kresikan, Ngepoh, Ngrejo, Tanggunggunung, Tenggarejo dan Pakisrejo, memenuhi kebutuhan air bersihnya dari sumber air (belik) di lembah yang sulit dijangkau. Warga harus berjalan berkilometer jauhnya untuk dapat mengambil air dari situ. Debit air di belik pun terbatas, sehingga ketika musim kemarau tiba, sumber air tersebut mengering. Warga hanya bisa menunggu bantuan mobil tangki air dari pemerintah. Kesulitan warga menjadi lengkap, karena pada saat yang sama banyak warga terserang diare. Kejadian diare bahkan pernah menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan angka kejadian 360 per tahun. Kesulitan demi kesulitan yang dialami warga menjadikan mereka tidak produktif. Kegiatan ekonomi tak berjalan, karena waktu yang dimiliki terbuang untuk urusan memenuhi kebutuhan air bersih.



Kondisi warga tertolong sejak mulai dibangunnya sarana air bersih sekitar tahun 2002. Sarana air bersih itu dibangun secara gotong royong dan dikelola oleh warga, yang kemudian menjadi lembaga pengelola bernama Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Sumbersongo. Keberadaan HIPPAM Sumbersongo mampu mengangkat warga di Tanggunggunung dari keterpurukan.

Ketujuh desa di Kecamatan Tanggunggunung sudah terlayani air bersih. Enam desa dilayani HIPPAM Sumbersongo, satu desa yakni Desa Pakisrejo membentuk HIPPAM sendiri untuk memenuhi kebutuhan air bersih warganya. Perkembangan HIPPAM Sumbersongo semakin besar, bahkan menjadi HIPPAM terbesar di Kabupaten Tulungagung. Wilayah cakupan pelayanan HIPPAM Sumbersongo meliputi tiga kecamatan yakni Kecamatan Tanggunggunung, Campurdarat dan Kalidawir. Jumlah warga yang terlayani saat ini mencapai 3.344 Sambungan Rumah (SR) atau 27.000 jiwa.



HIPPAM Sumbersongo dibentuk untuk menjadi lembaga pengelola sarana air bersih yang dibangun Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Tanggunggunung. Inisiasi pembangunan sarana air bersih dimulai oleh warga Desa Ngepoh tahun 2002. Inisiasi itu dilandasi oleh kesulitan air bersih yang dialami warga desa itu. Desa Ngepoh adalah wilayah dengan kondisi krisis air bersih paling parah dibandingkan dengan enam desa lainnya. Hal ini karena lokasi Desa Ngepoh berada paling jauh dari sumber air yang ada di Tanggunggunung.

Kisah di Balik Lahirnya HIPPAM Sumbersongo



Warga Desa Ngepoh melalui perwakilannya berinisiatif meminta bantuan sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tulungagung. Di samping karena kondisi krisis air berish yang dialami, pengajuan usulan ini dilandasi adanya potensi sumber air yang cukup besar, namun tidak dapat dimanfaatkan secara swadaya oleh masyarakat. Berdasarkan usulan tersebut, Pemerintah mulai melaksanakan pembangunan sistem penyediaan air minum.

Proses pembangunan diawali dengan survai potensi sumber air yang dilakukan jajaran DPU Kabupaten Tulungagung bersama masyarakat. Hasil survai pun disetujui oleh pemerintah. Sumber air yang dimanfaatkan terletak di wilayah desa Tanggunggunung. Rencana pembangunan sarana air bersih diawali dengan peningkatan kapasitas masyarakat tentang pengelolaan sarana air bersih. Pasca pelatihan yang dilakukan di Desa Ngepoh, dibentuklah lembaga pengelola dengan nama HIPPAM Sumbersongo.



Pembangunan sarana air bersih selesai tahun 2003 dan pada tahun itu pula langsung beroperasi melayani warga. Sedangkan kelembagaan HIPPAM Sumbersongo pun segera aktif berkegiatan. Pada awalnya kantor sekretariat berada di Desa Ngepoh, sesuai dengan munculnya inisiasi pertama pembangunan sarana. Namun setelah berkembang, sekretariat dipindah ke Desa Tanggunggunung, tepat berada di sebelah kantor Kecamatan Tanggunggunung. Sumber air yang dimanfaatkan juga berada di wilayah Desa Tanggunggunung.



Sumber air minum yang digunakan HIPPAM Sumbersongo berada di lembah dengan jarak hampir 1,7 kilometer. Untuk itu, air harus disedot ke atas menggunakan mesin pompa dengan kapasitas besar. Pompa yang digunakan menarik air dari sumber berjumlah 3 unit pompa dan terus bekerja hingga 20 jam per hari. Air ditarik dari sumber menuju reservoir yang berada di puncak bukit.

“Dari reservoir tersebut air didistribusikan menggunakan sistem gravitasi ke rumah-rumah penduduk dan sarana umum seperti puskesmas, kantor pemerintah, dan sekolah,” ujar Ketua HIPPAM Sumbersongo, Sukarno.

Sistem dan Operasionalisasi HIPPAM Sumbersongo



Dikatakan Sukarno, operasionalisasi HIPPAM Sumbersongo dilaksanakan oleh 17 orang karyawan yang berasal dari masyarakat Tanggunggunung. Struktur organisasi cukup jelas dan disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung. Sukarno selaku Ketua HIPPAM dibantu oleh satu orang kepala operasional yang membawahi urusan administrasi, kasir, pergudangan, teknik, operasionalisasi mesin pompa, serta petugas pembaca meteran. Untuk keperluan administrasi, Ketua HIPPAM dibantu oleh satu orang sekretaris dan satu orang bendahara.

Ketua HIPPAM Sumbersongo, Sukarno



Tarif yang dibebankan kepada pelanggan kategorikan sesuai dengan debit air yang digunakan. Kategori pertama adalah pelanggan dengan penggunaan air sampai dengan 10 meter kubik perbulan, dikenakan biaya Rp. 2.500 per meter kubik. Kategori kedua, 10-20 meter kubik perbulan dikenakan tarif Rp. 4.750 per meter kubik. Untuk kategori ketiga untuk pemakain di atas 20 meter kubik dikenakan tarif Rp. 6.750 per meter kubik.

Dana yang beehasil dihimpun dari tarif pelanggan HIPPAM Sumbersongo setiap bulan mencapai Rp. 80-90 Juta. Namun demikian, pengeluaran terbesar untuk pembayaran rekening listrik sangat besar yang mencapai Rp. 60 juta perbulan. Sedangkan pembayaran honor pengurus HIPPAM rata-rata Rp. 300.000 perbulan. Mengingat pengeluaran untuk pembayaran tarif listrik terus meningkat, HIPPAM Sumbersongo juga memberlakukan kenaikan tarif yang wajar kepada pelanggan, yang biasanya ditetapkan pada awal tahun.



Meskipun memiliki cakupan layanan yang cukup luas, namun sejumlah kendala harus dihadapi HIPPAM Sumbersongo. Kendala yang rutin dalam hal operasional adalah adanya tunggakan penarikan iuran. Hal ini cukup memberatkan, mengingat uang dari hasil iuran ini digunakan untuk pembayaran listrik PLN yang digolongkan ke dalam kategori komersial.

Untuk menyiasatinya, pengurus HIPPAM benar-benar melaksanakan peraturan (terms and conditions) yang telah disepakati dengan konsumen dan tertulis jelas di kartu pembayaran. Kesepakatan itu meliputi, apabila konsumen dalam jangka waktu tertentu belum membayar iuran, maka sambungan akan diputus. Apabila konsumen akan memperoleh layanan HIPPAM lagi, konsumen tersebut harus melunasi terlebih dahulu tunggakan yang dimiliki, kemudian mengajukan penyambungan baru.

Sejumlah Kendala



Kendala lain yang dihadapi HIPPAM Sumbersongo adalah adanya konflik dengan oknum Perum Perhutani, yang meminta layanan air secara cuma-cuma dan kontribusi keuntungan. Permasalahan lain adalah adanya peraturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengeluarkan kewajiban bagi HIPPAM Sumbersongo untuk membayar Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah. Sampai saat ini permasalahan tersebut masih dalam pembahasan.



HIPPAM Sumbersongo dalam perkembangannya menjadi HIPPAM dengan cakupan layanan yang terluas dan terbesar, dari sekitar 50 HIPPAM yang ada di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus berupaya mengembangkan HIPPAM tersebut. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tulungagung selaku pembina kelembagaan dan teknis memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan untuk meningkatkan cakupan layanan. Bantuan itu bersumber dari penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dan APBD Kabupaten Tulungagung.

Dukungan Pendanaan berbagai Pihak

Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, Penyehatan Lingkungan dan Air Minum (P3LAM) Dinas PU Kabupaten Tulungagung Niken Setyawati Trianasari



Di samping pembinaan dan bantuan dari DPU, SKPD terkait seperti Bappeda dan Dinas Kesehatan juga terus melaksanakan koordinasi. Koordinasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan air minum oleh HIPPAM berjalan dengan baik dan dapat terus dikembangkan. Bantuan dan dukungan dari pemerintah ini terkait dengan status kepemilikan aset yang dikelola HIPPAM.

Aset yang dikelola HIPPAM adalah aset pemerintah daerah. Oleh karena itu, HIPPAM Sumbersongo bersama HIPPAM lainnya, wajib memberikan laporan pengelolaannya kepada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya. Dari 50 HIPPAM yang ada, rata-rata hanya 14 HIPPAM yang secara rutin memberikan laporan. Laporan diberikan setiap 3 bulan dan HIPPAM yang tidak memberikan laporannya akan mendapatkan teguran dari Dinas PU, melalui kepala desa atau camat setempat.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten

Tulungagung selaku pembina kelembagaan dan teknis memberikan

dukungan dalam bentuk pendanaan untuk

meningkatkan cakupan layanan



Di samping bantuan dari Pemkab Tulungagung, HIPPAM Sumbersongo bersama sejumlah HIPPAM lainnya, juga memperoleh hibah kinerja dari Indonesia Infrastructure Initiatives (IndII). IndII adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk mengembangkan infrastruktur melalui dana hibah terkait dengan penyediaan air minum di perdesaan.

Konsep bantuan dari IndII berupa jaminan peminjaman dari bank. HIPPAM dapat mengajukan pinjaman bank dengan jaminan dari IndII untuk pengembangannya. Apabila kinerja HIPPAM dinilai baik, maka IndII akan menggantikan 50 persen beban pinjaman kepada perbankan. Sampai saat ini HIPPAM di Kabupaten Tulungagung yang telah memperoleh program tersebut adalah HIPPAM Sumbersongo, HIPPAM Tirtokusumo, HIPPAM Tirtoagung, dan HIPPAM Tirtobumi.



Sejak beroperasi tahun 2003 hingga kini HIPPAM Sumbersongo memanfaatkan 9 sumber air. Untuk rencana pengembangan ke depan, HIPPAM Sumbersongo memprioritaskan untuk melayani seluruh masyarakat di Kecamatan Tanggunggunung, yang saat ini kurang 2 desa lagi belum terlayani. Agar pelayanan dan pengembangan dapat berjalan optimal, setiap 2 tahun HIPPAM Sumbersongo menyusun rencana kerja.

Rencana Pengembangan HIPPAM Sumbersongo



Target pengembangan jangka pendek, HIPPAM Sumbersongo akan memasang kapasitor untuk menstabilkan arus dan tegangan listrik sehingga kerja mesin pompa lebih optimal. Saat ini kapasitor serupa bantuan dari Dinas PU Provinsi Jawa Timur baru terpasang pada satu panel, dari empat panel yang diperlukan. Untuk rencana jangka menengah HIPPAM Sumbersongo akan mengembangkan mikrohidro sebagai pembangkit listrik. Dengan demikian daya dari PLN yang tarifnya dirasa cukup mahal dan kurang stabil tidak diperlukan lagi. Saat ini mikrohidro tengah dikembangkan dengan bantuan dari Bank Dunia.



Rencana penggunaan teknologi Mikrohidro masih memerlukan kajian kelayakan, mengingat arus air yang ada tidak cukup kuat untuk menghasilkan tenaga listrik yang diperlukan. Selain itu kapasitas sumber air yang tersedia adalah sebesar 45 liter per detik. Jauh di atas kapasitas yang dimanfaatkan saat ini, yakni sebesar 23 liter per detik. Dengan demikian peluang optimalisasi pemanfaatan sumber air masih terbuka lebar dan hal ini juga menjadi perhatian HIPPAM Sumbersongo untuk meningkatkan cakupan layanan.



Untuk jangka panjang, HIPPAM Sumbersongo telah melaksanakan program pelestarian sumber air. Melalui kerjasama dengan Perum Perhutani, HIPPAM Sumbersongo melakukan reboisasi lahan seluas 10 hektar. Jumlah pohon yang ditanam mencapai 7.000 buah polybag, serta melakukan penanaman benih aren yang sanggup menampung air. Tak lupa, berbagai SKPD terkait juga menggalakkan program biopori di seluruh wilayah Tulungagung.

Dengan adanya program ini, diharapkan sumber air dapat terus mengalir, untuk masyarakat Tulungagung di masa depan.

Rencana penggunaan teknologi mikrohidro masih

memerlukan kajian kelayakan, mengingat arus air yang

ada tidak cukup kuat untuk menghasilkan tenaga listrik

yang diperlukan.



Keberadaan HIPPAM Sumbersongo tidak saja berhasil mengatasi kebutuhan air bersih warga. Dari sisi kesehatan lingkungan, derajat kesehatan lingkungan dan warga yang terlayani meningkat pesat. Berdasarkan catatan Puskesmas Kecamatan Tanggunggunung, sebelum adanya HIPPAM banyak kasus diare terjadi di wilayah itu. Bahkan angka kesakitannya mencapai 360 kasus pertahun. Namun kini angka kejadiannya nol atau sama sekali tidak ada kasus diare.

Data dari Dinas Kesehatan juga menyatakan bahwa kasus penyakit bawaan air di Kabupaten Tulungagung cenderung mengalami penurunan. Hal ini selain disebabkan oleh adanya kemudahan layanan air minum melalui HIPPAM, juga karena adanya kesadaran pengelola untuk senantiasa melakukan pemeriksaan laboratorium untuk menjamin kualitas air yang didistribusikan. Pemeriksaan kualitas air di laboratorium dilakukan secara rutin, meskipun belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut di Kabupaten Tulungagung.

Kesehatan Lingkungan Terjaga



Dampak lain yang juga dirasakan warga adalah meningkatnya perekonomian. Kemudahan memperoleh air menyebabkan waktu yang dimiliki menjadi lebih banyak. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk mengambil air dengan jarak beberapa kilometer, kini dimanfaatkan untuk hal yang lebih produktif. Saat ini di Kecamatan Tanggunggunung terdapat 67 unit peternakan ayam potong dan petelur serta 4 sentra penggergajian batu.

Kesuksesan HIPPAM Sumbersongo memberi nilai lebih dari sebuah lembaga pengelola sarana air bersih. Keberhasilannya dalam peningkatan jumlah layanan dan dampak positif yang ditimbulkan jauh di atas ekspektasi di awal pendiriannya. HIPPAM Sumbersongo telah menciptakan kondisi terpenuhinya kebutuhan air bersih, perekonomian bergulir, kesehatan dan kesejahteraan warga meningkat.



Bab 11 Sentuhan Perempuan dalam Perkumpulan Mata Ie Alue PochikBanyak kalangan telah mengakui peran penting perempuan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di skala rumah tangga. Tapi pelibatan perempuan dalam pengelolaan sektor air bersih di ranah publik merupakan kejadian langka. Di Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik, kelangkaan itu terjadi. Separuh pengurus di sana adalah perempuan. Hasilnya? Perkumpulan melahirkan inovasi dan kreatifitas mekanisme subsidi silang yang khas



Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik dijalankan oleh 21 orang pengurus, 10 orang di antaranya perempuan. Perempuan yang menjadi pengurus menduduki sejumlah posisi penting, seperti Bendahara, Staf Keuangan, Kasir, Sekretaris Umum, dan Pencatat Meteran. Komposisi pengurus ini tidak sekedar merepresentasikan pelibatan perempuan, namun mampu mendorong Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik mengelola sarana air bersih dengan optimal. Di samping itu, Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik mampu menghilangkan kebiasaan vandalisme warga yang sudah puluhan tahun menjadi “budaya”.



Kabupaten Aceh Besar secara geografis terletak di ujung Barat Daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar sekitar 2.974,12 km², dan secara administratif terbagi menjadi 23 Kecamatan. Kecamatan Mesjid Raya, yang merupakan lokasi dari Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik memiliki luas wilayah 110,38 km² atau terdiri atas 13 desa dan 2 mukim.

Jauh sebelum Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik didirikan, pernah terbangun sarana air bersih untuk warga di delapan desa di Kecamatan Masjid Raya (sering disebut juga Krueng Raya) Kabupaten Aceh Besar. Namun riwayat sarana air bersih itu tidak pernah lama. Sarana yang terbangun selalu dirusak oleh warga sendiri. Kejadian itu terus berulang dalam waktu yang panjang, terbilang sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2004.

Sejarah Panjang Perkumpulan Mata le Alue Pochik



Dalam masa hampir tiga dasa warsa itu, PDAM sudah berkali-kali membangun sarana air bersih, namun berkali-kali pula selalu mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan karena perilaku oknum penduduk yang melakukan illegal tapping untuk keperluan yang lebih berorientasi pemenuhan kebutuhan individu, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan mengairi tambak.

Kerusakan yang ditimbulkan cukup parah, sehingga pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 masyarakat Krueng Raya kembali mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Mereka mendapatkan air dengan mengambil air dengan cara berjalan kaki ke sumber air. Kegiatan mencari air oleh anggota masyarakat biasanya mulai pukul 4 pagi secara berombongan, guna menghindari antrian yang panjang, dan kembali ke rumah pukul 08.00. Adakalanya masyarakat juga membeli air kepada para penjual/ penjaja air guna mencukupi keperluan air bersih manakala sedang berhalangan untuk mencari air.



Pada tahun 1990 pemerintah kembali memberikan bantuan dengan merekontruksi semua sarana yang rusak melalui PDAM Tirta Montala. Semua jaringan perpipaan yang rusak diperbaiki. Namun demikian pada saat sarana kembali berfungsi, masyarakat tetap tidak mau membayar untuk memperoleh layananair bersih, sehingga PDAM Tirta Mountala kembali mengalami kerugian. Terlebih dari itu perilaku vandalisme kembali berulang merusak sarana dengan melakukan illegal tapping.

Periode tahun 2000 sampai dengan 2004 sarana air bersih rusak total. Pelayanan air bersih didapatkan dengan membeli air pada pedagang air keliling seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 liter. Sedangkan bagi penduduk yang tidak membeli air, kembali mencari air di desa tetangga dengan cara dipikul, dijinjing atau disunggi di atas kepala.



Titik balik terjadi ketika kondisi darurat sarana air bersih terjadi pasca gempa dan tsunami tahun 2004. Pada tahun 2005, dengan status tanggap darurat, beberapa lembaga internasional memberikan bantuan penyediaan air bersih di Krueng Raya. Sejumlah lembaga itu diantaranya NGO Plan International, Canadian Red Cross, dan American Red Cross. NGO tersebut membangun fasilitas hidran umum (HU) yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, selain bantuan lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain HU disediakan juga mobil tanki guna mendukung pelayanan air bersih.

Bantuan pertama datang dari Plan Internasional sekitar tahun 2006 hingga awal tahun 2007. Plan International berhasil merenovasi jaringan perpipaan mulai dari Ladong hingga Lamreh yang mencapai ± 15 KM. Plan mengajak masyarakat membangun 12 HU yang tersebar di 8 desa, dengan kapasitas masing masing 10 m3. Ke delapan desa dan jumlah hidran yang dibangun adalah Ladong (2 buah), Ruyung (2 buah), Paya Kameng (2), Berandeeh (1), Meunasah Kulam (2), Meunasah Mon (1), Meunasah Keude (1) dan Meunasah Lamreh (1).





Di akhir masa bantuannya di Krueng Raya, Plan International hendak menyerahkan sarana air bersih yang telah terbangun kepada masyarakat. Plan mendatangi masing-masing kepala desa untuk menyerahkan pengelolaan sarana itu dan sebanyak 10 orang warga setempat berhasil direkrut Plan untuk mengelola sarana. Meski dikelola warga setempat, kerusakan tetap terjadi di hampir semua desa dan hanya tersisa sarana di Gampung Ladong saja. Plan cukup prihatin dengan perusakan yang dilakukan warga sendiri, terlebih nilai investasinya mencapai Rp 12 Miliar.



Plan Internasional masih tetap berusaha ingin memperbaiki sarana air bersih yang sudah dirusak warga. Tahun 2007 Plan berinisatif membentuk lembaga pengelola sarana air bersih secara professional dan tetap berbasis masayarakat. Plan bekerjaasama dengan LSM PUGAR mendorong partisipasi warga dan secara langsung turun ke masyarakat membangun kesadaran serta memperkenalkan pengelolaan sarana air bersih yang benar.



LSM PUGAR mengajak masyarakat bermusyawarah. Hasil musyawarah memutuskan akan diadakan lokakarya pengelolaan sarana air bersih dengan peserta perwakilan semua desa. Lokakarya diikuti 3 sampai 5 orang perwakilan dari semua desa. Dari perserta yang ikut lokakarya akhirnya dipilih masing-masing 3 orang dari setiap perwakilan desa menjadi pengurus lembaga. Lokakarya yang diselenggarakan pada bulan Februari 2007, dengan fasilitasi Plan dan LSM PUGAR itu berhasil membentuk lembaga pengelola sarana air bersih berbasis masyarakat. Keberadaan lembaga itu dikukuhkan dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Mei 2007 dan dilakukan perubahan dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 14 Januari 2008. Di samping akte notaris, lembaga itu juga melengkapi diri dengan SIUP, TDP, NPWP dan Surat Izin Tempat Usaha. Setelah resmi terbentuk dan memiliki kekuatan hukum, diadakan pertemuan antara pengurus dengan PDAM dan Bupati Aceh Besar. Dalam pertemuan itulah Bupati mengesahkan kepengurusan pengelola sarana air minum berbasis masyarakat tersebut dan diberi nama Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik. PDAM Tira Montala berperan sebagai Pembina. Tugas yang diemban Mata Ie Alue Pochik adalah mengelola 12 hidran umum yang dibangun oleh Plan Internasional.



Setelah sarana air bersih di Krueng Raya beroperasi di bawah pengelolaan Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik, pada periode tahun 2008-2012, beberapa lembaga donor lain masuk membantu masyarakat di sana. Di antaranya adalah American Red Cross (ARC) dan Canadian Red Cross (CRC). Dalam tugasnya, CRC membangun rumah untuk penduduk dan ARC melengkapinya dengan sarana air minum dan sanitasi.

Perkembangan Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik



Keterlibatan ARC memberi harapan baru bagi masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dirintis Plan dan menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, dilanjutkan dan disempurnakan oleh ARC. ARC memberikan komitmen membangun sarana air sampai ke tingkat rumah tangga, sehingga masing- masing rumah tangga bisa mengakses air bersih di rumah masing masing. ARC menyewa konsultan untuk mendesign installasi sampai ke tingkat rumah tangga. Pada awal Juni 2008 dimulai pembangunan fasilitas yang pengerjaannya dilaksanakan oleh Kontraktor.

Senior Program Officer Palang Merah Amerika,Taufiq yang juga

hadir mendampingi Syakban Siregar dalam Konferensi

Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2011 di Hotel Sahid,

Jakarta, mengatakan hasil surve tim Palang Merah Amerika pada tahun 2008 di kecamatan mesjid

Raya masyarakat sangat sulit mendapatkan Air bersih untuk

dikonsumsi. (www.lensaindonesia.com, 13

Oktober 2011)



Pada bulan Desember 2008 kontraktor sudah berhasil menyelesaikan installasi sampai ke rumah tangga. Air sudah mengucur sampai ke rumah tangga (household tap), akan tetapi masyarakat belum membayar sehingga sampai akhir tahun 2008 pengurus Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik bekerja tanpa memperoleh gaji.

Untuk mengatasi hal itu, diadakan pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat untuk membahas pembayaran iuran. Berdasarkan perhitungan, iuran untuk penggunaan air sebesar Rp 4500/ m3. Namun iuran sebesar itu ditolak masyarakat. Mereka minta untuk diturunkan menjadi Rp 2500/ m3. Akhirnya dicapai kesepakatan, tarif dasar untuk masyarakat sebesar Rp.2.500,-/m3 (pemakaian 0 – 15 m3 / Blok I) dan Rp.3.000,-/m3 (Pemakaian > 15 m3 / Blok II). Selain itu diatur juga khusus bagi masyarakat Desa Ladong, warga di sana dibebaskan dari iuran untuk pemakaian air hingga 8 m3. Tapi untuk pemakaian selebihnya dipungut biaya sebagaimana ketentuan Blok I atau Blok II.



Anggota pengurus Perkumpulan Mata Ie Alue Pochiek berasal dari perwakilan 8 (delapan) desa penerima pelayanan air bersih dan perwakilan kecamatan. Perwakilan dari tiap desa 3 orang yang masing-masing terdiri atas 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Upaya memberikan peran yang lebih besar kepada kaum perempuan bukan semata mata karena desakan dari badan donor yaitu Plan Internasional dan American Red Cross, akan tetapi juga menyandarkan pada kenyataan bahwa kaum perempuan memang merupakan fihak yang paling berperan dalam berbagai urusan yang terkait dengan air.

Peran Perempuan, Lahirnya Subsidi Silang dan Vandalisme yang Hilang



Menurut Ketua Perkumpulan Mata Ie Alue Pochiek, Sakban Siregar, keterlibatan kaum perempuan merupakan keniscayaan karena di tangan kaum perempuanlah tanggung jawab rumah tangga yang berkenaan dengan mencari dan mempergunakan air. Menurutnya, sebelum adanya sistem penyediaan air minum oleh Mate Ie Alue Pochik, perempuan Krueng Raya memiliki beban pekerjaan cukup besar mulai dari mencari air sejak dini hari, memasak, mencuci baju dan alat makan dan mengurus anak, sementara kepala keluarga berperan dalam mencari nafkah sebagai nelayan.



Peran perempuan juga sangat jelas terlihat pada saat pembayaran iuran air, di mana yang sering terlihat untuk membayar iuran air bersih adalah ibu-ibu rumah tangga. Begitu juga apabila terdapat permasalahan pada pelayanan air bersih, maka kaum perempuan yang lebih banyak melaporkan keluhan kepada pengelola/penyedia air bersih.

Sakban Siregar juga mengatakan, mayoritas penduduk (80%) di desa desa di Kecamatan Masjid Raya nelayan. Kepala Keluarga bekerja malam hari di laut, sedangkan urusan di rumah pada siang hari menjadi wilayah pekerjaan kaum perempuan.

Menurutnya, pelibatan kaum perempuan memiliki nilai tambah, karena kaum perempuan adalah pihak yang paling berurusan dengan air. Mereka akan menjadi sangat peduli, berkepentingan, dan paham mengenai hal ikhwal yang berkaitan dengan air. Dengan demikian pelibatan kaum perempuan disertai harapan bahwa layanan akan lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Keterlibatan perempuan adalah keniscayaan karena di tangan kaum perempuanlah tanggung jawab rumah tangga yang berkenaan dengan mencari dan mempergunakan air.



Ide subsidi silang yang diterapkan pengurus Mata Ie Alue Pochik dilatari oleh tidak tertutupnya biaya Operational and Maintenance (OM). Hal ini terjadi karena iuran yang disanggupi masyarakat hanya Rp 2500 permeter kubik. Guna mengantisipasi kerugian yang makin besar dan menutup biaya OM, pengurus Mata Ie Alue Pochik kemudian menjual air untuk keperluan kapal-kapal. Penjualan air ke kapal dilakukan dengan cara diangkut melalui mobil tangki, kemudian dijual untuk kepentingan kapal tongkang. Tarif yang dikenakan adalah tarif komersial seharga Rp.300.000,-/m3. Penjualan dari tarif komersial ini dapat meningkatkan kas pendapatan rata-rata perbulan sekitar ± 35 %.



Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik dibentuk melalui pendekatan partisipatif. Proses pembentukan yang melibatkan peran akitif masyarakat berdampak pada keberlanjutan sarana dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban sebagai pemakai sarana/layanan. Kondisi di bawah pengelolaan Mata Ie Alue Pochik sangat berbeda dengan ketika sarana dibangun oleh PDAM. Ketika itu, PDAM mengabaikan partisipasi masyarakat dalam seluruh prosesnya. Akibatnya, masyarakat tidak hanya tidak mau membayar pemakaian air, mereka bahkan merusak sarana yang telah dibangun. Perbedaan pendekatan ini yang membuat sarana air bersih yang kini dikelola Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik tidak dirusak warga dan tetap bisa melayani secara berkelanjutan.

Guna mengantisipasi kerugian yang makin besar dan menutup biaya operasional, pengurus Mata Ie Alue Pochik kemudian menjual air untuk keperluan kapal-kapal.



Operasional sarana air bersih di Kecamatan Krueng Raya yang dikelola Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik membawa banyak perubahan di sana. Berbagai manfaat pun sudah dirasakan warga. Namun demikian, ada sejumlah tantangan yang ke depan harus bisa diatasi. Di antara berbagai tantangan itu di antaranya adalah regenerasi pimpinan.

Ketua Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik, Syakban Siregar sangat terpengaruh dan ditaati oleh pengurus lainnya. Pengurus lain yang saat ini menduduki jabatan di perkumpulan bahkan menyatakan diri mereka tidak berani/tidak bersedia menggantikan posisi sebagai ketua perkumpulan. Hal ini karena ada trauma masa lalu berkaitan dengan aksi vandalism masyarakat pada sarana air bersih.

Selain masalah kepemimpinan, tantangan lain adalah menurunnya debit air di mata air. Saat ini hal tersebut sedang terjadi dan sangat mengganggu kontinuitas layanan. Debit air menurun dari semula 11 s/d 13 l/detik sekarang tinggal 3 s/d 5 l/detik. Untuk mengatasi menurunnya debit air, management Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik membuat kebijakan untuk mengatur supply air ke rumah tangga yaitu sehari memperoleh layanan sehari berikutnya tidak memperoleh layanan.

Sejumlah Tantangan ke Depan



Tantangan lainnya adalah masalah keuangan. Sebagaimaa diketahui, iuran sebesar Rp 2.500/ m3 tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan OM dan cost recovery.

Biaya operasional perbulan rata rata sebesar Rp 21.000.000, sedangkan penerimaan rata rata perbulan sebesar Rp 22.369.000. peenrimaan itu berasal dari tiga sumber yaitu rekening air (Rp 9.621.000), penjualan melalui truk tangki (Rp 4.068.000) dan pemasangan baru (Rp 8.680.000).



Dari perhitungan itu masih terdapat uang sisa sebesar Rp 1.360.000. Namun uang sisa sebesar itu masih belum bisa mencapai sasaran pemulihan beaya, sehingga dalam jangka panjang masih belum bisa dikatakan aman dari ancaman.

Menurut penjelasan ketua Aloe Pochiek, sampai saat ini masih belum seluruh pelanggan membayar dengan lancar. Kondisi terakhir masih terdapat penunggak iuran 53 %, yang berarti tidak sampai separuh dari pelanggan yang membayar iuran dengan lancar.

Aspek sosial budaya juga menjadi tantangan tersendiri, terutama perilaku masyarakat merusak sarana air pada masa lalu. Perilaku itu pada saat ini sudah bisa ditanggulangi dengan cara mengembangkan kesepakatan bersama yang tertuang di dalam MoU secara partisipatif. Pendekatan partisipatif telah terbukti mampu menanggulangi permasalahan kronis dan serious yang selama bertahun tahun selalu muncul.



Agar hal tersebut tidak timbul lagi di masa depan, pengurus harus mempertahankan dan membina suasana kondusif itu dan bila telah terlihat tanda-tanda akan berulangnya penyakit penyakit lama, pengurus Perkumpulan Mata Ie Alue Pochik harus segera turun tangan dengan melakukan pendekatan partisipatif.

PenutupBagian 4

255

256

257Bagian 4 Penutup


Berbagai pihak sampai saat ini telah banyak berupaya untuk meningkatkan profil air minum dan sanitasi di Indonesia. Mereka bukan saja dari unsur Pemerintah, namun masyarakat dan sekolah juga ikut serta dalam mengaplikasikan program air minum dan sanitasi. Semakin banyak peran serta masyarakat dalam pembangunan AMPL. Salah satunya adalah kelembagaan pengelola sarana air minum (HIPPAM). Dari sekian banyak HIPPAM yang ada di Indonesia, hanya beberapa yang mampu bertahan, mengembangkan diri, dan berinovasi untuk memberikan layanan yang setara, atau bahkan melebihi PDAM.

Selain itu, di sisi pemerintah daerah, berbagai inovasi dan terobosan juga telah dilakukan melalui berbagai aspek. Kota Malang, misalnya, yang telah berhasil mengembangan zona air minum prima, dimana air yang keluar dari keran dapat langsung diminum. Sementara Kota Tarakan berhasil melakukan penyusunan Perda Kesehatan Lingkungan. Tidak hanya sekedar menyusun, namun implementasi dalam bentuk penegakkan hukum yang dilaksanakan juga tidak tanggung-tanggung. Sanksi siap menghadang bagi siapa pun yang melanggar peraturan tersebut.

Pengalaman beberapa pemerintah daerah dan komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam mengimplementasikan pembangunan AMPL itu telah diapresiasi oleh Pemerintah Pusat melalui penganugerahan AMPL Award Tahun 2011. Kini, Buku Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi: Pembelajaran dari Kisah Sukses Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komunitas ini disusun untuk mengungkapkan kesuksesan pihak-pihak tersebut sebagai masukan dan bahan pembelajaran untuk kita semua. Hal ini agar layanan air minum dan sanitasi menjadi lebih baik, untuk anak cucu kita nanti.

Pembelajaran untuk Peningkatan LayananAir Minum dan Sanitasi

258 Daftar Singkatan


Daftar Singkatan

3RAMPLAPBDARCAusAIDBABSBappedaBLHBPMPDBPSBPSABSCATNIPCLTSCSFCSRDapilDELGOSEADHSDJCK-PUDPPKADDPRDEHRAESPForkohatGISHAKLIHIPPAMJamkesdaKLBKSANKUA PPAS

Reduce, Reuse dan RecycleAir Minum dan Penyehatan LingkunganAnggaran Pendapatan Belanja DaerahAmerican Red CrossThe Australia Agency for International DevelopmentBuang Air Besar SembaranganBadan Perencana dan Pembangunan DaerahBadan Lingkungan HidupBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah DesaBuku Putih SanitasiBadan Pengelola Sarana Air Bersih dan SanitasiCertification and Training for Network Improvement ProjectCommunity Led Total SanitationCommunity self financingCorporate Social ResponsibilityDaerah PemilihanDemocratic Local Governance in South East AsiaDecentralized Health Services Direktorat Jenderal Cipta Karya – Pekerjaan UmumDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDewan Perwakilan Rakyat DaerahEnvironmental Health and Risk AssessmentEnvironmental Services ProgramForum Kota SehatGeographic Information SystemHimpunan Ahli Kesehatan Lingkungan IndonesiaHimpunan Penduduk Pemakai Air MinumJaminan Kesehatan daerahKejadian Luar BiasaKonferensi Sanitasi dan Air Minum NasionalKebijakan Umum Anggaran- Program Prioritas Anggaran Sementara

259Daftar Singkatan


LPMLSMMDGsODFPAHPAMSIMASPansusPDAMPemkabPerbupPerdaPerdesPermenkesPERPAMSIPerwaliPHBSPKKPLTMHPNPMPokjaPPABSPPIPPPK-IPMPPPProlegdaPronangkisRADRanperdaRenstraRPJMDRPJMNSABSANIMAS

Lembaga Pemberdayaan MasyarakatLembaga Swadaya MasyarakatMillenium Development GoalsOpen Defecation FreePenampungan Air HujanPenyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis MasyarakatPanitia KhususPerusahaan Air Minum DaerahPemerintah kabupaten Peraturan BupatiPeraturan DaerahPeraturan DesaPeraturan Menteri KesehatanPersatuan Perusahaan Air Minum IndonesiaPeraturan WalikotaPerilaku HIdup Bersih dan SehatPembinaan Kesejahteraan KeluargaPembangkit Listrik Tenaga Mikro HidroProgram Nasional Pemberdayaan MasyarakatKelompok KerjaPanitia Pembangunan Sarana Air bersih dan SanitasiProgram Pembangunan Infrastruktur PemukimanProgram Pengembangan Kompetensi – Indeks PrestasiPublic Private PartnershipProgram Legislasi DaerahProgram Penanggulangan KemiskinanRencana Aksi DaerahRancangan Peraturan DaerahRencana StrategisRencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalSarana Air BersihSanitasi Berbasis Masyarakat

260 Daftar Singkatan


SIMSIMPUSSIP-SPAMSKSKPDSPMSRSSKSTBMSusenasTalingTPATPSTPSTUNICEFUPTDUSAIDWaspolaWSLICWSLIC2ZAMP

Sistem Informasi ManajemenSistem Informasi Manajemen PuskesmasSurat Izin Pengusahaan-Sistem Penyediaan Air MinumSurat KeputusanSatuan Kerja Perangkat DaerahStandar Pelayanan MinimalSambungan RumahStrategi Sanitasi Kabupaten/KotaSanitasi Total Berbasis MasyarakatSurvei Sosial Ekonomi NasionalTabungan LingkunganTempat Pengolahan AkhirTempat Pengolahan SementaraTempat Pengelolaan Sampah TerpaduUnited Nations Children’s FundUnit Pengelola Teknis DaerahUnited States Agency for International DevelopmentWater Supply and Sanitation Policy and Action PlanningWater Supply and Sanitation for Low Income CommunitiesSecond Water and Sanitation for Low Income CommunitiesZona Air Minum Prima

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional Alamat Sekretariat : Jl. RP Soeroso No. 50 Gondangdia,

Menteng, Jakarta Pusat 10350Telp/Fax. (021) 31904113Website : www.ampl.or.idE-mail : [email protected]

Berbagai pihak sampai saat ini telah banyak berupaya untuk meningkatkan profil air minum dan sanitasi di Indonesia. Mereka bukan saja berasal dari unsur pemerintah, namun juga dari komunitas masyarakat turut serta dalam mengaplikasikan program air minum dan sanitasi. Pengalaman beberapa pemerintah daerah dan komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam mengimplementasikan pembangunan AMPL itu telah diapresiasi oleh Pemerintah Pusat melalui penganugerahan AMPL Award Tahun 2011.

Buku inovasi pembangunan air minum dan sanitasi : Pembelajaran dari Kisah Sukses Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komunitas ini disusun untuk mengungkapkan kisah sukses pihak-pihak pemenang AMPL Award Tahun 2011. Tedapat 6 pemerintah kabupaten/kota dan 5 komunitas masyarakat yang menjadi studi dalam buku ini. Dalam buku ini juga akan digali lebih dalam bagaimana tantangan yang dihadapi serta faktor apa saja yang menjadi kunci kesuksesan pembangunan AMPL yang dilakukan.Kehadiran buku ini tentu saja diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pembelajaran bagi kita semua tentang bagaimana perjuangan untuk tetap memberikan usaha yang terbaik agar layanan air minum dan sanitasi menjadi lebih baik, untuk saat ini dan juga generasi mendatang

Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Kisah Sukses Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komunitas Pemenang AMPL Award

Health & Medicine