INOVASI DAERAH DAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) Disiapkan oleh : AHMAD DADING GUNADI Perencana Madya Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [email protected]
INOVASI DAERAH DANSISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
Disiapkan oleh :
AHMAD DADING GUNADIPerencana Madya
Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi KreatifBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
PENDAHULUAN
Inovasi Daerah : Semua bentuk pembaharuan dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerahdapat melakukanInovasi
Untuk Peningkatan kinerjapenyelenggaraanPemerintah Daerah
AcuanPerumusanKebijakan
Inovasi
1. peningkatan efisiensi2. perbaikan efektivitas3. perbaikan kualitas pelayanan4. tidak ada konflik kepentingan5. berorientasi kepada kepentingan umum6. dilakukan secara terbuka7. memenuhi nilai-nilai kepatutan8. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak
untuk kepentingan diri sendiri
PROSES INISIATIF INOVASI DAERAH
DPRD
Masyarakat
PimpinanPerangkat Daerah
Aparatur SipilNegara (ASN)
RapatParipurna
KepalaDaerah
Dokumen InovasiPerangkat Daerah
MenteriPerkada
Memuat: Jenis, Prosedur, Metodologi
PemerintahPusat
Lembagaterkait Litbang
Melaporkan rencanapelaksanaan yang memuat : cara, dokumentasi, rencana hasil
PEMDA :Pelaksanaan
Penilaian
Melibatkan
Penghargaan dan atau Insentif
HasilPenilaian
SISTEM INOVASI DAERAH
PERATURAN BERSAMAMENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA &
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANomor: 03 TAHUN 2012Nomor: 36 TAHUN 2012
TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
INOVASI
Kelitbangan
Penerapan praktis nilai dan konteks ilmu
pengetahuan
Penerapan iptek yang telah ada ke dalam produksi atau
proses produksi
bertujuanATAU
SISTEM INOVASI DAERAH
PROSES INTERAKSI :
PemerintahPemerintah Daerah
Lembaga KelitbanganLembaga PendidikanLembaga Penunjang
Dunia UsahaMasyarakat
SATU SISTEM
INOVASIMenumbuhkembangkan
1. KEBIJAKAN PENGUATAN
MENRISTEK & MENDAGRI
• Rencana Strategis Lima Tahunan Kementerian
GUBERNUR
• Roadmap Penguatan SIDa
• RPJMD
• RKPD
BUPATI/ WALIKOTA
• Roadmap Penguatan SIDa
• RPJMD
• RKPD
Roadmap Penguatan SIDa
1. Kondisi SIDa saat ini
2. Tantangan dan peluang SIDa
3. Kondisi SIDa yang akan dicapai
4. Arah Kebijakan dan strategi penguatan SIDa
5. Fokus dan program prioritas SIDa
6. Rencana aksi penguatan SIDa
Gubernur dan Bupati/Walikota menugaskan Tim Koordinasi melakukan penyusunan ROADMAP PENGUATAN SIDa
Tim Koordinasi mengintegrasikan ROADMAP PENGUATAN SIDa ke dalam dokumen RPJMD
mengintegrasikan rencana aksi PENGUATAN SIDa ke dalam dokumen RKPD
Roadmap Penguatan SIDa
Menristek bersama Mendagri
• Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatas SIDa tingkat pusat
Gubernur
• Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDa di provinsi dan kabupaten/kota
Bupati/Walikota
• Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDa di kabupaten/kota
1. Identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDa
2. Analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDa
3. Memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
2. PENATAAN UNSUR
2.1 KELEMBAGAAN
• Lembaga/organisasi
• Peraturan
• Norma/etika/budaya
2.2. JARINGAN
• Interaksi antar lembaga/organisasi
• Sinergi kemampuan
2.3. SUMBER DAYA
• Kepakaran, keahlian, kompetensi, ketrampilan dan pengorganisasian
• Kekayaan intelektual dan informasi
• Sarana dan prasarana iptek
2.1.1. Lembaga/Organisasi SIDa
1. Institusi Pemerintah
• Mensinergi program dan kegiatan
2. Pemerintah Daerah
• Membentuk BPPD, meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator penguatan SIDa
3. Lembaga Kelitbangan
• Meningkatkan kapasitas dan peran iptek
4. Lembaga Pendidikan
• Meningkatkan kemampuan kelitbangan
2. Pemerintah Daerah
5. Lembaga penunjang inovasi
• Mensinergikan program dan kegiatan semualembaga yang dapat menunjang penguatan SIDa.
6. Dunia Usaha
• Memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa
• Meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDa
7. Organisasi kemasyarakatan di daerah
• Memberdayakan organisasi kemasyarakatan danmensinergikan dengan penguatan SIDa
2.1.2. Penataan Peraturan2.1.3. Penataan Norma/Etika/Budaya
2.1.2. Penataan peraturan
• Membuat peraturan baru, merubah peraturan, dan mencabut peraturan terkait SIDa
2.1.3. Penataan Norma/Etika/Budaya
• Mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikannilai-nilai sosial bagi penguatan SIDa.
2.2 Penataan Jaringan SIDa
2.2.1. Komunikasi Intensif antar lembaga SIDa
• FGD, Seminar, Lokakarya, kerjasama kelitbangan, forum komunikasi litbang daerah
2.2.2. Mobilisasi sumber daya manusia
• Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untukpenguatan SIDa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar daerah, antar kabu8paten/kota dalam satu propinsi, antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan
2.2.3. Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana iptek
• pemanfaatan HKI;
• pemanfaatan informasi SIDa; dan
• pemanfaatan sarana dan prasarana SIDa
2. Pemerintah Daerah [email protected]
2.3. Penataan Sumber Daya
1. Pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atauspesifik sumber daya SIDa
2. Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya
3. Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir
4. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
5. Pemanfaatan data dan informasi
6. Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi
3. PENGEMBANGAN SIDa
• Sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya
1. Pembangunan komitmen dan konsensus unsurunsur SIDa di daerah
• Identifikasi dan pengumpulan data,
• Pemetaan
• Analisis faktor kebijakan, unsur SIDa, program dan kegiatan
2. Pemetaan potensi dan analisis SIDa
• Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa
3. Pemberlanjutan penguatan SIDa
TIM KOORDINASI NASIONAL
Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDa
Tim Koordinasi Nasional mempunyai tugas: 1. menyusun dokumen Roadmap nasional penguatan SIDa;2. mengintregrasikan program SIDa dalam dokumen rencana strategis kementerian dan lembaga;3. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa;4. melakukan penataan unsur SIDa secara nasional;5. melakukan pengembangan SIDa secara nasional;6. memersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa;7. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa secara nasional;8. melakukan monitoring dan evaluasi; dan9. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.
KOORDINASI
1. Tim Koordinasi Nasional
• Koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan tim koordinasi tingkat provinsi
• Penguatan SIDa paling sedikit empat kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan
2. Tim Koordinasi Provinsi
• Koordinasi dengan tim koordinasi tingkat Provinsi dan kabupaten/kota
• Penguatan SIDa paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
3. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota
• Melakukan koordinasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan
Tim Koordinasi Nasional
Pengarah Menristek dan Mendagri
Ketua I Deputi Bidang Jaringan Iptek
Ketua II Kepala BPP Kemendari
Sekretaris I Asdep Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek
Sekretaris II Sekretaris BPP Kemendagri
Anggota Pejabat Struktural/Fungsional di Lingkungan Kemenristek dan Kemendagri
Tim Koordinasi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menristek
Tim Koordinasi Daerah
1. Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di tingkat provinsi.
2. Bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di tingkat kabupaten/kota
Tim Koordinasi mempunyai tugas: 1. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDa;2. mengintregrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD;3. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa;4. melakukan penataan unsur SIDa di daerah;5. melakukan pengembangan SIDa di daerah;6. memersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa di daerah;7. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa di daerah;8. melakukan monitoring dan evaluasi; dan9. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.
Tim Koordinasi Daerah
Pengarah Kepala Daerah
Ketua Sekretaris Daerah
Sekretaris Kepala BPPD
Anggota 1. Kepala Dinas/Badan/kantor yang terkait2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait
Tim Koordinasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
MENDAGRI
• melalui Kepala BPP Kemendagri melaksanakanpembinaan dan pengawasan umum penguatan SIDa
MENRISTEK
• melalui DeputiBidang JaringanIlmu Pengetahuandan TeknologiKementerian Risetdan Teknologimelaksanakanpembinaan dan pengawasan teknis penguatan SIDa
GUBERNUR
• melaksanakanpembinaan dan pengawasan penguatan SIDa di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya
BUPATI/WALIKOTA
• melaksanakanpembinaan dan pengawasan penguatan SIDa di kabupaten/kota
Ruang Lingkup Pembinaan
1. Koordinasi penguatan SIDa
2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDa
3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDa
4. Pendidikan dan pelatihan
5. Melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDa
6. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatanSIDa
Ruang Lingkup Pengawasan
1. Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanan penguatan SIDa antar susunan pemerintahan
2. Pengawasan secara dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim KoordinasiKabupaten/Kota dengan periode setiap 6 bulan dan setiap akhir tahunanggaran
3. Pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanan penguatan SIDa antar susunan pemerintahan
4. Pengawasan secara tentatif oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim KoordinasiKabupaten/Kota pada waktu tertentu sesuai kebutuhan
PELAPORAN
BUPATI/WALIKOTA GUBERNUR MENRISTEK
MENDAGRITEMBUSANTEMBUSAN
Laporan disampaikan satu kali dalam satu tahun
TERIMA KASIH